Sunday, April 5, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 753

Masih Jadi Persoalan Sektor Pariwisata

0
Sahlan M. Saleh (Ekbis NTB/dok)

HARGA tiket pesawat masih menjadi persoalan sektor pariwisata, khususnya di NTB. Berbagai upaya promosi dilakukan untuk meningkatkan kunjungan, namun  masih terkendala oleh tingginya harga layanan maskapai penerbangan ini.

Pelaku perjalanan wisata berharap agar pemerintah melakukan intervensi harga tiket pesawat di pasaran melalui maskapai penerbangan pelat merah.

Ketua Asosiasi Travel Agen Indonesia (Astindo) NTB, Sahlan M Saleh, mengatakan, maskapai pemerintah di bawah naungan BUMN (Garuda Indonesia) bisa menjadi jalan tengah untuk mengurai terjadinya monopoli oleh maskapai tertentu.

“Untuk menurunkan harga tiket dari maskapai swasta agak sulit diintervensi. Untuk itu diharapkan pemerintah pusat dan daerah bisa komunikasikan dengan maskapai agar menurunkan harga tiket pesawatnya. Misalnya, kita turunkan saja harga (tiket pesawat) Garuda yang punyanya pemerintah. Harus turunkan harga tiket pesawat. Ini masyarakat, pariwisata sudah menjerit – jerit,” ungkapnya pekan kemarin.

Sahlan menyebut harga tiket penerbangan domestik terbilang mahal sampai saat ini. Sehingga muncul fenomena wisatawan domestik lebih memilih berwisata ke luar negeri, seperti ke Singapura, Malaysia dan Thailand daripada berwisata di dalam negeri.

Bahkan menurut Sahlan, wisatawan yang akan datang ke Lombok, Labuan Bajo NTT atau Raja Ampat Papua lebih memilih berwisata ke negara-negara seperti Jepang dan Korea. Di samping sebagai alternatif pilihan untuk berwisata, mereka juga mendapat melihat keindahan yang tidak ada di Indonesia.

“Harga tiket kita menurut wisatawan jauh lebih mahal dari pada ke luar negeri. Katakan saja ke Singapura, Malaysia, Thailand. Mereka bisa mendapatkan tiket rerun Rp1 juta saja. Sementara kita, oneway (sekali jalan) di dalam negeri saja belum tentu dapat Rp1 juta,” terangnya.

Menurutnya, persoalan ini bagian dari kendala dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di NTB khususnya. Astindo sangat mengeluhkan harga tiket yang menurut masyarakat sangat mahal dibanding keluar negeri.

“Di Lombok ini kita berjuang promosi sekuat tenaga, tetapi ujungnya untuk aksesibilitasnya butuh biaya yang tinggi. Sehingga itu jadi penghambat,” ucapnya.

Di sisi lain subsidi penerbangan dari pemerintah tidak bisa berharap banyak. Kecuali subsidi tiket pesawat dilakukan dalam jangka pendek, masih memungkinkan. Untuk jangka panjang, menurutnya, sangat tidak memungkinkan, karena pembiayaanya menjadi cukup mahal.

NTB memiliki satu dari lima destinasi pariwisata super prioritas, yaitu, KEK Mandalika. Namun sayangnya, harga tiket pesawat dari dan ke Lombok masih tinggi. Sehingga tak jarang, tamu atau wisatawan domestik maupun mancanegara  lebih memilih ke Bali, baru kemudian menggunakan kapal cepat ke Lombok.

“Karena itu, Harusnya ada perintah langsung atau mengeluarkan regulasi yang menyarankan maskapai untuk memberikan harga tiket pesawat domestik ini diturunkan. Atau dari pihak BUMN kita, Angkasa Pura menurunkan komponen-komponen biaya, supaya kunjungan atau penumpang pesawat kita lebih banyak,” tandasnya.(bul)

Artikel lainnya….

Kolaborasi dan Sinergi Pemangku Kepentingan Jamin Arah Transformasi Kesehatan

Dipasangi Spanduk KPK, Pemilik Rumah Bakso Sampaikan Kondisi Sebenarnya

Lotim Menerima Tambahan Pupuk Bersubsidi

Mahalnya Harga Tiket Pesawat Jadi Tantangan Industri Pariwisata

0
Jamaluddin (Ekbis NTB/ham)

Harga tiket pesawat ke dan dari NTB cukup mahal. Dibandingkan penerbangan ke luar negeri, harga tiket pesawat lebih terjangkau, sehingga tidak sedikit wisatawan domestik lebih memilih berlibur ke luar negeri dibandingkan harus ke NTB. Sementara tahun 2024, banyak sekali event bertaraf nasional dan internasional yang digelar di NTB. Jika harga tiket pesawat masih mahal, maka jangan salahkan jika masyarakat lebih memilih menonton di luar negeri.

