Friday, April 17, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 502

Pemkot Mataram gelar pangan murah stabilisasi harga jelang Nataru

By
ekbisntb.com
-
0
Sejumlah warga belanja di GPM yang dilaksanakan DKP di Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Selasa 3 Desember 2024(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram, menggelar kegiatan gerakan pangan murah (GPM) sebagai langkah menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

“Dalam kegiatan itu kami melibatkan 13 distributor pangan, Dinas Pertanian, dan Bulog NTB,” kata Kepala Bidang Distribusi Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram Faesal Abdussamad di Mataram, Selasa.

Sebanyak 13 distributor kebutuhan pokok tersebut termasuk juga dari supermarket, Dinas Pertanian dengan melibatkan petani binaan, dan Bulog NTB yang khusus untuk menyiapkan 2 ton beras murah Rp10.600 per kilogram. Dari hasil evaluasi kegiatan GPM, katanya, kebutuhan pokok yang paling laris manis diburu warga antara lain, beras, telur, minyak, bawang, dan cabai.

Beras salah satu kebutuhan pokok yang menjadi incaran warga, sehingga 2 ton beras murah dari Bulog dengan harga jual Rp11.600 per kilogram dijual dalam kemasan 5 kilogram dengan harga Rp58.000 per bungkus habis terjual.

“Agar merata, satu kepala keluarga (KK) hanya boleh membeli maksimal 2 kantong atau 10 kilogram. Tapi kadang ada yang menitip, mereka bisa beli 4 kantong,” katanya.

Dikatakan, harga yang dijual di GPM lebih murah dari harga pasar. Misalnya, untuk beras di GPM dijual Rp10.600 per kilogram, minyak goreng Rp15.000-Rp18.500 per liter, gula pasir Rp17.000-Rp17.500 per kilogram, telur Rp45.000-Rp53.000 per 30 butir, bawang merah Rp28.000-Rp30.000 per kilogram, dan cabai Rp8.000 per 500 gram.

Sementara harga di pasar untuk beras Rp13.000 per kilogram, minyak goreng Rp17.000-Rp18.000 per liter, gula pasir Rp18.000 per kilogram, telur Rp50.000-Rp55.000 per 30 butir, bawang Rp37.000 per kilogram, dan cabai Rp17.000 per kilogram.

“Karena itulah, antusias masyarakat belanja di GPM ini cukup tinggi sebab selisih harga dengan di pasar lumayan banyak,” katanya.

Dia berharap, dengan pelaksanaan GPM langsung di tengah masyarakat dapat mempermudah akses, sehingga masyarakat tidak memerlukan biaya transportasi lagi untuk menuju lokasi.

Karena itu dengan melihat antusias warga tersebut, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan para distributor untuk menambah stok untuk di bawa dalam kegiatan GPM selanjutnya.

“Setelah di Kelurahan Dasan Agung, besok pagi (Rabu 4/12-2024), kami akan menggelar GMP di Kelurahan Getap, Kecamatan Sandubaya,” katanya menambahkan. (ant)

DKP Mataram Segera Distribusi 382,3 Ton Bantuan Beras CPP Terakhir

By
ekbisntb.com
-
0
Pendistribusian bantuan beras CPP di salah satu kelurahan di Kota Mataram(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, segera mendistribusikan 382,3 ton beras cadangan pangan pemerintah (CPP) untuk jatah Desember atau kuota terakhir di tahun 2024.

“Pendistribusian beras CPP kota Desember 2024, kami jadwalkan mulai tanggal 9 atau 10 Desember ke 50 kelurahan se-Kota Mataram,” kata Kepala Bidang Distribusi Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram Faesal Abdussamad di Mataram, Selasa.

Ia mengatakan, untuk sasaran kuota CPP Bulan Desember 2024 masih sama dengan bulan sebelumnya yakni sebanyak 38.203 keluarga penerima manfaat (KPM).

Apabila beras CPP sudah terdistribusi ke semua kelurahan, KPM bisa mengambil haknya melalui kelurahan masing-masing dengan jatah masing-masing sebanyak 10 kilogram sehingga total beras CPP yang dikirim untuk KPM Kota Mataram sebanyak 382,3 ton.

