Kejar Target 100 Persen Rasio Elektrifikasi di NTB, PLN Bangun Jaringan Listrik ke Desa Tepal Sumbawa

By

-

14 May 2024

JARINGAN LISTRIK - Pembangunan jaringan listrik perdesaan 20 kV menuju Desa Tepal, Kabupaten Sumbawa (Ekbis NTB/ist)

Mataram (Ekbis NTB) – PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat melalui PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Provinsi NTB terus berkomitmen untuk mewujudkan Rasio Elektrifikasi 100% di Provinsi NTB. Hal ini diwujudkan salah satunya dengan memulai pembangunan jaringan listrik perdesaan 20 kV menuju Desa Tepal, Kabupaten Sumbawa, NTB.

Desa Tepal, salah satu dari lima desa di Provinsi NTB yang belum mendapatkan pasokan listrik, menjadi fokus proyek ini. Dengan populasi 1.873 jiwa, masyarakat Desa Tepal sangat mengharapkan akses listrik yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Proyek ini bukan hanya membangun infrastruktur kelistrikan semata, melainkan juga tentang komitmen nyata untuk menyediakan akses listrik yang adil bagi semua, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil dan terisolasi.

Rencananya, jaringan distribusi akan membentang sepanjang 18,24 kilometer dari Dusun Punik ke Desa Tepal, dilengkapi dengan trafo distribusi 100 kVA sebanyak 2 buah dan trafo distribusi 50 kVA sebanyak 1 buah. Salah satu tantangan utama dalam proyek ini adalah melewati kawasan Hutan Lindung seluas 0,52 hektar. Namun, dengan kolaborasi dan kerja sama antara PT PLN (Persero) dengan para stakeholder dan Dinas Lingkungan Hidup, ditemukan jalan keluar sehingga infrastruktur kelistrikan bisa dibangun namun tetap dapat menjaga kelestarian lingkungan.

Manager PLN UP2K Provinsi NTB, I Made Arya mengatakan, UP2K Provinsi NTB berkomitmen penuh terhadap rencana pembangunan jaringan distribusi listrik 20 kV di Desa Tepal. “Kami bertekad untuk memastikan bahwa pembangunan ini berjalan sesuai jadwal dengan tetap menjaga keamanan serta kelestarian lingkungan,” kata I Made Arya.

Sementara itu, General Manager PLN UIW NTB, Sudjarwo mengatakan proyek ini menunjukkan komitmen PLN dalam menghadirkan akses listrik yang merata untuk seluruh masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah terpencil seperti Desa Tepal.

Hingga saat ini, Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB telah mencapai 99,99%. Pembangunan jaringan listrik perdesaan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Rasio Elektrifikasi 100% di Provinsi NTB, serta mendukung agenda pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (bul)

Artikel lainnya….

Terkena Serangan Burung, Pesawat Citilink Rute Lombok-Denpasar Putar Balik

Presiden Resmikan Lima Ruas Jalan Daerah di NTB

Lotim Menerima Tambahan Pupuk Bersubsidi

Rakor Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Bali Nusra, Lebih Tinggi dari Jawa dan Sumatera

By

ekbisntb.com

-

14 May 2024

0

Ilustrasi Pertumbuhan Ekonomi (Ekbis NTB-Ist)

Mataram (Ekbis NTB) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Hm.Tito Karnavian, terus mendorong semua daerah untuk melakukan upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di wilayah Bali Nusa Tenggara (Nusra), pertumbuhan ekonomi di triwulan I-2024 sebesar 5,07 persen. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi di Jawa dan Sumatera.

“Pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu menggambarkan dinamika utama atau menjadi indikator utama ekonomi Indonesia. Secara nasional, pertumbuhan ekonomi kita berada di 5,11 persen di kuartal pertama tahun 2024 y-oy. Ini salah satu pertumbuhan tertinggi sejak Covid-19,’’ ujar Mendagri dalam rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara online, Senin 13 Mei 2024 kemarin.

Dalam Rakor tersebut, Pj Gubernur NTB Drs H. Lalu Gita Ariadi M.Si diwakili oleh Asisten II Setda NTB Dr. H Fathul Gani. Hadir pula sejumlah pimpinan OPD seperti Kepala Biro Ekonomi Setda NTB Drs H. Wirajaya Kusuma, MH, Kadisnakeswan NTB Muhamad Riadi dan sejumlah pimpinan OPD lainnya.

Rakor dipimpin langsung oleh Mendagri HM Tito Karnavian yang diikuti oleh seluruh Gubernur, Bupati/Walikota se Indonesia atau perwakilannya secara online. Sejumlah narasumber memberikan pemaparan dalam Rakor tersebut. Diantaranya Badan Pusat Statistik (BPS), Kantor Staf Presiden, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan lain-lain.

Mendagri dalam kesempatan tersebut meminta agar pemerintah daerah terus berupaya mengendalikan harga barang dan jasa di daerah masing-masing. Terutama daerah-daerah yang cukup tinggi angka inflasinya di bulan April kemarin.

Provinsi NTB sendiri pada April kemarin di luar dari 10 besar provinsi dengan inflasi tertinggi. Namun tidak masuk juga pada 10 besar provinsi dengan inflasi terendah. NTB mencatatkan angka inflasi sebesar 3,31 persen year on year (y-o-y) di bulan April 2024.

Kepala Biro Ekonomi Setda NTB Drs H. Wirajaya Kusuma, MH mengatakan, Pemprov NTB menyambut baik arahan dari Mendagri yang meminta semua Pemda di Indonesia konsisten melakukan pengendalian harga barang dan jasa dalam rangka mengendalikan laju inflasi.

Wirajaya mengatakan, untuk mengendalikan inflasi di bulan Mei ini, Pemprov NTB bersama kabupaten/kota terus berupaya optimal menerapkan strategi 4 K. Strategi 4 K yaitu menjamin ketersediaan stok pangan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi rantai pasok pangan dan komunikasi yang efektif agar masyarakat tidak mudah panic buying dan menerapkan manajemen kebutuhan secara logis.

“Kita juga memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan TPID Kabupaten/Kota, melaksanakan gerakan menanam tanaman bahan komoditas strategis seperti bawang merah, cabai, tomat. Ini dilakukan juga dengan memasifkan pemanfaatan pekarangan sebagai apotek hidup,” ujarnya.

Pemprov NTB juga akan terus berupaya memasifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar (OP) di tiga kabupaten/kota, memperkuat kerjasama antar daerah terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas serta sejumlah upaya lainnya.(ris)

Artikel lainnya….

Kolaborasi dengan Polda NTB, Ikhtiar APJII Bali Nusra Wujudkan Internet Berkualitas dan Aman

Dipasangi Spanduk KPK, Pemilik Rumah Bakso Sampaikan Kondisi Sebenarnya

Terpilih Aklamasi, Ketut Jaya Kembali Pimpin DPD AHLI NTB

Bulog jadi Tumpuan Pasar Petani Jagung Saat Panen Raya di Pulau Sumbawa

By

ekbisntb.com

-

13 May 2024

0

Foto : CDC milik Perum Bulog di Dompu menjadi salah satu alternatif penolong pasar petani jagung saat panen raya (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Corn Dryer Centre (CDC) milik Perum Bulog di Kabupaten Dompu, Provinsi NTB menjadi tumpuan bagi petani jagung, ditengah berlangsungnya panen raya seperti saat ini. Tidak hanya itu, gudang-gudang Bulog yang tersebar di Pulau Sumbawa sangat membantu petani memasarkan hasil panennya.

Petani jagung di Pulau Sumbawa tengah panen raya. Namun, pasar menjadi persoalan. Terutama pasar swasta. Tuntutan petani jagung untuk harga tinggi, nampaknya belum sepenuhnya diamini pasar. Terlebih, setelah pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menerbitkan Harga Acuan Pembelian (HAP) ditingkat petani tanggal 25 April 2024.

Jagung pipilan kering tingkat produsen dengan kadar air 15 %, dari Rp4200/Kg naik menjadi Rp5.000/Kg. Kadar air 20 %, dari Rp3.970/Kg naik menjadi Rp4.725/Kg. Kadar air 25 % dari harga Rp3.750/Kg, naik menjadi Rp4.450/Kg. Kadar air 30% dari Rp3.540/Kg, naik menjadi Rp4.200/Kg. sementara jagung pipilan kering ditingkat konsumen/peternak dengan kadar air 15%, dari sebelumnya Rp5.000/Kg, naik menjadi Rp5.800/Kg.

Standar harga acuan ini dianggap tinggi oleh pasar. Bahkan sejumlah perusahaan swasta menutup gudangnya untuk tidak membuka keran pembelian seluas-luasnya hasil panen jagung petani. Pada Selasa, 7 Mei 2024, nampak sejumlah silo milik perusahaan swasta di wilayah Dompu tutup.

Antrean truk pengangkut jagung yang akan menjual hasil petani nampak mengular, cukup panjang. Informasinya, sementara perusahaan belum membuka gudang untuk membeli jagung petani. Hanya CDC milik Bulog di Kecamatan Manggalewa yang tetap buka.

Sejumlah truk pengangkut jagung berdatangan menumpah hasil panen petani, setelah dil harga penjualan.

Kehadiran CDC ditengah-tengah petani jagung dirasa sangat membantu petani, terutama petani sekitar. Apalagi, harga jagung diserap Bulog jauh lebih baik dari perusahaan swasta, karena harga pembeliannya menggunakan HPP.

“Kalau kita perbandingkan swasta dengan disini menurut saya lebih bagus yang di sini (CDC). Pembelian CDC cukup membantu masyarakat, kami petani sendiri kalau mau memasukkan sendiri Rp4.200 perkilo itu harga basah, di lain tempat itu harga kering,” ujar Jumawardi, Pembina Kelompok tani di wilayah setempat.

Di Desa Nusa Jaya sendiri ada 800 KK petani, termasuk petani jagung. Semuanya memasarkan jagungnya ke CDC. Belum termasuk petani-petani mandiri lainnya. Hadirnya CDC ini dianggap sebagai pasar yang lebih dekat dengan petani.

Sementara itu, Opration Manager CDC, Muh. Zainul Ikhsani menyampaikan, dalam sehari, 25 sampai 30 truk bermuatan jagung yang dilayani bongkar muat untuk dilakukan pengeringan dan ditampung ke silo.

Ada tiga silo di komplek CDC ini. Masing-masing kapasitas tampungnya 3.000 ton (total 9.000 ton).

“Sekarang kita lagi penyerapan, selanjutnya bisa maksimal, karena sekarang kita masih proses uji coba satu silo. Setelah mesin pengeringan dianggap layak beroperasi, maka proses pembelian jagung dapat maksimal dilakukan untuk memenuhi kapasitas tiga silo. Untuk pengeringannya itu normalnya 240 ton/harinya. Jadi kita bisa bongkar truk itu sekitar 25-30 truk/hari,” tuturnya.
Pembelian jagung petani terus dilakukan. harga pembeliannya tetap mengacu kepada standar harga terbaru yang ditetapkan oleh Bapanas.

Selain pembelian jagung oleh CDC Bulog, gudang-gudang Bulog yang tersebar dari Sumbawa, Dompu, dan Bima juga melakukan serapan jagung.(bul)

Perselisihan Warga Pengaruhi Langsung Usaha dan Pariwisata Senggigi

By

ekbisntb.com

-

13 May 2024

0

Giri Menang (Ekbis NTB) – Kasus yang terjadi di Desa Meninting Lombok Barat (Lobar) dengan sejumlah warga di salah satu desa di Lombok Tengah (Loteng) berdampak langsung terhadap usaha dan pariwisata Senggigi.
Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan (APH) Senggigi, Suhermanto, mengungkapkan kekhawatirannya atas situasi yang terjadi. Saat kejadian, suasana di Senggigi. Apalagi dengan beredarnya informasi untuk tidak melintas dari dan ke Senggigi pada jam – jam tertentu. “Kondisi ini sangat merugikan bagi para pengusaha,” ujar Suhermanto, Senin 13 Mei 2024.

Senggigi merupakan bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan sedang bersiap menyambut MotoGP 2024.

“Kita memiliki destinasi wisata utama, Senggigi, dan tiga gili di Lombok Utara unntuk menunjang kegiatan di Mandalika. Saat ini kita sedang terus berbenah untuk bangkit. Terutama Senggigi, pascagempa dan pandemi Covid-19,” ujarnya.

Lebih lanjut, Suhermanto menekankan bahwa situasi ini harus segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut dan mengganggu pemulihan pariwisata di Lombok. Semua pihak dirugikan , kegiatan usaha pariwisata langsung terganggu.

“Pasca kejadian, tamu – tamu ke Senggigi langsung sepi. Pelaku usaha pariwisata sudah banyak menanyakan kondusivitas Senggigi ke saya. Jadinya kan orang khawatir,” tambahnya.