PEMERINTAH berencana mensubsidi penerbangan ke dan dari NTB. Rencana pemberian subsidi ini, karena Pulau Lombok, khususnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika masuk sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) bersama empat daerah lain di Indonesia. Dibandingkan ke luar negeri, khususnya Malaysia, harga tiket pesawat dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) ke beberapa daerah di Indonesia, seperti Denpasar, Jakarta, Surabaya dan kota besar lainnya cukup mahal.

Tahun 2024 in harus diakui banyak event berskala internasional akan digelar di NTB, seperti Motoross Grand Prix (MXGP), MotoGP dan event lainnya. Hal ini butuh dukungan dari pemerintah pusat, khususnya dari sisi harga tiket pesawat agar dalam pelaksanaannya bisa berjalan lancar.  Selain itu, semakin banyak penonton dari luar daerah akan datang menonton event kejuaraan balap motor tingkat dunia di NTB.

Jika ini tidak mendapatkan perhatian, maka jangan harap penonton dari daerah lain, khususnya yang ingin menonton MotoGP dari kota-kota besar akan datang ke NTB. Sementara di satu sisi, Sirkuit Sepang di Malaysia juga menjadi tuan rumah MotoGP. Bagi yang realistis dan penuh dengan perhitungan, tentu akan memilih menonton jagoan mereka di Sirkuit Sepang, karena harga tiket pesawat menuju Kuala Lumpur dan sebaliknya menuju sejumlah bandara di Indonesia cukup murah. Dalam arti, harga 1 tiket peaswat menuju Lombok, sama artinya, dengan harga tiket pesawat bolak balik menuju Kuala Lumpur.

Hal ini diakui Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi NTB Jamaluddin, S.Sos., M.T. Sekarang, ungkapnnya, harga tiket pesawat ke Kuala Lumpur dari BIZAM cukup hanya membayar Rp400-600 ribu. Beda halnnya dengan harga tiket pesawat dari BIZAM menuju sejumlah bandara di Indonesia.

‘’Kami juga merasakan tiket mahal ke Lombok. Masyarakat biasa, wisatawan juga merasakannya.  Kemarin yang saya sampaikan lewat media itu masih dirapatkan di tingkat Kemenko Marvest. Sampai sekarang kami menunggu realisasi apa yang disampaikan oleh Menko Marvest saat itu. Memang belum mulai dilaksanakan. Saya sampaikan saat itu masih dirapatkan,’’ ungkapnya pada Ekbis NTB, Minggu 12 Mei 2024.

Jika nanti pemerintah menyetujui diberikan subsidi harga tiket pesawat, ujarnya, akan berlaku selama 3 bulan, yakni bulan Juni, Juli dan Agustus. Meski demikian, pihaknya berharap ini bisa direalisasikan, karena pemerintah daerah hanya sebatas menunggu.

BANDARA – Suasana penumpang dan penerbangan di BIZAM. Sekarang ini harga tiket pesawat dari dan menuju BIZAM masih mahal. (Ekbis NTB/dok)

‘’Ini pun kalau jadi. Sekarang lagi berproses di Kemenko Marvest, karena target wisatawan nusantara dan mancanegara cukup tinggi. Seperti disampaikan pemerintah pada akhir tahun 2023 bahwa tahun 2024 ini adalah tahun peningkatan ekonomi masyarakat. Nah ini yang bisa cepat peningkatan ekonomi masyarakat itu adalah melalui bisnis pariwisata,’’ ujarnya.

BANDARA – Suasana penumpang dan penerbangan di BIZAM. Sekarang ini harga tiket pesawat dari dan menuju BIZAM masih mahal. (Ekbis NTB/dok)

Untuk itu, ketika pemerintah pusat membuat program subsidi tiket pesawat, pihaknya sangat mendukungnya. Pasalnya, jika tidak ada subsidi, maskapai tidak mau membuka rute penerbangan, baik dari nusantara atau ke rute penerbangan intternasional

‘’Mudah-mudahan dalam waktu dekat, sudah ada informasi itu, karena bukan saja NTB yang harga tiket pesawatnya mahal, tapi ke seluruh Indonesia. Ini yang disampaikan Bapak Menparekraf (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) saat datang ke Lombok belum lama ini,’’ tambahnya.

Menurut Menparekraf, ungkapnya, harga tiket pesawat mahal, karena tidak semua pesawat melayani penerbangan saat ini. Banyak pesawat yang sedang dalam proses perbaikan dan menunggu datangnya sparepart, karena saat pandemi Covid-19, pesawat itu banyak yang tidak dioperasionalkan.

‘’Semua maskapai di seluruh dunia mengalami hal yang sama, banyak pesawatnya yang butuh perbaikan. Akhirnya terjadi penerbangan tiket mahal, karena sedikit pesawat yang terbang,’’ tegasnya.