“Setelah pendistribusian kuota Desember, maka hak KPM penerima bantuan beras CPP tahun 2024 sudah habis,” katanya.

Sedangkan untuk lanjutan program serupa di tahun 2025, kata Faesal, sejauh ini belum ada informasi dari pemerintah pusat. Untuk itu, masyarakat diharapkan bisa bersabar dan menunggu kepastian dari pemerintah.

“Semoga program serupa bisa diberikan kembali tahun 2025, untuk membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Di sisi lain, tambahnya, berdasarkan hasil evaluasi pendistribusian beras CPP di Kota Mataram sejauh ini berjalan aman dan lancar bahkan hampir tidak pernah ada keluhan dari KPM karena kualitas beras yang diterima bagus, layak konsumsi serta volume tepat.

Pasalnya, sebelum dilakukan pendistribusian ke kelurahan, DKP bersama Bulog turun melakukan pengecekan langsung kondisi beras CPP ke gudang Bulog.

Pengecekan itu dimaksudkan untuk memastikan kualitas beras yang akan diterima KPM adalah beras bagus dan layak konsumsi serta volume pas sesuai ketentuan yakni 10 kilogram per bungkus.

“Melalui upaya itu, Alhamdulillah sejauh ini kami belum di komplain KPM terkait kualitas beras. Untuk pendistribusian minggu depan, Senin kemarin kami sudah turun cek ke gudang Bulog,” katanya. (ant)

SPN Minta UMP di NTB Tahun 2025 Tidak Boleh Dibawah Ketetapan Presiden Prabowo

By
ekbisntb.com
-
0
Lalu Wirasakti (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Presiden RI Prabowo Subianto telah menetapkan untuk kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen. Kenaikan ini diterima oleh serikat pekerja, termasuk di NTB.

Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB, Lalu Wira Sakti mengatakan, kenaikan upah 6,5 persen termasuk luar biasa. Meskipun dirasa masih kurang dari harapan sebbesar 10-12 persen kenaikan UMP.

“Jadi ini sudah menjadi acuan kawan-kawan ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota se- Indonesia untuk memperdebatkan tentang kenaikan upah wilayah masing-masing. Tetapi tidak boleh dibawah di angka itu (6,5),” katanya, Selasa, 3 Desember 2024.

Dengan besaran kenaikkan upah 6,5 persen tersebut, tak menutup kemungkinan pengusaha akan melakukan negosiasi dengan dewan pengupahan. Meski demikian, SPN NTB akan tetap mengawal agar UMP NTB tahun 2025 tidak dibawah 6,5 persen.

“Justru saya berharap kawan-kawan di dewan pengupahan memperdebatkan agar lebih dari 6,5 persen, kalau itu bisa. Kalau tidak, minimal di angka itu,” terangnya.

Sebagaimana diketahui serikat pekerja beberapa waktu lalu meminta untuk penetapan UMP naik sebesar 10-12 persen. Berkaitan dengan hal itu, sebenarnya kembali pada bagaiman kepiawaian perwakilan serikat pekerja yang duduk di dewan pengupahan untuk memperdebatkan tentang penetapan kenaikkan upah. Karena melihat pertumbuhan ekonomi NTB mengalami kenaikkan, didukung inflasi yang juga naik.

“Sehingga dasar itu kita masih memungkinkan untuk menaikkan kenaikan upah itu sampai 10 persen. Tapi kembali lagi, ini jadi acuan kawan-kawan. Karena sekian tahun itu selalu kenaikan upahnya sangat kecil,” jelasnya.

Sementara itu, pada penetapan UMP sebelum-sebelumnya, menurutnya masih ada beberapa perusahaan tidak mengikuti aturan atau memberikan upah pekerja dibawah standar yang telah ditetapkan dewan pengupahan.

“Karena bagaimanapun perusahaan harus tumbuh dan berkembang. Tapi kepada perusahaan yang mampu, harusnya ketetapan upah djalankan. Kalau tidak, ya kita dorong karena memang ada sanksi pidana kalau Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,” jelasnya.