Dampak keributan ini tidak hanya dirasakan di Senggigi, tetapi juga di kawasan wisata selatan Lombok. Karena itu, sebagai pengusaha, ia prihatin dan menyayangkan peristiwanya. Ia juga mengapresiasi langkah Pj. Bupati Lobar H. Muhammad Ilham yang berjanji untuk mengawal proses hukum untuk penyelesaian persoalannya.

Suhermanto juga mengapresiasi langkah cepat aparat menangani persoalan ini. Harapannya, proses hukum lebih cepat dilaksanakan untuk mengurai benang merahnya.

Terganggunya kondusiftas daerah menurutnya menjadi pengingat bahwa keamanan dan stabilitas merupakan faktor kunci dalam pengembangan pariwisata. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menjaga kondusivitas dan memastikan wisatawan merasa aman dan nyaman saat berkunjung ke Lombok. (bul)

Kantor PT. AMNT di Mataram Didemo Dua Kelompok Massa, Tuntut Penyelesaian Kompensasi Kerusakan Rumah Warga Lingkar Tambang hingga Soal TKA

By

ekbisntb.com

-

13 May 2024

0

Foto : massa aksi yang mendatangi kantor PT. AMNT di Mataram menyampaikan sejumlah tuntutan kepada perusahaan. (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Kantor PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), perusahaan pengelola tambang Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat didemo dua kelompok massa dalam waktu yang hampir bersamaan.

Dua kelompok massa yang mendatangi kantor PT. AMNT di Jalan Bung Karno No 6, Kota Mataram secara bergiliran berorasi. Diantaranya dari Aliansi Pemuda Pemerhati Pembangunan Nusa Tenggara Barat (AP3-NTB), dan dari Fron Pemerhati Sosial.

Aksi dilakukan jelang siang, Senin 13 Mei 2024, dan dikawal ketat oleh aparat Kepolisian. Massa dari AP3-NTB meminta kepada PT. AMNT untuk menyelesaikan tanggungjawabnya kepada masyarakat lingkar tambang yang rumahnya mengalami kerusakan (retak) akibat blasting (peledakan) yang dilakukan pada tahun 2022.

Dalam dunia pertambangan, teknik peledakan (blasting) adalah salah satu dari beberapa teknik yang digunakan dalam melakukan penambangan. Teknik Peledakan dilakukan untuk melepaskan batuan dari batuan induknya agar menjadi fragmen-fragmen yang berukuran lebih kecil sehingga memudahkan dalam pendorongan, pemuatan, pengangkutan, dan konsumsi material pada crusher yang terpasang.

Aris Firdaus, Koordinator Lapangan saat melakukan orasi berdasarkan data yang berhasil dihimpun terutama dari salah satu desa yang terdampak langsung, yaitu Desa Mantun , Kecamatan Maluk, sebanyak 105 warga yang didata rumahnya mengalami kerusakan akibat aktivitas peledakan.

Kegiatan peledakan ini dirasakan warga seperti gempa. Sebelumnya, PT. AMNT melakukan sosialisasi tiga kali di Kantor Camat Maluk dan membahas ganti rugi bagi rumah yang terdampak. Ganti rugi disiapkpan oleh perusahaan antara Rp10 juta sampai Rp12 juta per rumah.

Namun nyatanya, ganti rugi belum dilakukan hingga tahun 2024 ini. Tuntutannya yang kemudian disampaikan diantaranya, meminta kepada PT. AMNT untuk menyelesaikan ganti rugi kepada warga yang terkena dampak langsung dari aktivitas peledakan kegiatan tambang ini.

Meminta secara transparan kepada perusahaan untuk menyelesaikan tanggungjawabnya kepada masyarakat sekitar tambang dari aktivitas peledakan. Meminta kepada pemerintah daerah NTB untuk melakukan pemeriksaan terhhadap aktivitas PT. AMNT.

Sementara itu, massa dari Fron Pemerhati Sosial menyampaikan timpangnya kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat saat tambang Batu Hijau dikelola oleh PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT).

“Kebermanfaatan PT. AMNT terhadap ekonomi masyarakat sangat mengecewakan dibandingkan dengan saat tambang dikelola oleh Newmont,” ungkap Agil, Korlap aksi.

Beberapa hal yang menjadi pertanyaan terhadap PT. AMNT lainnya disampaikan. Soal transparansi pengelolaan limbah (tailing) yang berdampak terhadap lingkungan. Minimnya serapamn tenaga kerja lokal, ditengah indikasi masuknya pekerja asing dalam kegiatan tambang yang dilakukan PT. AMNT di Batu Hijau. Selain itu, barang-barang bekas dari aktivitas pertambangan yang dulunya bisa dijadikan salah satu komoditas bisnis masyarakat sekitar, kini dilakukan sendiri oleh perusahaan.

Selain itu, massa juga mempertanyakan soal laporan hukum yang dilakukan oleh perusahaan kepada salah satu aktivis di sekitar tambang.

Massa sempat ingin menerobos kantor PT. AMNT untuk berdiskusi langsung dengan manajemen. Namun, hingga selesai berorasi, massa tidak dapat menemui perwakilan PT. AMNT, hingga membubarkan diri.

Terpisah, Zulkifli, perwakilan dari PT. AMNT kepada media ini menyatakan, akan melakukan komunikasi dengan tim untuk menyampaikan secara resmi tanggapan atas tuntutan massa.(bul)

Potensi Wisata Dua Bendungan KSB Harus Segera Dikelola

By

ekbisntb.com

-

13 May 2024

0

TIU SUNTUK - Pemandangan bendungan Tiu Suntuk dari udara. (Ekbis NTB/ist/prokopimksb)

Taliwang (Ekbis NTB) – Keberadaan bendungan Bintang Bano dan Tiu Suntuk kini menjadi destinasi wisata baru di Kabupaten Sumbawa Barat. Sejak diresmikan, keduabendungan itu banyak dikunjungi masyarakat setiap pekannya.

Terbaru bendungan Tiu Suntuk yang terletak di kecamatan Brang Ene. Bendungan yang diresmikan presiden Joko Widodo awal Mei ini selalu ramai didatangi warga setiap harinya. Di akhir pekan terlihat hilir mudik masyarakat silih berganti tanpa henti berkunjung sejak pagi hingga sore hari. Sementara pada hari-hari biasa, saat sore menjadi waktu terpadat warga berdatangan.

Satu alasan warga senang datang ke bendungan Tiu Suntuk. Menurut mereka jaraknya yang dekat. Dan memang dari perkampungan, bendungan itu hanya sekitar 500 meter dari desa Mujahidin.

Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin mengatakan, potensi pariwisata baik bendungan Bintang Bano mapun Tiu Suntuk memang harus segera dikelola dengan serius. “Iya kita memang perlu segera memikirkan soal potensi wisatanya,” katanya, Minggu 12 Mei 2024.

Menurut Wabup, pengelolaan potensi wisata bendungan itu bukan saja dalam rangka mendatangkan pendapatan. Namun lebih penting, upaya itu sebagai salah satu cara turut memelihara bendungan. “Masyarakat datang datang ke bendungan harus ada aturannya. Nah cara mrngaturnya kalau ada yang kelola dalam konteks pariwisata,” urainya.

Khusus pengelolaan bendungan sebagai tujuan wisata, Wabup mengatakan, Pemda KSB memang berharap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat memberikan kewenangan ke pemerintah setempat. Dengan begitu, Pemda dan masyarakat bisa terlibat langsung dalam upaya pemanfaatan sekaligus pemeliharaan bendungan bernilai triliunan rupiah itu.

“Kalau masyarakat dilibatkan mengelolanya maka akan semakin besar juga tanggung jawab memelihara bendungan itu pastinya,” jamin Wabup.

Selanjutnya ditanya bagaimana konsep pengelolaan potensi pariwisata bendungan itu jika diserahkan ke daerah? Wabup menjelaskan, ada dua cara yang dapat diterapkan. Pertama dikelola langsung oleh pemerintah dengan membentuk sebuah otoritas khusus atau yang kedua diserahkan ke pemerintah desa dan masyarakat sekitar lokasi bendungan.

“Kita bisa buat UPTD-nya. Atau kalau dikelola masyarakat ya lewat Pokdarwis. Tapi pemerintah tetap harus hadir memberikan pendampingan agar pengelolaannya benar-benar sesuai aturan,” imbuh Wabup. (bug)

Artikel lainnya….