Di sisi lain, ujarnya, secara pribadi atau orang bisnis, sekarang harga tiket mahal dan pesawatnya ada, mesti bersyukur. Namun, ketika harga tiket pesawat mahal, pesawatnya tidak ada yang terbang ke bandara di NTB, itu akan membuat pelaku bisnis akan kecewa.

Mantan Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan ini menambahkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan menanyakan terkait masalah subsidi penerbangan ini. Pekan ini, ungkapnya, ada rapat bersama dengan pihak Kemenko Marvest dan pihaknya kembali akan menanyakan masalah subsidi penerbangan ini. Pihaknya berharap, pemerintah pusat menyetujui rencana pemberian subsidi tiket pesawat ini, karena dampaknya  bagi pariwisata NTB sangat besar.  (ham)

Artikel lainnya….

Alfamart Lombok Ajak UMKM Lokal jadi Mitra

Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Siapkan 11.900 Kiloliter Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Bank NTB Syariah dan Bank Jatim Menjalin Kerjasama untuk Penguatan Modal

Distan Klaim Lotim Surplus Beras 120 Ribu Ton

0
 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, H. Sahri (Ekbis NTB-Ist)

Selong (Ekbis NTB) – Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) H. Sahri mengklaim, beras di Lotim surplus sampai 120 ribu ton. Hal ini terlihat dari hasil produksi pada Indeks Pertanaman (IP) 2. Belum lagi masuk IP 3.

Menjawab Suara NTB, Sahri memaparkan, luas tanaman padi pada tahun 2024 ini mencapai 35.436,21 ha. Produksi Gabah Kering Panen (GKP) mencapai 411.057,6 ton. Jumlah tersebut ketika dikonversi menjadi beras, maka menjadi 246.634,56 ton.

Sementara  itu, dihitung dari jumlah penduduk Lotim 1,4 juta jiwa dikalikan dengan rata-rata tingkat konsumsi, maka dibutuhkan beras dalam setahun 125.811 ton. Maka, total produksi dikurangi rata-rata konsumsi, maka Lotim tak perlu impor beras, karena mampu surplus lebih dari 120 ribu ton.

Luas lahan pertanian produktif tanam padi di Lotim masih cukup luas. Pemerintah sudah menetapkan kawasan pangan lestari. Terpantau, alih fungsi lahan juga tidaklah terlalu besar. Sejauh ini, baru 1 persen saja yang dinilai sudah alih fungsi. Itupun alih fungsi terjadi diatas lahan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (CLP2B) bukan di atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Pemerintah melalui Distan terus berusaha mengajak petani untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP). Setelah keluarnya kebijakan pemerintah untuk menambah kuota pupuk bersubsidi bagi petani, diyakini akan menambah IP bagi Lotim.

Setelah ini, diyakinkan pupuk tidak lagi langka. Petani disarankan menggunakan pupuk sesuai rekomendasi. Menurutnya, ketika petani gunakan pupuk urea, NPK dan jenis pupuk lainnya sesuai rekomendasi, maka tidak akan pernah ada masalah soal pupuk. Petani juga tidak perlu takut dan khawatir tidak bisa tanam karena alasan pupuk. (rus)

Artikel lainnya….

Kontraktor Monopoli Proyek di Lobar Otomatis Gugur

Bale Mangrove, Daya Tarik Ekowisata dan Edukasi di Lotim Bagian Selatan

FASI Pusat Siap Bawa Kejuaraan Paralayang Multinasional

Wujudkan Pelaku UMKM Naik Kelas, Diskop Lobar Gelar Pameran UMKM

0
BAZAR - Bazar UMKM dan Perluasan Jaringan Usaha Mikro di Pantai Tanjung Bias kecamatan Batulayar, Lobar digelar pekan kemarin. (Ekbis NTB/ist)

Giri Menang (Ekbis NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Koperasi dan UMKM mengadakan Bazar UMKM dan Perluasan Jaringan Usaha Mikro di Pantai Tanjung Bias, Batulayar, Lobar, Jumat 10 Mei 2024. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pemkab Lobar bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM.

Bazar ini dibuka oleh  Penjabat (Pj) Sekda Lobar H. Fauzan Husniadi dan dihadiri Perwakilan Kementerian Koperasi dan UKM, perwakilan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Asisten II dan III Setda Lobar, Kepala Dinas Koperasi Lobar M Hendrayadi, sejumlah Kepala OPD dan masyarakat setempat.

Pj Sekda Lobar H. Fauzan Husniadi mengatakan, kegiatan ini sangat diperlukan untuk menguatkan jaringan dan konsolidasi UMKM agar dapat maju dan naik kelas. Tentunya hal ini sejalan dengan jargon Lobar Sigap yang saat ini menjadi semangat bagi Lobar dalam melaksanakan program pembangunan.

