Mataram (ekbisntb.com) – Kebijakan pemerintah untuk mengimpor 2,4 juta ton garam tahun 2024 ini dikhawatirkan berdampak pada harga garam lokal, khususnya garam industri jenis K1 yang diproduksi di NTB.

Meskipun impor garam difokuskan untuk memenuhi kebutuhan industri dengan spesifikasi tertentu yang belum mampu diproduksi dalam negeri, namun hal ini dikhawatirkan akan menekan harga garam lokal yang kualitasnya lebih rendah.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi NTB telah lama mengusulkan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) garam untuk melindungi petani garam lokal.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, ST.,M.Si di Mataram, Jumat 21 Juni 2024 menjelaskan bahwa usulan HPP garam telah lama disampaikan, namun masih menunggu keputusan dari Kementerian Perdagangan.

“Kita dorong penetapan HPP agar harga garam lokal tidak anjlok dan merugikan petani. Besaran HPP yang diharapkan pada harga ideal Rp1.000/Kg sampai Rp1.200/Kg,” ujar Muslim.

Muslim menuturkan, harga garam lokal saat ini bervariasi hingga Rp500 per kilogram. Karena itu, harapan penetapan HPP dapat menjadi acuan harga garam yang lebih wajar, meskipun implementasinya di lapangan masih memiliki tantangan.

Meskipun garam impor tidak secara langsung bersaing dengan garam konsumsi, namun dikhawatirkan akan berdampak pada garam K1 yang digunakan oleh industri lokal, salah satunya penggunaan garam oleh PDAM.

“Sementara ini garam K1 kita ini kan untuk kebutuhan industri dan PDAM. Nanti itu bersaing harga dengan garam impor. Makanya harus ada HPP ini,” jelas Muslim.

Penetapan HPP garam diharapkan dapat menjadi solusi untuk menjaga stabilitas harga garam lokal dan melindungi mata pencaharian para petani garam di NTB.

Untuk diketahui, Tahun 2023, produksi garam di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan disebabkan oleh cuaca ekstrem yang melanda wilayah Indonesia. Berdasarkan data, jumlah produksi garam di NTB pada tahun 2022 mencapai 86.429 ton, mengalami penurunan sebanyak 29 ribu ton dari produksi tahun 2021.

Sebenarnya, jika petambak garam menggunakan teknologi seperti sistem prisma, kristal, atau panel, produksi garam dapat meningkat. Namun, metode ini belum banyak diterapkan di NTB, yang lebih banyak mengandalkan tambak garam secara konvensional.(bul)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Galian C di Lombok Barat (Lobar) marak. Namun yang tercatat resmi dan memberikan kontribusi ke daerah berupa PAD baru tercatat 30 titik. Sementara dampak dari galian C menimbulkan kerusakan lingkungan, berupa lahan kritis, jalan rusak dan pencemaran udara. Karena itu, pihak Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait meminta agar galian C ilegal ditutup.

Untuk memaksimalkan kontribusi galian C atau Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) ini, pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan berlakukan sistem karcis resmi. Dari data yang diperoleh Bapenda yang dihimpun dari petugas di masing-masing UPT, baru ditemukan ada 23 lokasi galian C yang berizin resmi. Sedangkan 7 titik galian C sedang dalam pendataan. Dari 7 titik galian ini, tengah dilakukan pengecekan apakah masih beraktivitas atau tidak.

“Ada 23 titik galian C atau MBLB, dan tujuh titik masih kami data,”jelas Kepala Bapenda Lobar, H. Muhammad Adnan, Kamis, 20 Juni 2024. Pihaknya sudah melakukan rapat dengan semua unsur Kabid dan UPT untuk meminta data galian C baik yang sudah berizin dan berapa belum ada izinnya.

Diakuinya dibanding dengan apa yang diperoleh atau PAD MBLB, tak sebanding dengan dampak kerusakan yang dipicu aktivitas galian C tersebut. “Memang ndak sebanding dengan yang diperoleh daerah,”ujarnya.

Pihaknya pun akan memberlakukan karcis bagi galian C yang berizin tersebut. Begitu keluar dari lokasi galian C, baik tanah uruk maupun bebatuan sopir diberikan karcis resmi yang sudah ditempel. Karcis itu diberikan ke pengembang.

Karcis itu menjadi dasarnya menagih ke pengelola galian C. Dan melalui penerapan karcis ini, Bapenda jemput bola ke masing-masing pengelola tambang. Pihaknya tidak sekadar menunggu dari pengelola yang setor ke daerah.

Namun sebelum menerapkan sistem karcis itu, pihaknya akan mendata secara lengkap dulu titik galian C ini, berapa yang sudah berizin maupun belum berizin. Kalau mengacu hasil zoom meeting dengan Kemendagri, galian C baik yang berizin maupun tidak berizin selama di daerah tambang tetap dipungut.

Karena itu, tergantung nanti dilihat RTRW nya, apakah masuk daerah tambang atau tidak. “Kalau daerah tambang tetap dipungut, sambil diarahkan mengurus izin. Tapi kalau bukan daerah tambang, diminta ditutup,” tegasnya.

RTRW sendiri belum final, karena ada perubahan atau revisi, namun bisa dikoordinasikan lebih lanjut terkait daerah tambang ini. Menurutnya kalau melakukan aktivitas galian C di daerah bukan zona tambang, seharusnya ditutup saja. Sebab menurut itu sesuai instruksi Kemendagri dari hasil zoom meeting.

Diakui kendala dihadapi terkait galian C ini, izin dikeluarkan oleh provinsi, sementara yang memungut tarif MBLB di kabupaten. Sehingga pihaknya tetap berkoordinasi dengan Pemprov. Pihaknya mengusulkan agar ada dibentuk semacam UPT di masing-masing Daerah untuk memaksimalkan pengawasan dan pengendalian. (her)

Kepala Bapenda Lobar H. Muhammad Adnan
(ekbisntb.com/her)