Terkena Serangan Burung, Pesawat Citilink Rute Lombok-Denpasar Putar Balik

Presiden Resmikan Lima Ruas Jalan Daerah di NTB

Lotim Menerima Tambahan Pupuk Bersubsidi

Bawah Laut Gili Trawangan Diduga Tercemar, Harus Cepat Disikapi

By

ekbisntb.com

-

13 May 2024

0

Tanjung (Ekbis NTB) – Dugaan pencemaran bawah laut di Gili Trawangan belum dapat diketahui asal sumbernya. Namun demikian, DPRD Lombok Utara meminta agar OPD teknis Pemda Lombok Utara bertindak cepat sesuai tupoksinya.

“Dugaan pencemaran ini harus disikapi cepat. Andaikata itu bukan limbah dari aktivitas pengolahan air laut menjadi air tawar, maka sumber lainnya harus diketahui,’’ ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD KLU, Hakamah, S.Kh., Minggu 12 Mei 2024.

Menurut dia, Pemda tidak bisa hanya duduk diam dan berdalih bahwa teritorial laut bukan merupakan kewenangan. Setidaknya, Pemda dapat memberikan informasi dan laporan kepada Pemprov NTB hingga Kementerian terkait bahwa terdapat fenomena pembuangan suatu zat di bawah laut.

Hingga kini, termasuk DPRD pun belum mengetahui asal sumber, serta dampak zat yang dibuang tersebut bagi ekosistem laut. Ditegaskan Hakamah, kelestarian ekosistem laut di perairan Gili Matra harus dijaga bersama.

“Pemda tidak bisa hanya menunggu dengan alibi bahwa kawasan tersebut merupakan wewenang Pemprov NTB atau BKKPN Kupang,” tegasnya.

Ia khawatir, jika limbah tersebut tidak segera diteliti, potensi dampak negatif akan sangat mengkhawatirkan. Sebab tidak hanya keindahan bawah laut yang rusak, tetapi juga merusak potensi sumber penghasilan nelayan dari aktivitas melaut.

Pihaknya juga berharap, apabila tingkat bahaya dari zat tersebut nantinya diketahui, maka Pemda sebaiknya mengambil langkah cepat. Salah satunya dengan mengambil tindakan kepada pihak yang menyebabkan sumber tersebut.

“Andaikata dari perusahaan, maka yang bersangkutan harus diminta untuk memperkuat sistem pengendaliannya agar limbah tersebut ramah lingkungan,” tandasnya. (ari)

Artikel lainnya….

Kolaborasi dan Sinergi Pemangku Kepentingan Jamin Arah Transformasi Kesehatan

Dipasangi Spanduk KPK, Pemilik Rumah Bakso Sampaikan Kondisi Sebenarnya

Lotim Menerima Tambahan Pupuk Bersubsidi

RUPS Tahunan Telkomsel Tetapkan Dua Direksi Baru

By

ekbisntb.com

-

13 May 2024

0

Foto : Penetapan susunan baru Komisaris dan Direksi Telkomsel (Ekbis NTB/ist)

DALAM Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) yang berlangsung pada hari Jumat, 10 Mei 2024, di Kantor Telkomsel Smart Office Jakarta, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk. (Telkom Indonesia) dan Singapore Telecom Mobile, Pte. Ltd. (Singtel) selaku pemegang saham Telkomsel telah mengangkat Daru Mulyawan sebagai Direktur Finance & Risk Management menggantikan Mohamad Ramzy.

Indrawan Ditapradana juga ditunjuk sebagai Direktur Human Capital Management menggantikan R. Muharam Purbawamukti efektif sejak 10 Mei 2024. Kemudian mengangkat Joyce Shia sebagai Direktur Information Technology menggantikan Bharat Alva, di mana keputusan ini berlaku efektif pada 31 Mei 2024.

Sebagaimana keterangan resmi yang disampaikan Vice President Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Saki Hamsat Bramono kepada media ini, dengan demikian, untuk susunan Komisaris Telkomsel saat ini selengkapnya sebagai berikut:

Komisaris Utama :Wishnutama Kusubandio

Komisaris :Heri Supriadi

Komisaris :Yose Rizal

Komisaris :Sarwoto Atmosutarno

Komisaris :Yuen Kuan Moon

Komisaris :Anna Yip

Sedangkan, untuk susunan Direksi Telkomsel saat ini selengkapnya adalah:

Direktur Utama :Nugroho

Direktur Finance & Risk Management :Daru Mulyawan

Direktur Sales :Adiwinahyu Basuki Sigit

Direktur Network :Indra Mardiatna

Direktur Planning & Transformation :Wong Soon Nam

Direktur Information Technology :Joyce Shia

Direktur Marketing :Derrick Heng

Direktur Human Capital Management :Indrawan Ditapradana

Penetapan susunan baru Komisaris dan Direksi Telkomsel sejalan dengan strategi Telkomsel sebagai penyedia layanan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia dalam melanjutkan akselerasi pengembangan layanan broadband guna memperkuat ekosistem digital Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan, mendorong dan mengembangkan pemanfaatan teknologi telekomunikasi digital terkini, serta meningkatkan performansi bisnis perusahaan.

Menurutnya, Telkomsel juga berkomitmen untuk memperkuat visi perusahaan menjadi penyedia layanan telekomunikasi digital terbaik di Asia Tenggara dengan menggerakkan masyarakat Indonesia lebih berdaya untuk mewujudkan hari yang lebih baik dan menciptakan masa depan yang gemilang. Visi ini diaktualisasikan ke dalam misi perusahaan untuk menyediakan konektivitas, layanan, serta solusi yang inovatif dan unggul bagi semua orang, setiap rumah, dan kegiatan usaha, untuk membuka semua peluang.(bul)

Artikel lainnya….

Alfamart Lombok Ajak UMKM Lokal jadi Mitra

Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Siapkan 11.900 Kiloliter Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Bank NTB Syariah dan Bank Jatim Menjalin Kerjasama untuk Penguatan Modal

Jadi DPSP, Tiket Penerbangan ke Lombok Mestinya Lebih Kompetitif

By

ekbisntb.com

-

13 May 2024

0

LOMBOK menjadi salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Indonesia dengan kehadiran Mandalika. Lombok -Sumbawa didorong menjadi destinasi wisata yang bisa mendatangkan wisatawan Nusantara dan mancanegara dengan semua daya tarik yang dimilikinya.

Anggota Komisi II DPRD NTB H. Abdul Hadi, S.E., M.M., mengatakan, salah satu kendala yang cukup lama dikeluhkan yaitu masih terbatasnya konektivitas menuju NTB dan mahalnya harga tiket pesawat.

Menurut Abdul Hadi, harga tiket pesawat yang tinggi berdampak pada tingkat kunjungan wisatawan ke NTB sebagai salah satu tujuan destinasi wisata masih rendah. Karena itu ia mendorong pemerintah daerah mengambil tindakan untuk menekan melambungnya tiket pesawat tersebut.

Jika tidak, kondisi tersebut bisa menggangu industri pariwisata NTB yang sedang bangkit. Terlebih NTB menjadi DPSP yang menjadi fokus pemerintah, sehingga seharusnya ada insentif penerbangan berupa harga tiket yang lebih kompetitif.

“Ini bagian yang memang harus kita dorong. Kita minta pemerintah daerah agar terus membangun komunikasi dengan maskapai penerbangan. Kita meminta kepala dinas untuk mengawali,” kata Abdul Hadi kepada Ekbis NTB akhir pekan kemarin.

Hadi mengakui memang mahalnya harga tiket pesawat ini berlaku hukum pasar yakni tingginya permintaan dari penawaran. Misalnya dalam konteks NTB yang banyak menggelar event internasional, tentu membuat tingginya mobilitas masyarakat dari dan menuju NTB. Termasuk juga harga avtur yang mengalami kenaikan menjadi penyebab tiket pesawat mahal.

Namun, hal tersebut tidak dibarengi dengan ditambahnya jumlah penerbangan. Maka untuk menyikapi hal tersebut, pihaknya meminta agar pemerintah melakukan komunikasi lintas sektoral.

“Karena itu menjadi kewenangan pemerintah, perlu ada komunikasi lintas sektoral antara BUMN, Kementerian Perhubungan dengan penyedia penerbangan dalam hal ini Angkasa Pura,” sarannya.

Politisi PKS ini menilai bahwa mahalnya harga tiket penerbangan ini hampir merata secara nasional. Namun kondisinya tidak di negara-negara lainnya, misalnya saja di negara jiran Malaysia. Di sana tiket penerbangan domestik hampir stabil dan cenderung murah, sehingga perekonomian dan arus wisatawan menggeliat sangat bagus. Hal itulah yang seharusnya bisa diterapkan di dalam negeri, utamanya ke NTB sebagai daerah pariwisata unggulan.(ris)

Artikel lainnya….

Kontraktor Monopoli Proyek di Lobar Otomatis Gugur

Bale Mangrove, Daya Tarik Ekowisata dan Edukasi di Lotim Bagian Selatan

FASI Pusat Siap Bawa Kejuaraan Paralayang Multinasional

Wacanakan Subsidi Tiket Penerbangan

By

ekbisntb.com

-

13 May 2024

0

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, dalam kunjungan ke NTB, Jumat, 26 April 2024, menyampaikan, jika pemerintah pusat mewacanakan akan mensubsidi harga tiket penerbangan ke BIZAM. Selain itu, pemerintah akan menambah jumlah penerbangan.

Dengan penambahan rute penerbangan tersebut, harga tiket pesawat akan jauh lebih terjangkau untuk masyarakat. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pemasaran terpadu menjelang event MotoGP. ”Saya baru dari Jakarta ke sini (Lombok, red), semua mengeluhkan harga tiket pesawat yang sangat membebani masyarakat,” katanya.

Menurutnya, pemerintah mengupayakan bisa menambah jumlah penerbangan dari dan ke Lombok atau dalam negeri, sehingga ketersediaan kursi akan semakin banyak jelang MotoGP. “Pesawat harus ditambah dan jumlah penerbangan. Tapi ini sedang dalam proses tahun ini,” katanya.

Di samping itu, pihaknya melakukan kegiatan pemasaran terpadu MotoGP,. sehingga harga tiket pesawat jauh lebih terjangkau bagi masyarakat Indonesia yang akan menyaksikan perhelatan balapan dunia tersebut di Sirkuit Internasional Mandalika. Rencananya MotoGP akan diadakan bulan Oktober mendatang. “Ini nanti bisa dirasakan dampaknya langsung bagi masyarakat yang akan menonton langsung MotoGP Oktober 2024,” katanya.

Diakuinya, keberadaan Sirkuit Mandalika yang beberapa kali menyelenggarakan event besar dunia harus diberikan perhatian khusus. Maka Kemenparekraf mau tidak mau harus menambah rute penerbangan. ”Dan konsepnya dengan kolaborasi. Tiket pesawat ini menjadi keluhan. Maka kami memang harus subsidi hingga event (di Mandalika) tersebut dinikmati oleh masyarakat,” janjinya.

Kemenparekraf sedang berupaya meningkatkan jumlah wisatawan dalam negeri. Sebab berwisata di dalam negeri berarti akan meningkatkan perekonomian lokal dan menambah lapangan kerja baru di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Provinsi NTB sebagai daerah dengan destinasi yang kaya dan dilengkapi dengan beragam event menarik harus masuk menjadi list daerah kunjungan.

Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) menjadi salah satu pintu masuk kedatangan wisatawan ke NTB, baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara (wisman). Setiap bulan, data kedatangan wisatawan melalui bandara ini cukup fluktuatif, tergantung musim kunjungan wisatawan.

Badan Pusat Statistik (BPS) NTB telah meliris jumlah kedatangan wisatawan selama Maret 2024 kemarin, di mana kedatangan wisatawan manacanegara (wisman) melalui BIZAM sebanyak 5.208 orang. Dari angka tersebut sebanyak 2.120 wisman berasal dari negeri-negara Eropa. Jumlah mereka mendominasi jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Timur Tengah atau Amerika.

Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan, secara komulatif, wisman yang datang melalui BIZAM dari Januari – Maret 2024 sebanyak 17.914 orang. Namun demikian, jumlah wisman yang datang tak hanya melalui bandara saja, melainkan dari Pelabuhan yang banyak tersebar di NTB. Terutama wisman yang datang melalui rute laut Bali – Lombok, sehingga jika dilihat data wisman yang menginap dari Januari – Maret sebanyak 115.078 orang, baik mereka yang menginap di hotel berbintang maupun non bintang yang tersebar di Lombok dan Sumbawa. (ris)

Artikel lainnya….
Canggihnya RTR di Sikur Lombok Timur, Beras Asalan Bisa Diolah jadi Beras Standar SNI

Pasca Penetapan Tersangka Dirut PT. GNE, Pemprov NTB Minta Direksi dan Komisaris Tetap Fokus Bekerja

Sport Tourism Menggeliat, Lapangan Golf Lombok Kosaido Akan Dilengkapi Hotel Bintang Empat

Artikel lainnya….

Artikel lainnya….

Artikel lainnya….

Artikel lainnya….

Artikel lainnya….

JARINGAN MEDIA