“Kami berharap agar UMKM Lobar semakin maju dan naik kelas. Tentunya hal ini seirama dengan semangat dan jargon Lombok Barat Sigap dalam ikhtiar memaksimalkan program pembangunan di Lobar,” ujarnya.

Pada kesempatan ini Pj Sekda juga menyampaikan bahwa UMKM di Lobar telah menggunakan sistem digital dalam pemasarannya. Diharapkan hal ini dapat memperluas jaringan pemasaran UMKM. Ia juga berharap agar Kementerian Koperasi dan UKM dapat terus mendukung kegiatan seperti ini di waktu yang akan datang.

 Sementara itu Deputi Bidang Usah Mikro yang diwakili oleh Analis Kebijakan Madya Kementerian Koperasi dan UKM, Siti Alfi Zahra menyampaikan perluasan jaringan usaha mikro sangat dibutuhkan untuk mendorong UMKM naik kelas. Hal ini salah satunya dapat dilakukan dengan menerapkan sistem digital atau digitalisasi pada UMKM.

Hal ini menyesuaikan dengan tuntutan zaman yang sudah serba digital dan cepat. Ia juga mengapresiasi kegiatan bazar UMKM dan Perluasan Jaringan Usaha Mikro yang diselenggarakan di kawasan wisata Tanjung Bias.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lobar M.Hendrayadi menyampaikan kegiatan Bazar UMKM ini diharapkan dapat menguatkan konsolidasi dan persatuan UMKM di Lobar.

“Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong UMKM Lobar semakin maju dan naik kelas. Ia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak utamanya Kementerian Koperasi dan UKM atas dukungan penuh dalam kegiatan in,” harapnya.  (her)

Artikel lainnya….

Canggihnya RTR di Sikur Lombok Timur, Beras Asalan Bisa Diolah jadi Beras Standar SNI

Pasca Penetapan Tersangka Dirut PT. GNE, Pemprov NTB Minta Direksi dan Komisaris Tetap Fokus Bekerja

Sport Tourism Menggeliat, Lapangan Golf Lombok Kosaido Akan Dilengkapi Hotel Bintang Empat

Pelaku BUMDes di Lobar Dilatih Tata Kelola Bisnis dan Pemasaran Destinasi Wisata

0
PELATIHAN - Ketua BUMDes di Lobar mengikuti pelatihan Tata Kelola Bisnis dan Pemasaran Destinasi Wisata yang digelar Dispar Lobar. (Ekbis NTB/ist)

Giri Menang (Ekbis NTB) – Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar) kembali memberikan pelatihan pembekalan kepada para pelaku wisata di desa melalui pelatihan. Jika sebelumnya Dispar mengundang para kepala desa beserta kelompok sadar wisata (Pokdarwis), kini giliran para ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengikuti pelatihan Tata Kelola Bisnis dan Pemasaran Destinasi Wisata.

Pelatihan ini juga bertujuan agar desa mampu lebih profesional dan berkualitas dalam mengelola bisnis dan pemasaran destinasi di desanya.

“Kita juga sudah memberikan pelatihan kepada para kepala desa, harapannya kebijakan kepala desa bisa mendukung terhadap kebijakan pariwisata daerah,” kata Kepala Dispar Lobar Agus Gunawan, belum lama ini.

Ia berharap dalam perencanaan penganggaran di desa, para kepala desa mampu melahirkan kebijakan yang berpihak terhadap pengembangan wisata yang disusun oleh BUMDes.

“Apa yang kita harapkan terhadap teman-teman BUMDes yang hadir sekarang ini untuk membangun bersama wisata desa kita dengan kepala desanya sudah connect, dan sudah ada persepsi dan pandangan yang sama, sehingga mudah untuk kita ajak duduk bersama untuk menghasilkan sebuah keputusan bersama dengan kepala desa,” harapnya.

Pelatihan dibuka secara langsung oleh Pj Bupati Lobar M. Ilham. Dalam sambutannya ia mengingatkan pariwisata membutuhkan banyak atensi, membutuhkan banyak dorongan semua pihak, baik para pelaku, pengelola pariwisata, dan masyarakat.

Selain menerima materi dari para narasumber, para peserta juga diajak studi lapangan ke Desa Wisata Sasak Ende di Sengkol, Pujut, Lombok Tengah. Selain melihat keunikan Desa Ende, para peserta juga mempelajari tata kelola bisnis dan pemasaran yang dilakukan oleh pengelola desa. Kegiatan lebih banyak dihabiskan untuk berdiskusi dan tanya jawab dengan pengelola desa.

Kepala Bidang Pemasaran Dispar Lobar Irman Sumantri mengatakan pihaknya sengaja memilih Desa Ende sebagai lokasi studi lapangan agar para pelaku wisata khususnya lembaga yang ada di desa memiliki komitmen yang kuat membangun desa wisatanya. (her)

Artikel lainnya….

Terkena Serangan Burung, Pesawat Citilink Rute Lombok-Denpasar Putar Balik  

Presiden Resmikan Lima Ruas Jalan Daerah di NTB

Terpilih Aklamasi, Ketut Jaya Kembali Pimpin DPD AHLI NTB

Dorong UMKM Naik Kelas, Pemerintah Bentuk Inkubasi Bisnis

0
Muhammad Ramadhani (Ekbis NTB/dok)

Mataram (Ekbis NTB) – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah naik kelas. Polanya dengan membentuk inkubasi bisnis melalui pendampingan kepada pelaku usaha baru.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram H. Muhammad Ramadhani menerangkan, pemerintah pusat sedang mendorong pelaku usaha kecil dan menengah rintisan agar naik kelas. Salah satu polanya adalah melalui inkubasi bisnis. Inkubasi bisnis ini adalah, proses pendampingan start up baru membuka usaha mulai dari produksi, pengemasan, hingga pemasaran sehingga fokus pada pelaku usaha yang punya motivasi kuat untuk naik kelas. “Kita selama ini membina yang penting dapat semua, tetapi tidak fokus,” terangnya dikonfirmasi pekan kemarin.

Dengan inkubasi bisnis ini lanjutnya, pesertanya diseleksi dan harus memiliki komitmen kuat karena proses pendampingan berjalan selama enam bulan. Pendampingan cukup lama dengan harapan pelaku UKMK bisa mandiri dan bisa menghasilkan tenaga kerja baru dan memiliki kewajiban menularkan ilmunya ke UMKM lain.

Mantan Sekretaris Bappeda Kota Mataram ini menambahkan, pola pembinaan inkubasi bisnis ini adalah, manager atau pemilik usaha mengikuti incubator camp dan diundang ke beberapa tempat yang sudah berhasil pelaksanaan programnya. Seperti di Surabaya, Denpasar dan Jawa Barat. Seluruh pembiayaan ditanggung oleh kementerian. “Untuk Kota Mataram tergantung seleksinya ikutnya di Surabaya atau Bali,” sebutnya.

Khusus di Kota Mataram sebut Dani, ada beberapa UMKM yang menjadi percontohan yang menunjang produk unggulan. Seperti kerajinan emas-mutiara,cukli, perak, dan lain sebagainya. Produk unggulan ini dapat mengikuti incubator camp dan diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Ditegaskan, pelaku UMKM yang ikut program ini harus memiliki komitmen dan konsistensi mengikuti program selama enam bulan. (cem)

Artikel lainnya….

Kolaborasi dengan Polda NTB, Ikhtiar APJII Bali Nusra Wujudkan Internet Berkualitas dan Aman

Dipasangi Spanduk KPK, Pemilik Rumah Bakso Sampaikan Kondisi Sebenarnya

Lotim Menerima Tambahan Pupuk Bersubsidi

Kontraktor Monopoli Proyek di Lobar Otomatis Gugur

0
Pelayanan LPSE di Kantor ULP BJ Setda Lobar. Pemkab Lobar mengecek ketat sisa kemampuan paket dan perusahaan yang diketahui memonopoli langsung gugur. (Ekbis NTB/her)

Giri Menang (Ekbis NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) mengantisipasi monopoli proyek oleh beberapa kontraktor dengan mengecek ketat sisa kemampuan paket (SKP). Sesuai ketentuan,ada batasan SKP yang menjadi patokan Pemkab Lobar dalam melakukan penilaian lelang proyek.

Kabag Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP-PBJ) Setda Lobar Lalu Agha Farabi mengatakan dalam pengadaan barang dan jasa sudah diatur terkait SKP. Itu yang dideteksi pihaknya dalam melakukan penilaian dan evaluasi terhadap pengajuan dokumen lelang dari rekanan. “Ndak ada memonopoli, jadi dalam pengadaan barang dan jasa itu sudah diatur, ada namanya SKP. Ada ketentuan SKP,” tegasnya, akhir pekan kemarin.

Dikatakan, kalau SKP-nya melebihi atau tidak sesuai, maka otomatis akan gugur dalam proses tender. Dalam evaluasi dilakukan rigit oleh tim Pokja, dicek perusahaan tersebut apakah sudah banyak paket yang dikerjakan bersamaan atau tidak. Terkait jumlah paket proyek batasan sesuai SKP, pihaknya mengaku lupa. Yang jelas, pihaknya dalam bekerja tidak mungkin keluar dari aturan.

“Kalau masih memungkinkan (SKP) sebagai calon pemenang, tentu kita juga tidak bisa menghalangi, kan tidak ada alasan kita menggugurkan orang,”imbuhnya.

Beberapa OPD yang menjadi atensi karena banyak paket proyek, seperti Dikbud dan sebagian besar itu bersumber dari DAK. Sejauh ini belum ada paket yang dilelang, sehingga OPD terkait telah diminta melakukan percepatan.

Diketahui, sebanyak 62 paket proyek di Lobar dibangun tahun ini dengan nilai mencapai lebih dari Rp75,6 miliar. 62 Paket proyek tersebut berada di Lima OPD. Terdiri dari Dinas Kesehatan sebanyak 7 paket dengan nilai Rp23 miliar. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 26 paket dengan mulai Rp38,1 miliar lebih. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 25 paket proyek dengan nilai Rp11,07 miliar lebih.

Kemudian proyek di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) berjumlah 3 paket dengan nilai Rp1,7 miliar lebih dan Dinas Pariwisata terdapat 1 paket dengan nilai Rp1,71 miliar lebih. (her)

Bale Mangrove, Daya Tarik Ekowisata dan Edukasi di Lotim Bagian Selatan

0
EKOWISATA - Kawasan Ekowisata Bale Mangrove Desa Jerowaru. Butuh pengelolaan serius agar pengunjung merasa nyaman dan aman saat berkunjung ke tempat ini. (Ekbis NTB/rus)

“Mangrove merupakan tumbuhan atau kelompok tumbuhan yang menghuni zona intertidal di daerah pesisir tropis dan sub tropis. (Tomlinson 2016, Duke 2017). Mangrove menyimpan karbon 5x lebih banyak daripada hutan tropis. Mangrove adalah tempat habitat lebih dari 100 jenis ikan.

Demikian salah satu tulisan yang dipampang setelah pintu masuk Bale Mangrove Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Tulisan ini seperti sengaja dipajang sebagai pemberi gambaran awal bagi setiap pengunjung yang datang ke Bale Mangrove yang sudah mulai ditata sejak tahun 2023 lalu langsung oleh Kementerian Kelautan dan Pemkab Lotim.
Tulisan lainnya memberikan penjelasan tentang jenis burung yang ramai terdengar berkicau di dahan pohon bakau ini. Satunya adalah raja udang.

Kawasan itu kini menjadi tak pernah sepi dari kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. Tanaman yang memiliki multifungsi ini telah menjadi salah satu daya tarik baru untuk berwisata. Karenanya, tempat ini secara spesifik dinamakan ekowisata bale Mangrove.

Tempat ini tampak menjadi satu-satunya tempat berwisata dengan konsep hutan di atas perairan. Tanaman peredam gelombang besar serta penahan abrasi air laut ini juga menjadi tempat wisata edukasi. Belajar tentang mangrove itu sendiri dan jenis ikan serta burung-burung yang berkicau di ranting pohon.

Bale Mangrove ini terbilang menjadi tempat satu-satunya juga di Lotim yang menyuguhkan konsep wisata yang sedikit berbeda. Wisata di pantai itu tak selamanya menikmati butiran pasir putih, pink ataupun hitam karena kandungan pasir besinya. Tapi wisata bale mangrove ini di tengah hutan namun pinggir pantai.

Dewi Sartika, salah satu pengunjung kepada Ekbis NTB, Sabtu 11 Mei 2024, mengaku datang ke Bale Mangrove karena ingin mendapatkan nuansa wisata yang berbeda. Wisata dalam kawasan hutan mangrove disebut cukup menarik. Ditambah lagi dengan sentuhan penataan membuat kawasan wisata yang tidak jauh dari kampung lobster ini memiliki daya tarik tersendiri.

Hanya saja, kondisi sampah di dan tingkat keamanan dari pengunjung katanya kurang begitu diperhatikan. Dimana, jembatan kayu yang melintasi kawasan hutan mangrove tampak kurang mengedepankan aspek keamanan. Dimana, hanya berpegangan sama seutas tali membuat banyak pengunjung justru khawatir terpeleset dan jatuh.

Indahnya pemandangan Teluk Jukung yang diapit pulau-pulau kecil menambah keunikan kawasan wisata Bale Mangrove ini. Selain belajar tentang mangrove dan satwa yang ada di dalamnya, pengunjung juga akan dimanjakan dengan pemandangan indah perairan Teluk Jukung yang tenang. Ribuan keramba jaring apung tempat budidaya lobster menambah kekhasan kawasan wisata ini.

Seperti tempat-tempat wisata lainnya, Bale Mangrove juga menjadi pilihan tempat berswa foto yang digemari pengunjung. Semua pengunjung tidak melewati kesempatan mengabadikan gambar saat berada di tengah kawasan hutan mangrove tersebut.

Kawasan wisata ini kini diserahkan pengelolaannya pada Desa Jerowaru. Tempat wisata ini cukup mudah dikunjungi. Dari Selong, Ibu Kota Kabupaten Lombok Timur butuh perjalanan sekitar 1 jam.

Menurut keterangan Erniati, penjaga loket karcis masuk kawasan, setiap hari Ekowisata Bale Mangrove ini tak pernah sepi. Sehari rata-rata 500-700 orang per hari. Saat liburan, pengunjung bisa mencapai lebih dari 1000 orang per hari. Pengunjung tidak perlu membayar parkir. Cukup dengan Rp 5 ribu karcis untuk dewasa dan gratis untuk anak-anak, biaya sudah termasuk parkir kendaraan pengunjung.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, M. Zainudin mengatakan, kawasan eko wisata Bale Mangrove ini akan coba diintegrasikan dengan wisata kampung lobster. Saat ini pemerintah terus menata kawasan tersebut menjadi tempat wisata yang menarik. (rus)

FASI Pusat Siap Bawa Kejuaraan Paralayang Multinasional

0
PARALAYANG - Para atlet paralayang mulai bertanding diajang IPAC 2024 seri 1 di kawasan Sky Lancing, Sabtu 11 Mei 2024. (Ekbis NTB/ist)

Praya (Ekbis NTB) – Kejuaraan paralayang internasional bertajuk International Paragliding Accuracy Competition (IPAC) 2024, resmi dimulai, Sabtu 11 Mei 2024 di kawasan Sky Lancing Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah (Loteng). Ini untuk pertama kalinya, kawasan Sky Lancing dan Pulau Lombok pada umumnya menjadi tuan rumah kalender event kejuaraan paralayang resmi di bawah Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) tersebut.
Selain sebagai ajang pembinaan atlet paralayang nasional, IPAC juga sebagai ajang seleksi bagi atlet paralayang yang akan mewakili Indonesia pada kejuaraan dunia di Korea Selatan tahun 2025 mendatang. Dan tahun ini ada lima seri yang akan digelar. “Dan, ini merupakan seri pertama,” terang Ketua Harian Pengurus Besar (PB) FASI pusat Marsda TNI. Andi Wijaya S.Sos., saat membuka acara.
Dikatakannya, ada banyak pertimbangan kenapa kemudian Pulau Lombok secara umum, lebih khusus lagi kawasan Sky Lancing dipilih sebagai lokasi gelaran IPAC. Salah satunya, karena Pulau Lombok merupakan salah satu pulau di Nusantara yang sangat eksotik, sehingga diharapkan para atlet yang datang, selain datang untuk bertanding. Tetapi juga bisa berwisata menikmati keindahan pulau ini. “Pulau Lombok dipilih, karena eksotik,” terang Andi.
Secara khusus ia pun memuji kawasan Sky Lancing yang menurutnya sangat layak menjadi lokasi gelaran kejuaraan paralayang. Tidak hanya skala nasional tetapi juga multinasional. Untuk itu, FASI pusat berkomitmen bisa menghadirkan berbagai kejuaraan paralayang multinasional di kawasan Sky Lancing ke depannya. Yang tentunya bisa memberikan kontribusi positif bagi perkembangan daerah ini di semua aspek.
Lebih lanjut, Aspotdirga Kasau ini menjelaskan, IPAC merupakan kejuaraan paralayang kelas internasional milik Indonesia. Pesertanya tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga luar negeri. Dengan dukungan semua pihak ke depan IPAC diharapkan bisa benar-benar go international. “IPAC ini produk dalam negeri. Kita optimis ke depan bisa go internasional. Untuk itu, harus didukung bersama,” tegas jenderal bintang dua TNI AU ini.
Ketua Harian Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) Loteng Roy Rahmanto, menambahkan IPAC 2024 kali ini diikuti 48 pilot atau penerjun. Dua di antaranya berasal dari Rumania serta Malaysia. Dengan NTB diwakili dua pilot, Soni Ade Hermawan dan Yaser Arafat. Provinsi Jawa Timur (Jatim) menjadi daerah yang mengirim wakil paling banyak, sebanyak 21 pilot disusul Provinsi Jawa Tengah dengan 10 pilot. “Ajang ini direncanakan berlangsung selama 4 hari. Mulai tanggal 10 sampai 14 Mei 2024 mendatang. Dengan 12 round yang direncanakan,” terang Roy.
Ia menjelaskan, IPAC merupakan kejuaraan paralayang kelas dunia yang diselenggarakan di Indonesia. Sama dengan ajang Paragliding Accuracy World Cup (PGAWC), IPAC juga mengukur ketepatan mendarat sebagai dasar penilaiannya. Di mana tahun ini IPAC akan digelar sebanyak lima seri. Setelah seri pertama di Loteng, seri kedua akan digelar di Banyuwangi, Jatim. Bergeser kemudian ke Kota Baru Kalimantan Selatan (Kalsel), Kota Batu Jatim dan terakhir di Tinombo Sulawesi Tengah (Sulteng).

Peserta IPAC sendiri tidak banyak. Karena memang IPAC hanya diikuti atlet paralayang nasional dan dunia saja. Setiap poin yang diperoleh selama IPAC, bagi atlet nasional itu ada dua manfaatnya. Menambah poin rangking nasional sekaligus poin untuk rangking dunia.
“Jadi peserta yang ikut pada ajang IPAC ini rata-rata atlet PON semua. Karena selain mengejar poin rangking dunia, mereka juga mengejar rangking nasional,” terangnya. Nanti diakhir seri yang terbaik akan menjadi wakil Indonesia di kejuaraan dunia tahun 2025 yang direncanakan digelar di Korea Selatan.(kir)

Terpilih Aklamasi, Ketut Jaya Kembali Pimpin DPD AHLI NTB

0
TERPILIH - Ketut Jaya kembali pimpin AHLI NTB, setelah terpilih dalam Musda 1 AHLI NTB, Sabtu, 11 Mei 2024. (Ekbis NTB/kir)

Praya (Ekbis NTB) – General Manager (GM) Holiday Resort Lombok I Ketut Murta Jaya Kusuma, S.Tr.Par.,CHA., kembali dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Association of Hospitality Leaders Indonesia (AHLI) NTB. Setelah terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke 1 AHLI NTB, bertempat di Holiday Resort Lombok, Sabtu, 11 Mei 2024. Dengan begitu Wakil Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB 2021-2024 ini, bakal memimpin AHLI NTB hingga 2027 mendatang.
Periode 2021-2024 merupakan kepengurusan perdana AHLI NTB. AHLI sendiri dideklarasikan di Jakarta bersamaan dengan peringatan World Tourism Day pada 27 September 2021, sehingga untuk melanjutkan suksesi kepengurusan tersebut, DPD AHLI NTB menyelenggarakan Musda pertama yang dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP AHLI, I Ketut Swabawa, CHA.
“Musda dilaksanakan sesuai amanat AD/ART AHLI. Dan, salah satu butir hasil Rakernas I AHLI tahun 2023 di Jakarta, mengamanatkan setiap DPD wajib melaksanakan Musda di tahun 2024 ini. Untuk keberlanjutan asosiasi,” terang Ketua Panitia Musda AHLI NTB Dr. Sri Susanty. S.ST.Par.,M.Par.
Selain memilih Ketua DPD AHLI NTB yang baru, Musda juga mengagendakan penyampaian pertanggungjawaban pengurus DPD AHLI NTB periode sebelumnya ditambah sejumlah agenda pendukung, seperti penyusunan Rencana Program Kerja Pokok Organisasi yang akan dijadikan panduan dalam Rakerda AHLI NTB mendatang.
Sementara itu, Ketua DPP AHLI NTB I Ketut Swabawa mengapresiasi DPD AHLI NTB yang merupakan salah satu pionir di awal-awal pembentukan AHLI di Indonesia berisikan para militan dan insan pariwisata yang memfokuskan pada kemajuan profesionalisme dan industri pariwisata di NTB. Peran serta kontribusinya dalam mendukung kemajuan pariwisata di NTB juga tidak diragukan lagi.
Kini pasca pandemi Covid-19, di mana industri pariwisata sudah semakin menggeliat peran AHLI semakin penting, karena pariwisata membutuhkan para pemimpin usaha pariwisata yang agile in innovation dan strategic in collaboration. Agar mampu merespon tantangan ke depan demi kemajuan destinasi dan perusahaan.

“AHLI hadir sejak pandemi lalu ditengah-tengah masa bangsa ini berjuang dengan Covid-19 dengan semangat adaptasi, kolaborasi dan inovasi sejalan dengan program Kemenparekraf. Maka kita harus lanjutkan terus semangat tersebut untuk membangun Indonesia melalui industri pariwisata yang maju, berkualitas dan berkelanjutan,” pesannya.
Keanggotaannya AHLI NTB sendiri tambah Ketua DPD AHLI NTB I Ketut Murta Jaya Kusuma, S.Tr.Par.,CHA., meliputi para pelaku pariwisata di wilayah mainland Lombok hingga kawasan tiga Gili dan, akan terus berusaha memberikan kontribusi dalam pembangunan kepariwisataan di NTB.
“Selain aktif mendukung kegiatan Dinas Pariwisata, GIPI dan BPPD Provinsi NTB, AHLI NTB juga melaksanakan kegiatan pendampingan desa wisata bersama Kemenparekraf, bantuan sosial kemanusiaan hingga penyaluran CSR untuk homestay berupa linen layak pakai dari hotel-hotel member. Termasuk program peningkatan kapasitas SDM,” pungkasnya. (kir)