Buku Pariwisata Budaya Berkelanjutan: Glokalisasi Sustainabilitas dalam Pariwisata karya I Gede Mudana berhasil diterbitkan Pustaka Larasan, Maret lalu. Buku karya dosen senior Program Doktor Terapan Bisnis Pariwisata Politeknik Negeri Bali ini tak lain merupakan alihbentuk dari pidato orasi ilmiahnya selaku guru besar bidang ilmu Pariwisata Budaya Berkelanjutan di Departemen Pariwisata Politeknik Negeri Bali pada 09 Oktober 2025.
Tak hanya pariwisata budaya dan pariwisata berkelanjutan yang ditelisik secara mendalam dalam karya ini melainkan juga persoalan modal budaya (cultural capital), keberlanjutan (sustainability), globalisasi (globalization), lokalisasi (localization), glokalisasi (glocalization, dll. Glokalisasi, sebagai paduan globalisasi-lokalisasi, adalah diksi penting yang berasal dari pemikiran pakar globalisasi budaya bernama Roland Robertson melalui karya-karyanya sejak 1990-an. Ide glokalisasi perlu dibumikan, setidaknya di Indonesia, dengan adanya keragaman, keindahan dan keunikan kultural negeri ini yang masif dan luar biasa sebagai entitas potensial dan daya jual pariwisata.
Dalam buku setebal 102 halaman ini dipaparkan perlunya destinasi-destinasi untuk tetap bersemangat dan tidak menyerah menggagas, merancang, mewacanakan, dan mempraksiskan pariwisata budayanya secara berintegritas betapa pun ia telah, sedang, dan masih digempur habis kekuatan globalisasi yang datang dari segala penjuru. Tampak bahwa, dalam konteks diskursus, kekuatan global luar yang paling berpengaruh dalam bisnis pariwisata adalah pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Ini dialami tidak saja oleh Bali yang paling awal, bahkan sejak 1970-an, dalam menjalankan pariwisata budaya sehingga dikenal secara klasik sebagai pionir pariwisata budaya.
Justru kemudian dengan datangnya diskursus global pariwisata berkelanjutan, semua stakeholder pariwisata di tingkat lokal (destinasi atau provinsi atau pun yang lebih rendah), harus memiliki strategi khusus agar ada sinergi lokal dan global dalam bentuk pariwisata budaya berkelanjutan atau apa pun nama dan brand yang diberikan. Dalam hal ini, tiga pilar politik-ekonomi-budaya, yakni pemerintah, pihak swasta khususnya industri pariwisata, dan masyarakat sipil bekerja bahu-membahu menerjemahkan konsep pariwisata budaya berkelanjutan ke dalam operasional jangka pendek, menengah, dan panjang.
Dengan demikian, dalam pariwisata yang sudah dijalankan, perlu secara baru distrategikan keseimbangan kepentingan di antara planet (ekologi), profit (ekonomi), dan people (sosial-budaya), sebagaimana yang diangankan oleh John Elkington (1994) melalui paradigm triple bottom line. Dengan begitu, akan ada model baru, yakni semacam glokalisasi sustainabilitas dalam pariwisata melalui pariwisata berkelanjutan berbasis pariwisata budaya (cultural tourism-based sustainable tourism). Dalam hal ini, the existing local cultural tourism (pariwisata budaya budaya lokal yang sudah ada) adalah basis dan the global sustainable tourism (pariwisata berkelanjutan global) akan menyempurnakannya.
Bila tidak demikian, pariwisata budaya dikhawatirkan tidak akan berkelanjutan, baik dalam pemahaman yang berhubungan dengan harmoni ekologi-manusia-sosiobudaya maupun dalam pengertian sederhana sebagai konsep waktu, yaitu masalah berlanjut atau tidak. Itulah fenomena glokalisasi sustainabilitas kepariwisataan yang dimaksud dalam buku terbaru Prof Mudana ini.(*)
I Gede Mudana: Mewaspadai Pariwisata Budaya Tak Berkelanjutan
Bank NTB Syariah Dompu Tegaskan Layanan Pembiayaan Sesuai Ketentuan dan Prinsip Syariah
Mataram (Suara NTB) – Bank NTB Syariah menegaskan seluruh layanan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dilaksanakan sesuai prinsip syariah, kebijakan internal bank, serta ketentuan dan regulasi yang berlaku di industri perbankan.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul berkembangnya informasi di ruang publik terkait layanan pembiayaan Bank NTB Syariah yang disampaikan oleh nasabah atas nama Rudi Purtomo dan Suparman HMT.
Branch Manager Bank NTB Syariah Dompu, Wawan Supriyadi, mengatakan pihak bank memandang perlu memberikan penjelasan agar informasi yang berkembang dapat dipahami secara utuh dan proporsional sesuai data serta dokumen yang dimiliki bank.
“Fasilitas pembiayaan yang diterima nasabah dilaksanakan melalui akad yang disepakati bersama antara bank dan nasabah, termasuk terkait hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran, jadwal angsuran, ketentuan pelunasan, hingga administrasi dokumen pembiayaan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin, 25 Mei 2026.
Ia menjelaskan, seluruh proses tersebut dijalankan sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta ketentuan dalam industri perbankan syariah.
Terkait informasi mengenai salinan akad pembiayaan dan jadwal angsuran, Wawan menegaskan dokumen tersebut pada prinsipnya merupakan bagian dari hak nasabah sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, penyampaian dokumen kepada nasabah dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan sebagai bagian dari komitmen bank dalam memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan nasabah.
Menanggapi pengajuan permohonan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) oleh Asosiasi Konsumen Anti Riba (AKAR) kepada DPRD Kabupaten Dompu terhadap PT Bank NTB Syariah, pihak bank menyatakan menghormati mekanisme penyampaian aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pada prinsipnya, setiap penyampaian keberatan, pengaduan, maupun permintaan informasi dari nasabah akan ditindaklanjuti melalui mekanisme layanan yang tersedia dengan mengedepankan penyelesaian secara konstruktif dan proporsional,” katanya.
Sebagai institusi perbankan syariah, Bank NTB Syariah, lanjut Wawan, terus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, serta perlindungan nasabah dalam seluruh aktivitas operasional dan layanan yang diberikan.
Selain itu, penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) juga menjadi landasan dalam menjalankan kegiatan usaha bank.
Bank NTB Syariah juga menyatakan menghormati setiap proses hukum maupun penyampaian keberatan yang sedang berjalan. Pihak bank menegaskan akan bersikap kooperatif apabila diperlukan oleh otoritas yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wawan turut mengimbau masyarakat agar bijak menyikapi informasi yang beredar dengan mengedepankan sumber informasi yang objektif dan terverifikasi guna menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Bank NTB Syariah akan terus berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat melalui layanan perbankan syariah yang amanah, profesional, dan berintegritas,” tutupnya.(bul)
Konsumen Terdampak Pinjol Kini Bisa Ajukan KPR Lagi
Mataram (ekbisntb.com) – Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) NTB, Hery Atmaja, menyebut kebijakan terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penghapusan catatan pinjaman di bawah Rp1 juta pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) memberi peluang besar bagi masyarakat untuk kembali mengakses kredit perbankan, termasuk kredit rumah subsidi.
Menurut Hery, selama ini banyak calon konsumen rumah subsidi gagal memperoleh pembiayaan akibat terkendala catatan pinjaman online (pinjol) dengan nominal kecil yang masuk dalam SLIK.
“Dulu banyak masyarakat tidak bisa mengajukan kredit lagi hanya karena tunggakan kecil, misalnya Rp300 ribu atau bahkan sisa administrasi beberapa ribu rupiah. Sekarang pinjaman di bawah Rp1 juta itu tidak lagi ditampilkan,” ujar Hery.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan hasil koordinasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan OJK setelah banyak keluhan dari masyarakat dan pengembang perumahan terkait sulitnya akses pembiayaan akibat pinjol.
Hery mengungkapkan, persoalan pinjol menjadi salah satu hambatan terbesar dalam penyaluran rumah subsidi. Bahkan, dari 10 calon konsumen yang mengajukan kredit, hanya satu orang yang dinyatakan lolos, sementara sisanya terkendala catatan pinjaman online.
“Rata-rata sebenarnya mereka mampu membeli rumah, tetapi terjebak masalah administrasi pinjol. Ada yang lupa password, email, atau nomor telepon hilang sehingga tidak tahu cara melunasi dan mendapatkan surat pelunasan,” katanya.
Menurut dia, kondisi itu membuat banyak masyarakat masuk kategori kredit bermasalah atau kolektibilitas tiga dan empat meski nilai tunggakan relatif kecil. Karena itu, REI NTB menyambut baik langkah OJK yang dinilai dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk kembali memiliki akses terhadap rumah subsidi.
“Ini peluang besar bagi masyarakat yang ingin membeli rumah subsidi. Teman-teman media juga perlu menyosialisasikan supaya masyarakat tahu bahwa sekarang ada kemudahan,” ucapnya.
Hery menilai kebijakan ini juga sejalan dengan program pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan, sektor perumahan memiliki dampak ekonomi luas karena melibatkan banyak usaha turunan, mulai dari bahan bangunan hingga tenaga kerja konstruksi.
Secara nasional, kata dia, penyaluran rumah subsidi sebelumnya mencapai sekitar 258 ribu unit per tahun. Namun pemerintah kini meminta pengembang meningkatkan jumlah tersebut menjadi 350 ribu unit per tahun.
“Kalau target itu tercapai, tahun depan kemungkinan akan bertambah lagi. Ini untuk mendukung program tiga juta rumah sekaligus menggerakkan ekonomi,” katanya.
Hery juga mengimbau masyarakat tidak ragu membeli rumah subsidi melalui pengembang anggota REI. Ia memastikan REI NTB terus berupaya menyediakan hunian berkualitas bagi masyarakat.
“Kalau masyarakat masih ragu atau ingin memastikan informasi, silakan datang dan berkonsultasi dengan REI,” ujarnya. (bul)
Harga Sapi Kurban Naik, Penjualan Justru Lesu
Mataram (ekbisntb.com) — Menjelang Iduladha 1447 Hijriah/2026, harga hewan kurban di sejumlah titik penjualan mengalami kenaikan. Namun, kondisi ini tidak diikuti peningkatan daya beli masyarakat. Para pedagang mengaku penjualan tahun ini hingga 3 hari sebelum lebaran, justru menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Salah seorang pedagang hewan qurban di Kota Mataram, Rizki, mengatakan kenaikan harga sapi sudah terjadi sejak dari tingkat peternak. Harga sapi disebut naik sampai 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kalau tahun lalu kami ambil sapi di kisaran Rp12 juta sampai Rp13 juta per ekor, sekarang sudah naik jadi sekitar Rp14 juta hingga Rp15 juta. Ada yang naik sampai Rp1 juta sampai Rp2 juta per ekor,” ujarnya.
Menurutnya, kenaikan harga membuat masyarakat berharap harga qurban tetap seperti tahun lalu. Akibatnya, transaksi pembelian cenderung melambat.
“Orang maunya harga masih seperti tahun lalu, sementara harga dari peternak sudah naik. Jadi pembeli juga banyak yang masih menunggu,” katanya.
Rizki mengaku, hingga saat ini penjualan sapinya baru mencapai sekitar 17 ekor. Padahal pada periode yang sama tahun lalu, penjualan sudah menembus sekitar 30 ekor.
“Biasanya sudah habis banyak, sekarang masih sepi. Mudah-mudahan mendekati hari H ada peningkatan,” harapnya.
Kondisi serupa juga terjadi di Mall Qurban Mataram. Pengelola Mall Qurban, Romi Saepuddin, mengatakan kenaikan harga sapi, khususnya jenis limosin, terjadi cukup tajam.
Ia menjelaskan, sebelumnya harga sapi hidup jenis limosin berada di kisaran Rp53 ribu per kilogram. Kini harga mencapai sekitar Rp70 ribu per kilogram.
“Kalau dihitung per ekor, yang dulu harganya sekitar Rp37 juta, sekarang bisa sampai Rp62 juta. Jadi kenaikannya cukup tinggi,” jelasnya.
Menurut Romi, kenaikan harga terjadi karena kondisi peternakan mulai pulih setelah wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Tahun sebelumnya, pasca wabah PMK melanda, banyak peternak menjual sapi dengan harga murah karena khawatir ternaknya sakit atau mati.
“Dulu waktu PMK banyak peternak melepas ternaknya murah. Sekarang kondisi sudah stabil, stok mulai terbatas dan harga kembali naik,” katanya.
Meski minat masyarakat untuk berqurban masih ada, daya beli dinilai belum pulih sepenuhnya. Hingga saat ini, penjualan sapi di Mall Qurban baru mencapai sekitar 28 ekor, jauh dibandingkan tahun lalu yang mencapai 66 ekor pada periode yang sama.
“Kalau melihat kondisi sekarang, penjualannya memang turun sekitar 40 sampai 50 persen dibanding tahun lalu,” ungkap Romi.
Ia menambahkan, banyak pedagang kini memilih tidak terlalu banyak menyetok hewan qurban karena khawatir tidak habis terjual.
“Kondisi ekonomi juga berpengaruh. Jadi pedagang sekarang lebih hati-hati menyetok,” katanya.
Sementara itu, pengumpul dan penjual sapi qurban asal Lombok Barat, H. Darwiti, mengaku harga sapi tahun ini memang mengalami kenaikan, terutama karena biaya perawatan dan pengadaan ternak semakin tinggi.
Ia menyebut harga sapi qurban ukuran sedang yang sebelumnya dijual sekitar Rp15 juta, kini naik menjadi sekitar Rp16 juta hingga Rp16,5 juta per ekor.
Meski demikian, penjualan di tempatnya masih cukup terbantu oleh pembelian dari sejumlah perusahaan, lembaga, dan kelompok masyarakat.
“Ada pembelian dari perusahaan, majelis taklim, hotel, sampai instansi. Alhamdulillah masih ada langganan tetap,” ujarnya.
Menurut Darwiti, kenaikan harga hewan qurban hampir terjadi setiap tahun, terutama menjelang Iduladha ketika permintaan meningkat.
“Biasanya memang naik saat mendekati Iduladha karena permintaan tinggi,” tandasnya. (bul)
Hadirkan Pendongeng Nasional, CFN Lobar Jadi Panggung Literasi Masyarakat
Giri Menang (ekbisntb.com) – Kegiatan Car Free Night (CFN) Lombok Barat tidak saja menjadi ruang interaksi dan hiburan masyarakat Lombok Barat di akhir pekan. Namun CFN ini juga menjadi tempat untuk menyalurkan segala kreativitas, baik seni budaya bagi semua kalangan. Termasuk dimanfaatkan sebagai panggung untuk menggaungkan literasi kepada masyarakat.
Pada Sabtu malam (23/5/2026), masyarakat dihibur sekaligus diedukasi tentang pentingnya literasi melalui mendongeng dan bertutur oleh para anak usia dini sebagai pemenang lomba literasi yang diadakan Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarpus) Lobar. Berbagai dongeng dibawakan oleh anak seusia SD tersebut, cukup membuat pengunjung larut dalam alur ceritanya. Puncaknya, penampilan pendongeng nasional Kak Danang, membuat pengunjung terhibur, mereka pun tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut.
Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) bersama istri dan Wabup Hj Nurul Adha tampak hadir, didampingi Kepala Disarpus Lobar, H. Lalu Winengan. Dalam kesempatan itu, Bupati dan Wabup menyerahkan hadiah bagi para pemenang lomba literasi menjadi pendongeng. Anak-anak yang memenangkan lomba diberikan hadiah piagam penghargaan, tropi, dan uang tunai jutaan rupiah.
Bupati LAZ mengapresiasi kegiatan yang digagas oleh Disarpus tersebut. LAZ menegaskan, bahwa CFN ini menjadi ruang interaksi dari berbagai elemen. “Alhamdulillah malam ini dikombinasikan dengan kegiatan malam literasi, dihadirkan pendongeng nasional dan lomba mendongeng,” kata LAZ.
Aneka kegiatan dengan nuansa yang berbeda di CFN ini terus dihadirkan bagi pengunjung. Hal ini bertujuan untuk memberikan hal berbeda kepada masyarakat. Terlebih CFN ini telah mendapatkan sertifikat HKI dari Kemenkum, sehingga legitimasinya tidak diragukan lagi. Untuk itulah, berbagai kegiatan dihadirkan dalam kegiatan ini. “Klta juga kombinasikan dengan Peresean malam hari, sehingga ramai,” imbuhnya.
Dampaknya, tidak saja bisa menjadi keramaianan, tetapi juga meningkatkan perekonomian masyarakat.
Sementara itu, H. Lalu Winengan mengatakan pihaknya meramaikan CFN kegiatan literasi mendongeng untuk memberikan semangat kepada masyarakat khususnya generasi muda meningkat literasi.
Pihaknya pun telah menciptakan berbagai kegiatan lain ke depan dalam rangka menggaungkan literasi masyarakat. Seperti lomba resensi buku tingkat SMP dan SMA. Setelah itu pihaknya juga membangkitkan literasi masyarakat di tingkat desa-desa dalam lomba perpustakaan desa. “Barulah kita buatkan lomba video literasi,” imbuhnya.
Tak sampai di situ, pihaknya juga akan menggelar Festival Budaya hingga Lomba Paduan Suara Mars Lobar. Pesertanya dari kalangan guru dan masyarakat umum. “Lomba ini pada bulan Agustus,” ujarnya. Pihaknya berharap ke depan melalui berbagai kegiatan ini bisa mendongkrak literasi masyarakat Lobar. (her)
BRI Branch Office Selong Dorong Digitalisasi UMKM di Lombok Timur
Selong (ekbisntb.com) – Bank Rakyat Indonesia (BRI) Branch Office Selong kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung digitalisasi transaksi keuangan dengan menggelar kegiatan “Sembalun Goes Cashless” di kawasan wisata Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
Branch Office Head Selong, Allan Arya Utama, mengatakan, kegiatan ini bertujuan mengajak para pelaku UMKM agar mulai beralih menggunakan layanan transaksi digital guna meningkatkan kemudahan dan efisiensi dalam berusaha.
“Kami ingin kawasan Sembalun yang merupakan destinasi wisata unggulan di Lombok Timur bisa bertransformasi menuju era cashless. Ini akan memudahkan wisatawan dan pelaku usaha sekaligus,” ujar Allan Minggu (24/5/2026).
Dalam kegiatan tersebut, tim BRI Branch Office Selong melakukan sosialisasi sekaligus akuisisi kepada para pelaku usaha terkait penggunaan berbagai layanan digital BRI, seperti BRImo, QRIS, mesin EDC, hingga peluang menjadi Agen BRILink. Kehadiran layanan ini diharapkan mampu memberikan kemudahan transaksi bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Sembalun.
Para pelaku UMKM yang hadir diberikan edukasi mengenai manfaat transaksi non-tunai yang dinilai lebih praktis, aman, dan cepat. Selain itu, penggunaan QRIS dan EDC juga dapat membantu pelaku usaha memperluas metode pembayaran sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.
Tidak hanya itu, BRI juga mengajak masyarakat untuk menjadi Agen BRILink sebagai bentuk perluasan layanan perbankan hingga ke pelosok desa. Dengan adanya Agen BRILink, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan keuangan tanpa harus datang langsung ke kantor bank.
Kegiatan Sembalun Goes Cashless ini mendapat sambutan positif dari para pelaku UMKM dan masyarakat sekitar. Mereka antusias mengikuti sosialisasi dan mulai memahami pentingnya transformasi digital dalam mendukung perkembangan usaha di era modern saat ini.
Melalui kegiatan ini, BRI Branch Office Selong berharap digitalisasi transaksi di kawasan Sembalun dapat terus berkembang sehingga mampu mendorong UMKM naik kelas serta memperkuat ekosistem ekonomi digital di Kabupaten Lombok Timur. (rus)
Serap 26 Ribu Tenaga Kerja, Investasi di Kawasan Mandalika Tembus Rp6 Triliun
Praya (ekbisntb.com) – Laju investasi di kawasan The Mandalika terus menunjukkan tren positif. Hingga akhir tahun 2025 lalu, nilai investasi yang masuk baik investasi dalam negeri maupun luar negeri sudah menembus angka Rp6 triilun lebih. Dengan nilai investasi sebesar itu, total tenaga kerja yang masuk diserap mencapai 26 ribu orang lebih.
Total investasi yang masuk tersebut bersumber dari 27 investor dan pelaku usaha yang berasal dari beberapa negara seperti Jepang, Singapura, Spanyol hingga Amerika Serikat dan Maroko. Termasuk investor dalam negeri. Dengan cakupan usaha mulai dari sektor hospitality, lifestyle tourism, utilitas kawasan hingga kegiatan usaha pendukung motorsport ecosystem.
“Raihan ini menunjukkan bahwa berkembangnya ekosistem pariwisata juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat,” ungkap Direktur Operasi InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) Troy R. Warokka, dalam keterangnya di kawasan Kuta Mandalika, Jumat (23/5) malam.
Bagi kawasan The Mandalika sendiri, peningkatan nilai investasi yang masuk tersebut sangat penting. Karena itu menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor untuk mau berinvestasi di kawasan The Mandalika dengan potensi yang dimiliki saat ini. Bahwa di mata para investor, kawasan The Mandalika memiliki prospek sebagai destiasi pariwisata kelas dunia.
“ITDC selaku pengelola kawasan The Mandalika berkomitmen untuk terus mendorong penguatan ekosistem investasi di kawasan. Dengan terus berupaya meningkatkan kualitas destinasi, pengembangan infrastruktur serta penyediaan utilitas kawasan yang mendukung keberlanjutan The Mandalika sebagai destinasi pariwisata unggulan nasional,” ujarnya.
Dari sisi pariwisata, lanjut Troy, selama tahun 2026 ini kawasan The Mandalika juga terus tumbuh dan bergerak. Angka kunjungan wisatawan hingga April 2026 sudah mencapai 285 ribu. Dengan lama tinggal rata-rata 2,33 hari serta okupansi hotel di kawasan The Mandalika naik menjadi 44,57 persen. Lebih baik dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut membawa dampak secara ekonomi yang cukup besar bagi para pelaku usaha lokal, UMKM dan sektor hospitality lainnya di sekitar kawasan The Mandalika. “Kawasan The Mandalika memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai destinasi pariwisata yang tidak hanya bertumpu pada event, tetapi juga didukung kekuatan alam, ekosistem kawasan dan pertumbuhan aktivitas wisata yang terus meningkat,” tambah Direktur Utama PT. Kleo Mandalika Resort Satoki Okazaki, terpisah. (kir)
NTB Berpotensi Jadi Kawasan Industri Nasional
Mataram (ekbisntb.com) – Nusa Tenggara Barat (NTB) berpotensi menjadi kawasan industri nasional. NTB yang berada di tengah-tengah Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai memiliki posisi strategis sebagai jalur tengah dari tiga region perdagangan dan budaya. Kondisi ini menjadi peluang besar untuk memperkuat ekosistem industri serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, H. Lalu Wiranata, mengatakan pihaknya saat ini tengah mempercepat pembangunan kawasan industri di NTB sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang perwilayahan industri, khususnya dalam upaya pemerataan pembangunan industri di luar Pulau Jawa melalui sinergi lintas sektor di tingkat daerah.
Wilayah Bali Nusra menjadi salah satu kawasan potensial yang mendapat perhatian pemerintah pusat dalam pengembangan industri dan peningkatan nilai ekonomi daerah.
“Pemerintah pusat juga tengah melakukan pemetaan wilayah potensial di NTB sebagai bagian dari strategi penguatan kawasan industri nasional,” ujar Wiranata, pekan kemarin.
Terdapat dua fokus utama yang menjadi perhatian Pemprov NTB, yakni percepatan pembentukan entitas pengelola Kawasan Industri Sumbawa Barat yang ekosistem industrinya dinilai telah terbentuk di Pulau Sumbawa, serta realisasi pengembangan Aero City dan kawasan peruntukan industri di Pulau Lombok.
Adapun pembangunan kawasan industri menjadi langkah penting untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing industri daerah.
Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik, pada akhir tahun 2025 lalu sektor industri pengolahan menjadi salah satu faktor penentu tumbuhnya ekonomi NTB. Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin, menyatakan berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), perekonomian NTB pada Triwulan IV-2025 atas dasar harga berlaku mencapai Rp52,04 triliun, sementara atas dasar harga konstan 2010 tercatat sebesar Rp30,07 triliun.
“Angka ini menunjukkan aktivitas ekonomi NTB tetap bergerak dan bertumbuh di tengah dinamika ekonomi nasional dan global,” ujarnya.
Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang melonjak hingga 25,32 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 64,09 persen.
BPS NTB juga mencatat pertumbuhan ekonomi NTB secara tahunan (year-on-year/y-on-y) pada Triwulan IV-2025 mencapai 12,49 persen dibandingkan Triwulan IV-2024. Pertumbuhan ini ditopang kuat oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang mengalami lonjakan signifikan hingga 137,78 persen.
“Industri pengolahan menjadi motor utama pertumbuhan tahunan NTB, sejalan dengan meningkatnya nilai tambah komoditas dan aktivitas hilirisasi,” jelasnya. (era)
DBH Kurang Salur dan Harapan Infrastruktur NTB
Di banyak daerah, pembangunan sering kali terhambat karena kurangnya cita-cita, melainkan karena terbatasnya ruang fiskal untuk mewujudkan harapan masyarakat. Jalan yang ingin diperbaiki, irigasi yang ingin dibangun, layanan publik yang ingin ditingkatkan, hingga upaya mengurangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja, semuanya membutuhkan kemampuan anggaran yang memadai agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Di tengah tantangan itulah, Dana Bagi Hasil (DBH) kurang salur menjadi harapan penting bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Berdasarkan PMK Nomor 120 Tahun 2025, Pemerintah Provinsi NTB memiliki hak atas kurang salur DBH Pajak dan Sumber Daya Alam Tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp616,02 miliar. Nilai tersebut bukan sekedar angka administratif dalam hubungan fiskal pusat dan daerah, tetapi memiliki makna besar bagi keberlanjutan pembangunan NTB dalam beberapa tahun ke depan.
Bagi masyarakat NTB, salah satu kebutuhan paling mendesak hari ini adalah penguatan infrastruktur jalan. Jalan bukan hanya penghubung antarwilayah, tetapi penghubung kehidupan masyarakat. Dari jalan yang baik, distribusi hasil pertanian menjadi lebih lancar, akses pendidikan dan kesehatan menjadi lebih mudah, biaya logistik dapat ditekan, kawasan wisata berkembang, aktivitas ekonomi rakyat bergerak lebih cepat, dan dampaknya pada angka kemiskinan bisa diturunkan.
Karena itu, percepatan realisasi DBH kurang salur sesungguhnya dapat menjadi titik awal penting untuk memperkuat pembangunan infrastruktur jalan secara lebih terencana dan berkelanjutan, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.
Masih banyak ruas jalan yang membutuhkan penanganan serius. Sebagian mengalami kerusakan cukup berat, sementara sebagian lainnya membutuhkan peningkatan kapasitas agar mampu menopang pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat yang terus berkembang. Dalam kondisi fiskal daerah yang terbatas, percepatan realisasi DBH kurang salur akan memberi ruang yang lebih kuat bagi pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan dasar tersebut.
Lebih dari sekedar penanganan jangka pendek, dana DBH kurang salur dapat menjadi fondasi awal bagi roadmap pembangunan infrastruktur jalan NTB secara bertahap pada periode 2027 hingga 2029. Dengan perencanaan yang terukur, penguatan fiskal daerah akan memungkinkan pembangunan jalan dilakukan secara lebih merata, berkesinambungan, dan memiliki dampak ekonomi jangka panjang.
Di Pulau Sumbawa, penguatan konektivitas jalan akan sangat mendukung kawasan pertanian, peternakan, perikanan, hingga potensi industri dan pariwisata yang terus tumbuh. Sementara di Pulau Lombok, pembangunan jalan yang lebih baik akan menopang kawasan wisata, pusat ekonomi, dan konektivitas antarwilayah penyangga pertumbuhan baru.
Karena itu, pembicaraan mengenai DBH kurang salur tidak boleh dipahami semata sebagai urusan administrasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Lebih dari itu, ia menyangkut harapan masyarakat terhadap pembangunan yang lebih baik, lebih merata, dan lebih berkelanjutan.
Pemerintah pusat tentu memiliki mekanisme dan tata kelola fiskal nasional yang harus dijaga. Namun dalam semangat pembangunan nasional yang berkeadilan, perhatian terhadap daerah-daerah yang sedang bertumbuh seperti NTB menjadi sangat penting. Dukungan fiskal kepada daerah bukan hanya soal transfer anggaran, tetapi juga bentuk investasi negara terhadap pertumbuhan kawasan dan kesejahteraan masyarakat.
Di tengah kebutuhan penguatan fiskal daerah tersebut, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat agar percepatan realisasi DBH kurang salur dapat memperoleh perhatian yang optimal. Pengalaman dan jejaring nasional yang dimilikinya menjadi modal penting dalam menghadirkan komunikasi yang konstruktif demi memperkuat agenda pembangunan NTB di masa mendatang.
Langkah-langkah tersebut tentu memerlukan dukungan bersama seluruh elemen masyarakat NTB. Akademisi, tokoh masyarakat, politisi, aktivis, dunia usaha, hingga masyarakat sipil perlu membangun optimisme kolektif bahwa penguatan fiskal daerah akan memberi dampak nyata terhadap percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Harapan tersebut juga tidak berhenti pada kurang salur DBH Tahun 2023 dan 2024. Kurang salur DBH Tahun 2025 yang saat ini masih dalam proses perhitungan pemerintah pusat diharapkan pula dapat direalisasikan secara bertahap dan berkelanjutan. Kepastian fiskal semacam ini sangat penting agar pemerintah daerah mampu menyusun perencanaan pembangunan secara lebih matang, terukur, dan berkesinambungan.
Ke depan, pemerintah pusat juga diharapkan dapat membuka ruang-ruang kebijakan yang lebih adaptif dalam membantu daerah memperkuat pembangunan infrastruktur dasar. Sebab ketika daerah memiliki ruang fiskal yang cukup, maka pembangunan dapat bergerak lebih cepat dan manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan kekuatan anggaran, tetapi juga kekuatan kebersamaan, optimisme, dan do’a masyarakatnya. Dukungan moral rakyat NTB akan menjadi energi penting agar setiap ikhtiar pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah mendapat kemudahan dan keberhasilan.
Sebab jalan yang baik bukan hanya menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya, tetapi juga menghubungkan harapan masyarakat dengan masa depan yang lebih sejahtera. Dan melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, harapan besar itu dapat tumbuh menjadi fondasi bagi masa depan NTB yang lebih maju, lebih kuat, dan lebih berkeadilan, baik di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa. (r/ham)
Salahi Aturan, Pemprov Tertibkan Pelampung Tambat Nelayan di Perairan Senggigi
Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) dan Pemerintah Lombok Barat (Lobar) menertibkan pelampung tambat nelayan yang ada di perairan Senggigi, Lombok Barat. Penertiban ini dilakukan, karena pelampung tambat nelayan yang dipasang ini menyalahi aturan yang berlaku.
Kepala Dislutkan NTB, Muslim menjelaskan penertiban ini mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 yang mengatur bahwa setiap pelaku usaha maupun perorangan yang melakukan aktivitas secara terus-menerus selama 30 hari berturut-turut di ruang laut waiib memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
Selain itu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2024, kawasan yang saat ini digunakan sebagai lokasi mooring buoy atau pelampung khusus yang berfungsi sebagai titik ikat bagi kapal untuk menambatkan diri tanpa perlu menurunkan jangkar nelayan merupakan zona pariwisata.
“Sehingga pemanfaatannya harus disesuaikan dengan ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan,” ujarnya, pekan kemarin.
Ia menegaskan, nelayan merupakan bagian penting dari masyarakat yang harus dilindungi dan diberikan pendampingan. Oleh karena itu, selain melakukan penertiban, pemerintah juga terus berupaya memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat nelayan mengenai ketentuan pemanfaatan ruang laut yang berlaku.
“Sehingga tercipta keseimbangan antara kepastian hukum, keberlanjutan lingkungan. dan kesejahteraan masyarakat pesisir,” katanya.
Pengawasan Laut NTB Diperketat
Saat ini, Pemprov NTB juga kian memperketat pengawasan laut. Hal ini menyusul ancaman rusaknya ekosistem kelautan di provinsi ini yang terus mengintai. Mulai dari abrasi pantai hingga rusaknya habitat yang ada di dalam laut akibat aktivitas-aktivitas yang tidak memperhatikan dampak lingkungan di dalamnya.
Kepala Balai Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutan NTB) Abdul Wahab menjelaskan, pemerintah rutin melakukan edukasi kepada masyarakat sebagai langkah mitigasi mencegah kerusakan ekosistem di laut.
Setiap minggunya, pihaknya rutin melakukan patroli untuk memantau aktivitas masyarakat di laut khususnya di kawasan konservasi, terutama kegiatan yang mengancam keberlangsungan hidup terumbu karang sebagai tempat berkembang biaknya keanekaragaman bahari.
“Kami di balai itu melakukan patroli, biasanya satu minggu sekali kita lakukan, untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat kita yang berada di sekitar wilayah konservasi itu,” katanya beberapa waktu lalu.
Secara umum kondisi kelautan di NTB masih dalam kondisi baik, hanya saja ada beberapa titik yang mengalami kerusakan terutama akibat abrasi. Berdasarkan data forum ilmiah pengelolaan perikanan berkelanjutan (FIP2B), perairan laut NTB memiliki luas 29 ribu kilometer persegi yang kaya akan keanekaragaman hayati di antaranya ekosistem terumbu karang seluas 76.420 hektar.
Di dalamnya hidup 700 spesies ikan terumbu karang dan 69 genus karang keras, potensi ini memiliki ekonomis pada sektor perikanan dan pariwisata. Sehingga pemerintah membentuk 17 kawasan konservasi di NTB. (era)
