Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 486

Cuaca Ekstrem, Pelayaran Kayangan-Poto Tano Tetap Normal

By
ekbisntb.com
-
0
Pelayanan kapal penyeberangan kayangan-poto tano(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Meskipun cuaca ekstrem melanda wilayah perairan dalam beberapa hari terakhir, pelayaran di rute Kayangan-Poto Tano, yang menghubungkan Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok, tetap berlangsung normal.

Menurut Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Kayangan, Umar, layanan penyeberangan di rute tersebut berjalan sesuai dengan jadwal reguler, yakni 10 kali keberangkatan setiap harinya.

Umar menjelaskan, meskipun angin sedikit kencang dan cuaca tidak sepenuhnya mendukung, pihak syahbandar dan operator ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) telah memastikan keamanan pelayaran tetap terjaga.

“Cuaca memang sedikit kurang bersahabat, namun dari pihak syahbandar masih menyatakan kondisi aman untuk pelayaran. Semua berjalan normal,” ujar Umar, Selasa, 11 Desember 2024.

Gapasdap Kayangan juga terus memantau cuaca dan kondisi pelayaran secara berkala untuk memastikan keselamatan penumpang dan kelancaran operasional, meskipun cuaca ekstrem terkadang mempengaruhi kondisi laut.

Pada bagian lain, Umar juga membeberkan persiapan menyambut libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Gapasdap Kayangan juga memastikan armada kapal siap mengangkut penumpang. Umar menambahkan, otoritas sudah mempersiapkan armada dengan baik, bekerja sama dengan ASDP.

“Saat ini total ada 28 armada kapal yang siap beroperasi. Dua kapal sedang dalam proses doking, sedangkan 25 kapal lainnya siap mengangkut penumpang,” ujarnya.

Selain itu, Umar menegaskan bahwa pelayaran di musim liburan akan tetap mengutamakan pola penjadwalan reguler.

“Kami akan melihat situasi dan kondisi di lapangan. Untuk sementara, 10 kapal yang beroperasi sudah cukup untuk menangani volume penumpang. Jika diperlukan, kami juga bisa menambah ekstra trip dengan armada yang ada,” tambahnya.

Umar menjelaskan bahwa, meski diperkirakan akan ada lonjakan penumpang pada libur Nataru, situasi seperti itu masih dapat diantisipasi dengan sistem ekstra trip.

“Jika ada lonjakan, kami akan menambah ekstra trip. Tapi selama ini, pada Nataru, biasanya kondisi masih dalam batas normal, yang ramai justru pada hari-hari raya saja,” terangnya.

Rencananya, Gapasdap Kayangan juga akan menghadiri pertemuan perhubungan di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) untuk koordinasi lebih lanjut terkait kelancaran angkutan penyeberangan di musim liburan.

Dengan persiapan yang matang dan kesiapan armada, Umar optimis bahwa layanan penyeberangan di rute Kayangan-Poto Tano dapat berjalan lancar selama musim liburan mendatang.(bul)

Harga Bapok di NTB Jelang Nataru Dinilai Masih Normal

By
ekbisntb.com
-
0
Baiq Nelly Yuniarti (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Harga komoditas bahan pokok (Bapok) di wilayah NTB menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) bulan Desember ini diklaim masih normal. Terlebih inflasi NTB bulan November kemarin berada di bawah angka nasional yang mengindikasikan bahwa tak ada kenaikan bapok yang mengkhawatirkan konsumen.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, rata-rata petani padi dan jagung sudah melakukan panen, sehingga stok yang tersedia tercukupi dengan baik, bahkan selalu surplus. Begitu juga komoditas pabrikan yang berasal dari luar daerah, pasokannya sejauh ini tetap lancar dan harganya normal.

“Kita masih bagus, kita baru selesai panen kan. Insya Allah kita masih baik, kemudian untuk komoditi yang  sumbernya dari NTB alhamdulillah kita baru selesai panen, baik padi, jagung dan lain sebagainya. Untuk komoditi yang berasal dari pabrikan di Jawa seperti minyak goreng dan lainnya harganya stabil,” kata Baiq Nelly Yuniarti kepada Ekbis NTB, Senin 9 Desember 2024.

Ia mengatakan, NTB dalam kondisi aman dan terkendali, termasuk pengaruh Pilkada terhadap perekonomian daerah. Bahkan dari pantauannya, pelaksaan Pilkada tak berdampak terhadap peningkatan harga bapok.

Adapun komoditas tomat dan bawang merah yang menyumbang inflasi di NTB bulan November kemarin, hal itu erat kaitannya dengan pola tanam petani. Begitu harga komoditas melonjak tinggi, banyak petani yang menanam, namun hal itu berpotensi over produksi dan harga jatuh saat panen.

“Banyak yang tak rutin, kalau petani kita menanam cabai dan tomat rutin sesuai jeda waktunya, sehingga tak ada istilah musim. Nah kita mencoba menjaga agar dia tetap musim, tetap ada. Ini yang kita harapkan dari Dinas Pertanian dan kelompok petani. Harapan kami agar tak mengenal musim,” katanya.

Berdasarkan data perkembangan harga Dinas Perdagangan Provinsi NTB per tanggal 6 Desember 2024, terlihat harga beras medium berada di angka Rp12.375 hingga Rp15.000 per kg. Sementara beras premium antara Rp14.000 hingga Rp16.500 per kg tergantung merek. Sedangkan beras SPHP dijual Rp12.157 per Kg.

Sedangkan cabai rawit merah seharga Rp21.800 per kg, cabai merah besar Rp26.567 per kg, minyak goreng curah Rp17367 per liter, minyak goreng premium Rp19.533 liter dan minyak kita Rp17.167 liter. Adapun tomat di pasar sekitar Rp17.933 per kg.(ris)

Loteng Alokasikan Rp 100 Miliar untuk Program UHC

By
ekbisntb.com
-
0
Taufikurrahman PN (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bakal menambah alokasi anggaran untuk program Universal Health Coverage (UHC) di tahun 2025 mendatang. Dengan begitu, semakin banyak masyarakat di daerah ini yang mendapat perlindungan program jaminan kesehatan.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Loteng Taufikurrahman PN., kepada wartawan, di kantor Bupati Loteng, Senin 9 Desember 2024.

Ia menjelaskan di tahun 2024 ini, untuk program UHC Pemkab Loteng mengalokasikan anggaran sebesar Rp 80 miliar lebih. Dan, itu sudah dibayarkan oleh Pemkab Loteng ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.

Adapun untuk tahun depan, ada tambahan anggaran lagi untuk program UHC sekitar Rp 20 miliar, sehingga tahun 2025 mendatang, total anggaran yang dialokasikan oleh Pemkab Loteng untuk program UHC mencapai Rp 101 miliar. “Dengan tambahan anggaran, tentu masyarakat yang tercover program jaminan kesehatan tentu lebih banyak lagi,” sebutnya.

Di tempat yang sama, Kepala BPJS cabang Selong Elly Widiani menambahkan, Loteng termasuk daerah dengan kontribusi program UHC terbesar. Hal ini dinilai wajar karena memang jumlah penduduknya banyak. Dari sisi kepesertaan JKN BPJS, Loteng juga tinggi. Di mana hingga bulan Desember ini cakupan kepesertaan JKN BPJS Loteng sudah mencapai 99,82 persen.

Bisa dikatakan hampir seluruh penduduk Loteng sudah mendapat perlindungan kesehatan dari BPJS. “Pembiayaan dari pemerintah pusat masih menjadi yang tertinggi, sekitar 678 ribu. Baru kemudian pembiayan dari Pemkab Loteng sebesar 203 ribu orang. Sisanya dari anggaran provinsi, perusahaan swasta serta peserta mandiri,” sebutnya.

Lebih lanjut Elly mengatakan, mulai tahun 2025 mendatang pihaknya sudah menandatangani kesepakatan program sharing pembiayaan kesehatan dengan tiga rumah sakit swasta di Loteng. Rumah Sakit Islam (RSI) Yatofa, Rumah Sakit Cahaya Medika serta Rumah Sakit Adi Karsa, termasuk juga dengan Pemkab Loteng tentunya.

Program sharing pembiayaan kesehatan tersebut memungkinkan jumlah masyarakat yang mendapat perlindungan kesehatan lebih banyak lagi. Karena ada sharing anggaran dalam hal ini dengan pihak ketiga, dalam hal ini rumah sakit. “Jadi pemerintah daerah bersama rumah sakit yang sudah menjadi mitra program, nanti bisa sama-sama sharring anggaran kesehatan bagi penerima program. Ini tentu akan semakin meringankan beban pembiyaan kesehatan, khususnya dari pemerintah daerah,” imbuh Elly.

Pihaknya mengajak pihak-pihak ketiga lainnya untuk ikut bergabung dalam program sharing pembiayaan kesehatan tersebut, bisa perseorangan maupun perusahaan, sehingga akan semakin banyak masyarakat di daerah ini yang mendapat perlindungan dan jaminan kesehatan ke depannya. Kalau kesehatan sudah terjamin, maka kualitas kesehatan masyarakat Loteng tentunya akan semakin baik.(kir)

Sumbawa Tetap Optimis Target Kunjungan Wisatawan Tercapai

By
ekbisntb.com
-
0
Muhamad Irfan(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga (Disparpora) Sumbawa, masih sangat optimis target kunjungan wisatawan di angka 75.141 orang tercapai di tahun 2024 meski hingga saat ini dinas terkait belum menghitung realisasi angka kunjungan dari target yang ada.

“Kami sangat optimis target tersebut bisa tercapai di sisa waktu yang ada, apalagi tahun lalu (2023) jumlah kunjungan wisatawan kita juga melampaui target yang kita tetapkan di angka 73.000,” Kata Sekretaris Dinas Parpora Sumbawa, Muhammad Irfan, Senin 9 Desember 2024 kepada Ekbis NTB.

Irfan melanjutkan, salah satu destinasi unggulan yang menjadi pendongkrak angka wisatawan yakni keberadaan hiu paus (Whale Shark) di Labuhan Jambu. Bahkan per hari angka kunjungannya bisa mencapai 1000 lebih pengunjung.

“Angka 1000 lebih itu merupakan wisatawan dari luar daerah bukan operator lokal, sehingga kami sangat optimis target tersebut bisa tercapai di akhir tahun 2024,” Ucapnya.

Selain whale shark, destinasi wisata Pulau Moyo juga masih menjadi primadona bagi para wisatawan. Bahkan per harinya ada sekitar puluhan kapal yacht yang membawa wisatawan ke destinasi tersebut terutama ke destinasi wisata air terjun mata jitu.

“Hanya dua destinasi tersebut saja yang mampu mendongkrak angka kunjungan wisatawan sementara untuk destinasi wisata yang lainnya masih belum optimal,” jelasnya.

Meski angka kunjungan meningkat, tetapi untuk angka okupansi (keterisian hotel) Irfan mengaku belum bisa memastikan apakah terjadi kenaikan atau stagnan. Tetapi dengan melihat tidak ada satupun event besar yang dilaksanakan di Sumbawa salah satunya MXGP maka angka keterisian hotel cenderung stagnan.

“Tidak ada event internasional yang dilaksanakan di Sumbawa sehingga tingkat hunian hotel kita cenderung stagnan karena kebanyakan wisatawan yang berkunjung menggunakan kapal pesiar,” ujarnya.

Ia menambahkan, meski kondisi cenderung stagnan, tetapi sampai dengan saat ini belum ada satupun manajemen hotel yang mengeluhkan kondisi tersebut. Bahkan hasil tinjauan lapangan bahwa kondisi tersebut masih tergolong normal bagi hotel.

“Memang rendah, tetapi kondisinya kita anggap masih normal karena sampai saat ini belum ada keluhan dari hotel,”  tukasnya. (ils)

Dikes Sumbawa Temukan 68 Kasus HIV di Tahun 2024

By
ekbisntb.com
-
0
H. Sarif Hidayat(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbawa, menemukan 68 kasus HIV atau meningkat satu kasus dibandingkan dengan tahun 2023 lalu sebanyak 67 kasus dengan rentan usai 20-60 tahun.

“Memang ada 68 kasus HIV yang kita tangani, dan rata-rata pasien tersebut saat ini masih dalam kondisi sehat dan tanpa gejala,” ungkap Kadikes kepada Suara NTB melalui Kabid Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P3PL), H. Sarif Hidayat, Senin 9 Desember 2024.

Dikatakannya, kasus HIV menjadi atensi Pemerintah karena masih saja ditemukan setiap tahunnya.  Bahkan dari tahun 2010 hingga 2024 tercatat ada 361 kasus dan 110 diantaranya meninggal dunia termasuk di tahun 2024 ada satu kasus meninggal dunia.

“Kasus HIV ini tetap akan menjadi atensi kita karena tetap saja kita temukan setiap tahunnya dan trend kasusnya selalu meningkat,” ucapnya.

Penemuan kasus baru, tidak hanya karena kasusnya meningkat, melainkan aktifnya petugas medis melakukan kunjungan kepada masyarakat. Hal ini juga dilakukan untuk semakin menekan penyebaran kasus ini karena, masyarakat yang mengidap HIV pasti akan tertutup sehingga akan sangat sulit untuk dideteksi.

“Keaktifan kita menjadi faktor penting dalam meningkatkan temuan kasus tersebut dengan intens turun ke masyarakat sehingga tingkat penyebarannya bisa ditekan,” sebutnya.

Seraya menambahkan, selain melakukan upaya deteksi dini , pihaknya juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah, terkait penyakit ini serta dampak yang diakibatkan. Karena selama ini hasil pantauan dilapangan, masyarakat masih belum begitu faham terkait penyakit yang mematikan ini.

“Kita tetap memberikan pengarahan kepada masyarakat dan sosialisasi ke sekolah-sekolah, sekaligus pekerja hiburan malam. Sehingga angka penderita baru ini bisa semakin kita tekan,” ujarnya.

Disinggung terkait rentang usia yang paling banyak mengidap penyakit tersebut Haji Sarif menyebutkan, berdasarkan data yang diterima usia 20-29 tahun menjadi penyumbang tertinggi sebanyak 101 kasus. Dimana laki-laki sebanyak 67 orang dan perempuan sebanyak 34 orang.

“Kami akan terus masifkan sosialiasi kepada masyarakat terkait kasus tersebut sehingga masyarakat lebih waspada dan kasus itu bisa terus ditekan,” tukasnya. (ils)

PKL di Taman Udayana Segera Direlokasi

By
ekbisntb.com
-
0
PKL memanfaatkan trotoar sebagai tempat berjualan saat pelaksanaan car free day di Taman Udayana belum lama ini. Pemkot Mataram akan merelokasi PKL ke bekas Bandara Selaparang. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram telah merancang skenario untuk merelokasi pedagang kreatif lapangan di Taman Udayana. Pedagang isidentil akan dipindah ke bekas Bandara Selaparang di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang.

Rapat membahas penanganan PKL ini dipimpin langsung Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram, Miftahurrahman dan dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Dr. Cahya Samudra, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, H. Nizar Denny Cahya, Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM H. Muhammad Ramadhani dan Camat Selaparang Mulya Hidayat.

Miftah menjelaskan, Pemerintah Kota Mataram telah menyiapkan dua skenario untuk memindahkan pedagang yang banyak berjualan di lokasi hari bebas kendaraan bermotor (car free day) di Taman Udayana. Jangka pendeknya berupa mengarahkan pedagang ke bekas Bandara Selaparang dengan mengatur zonasi pedagang isidentil tersebut. Pasalnya, berbagai macam jenis barang dijual pedagang saat pelaksanaan car free day. “Pedagang isidentil ini menjual berbagai macam jenis mulai dari sayuran, makanan, baju, dan lain-lain,” terangnya ditemui pada, Senin 9 Desember 2024.

Pengaturan zonasi dinilai penting sesuai dengan kewenangan pengelolaan yang diberikan oleh PT. Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok. Tujuannya agar tidak ada PKL yang memanfaatkan trotoar untuk berjualan. Miftah menambahkan, permasalahan di Taman Udayana sedang dipetakan oleh Dinas Pariwisata Kota Mataram. Pasca pengecekan lapangan kemudian dimatangkan konsepnya, maka hasil itu akan diekspose melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis lainnya. “Setelah kita ekspose baru disampaikan ke Pak Wali hasilnya untuk dijadikan bahan pertimbangan. Jika oke akan dilanjutkan ke tahap sosialisasi,” terangnya.

Menurutnya, pemindahan pedagang tidak serta-merta dilakukan oleh pemerintah, melainkan diawali dengan gelar kegiatan di bekas Bandara Selaparang. Tujuannya memancing minat warga untuk berkunjung ke bekas bandara tersebut, sehingga titik kumpul tidak terkonsentrasi di satu lokasi saja.

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram berharap, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dipahami oleh pedagang sehingga pengunjung yang berolahraga di Taman Udayana bisa lebih aman dan nyaman. (cem)

Di Pemkot Mataram, Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas Lebih dari 50 Persen

By
ekbisntb.com
-
0
Lalu Alwan Basri. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menegaskan, anggaran perjalanan dinas organisasi perangkat daerah sejak tahun 2023 telah dipangkas. Pemangkasan dua tahun terakhir diklaim telah mencapai lebih dari 50 persen. “Sejak tahun 2023 sudah kita pangkas. Kalau dihitung sampai tahun 2025 lebih dari 50 persen,” sebutnya ditemui pada, Senin 9 Desember 2024.

Anggaran perjalanan dinas yang dipotong seperti studi tiru dan konsultasi ke pemerintah pusat. Kecuali kata Alwan, ada undangan khusus dari Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran dan lain sebagainya tetap dialokasikan anggaran.

Kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencapai 50 persen akan memiliki dampak bagi kabupaten/kota yang mengandalkan pendapatan asli daerah dari jasa dan perdagangan.

Pengurangan anggaran perjalanan keluar daerah berdampak terhadap usaha akomodasi. “Ada plus minusnya bagi kami di daerah  dengan sumber PAD diluar DAU. Hotel akan sepi karena tidak ada tamu dan pengurangan kegiatan di daerah. Teman-teman pengusaha juga sudah memberikan masukan,” jelasnya.

Sekda tidak menyebutkan secara detail anggaran perjalanan dinas di tahun 2025, tetapi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Mataram telah diminta merincikan atau menghitung semua jenis belanja. “Bukan hanya anggaran perjalanan dinas saja, tetapi semua anggaran saya minta dirincikan supaya lebih mudah kita ketahui,” jelasnya.

Mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram memastikan pengurangan SPPD organisasi perangkat daerah tidak akan mengganggu program. Sebab, kegiatan misalnya difasilitasi atau membutuhkan konsultasi dari pemerintah pusat seperti SAKIP dan lain sebagainya bisa disiasati dengan mendatangkan narasumber dari Jakarta. Artinya, tidak perlu pimpinan OPD ramai-ramai ke Kementerian Dalam Negeri untuk belajar penyusunan SAKIP. “Kita datangkan langsung narasumbernya dari Jakarta sehingga tidak perlu semua datang hanya untuk kegiatan itu,” ujarnya.

Alwan menambahkan, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025 masih dievaluasi oleh Pemprov NTB. Ia berharap kebijakan pemerintah pusat dapat diterapkan. (cem)

Inflasi di NTB Aman Terkendali, Presiden Prabowo Beri Apresiasi

By
ekbisntb.com
-
0
H. Prabowo Subianto(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Berdasarkan inflasi November 2024 menurut wilayah (y-to-d) inflasi di Provinsi NTB menunjukan angka yang cukup terkendali yakni 1,45 %. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan apresiasinya kepada Provinsi NTB dan daerah lainnya yang berhasil menjaga inflasi di daerahnya tetap terkendali.

Hal tersebut disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Upah Minimum (UMP)tahun 2025 yang digelar secara daring, Senin 9 Desember 2024.

Presiden tak hanya mengapresiasi setiap daerah yang berhasil menjaga inflasi, tetapi juga mengapresiasi sistem pengendalian inflasi terintegrasi yang merupakan inovasi sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Lanjutkan terus sistem ini, ini gerakan yang luar biasa, terintegrasi, rumusan ini tidak diajarkan di sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik lintas kementerian, pemerintah daerah, suatu saat ini akan jadi studi kasus, akan banyak negara lain yang belajar ke negara kita, karena mengendalikan inflasi di negara kita tidak ringan,” ungkapnya.

Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga mengapresiasi pemerintah daerah yang terus bekerja mengendalikan inflasi di daerah masing-masing. Namun, Tito juga mengingatkan berhubung dengan semakin dekatnya perayaan natal dan pergantian tahun baru, seluruh pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota diharapkan dapat mengantisipasi inflasi yang mungkin saja terjadi.

Dalam rapat tersebut, Tito juga mengungkapkan bahwa trend inflasi terakhir pada bulan November 2024 berada pada angka 1,55 %. Angka ini menurut Tito merupakan angka terendah sejak tahun 1945.

Sementara itu, dalam Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dalam Sosialisasi Upah Minimum menyampaikan bahwa poin kebijakan penetapan upah minimum tahun 2025 menginstruksikan para gubernur wajib menetapkan UMP 2025 dan UMSP 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024.

“UMP 2025, UMSP 2025, UMK 2025 dan UMSK 2025 yang telah ditetapkan, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025”, pungkasnya. (r)

Kemensos Salurkan Bantuan Senilai Rp1,2 Triliun kepada PM di NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Pemberian bantuan dari Kemensos untuk PM di Sentra Paramita Mataram, Senin, 9 Desember 2024 di Mataram. (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia salurkan bantuan hingga Rp1,2 triliun kepada Penerima Manfaat (PM) yang ada di NTB. Menteri Sosial RI, Drs. H. Saifullah Yusuf mengatakan, beberapa program unggulan Kemensos dalam membantu masyarakat NTB adalah dengan memberikan bantuan kepada keluarga berpenghasilan rendah.

“Kemensos punya program di berbagai daerah. Di NTB ada beberapa program yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjadi program utama Kemensos yang menyasar 10 juta PM PKH. Khusus untuk NTB sebanyak 329.370 KPM dengan anggaran lebih dari Rp800 miliar setiap tahunnya,” ujarnya kepada Ekbis NTB, Senin, 9 Desember 2024.

Selain PKH, ada juga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan kepada 443.643 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di NTB. Diberikan pula bantuan makan bergizi gratis kepada 2.766 lansia yang ada di Provinsi ini.

‘’Makan bergizi gratis lansia sehari dua kali, ada 2.766 lansia yang usia di atas 75 tahun,’’ katanya. Selain menyalurkan bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat, kedatangan Kemensos ke Provinsi NTB hari Senin kemarin untuk menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) kepada 202 Penerima Manfaat yang ada di Sentra Paramita Mataram.

Beberapa bantuan yang diberikan yaitu bantuan pemenuhan Kehidupan Layak (Nutrisi, Sembako, Hygenkit dan Peralatan Ibadah) termasuk alat bantu disabilitas kepada 87 penerima manfaat. Bantuan perlengkapan sekolah kepada 48 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Anak Memerlukan Pelindungan Khusus (AMPK), dan bantuan kepada lima Anak Yatim yang ada di Sentra tersebut.

“Diberikan juga bantuan ATENSI Kewirausahaan bagi 13 penerima manfaat penyandang disabilitas, Bantuan ATENSI kepada 14 orang korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan Bantuan ATENSI Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan sebanyak 35 orang,” jelasnya.

Di hadapan para PM, Saifullah juga menjelaskan terkait 12 program sasaran Kemensos yang menyasar anak terlantar, korban kekerasan, komunitas adat terpencil, penyandang disabilitas, lansia, keluarga atau masyarakat berpendapatan rendah, korban bencana, mantan narapidana, korban NAPSA/HIV AIDS, kelompok bermasalah sosial, perempuan rawan ekonomi atau tunasusila, dan fakir miskin.

Sementara itu, Sekda NTB, Drs, H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., mengucapkan rasa terimakasihnya atas atensi khusus Kementerian Sosial terhadap kondisi masyarakat rentan yang ada di NTB.

Menurutnya, kondisi fiskal daerah tidak akan mampu menutupi atau membantu kaum rentan mengingat tingginya jumlah masyarakat yang membutuhkan di daerah NTB.

“Kalau kemampuan keuangan daerah tentu tidak cukup untuk membiayai selaku permasalahan itu (kaum rentan, red) sehingga tadi disebutkan dana Rp1,2 triliun untuk membantu permasalahan sosial yang masyarakat NTB hadapi,” ujarnya.

Katanya, NTB memiliki banyak sekali permasalahn sosial, termasuk dengan kondisi NTB yang termasuk daerah rawan bencana mengakibatkan daerah ini membutuhkan uluran bantuan setiap tahunnya.

Oleh karenanya, kehadiran Kemensos di tengah-tengah masyarakat NTB dikatakan dapat membantu memberikan kesejahteraan dan melindungi segenap masyarakat.

“Tujuan konstitusi hadirnya negara adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia, memajukan Bangsa Indonesia, dan mensejahterakan Indonesia. Permasalahn sosial kita banyak sekali, termasuk ring of fire dengan aneka kebencanaan yng potensial terjadi, 11 dari 14 unsur kebencanaan terjadi di sini termasuk permasalahan sosial. Kata kunci, kita siap berkolaborasi di masa-masa yang akan datang,” pungkasnya.(era)

NTB Darurat TBC

By
ekbisntb.com
-
0
Lalu Hamzi Fikri(ekbisntb.com/era)

KEPALA Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri mengungkapkan NTB alami darurat Tuborculosis (TBC). Diungkapkan, sampai dengan bulan Desember 2024, ditemukan sebanyak 19 ribu kasus penularan TBC di NTB.

Tingginya penularan TBC di NTB menjadikan Pemerintah Provinsi berupaya untuk membasmi penularan penyakit yang disebabkan oleh bakteri tersebut.

“Indonesia merupakan negara kedua dengan kasus TBC tertinggi di dunia setelah India. Secara nasional, NTB berada di posisi tengah. Tahun lalu, kita diapresiasi karena penemuan kasus TBC mencapai lebih dari 54 persen,” ujarnya kepada Ekbis NTB.

Fikri menjelaskan, penuntasan penyakit TBC di NTB masih menjadi PR Pemprov. Pasalnya, capaian temuan kasus hingga 54 persen tersebut dinilai belum maksimal. Oleh karena itu, TBC menjadi program prioritas nasional yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak.

“Makanya jadi program atensi nasional karena harus aware lagi mengenai semua kalangan soal TBC. Baik itu menengah ke bawah, menengah ke atas bahkan semua profesi bisa kena TBC,” katanya.

Ia mengatakan, salah satu tantangan penuntasan TBC karena masyarakat masih belum memperhatikan terkait bahaya penyakit yang menyerang paru-paru manusia ini. Padahal, jika dibiarkan dan tidak diobati, infeksi yang disebabkan oleh bakteri tersebut akan menggerogoti manusia hingga menyebabkan kematian.

“Jika lalai, risikonya pengobatan bisa berlangsung seumur hidup. Jadi, begitu terdiagnosis, pasien harus berkomitmen untuk menyelesaikan pengobatan hingga tuntas,” katanya.

Menurutnya, untuk membasmi penyakit menular TBC dari daerah NTB harus dimulai dari kesadaran masyarakat untuk tidak menyepelekan tanda-tanda gejala penyakit tersebut. Seperti batuk berkepanjangan, keringat dingin di malam hari, hingga batuk berdarah, untuk segera menuju puskesmas atau klinik terdekat.

Sementara, jika ada anggota keluarga yang terdiagnosis TBC, orang-orang terdekat yang sering berinteraksi harus segera memeriksakan diri. Mengingat, TBC menular melalui percikan pernapasan saat penderita berbicara, batuk, atau bersin.

“Penderita TBC aktif harus memakai masker untuk mencegah penularan. Keluarga, termasuk pasangan dan anak-anak, juga harus waspada,” terangnya.

Adapun untuk mendeteksi penyakit TBC dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan pasif dan aktif. Untuk mendukung deteksi aktif, Dinkes NTB bekerja sama dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), sektor swasta, hingga klinik. “Dan ini juga perlu partisipasi dari kita semua,” pungkasnya. (era)

1...485486487...804Page 486 of 804

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami