Home Blog Page 751

Sambut BBI, IKM NTB Dilatih Manfaatkan Limbah Batu Bara PLTU jadi Batako

0
Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) produksi dan kewirausahaan batako berbasis limbah batu bara pembangkit listrik(ekbisntb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Direktur IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Nusa Tenggara Barat (Disperin NTB) dan PLN NTB memfasilitasi Bimbingan Teknis (Bimtek) produksi dan kewirausahaan batako berbasis limbah batu bara pembangkit listrik atau Fly Ash dan Bottom Ash (FABA).

Bimtek dilaksanakan di Mataram bagi para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM), Jumat 28  Juni 2024.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian menuju acara puncak Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang akan digelar di NTB pada bulan Desember mendatang. BBI adalah program tahunan Kemenperin yang bertujuan untuk memberikan apresiasi terhadap hasil karya anak bangsa.

Direktur IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan Kemenperin, Yedi Sabaryadi menyatakan, pemanfaatan FABA dalam produksi batako adalah langkah strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

“Kami berharap Bimtek ini dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan perekonomian, serta mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah di NTB,” ujarnya.

Sementara itu, Plh Kepala Disperin NTB Lalu Luthfi, M.Si menyampaikan kerjasama ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mendorong pengembangan industri ramah lingkungan di NTB. “Dukungan dari PLN NTB sangat penting untuk memanfaatkan potensi FABA secara optimal, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dan mempersiapkan NTB sebagai tuan rumah BBI yang sukses,” ungkapnya.

Manager PT. PLN Unit Induk NTB Sigit Suharjono, juga menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung program-program berfokus pada pemanfaatan limbah industri.

“Kami berkomitmen untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam menciptakan solusi inovatif dan berkelanjutan untuk pengelolaan limbah FABA,” katanya.

Para peserta Bimtek juga menyambut baik kegiatan ini. Rival, salah satu peserta mengatakan, Bimtek ini sangat bermanfaat, terutama dalam mengembangkan keterampilan baru dan membuka peluang usaha di bidang produksi batako berbasis FABA.

Dengan diselenggarakannya Bimtek ini, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam mengembangkan industri ramah lingkungan dan berkelanjutan di NTB. Rangkaian kegiatan ini juga menjadi momentum penting dalam menyukseskan acara puncak BBI, yang diharapkan dapat mengangkat potensi lokal dan meningkatkan kebanggaan terhadap produk buatan Indonesia.(bul)

Sudah Tahu Belum, Program Perumahan BPJS Ketenagakerjaan

0
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan NTB (ekbisntb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK memberi peluang bagi peserta untuk mewujudkan mimpi memiliki hunian melalui Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan NTB, Boby Foriawan menjelaskan bahwa manfaat layanan ini merupakan program untuk memberikan kemudahan dan kepastian bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam memiliki rumah.

“Ada empat jenis manfaat layanan tambahan yang dapat digunakan peserta BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja / Kredit Konstruksi (FPPP/KK).” imbuhnya.

Untuk KPR, biaya maksimal adalah Rp500 juta dengan jangka waktu kredit maksimal 30 tahun. Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) diberikan maksimal Rp 200 juta dengan jangka waktu kredit maksimal 15 tahun. Sedangkan untuk Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) diberikan maksimal Rp150 juta dengan jangka waktu kredit maksimal 30 tahun dan berlaku untuk rumah subsidi.

Boby mengungkapkan, untuk mendapatkan manfaat tersebut peserta harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal satu tahun. Selain itu, terdaftar minimal tiga program antara lain Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) serta pemberi kerjanya tertib administrasi dan iuran.

“Silahkan mengikuti program ini karena bunga pinjaman lebih rendah, DP nya lebih ringan dan prosesnya pun mudah.” tutur Boby.

Bagi peserta yang ingin memanfaatkan program ini dapat mengakses aplikasi Jamsostek Mobile (JMO). Untuk informasi lebih lanjut dapat mengakses https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/perumahan.html atau datang langsung ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan NTB.(bul)

BZ : MXGP Bukan Panggung Politik

0
Chairman MXGP Indonesia, Dr. Zulkieflimansyah saat memastikan kesiapan penyelenggaraan MXGP Lombok di sirkuit MXGP di bekas bandara Selaparang, Kamis sore 27 Juni 2024(ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Kejuaraan otomotif motorcross bergengsi dunia akhirnya diselenggarakan kembali di Sirkuit MXGP Lombok di lahan bekas Bandara Selaparang, Rembiga Kota Mataram, 29 Juni hingga 9 Juli 2024.

