Beranda blog Halaman 712

164 Destinasi Wisata Terdata di Sumbawa

0
Deddy Heriwibowo(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa, mencatat sedikitnya ada sekitar 164 destinasi wisata yang ada di wilayah setempat hanya saja terhadap destinasi tersebut butuh intervensi lebih lanjut untuk memaksimalkan keberadaannya.

“Memang ketika kaitannya dengan infrastruktur belum sempurna selayaknya destinasi wisata yang ada, sehingga kita akan berupaya melakukan intervensi lebih lanjut, ” kata Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Sumbawa, Dr. Deddy Heriwibowo, kepada wartawan, Jumat 24 Januari 2025.

Meski masih banyak kekurangan lanjutnya, tidak menjadi kendala karena pada prinsipnya destinasi wisata tersebut layak dikunjungi dengan segala keunikannya. Pihaknya juga tengah mencoba untuk berkoordinasi dengan leading sektor lainnya untuk bisa memenuhi sarana tersebut.

“Infrastruktur jalan yang paling utama menjadi persoalan saat ini dan kami tetap melakukan kordinasi lebih lanjut dengan leading sektor terkait agar bisa dipenuhi,” ucapnya.

Salah satu lanjutnya dengan Dinas PUPRPP agar memperbaiki akses jalan ke sejumlah destinasi wisata dan pemenuhan air bersih. Dinas LH membantu mengurangi masalah sampah dan mendorong desa untuk menggunakan anggaran desa mengintervensi masalah pariwisata.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri untuk mengintervensi masalah tersebut karena anggaran kita sangat terbatas sehingga butuh kerjasama dengan leading sektor lainnya untuk bisa mengintervensi persoalan ini,” ujarnya.

Ia pun meyakinkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pengecekan lebih lanjut terkait dengan kondisi yang ada. Termasuk juga memastikan ada atau tidaknya pungutan retribusi yang dilakukan oleh pengelola destinasi wisata.

“Jadi, tidak semua destinasi wisata dipungut biaya, tetapi kami tetap melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan layak atau tidaknya dilakukan pungutan,” tukasnya. (ils)

Terus Menurun, Jumlah Kemiskinan Ekstrem di Lotim Tersisa 43.280 Jiwa

0
Grafik penduduk miskin ekstrem di Lotim tahun 2021-2024. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus menurun. Tahun 2021, 5,15 persen atau 63.920 jiwa. 2022 4,06 persen atau 50.900 jiwa, 2023 sempat naik 5,25 persen yakni menjadi 66.390 jiwa. Namun tahun 2024 bisa ditekan hingga tersisa 3,21 persen atau 43.280 jiwa.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Zaedar Rohman, Jumat 24 Januari 2025.

Menurutnya, dalam mengatasi masalah kemiskinan ekstrem di Lotim tidak ada anggaran secara spesifik. Namun, semua upaya dilakukan selama ini mencoba untuk menekan terus angka kemiskinan ekstrem ini.

Beberapa upaya yang sudah dilakukan di Lotim adalah mengediakan Pelayanan Air Bersih. Tahun 2024 telah dibangun Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Pantai Selatan berupa penyediaan 3.865 sambungan rumah 77 persen sasaran. Fasilitas SPAM ini bisa dinikmati  oleh 5.860 Jiwa 23,44 persen warga di wilayah Kecamatan Jerowaru.

Lotim juta telah melakukan Pemberian luran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Pekerja Rentan Yaitu Petani Tembakau 17.195 orang dengan jumlah dana Rp1.449.934.640 dengan melakukan pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), bagi UMKM dan juga peningkatan dan daya saing hasil UMKM Rp 8,7 miliar. “Semua bantuan untuk program masalah kemikin terfokus bak kemikin ekstrem /Desil 1,” terangnya

Lotim berkomitmen bisa lebih akseleratif untuk menekan jumlah warga miskin ekstrem ini. Karena itu, tahun 2025 akan melanjutkan penuntasan pelayanan air bersih (SPAM Pantai Selatan), 5.000 SR kepada 25.000 jiwa.

 luran Jaminan Ketenagakerjaan Kepada Petani Sejumlah 17.195 orang Sosial tembakau juga dilanjutkan dan juga akan diberikan kepada Anggota BKD, BPD, Kader Posyandu dan Ketua RT.

Kelanjutan luran Jaminan Sosial Kesehatan 176.000 jiwa yang belum ditanggung pusat. Diketahui untuk iuran JKN ini Lotim tahun 2024 pihaknya menggelontorkan Rp 80 miliar lebih, sehingga bisa mencapai target Universal Health Coverage dengan angka lebih dari 98 persen.

Zaedar menambahkan,  sarana prasarana PLUT akan ditingkatkan. Permodalan bantuan Pemberian untuk pelaku UMKM sebesar Rp 25 miliar per tahun disiapkan. Begitu juga pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 27.871.200.000 Kepada Keluarga Miskin Extreme (7.742 KPM) yang belum mendapat bantuan dari pusat. (rus)

Alokasi Pupuk Bersubsidi Lotim Bertambah

0
Lalu Fathul Kastur (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian (Distan) Lombok Timur (Lotim), Lalu Fathul Kasturi mengatakan dilihat dari stok pupuk subsidi memasuki musim tanam ini disyukuri sangat mencukupi. Bahkan dibandingkan tahun 2024, alokasi pupuk bersubsidi tahun 2025 ini bertambah.

“Alhamdulillah alokasi kita bertambah dari 27 ribu ton pada 2024 menjadi 35 ribu ton pada tahun 2025,” ucap Kasturi menjawab Ekbis NTB, Jumat 24 Januari 2025.

Ketersedian pupuk cukup tinggal menunggu petani menebus sesuai dengan  alokasi yang didapat di E-RDKK.

Diketahui sebelumnya, Satreskrim Polres Lotim melakukan sidak sejumlah gudang distributor pupuk. Plt Kadistan ini turut memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Satreskrim Polres Lotim beserta seluruh anggota Polisi yang turut melakukan pengawasan ketat dalam pendistribusian pupuk.

Aparat kepolisian merupakan bagian dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3). Sidak yang dilakukan aparat kepolisian ini merupakan varian dari menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi.

Memasuki musim tanam 2025 ini, pemerintah berupaya memastikan ketersediaan pupuk. Tidak diinginkan, ketika masuk musim tanam pupuk tidak ada. “Intinya beliau (Polisi, red) ingin melihat ketersediaan  pupuk di tingkat distributor kaitannya dengan musim tanam dalam rangka mengawal  ketahanan pangan menuju swasembada pangan,” sambungnya.

Penebusan pupuk bersubsidi ini harus sesuai juga dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Satreskrim Polres Lotim siap akan menindak oknum yang melakukan pendistribusian pupuk subsidi tidak sesuai HET.

HET pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 644/kPTS/SR.310/M/11/2024. Dalam keputusan tersebut, HET pupuk bersubsidi di tingkat kios atau pengecer ditetapkan sebesar Rp2.250/kg untuk Urea, NPK Phonska Rp 2.300/kg, NPK untuk Kakao Rp3.300/kg, dan Pupuk Organik Rp 800/kg. (rus)

Retribusi Kebersihan Harus Dikelola Transparan

0
IGB Hari Sudana Putra(ekbisntb.com/ist)

PEMKOT Mataram melakukan perubahan signifikan dalam kegiatan CFD (Car Free Day) yang berlangsung setiap Minggu pagi. Pemkot Mataram melalui Dinas Lingkungan Hidup menerapkan retribusi kebersihan kepada para pedagang yang berjualan di arena CFD Udayana.

Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, IGB Hari Sudana Putra, SE., kepada Ekbis NTB melalui pesan WhatsApp, Jumat 24 Januari 2025 mengatakan, pada dasarnya ia setuju dengan pungutan retribusi. Namun yang menjadi pertimbangan utama adalah bagaimana transparansi pengelolaan retribusi tersebut. “Retribusi kebersihan ini perlu dikelola secara transparan, dan harus dipastikan bahwa dana yang terkumpul benar-benar digunakan untuk mendukung kebersihan dan diberikan kepada petugas kebersihan,” ujarnya.

Dia juga berharap, hasil dari retribusi tersebut dapat dimasukkan ke dalam kas daerah untuk pengelolaan yang lebih baik. Menurut politisi Partai Demokrat ini, Fenomena tumpukan sampah di CFD Udayana memang sudah menjadi masalah yang cukup krusial. Setiap usai kegiatan, sampah-sampah bekas makanan, terutama dari pedagang yang berjualan di sekitar kawasan tersebut, seringkali tertinggal dan menggunung. Hal ini mempengaruhi kebersihan serta kenyamanan masyarakat yang datang untuk berolahraga atau menikmati udara pagi di Jalan Udayana. “Kami melihat sendiri, sampah-sampah itu menggunung, dan petugas kebersihan harus bekerja keras membersihkannya hingga siang hari,” tambahnya.

Dengan penerapan retribusi kebersihan, lanjut Gus Arik, sapaan akrab anggota dewan tiga periode ini, pemerintah berharap masyarakat, terutama pedagang yang berjualan di kawasan tersebut, lebih bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka hasilkan. “Jumlah pedagang di Car Free Day ini sudah lebih dari 100 orang, yang tidak hanya berasal dari Kota Mataram, tapi juga dari Lombok Barat dan Lombok Tengah,” ujarnya.

Pada bagian lain, Gus Arik juga menyoroti rencana memindahkan para pedagang yang berjualan di CFD ke kawasan eks-bandara Selaparang. Langkah ini diambil untuk menjaga kenyamanan pengunjung yang datang untuk berolahraga, seperti berjalan kaki, jogging, atau bersepeda di area tersebut. “Jalan Udayana akan tetap difungsikan sebagai area Car Free Day, namun diperuntukkan khusus bagi mereka yang ingin berolahraga, sementara pedagang akan dipusatkan di lokasi baru,” jelasnya.

Penting bagi masyarakat untuk menjaga fasilitas umum, seperti jogging track yang baru saja diperbaiki. “Kami berharap kesadaran masyarakat semakin tinggi dalam menjaga kebersihan dan keawetan fasilitas seperti jogging track. Sebab, banyak sampah makanan, seperti tusuk sate, yang seringkali dibuang sembarangan,” ungkapnya.

Dengan penerapan retribusi kebersihan dan relokasi pedagang ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman bagi warga Kota Mataram, sekaligus memberikan solusi terhadap permasalahan sampah yang kerap terjadi setiap minggu. “Langkah ini memang membutuhkan kerjasama semua pihak, baik pedagang, pengunjung, maupun petugas kebersihan, untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik,” kata anggota dewan dari Dapil Cakranegara ini. (fit)

Dana Pihak Ketiga Tumbuh 9,63 Persen

0
Berry Arifsyah Harahap (ekbisntb.com/dok)

KANTOR Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB mencatat dana pihak ketiga atau DPK rumah tangga mampu tumbuh cukup tinggi hingga 9,63 persen pada tahun 2024.

“Rumah tangga masih menunjukkan pertumbuhan dana pihak ketiga,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB Berry Arifsyah Harahap dalam pernyataan di Mataram, Jumat 24 Januari 2025.

Berry mengungkapkan permintaan rumah tangga terhadap dana pihak ketiga secara nasional terkendala, sedangkan NTB memiliki pola peningkatan. Menurut dia, rumah tangga di NTB masih cukup mampu melakukan konsumsi yang membuat deposito meningkat.

‘’Rumah tangga memiliki view konsumsi saat ini sudah cukup, sehingga mereka bisa melakukan deposito,’’ kata Berry.

Lebih lanjut ia menjelaskan, penghimpunan dana rumah tangga tidak sekadar mencukupi, namun berlebih. Hal itu membuat dana berlebih itu ditempatkan untuk instrumen tabungan jangka panjang berupa deposito.

Total nilai tabungan DPK rumah tangga di NTB pada triwulan III 2024 tumbuh 12,19 persen dengan rincian nilai tabungan Rp0-100 juta sebanyak 6,40 persen, tabungan Rp100-500 juta sebanyak 10,16 persen, tabungan Rp500 juta sampai Rp1 miliar mencapai 10,22 persen, dan tabungan di atas Rp1 miliar sebanyak 45,38 persen.

Pada triwulan IV 2024 tercatat total nilai tabungan DPK rumah tangga mencapai 10,13 persen dengan rincian tabungan Rp0-100 juta sebanyak 5,86 persen, tabungan Rp100-500 juta sebanyak 7,37 persen, tabungan Rp500 juta sampai Rp1 miliar mencapai 10,37 persen, dan tabungan di atas Rp1 miliar mencapai 37,86 persen. (ant)

Penerimaan Cukai Rp 1,9 Miliar, APHT Paok Motong Terus Dikembangkan

0
Pekerja di APHT Paok Motong sedang membuat rokok jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) yang berlokasi di Paok Motong Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur sudah beroperasi selama tahun 2024. Ada tiga perusahaan pengolahan tembakau yang menempati lokasi tersebut. Namun baru satu yang benar-benar aktif berproduksi.

Kepala Kantor Bea Cukai Mataram, I Made Aryana mengatakan, pihaknya terus mendorong pengembangan industri hasil tembakau di daerah ini. Terlebih potensi ekonomi dari tembakau di daerah itu dinilai sangat menjanjikan.

Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau atau APHT yang berdiri di Kecamatan Masbagik itu adalah pemusatan pabrik hasil tembakau skala kecil dalam suatu kawasan agar lebih berkembang. Di sana, desain APHT bisa menampung lima perusahaan, sehingga tahun ini diharapkan bisa lebih banyak pengusaha lokal yang ambil bagian dalam industri tembakau.

“Di APHT Paok Motong, sebelumnya ada tiga, namun hanya satu yang beroperasinya sangat bagus. Kita lihat perkembangan perekonomian di NTB ini. Satu perusahaan yang aktif itu dari Jawa, sementara dua lainnya masih lokal, sehingga kita minta kembangkan yang lokal ini untuk bisa bangkit lah,” kata I Made Aryana kepada wartawan, Jumat 24 Januari 2025.

Aryana berharap perusahaan yang menempati APHT tersebut dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi rokok, sehingga peredaran rokok ilegal bisa diantisipasi dan dicegah. Sebab semakin banyak rokok yang legal memenuhi pasar, maka akan semakin sedikit rokok ilegal yang beredar.

“Sebab harga masih bisa bersaing. Di sini yang diproduksi di APHT itu produknya SKT, jadi memperkerjakan buruh yang lumayan banyak,” imbuhnya.

Ia mengatakan, satu ruang usaha di APHT bisa menampung sampai 200 orang pekerja. Diharapkan, lima ruang produksi bisa terisi penuh di tahun 2025 ini untuk memaksimalkan potensi usaha. Jika semua potensi terisi, maka APHT Paok Motong bisa menampung sebanyak 1000 pekerja.

“Saya lihat antusias warga sekitar yang bekerja di sana yang dimana operasional dari APHT ini buka jam 07.30 sampai 5 sore. Sedangkan mereka ingin buka lebih awal, kan makin banyak pekerjaan, take home pay makin banyak,” ujarnya.

 Dari catatan Kantor Bea Cukai Mataram, penerimaan cukai dari APHT Paok Motong tercatat mencapai Rp 1,9 miliar pada 2024. Aryana mengatakan target untuk cukai paling banyak dari cukai hasil tembakau.

“Kalau ada perusahaan baru masuk di APHT Paok Motong, kami prediksi (penerimaan cukai) bisa lebih dari Rp 5 miliar,” pungkasnya.(ris)

Pj Gubernur Tunjuk Nurul Hadi sebagai Plt Dirut Bank NTB Syariah

0
H. Nurul Hadi(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin menunjuk H. Nurul Hadi sebagai Pelaksana Tugas (Pit) Direktur Utama (Dirut) PT. Bank NTB Syariah. Penunjukan Nurul Hadi yang juga Direktur Dana dan Jasa Bank NTB Syariah sebagai Plt Dirut Bank NTB Syariah setelah Pj Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 100.3.3.1-60 Tahun 2025 tertanggal 21 Januari 2025.

Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB Dr. H. Fathul Gani, M.Si., menjelaskan, Plt Dirut mulai menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Direktur Utama PT. Bank NTB Syariah definitif.

‘’Pelaksana Tugas (Plt) memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PT. Bank NTB Syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,’’ ujarnya pada ekbisntb.com, Jumat 24 Januari 2025.

Dijelaskannya, jabatan Dirut PT. Bank NTB Syariah kosong, karena Dirut sebelumnya Kukuh Rahardjo telah secara resmi mengundurkan diri sejak tanggal 12 Desember 2024. Surat pengunduran diri sebagai Dirut PT. Bank NTB Syariah tanggal 16 Desember 2024 yang ditujukan kepada Pemegang Saham Pengendali dan Dewan Komisaris.

Atas dasar dalam rangka menjaga stabilitas operasional PT. Bank NTB Syariah, perlu ditunjuk Plt Dirut PT. Bank NTB Syariah. Hal ini, berdasarkan Berita Acara Rapat Penentuan dan Persetujuan Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Dirut PT. Bank NTB Syariah, tanggal 7 Januari 2025 dan Surat Dewan Komisaris PT. Bank NTB Syariah Nomor RHS/083/03/10/2024 tanggal 16 Desember 2024 Perihal Penetapan Plt Dirut PT. Bank NTB Syariah dan lainnya.

‘’Sehingga berdasarkan pertimbangan itu, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Plt Dirut PT. Bank NTB Syariah,’’ terangnya.

Meski demikian, ujarnya, dalam menetapkan Plt Dirut memperhatikan AD/ART PT. Bạnk NTB Syariah. Selain itu, Surat Dewan Komisaris PT. Bank NTB Syariah Nomor: RHS/083/03/10/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal Penetapan Plt Dirut PT. Bank NTB Syariah dan lainnya, keputusan rapat atau rekomendasi Dewan Komisaris dan Pengawas Syariah serta, Dewan Direksi PT. Bank NTB Syariah. ‘’Termasuk, berita acara rapat penentuan dan persetujuan penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Bank NTB Syariah, tanggal 7 Januari 2025,’’ tambahnya.

Pihaknya berharap dengan ditunjuknya Nurul Hadi sebagai Plt Dirut Bank NTB Syariah akan semakin meningkatkan kinerja bank milik daerah ini sampai nanti ada penetapan Dirut definitif. (ham)

Ini Saran OJK NTB Soal Marak Penipuan Berkedok Validasi NIK

0
Rudi Sulistyo(ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Kasus penipuan berkedok validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) semakin sering terjadi di tengah masyarakat. Modus ini dilakukan dengan cara mengatasnamakan instansi resmi, seperti Dukcapil atau lembaga keuangan, dengan tujuan mencuri data pribadi korban untuk kejahatan, terutama di sektor keuangan.

Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Daerah NTB sekaligus Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Rudi Sulistyo, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus ini.

“Kita harus semakin berhati-hati dengan maraknya aksi penipuan yang mengatasnamakan instansi legal namun bertujuan mencuri data masyarakat. Data tersebut bisa disalahgunakan untuk kejahatan, seperti membobol akun keuangan atau membuat transaksi palsu,” jelas Rudi.

Rudi mengingatkan bahwa masyarakat harus menjaga data pribadi yang bersifat penting dan rahasia, seperti: Username dan password akun keuangan. Kode OTP (One-Time Password). PIN rekening. Identitas data pribadi (KTP, SIM, paspor). Kode CVV dan masa berlaku kartu kredit.

“Data ini tidak boleh dibagikan kepada siapa pun, terutama jika ada permintaan dari pihak yang tidak dikenal atau mencurigakan,” tambahnya.
OJK memberikan beberapa langkah praktis untuk melindungi diri dari penipuan, Jangan mengklik tautan yang dikirimkan melalui SMS, email, atau pesan instan dari sumber yang tidak jelas.

Gunakan fitur keamanan tambahan di ponsel Anda, seperti pindai sidik jari atau pengenalan wajah.

Hindari menggunakan Wi-Fi publik untuk transaksi keuangan dan prioritaskan jaringan internet pribadi. Fitur ini memungkinkan Anda untuk segera mengetahui jika ada aktivitas mencurigakan di akun keuangan Anda.

Rudi menyarankan juga agar korban penipuan segera mengambil tindakan melalui layanan Indonesia Anti Scam Center (IASC) yang dapat diakses di iasc.ojk.go.id.

“IASC adalah platform untuk melaporkan kasus penipuan dan upaya pemblokiran dana korban. Kecepatan dan ketepatan laporan sangat penting agar dana dapat segera diamankan,” tegasnya.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan proaktif dalam melindungi data pribadi. Dengan mematuhi langkah-langkah pencegahan dan segera melapor jika menjadi korban, risiko kehilangan aset keuangan dapat diminimalkan.

“Mari bersama-sama kita lawan modus penipuan ini demi keamanan masyarakat,” pungkas Rudi.(bul)

Penipuan Layanan Validasi KTP Meresahkan Warga Mataram

0
Pamflet Himbauan Penipuan Layanan Validasi KTP(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Penipuan dengan modus mengatasnamakan validasi KTP digital kian marak, fenomena ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat.

Pelaku memanfaatkan program pemerintah yang sedang mendorong digitalisasi data kependudukan sebagai kedok untuk melancarkan aksi mereka.

Mula-mula, modus ini dimulai dengan pelaku menghubungi korban melalui telepon atau pesan instan. Mereka mengaku sebagai petugas resmi dari instansi pemerintah, seperti Dukcapil, dan menyampaikan bahwa korban perlu melakukan validasi KTP digital agar data mereka tetap aktif. Dengan gaya bicara yang meyakinkan, pelaku bahkan menyebutkan beberapa informasi pribadi korban untuk menambah kredibilitas. Seperti nama lengkap, Alamat lengkap calon korban, bahkan NIK.

Langkah yang umumnya dilakukan, diantaranya, pelaku meminta korban memberikan data-data pribadi, seperti nomor KTP, tanggal lahir, dan nomor telepon. Tidak jarang, mereka juga meminta kode OTP yang dikirimkan ke ponsel korban dengan dalih sebagai proses verifikasi.

Pelaku juga meminta video call langsung untuk merekam wajah, dan sidik jari. Untuk meyakinkan korban, pelaku menawarkan bantuan langsung dalam proses aktivasi melalui aplikasi perbankan atau e-wallet. Tanpa disadari, korban diarahkan untuk memberikan akses login ke rekening atau aplikasi keuangan mereka.

Setelah mendapatkan akses, pelaku dengan cepat menguras dana di rekening korban. Beberapa korban bahkan kehilangan tabungan mereka hanya dalam hitungan menit.

Tanda-tanda penipuan ini, pelaku mendesak korban untuk segera memberikan informasi pribadi atau kode OTP. Komunikasi dilakukan melalui saluran yang tidak resmi, seperti WhatsApp atau SMS pribadi, bukan nomor resmi instansi pemerintah. Pelaku meminta korban mengunduh aplikasi tertentu atau mengakses situs yang mencurigakan.

“Case penipuan yang sama terjadi juga di Surabaya. Rekan saya terkuras tabungannya hingga 600 juta ketika menginqtal.aplikasi dukcapil dan seluruh data pribafinya terhacker,” ujar salah satu sumber.

Sumber lainnya di Mataram juga menyebut mendapat telepon dari orang yang mengatasnamakan diri petugas Dukcapil. Dalam rangka pembaharuan KTP. Namun, nahasnya, rekening korban dikuras Rp30 juta. Dan tersisa hanya Rp100 ribu.

Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), Made Adiyasa juga menyampaikan pengalamannya di telepon hingga 4 kali oleh orang tidak dikenal.
“Saya ikuti semua kata mereka tapi begitu tau kalau pake iphone, dia langsung bilang aplikasi Pemerintah Kota Mataram ini tidak atau belum mendukung untuk system operasi iphone. Jadi pengkinian KTP digitalnya batal kemarin,” katanya, Jumat, 24 Januari 2024.

Pemerintan Kota Mataram juga telah merilis imbauan agar masyarakat waspada terhadap modus penipuan dengan mengatasnamakan petugas Dukcapil Kota Mataram untuk aktivasi IKD (Identitas Kependudukan Digital). Aktivasi dapat dilakukan secara langsung di akun resmi Dukcapil Mataram, atau datang langsung kantor Dukcapil Mataram. Tidak dipungut biaya apapun.

Sebelumnya, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri juga menyampaikan imbauan agar masyarakat tidak memberikan data pribadi apapun kepada petugas yang mengatasnamakan diri tengah melakukan validasi IKD.

Beberapa tips yang direkomendasikan untuk menghindari penipuan ini diantaranya, abaikan panggilan atau pesan yang mencurigakan. Jangan panik jika ada yang mengaku petugas Dukcapil. Laporkan ke kanal pengaduan resmi Ditjen Dukcapil. Dan verifikasi langsung ke kantor Dukcapil setempat.(bul)

Japnas : Pengusaha Sangat Optimis dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran

0
Ketua Umum Japnas (Jaringan Pengusaha Nasional), Bayu Priawan Djokosoetono(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Umum Japnas (Jaringan Pengusaha Nasional), Bayu Priawan Djokosoetono, menyampaikan pandangannya terkait prospek ekonomi di bawah pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bayu menyampaikan optimisme tinggi yang dirasakan kalangan dunia usaha terhadap arah kebijakan pemerintah.

“Baru saja dirilis data kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, dan hasilnya sangat positif. Ini menjadi refleksi optimisme yang kuat bagi kita, para pelaku usaha,” ujar Bayu saat memimpin rombongan DPP Japnas melayat ke orang tua Ketua Japnas NTB, I Made Agus Ariana, Jumat, 24 Januari 2025.

Bayu menyoroti target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan pemerintah sebagai hal yang ambisius namun realistis. Salah satu program yang menarik perhatian adalah kebijakan makan gratis, yang menurutnya sederhana namun memiliki dampak besar.

“Program ini dapat menciptakan multiplier effect bagi ekonomi, terutama UMKM, yang menjadi tulang punggung ekonomi kita,” jelasnya.

Selain itu, sektor komoditas dan pariwisata juga dianggap sebagai pilar penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bayu optimis bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya dan peluang besar di bidang tersebut.

Pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan program-programnya yang dinilai konstruktif dan implementatif. Optimisme ini menular kepada para pelaku usaha yang siap memanfaatkan peluang untuk memajukan ekonomi nasional. Ia juga mengajak dunia usaha untuk tidak ragu beraksi. Bukan lagi waktunya wait and see.

“Kalau pemerintahnya sudah bertindak nyata, tidak ada alasan bagi dunia usaha untuk wait and see. Kita harus bergerak bersama mengiringi inisiasi positif pemerintah,” ujarnya.

Dalam konteks NTB, Bayu juga menggarisbawahi potensi besar daerah ini, khususnya di sektor pariwisata.

“NTB memiliki tempat-tempat wisata yang sangat bagus, dan pertumbuhan hotel di sini juga menunjukkan tren positif,” katanya.

Namun, ia juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah provinsi untuk menarik investasi lebih besar di sektor ini. Selain pariwisata, Japnas juga melihat peluang di bidang energi dan industry, salah satunya sektor tambang dan smelter di Sumbawa.

“Banyak anggota Japnas yang tertarik dengan bidang energi, selama regulasinya mendukung dan ada kerja sama yang saling menguntungkan,” tambahnya.

Pada bagian lain, Bayu juga memastikan bahwa Japnas tetap solid dan terus berkembang.

“Saat ini Japnas telah hadir di 22 provinsi dan kami terus memperluas jaringan. Kami berkomitmen menciptakan manfaat ekonomi dan bisnis bagi seluruh anggota dengan berkolaborasi bersama Kadin serta pemerintah,” tegasnya.(bul)