Kolaborasi dan Sinergi Pemangku Kepentingan Jamin Arah Transformasi Kesehatan

Mataram (Ekbis NTB) – Kesehatan menjadi salah satu fokus paembangunan di Indonesia, termasuk di NTB. Masalah kesehatan selalu mendapatkan perhatian dan alokasi anggaran yang lebih besar. Bahkan, masalah stunting, gizi buruk dan masalah kesehatan lainnya menjadi penekanan Presiden Ir. H. Joko Widodo pada seluruh kepala daerah di Indonesia dan tetap harus dilaporkan tiap pekan lewat Kementerian Dalam Negeri.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB mengungkapkan, untuk menjamin arah transformasi kesehatan khususnya di Provinsi NTB, diperlukan kolaborasi dan sinergi oleh para pemangku kepentingan.

- Iklan -

Menurutnya, dari beberapa catatan hasil pengawasan pada layanan primer, Provinsi NTB dengan jumlah penduduk 5.560.287 jiwa (data BPS 2023) memiliki tantangan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar masyarakatnya dan meningkatkan mutu pelayanan primer di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), salah satunya melalui Integrasi Layanan Primer (ILP).

‘’Langkah-langkah preventif pada ILP diharapkan dapat mengurangi keterjadian isu-isu kesehatan, seperti stunting,’’ ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Suara NTB, Jumat 10 Mei 2024.

Angka prevalensi stunting di Provinsi NTB sesuai data SKI untuk tahun 2023, tambahnya, sebesar 24,6% masih lebih tinggi dari capaian nasional sebesar 21,5% walau di sisi lain BPKP juga mengapresiasi progres penurunan prevalensi stunting di Provinsi NTB yang merupakan tertinggi secara nasional.

‘’Selain itu hasil pengawasan BPKP NTB juga mencatat beberapa permasalahan pada layanan rujukan, SDM kesehatan, pembiayaan kesehatan, tata kelola obat publik dan transformasi kesehatan,’’ ujarnya.

Di sisi lain, terangnya, enam pilar bangunan transformasi kesehatan telah dicanangkan pemerintah dalam upaya pembangunan sektor kesehatan, terutama dalam mewujudkan visi mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan. Hal ini dilakukan melalui transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan dan transformasi teknologi kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan peran pengawasan intern BPKP, melalui Agenda Prioritas Pengawasan (APP) tahun 2024, BPKP di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi NTB melakukan pengawasan atas transformasi layanan primer, layanan rujukan, SDM kesehatan, pembiayaan kesehatan, tata kelola obat publik dan transformasi teknologi kesehatan. Bahkan, Perwakilan BPKP Provinsi NTB menyelenggarakan Focus Group Discussion dengan tema “Mengawal Arah Transformasi Kesehatan di Provinsi NTB” pada Selasa 7 Mei 2024 lalu.

FGD ini menghadirkan narasumber Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. dr. Lalu Hamzi Fikri dan Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana BPKP pada Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam PMK BPKP, Sidi Purnomo.

Sementara Kepala Dikes Provinsi NTB, H. Lalu Hamzi Fikri menyampaikan beberapa tantangan implementasi transformasi kesehatan di Provinsi NTB, di antaranya adalah belum semua puskesmas menerapkan ILP. Selain itu, adanya keterbatasan daerah dalam pemenuhan obat dan BMHP, terutama bagi daerah yang tidak mendapatkan alokasi DAK Obat dan BMHP. Tidak hanya itu, belum semua kabupaten/kota melakukan perhitungan pembiayaan kesehatan dengan DHA (District Health Account), ketergantungan daerah terhadap sumber anggaran dari pusat. NTB juga masih dihadapkan dengan keterbatasan ketersediaan dokter spesialis dasar (obgin, SPA, spesialis bedah dan spesialis dalam) dan 3 penunjang (radiologi, pathologi klinik, rehab medis) di rumah sakit.

‘’Belum lagi, keterbatasan 9 jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan (khususnya dokter gigi) di FKTP, keterbatasan SDM, sarana dan prasarana di puskesmas dalam penerapan digitalisasi SATUSEHAT maupun fasilitas pelayanan kesehatan non pemerintah belum banyak terpapar tentang aplikasi SATUSEHAT. Tantangan ini menjadi penting untuk dirumuskan strategi penanganan,’’ terangnya.

Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana BPKP pada Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam PMK BPKP, Sidi Purnomo menyampaikan secara nasional masih dijumpai permasalahan pada proses transformasi kesehatan termasuk di Provinsi NTB. Salah satunya, pada layanan primer terkait kapasitas sarana, prasarana, tenaga kesehatan dan peran FKTP dalam kegiatan promotif dan preventif.

Selanjutnya pada layanan rujukan terkait kapasitas rumah sakit, ketersediaan dokter spesialis maupun potensi fraud atas klaim JKN. Terkait SDM kesehatan, secara umum kebijakan terkait pengembangan kompetensi SDM kesehatan perlu dibenahi, termasuk distribusi maupun pemerataan SDM Kesehatan hingga daerah terpencil/sangat terpencil hingga perlunya skema insentif dan disinsentif.

‘’Risiko/potensi defisit JKN yang dikelola BPJS juga perlu diantisipasi dan perlunya perbaikan tata kelola obat publik,’’ sarannya.

Korwas Bidang IPP BPKP NTB, Moh Fazlurrahman mengenai inovasi pengawasan Perwakilan BPKP NTB untuk akselerasi percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi NTB melalui combined assurance. ‘’Yakni bentuk pengawasan kolaboratif untuk mengintegrasikan mekanisme pengendalian dan pengawasan yang melibatkan para perangkat daerah pemilik proses bisnis termasuk Dinas Kesehatan, manajemen pengendali di Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Tim Koordinasi Penghapusan Kemiskinan Daerah (TKPKD) maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),’’ terangnya. (ham)