Hingga ditetapkan MXGP digelar kembali di Lombok, dinamikanya panjang. Bahkan banyak yang pesimis, balap motorcross setara MotoGP ini bisa diselenggarakan lagi di tahun kedua. Apalagi, MXGP Lombok juga dikait-kaitkan dengan politik. Karena momentumnya tahun politik 2014.

Sebelumnya, MXGP Lombok tahun 2024 disebut-sebut gagal diselenggarakan. Apalagi penyelenggaraannya sempat tidak diizinkan oleh Pemkot Mataram, bahkan Pemprov NTB. Namun dengan lobi-lobi yang alot, pemerintah pusat mendukung, INFRONT sebagai pemegang hak penyelenggaraanpun memutuskan MXGP Lombok 2024 dilaksanakan.

Sore Kamis 27 Juni 2024, air wajah Dr. Zulkieflimansyah, Chairman MXGP Indonesia ini begitu tenang, sambil melihat kesiapan sirkuit MXGP Lombok dari atas paddock. Sudah seratus persen sirkuit siap digunakan untuk berlaga para rider.

Mantan Gubernur NTB, 2018-2023 ini terlihat puas, MXGP akhirnya bisa diselenggarakan kembali di Lombok. Padahal, tidak mudah. Apalagi jika dikait-kaitkan dengan pencalonannya kembali sebagai bakal calon Gubernur NTB 2024-2029. MXGP dianggap sebagai panggung politiknya. Sehingga penyelenggaraan MXGP Lombok terkesan sempat dijegal.

Bang Zul (BZ), sapaan akrabnya mengungkapkan, menghadirkan event MXGP di Lombok ini tidak gampang. Namun, ditangan-tangan talenta muda NTB, ketidakgampangan itu bisa diwujudkan.

BZ tidak menampikkan, banyak orang yang mencurigai penyelenggaraan MXGP ditunggangi oleh kepentingan politiknya sebagai bakal calon gubernur NTB.
“Orang kan ndak bisa dibodohi sekarang. Masyarakat pasti tau mana yang agendanya politik, mana yang tidak,” katanya.

“Persoalannya sebenarnya pesimisnya, awalnya dibilang tidak jadi, itu tidak arif dan bijaksana. Anak-anak muda kita sekarang bisa mewujudkannya. Ini kan semangat mereka mempromosikan daerahnya ke penjuru dunia dalam jangka panjang. Saya hanya membantu membuka jalur-jalur buntu,” katanya.

Diselenggarakannya MXGP di Lombok, lanjut BZ, memastikan bahwa keyakinan orang luar terhadap NTB sangat bagus. Didukung hubungan yang kuat dengan mitra-mitra terkait hingga MXGP Lombok bisa diselenggarakan.

“Ini karena hubungan yang baik, hubungan dengan hati dengan para relasi. Tidak ada motif apa-apa. Coba bayangkan, kita udah susah-susah mendatangkan event internasional ini di sini, masih ada aja yang nyinyir bilang bisnis keluarga. Betapa gampangnya orang menjustifikasi begitu,” katanya.

BZ merasa sangat bahagia, karena MXGP yang digawangi anak-anak muda NTB bisa melaksanakannya. Tentu sebuah kebanggaan, event internasional bisa di manage. Sehingga kedepan, baginya akan mudah bagi anak-anak muda NTB menyelenggarakan event nasional dan internasional.
“Itu saja sebenarnya,” katanya.

Dampak penyelenggaraan MXGP ini menurutnya berantai, besar, dan jangka panjang. Berkumpulnya banyak orang dari dalam daerah sendiri, luar daerah, hingga luar negeri akan menciptakan pertumbuhan ekonomi baru.

Pedagang-pedagang kecil merasakan dampak, begitu juga usaha-usaha ikutan lainnya. Penerbangan ke Lombok akan bertambah. Apalagi dengan hadirnya pembalap dan kru dari berbagai negara di dunia, yang secara otomatis akan menjadi corong untuk mempromosikan NTB ketika mereka puas mengikuti event di daerah ini.

“Dua minggu orang-orang dari luar negeri ini berada di NTB, melaksanakan event besar. efek promosi, efek ekonominya akan besar. ini sebenarnya yang kita inginkan. Bayangkan, betapa banyak ekonomi kerakyatan akan bergerak, pedagang lapak, pedagang asongan, mereka makin bisa hidup kalau ada event-event seperti ini dihadirkan. Begitu juga hotel, restoran, tenaga kerja, transportasi, dan yang tidak dihitung, akan bergerak. Itu sebenarnya tujuan event ini,” paparnya.

Hal lain yang menurutnya penting menjadi pembelajaran bagi anak-anak muda NTB menyelenggarakan event internasional di daerah ini, bahwa, penyelenggaraan WSBK, MotoGP di Sirkuit Mandalika, tidak selamanya akan terus disusui oleh pemerintah.

“Menurut saya, gak akan mau disubsidi terus itu MotoGP di Sirkuit Mandalika, kalau sudah tidak disubsidi, apa mau Mandalika akan diisi terus oleh ternak-ternak masyarakat. dimana muka kita pada pemerintah. Nah, kalau pemerintah sudah nggak mau subsidi lagi, dan diserahkan ke daerah (Mandalika), kita pasti siap, karena anak – anak muda kita sudah punya pengalaman, dan sudah tau jalurnya untuk menghadirkan event internasional itu,” demikian BZ.

Karena itu, ia mengharap dukungan semua pihak terhadap event MXGP Lombok dan rangkainnya dapat disukseskan bersama. Tanpa harus membenturkannya dengan politik. Kepentingan yang lebih besar adalah membangun branding daerah, dan ekonomi kerakyatan.

Sebelumnya, Direktur Sumbawa Enduro Gemilang (SEG), Diaz Rahmah Irhani memastikan, sebanyak 500-an peserta Warga Negara Asing (WNA) yang terdiri dari pembalap dan official dari 20 negara (90 persen dari negara-negara Eropa) akan mengikuti seri MXGP Lombok yang akan dilaksanakan di Sirkuit MXGP Selaparang. Jika tahun lalu, MXGP diikuti 300-an WNA baik pembalap dan official. MXGP tahun ini akan jauh lebih meriah. Demikian juga dampak ekonominya diyakini jauh lebih besar.(bul)

RSUD Mataram Siapkan Tim Kesehatan di Sirkuit MXGP 2024

0
RSUD Kota Mataram, telah menyiapkan tim layanan kesehatan untuk para pembalap (rider) yang akan berlaga di Motocross Grand Prix (MXGP) 2024 di Sirkuit Selaparang, Kota Mataram, pada 29 Juni-7 Juli 2024. (ekbisntb.com/ant)

Mataram (ekbisntb.com) – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, telah menyiapkan tim layanan kesehatan untuk para pembalap (rider) yang akan berlaga di Motocross Grand Prix (MXGP) 2024 di Sirkuit Selaparang, Kota Mataram, pada 29 Juni-7 Juli 2024.

Direktur Utama RSUD Kota Mataram, Eka Nurhayati di Mataram, Kamis 27 Juni 2024 mengatakan, petugas kesehatan dari RSUD Kota Mataram berada pada ring satu khusus melayani para pembalap. “Untuk layanan kesehatan di luar pembalap, disiapkan pada ring dua,” katanya.

Dalam layanan kesehatan bagi para pembalap ini, kata dia, RSUD Kota Mataram berkolaborasi dengan tim dari RSU Provinsi NTB serta beberapa rumah sakit lainnya.

Untuk tim dari Kota Mataram, lanjutnya, setiap hari disiagakan tujuh orang terdiri atas dokter, perawat, dan sopir. Karena tim dari RSUD juga menyiagakan satu mobil ambulans yang sudah dilengkapi dengan peralatan untuk penanganan gawat darurat.

Peralatan dalam mobil ambulans tersebut antara lain, alat ventilator, monitor EKG, alat pernapasan, jantung, cedera, dan berbagai peralatan untuk pertolongan kegawatdaruratan lainnya.

Ia mengatakan petugas kesehatan yang disiapkan di MXGP mulai disiagakan pada 27-30 Juni 2024 untuk seri pertama dan 5-7 Juli 2024 untuk seri kedua. “Petugas bertanggung jawab dari sebelum mulai pertandingan sampai pertandingan selesai,” katanya.

Di sisi lain RSUD Kota Mataram juga akan menyiapkan ruang khusus bagi para pembalap yang mengalami cedera dan dirujuk ke RSUD Kota Mataram.

“Meskipun dalam konsepnya untuk penanganan pembalap yang cedera di tangani RSUP NTB. Tapi untuk antisipasi, kami juga siapkan ruang khusus,” katanya. (ant)

Target Capaian 95 Persen, Provinsi NTB Siap Gelar PIN Polio Tahap 2

0
Kadiskes NTB melakukan penandatanganan komitmen untuk pelaksanaan PIN 2 tanggal 23 Juli 2024 mendatang.(ekbisntb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio tahap 2 akan berlangsung pada 23 Juli 2024 mendatang. Hal ini dilakukan menindaklanjuti Surat Menkes RI tertanggal 16 Mei 2024 terkait pelaksanaan PIN sebagai gerakan bersama secara terpadu untuk penanggulangan KLB Polio yang ditujukan kepada gubernur di seluruh provinsi Indonesia. PIN Polio tahap 2 nanti akan diselenggarakan secara serentak di 27 Provinsi termasuk di dalamnya provinsi NTB.

Kepala Dinas Kesehatan NTB, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri menyatakan, diperlukan dukungan semua pihak untuk suksesnya PIN tahap 2 untuk suksesnya program eradikasi polio tahun 2026. Fikri yang mewakili Pj Gubernur NTB mengatakan, pihaknya bersama Bappeda, TP. PKK, Dikbud, Kemenag dan Kominfotik Provinsi NTB melakukan penandatanganan komitmen untuk pelaksanaan PIN2 tanggal 23 Juli 2024 mendatang.

“PIN tahap 1 telah di laksanakan 21 Mei 2024. Dan PIN Tahap 2 akan di laksanakan tanggal 23 Juli 2024. Adapun vaksin yang diberikan nOPV2 pada anak usia 0-7 tahun. Masyarakat akan dapatkan vaksin polio secara gratis di Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit atau Faskes terdekat, ” kata Fikri pada Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio Tahap 2 di The Mirah Hotel Bogor, Jawa Barat yang berlangsung sejak Senin hingga Rabu 24-26 Juni 2024.

Dikatakan, pelaksanan PIN 2 di seluruh Indonesia termasuk provinsi NTB ditargetkan capaian vaksinasi polio sebesar 95 persen dan cakupannya harus tinggi dan merata.

Ia mengatakan, target untuk menuntaskan kasus polio di Indonesia termasuk di provinsi NTB membutuhkan komitmen kuat dan secara bersama-sama dengan seluruh steakholder. Tidak terkecuali anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) untuk bersama-bersama secara terintegrasi dan menyeluruh untuk bisa menyukseskan pelaksanaan PIN tahap kedua ini.

Untuk menyukseskan kegiatan dimaksud, Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menggelar Workshop bertajuk “Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio Tahap 2”.

Kegiatan ini diikuti peserta dari 27 Provinsi yang terdiri dari unsur Dinas Kesehatan, Bappeda, Diskominfotik, Dinas Dikbud, Kemenag dan TP PKK.

Plt Drjen Dirjen Pencegahan dan Pengendalian penyakit dr.Yudi Pramono MARS dalam sambutannya melalui Zoom Meting mengungkapkan, agar seluruh pihak yang terkait untuk turut  membantu secara maksimal guna  memastikan cakupan imunisasi sesuai target  bersamaan dengan imunisasi yang dilakukan di sekolah, posyandu dan puskesmas ataupun pusat-pusat layanan kesehatan lainnya.

Plt Dirjen juga berharap agar memberikan perhatian khusus kepada wilayah yang cakupan imunisasinya rendah dan rawan terjadinya KLB melalui penguatan imunisasi rutin.

Pemerintah juga terus melakukan kegiatan surveilans lumpuh layu akut, dan surveilans polio lingkungan. Ia juga meminta masyarakat, terutama orang tua untuk melengkapi imunisasi polio anaknya, yakni empat kali tetes usia 1 sampai 4 bulan dan dua kali suntik usia 4 sampai 9 bulan, serta imunisasi rutin anak lainnya sesuai usia.(ris/r)

JNE Raih Sertifikasi ISO 27001:2022 untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi

0
Foto bersama perwakilan manajemen PT. TSI Sertifikasi Internasional dan manajemen JNE Express (ekbisntb.com/Ist)

Mataram (ekbisntb.com) – JNE Express mengumumkan pencapaian terbarunya menjadi perusahaan logistik pertama di Indonesia yang berhasil mendapatkan sertifikat ISO 27001:2022 mengenai Sistem Manajemen Keamanan Informasi dengan versi terbaru (versi tahun 2022). Sertifikat ini menjadi bukti langkah JNE dalam mewujudkan komitmen untuk senantiasa menjaga keamanan data pelanggan.

M. Feriadi Soeprapto Presiden Direktur JNE mengatakan, pihaknya berkomitmen menerapkan sistem manajemen keamanan informasi guna meyakinkan pelanggan dalam bertransaksi. Hal ini akan menjadi nilai tambah perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Sebagai perusahaan yang berkomitmen menjalankan Good Corporate Governance (GCG), sertifikasi ISO 27001:2022 mengenai Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang didapatkan tersebut merupakan langkah nyata dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluruh stakeholder, pelanggan, maupun mitra.

Sertifikasi ini didapat dari PT. TSI Sertifikasi Internasional yang merupakan lembaga sertifikasi berskala nasional yang telah berdiri sejak tahun 2013 dan memberikan layanan sertifikasi untuk berbagai sektor usaha dan sistem manajemen.

Dengan jangkauan area distribusi yang mencakup lebih dari 83.000 kota, termasuk kabupaten, desa, dan pulau terluar JNE terus melakukan terobosan inovatif dalam menyikapi perkembangan transformasi digital yang berubah sangat cepat serta dinamis. “JNE beradaptasi dan berkomitmen untuk terus melakukan inovasi, agar dapat memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan melalui kualitas pelayanan prima,” jelasnya.

Andries Indrajaya selaku Group Head Information & Communication Technology JNE menyampaikan, rencana ke depan setelah diperolehnya Sertifikat ISO 27001:2022 ini, adalah internalisasi dan implementasi kepada seluruh karyawan JNE, baik di kantor pusat maupun cabang dan mitra. Sertifikasi yang telah didapat menandakan bahwa JNE berkomitmen penuh mengenai keamanan informasi, baik terkait data perusahaan, karyawan, maupun pelanggan. Langkah–langkah keamanan yang diambil adalah dengan memaksimalkan pemberdayaan dan kesadaran sumber daya manusia, mempertajam proses dan prosedur serta implementasi teknologi yang tepat, guna mendukung manajemen tata kelola informasi menjadi lebih aman.

Di samping itu, JNE uga mengembangkan kode etik dan perilaku bisnis yang mencakup standar dalam melindungi data pelanggan di internal perusahaan, sehingga keamanan data pelanggan dapat terlindungi dengan maksimal.

Samsul Djamaludin selaku Group Head Quality Assurance, Governance & Compliance menambahkan, JNE membutuhkan panduan yang diakui secara internasional di dalam pengelolaan data dan informasi, termasuk cara menjaga, memproses dan menggunakan data yang ada. Karena data merupakan intangible asset yang sangat berharga.

Direktur Marketing PT. TSI Sertifikasi Internasional, Ir. Josef Septiadi memberikan mengapresiasi kepada JNE Express memberikan kepercayaan kepada pihaknya, sehingga ke depan siap mengawal dan membantu ISO 27001:2022 di semua unit kantor cabang di seluruh Indonesia. “Kami berharap JNE dapat menjaga sekaligus menerapkan dan memberikan apresiasi kepada tim yang telah menerapkan sertifikasi,” ucapnya.

Sebagai komitmen JNE terhadap Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi dan implementasi Peraturan Pemerintah terkait Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. (r/cem)

Sekilas Tentang JNE

JNE berdiri pada tahun 1990 sebagai perusahaan nasional yang berkonsentrasi pada bidang usaha jasa pengiriman dan pendistribusian. JNE juga memperluas bidang usahanya hingga jasa pengiriman makanan khas daerah (PESONA), jasa kepabeanan, penjemputan di bandara, dan pengiriman uang/money remittance. Pada akhir tahun 2012, JNE memisahkan divisi Logistik, menjadi unit usaha tersendiri dan terpisah dari unit kurir ekspres. Mulai tahun 2013, JNE siap berekspansi di bidang logistik, dengan berfokus pada layanan yang mencakup pergudangan, cargo, pengiriman jalur darat, sea freight, dan air freight. Di tahun 2014, JNE melakukan optimalisasi Mobile Applications untuk meningkatkan service berupa trace tracking kiriman, kemudahan transaksi digital, Free Pick up dan COD. Di tahun 2017 JNE membangun E-Fulfillment di beberapa cabang yaitu Warehouse  Management System yang terintegrasi terkait warehousing, order fulfillment, technology development, shipping management dan delivery, menjadi solusi lengkap untuk para UKM di seluruh Indonesia. Di tahun 2020 menyikapi perkembangan e-commerce, UKM dan perubahan daya beli masyarakat yang berubah sangat cepat serta dinamis maka dibangun Mega Hub JNE di area Bandara Internasional Soekarno – Hatta. Dibangun diatas tanah seluas 4 hektar, Mega Hub (Automatic Sorting Center and Gateway System) ini akan memiliki kapabilitas menangani ratusan ribu paket per hari. Saat ini JNE memperluas jaringan hingga lebih dari 8.000 titik layanan di seluruh Indonesia untuk mendorong kemajuan UKM dan meningkatkan perekonomian nasional.

Masyarakat Diminta Waspadai Fenomena La Nina di Musim Kemarau

0
Ilustrasi Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) (ekbisntb.com/https://id.pinterest.com/pin/384846730669887560/)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) stasiun Meterologi kelas III Sultan Muhammad Kaharuddin mengimbau masyarakat untuk waspada fenomena La Nina di puncak musim kemarau tahun 2024.

“Fenomena ini (La Nina) karena adanya perbedaan suhu muka air laut antara Samudra Fasifik bagian tengah dengan wilayah perairan Indonesia sehingga suhu muka air menjadi hangat,” kata Kepala BMKG Sumbawa Samriyanto kepada wartawan, Kamis 27 Juni 2024.

Fenomena La Nina ini lanjutnya menyebabkan tekanan udara tinggi yang mendorong pembentukan awan yang berpotensi terjadi hujan. Hujan yang terjadi tersebut berpotensi melanda sebagian wilayah Sumbawa meski bulan Agustus diprediksi sebagai puncak musim kemarau.

“Peningkatan curah hujan meski di musim kemarau akan terjadi secara konsisten sejak bulan Juli hingga September mendatang,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pantauan, pendingin suhu muka air laut di Samudera Pasifik ekuator terjadi sejak beberapa bulan lalu. Bahkan pendingin suhu muka air tersebut saat ini mencapai minus 0,61 derajat yang menunjukkan fenomena La Nina.

“Penurunan suhu dingin secara teori telah melewati ambang batas 0,5 sebagai syarat terjadinya La Nina dengan intensitas lemah,” ujarnya.

Dia melanjutkan, bahkan penurunan suhu muka air laut di Samudera Pasifik ekuator terus bertahan. Bahkan terdeteksi saat ini mencapai minus 0,92 derajat dan jika mencapai angka satu persen La Nina mencapai level moderat atau menengah.

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai fenomena tersebut, karena potensi terjadinya hujan sangat mungkin terjadi,” tambahnya.

Ia menambahkan, “Peningkatan bencana Hidrometrologi akibat fenomena La Nina harus diwaspadai karena akan menimbulkan kerugian bagi petani karena hasil panen akan basah karena cuaca yang tidak menentu,” tukasnya. (ils)

KLB Rabies, 387 Kasus Gigitan Ditemukan di Sumbawa

0
H. Junaidi(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Sumbawa, mencatat sedikitnya ada sekitar 387 kasus gigitan Hewan Penular Rabies (HPR) yang terjadi selama semester pertama 2024 dan 25 diantaranya dinyatakan positif rabies.

“Status kita masih kejadian luar biasa (KLB) rabies. Kasus gigitan HPR terbanyak kita temukan di kecamatan Lunyuk sebanyak 72 kasus,” kata Kadis DPKH Sumbawa, H. Junaidi kepada Ekbis NTB, Kamis 27 Juni 2024.

Kendati banyak kasus gigitan lanjutnya, tetapi semuanya sudah tertangani dengan baik meski ada dua kasus gigitan yang menyebabkan kematian. Kejadian tersebut terjadi Kecamatan Alas Barat dan Lunyuk sementara jumlah HPR yang menggigit sebanyak 346 kasus.

“Memang angka kasus gigitan HPR ini cukup tinggi, karena setiap ada kejadian harus dilaporkan meski belum dinyatakan positif rabies,” ucapnya.

Pemerintah juga terus memberikan atensi khusus terhadap persoalan ini terutama kaitannya dengan penanganan HPR tersebut. Salah satunya dengan pelaksanaan vaksinasi HPR serta melakukan eliminasi terutama HPR yang tidak bertuan.

“Vaksin kita masih tersedia tetapi kita masih belum bisa melakukan pelayanan vaksinasi HPR dan eliminasi karena anggaran yang terbatas khusus untuk petugas makanya kita usulkan tambahan anggaran,” sebutnya.

Bahkan berdasarkan data lanjut H. Jun, jumlah HPR yang tidak bertuan di Sumbawa mencapai 80 persen sehingga HPR ini yang berpotensi menularkan rabies. HPR (anjing) yang tidak berkepemilikan inilah yang menjadi kendala dalam menekan kasus rabies.

“Kita sangat kesulitan melakukan pelayanan vaksinasi HPR ini karena banyak HPR yang tidak bertuan,” ucapnya.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan kontak langsung dengan anjing. Jika ada anjing yang diprediksi menebar virus rabies agar diinformasikan dengan cepat sehingga bisa langsung ditangani dan di eliminasi sebelum muncul korban.

“Vaksin yang ready saat ini masih cukup dan akan terus kita tambah untuk memberikan rasa nyaman dengan harapan tidak ada lagi tambahan kasus,” tukasnya. (ils)

Artikel lainnya….

Dispar Mataram Imbau Pelaku UMKM Tak Naikkan Harga Saat MXGP

Hingga Mei, Dana Transfer ke Daerah Capai Rp6,4 Triliun

Seluruh Pembalap MXGP Tiba di Lombok

Dispar Mataram Imbau Pelaku UMKM Tak Naikkan Harga Saat MXGP

0
Areal stan UMKM yang disiapkan panitia di kawasan VIP MXGP Sirkuit Selaparang Kota Mataram (ekbisntb.com/ant)

Mataram (ekbintb.com) – Dinas Pariwisata Kota Mataram, mengingatkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar tidak menaikkan harga saat kegiatan Motocross Grand Prix (MXGP) 2024.

“Hal ini sebagai salah satu upaya kita memberikan kesan baik kepada para tamu yang datang ke kota kita,” kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram Cahya Samudra, di Mataram, Kamis.

Hal tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi adanya pelaku UMKM termasuk pariwisata yang mengambil kesempatan kepada para tamu MXGP yang dijadwalkan berlangsung di Sirkuit Selaparang Kota Mataram, 29 Juni-7 Juli 2024, dengan menaikkan harga dari harga normal.

Terkait dengan itu, katanya pula, jauh-jauh hari pihaknya sudah memberikan sosialisasi dan imbauan kepada para pelaku UMKM dan pariwisata di kota ini.

Seperti UMKM mutiara yang biasa menjadi incaran para tamu yang datang ke Kota Mataram dan NTB pada umumnya, begitu juga dengan pelaku UMKM kriya lainnya, termasuk kuliner, dan “fashion”.

“Kami juga mengingatkan kepada pelaku pariwisata dan UMKM agar menjaga kualitas agar dapat memberikan kepercayaan bagi para tamu,” katanya pula.

Di sisi lain, pihaknya juga sudah mengumpulkan kelompok sadar wisata (pokdarwis) sejumlah objek wisata di Kota Mataram seperti Taman Loang Baloq dan Pantai Ampenan.

Hal itu dimaksudkan agar para petugas dapat menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan MXGP 2024, sebab tidak menutup kemungkinan, para tamu tidak hanya ingin menonton MXGP tapi juga ingin datang berwisata di Kota Mataram.

“Jadi kita harus siap-siap dan berikan kesan serta layanan terbaik bagi para tamu,” katanya pula.

Dengan ada upaya-upaya itu, ujar Cahya, target tiga sukses yang ditetapkan Pemerintah Kota Mataram yakni sukses penyelenggaraan, sukses ekonomi, dan sukses pencitraan bisa tercapai sesuai harapan. (ant)

Hingga Mei, Dana Transfer ke Daerah Capai Rp6,4 Triliun

0
Ratih Hapsari Kusumawardani (ekbisntb.com/ris)

Mataram (ekbisntb.com) – Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi NTB sampai dengan akhir Mei 2024 sebesar Rp6,4 triliun. Angka ini tumbuh sebesar 5,44 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Komponen TKD dengan penyaluran tertinggi yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai realisasi Rp4,3 triliun.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, adapun Dana Desa (DD) hingga akhir Mei sudah tersalur sebesar Rp622 miliar dari pagu tahun 2024 ini sebesar Rp 1,118 triliun. Jumlah ini sudah tersalur lebih dari 50 persen dari pagu yang diberikan oleh pemerintah pusat.

“Komponen dengan penyaluran di atas 50 persen dari pagu yaitu Dana Desa, dengan realisasi sebesar Rp622,42 miliar,” kata Ratih Hapsari Kusumawardani dalam kegiatan Press Conference Alco Regional Provinsi NTB yang berlangsung di gedung DJPb Provinsi NTB, Kamis 27 Juni 2024 kemarin.

Rincian realisasi transfer Dana Desa hingga Mei 2024 yaitu anggaran earmarked seperti BLT, ketahanan pangan, stunting sebesar Rp322,83 miliar. Sementara Non-earmarked yang mendanai program sektor prioritas Desa dan penyertaan modal pada BUMDes sebesar Rp299,58 miliar yang tersebar di 1.018 desa di NTB.

“Khusus di bulan Mei saja, penyaluran Dana Desa di NTB sebesar Rp87,80 miliar. DD earmark ditujukan untuk program BLT Desa, program ketahanan pangan dan hewani, serta pencegahan dan penurunan stunting skala desa. Sedangkan DD nonearmark mendanai program sektor prioritas desa,” terangnya.

Adapun penyaluran DAK Fisik Tahap I sudah dimulai, dengan realisasi sebesar Rp27,32 miliar kepada Kabupaten Lombok Timur untuk digunakan di infrastruktur bidang jalan dan kelautan dan perikanan. Selanjutnya di Kabupaten Lombok Utara dengan proyek fisik bidang air minum, jalan, pendidikan, transportasi pedesaan, serta Kabupaten Sumbawa untuk bidang air minum, kelautan dan perikanan, dan sanitasi.

Ratih Hapsari menambahkan, adapun DAK Nonfisik di NTB telah mendanai operasional pelayanan pemerintah daerah, salah satunya di bidang pendidikan. Penyaluran DAK nonfisik bantuan operasional pendidikan di lingkup Provinsi NTB sampai bulan Mei 2024 mencapai Rp584,27 miliar. Yang terbesar adalah dana BOS sebesar 505,12 miliar.

“BOS mendanai operasional satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan Pendidikan menengah,” katanya.

Kemudian Bantuan Operasional Penyelenggaran PAUD (BOP PAUD) terealisasi sebesar 62,66 miliar. BOP PAUD mendanai operasional satuan pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini. Sedangkan Bantuan Operasional Penyelenggaran Pendidikan Kesetaraan terealisasi sebesar Rp 16,48 miliar.

“BOP Pendidikan Kesetaraan mendanai operasional satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan Pendidikan kesetaraan,” tutupnya.(ris)

Artikel lainnya….

Seluruh Pembalap MXGP Tiba di Lombok

Jadi Objek Wisata, Museum Negeri NTB Dorong Situs Wadu Pa’a Diperhatikan

Kunjungan ke Museum Meningkat, Target PAD Terealisasi Lebih 100 Persen