Beranda blog Halaman 502

Investor Marina Bay Cantumkan Nilai Investasi Rp10 Miliar

0
Hery Ramdhan(ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Pasca pertemuan ekspose antara Bupati Lombok Barat, H.Lalu Ahmad Zaini dengan pihak investor Marina Bay City beberapa hari lalu, pihak investor bersedia mengikuti apa yang diarahkan oleh Bupati Lombok Barat untuk menunjukkan keseriusannya. Investor diminta untuk menambah luas lahan untuk izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

Pasalnya, izin pemanfaatan ruangnya di aplikasi OSS sekitar 1,7 hektar dengan modal atau nilai investasi Rp10 Miliar. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lobar Hery Ramdhan menerangkan bahwa, setelah ekspose dengan Bupati, pihak investor telah berkomunikasi dengan pihaknya terkait rencana menambah luasan lahan yang akan diurus untuk mendapatkan izin PKKPR dari pusat.

Sejuh ini, pihak investor baru mengurus izin di pusat berupa PKKPR. ‘’itu yang luasannya yang 1,7 hektar. Itu mungkin dia mau tambah lagi (luas lahan). Setelah (ekspose) dengan pak Bupati”kata Kepala DPMPTSP ini kemarin.

Bupati dalam ekspose itu kata dia, bermaksud meminta keseriusan dari investor. Sebab melalui website maupun berita,  pihak investor menjual atau promosikan dari rencana luasan 150 hektar bahkan nilai investasinya Rp90 triliun.

Namun dalam surat resmi ke DPMPTSP, nilai investasi yang dicantumkan Rp32 triliun. Nilai ini sangat fantastis. Akan tetapi itu belum sesuai dengan platform izin pemanfaatan ruangnya di aplikasi OSS sekitar 1,7 hektar. “Paling tidak 1/4 lah dari luas lahan, 30-40 Hektar lah,”imbuhnya. Kemudian dari nilai investasinya dicantumkan di OSS Rp10 miliar, artinya masih jauh dengan nilai investasi yang direncanakan.

Lebih lanjut dalam kodefiaksi atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dipilih kawasan pariwisata. Menurutnya tidak main-main kalau kawasan pariwisata itu, sebab ada syarat ketentuan berlaku ketika memilih jenis usaha ini. Investor harus mengajukan izin dengan KBLI. Pendekatan pengembangan kawasan, minimal penguasaan lahannya 100 hektar dengan modal triliunan. Memiliki sarana hospitality, amenitas. Dan penunjang rumah sakit, sistem security dan lainnya.

“Seperti itu kalau kawasan, hampir mirip-mirip kawasan ekonomi khusus, dalam skala lebih kecil,”kata dia. Pihak investor pun telah berkomunikasi terkait rencana perubahan atau penambahan KBLI dan penambahan luasan lahan. “Mungkin tidak 1,7 hektar tapi mungkin di atas 10 hektar untuk sementara,”sambungnya. Menurutnya jika mau diberlakukan seperti investor yang umumnya, tentu disarankan tidak memilih jenis KBLI kawasan pariwisata. Di sana tergambar jenis usaha, skala, risiko dan lainnya.

Kalaupun mau bertahap pengembangannya, kata dia, disarankan agar starting point atau memulai luas lahan tidak terlalu kecil. Kendati pihak investor mengaku luas lahan yang sudah dibeli mencapai belasan hektar, namun itu akan dilihat lagi oleh Pemkab. Sebab jangan sampai bersinggungan dengan LP2B,masuk lahan telantar, dan bersengketa. Pihak Pemkab tidak bisa memberikan izin pembangunan di atas lahan itu. “Tidak bisa kita berikan izin,”ujarnya.

Sehingga menurut Hery, itulah pentingnya ekspose itu, bisa membantu pihak investor dalam berbagai informasi menyangkut lahan dan perizinan. Sebab jangan sampai mereka membeli lahan yang bermasalah sehingga merugikan mereka sendiri.