Pada undang-undang tersebut, tentang siapa yang memberikan upah dibawah standar yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini UMP/UMK, jika tidak sesuai maka ada sanksi pidana 1 tahun, minimal denda Rp100 juta dan maksimal Rp400 juta dan sanksi penjara 4 tahun.

“Kalau kita jalankan itu, akan memberikan efek jera kepada mereka (pengusaha,red),” pungkasnya.(bul)

PLN UIW NTB Tambah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik

By
ekbisntb.com
-
0
Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTB terus memperkuat ekosistem kendaraan listrik dengan menambah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di berbagai wilayah strategis di NTB.

Hingga akhir November 2024, tercatat sebanyak 29 SPKLU telah beroperasi di NTB, yang lokasinya dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile. Fasilitas ini tersebar di area publik, mulai dari pusat perbelanjaan, perkantoran, hingga kawasan wisata. Kehadiran SPKLU di titik-titik strategis tersebut bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna kendaraan listrik, sekaligus mendukung transisi energi bersih yang berkelanjutan.

Sudjarwo, General Manager PLN UIW NTB mengatakan, penambahan SPKLU ini merupakan bagian dari upaya PLN untuk memperkuat infrastruktur energi hijau yang sejalan dengan target Pemerintah Provinsi NTB dalam mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2050, atau 10 tahun lebih cepat dibandingkan target nasional pada tahun 2060.

Peningkatan jumlah SPKLU ini tidak hanya mendukung ekosistem kendaraan listrik, tetapi juga memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal. Dengan biaya operasional yang lebih murah dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM), kendaraan listrik diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat NTB, khususnya di sektor pariwisata dan logistik.

“Peralihan dari kendaraan BBM ke kendaraan listrik bukan hanya tren, melainkan kebutuhan. Kami berharap masyarakat NTB semakin terbuka untuk beralih ke kendaraan listrik sebagai bagian dari gaya hidup yang lebih ramah lingkungan,” tutup Sudjarwo.

Dengan berbagai upaya ini, PLN UIW NTB optimistis bahwa ekosistem kendaraan listrik di NTB akan terus berkembang, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi hijau yang sejalan dengan misi PLN yaitu menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. PLN juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan dan fitur di aplikasi PLN Mobile sebagai bagian dari transformasi digital dalam layanan kelistrikan.(bul)

Meski Pemerintah Sudah Intervensi, Harga Tiket Pesawat Bali Lombok Lebih Mahal dari Biaya Terbang ke Luar Negeri

By
ekbisntb.com
-
0
Penumpang di bandara Lombok(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah sudah sangat bersemangat mendukung penurunan biaya penerbangan dengan berbagai kebijakan memangkas sejumlah komponen yang menyebabkan mahalnya ongkos naik pesawat. Namun, nyatanya harga tiket pesawat tetap saja tinggi.

H. Zamroni, Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Bali Nusa Tenggara, Selasa, 3 Desember 2024 membandingkan. Harga tiket Denpasar -Lombok masih tinggi, Rp1.129.000. padahal, penerbangannya tak sampai 50 menit.

Di dalam komponen harga tiket pesawat ini tertera, published fare (tarif yang dipublikasikan) Rp352.000. Total taxes (total pajak) Rp778.000. sehingga total tiket menjadi Rp1.129.000. rincian biaya penerbangan ini menunjukkan komponen pajak jauh lebih besar dibandingkan dengan tarif penerbangan.

Sementara itu, ia membandingkan dengan biaya terbang dari Bali ke Kuala Lumpur Malaysia. Biaya totalnya Rp998.200. begitu juga harga tiket Kuala Lumpur-Denpasar Rp882.700. dengan lama penerbangan sampai 3 jam lebih.

“Kalau diskon 50 persen, bisa tuh harga tiketnya Rp500an ribu. Jadi wisatawan dari Bali bisa joss ke Lombok. Tapi mengapa oh mengapa,” katanya menyinggung masih mahalnya harga tiket pesawat.

“Bali ke Malaysia, pesawatnya lebih besar, lebih bagus, dan lebih lama terbang,” tambahnya.

Padahal, menurut Zamroni, pada Maret 2025 nanti, Saudi Airlines akan terbang dari Jeddah ke Bali. Sehingga ada peluang feeder (angkutan umum berukuran kecil yang berfungsi untuk mengumpulkan penumpang di wilayah pinggiran kota dan menyalurkannya ke angkutan trayek tertentu) dari Lombok ke Bali, lanjut ke Jeddah.

“Tapi kalau masih mahal (tiket pesawat Lombok-Bali) ya sama saja,” jelasnya.
Ditambahkan, Amphuri sangat mendorong agar keterbukaan dan transparansi pajak layanan airport atau airport tax di seluruh Indonesia agar tidak ada lagi perbedaan harga. Karena sejatinya cost atau biaya penerbangan dihitung dengan flight hour.

Ia juga menyambut semangat pemerintahan Prabowo – Gibran untuk menurunkan harga tiket pesawat. Namun diharapkan, semangat tersebut tidak sekedar basa -basi. Sebab dengan adanya penurunan harga tiket pesawat, kemampuan masyaratak bisa lebih besar. Biaya umrah khususnya bisa ditekan. Karena dalam penghitungan paket umrah, beban terberat adalah tiket penerbangan di angka 50 sampai 70 persen.

Sementara itu, Sekum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Lombok Utara, Vicky Hanoy mengingatkan kembali, harga tiket pesawat Bali – Lombok sebelum COVID-19 antara Rp300an ribu sampai Rp500 ribu. Bahkan, ada promo harga tiket Rp250 ribu.

“Secara kompetisi bisnis, ada memonopoli seolah pesawat boeing tidak bisa masuk. Yang ada hanya pesawat baling-baling saja,” ujarnya.

Sementara itu, PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menetapkan penurunan tarif jasa kebandarudaraan bagi penumpang pesawat dan maskapai penerbangan. Sejalan dengan Surat Menteri Perhubungan Nomor PR.303/1/20/MHB/2024 perihal Pengenaan Potongan Harga Tarif Jasa Kebandarudaraan. Hal ini merupakan langkah besar InJourney Airports untuk memberikan dampak langsung dalam penurunan harga tiket pesawat.

Penurunan tarif bagi penumpang pesawat berupa potongan harga tarif sebesar 50% atas Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau juga dikenal dengan Passenger Service Charge (PSC), berlaku di seluruh bandara InJourney Airports yang berjumlah 37 bandara dan di seluruh rute penerbangan domestik kelas ekonomi untuk periode pemesanan tiket pada 1 Desember 2024 – 3 Januari 2025 dengan keberangkatan penerbangan pada masa Angkutan Natal dan Tahun Baru yakni 19 Desember 2024 – 3 Januari 2025.(bul)

Emas Antam 3 Desember Naik Rp5.000 ke Angka Rp1,514 Juta per gram

By
ekbisntb.com
-
0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa 3 Desember 2024 mengalami kenaikan Rp5.000 dari sebelumnya Rp1.509.000. Sehingga harga emas per gram kini menjadi Rp1.514.000.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik menjadi Rp1.362.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:

– Harga emas 0,5 gram: Rp807.000

– Harga emas 1 gram: Rp1.514.000

– Harga emas 2 gram: Rp2.968.000

– Harga emas 3 gram: Rp4.427.000

– Harga emas 5 gram: Rp7.345.000

– Harga emas 10 gram: Rp14.635.000

– Harga emas 25 gram: Rp36.462.000

– Harga emas 50 gram: Rp72.845.000

– Harga emas 100 gram: Rp145.612.000

– Harga emas 250 gram: Rp363.765.000

– Harga emas 500 gram: Rp727.320.000

– Harga emas 1.000 gram: Rp1.454.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

InJourney Airports Resmi Turunkan Tarif Kebandarudaraan Sebesar 50 Persen

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi bandara Lombok(ekbisntb.com/bul)

Jakarta (ekbisntb.com) – PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menetapkan penurunan tarif jasa kebandarudaraan bagi penumpang pesawat dan maskapai penerbangan. Hal ini merupakan langkah besar InJourney Airports untuk memberikan dampak langsung dalam penurunan harga tiket pesawat.

Hal ini sejalan dengan Surat Menteri Perhubungan Nomor PR.303/1/20/MHB/2024 perihal Pengenaan Potongan Harga Tarif Jasa Kebandarudaraan.

Penurunan tarif bagi penumpang pesawat berupa potongan harga tarif sebesar 50% atas Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau juga dikenal dengan Passenger Service Charge (PSC), berlaku di seluruh bandara InJourney Airports yang berjumlah 37 bandara dan di seluruh rute penerbangan domestik kelas ekonomi untuk periode pemesanan tiket pada 1 Desember 2024 – 3 Januari 2025 dengan keberangkatan penerbangan pada masa Angkutan Natal dan Tahun Baru yakni 19 Desember 2024 – 3 Januari 2025.

Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi dalam keterangan resmi kepada media ini, Selasa, 3 Desember 2024 mengatakan, PJP2U merupakan tarif atas pelayanan di bandara dan dititipkan dalam tiket pesawat. Dengan kata lain, ketika calon penumpang pesawat membeli tiket penerbangan, maka nominal tiket penerbangan itu sudah termasuk tarif PJP2U.

“Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan dan InJourney sebagai holding BUMN di sektor aviasi dan pariwisata mendukung adanya penurunan harga tiket pesawat untuk membantu mobilitas masyarakat dan membangun perekonomian. Sejalan dengan ini, InJourney Airports sebagai operator 37 bandara menetapkan potongan harga tarif sebesar 50% atas PJP2U yang kemudian akan memengaruhi nominal harga tiket pesawat.” Ujarnya.

“Kami berharap adanya potongan harga tarif atas PJP2U pada momentum libur panjang akhir tahun ini dapat semakin menggairahkan perekonomian masyarakat dan mendorong destinasi wisata di dalam negeri untuk menjadi tujuan utama masyarakat saat berlibur,” tambah Faik.

Adapun calon penumpang pesawat juga bisa menanyakan atau menghubungi langsung maskapai perihal adanya penurunan tarif PJP2U ini, yang mana pembayarannya dititipkan di harga tiket pesawat.

Di samping PJP2U, InJourney Airports menetapkan potongan harga tarif sebesar 50% atas Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) bagi maskapai penerbangan yang juga berlaku di seluruh bandara InJourney Airports pada masa Angkutan Nataru yakni 19 Desember 2024 – 3 Januari 2025.

Faik Fahmi menuturkan potongan harga tarif PJP4U ini merupakan salah satu bentuk dukungan InJourney Airports terhadap berbagai pihak dalam ekosistem aviasi.

“Potongan harga tarif sebesar 50% atas PJP4U diterapkan untuk pendaratan (landing fee) dan penempatan pesawat (parking fee) saat berada di bandara sebagai bentuk dukungan InJourney Airports kepada maskapai. Kami mengedepankan pengelolaan bandara berbasis ekosistem, di mana seluruh pihak saling bersinergi demi pelayanan kepada masyarakat,” jelas Faik Fahmi.

InJourney Airports dan maskapai penerbangan telah membahas bersama aspek teknis implementasi kebijakan potongan harga tarif sebesar 50% atas PJP2U dan PJP4U ini agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.(bul)

Pemkab Sumbawa Tunggu Petunjuk Terkait Program Makan Bergizi Gratis

By
ekbisntb.com
-
0
Didi Hermansyah(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa, memastikan masih menunggu petunjuk lanjutan dari Pemerintah pusat terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis baik itu dari segi penganggaran maupun pola pelaksanaan di lapangan nantinya.

“Pada prinsipnya kita tunggu informasi lebih lanjut dari pusat terkait program tersebut seperti pola pendanaan dan teknis pelaksanaan nantinya,” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumbawa, Didi Hermansyah, kepada wartawan, Senin 2 Desember 2024.

Sejauh ini lanjut Didi belum ada petunjuk secara tertulis dalam pelaksanaan terhadap program tersebut (makan bergizi gratis). Apakah pendanaan nya murni dari Pemerintah pusat atau adanya sharing anggaran dengan pemerintah Kabupaten.

“Memang sudah ada pembicaraan bahwa akan ada sharing anggaran dari daerah terkait program tersebut, tetapi untuk kepastiannya kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut secara tertulis,” ujarnya.

Petunjuk secara resmi ini yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program tersebut nantinya. Meski demikian, di Pedoman penyusunan APBD tahun 2025 sudah dicantumkan untuk pelaksanaan program tersebut tinggal menunggu petunjuk lanjutan.

“Intinya kita tunggu petunjuk lebih lanjut dari Pemerintah pusat, kalau dari segi kebutuhan penganggaran kami akan segera berkoordinasi dengan Bappeda,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Sumbawa, E.S. Adi Nusantara, memaparkan untuk program makan bergizi gratis di Sumbawa ditargetkan 153.869 orang. Jumlah tersebut jika diestimasikan maka anggaran mencapai Rp4,6 miliar per hari dengan sasaran mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta siswa PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA/SMK.

“Jadi, jika kita asumsikan biaya Rp15.000 per orang dua kali makan dalam sehari, maka total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp1,4 triliun per tahun, ” ucapnya. (ils)

Upah Minimum Naik 6,5 Persen, Disnakertrans NTB Tunggu Pedoman

By
ekbisntb.com
-
0
Aktivitas pekerja yang ada di salah satu gerai franchise di Mataram, Senin, 2 Desember 2024.(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB masih menunggu pedoman perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025. Meski Presiden Prabowo Subianto mengumumkan secara langsung kenaikan Upah Minimum sebesar 6,5 persen. Namun, perlu menunggu pedoman perhitungan dari Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan bagaimana besaran perhitungan upah pekerja di tahun 2025.

“Kita tunggu (pedoman dari) Kemenaker, kalau lihat dari pengumuman (Presiden Prabowo), daerah akan mengikuti, tapi kita tunggu pedoman (terlebih dahulu, untuk nantinya melakukan penghitungan upah),” kata Disnakertrans Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi kepada Ekbis NTB, Senin, 2 Desember 2024.

Ia menyatakan, besaran 6,5 persen tersebut merupakan besaran minimal kenaikan UMP tahun depan. Hanya saja, pihaknya tidak bisa berandai-andai apakah UMP NTB akan sebesar tersebut, atau lebih dari yang telah ditetapkan Presiden.

“Baru jadi kebijakan nasional 6,5 persen dipatok minimal. Disana sudah ada pertemuan tripartit buruh pekerja pemerintah. Awalnya Menaker usulkan 6 persen tapi begitu dibawa ke presiden 6,5. Berarti sudah ada kesepakatan. Kita tinggal nunggu pedoman,” katanya.

Apabila UMP NTB di tahun 2025 akan mengikuti Upah Minimum Nasional sebesar 6,5 persen yang ditetapkan Prabowo, maka persentase UMP di tahun ini naik dua kali lipat jika dibandingkan dengan persentase tahun lalu yang hanya 3,38 persen.

Diketahui, UMP NTB di tahun 2024 sebesar Rp2.444.067, mengalami kenaikan sebanyak 3 persen dari UMP 2023 yang hanya Rp2.371.401. Apabila kenaikan UMP NTB sebesar 6,5 persen di tahun 2025, maka akan ada kenaikan sebesar Rp158.864 menjadi Rp2.602.931.

“UMP 2025 akan menyesuaikan dengan itu, karena pengupahan ini merupakan kebijakan nasional, ya kita tunggu kebijakan nasional. Tunggu pedomannya saja,” ucap Gede.

Gede menyatakan, terdapat gejolak antara pekerja dan perusahaan terkait dengan kenaikan UMP ini. Yang mana pekerja mengharapkan kenaikan UMP setinggi-tingginya. Sedangkan perusahaan berharap kenaikan UMP standar atau sesuai dengan kemampuan perusahaan.

