Beranda blog Halaman 805

Pembangunan Dermaga Senggigi Dialokasikan Rp13 Miliar

0
Pelabuhan Senggigi ini akan dibangunkan dermaga baru dengan anggaran Rp13 miliar tahun 2025. (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Pembangunan dermaga Senggigi Lombok Barat (Lobar) kembali dialokasikan pada anggaran tahun 2025. Untuk pembangunan dermaga cicak tersebut telah disetujui alokasi anggaran sebesar Rp13 miliar.

Ketua Komisi III DPRD Lobar Fauzi mengatakan bahwa, untuk pembangunan dermaga Senggigi didorong agar dilaksanakan tahun 2025.

“Bukan renovasi tapi pembangunan baru Dermaga Senggigi, dengan anggaran Rp13 miliar,” kata Fauzi,, Selasa, 12 November 2024.

Awalnya anggaran tersebut tidak ada dalam KUA PPAS, namun pihak eksekutif sudah menyetujui (anggaran Rp13 miliar) masuk APBD tahun 2025.

Komisi III DPRD Lobar menekankan agar anggaran itu dimasukkan pada APBD tahun depan, karena dari draft KUA PPAS belum mencapai 40 persen anggaran untuk infrastruktur. Sementara ketentuan terbaru 40 persen dari jumlah PAD untuk infrastruktur.

“Karena itu kami minta masukkan untuk dermaga Sengigigi,”imbuhnya.

Di samping itu, keberadaan dermaga ini menurut politisi PKB itu penting untuk menunjang pariwisata Lobar. Terutama dari sektor pendongkrak PAD.Ia pun optimis dari hasil diskusi dengan pelaku jasa angkutan kapal cepat, jika dermaga itu dibangun PAD dari sektor pelabuhan ini akan meningkat.

Menurutnya Pemkab seharusnya lebih fokus mengarahkan anggarannya untuk peningkatan PAD. “Kenapa pemda takut kalau mau meningkatkan PAD,”ujarnya.

Di satu sisi, ujung tombak Pariwisata ada di pelabuhan. Menurutnya, kalau sarana untuk akesibilitas dalam hal ini pelabuhan bagus, maka pengunjung nyaman berkunjung ke Senggigi, sehingga otomatis pengunjung ramai dan bisa mendatangkan PAD.

Pihaknya juga menekankan, dalam pembangunan dermaga ini juga, OPD harus melibatkan pelaku wisata, pelaku usaha industri pariwisata dan jasa angkutan. Hal ini perlu dilakukan agar pembangunan dermaga tersebut tidak seperti yang sebelumnya. Dimana dengan bangunan dermaga sekarang, kondisinya tidak bisa disandari kapal.

Pihaknya telah bertemu dengan pelaku usaha jasa penyeberangan kapal cepat, karena ada beberapa kapal tidak bisa sandar di sana. Kapal tidak bisa sandar disebabkan konstruksi bangunan dermaga yang salah. Karena itulah, Pemda dalam hal ini OPD terkait bersedia melibatkan para pelaku usaha, dan wisata dalam pembangunan dermaga tersebut.

Sementara itu, Kepala UPT Pelabuhan Senggigi Iskandar Zulkarnaen, SH.,menyambut baik adanya rencana pembangunan dermaga tesebut. “Dan memang ini usulan kami agar dermaga ini dibangun,” kata Iskandar secara terpisah.

Dari hasil ekspose terakhir, pembangunan dermaga ini hampir pasti dilaksanakan tahun 2025. Kendati masih perlu mengurus izin atau rekomendasi untuk pembangunan dermaga bisa dilakukan sambil jalan. Untuk pembangunan dermaga dengan anggaran sebesar Rp13 miliar tersebut untuk membangun dermaga saja seperti trestle beton dengan panjang 50 meter dan lebar 8 meter. Karena itu sesuai kebutuhan di pelabuhan tersebut.

Sebab dengan adanya dermaga ini bisa difungsikan tidak hanya dengan fast boat namun bisa diatur oleh pihak pelabuhan nantinya. Sedangkan untuk fasilitas pendukung lain, seperti ruang tunggu, jalur keluar masuk dan lain sebagainya bisa belakangan disiapkan. Pihaknya pun optimis dengan pembangunan dermaga itu bisa menambah tamu melalui pelabuhan, sehingga bisa menambah PAD.

Seperti saat ini saja, penumpang mencapai rata-rata 150-200 orang per hari dengan dua kali trip (tergantung situasi). Ketika kondisi high season, penumpang bisa mencapai 300 orang per harinya. Di mana Pelabuhan Sengigigi mampu menyetor PAD Rp1-1,5 juta per hari. “Sampai saat ini sudah kami setor PAD Rp300 jutaan lebih,” sebutnya. (her)

LPS Edukasi Masyarakat Pulau Medang, Dorong Literasi dan Inklusi Keuangan di Wilayah 3T

0
LPS Edukasi Masyarakat Pulau Medang, Dorong Literasi dan Inklusi Keuangan di Wilayah 3T(ekbisntb.com/bul)

Sumbawa (ekbisntb.com) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Kantor Perwakilan LPS Wilayah II yang melingkupi Jawa Timur, Kalimantan, Bali, NTB dan NTT menggelar sosialisasi mengenai tugas dan fungsi LPS di pulau Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) Provinsi NTB, yaitu Pulau Medang, Desa Bajo Medang, Kecamatan Badas, Kabupaten Sumbawa.

Dengan dihadiri oleh lebih dari seratus orang yang terdiri dari nelayan dan petani, ibu rumah tangga, perangkat desa, dan tokoh agama serta tokoh masyarakat ini dilaksanakan Selasa, 12 November 2024 ini untuk memberikan pemahaman tentang literasi keuangan, sekaligus mendorong masyarakat setempat lebih bijak dalam mengelola keuangannya.

“Edukasi ini dilakukan demi meningkatkan wawasan masyarakat terkait literasi keuangan khususnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan keuangan secara bijak, pun masyarakat di Pulau Medang harus memahami tentang pengelolaan keuangan secara bijak, salah satunya dengan memastikan bahwa uang hasil jerih payahnya melaut dan bertani disimpan di Bank,” ujar Kepala Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan II, Bambang S. Hidayat.

Selanjutnya, LPS berharap perekonomian masyarakat yang tumbuh dari hasil potensi kelautan dan perikanannya di Pulau Medang akan mendorong perbankan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Kegiatan edukasi kali ini dilaksanakan LPS bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB ini, baru pertama kali digelar sejak Kantor Perwakilan LPS II diresmikan pada akhir bulan Mei 2024 lalu. Harapannya, masyarakat yang berada di pulau 3T ini tidak takut lagi menabung di bank. Karena LPS menjamin simpanan masyarakat di Bank.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan dan perbankan terus meningkat, sehingga penjaminan simpanan yang dilakukan oleh LPS akan tercapai ke seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai informasi tambahan, untuk menjangkau Pulau Medang harus menempuh waktu 2 hingga 3 jam menyeberang dari Pelabuhan Goa Lawa di Sumbawa. Menggunakan perahu mesin tempel. Dan dapat dipercepat lebih dari satu jam jika menggunakan boat carter. Karena pulau ini berdekatan langsung dengan laut flores Nusa Tenggara Timur (NTT).

Diakhir acara, LPS juga membagi-bagikan buku – buku terkait potensi sumber daya kelautan dan pengelolaannya, yang diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengelola sumber daya kelautan setempat agar mendapat nilai tambah perekonomian masyarakat.

Mewakili warga, Kepala Desa Bajo Medang, Jufrin mengaku senang dengan kegiatan literasi ini. Menurutnya, literasi keuangan terutama jaminan keamanan dalam menabung menjadi sangat penting bagi masyarakat medang.
“Senang tentunya, karena masyarakat kita jadi faham apa itu fungsi LPS dan OJK. Warga saya juga tidak perlu takut kalau nabung di bank,” kata Jufrin.

Dijelaskan Jufrin, masyarakat di dua desa di Pulau Medang hampir sebanyak 3.000 jiwa dengan Sebagian bersar berprofesi sebagai nelayan dan petani.(bul)

Di Pulau Medang, OJK NTB Edukasi Masyarakat Pentingnya Pengelolaan Keuangan Yang Bijak

0
Muhammad Abdul Mannan, dari OJK NTB mengedukasi masyarakat Pulau Medang pentingnya mengelola keuangan dengan bijak.(ekbisntb.com/bul)

Sumbawa (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB menembus Pulau -pulau Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) untuk mengedukasi masyarakat pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak. Dan terhindar dari jebakan keuangan illegal seperti pinjaman online dan investasi bodong.

Edukasi dilakukan Selasa, 12 November 2024 di Pulau Medang, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. Untuk mencapai pulau 3 T Provinsi NTB ini, OJK bersama bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) harus menempuh waktu lebih dari satu jam. Menggunakan perahu mesin tempel untuk penyeberangan.

Di Pulau Medang, masyarakat cukup antusias mengikuti kegiatan edukasi ini. apalagi, kegiatan seperti ini sangat jarang dilakukan. sebanyak 100 orang peserta edukasi, terdiri dari ibu-ibu rumah tangga, nelayan, petani, perangkat desa, dan tenaga kesehatan desa setempat.

Muhammad Abdul Mannan, Kepala Subbagian IKNB dan PM Kantor OJK Provinsi NTB mengatakan, OJK juga secara intensif melakukan edukasi keuangan kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil seperti Pulau Medang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan melindungi mereka dari risiko investasi bodong dan pinjaman online (pinjol) ilegal.

Muhammad Abdul Mannan, Perwakilan dari OJK NTB, menjelaskan bahwa edukasi keuangan merupakan salah satu prioritas utama OJK. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan produk keuangan formal, cara mengelola keuangan dengan bijak, serta peringatan dini tentang bahaya investasi bodong dan pinjol ilegal.

“Dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, kami berharap mereka dapat membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas dan terhindar dari kerugian akibat penipuan,” ujar Mannan.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2023, tingkat literasi keuangan di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2023, tingkat literasi atau pengetahuan masyarakat tentang lembaga keuangan seperti bank dan non bank adalah 65 persen.

Sementara tingkat inklusi atau masyarakat yang mengakses lembaga keuangan baik bank dan non bank dalam kesehariannya adalah 75 persen.

Dan terdapat kesenjangan literasi dan inklusi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, OJK dan LPS berkomitmen untuk terus melakukan edukasi di daerah-daerah yang masih kurang terjangkau.

“Kami berharap dengan adanya kegiatan edukasi ini, masyarakat di Pulau Medang dapat meningkatkan kesejahteraannya melalui pengelolaan keuangan yang baik,” pungkas Mannan.

Pada kesempatan yang sama, kepada masyarakat Medang juga disampaikan peran dan fungsi OJK. OJK memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kesehatan sistem keuangan di Indonesia. Secara garis besar, OJK memiliki beberapa peran dan fungsi utama, yaitu bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, baik itu perbankan, pasar modal, maupun industri keuangan non-bank. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua kegiatan tersebut berjalan dengan adil, teratur, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, OJK juga bertugas melindungi konsumen atau masyarakat dari berbagai risiko yang terkait dengan kegiatan jasa keuangan. Misalnya, OJK akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta memberikan perlindungan hukum jika terjadi sengketa dengan lembaga jasa keuangan.

“Kalau ada lembaga keuangan yang tidak memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, laporkan saja ke OJK melalui layanan pengaduan Telepon: 157 . WhatsApp: 081157157157 . Email: konsumen@ojk.go.id . Online: https://kontak157.ojk.go.id/,” jelas Mannan.

Kepada masyarakat di Pulau Medang, Mannan juga juga menyampaikan pentingnya menghindari pinjaman online bodong (illegal), begitu juga investasi bodong yang penawarannya marak handphone.

“Ada beberapa pengaduan korban Pinjol yang masuk ke OJK. Modusnya macam-macam. Ada yang menawarkan memberikan pinjaman dengan mudah untuk kebutuhan. Ini harus hati-hati. Atau ada juga yang menawarkan masyarakat untuk berinvestasi dengan keuntungan yang cukup tinggi dan tidak logis,hati-hati. Kalau mau yang pasti-pasti, tanyakan terlebih dahulu ke OJK melalui saluran yang sudah disediakan,” tandasnya.

Sementara itu, LPS, sebagai lembaga penjamin simpanan, juga turut berperan aktif dalam kegiatan edukasi ini. Unsur dari LPS memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih lembaga keuangan yang resmi dan dijamin oleh LPS.

“Kami ingin masyarakat merasa aman dalam menyimpan uangnya di bank. Dengan adanya penjaminan simpanan, masyarakat tidak perlu khawatir uangnya hilang jika terjadi sesuatu pada bank,” jelas Benazhar Ahmad, Staff Edukasi, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Kelembagaan Kantor Perwakilan LPS II.

Kepala Desa Bajo Medang, Jufrin menyampaikan apresiasi kegiatan ini dilaksanakan di tempatnya. Harapannya, masyarakat mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang pengelolaan keuangan yang bijak melalui layanan keuangan yang legal.(bul)

Pantai Gelora Bakal Dijadikan Hub Destinasi Wisata di Wilayah Barat

0
Dedy Heriwibowo(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Sumbawa, akan menjadikan destinasi wisata pantai Gelora di Kecamatan Rhee, sebagai daerah penghubung (Hub) destinasi wisata di wilayah barat.

“Jadi, pengelolaan pantai gelora kedepan akan kita jadikan Hub untuk destinasi wisata di wilayah barat, sehingga destinasi wisata unggulan daerah bisa terus berkembang, ” kata Kadis Parpora Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo kepada Ekbis NTB, Senin 11 November 2024.

Bahkan untuk mewujudkan hal tersebut lanjutnya, pemerintah sudah membentuk kelompok masyarakat sadar wisata (Pokdarwis) di wilayah tersebut. Kelompok ini nantinya akan dilakukan pembinaan termasuk kegiatan pemberdayaan sebegai pelecut pengembangan daerah wisata.

“Kita akan terus mendorong mereka (Pokdarwis) untuk terus mengembangkan diri sehingga apa yang kita hajatkan bisa terwujud,” ucapnya.

Dedy melanjutkan, pihaknya juga akan mendorong kawasan pantai Gelora ini masuk kedalam sektor wisata strategis seperti Mandalika di Lombok Tengah dan Labuhan Bajo. Upaya itu dilakukan, karena selama ini Sumbawa hanya dilewati saja oleh wisatawan.

“Jadi, Sumbawa ini di loncat sebenarnya oleh kawasan strategis pariwisata nasional, sehingga kami akan terus mendorong agar pantai Gelora ini menjadi kawasan strategis,” jelasnya.

Tentu jika kawasan tersebut terealisasi, maka pembangunan infrastruktur yang ada di pantai Gelora akan semakin maksimal. Apalagi penataan yang dilakukan saat ini pihaknya sangat bersyukur dan akan diharapkan bisa terus ditambah di tahun yang akan datang.

“Kami akan terus berupaya maksimal supaya kawasan Gelora ini masuk dalam program strategis nasional sehingga wisatawan yang berkunjung ke Labuhan Bajo bisa singgah terlebih dahulu di Sumbawa,” tukasnya. (ils)

PAD Sebelas Puskesmas Ditargetkan Rp23 Miliar

0
H. Emirald Isfihan. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Kesehatan Kota Mataram ditargetkan menyumbang pendapatan asli daerah dari sebelas puskemas mencapai Rp23 miliar. Revitalisasi pelayanan di puskesmas dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Emirald Isfihan dikonfirmasi pada, Senin 11 November 2024 menjelaskan, Pemerintah Kota Mataram menargetkan pendapatan asli daerah dari layanan kesehatan di sebelas puskesmas pada postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025, ditargetkan mencapai Rp23 miliar. Sumber pendapatan ini mengandalkan daru sistem pembayaran kapitasi. Artinya, sangat tergantung dari jumlah kepesertaan yang didaftarkan di puskesmas.

Berbeda halnya dengan sumber pendapatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram dihitung berdasarkan kelompok penyakit yang dilayani. “Kalau kita (puskesmas,red) tergantung berapa jumlah warga yang tercover di puskesmas. Dari jumlah itulah kita mendapatkan dana kapitasi sebagai pendapatan,” terangnya.

Oleh karena itu, pihaknya berupaya melakukan efisien melalui kegiatan promotive dan preventif, sehingga semakin sedikit warga yang datang berobat ke puskesmas maka pengeluaran untuk pembelian obat akan menurun.

Selain itu, pihaknya sangat selektif mengeluarkan rujukan berlebihan karena akan memangkas klaim yang berasal dari badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Kesehatan. Cara dilakukan melalui peningkatan kompetensi dari tenaga kesehatan untuk pelayanan dasar. “Kita memiliki 144 diagnosas di tingkat puskesmas, sehingga kalau bisa ditangani di puskesmas maka tidak perlu dirujuk ke rumah sakit,” jelasnya.

Mantan Wakil Direktur RSUD Kota Mataram menegaskan, permasalahan pendapatan asli daerah sebenarnya akan menyesuaikan dengan konsep pelayanan. Apabila pelayanan dimaksimalkan maka berdampak terhadap pendapatan. Layanan kesehatan merupakan bisnis jasa, sehingga perlu meningkatkan kualitas agar kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di puskesmas meningkat.

Saat ini, upaya pembenahan dilakukan melalui program 6S (senyum, sapa,salam sopan, santun dan semangat). Artinya, dari sisi sumber daya manusia perlu diperbaiki melalui pelatihan – pelatihan. “Tahun ini kita melakukan pelatihan managemen puskesmas dan managerial yang bagus mendorong staf untuk terlibat mencetuskan ide baru,” ujarnya.

Ia menginginkan petugas di puskesmas lebih responsive melayani warga supaya tidak ada pandangan pelayanan di puskesmas tidak baik dan lain sebagainya. (cem)

Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja

0
Ni Luh Arini(ekbisntb.com/ist)

FRAKSI PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram menyampaikan beberapa poin penting terkait rancangan APBD Mataram tahun anggaran 2025. Dalam rapat paripurna fraksi, Senin 11 November 2023,  Fraksi PDI Perjuangan memberikan beberapa catatan dan permintaan penjelasan kepada eksekutif mengenai target-target dan kebijakan yang akan diterapkan pada tahun 2025.

Fraksi PDI Perjuangan menyoroti penerimaan pajak. Terutama terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan mulai berlaku pada 2025. ‘’Kami meminta penjelasan tentang target penerimaan dari opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp250 miliar,’’ ungkap juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Ni Luh Arini. Selain itu, Fraksi PDIP juga mengingatkan agar Pemkot Mataram lebih memperhatikan mekanisme pemungutan pajak dan retribusi, yang sering kali mengalami kebocoran di lapangan, terutama terkait dengan retribusi pasar dan parkir di tepi jalan.

Fraksi PDIP juga menyoroti anggaran belanja daerah yang ditargetkan mencapai lebih dari Rp1,8 triliun. Fraksi PDIP meminta penjelasan mengenai langkah-langkah strategis yang akan dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Terutama, terkait dengan penurunan alokasi dana untuk bantuan sosial yang terbilang cukup signifikan. PDIP mendesak agar anggaran bantuan sosial 2025 dikembalikan ke angka yang lebih tinggi, mengingat tingginya harga bahan pokok yang memberatkan masyarakat miskin.

Fraksi PDIP mengusulkan alokasi dana yang lebih besar untuk mendukung pengusaha kecil guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, PDIP berharap pelayanan dasar, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, dapat lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial.

Dalam sektor pembiayaan, Fraksi PDIP meminta penjelasan terkait target penerimaan dari PT. AMNT Mineral, yang diharapkan dapat memberikan bagi hasil keuntungan pada 2023. Mereka juga menanyakan lebih lanjut tentang surplus pembiayaan yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp 66 miliar pada tahun 2025.

‘’Dengan sejumlah pertanyaan dan usulan ini, Fraksi PDI Perjuangan berharap pemerintah Kota Mataram dapat memberikan penjelasan yang jelas dan meyakinkan terkait rencana APBD yang akan dijalankan pada tahun 2025, demi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah yang lebih baik,’’ pungkas Arini. (fit)

NTB Minta Kebijakan Tiket Pesawat Lebih Murah untuk Dongkrak Kunjungan Wisatawan

0
Penumbang pesawat rute Jakarta – Lombok saat tiba di BIZAM beberapa waktu lalu. DPRD NTB menyambut baik wacana penurunan harga tiket untuk menaikkan angka kunjungan wisatawan ke Lombok – Sumbawa. (ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Sejak munculnya rencana penurunan tiket penerbangan di dalam negeri, sejumlah pemerintah daerah di Indonesia mengharapkan kebijakan tersebut bisa terealisasi, termasuk di Provinsi NTB. Sebagai daerah destinasi pariwisata, NTB sangat menginginkan tiket penerbangan bisa lebih terjangkau untuk mendongkrak angka kunjungan wisatawan.

Ketua Komisi II DPRD NTB H. Lalu Pelita Putra mengatakan, salah satu alasan masyarakat berwisata yaitu biaya transportasi udara yang terjangkau. Namun jika aspek transportasi masih cukup tinggi, wisatawan domestik lebih cenderung akan berwisata di dalam daerahnya atau justru ke luar negeri yang harga tiket penerbangannya seringkali lebih murah.

“Ada dampak juga atas tingginya harga tiket, tingkat kunjungan pasti ada pengaruh terutama untuk kunjungan domestik. Sebagai pembanding juga, kalau dari Lombok ke Malaysia harga tiket PP itu malah lebih murah dibanding penerbangan domestik, dengan 4 sampai dengan 5 juta, orang bisa PP Lombok – Malaysia,” kata Lalu Pelita Putra kepada Ekbis NTB, Senin 11 November 2024.

Ia menyebut, dalam waktu tertentu, tiket penerbangan dari dan menuju Lombok seringkali terbatas dan mahal. Hal ini dipengaruhi juga oleh terbatasnya armada pesawat yang melayani rute domestik menuju Lombok. Karena itulah kebijakan penurunan harga tiket dan penambahan penerbangan menjadi hal yang ditunggu-tunggu. “Mahal dan limit, harapan kita tiket bisa diturunkan dan flight ditambah,” ujarnya.

Harga tiket yang lebih murah juga akan menguntungkan pemerintah daerah dari segi pembiayaan perjalanan dinas. Misalnya saat melakukan perjalanan keluar daerah, anggota legislatif atau ASN akan mengacu pada Perpres No 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Ketentuan ini mengurangi beban APBD, terlebih jika tiket pesawat lebih murah. Sebab dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cost atau sesuai pengeluaran “Setidaknya dengan harga tiket yang murah, artinya ada pengiritan karena kami dihitung realcost, sesuai harga tiket yang dibayarkan. Kalau lumpsum, jika ada sisa dari uang tiket itu tidak dikembalikan ke kas,” ujarnya.

Untuk diketahui, Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat kini berada dibawah  Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY bahkan telah melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk membahas langkah lanjutan dalam menekan tarif penerbangan domestik.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir juga menilai tingginya harga tiket ini tidak dapat dilihat sebagai masalah sederhana. Erick menjelaskan sektor pariwisata memang menjadi perhatian pemerintah. Baru-baru ini, dia mengakui telah bertemu dengan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, untuk membahas berbagai tantangan di sektor pariwisata, termasuk harga tiket pesawat.

Dalam pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk membentuk tim khusus yang akan mencari solusi agar harga tiket pesawat bisa lebih terjangkau bagi masyarakat.(ris)

Ubah Tambang Ilegal Jadi Legal, Pemprov NTB Tunggu Dokumen 16 Blok WPR

0
H. Sahdan(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemprov NTB melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral menyatakan keseriusannya terhadap perizinan pengelolaan tambang rakyat di NTB. Pasalnya, Pemprov NTB telah merancang dokumen WPR agar pertambangan rakyat ini bisa berizin sehingga bisa menyumbang retribusi kepada daerah.

Kepala Dinas ESDM NTB, H. Sahdan, ST., MT., menyatakan pihaknya sedang menunggu dokumen perizinan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dari Kementerian ESDM yang ada di 16 titik. “Saat ini kita masih menunggu dokumen pengelolaan WPR nya, itu terhadap 16 blok,” ujarnya, Senin, 11 November 2024.

Sahdan mengungkapkan, terdapat sebanyak 60 blok pertambangan rakyat di NTB yang tersebar di lima kabupaten/kota. 60 blok WPR tersebut masih berstatus ilegal atau pengelolaan tanpa izin dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Dari 60 blok WPR, lima blok ditemukan di wilayah Sekotong, Lombok Barat, tiga di Sumbawa, tiga di KSB, serta ditemukan juga di Bima dan Dompu.

Menurut Sahdan, Wilayah Pertambangan Rakyat ini akan diusahakan mendapat dokumen pengelolaan dari Kementerian ESDM. Namun untuk dilakukan secara bertahap. “Kita memang udah ada 60 blok, cuma yang mau dibuatkan WPR itu ada 16, bukan semuanya. Nanti akan diajukan kembali tahun 2025,” ungkapnya.

Setelah dokuman pengelolaan WPR dari Kementerian ini keluar, selanjutnya 16 WPR tersebut akan dibuatkan Izin Pengelolaan Rakyat (IPR) yang akan dibuatkan pula oleh Pemerintah Pusat. “Selesai WPR (red) baru mulai kita berproses ngurus IPR nya,” katanya.

Sahdan menjelaskan, dokumen pengelolaan pertambangan rakyat ini nantinya akan diberikan kepada rakyat, baik berbentuk koperasi, maupun perorangan. “Rakyat ini, nanti dia koperasi modelnya, bisa juga perorangan,” jelasnya.

Setelah perizinan didapatkan, mantan Kadis PUPR ini mengaku pihaknya akan membuat Rencana Pasca Tambang (RPT). Yang mana pihaknya telah meminta anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) senilai Rp450 juta untuk membuat dokumen pasca tambang tersebut. “Rp450 juta sekian untuk kita buat RPT nya untuk 16 blok itu,” imbuhnya. (era)

Presiden Prabowo Atensi Persoalan Tambang Emas Ilegal di Sekotong

0
Lokasi tambang emas ilegal yang diduga dikelola TKA di kawasan IUP PT Indotan di wilayah Sekotong, Lombok Barat (ekbisntb.com/ant).

Lombok (ekbisntb.com) – Presiden RI, Prabowo Subianto menaruh atensi terhadap persoalan tambang emas ilegal di Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Koordinator Supervisi (Korsup) Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dian Patria melalui sambungan telepon, Senin 11 November 2024 menyampaikan adanya atensi tersebut usai rapat koordinasi dengan sejumlah lembaga kementerian di Jakarta.

‘’Jadi, kasus ini (tambang emas ilegal Sekotong) sudah mendapat atensi dari Presiden. Nomor satu adalah persoalan penyeludupan emas,’’ kata Dian.

Dengan adanya atensi dari Presiden RI, ia mendorong Polres Lombok Barat untuk segera menuntaskan penanganan hukum dalam kasus yang diduga melibatkan tenaga kerja asing (TKA) asal China tersebut.

Selain itu, kata dia, KPK juga memantau penanganan hukum yang berjalan pada tahap penyelidikan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Gakkum LHK Jabalnusra). ‘’Semoga pekan ini LHK bisa terbit sprindik (surat perintah penyidikan),’’ harapnya.

Menurut dia, KPK dalam persoalan tambang emas ilegal di Sekotong ini telah melakukan penutupan di titik lokasi bersama pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Dinas LHK NTB, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB.

Dari hasil pemetaan lapangan, KPK mendapatkan informasi bahwa aktivitas tambang ilegal di kawasan Sekotong yang diduga dikelola TKA tersebut berjalan sejak tahun 2021 di atas lahan seluas 98,16 hektare.

Lahan tersebut terungkap berada di kawasan izin usaha pertambangan (IUP) yang masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT). Selain itu, ditemukan sebagian besar alat berat dan bahan kimia yang digunakan dalam tambang ilegal ini diimpor dari luar negeri, termasuk zat merkuri yang didatangkan dari luar negeri.

Alat berat dan terpal khusus yang digunakan untuk proses penyiraman sianida juga berasal dari China. Belum lagi melihat limbah merkuri dan sianida yang dihasilkan dari proses pengolahan emas.

Menurut KPK, kata dia, kondisi tersebut berpotensi mencemari lingkungan sekitarnya, termasuk sumber air dan pantai yang berada di bawah kawasan tambang. Dari kegiatan penambangan tersebut, KPK menerbitkan taksiran kerugian negara dari omzet satu bulan dengan nilai mencapai Rp90 miliar atau sekitar Rp1.08 triliun per tahun.

Selain adanya tiga titik lokasi penambangan yang dikelola TKA itu, Dinas LHK NTB mencatat ada sedikitnya 23 titik tambang ilegal lainnya di wilayah Sekotong.

Dengan gambaran demikian, KPK menilai negara sudah mengalami kerugian yang cukup besar. Kerugian ini diduga muncul karena adanya konspirasi antara pemegang IUP dengan operator tambang. (ant)

Magnet Lady Diana, Wisatawan Eropa Makin Banyak Datang ke Pulau Moyo

0
Salah satu bungalow di Pulau Moyo yang semakin ramai didatangi wisatawan mancanegara.(ekbisntb.com/bul)

Sumbawa (ekbisntb.com) – Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa makin banyak dikunjungi wisatawan, utamanya wisatawan Eropa. Bekas kahadiran Lady Diana istri Raja Charles III Kerajaan Inggris menjadi salah satu magnet tersendiri minat wisatawan mancanegara mendatangi pulau terluar Provinsi NTB ini.

Jumlah wisatawan asing yang datang pada tahun 2023 lalu, hanya sekitar 600-an yang tercatat. Tahun 2024 ini, kata Kepala Desa Labuhan Aji, Kabupaten Sumbawa, Sofyan, meningkat 70 persen.

“Lebih dari seribuan yang tercatat datang ke sini. Salah satu magnetnya adalah wisata alam. Kehadiran Lady Diana yang dulu sangat membantu kunjungan wisatawan. Terutama wisatawan Eropa,” katanya, Senin, 11 November 2024.

Pulau Moyo adalah destinasi eksklusif didukung alamnya yang indah dan mempesona. Terdapat banyak destinasi wisata di Pulau Moyo, diantaranya Air Terjun Mata Jitu, Air Tejun Sengalo, Air Terjun Diwu Mbai, Pantai Tanjung Pasir, dan Pantai Tekat Sagele. Satu yang paling terkenal adalah Air Terjun Mata Jitu yang juga dijuluki Queen Waterfall.

Dinamakan demikian karena, Air Terjun Mata Jitu pernah dikunjungi oleh salah seorang putri dari Kerajaan Inggris, Lady Diana pada tahun 1993 lalu. Akses menuju Pulau Moyo harus menggunakan perahu motor selama 1,5 jam dari Pantai Goa, Kecamatan Labuhan Badas menuju Dermaga Labuan Aji di Pulau Moyo.

Sofyan mengatakan, meningkatnya jumlah wisatan asing tidak lepas dari mudahnya berpromosi melalui internet. Apalagi di Pulau Moyo kini akses internet dan listrik sudah menyala 24 jam. Kehadiran wisatawan ke Pulau Moyo ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat. Selain berladang dan beternak.

“Wisata ini menjadi sumber yang membantu ekonomi masyarakat di Pulau Moyo. Kios-kios hidup. Ojeg hidup, transportasi lokal. Guide, suplayer kebutuhan wisatawan. masyarakat bisa menjadi pemasok kebutuhan-kebutuhan tersebut. Wisatawan ini membuat ekonomi hidup di sini,” katanya.

Sofyan menambahkan, saat ini terdapat peningkatan jumlah investasi. Sudah ada lima hotel bintang 3 dan bintang 4. Juga terdapat lima buah bungalow.

“Meski jumlah wisatawan meningkat, tarif penginapan tidak naik. Kisarannya sampai Rp500 ribu per malam untuk bungalow,” jelasnya.

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pulau Moyo ini menurutnya bisa semakin meningkat. Asal pemerintah mendukung untuk menyediakan fasilitas penunjang untuk penyeberangan ke Pulau Moyo yang lebih memadai.

“Kendala wisatawan ini karena tidak mendapatkan rambu-rambu dan petunjuk yang jelas menuju Pulau Moyo. Jumlah fasilitas untuk penyeberangan ke Pulau Moyo juga harusnya ditingkatkan. Kalau bisa ada fasilitas penyeberangan yang terjadwal,” harapnya.

Pulau Moyo adalah destinasi wisata yang tergolong eksklusif. Biasanya wisatawan yang berkunjung ke Moyo kebanyakan benar-benar ingin menikmati keheningan, ketenangan. Rata-rata lama menginap wisatawan di Pulau Moyo selama 3 hari.

“Kelas wisatawan yang datang ke Pulau Moyo juga sudah meningkat. Rata-rata wisatawan mancanegara yang ke sini sekarang kelas menengah keatas. Mereka hanya datang benar-benar ingin menikmati alam, pantai,” tandasnya.(bul)