Terkait pertemuan Bupati dengan investor yang beredar fotonya di grup WhatsApp, menurutnya itu terjadi sebelum ekspose. Kemungkinan kata dia, pihak investor menghubungi protokol untuk berencana bertemu bupati. Namun pada saat bersamaan, Bupati pergi di luar daerah, Jakarta. Sehingga kemungkinan investor bertemu dengan Bupati di Jakarta. Dalam pertemuan itu, hadir juga Wakil Menteri Pariwisata. (her)

Agar Tepat Sasaran, TNI Kawal Distribusi Bantuan Beras bagi Warga Miskin

0
Personel Kodim 1620/Loteng turun langsung mengawal distribusi bantuan beras bagi warga kurang mampu diwilayah Kecamatan Batukliang, Rabu kemarin(ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Jajaran TNI turut mengawal distribusi bantuan pangan (beras) bagi warga kurang mampu di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Selain untuk memastikan proses penyaluran bantuan beras berjalan aman, kehadiran personel TNI juga untuk memastikan bantuan bisa tepat sasaran. Diterima oleh yang memang berhak menerima bantuan dari pemerintah pusat tersebut.

Dandim 1620/Loteng Letkol Arm Karimmuddin Rangkuti, Rabu 23 Juli 2025 kemarin, mengungkapkan proses distribusian bantuan dilaksanakan secara bertahap langsung oleh Bulog. Disalurkan melalui kantor desa dan kelurahan yang ada di daerah. Pihaknya pun sudah mengintruksikan kepada personel TNI dibawah untuk turut berperan aktif mengawal penyaluran bantuan tersebut.

 “Kami pastikan personel kami akan mengawal bantuan ini sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sekaligus untuk memastikan proses penyaluran bantuan berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan aturan,” tegasnya.

Ia mengatakan, penyaluran bantuan  beras tersebut dilakukan pemerintah pusat sebagai salah satu upaya dalam menjaga stabilitas dan ketahanan pangan nasional. Sekaligus membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu dalam menghadapi gejolak harga kebutuhan pokok. Dan, TNI hadir untuk mendukung langkah pemerintah pusat tersebut.

Lebih lanjut Karimmuddin menjelaskan, bantuan beras yang disalurkan bulan ini yakni jatah untuk dua bulan sekaligus, Juni dan Juli. Jadi setiap KPM akan memperoleh jatah masing-masing langsung 20 kilogram. Berupa beras dengan standar medium yang sudah di tentukan oleh pemerintah.

Pada hari Rabu kemarin, Bulog sendiri menyalurkan sebanyak 13.432 karung beras dengan kapasitas isi karung 10 kg. Disalurkan ke delapan desa di Kecamatan Batuklianga. Yakni Desa Tratak 1.698 karung, Lantan 2.398 karung, Mas Mas 1.250 karung, Tanak Beak 1.630 karung dan Desa Aik Berik 1.874 karung. Ditambah Desa Steling 1.458 karung, Karang Sidemen 1.352 karung serta Desa Aik Buka sebanyak 1.772 karung.

Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Loteng Loteng Lalu Ahmad Satriadi mengatakan, untuk Loteng total ada 117.102 KPM yang akan mendapat bantuan pangan atau beras dari pemerintah pusat. Jumlah penerima bantuan beras tersebut berkurang sebanyak 37.024 KPM jika dibandingkan penerima tahun 2024 lalu yang mencapai 154.126 KPM.

Di mana KPM akan menerima jatah 10 kg perbulan terhitung mulai bulan Juni. Sehingga pada penyaluran bulan Juli ini, setiap KPM akan langsung mendapat jatah 20 kg. Karena target pemerintah pusat, bulan Juli ini penyaluran bantuan beras sudah harus tuntas untuk dua bulan. Supaya bisa meringankan beban keluarga kurang mampu sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pokok terutama beras.

“Untuk proses penyalurannya sendiri nanti akan ditangani langsung oleh Bulog. Tidak lagi melalui perantara atau petugas lain. Sehingga KPM bisa menerima bantuan tersebut langsung secara gratis. Tanpa harus membayar biaya transporatasi atau biaya pengantaran,” tandasnya. (kir)

Harga Tomat dan Bawang Merah Mulai Melonjak

0
H. Irwan Harimansyah(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Para ibu rumah tangga harus pandai mengatur uang dapur. Pasalnya, harga tomat dan bawang merah mulai melonjak. Perubahan pola tanam diharapkan menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yani mengeluhkan harga bawang merah dan tomat mulai mahal. Bawang merah dijual Rp50 ribu perkilogram. Sementara, tomat mencapai Rp20 ribu hingga Rp25 ribu perkilogram. Mahalnya bumbu dapur dikhawatirkan berdampak pada komoditi lainnya. “Saya beli bawang murah dapat sedikit. Pedagang di pasar jual Rp45 ribu-Rp50 ribu sekilo,” sebutnya ditemui pada, Rabu 23 Juli 2025.

Justru kata dia, cabai rawit yang relatif terjangkau dibandingkan dua komoditi tersebut. Ibu satu orang anak ini mengharapkan pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk mengendalikan harga barang pokok. Pada momen tertentu lanjut dia, komodit akan melonjak drastis. “Sebentar lagi maulid. Pasti harga barang pokok melonjak,” katanya.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram H. Irwan Harimansyah mengakui, harga tomat mengalami lonjakan signifikan pada bulan lalu. Kenaikan harga dipengaruhi cuaca tidak menentu dan penurunan luas lahan tanam. Harga tomat saat ini sambungnya, mulai normal dibandingkan sebelumnya. “Kalau bulan lalu memang harganya Rp60 ribu-Rp70 ribu perkilo. Sekarang sudah mulai normal,” klaimnya.

Kenaikan harga horti langsung ditindaklanjuti oleh penyuluh pertanian. Mereka bergerak aktif merespon cuaca yang tidak menentu dan turunnya luas area tanam mencapai 60 persen.

Salah satu solusi kata dia, mensiasati dengan menanam tomat di green house dan polyback. “Langkah antisipasinya mengubah sistem tanam sebelumnya menggunakan hamparan menjadi green house,” katanya.

Komoditi hortikultura seperti cabai, tomat, dan bawang banyak didatangkan dari Kabupaten Lombok Timur dan Pulau Sumbawa. Lahan pertanian di Kota Mataram terbatas dan petani lebih cendrung menanam padi.

Produksi cabai rawit, tomat, dan bawang merah melimpah, sehingga petani mendistribusikan hasil tanam mereka ke Mataram, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. (cem)

Bank Syariah Indonesia Hadirkan seminar Gratis The Power Of Hajj di Mataram

0
Bank Syariah Indonesia Hadirkan seminar Gratis The Power Of Hajj di Mataram(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Rencana gelaran seminar haji yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Indonesia di Mataram. Seminar The Power Off Hajj dengan tema gapai haji mulai sekarang sangat dirasa antusias pendaftar yang ingin mengikuti acara tersebut dan jumlah pendaftar menjelang acara semakin bertambah.

Nur Intan Area Ritel Transaction Banking Manager BSI Area Denpasar selaku koordinator gelaran seminar tersebut menyampaikan, seminar bertujuan untuk memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat, khususnya calon jamaah haji mengenai berbagai aspek terkait ibadah haji, termasuk perencanaan keuangan dan persiapan perjalanan. Khusus di Mataram, seminar akan di gelar pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 bertempat di Hotel Sapadia & Convention jl Majapahit Mataram dan di targetkan akan dihadirkan 1.000 orang peserta. Acara seminar sendiri gratis dan dapat diikuti oleh warga masyarakat yang mau mengikuti.

Lebih lanjut dikatakan seminar ini selain memberikan informasi terkait cara berhaji yang aman dan terencana juga akan ditawarkan juga paket perjalanan haji khusus yang di tawarkan oleh bank bsi dan mitra travelnya.

Imam Supriyadi, Branch Manager bank BSI Mataram menyampaikan gelaran event seminar ini sebagai bentuk ikhtiar bank BSI secara umum untuk menargetkan BSI memperkuat posisi sebagai pemimpin dalam ekosistem syariah Nasional salah satunya adalah penguatan pangsa pasar jamaah haji dan umroh. Ajang seminar ini semakin memperkuat positioning BSI khusus nya di wilayah NTB sebagai leader dalam mengurus jamaah haji dan umroh pungkasnya.(r)

Fornas VIII 2025,Lotim Hanya Kebagian Sembalun Jadi Lokasi “Trail Run”   

0
Pemkab Lotim membahas persiapan pelaksanaan event Fornas, Trail Run yang akan digelar di Sembalun(ekbisntb.com. /rus)

Lombok (ekbisntb.com) -Pada ajang Festival Olahraga Nasional (Fornas) tahun 2025, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) hanya mendapat satu venue. Yakni ditunjuk Sembalun sebagai lokasi lomba induk organisasi olahraga (inorga) Trail Run. Kegiatan akan digelar pada tanggal 27 Juli 2025 mendatang. Sebanyak 200 orang akan ikut ambil bagian untuk menjajal medan sepanjang 10-20 km.

Menjawab media, Wakil Bupati Lotim, H. Muh. Edwin Hadiwijaya usai rapat koordinasi dengan pihak penyelenggara di kantor Bupati Lotim, Rabu (23/7) menjelaskan, ratusan peserta ini berasal dari empat provinsi se Indonesia, termasuk ada dari Lotim yang akan membela NTB dikabarkan juga akan ikut.

Adanya kegiatan Fornas yang digelar oleh KORMI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)  Lotim hanya kedapatan tempat. Semua kegiatan diurus oleh panitia. Kegiatan ini dianggap tidaklah terlalu besar risiko, karena olahraga rekreasi. Dampak ekonomi dari kegiatan ini dinilai tidaklah terlalu besar bagi daerah karena kegiatannya juga dianggap tidak terlalu besar.

Pilihannya Sembalun karena lintasan yang dilalui merupakan kawasan perbukitan. Lotim hanya dapat bagian tamu bisa menginap dan belanja di Sembalun. “Lari ini kan sedang tren, yang tidak tren itu lari dari kenyataan saja,” kelakarnya.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Lotim, drg. Asrul Sani mengatakan Dipilihnya Sembalun salah satunya event sebelumnya, banyak yang sukses digelar di Sembakun. Seperti kegiatan Rinjani 100. Menurut panitia pelaksana pusat, Sembalun Ini adalah lokasi yang layak menjadi lokasi Trail Run.

Kegiatan Fornas menjadi tanggung jawab pusat. Kabupaten hanya sifatnya koordinasi, sehingga segala hal yang berhubungan dengan lari trail panitianya pusat. Sebanyak 215 peserta ini lebih banyak yang akan mengikuti 10 km.

Panitia sudah koordinasi langsung dengan pihak Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dan Kesatuan Pengelolaan Hujan (KPH) Rinjani Timur.

Menurut Asrul Sani, jalur yang akan dilalui peserta tidaklah terlalu ekstrem. Paling panjang 20 km dengan jangkauan terberat mendaki Bukit Pergasingan Sembalun .

Kegiatan Trail Run akan digelar tanggal 27 Juli 2024 mendatang. “Ini adalah olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi masyarakat,” terang putra sulung Bupati Lotim dua periode H. Ali Bin Dachlan ini menambahkan Melalui kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan kunjungan wisatawan dan ekonomi masyarakat. (rus)

Keberatan Warga Miskin Dicoret,Kades Bagik Polak Lobar Tolak Bantuan Pangan Beras Pemerintah

0
Kades Bagik Polak Amir Amraen Putra bersama warga miskin tak mendapatkan bantuan pangan beras pemerintah. (ekbisntb.com/ist)

Lombok(ekbisntb.com) -Kepala Desa (Kades) Bagik Polak Kecamatan Labuapi, Lombok Barat (Lobar) Amir Amraen Putra menolak bantuan pangan beras pemerintah. Alasan penolakannya sangat mendasar, lantaran banyak penerima warga miskin yang dicoret atau dihapus dari data.

Hampir 50 persen warga miskin yang sebelumnya layak menerima tidak muncul namanya dalam data, sehingga itu menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Rabu (22/7), sejumlah warga mendatangi kantor desa setempat menanyakan kenapa namanya tidak masuk dalam data penerima bantuan pangan beras. Rata-rata warga yang datang jompo, tidak punya pekerjaan dan hidup sebatang kara bersama cucunya. Ada di antara mereka untuk makan saja diberikan dari keluarga yang juga dari kalangan tidak mampu. Di antara mereka,  ada penerima PKH dan BPNT, pada tahun lalu menerima bantuan beras namun tahun ini tidak menerima. Mereka membutuhkan bantuan beras ini untuk membantu kebutuhan makan sehari-hari.

Diakuinya, pihaknya menolak bantuan beras ini karena tidak sesuai jumlah yang masuk data penerima dengan jumlah warga yang miskin di desa itu. Belum lagi dampak di tengah masyarakat jika bantuan ini dibagikan ke warga. Terjadi gejolak karena kecemburuan sosial, disebabkan ada yang sebelumnya mendapatkan bantuan, kali ini tidak dapat bantuan. Sebagai kades bersama jajarannya berupaya memperjuangkan warganya kategori miskin yang layak mendapatkan bantuan beras.

“Kami memperjuangkan warga kami yang miskin. Karena tahun lalu warga kami yang dapat bantuan beras 686 KK penerima beras, yang sekarang 381 KK, berkurang 305 dari tahun sebelumnya,”kata Amir.

Dikatakan, untuk tahun ini jatah beras yang diberikan kepada 381 KK warganya yang masuk data dengan alokasi per KK 10 kilogram untuk alokasi Juni dan Juli. Sementara banyak yang dihapus sepihak, tanpa ada koordinasi dengan desa.

Belum lagi masih banyak warga penerima PKH dan BPNT yang tidak masuk data, seperti warganya yang datang ke kantor desa, menanyakan bantuan beras, tidak menerima program tersebut. Bahkan warganya banyak yang dihapus dari penerima PKH. “Mereka mestinya dapat bantuan ini, tapi sementara ini nama mereka belum ada. Inilah yang kita perlu  perjuangkan oleh pemerintah,” tegasnya.

Ia berharap kepada pemerintah baik kabupaten dan pusat, khususnya pada Bupati Lobar untuk mengevaluasi serta memperjuangkan masyarakat yang minim ini agar kembali mendapatkan haknya. Sebab kembali pada simbol “sejahtera dari desa, jika ini tidak segera ditangani tentu ia mempertanyakan komitmen dari tagline dari bupati dan Wabup Lobar ini.

“Jangan tunggu gejolak baru terpenuhi hak masyarakat miskin ini, tapi lihat lah hal mereka harus terpenuhi. Kemana itu kami sementara ini kami menolak dulu pendistribusian bantuan beras ke Bagik Polak,” tegasnya.

Sesuai jadwal, bantuan beras ini dibagikan Rabu kemarin. Namun setelah mendapatkan data itu, ia mengkonfirmasi pihak Bulog agar tidak menyalurkan dulu bantuan beras ke desanya, sehingga pendistribusian beras pun tidak dilakukan. Pihaknya sudah melaporkan hal ini ke Dinas Sosial, namun pihaknya diminta untuk mengirim kodisi foto rumah warga yang tidak dapat bantuan. Justru ia menganggap ini evaluasi menyasar warga yang tidak mendapat bantuan. “Mestinya evaluasi itu secara keseluruhan,” tegasnya.

Menurutnya, tidak bisa juga tingkat kesejahteraan warga hanya merujuk atau melihat pada rumah warga. Namun bagiamana pendapatan dan lainnya. Memenuhi tiga unsur, sandang, pangan dan papan harus terpenuhi baru layak dikatakan tidak mampu. (her)

Jadi Temuan Inspektorat,Bupati Lobar Sentil Desa yang Ingin Bangun Helipad 

0
Lalu Ahmad Zaini (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) -Bupati Lombok Barat (Lobar) H Lalu Ahmad Zaini menyentil adanya kepala desa (kades) yang ingin membangun Helipad memakai dana Desa (DD), sehingga menjadi temuan Inspektorat. Karena itu ke depan monitoring terhadap alokasi DD ini diperkuat agar melaksanakan sesuai mandatori yang diberikan.

“Supaya jangan sampai ada salah, karena kemarin ada temuan Inspektorat, ada juga desa ingin buat helipad. Ini kan ndak ada peruntukannya, gitu lho,” katanya mengingatkan.

Untuk itu, tegasnya, Pemkab Lobar mengontrol melalui OPD terkait dan melibatkan pihak lainnya.  Bentuk kontrol Pemkab Lobar, begitu desa mau mengesahkan APBDes, nanti akan ada monitoring dari kabupaten untuk memastikan anggaran yang dialokasikan memenuhi asas mandatori yang diberikan atau tidak. Jika tidak maka Pemkab Lobar tentu bisa memberikan saran atau rekomendasi agar disesuaikan dengan mandatori atau menyentuh masyarakat.

Ia mendorong agar desa memberikan perhatian pada kegiatan-kegiatan pembinaan pemuda pemudi. Salah satunya pada qori-qoriah perlu dialokasikan dari anggaran desa. Menurutnya, jika menginginkan prestasi lebih pada MTQ itu maka pembinaan harus dilakukan lebih intens dan panjang. Pembinaan itu tentu membutuhkan anggaran. Namun perlu juga mengedepankan pelibatan semua pihak.

Seperti halnya di desa Batu Kuta menyelenggarakan kegiatan MTQ misalnya, tanpa ada anggaran. Sebab partisipasi masyarakat juga bisa menjadi dukungan. ‘’Yang penting ada komitmen, ada keinginan semua pihak untuk terlibat,’’ ujarnya. (her)

Verval Ulang 39 Ribu PBI Nonaktif, Penerima Bantuan Salah Sasaran di Lobar Dihapus

0
L. Winengan (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Sosial (Disos) Lombok Barat (Lobar) sedang melakukan verifikasi dan validasi (verival) terhadap 39 ribu warga pemilik kartu BPJS Kesehatan yang kini dalam status nonaktif. Verval ini untuk memastikan kelayakan warga menerima Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari puluhan ribu jiwa tersebut untuk diusulkan reaktivasi ke Kementerian Sosial (Kemensos). Banyak di antara warga ini tak layak, sehingga dikeluarkan atau dicoret dari data.

Kepala Disos Lobar, H. Lalu Winengan, menegaskan pihaknya saat ini melakukan verifikasi ulang berbasis data by name by address untuk memastikan keabsahan status ekonomi warga tersebut. “Kami akan reaktivasi BPJS warga yang benar-benar masuk dalam kategori Desil 1 sampai Desil 5, karena mereka tergolong tidak mampu dan layak dibantu oleh negara,” ujar Winengan, Rabu (23/7).

Warga yang masuk dalam Desil 6 hingga Desil 10, atau tergolong mampu, diarahkan untuk beralih ke skema BPJS Mandiri. “Bukan berarti kami diam. Kami akan perjuangkan mereka yang benar-benar tidak mampu. Tetapi kalau datanya menunjukkan mereka mampu, ya harus bergeser ke mandiri,” tegasnya.

Ia mencontohkan satu kasus khusus dari Dusun Papuk Keli, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, di mana seorang warga lanjut usia, berumur lebih dari 90 tahun, semula tercatat dalam Desil 6.

Namun setelah dilakukan verifikasi ulang, ditemukan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki penghasilan dan termasuk data tunggal lansia. “Kasus ini sedang kami usulkan agar mendapatkan atensi makanan dua kali sehari, dengan pengantaran langsung ke rumah,” ungkap Winengan.

Ia menekankan pentingnya pendataan yang akurat, terutama untuk kelompok Desil 1 dan Desil 2, agar bantuan bisa tepat sasaran. Proses ini juga akan melibatkan camat, kepala desa, dan perangkat desa lainnya.

Dinas Sosial juga secara tegas akan menghapus penerima bansos seperti BPJS Kesehatan gratis yang tergolong mampu atau bahkan telah memiliki pekerjaan tetap. “Kita tidak bisa membiarkan yang seharusnya tidak menerima justru tetap menikmati fasilitas. Ini soal keadilan sosial,” tegas Winengan.

Ia menambahkan dalam waktu dekat, pemkab juga akan mengoptimalkan program UHC (Universal Health Coverage) yang dibiayai oleh pemerintah daerah untuk mendukung warga miskin yang belum ter-cover BPJS aktif. (her)

Museum Masuk Sekolah, Kenalkan Warisan Sejarah ke Pelajar di Sekotong

0
Museum Negeri NTB saat memberikan penjelasan pada murid-murid SD Negeri 5 Sekotong Barat pada program Museum Masuk Sekolah, Rabu, 23 Juli 2025. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Museum Negeri Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali melaksanakan program masuk sekolah yang bertujuan mengenalkan warisan sejarah kepada siswa-siswi ke SDN 5 Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat (Lobar).

Kepala Museum Negeri NTB, Ahmad Nuralam, S.H., M.H., mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen museum dalam menjalankan fungsi edukatif dan pelestarian budaya secara inklusif.

“Banyak sekolah di daerah pesisir seperti Sekotong yang jauh dari jangkauan museum. Sehingga melalui program ini, kami datang ke sekolah-sekolah, membawa semangat pelestarian warisan budaya langsung ke ruang kelas,” ujar Nuralam saat menyampaikan sambutan, Rabu 23 Juli 2025.

Dirinya mengatakan bahwa Sekotong dipilih karena belum pernah berkunjung ke museum. Sehingga program ini bertujuan untuk mengenalkan warisan sejarah dan budaya lokal kepada siswa-siswi yang berada jauh dari akses langsung ke museum.

“Jadi kami ingin memastikan bahwa siswa di daerah terpencil atau pesisir juga mendapat kesempatan yang sama untuk mengenal sejarah daerahnya,” ujarnya.

Ia juga mengatakan Museum Masuk Sekolah ini di laksanakan sekaligus untuk memperingati Hari Anak Nasional yang bertepatan pada tanggal 23 Juli 2025.

Dengan begitu Ia berharap, melalui program ini, akan tumbuh generasi muda yang lebih peduli terhadap sejarah dan lebih aktif dalam pelestarian budaya.

“Jadi museum adalah milik masyarakat. Dan generasi mudalah yang akan mewarisi dan menjaga nilai-nilai itu di masa depan,” pungkasnya.

Mayoritas siswa di sekolah ini diasuh oleh kakek-nenek mereka karena orang tua bekerja sebagai buruh migran di luar daerah, terutama di Pulau Bali.

Sekitar 60 persen wali murid tercatat sebagai perantau, yang membuat akses ke museum di Mataram sangat kecil bagi sebagian besar siswa.

Indriyani, seorang siswi kelas 6 SDN 5 Sekotong Barat, mengaku sangat senang karena untuk pertama kalinya ia bisa melihat langsung benda-benda peninggalan sejarah.

“Saya belum pernah ke museum. Biasanya cuma baca di buku. Sekarang saya bisa lihat langsung keris dan lontar. Seru sekali,” ungkap Indriyani.

Museum Masuk Sekolah adalah sebuah program yang bertujuan untuk membawa koleksi museum dan materi pembelajaran sejarah, budaya, ke lingkungan sekolah.

Selain penyampaian materi sejarah, program ini juga melibatkan sesi dialog bersama pelajar, lomba-lomba, dan pengenalan benda cagar budaya oleh Tim edukator Museum NTB.

Kepala SD Negeri 5 Sekotong Barat Haris Kurniawan berharap program Museum Masuk Sekolah bisa berkelanjutan agar generasi muda menjadi lebih paham dan mengenal warisan leluhur mereka lewat artefak-artefak kebudayaan yang tersimpan di Museum NTB. “Siswa kami akhirnya menjadi tahu nama-nama benda karena melihat langsung bentuknya. Setiap artefak punya label dan keterangan informasi yang mudah dibaca,” ujarnya. (ham)

Gubernur NTB Lepas Ekspor Komoditas Unggulan Binaan Bank Indonesia ke Empat Negara

0
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry A. Harahap, secara resmi melepas ekspor komoditas NTB ke empat negara dari halaman Kantor Bank Indonesia NTB, Rabu, 23 Juli 2025(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Komitmen Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis ekspor kembali ditegaskan melalui pelepasan ekspor sejumlah komoditas unggulan NTB ke pasar internasional. Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry A. Harahap, secara resmi melepas ekspor komoditas NTB ke empat negara dari halaman Kantor Bank Indonesia NTB, Rabu, 23 Juli 2025.
Komoditas yang diekspor yaitu kemiri ke Jepang, vanili ke Amerika Serikat, furnitur ke Spanyol, dan home décor ke Jerman. Ekspor ini merupakan hasil kerja sama dan upaya berkelanjutan dari para pelaku usaha lokal yang telah beberapa kali melakukan pengiriman (repeat order) dengan volume yang terus meningkat.

Gubernur Iqbal menyatakan bahwa ekspor bukan hanya menjadi capaian semata, tetapi menjadi bagian penting dari upaya menggerakkan ekonomi daerah secara luas.

“Semakin banyak kita ekspor, semakin baik. Ini bukan produk baru, tapi produk yang sudah repeat order. Kami mendukung penuh segala upaya peningkatan ekspor. Namun kita juga harus berpikir lebih jauh, bagaimana caranya mengundang para buyer untuk berinvestasi langsung di NTB, membawa teknologi, pengetahuan, dan membuka lapangan kerja baru,” ujar gubernur.

Ia menekankan pentingnya pemanfaatan pasar besar negara-negara di dunia seperti Amerika, Jepang, dan Korea, termasuk potensi dalam skema perdagangan bebas yang dapat mendorong ekspor lebih luas. Produk seperti vanili yang telah memperoleh sertifikasi FDA (Food and Drug Administration), misalnya, menurut Iqbal membuka peluang besar untuk masuk ke berbagai pasar global.

Karena itu, gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Provinsi NTB yang sangat konsisten melakukan pendampingan dari hulu hingga hilir, sehingga komoditas NTB ekspornya konsisten dan meningkat.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Berry A. Harahap menambahkan bahwa komoditas seperti kemiri dan vanili memiliki dampak ekonomi yang langsung dirasakan oleh masyarakat bawah, mulai dari petani di pinggir hutan hingga pengusaha lokal.

“Kemiri, misalnya, melibatkan banyak masyarakat di sekitar hutan. Nilai tambahnya langsung mengalir ke ekonomi lokal. Sama halnya dengan vanili, furnitur, dan produk kerajinan lainnya. Inilah yang kami dorong agar ekspor non-tambang semakin meningkat,” jelas Berry.

Saat ini, ekspor non-tambang NTB memang masih kecil, sekitar 2 persen dibandingkan ekspor tambang yang didominasi oleh tembaga dan logam lainnya. Namun Berry optimistis angka ini bisa naik seiring perluasan pasar dan peningkatan kapasitas produksi lokal.

“Ke depan kita coba menjalin kemitraan dengan merek global seperti IKEA untuk memasarkan produk home décor NTB. Selain itu, kami juga mendorong penanaman kemiri dan vanili di tanah-tanah kurang produktif di Lombok Tengah hingga Sumbawa dan Bima,” ujarnya.

Berry juga menekankan pentingnya penerapan Good Agricultural Practices (GAP) atau praktik pertanian terbaik dalam membudidayakan komoditas ekspor seperti kemiri, vanili, padi, dan cabai agar hasil produksi berkelanjutan dan berkualitas tinggi.

Melalui ekspor komoditas unggulan ini, Pemerintah Provinsi NTB dan Bank Indonesia berharap dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menekan angka kemiskinan, dan menurunkan stunting. Program pemberdayaan melalui ekspor ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB secara berkelanjutan.

“Dengan semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif seperti ekspor, maka pendidikan, pendapatan, dan kualitas hidup masyarakat NTB pun akan ikut meningkat,” tutup Berry.(bul)