“Saya sih enggak berpendapat lagi, kalau sesuai harapan tentu harapannya ada yang minta tinggi, ada yang minta rendah,” imbuhnya.

Sementara itu, salah satu pengusaha travel mobil di Mataram, Fitria mengatakan kenaikan UMP sebesar 6,5 persen cukup memberatkan perusahaannya. Menururnya, naik 5 persen saja sudah memberatkan, apalagi naik hingga 6,5 persen. “Beban operasional pasti ikut naik,” ujarnya.

Ia berharap, kenaikan UMP di NTB bisa lebih rendah dibandingkan nasional. Sehingga operasional perusahaan bisa berjalan dengan lancar. “Jalan tengahnya, tetap naik, tapi persentasenya sama seperti tahun lalu” harapnya. (era)

Tekan Stunting, Ratusan Ribu Bantuan Telur dan Susu Dibagikan pada Warga

By
ekbisntb.com
-
0
Pj Bupati Lobar H. Ilham bersama Pj Sekda Fauzan Husniadi, Asisten, Ketua TP PKK Hj. Erni Zuhara dan Dikes Lobar serta jajaran OPD Lobar melepas bantuan telur dan susu bagi warga rawan stunting, Senin 2 Desember 2024. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Penjabat (Pj) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Ilham menyalurkan bantuan berupa 128.220 butir telur dan 34.416 sachet susu khusus penambah gizi di 37 desa yang menjadi lokus stunting. Ratusan ribu bantuan tersebut dilepas secara simbolis oleh Pj Bupati Lobar, Senin 2 Desember 2024.

Kegiatan ini dihadiri Pj Sekda Lobar, para asisten, staf ahli, sejumlah kepala OPD dan Ketua TP PKK Lobar Hj Erni Zuhara.

Pj Bupati Lobar H.Ilham mengatakan stunting merupakan mandatori pemerintah pusat dan Isu nasional yang harus diupayakan untuk bisa tuntas di tahun ini. Pemkab Lobar akan terus berupaya dengan mengambil kebijakan tetap memberikan bantuan makanan berprotein tinggi berupa telur dan susu kepada seluruh sasaran anak-anak yang stunting dan termasuk juga yang berpotensi stunting di setiap pelosok desa yang ada di Kabupaten Lobar.

“Kita terus sigap dalam menurunkan stunting di Lobar,” ujarnya.

Ilham mengatakan saat ini stunting di Lobar berada pada angka satu digit atau 9,9 persen. Hal ini merupakan salah satu prestasi penting dalam upaya menurunkan angka stunting di Lobar. Ia berharap agar angka stunting di Lobar dapat terus ditekan hingga mencapai target 8 persen. Hal ini tentu membutuhkan semangat kolaborasi dan kebersamaan serta kerja keras berbagai pihak sehingga angka stunting dapat terus diturunkan.

“Mari kita mengajak semua untuk satukan niat agar apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk membangun generasi bangsa tumbuh dan berkembang dengan baik agar menjadi putra dan putri terbaik ke depan sehingga dapat melanjutkan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat dengan kemampuan yang tentu mereka miliki masing-masing,” ajak Ilham.

Sementara itu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Wina Frida Dwi Purwati, S.ST., mengatakan bantuan ini disalurkan sebagai upaya menekan stunting agar terus turun menjadi delapan persen. Salah satunya adalah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat berupa telur dan susu. Ia mengatakan bantuan ini disalurkan di 37 desa dengan jumlah telur sebanyak 128.220 butir telur dan 34.416 sachet susu khusus penambah gizi.

“Nantinya para balita stunting dan berpotensi stunting akan diberikan bantuan berupa 2 tray atau 60 butir telur per anak selama sebulan atau dua butir telur sehari dan 16 Sachet susu sebulan. Ini semua sebagai upaya dan langkah konkrit dalam menurunkan stunting,”  tegasnya (her)

1...501502503...811Page 502 of 811

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami