Home Blog

Dukung Program Desa Berdaya di 12 Desa dan Kelurahan

By
ekbisntb.com
-
0
Dukung Program Desa Berdaya di 12 Desa dan Kelurahan
TANYA JAWAB - Bupati KSB, H. Amar Nurmansyah dan Wagub NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri saat melakukan sesi tanya jawab dengan warga Desa Air Suning.(EKBIS NTB/ist)


Taliwang (EKBIS NTB) –Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendukung pelaksanaan Program Desa Berdaya yang digagas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di 12 desa dan kelurahan di wilayah setempat.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan anggaran pendamping sebesar Rp500 juta untuk setiap desa dan kelurahan sasaran.


Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah mengatakan, Pemkab KSB memberikan dukungan terhadap program desa berdaya yang diselaraskan dengan gerakan wajib daerah dalam penguatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Fokusnya terutama pada pilar keempat tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan pilar kelima mengenai pengelolaan limbah cair rumah tangga.


“Pengelolaan sampah perlu menjadi bagian penting dari pelaksanaan program di tingkat desa.

Karena itu, Pemkab KSB mengarahkan sebagian anggaran pendamping untuk mendorong penanganan sampah sejak dari sumbernya, sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan,” cetus Bupati dalam sambutannya saat mendampingi kunjungan kerja pemantauan pelaksanaan Program Desa Berdaya Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri di Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk, Rabu (21/10).

Bupati merinci, dari total anggaran pendamping Rp500 juta per desa dan kelurahan sebesar Rp150 juta dialokasikan khusus untuk penanganan sampah dari hulu. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk mendukung pengembangan bank sampah dan revitalisasi tempat pengolahan sampah dengan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri mengapresiasi dukungan anggaran yang disiapkan Pemkab KSB. Ia menekankan pentingnya penanganan sampah sejak dini melalui perubahan kebiasaan masyarakat, terutama dengan membiasakan pemilahan sampah dari rumah tangga.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar persoalan sampah tidak semakin membesar dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang.
Tahun ini, kata Wagub, penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Program Desa Berdaya di KSB meliputi 10 desa dan 2 kelurahan.

Untuk penyaluran dananya akan dilakukan secara non-tunai melalui Bank NTB Syariah dengan mengikuti ketentuan administrasi dan pengadaan yang berlaku. “Tentu pemerintah provinsi NTB berharap dukungan pendampingan dari kabupaten dapat memperkuat pelaksanaan program sekaligus mendorong kemandirian desa dan kelurahan,” ujarnya.

Program Desa Berdaya dilaksanakan melalui skema tematik dan transformatif sesuai potensi serta kebutuhan masing-masing wilayah.

Khusus untuk 12 desa dan kelurahan penerima di KSB, Pemprov NTB menyediakan dana BKK sebesar Rp300 juta per wilayah yang bersumber dari APBD Provinsi NTB. Mayoritas penerima telah memperoleh rekomendasi dan saat ini tengah mengajukan usulan pencairan dana.(bug)

Pembangunan Saluran Irigasi Beringin SilaPemerintah Pusat Belum Setujui Penggunaan Lahan LP2B dan LSD

By
ekbisntb.com
-
0
Pembangunan Saluran Irigasi Beringin SilaPemerintah Pusat Belum Setujui Penggunaan Lahan LP2B dan LSD
Surbini. (EKBIS NTB/dok)


Sumbawa Besar (EKBIS NTB)-Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Sumbawa, belum mendapatkan kepastian terkait rencana pembangunan saluran irigasi tahap dua Bendungan Beringin Sila. Pemerintah pusat menolak atau belum menyetujui izin atas penggunaan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan sawah dilindungan.


“Sampai saat ini belum ada informasi terbaru terkait izin penggunaan LP2B dan LSD. Kami juga sudah kembali menggelar rapat bersama Distan dan BBWS tetapi usulan penggunaan atas lahan itu belum disetujui,” kata Kepala Bidang Pertanahan DPRKP Kabupaten Sumbawa, Surbini kepada Suara NTB, Kamis (22/10).


Berdasarkan data luas lahan akan dibebaskan untuk proyek tersebut mencapai 6,39 hektar. Jaringan irigasi memiliki panjang sekitar 4,26 kilometer dengan lebar sekitar 15 meter dan tinggi sekitar 2 meter.


Dari 6,39 hektar lahan yang dibutuhkan sekitar 0,92 hektar masih berstatus Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Pemkab Sumbawa sudah mengusulkan ke pemerintah pusat, tetapi hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut.


“Sudah diusulkan oleh Distan untuk peralihan status tanah tersebut, tetapi sampai saat ini belum mendapatkan persetujuan untuk tahap pelaksanaanya,” jelasnya.


Pihaknya juga mencatat beberapa hektar lahan yang berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Saat ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian ATR/BPN untuk peralihan status lahan tersebut.

Pihaknya juga berupaya menyelesaikan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk memastikan status LP2B dan LSD bisa dikeluarkan. Tujuannya agar pemerintah daerah bisa melakukan pembangunan dan pembebasan lahan.


“Kita selesaikan status lahannya dulu, jika sudah selesai semua baru akan kita lakukan pembebasan lahan milik masyarakat tersebut. Kita targetkan tahun ini bisa tuntas,” ucapnya.


Disinggung terkait pembangunan jaringan irigasi Beringin Sila tahap pertama, Ia mengaku pembebasan lahannya sudah tuntas. Sementara untuk pembangunannya masih menunggu pembebasan lahan untuk pembangunan tahap kedua. (ils)

Sekda Minta OPD Terbuka, BPK akan Audit Sektor Ketahanan Pangan dan Pendidikan

By
ekbisntb.com
-
0
Sekda Minta OPD Terbuka, BPK akan Audit Sektor Ketahanan Pangan dan Pendidikan
ENTRY MEETING - Sekda NTB Abul Chair memimpin jalannya Entry Meeting BPK Perwakilan NTB di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Kamis (22/10). (EKBIS NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyambut baik langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB yang akan melaksanakan audit kinerja terhadap program prioritas daerah di sektor ketahanan pangan dan pendidikan.

Komitmen keterbukaan serta sikap kooperatif dalam menyukseskan pemeriksaan tersebut ditekankan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Abul Chair, saat memimpin jalannya Entry Meeting BPK Perwakilan NTB di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Kamis (22/10).

Sekda Abul Chair menyoroti bahwa ketahanan pangan dan pendidikan merupakan dua pilar fundamental yang tidak hanya menjadi program unggulan nasional, melainkan juga fondasi utama pembangunan di daerah.

Evaluasi mendalam terhadap kedua sektor tersebut—termasuk tata kelola anggaran, distribusi, hingga pemanfaatan sarana dan prasarana—dinilai sangat krusial untuk memastikan arah kebijakan pemerintah tetap berada pada jalur yang tepat dan akuntabel.

“Hari ini bicara tentang ketahanan pangan dan pendidikan, yang mana keduanya adalah program unggulan dari Provinsi NTB. Ketika bicara ketahanan pangan, tentu berbicara tentang bagaimana manusia bisa hidup dengan baik saat ini. Sementara pendidikan berbicara tentang bagaimana manusia bisa merencanakan hidup menjadi lebih baik di masa depan dan masa kini,” urai Sekda.

Oleh karena itu, Sekda secara tegas menginstruksikan seluruh pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk bersikap terbuka dan kooperatif, serta tidak mempersulit proses pengumpulan data maupun penyediaan dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa.

Ia juga meminta Inspektorat Daerah untuk memberikan pendampingan khusus guna menjembatani komunikasi antara OPD dan tim BPK di lapangan.

“Saya meminta keterbukaan dan kesiapan untuk memberikan segala hal yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa. Jadikan pemeriksaan ini kesempatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan jika memang didapati kelemahan, dan untuk itu kita minta pembimbingan serta solusi-solusi terbaiknya,” tegas mantan BPKP Provinsi Jawa Timur ini.

Sejalan dengan arahan tersebut, Inspektur Provinsi NTB, Budi Herman, berharap proses audit ini tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen penilaian atau koreksi semata, melainkan juga menjadi wadah pembinaan yang konstruktif bagi para aparatur di daerah.

“Kondisi OPD juga memengaruhi terkait dengan pemenuhan kriteria nanti. Tolong dibimbing OPD-OPD kami terkait dengan pemenuhan kriteria, itu jadi permintaan kami supaya sangat-sangat dipertimbangkan dan dikomunikasikan,” harap Budi.

Sementara itu, dari unsur tim pemeriksa, Pemeriksa Ahli Madya BPK Perwakilan NTB, I Gusti Ngurah Kawindra, mengapresiasi tinggi sambutan kooperatif yang ditunjukkan oleh jajaran Pemprov NTB. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan audit kinerja ini memerlukan proses validasi dan penyelarasan matriks desain pemeriksaan bersama kepala entitas, guna memastikan seluruh ruang lingkup audit benar-benar relevan dengan kondisi riil di lapangan.

“Keterbukaan itu sangat penting, sehingga nanti desain pemeriksaan kami itu berdasarkan daripada pertanyaan-pertanyaan, dari tujuan audit sampai pada kriterianya. Nanti hal ini akan dibuat dalam satu matriks yang akan didiskusikan secara teknis di masing-masing OPD pengampu,” jelas Kawindra.

Pertemuan strategis yang menandai dimulainya rangkaian audit kinerja BPK di lingkungan Pemprov NTB ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Provinsi NTB, Syamsul Hadi, Pemeriksa Ahli Madya BPK NTB I Gusti Ngurah Kawindra, beserta segenap Tim Pemeriksa BPK NTB dan pimpinan perangkat terkait. (era)

BPS Optimis Program Desa Berdaya NTB Bisa Tekan Kemiskinan, Asal Dikawal Konsisten

By
ekbisntb.com
-
0
BPS Optimis Program Desa Berdaya NTB Bisa Tekan Kemiskinan, Asal Dikawal Konsisten
Kepala BPS NTB H. Wahyudin (EKBIS NTB/bul)


Mataram (EKBIS NTB) –program unggulan Desa Berdaya yang digagas Pemprov NTB dinilai berpotensi membantu menurunkan angka kemiskinan apabila dilaksanakan secara konsisten dan dikawal dengan baik.
Program yang di dalamnya memberikan bantuan untuk usaha ekonomi produktif dinilai dapat mendorong masyarakat miskin agar mampu mandiri secara ekonomi.


Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Dr. H. Wahyudin, MM, menyampaikan pandangan tersebut. Program Desa Berdaya menurutnya dapat memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan jika pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan pemerintah daerah.


“Kalau benar-benar dilaksanakan sesuai dengan apa yang disampaikan pemerintah provinsi, dampaknya akan bagus sekali,” ujarnya belum lama ini.


Menurut Wahyudin, salah satu hal yang membedakan program Desa Berdaya dengan bantuan sosial pada umumnya adalah orientasi bantuannya. Masyarakat tidak sekadar menerima bantuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi mendapatkan dukungan untuk membangun usaha ekonomi produktif.


Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan memiliki sumber penghasilan yang berkelanjutan dan tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah.


Ia menjelaskan, dalam skema yang disampaikan pemerintah provinsi, masyarakat miskin ekstrem memperoleh bantuan sekitar Rp7 juta per kepala keluarga (KK) untuk mengembangkan usaha produktif. Penerima bantuan juga mendapatkan pendampingan agar usaha yang dijalankan dapat berkembang. “Ini bantuan untuk usaha produktif, bukan untuk konsumsi. Mereka diajarkan untuk mandiri,” jelasnya.


Wahyudin menilai, pendampingan menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar menghasilkan perubahan ekonomi bagi keluarga penerima manfaat.


Dalam program tersebut, pendampingan direncanakan berlangsung selama dua tahun. Jangka waktu ini diharapkan cukup untuk membantu masyarakat mengembangkan usaha, memperbaiki pengelolaan ekonomi keluarga, hingga mampu menjalankan usaha secara mandiri.


Karena itu, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah bantuan yang telah disalurkan.

Perubahan pendapatan keluarga, keberlanjutan usaha, dan kemampuan penerima manfaat untuk keluar dari kemiskinan juga perlu menjadi perhatian. “Kalau konsisten, selama dua tahun dibina, insyaallah ke depan mereka bisa mandiri,” katanya.


Wahyudin menambahkan, BPS NTB turut dilibatkan dalam pelatihan pendamping desa, terutama untuk mendukung proses identifikasi dan evaluasi program. Keterlibatan ini diharapkan membantu pelaksanaan Desa Berdaya agar lebih terarah dan sesuai dengan kondisi masyarakat sasaran.


Ia menyebutkan, program Desa Berdaya mencakup desa-desa yang masuk dalam skema transformatif maupun tematik. Namun, kedua skema tersebut memiliki cakupan yang berbeda sehingga pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing desa.


Menurutnya, pengawalan sejak awal menjadi salah satu faktor penting agar program tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat. “Kalau memang benar-benar dikawal dengan baik, program itu juga cukup bagus,” ujarnya.


Pandangan BPS tersebut menegaskan pentingnya pelaksanaan Desa Berdaya yang tidak hanya berorientasi pada penanganan kemiskinan dalam jangka pendek, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi masyarakat.


Dengan bantuan produktif, pendampingan berkelanjutan, serta evaluasi yang terukur, program ini diharapkan dapat membantu keluarga miskin meningkatkan pendapatan dan memperkuat kemampuan ekonomi mereka.


Pada akhirnya, keberhasilan Desa Berdaya akan ditentukan oleh sejauh mana intervensi yang diberikan mampu mengubah kondisi kehidupan masyarakat sasaran secara nyata dan berkelanjutan. (bul)

Perketat Investasi Daerah

By
ekbisntb.com
-
0
Perketat Investasi Daerah
LIMBAH - Limbah di Pantai Jamplung, Kecamatan Labangka 5, Kabupaten Sumbawa. Diduga, limbah ini berasal dari adanya tambak udang di lokasi tersebut.(Ekbis NTB/ist)


LIMBAH tambak udang diduga kembali mencemari lingkungan di Provinsi NTB. Baru-baru ini, pesisir Pantai Jamplung, Kecamatan Labangka 5, Kabupaten Sumbawa diduga tercemar limbah tambak udang yang ada di sekitar kawasan tersebut. Akibat tercemarnya laut Labangka ini, Pemprov NTB berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memperketat investasi daerah yang berhubungan langsung dengan lingkungan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Muslim, menegaskan investasi harusnya tidak merusak lingkungan dan mengorbankan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pihaknya mengaku sebelum investasi benar-benar berjalan, perlu dilakukan pembinaan terhadap pelaku usaha yang berpotensi merusak lingkungan.
“Bagi teman-teman yang berpotensi melaksanakan aktivitas kegiatan usaha yang merusak lingkungan atau berdampak terhadap aktivitas masyarakat maupun lingkungan sekitar,” ujarnya, Kamis, 22 Oktober 2026.
Pada prinsipnya, lanjutnya Pemprov NTB mendukung investasi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar. Namun, dukungan tersebut harus disertai kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup dan tata kelola usaha yang bertanggung jawab.
Saat ini, Pemprov NTB tengah mendalami dugaan pencemaran lingkungan tersebut. Tim dari Dislutkan NTB telah turun langsung ke lapangan sejak sehari sebelumnya untuk menelusuri persoalan tersebut. Namun, saat kunjungan awal, tim belum berhasil menemui manajer perusahaan, sehingga pendalaman dilanjutkan Kamis kemarin.
Dalam penanganan kasus tersebut, Pemprov NTB menyiapkan langkah pembinaan hingga penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran. Telah ada regulasi resmi yang menjadi dasar penindakan terhadap aktivitas usaha sektor kelautan, perikanan, dan budidaya, yaitu Pergub Nomor 17 Tahun 2026 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan.
Jika pelanggaran terbukti, pelaku usaha dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila pelanggaran terus berulang dan tidak ada perbaikan, sanksi dapat ditingkatkan.
Meski begitu, sambungnya pemerintah tetap mengedepankan pembinaan agar pelaku usaha bersedia memperbaiki tata kelola operasionalnya sesuai standar lingkungan. Ia juga menyinggung pentingnya pemenuhan persyaratan perizinan dan sertifikasi dalam kegiatan budidaya udang.
Persyaratan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memastikan kegiatan usaha dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan lingkungan hidup.
“Jangan sampai kita hanya menerima dampaknya, sementara ekosistem rusak. Kami juga tidak ingin masyarakat yang menggunakan sumber daya maupun ruang di sekitar lokasi usaha merasa terganggu akibat aktivitas budidaya,” terangnya.

Sebelumnya, tambak juga mencemari perairan Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Lombok Utara yang disebabkan kebocoran pipa perusahaan tambak yang ada di sekitar lokasi tersebut. Limbah itu mengakibatkan munculnya gelembung di kawasan tersebut, yang diduga terjadi kebocoran ketika pekerja membuka salah satu bagian pipa untuk mengajukan sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). (era)

Jaga Stabilitas Harga, Bulog NTB Salurkan 1,3 Juta Kilogram Beras SPHP Lewat Gerakan Pangan Murah

By
ekbisntb.com
-
0
Jaga Stabilitas Harga, Bulog NTB Salurkan 1,3 Juta Kilogram Beras SPHP Lewat Gerakan Pangan Murah
GPM - Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Sri Rejeki bersama Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Lalu Mirza turun langsung mengawal kegiatan GPM di Mapak Indah, Kamis, 22 Oktober 2026 (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Perum Bulog terus memperluas penyaluran pangan
murah di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat. Hingga Oktober 2026, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) tercatat mencapai 1.308.395 kilogram atau sekitar 1.308 ton.
Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Sri Rejeki Lestari Y, mengatakan GPM menjadi salah satu saluran intervensi pemerintah untuk memastikan masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Upaya ini dilakukan melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan sejumlah instansi terkait.
“Gerakan Pangan Murah merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, memastikan pangan tersedia dalam jumlah cukup, dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik,” ujarnya saat GPM di Mapak Dasan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Kamis, 22 Oktober 2026.
Menurut Sri Rejeki, penyaluran pangan murah tidak hanya dilakukan melalui GPM, tetapi juga lewat berbagai saluran distribusi, seperti ritel modern, Rumah Pangan Kita (RPK), kios pasar, serta kegiatan bersama pemerintah daerah.
Secara keseluruhan, penyaluran beras SPHP melalui berbagai saluran tersebut telah mencapai sekitar 19,96 juta kilogram atau 19.960 ton sepanjang tahun ini. Sementara itu, penyaluran Minyakita tercatat sebanyak 3.271.140 liter.
Khusus untuk gula pasir, Bulog NTB telah menyalurkan sekitar 277.000 kilogram melalui seluruh saluran penjualan, dengan 73.000 kilogram di antaranya melalui kegiatan GPM.
“GPM ini hanya salah satu dari banyak saluran yang kami lakukan untuk menjaga stabilitas harga dan memberikan akses pangan kepada masyarakat,” jelasnya.
Sri Rejeki menyebutkan, Bulog NTB telah bekerja sama dengan pemerintah daerah menggelar GPM hampir 400 kali selama periode Januari hingga Oktober 2026. Kegiatan ini akan terus berlanjut hingga akhir di sejumlah kabupaten/kota.
Ketersediaan diharapkan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar.
Dalam kegiatan GPM di Mapak Dasan, beras SPHP dijual dengan harga tidak lebih dari Rp12.500 per kilogram. Harga tersebut berada di bawah harga eceran tertinggi (HET) beras medium yang disebut sebesar Rp13.500 per kilogram.
Sementara itu, harga Minyakita dijaga agar tidak melebihi Rp15.700 per liter.
Pelaksanaan GPM di Mapak Dasan mendapat sambutan masyarakat. Warga, terutama ibu-ibu, berbondong-bondong mendatangi lapangan setempat untuk membeli kebutuhan pokok yang disediakan Bulog dan mitra pangan lainnya.
Selain beras, minyak goreng, dan gula pasir dari Bulog, kegiatan tersebut juga menyediakan sejumlah kebutuhan pangan lainnya melalui mitra yang terlibat.
Melalui penyaluran beras SPHP, Minyakita, gula pasir, dan pelaksanaan GPM secara berkelanjutan, Bulog berharap masyarakat semakin mudah mengakses bahan pangan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus membantu menekan tekanan inflasi di NTB. (bul)


Warga Tanjung Permai Keluhkan Bekas Galian SPALD-T Ditutup Paving Block

By
ekbisntb.com
-
0
Warga Tanjung Permai Keluhkan Bekas Galian SPALD-T Ditutup Paving Block
MELINTAS - Seorang warga melintas di bekas galian pemasangan jaringan pipa SPALD-T yang ditutup dengan paving block pada Kamis (22/10/2026). (Ekbis NTB/pan)

Mataram (Ekbis NTB) – Sejumlah warga di Kelurahan Tanjung Karang Permai mengeluhkan penutupan bekas galian pemasangan jaringan pipa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan saat sosialisasi. Bekas galian di sejumlah gang dan jalan lingkungan ditutup menggunakan paving block, bukan aspal seperti kondisi jalan semula.

Salah seorang warga, H. Rasyid, mengatakan bahwa dalam sosialisasi telah disepakati bekas galian akan dikembalikan seperti semula dengan menggunakan aspal setelah pemasangan jaringan pipa selesai. Namun, dalam pelaksanaannya, bekas galian justru ditutup menggunakan paving block.

“Waktu rapat awal itu, begitu selesai penggalian langsung diaspal. Ternyata pakai paving block,” ujarnya saat ditemui pada Kamis (22/10).

Rasyid mempertanyakan apakah penutupan menggunakan paving block tersebut hanya bersifat sementara atau akan menjadi kondisi akhir jalan setelah pengerjaan proyek selesai.

Menurutnya, pengerjaan penggalian jaringan pipa SPALD-T di wilayahnya telah berlangsung sejak awal September 2026. Namun, warga belum mengetahui secara pasti bentuk akhir perbaikan jalan setelah proyek selesai karena saat sosialisasi disampaikan bahwa jalan akan kembali diaspal.

“Kalau di sini dikerjakan sudah dari awal September itu. Kita tidak tahu seperti apa model proyek ini karena waktu sosialisasi dibilang pakai aspal,” jelasnya.

Ia menjelaskan, proses pengerjaan dilakukan dengan mengeruk badan jalan, kemudian memasang dua pipa sebagai jaringan saluran. Setelah itu, galian ditimbun menggunakan tanah dan sebagian pasir, sebelum permukaannya ditutup dengan paving block. Kondisi tersebut membuat permukaan jalan terlihat bergelombang.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, penutupan bekas galian menggunakan paving block tersebut hanya bersifat sementara. Jalan direncanakan akan dikembalikan seperti semula dengan menggunakan aspal dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.

“Katanya, rencana mereka tiga tahun ke depannya akan dikembalikan seperti semula menggunakan aspal. Tapi nanti kita lihat seperti apa perkembangannya,” ucapnya.

Rasyid menilai pengerjaan jaringan pipa SPALD-T masih membutuhkan waktu cukup lama. Menurutnya, proyek tersebut kemungkinan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari pembangunan jaringan utama sebelum dilanjutkan dengan pemasangan saluran yang terhubung ke rumah-rumah warga.

“Kalau saya lihat itu, masih lama,” katanya.

Terkait dampak pengerjaan terhadap infrastruktur rumah warga, Rasyid mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang dirasakan. Sebab, pengerjaan masih berfokus pada penggalian di badan jalan dan gang lingkungan.

Keluhan serupa disampaikan Kafrawi, Ketua RT 07 Lingkungan Ashan. Ia mengatakan, pengerjaan penggalian di wilayahnya telah berlangsung sekitar tiga pekan. Sejumlah ruas jalan lingkungan yang telah selesai digali untuk pemasangan jaringan pipa kini ditutup menggunakan paving block.

“Kita tidak tahu seperti apa proyek ini. Memang sudah disosialisasikan sebelumnya, tapi kita dikasih tahu ketika ada proyek akan terjadi apa?” ujarnya.

Kafrawi menyebutkan, masih terdapat beberapa titik galian yang belum ditutup, yang diduga karena proses pengerjaan belum selesai. Meski demikian, ia menyayangkan penutupan bekas galian yang tidak menggunakan aspal seperti kondisi jalan sebelumnya.

Menurutnya, kehadiran proyek tersebut menimbulkan persoalan bagi warga karena mereka belum memperoleh kejelasan mengenai hasil akhir pengerjaan, khususnya terkait pemulihan kondisi jalan lingkungan.

Sementara itu, salah seorang koordinator pekerja proyek penggalian SPALD-T, Lili, mengatakan bahwa pengerjaan proyek tersebut direncanakan berlangsung selama 1.260 hari atau lebih dari tiga tahun.

“Ini kita fokus pengerjaan jaringan dulu, baru nanti mulai masuk ke saluran rumah,” jelasnya.

Ia menyebutkan, total panjang jaringan pipa yang ditargetkan dibangun di wilayah Kelurahan Tanjung Karang Permai diperkirakan mencapai 7.500 meter atau sekitar 7,5 kilometer. Pengerjaan jaringan tersebut ditargetkan rampung pada 2029. (pan)


BKD Optimis Target Pajak Lampaui Target

By
ekbisntb.com
-
0
BKD Optimis Target Pajak Lampaui Target
PENGUNJUNG – Pengunjung berbelanja di salah satu pusat perbelanjaan di Cakranegara, Kamis (22/10). (Ekbis NTB/cem)

Mataram (Ekbis NTB) – Badan Keuangan Daerah Kota Mataram optimis target pendapatan asli daerah dari pajak melampaui target. Pasalnya, realisasi sampai bulan September mencapai 80,75 persen dari target Rp311 miliar lebih.
Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Ahmad Amrin menegaskan, pihaknya sangat optimis pajak daerah melampui target 100 persen. Realisasi di bulan September telah mencapai Rp251,5 miliar dari target Rp311,5 miliar. Pihaknya akan bekerja maksimal untuk mengejar sisa target sampai akhir tahun 2026. “Kami sangat optimis bisa mencapai 100 persen,” kata Amrin.
Amrin mengakui kontribusi paling besar serapan pajak daerah bersumber dari pajak restaurant. Dari target Rp44 miliar telah mencapai target Rp41,2 miliar atau 92,73 persen. Menurutnya, wacana penungguan di objek pajak atau restaurant justru berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan daerah, sehingga wajib pajak cendrung khawatir jika dilakukan uji petik atau menempatkan petugas. “Sedikit saja kita gertak pemilik restaurant ini pasti tinggi penyetoran ke kas daerah,” ujarnya.
Realisasi pajak daerah mencapai Rp251,5 miliar terdiri dari pajak hotel terealisasi Rp21,2 miliar dari target Rp28 miliar. Pajak hiburan terealisasi Rp6,1 miliar dari target Rp7 miliar. Pajak parkir terealisasi Rp1,51 miliar dari target Rp2 miliar. Pajak Air Bawah Tanah dari target Rp2 miliar terealisasi Rp2,2 miliar lebih.
Pajak bumi dan bangunan dari target Rp30 miliar terealisasi Rp25,4 miliar lebih. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) terealisasi Rp29,6 miliar dari target Rp42 miliar. Pajak reklame terealisasi Rp3,7 miliar dari target Rp6 miliar.
Sementara, pajak penerangan jalan dari target Rp48 miliar terealisasi Rp39,7 miliar lebih. Opsen PKB dari target Rp67,2 miliar terealisasi Rp52 miliar lebih. Opsen BBNKB terealisasi Rp27,2 miliar dari target Rp35 miliar lebih.
Amrin kembali mengingatkan masyarakat meningkatkan kepatuhan membayar pajak daerah. Pajak yang disetor memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan daerah. (cem)


Dari Lombok Menuju Ambarawa! Puluhan Bikers Berangkat Bawa Semangat Satu Hati ke Honda Bikers Day 2026

By
ekbisntb.com
-
0
Lutfi, Sekretaris Honda Asosiasi Lombok saat ditemui di sela-sela persiapan keberangkatan, Kamis (22/10/2026).

Mataram (Ekbis NTB) — Demam Honda Bikers Day (HBD) 2026 mulai terasa membara. Para pecinta motor Honda dari berbagai daerah di Tanah Air bersiap melakukan perjalanan lintas pulau demi menghadiri hajatan akbar tahunan para bikers tersebut.

Salah satunya datang dari Honda Asosiasi Lombok (HALO). Komunitas gabungan ini memastikan diri turut ambil bagian meramaikan puncak perhelatan akbar Honda Bikers Day 2026 pada Sabtu, 24 Oktober 2026 di Lapangan Panglima Besar Jenderal Sudirman, Ambarawa, Jawa Tengah.

Lutfi, Sekretaris Honda Asosiasi Lombok, mengungkapkan bahwa keberangkatan rombongan dari Lombok ini dibagi ke dalam beberapa kloter demi menjaga keselamatan dan koordinasi di jalan raya.

“Hari ini kita persiapan untuk berangkat Honda Bikers Day di Ambarawa. Kemungkinan kita ada 11 motor karena hari ini kloter kedua, sementara kloter pertama sudah berangkat malam Rabu kemarin,” ujar Lutfi saat ditemui di sela-sela persiapan keberangkatan, Kamis (22/10/2026).

Melibatkan Puluhan Klub Lintas Varian Motor

Sebagai wadah pemersatu, Honda Asosiasi Lombok membawahi sedikitnya 27 klub motor dengan berbagai varian tipe kendaraan. Hebatnya, antusiasme para anggota sangat tinggi tanpa ada pembatasan kuota yang ketat dari tiap-tiap klub.

Beragam jenis kuda besi tampak menghiasi rombongan touring kali ini, mulai dari motor bebek dan sport hingga skuter matik premium.

“Motor kita campur ya, karena di bawah naungan Honda Asosiasi Lombok ada 27 klub. Ada Tiger, PCX, Vario, CB150X, hingga CB. Kalau saya sendiri pakai PCX dari klub AHPC Indonesia Chapter NTB,” tambah Lutfi yang juga menunggangi skutik andalan Honda tersebut.

Soal pembiayaan, keberangkatan jarak jauh ini mengandalkan semangat gotong royong dan kemandirian para anggota, yang turut disokong oleh dukungan dari main dealer Astra Motor NTB untuk fasilitas penunjang lainnya.

Estimasi Perjalanan dan Bidik Kategori “Terjauh”

Perjalanan panjang melintasi selat dan daratan ini membutuhkan estimasi waktu beberapa hari. Rombongan asal Lombok dijadwalkan merapat terlebih dahulu di Surabaya sebelum langsung menggebrak gas menuju lokasi acara di Ambarawa.

“Hari ini kita berangkat, perkiraan sampai di Surabaya Jumat malam, lalu gas ke lokasi acara di Ambarawa dan diperkirakan tiba pada Sabtu subuh atau paling telat Sabtu pagi,” jelasnya.

Selain bersilaturahmi dengan ratusan ribu bikers se-Indonesia, para anggota HALO juga mengincar sejumlah keseruan dalam agenda acara seperti kontes modifikasi, kompetisi konten video perjalanan, hingga berharap bisa membawa pulang predikat penghargaan sebagai perwakilan dengan jarak tempuh terjauh dari Nusa Tenggara Barat (NTB).

Tidak ketinggalan, kemeriahan panggung hiburan musik—khususnya penampilan musisi papan atas seperti Denny Caknan—menjadi salah satu momen yang paling dinanti-nantikan oleh para bikers untuk melepas penat setelah berjam-jam di jalan raya.

Pesan Keselamatan: Wajib Servis ke AHASS

Mengingat jarak yang ditempuh tidaklah dekat, pihak asosiasi mengingatkan seluruh peserta untuk mengutamakan aspek safety riding secara ketat. Perlengkapan berkendara standar seperti jaket tebal lengan panjang, helm, sarung tangan, hingga box motor wajib dipersiapkan dengan matang.

Sebelum roda kendaraan berputar meninggalkan markas, Lutfi tak lupa mengingatkan para bikers untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh pada kondisi mesin kendaraan.

“Jangan lupa cek semuanya ke bengkel resmi AHASS Honda. Mulai dari ban, ganti oli, cek mesin, servis berkala, kampas kopling, hingga kampas rem harus dipastikan prima agar aman dan selamat di jalan,” pungkasnya. (fan)

BI bersama Pemda NTB Perkuat GPIPS, Dorong Pengendalian Inflasi dan Hilirisasi Pangan

By
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB) — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB (BI NTB) memperkuat Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) melalui tema “SIGAP PANGAN: Sinergi Penguatan dan Akselerasi Produksi–Hilirisasi Pangan NTB”. Langkah strategis ini dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Bupati Lombok Tengah, Rabu (21/10/2026).

Kepala Perwakilan BI NTB, Hario K. Pamungkas, bersama jajaran pemerintah daerah mengawali rangkaian kegiatan ini melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan jalan sehat yang melibatkan sekitar 700 warga pada 20 Oktober 2026.

Dalam seremoni yang turut dihadiri Asisten II Setda NTB H. Lalu Mohammad Faozal dan Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri, diserahkan bantuan sarana prasarana pertanian kepada kelompok tani di berbagai kabupaten/kota. Agenda juga diisi dengan business matching pembiayaan perbankan, penyerahan lisensi benih padi Gamagora 7, penandatanganan Kerja Sama Antar-Daerah (KAD) G2G dan B2B, serta pelepasan pengiriman bibit cabai rawit ke Sulawesi Utara dan padi Gamagora 7 ke NTT.

Dinamika Inflasi dan Lima Rekomendasi Strategis

Kepala BPS Provinsi NTB, Dr. Wahyudin, memaparkan bahwa pada September 2026 NTB mencatatkan inflasi month-to-month (mtm) sebesar 0,36%, year-to-date (ytd) 2,72%, dan year-on-year (yoy) 4,18%. Komoditas utama penyumbang inflasi bulanan meliputi daging ayam ras (0,12%), tarif air minum PAM (0,08%), udang basah (0,07%), tomat (0,05%), dan cabai rawit (0,04%).

Menanggapi dinamika tersebut, Kepala Perwakilan BI NTB Hario K. Pamungkas memaparkan lima rekomendasi utama pengendalian inflasi daerah:

  1. Penguatan neraca pangan daerah melalui pemutakhiran data ketersediaan dan proyeksi surplus-defisit.
  2. Intensifikasi stabilisasi harga lewat perluasan GPM dengan prinsip 3T (tepat lokasi, sasaran, waktu).
  3. Penguatan KAD dengan daerah sentra guna mengantisipasi risiko gangguan produksi akibat potensi El Niño hingga awal 2027.
  4. Penundaan kenaikan tarif jasa yang diatur pemerintah pada Triwulan IV 2026 untuk meredam tekanan jelang Natal dan Tahun Baru.
  5. Peningkatan produktivitas dan rantai pasok, termasuk regenerasi petani/nelayan, pemanfaatan IoT, hingga imbauan kepada masyarakat untuk berbelanja bijak tanpa panic buying. (r/fan)
123...1,059Page 1 of 1,059