Beranda blog Halaman 487

Tertinggi di Indonesia, Aset Bank Dinar Tembus Rp1,84 Triliun per Juli 2025

0
Direktur Utama Bank Dinar, Mustaen (tengah) dan direksi lainnya merayakan HUT Bank Dinar ke 19 tahun 2025(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Dinar Ashri, yang lebih dikenal sebagai Bank Dinar, mencatatkan pencapaian luar biasa dengan menempati posisi teratas sebagai BPRS dengan total aset terbesar di Indonesia. Per Juli 2025, total aset Bank Dinar mencapai Rp1,843 triliun, tumbuh 25,58 persen atau setara dengan Rp375 miliar dibanding posisi Juni sebesar Rp1,754 triliun.

Direktur Utama BPRS Dinar Ashri, Mustaen, menyampaikan rasa syukurnya atas capaian ini. “Alhamdulillah, posisi pembiayaan kami per Juli telah mencapai Rp1,665 triliun, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) kami sebesar Rp1,180 triliun. Inilah yang mendorong pertumbuhan aset kami menjadi yang tertinggi secara nasional,” ungkap Mustaen di ruang kerjanya, Senin, 4 Agustus 2025.

Menurut Mustaen, pertumbuhan signifikan Bank Dinar bukan hanya berasal dari pembiayaan, tapi juga dari lonjakan DPK yang tumbuh sebesar Rp48 miliar dari Bulan Juni 2025 ke Bulan Juli 2025 (tumbuh Rp99,391 miliar atau setara tummbuh 9,20 persen dari Desember 2024) serta dukungan pendanaan terhubung (linked) dari bank umum. Kombinasi ini mendongkrak posisi aset menjadi yang tertinggi di antara seluruh BPRS se-Indonesia, mengungguli bahkan daerah dengan pangsa ekonomi yang lebih besar.

“Data ini menunjukkan bahwa meski NTB masuk dalam 12 provinsi terbawah dalam kontribusi sektor keuangan secara nasional, kami mampu membuktikan bahwa BPRS dari daerah seperti kami bisa menyalip mereka,” ujar Mustaen.

Tidak Hanya Konsumtif, Tapi Strategis

Meski 54 persen portofolio pembiayaan Bank Dinar bersifat konsumtif, Mustaen menegaskan bahwa klasifikasi itu tidak sepenuhnya mencerminkan sifat penggunaan dana oleh nasabah.

“Contohnya emas. Meskipun masuk kategori konsumtif, kenyataannya banyak yang menggadaikan emas untuk modal usaha. Begitu juga dengan pembiayaan pegawai yang dipotong dari gaji, seringkali digunakan untuk membuka usaha sampingan. Jadi, tidak bisa dilihat hitam-putih,” jelasnya.

Portofolio Bank Dinar juga mencakup 23,7 persen pembiayaan berbasis emas dan sisanya disalurkan ke sektor riil, termasuk properti.

Fokus Keseimbangan dan Kehati-hatian

Mustaen menyatakan bahwa kunci bagi Bank Dinar adalah keseimbangan antara sektor konsumtif dan produktif, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana masyarakat.

“Yang terpenting adalah menjaga kesehatan industri perbankan. Jangan karena ingin terlihat ‘produktif’, kita justru menyalurkan pembiayaan ke sektor yang berisiko tinggi dan akhirnya gagal bayar. Itu berbahaya,” katanya.

Tantangan ke Depan: Jangan Berhenti Tumbuh

Dengan posisi sebagai BPRS dengan asset nomor satu nasional saat ini, tantangan berikutnya menurut Mustaen adalah menjaga momentum pertumbuhan dan tidak terlena.

“Berhenti mempertahankan posisi itu justru pertahanan paling buruk. Kita harus terus bertumbuh, inovatif, dan memahami karakter wilayah kita sendiri. Masa kalah sama daerah lain?” tegasnya.

Hadapi Regulasi dengan Adaptif

Menanggapi semakin kompleksnya regulasi perbankan syariah, Mustaen mengaku pihaknya terus berupaya mengikuti dan menyesuaikan diri agar bisa tetap kompetitif dan sehat.

“Kita harus terus belajar, adaptif, dan tetap menjaga prinsip tata kelola yang baik. Karena kita mengelola dana masyarakat, maka kepercayaan dan kehati-hatian adalah yang utama,” tutupnya.(bul)

Pupuk Indonesia Grup Siap Jalankan Mekanisme Baru Penyaluran Pupuk Bersubsidi

0
Pupuk Indonesia Grup Siap Jalankan Mekanisme Baru Penyaluran Pupuk Bersubsidi(ekbisntb.com/bul)

Jakarta (ekbisntb.com) – Pupuk Indonesia Grup memastikan siap menjalankan mekanisme baru penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) pengelolaan pupuk bersubsidi tahun anggaran 2025 dan penyaluran pupuk bersubsidi dari titik serah ke petani yang tertuang pada Keputusan Dirjen PSP Kementerian Pertanian (Kementan).

Juknis tersebut menjadi pelengkap Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025 yang menjadi aturan pelaksana dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

Senior Vice President (SVP) Strategi Penjualan & Pelayanan Pelanggan PT Pupuk Indonesia (Persero), Deni Dwiguna Sulaeman mengungkapkan Pupuk Indonesia merupakan operator atas regulasi yang ditetapkan Pemerintah untuk bertanggung jawab penuh terhadap penyaluran pupuk bersubsidi hingga penerima pupuk di titik serah. Dalam pelaksanaannya Pupuk Indonesia dapat menunjuk Pelaku Usaha Distribusi (PUD) dalam menyalurkan pupuk bersubsidi hingga ke titik serah.

“Konteksnya, PUD membantu Pupuk Indonesia dalam mendistribusikan pupuk sampai ke titik serah. Tanggung jawab Pupuk Indonesia adalah menjamin pupuk sampai ke titik serah dengan tepat. Adapun titik serah ada empat entitas, yaitu pengecer, gapoktan, pokdakan (kelompok budidaya ikan), dan koperasi,” demikian ungkap kata Deni dalam “Sosialisasi Akbar Penerima Pupuk Bersubsidi pada Titik Serah se-Jawa Timur Bersama Kementerian Pertanian” di Gresik, Jawa Timur.

Sosialisasi ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Kabupaten Gresik, 1.451 perwakilan kios, 50 penyuluh pertanian, dan 30 petani percontohan dari seluruh Jawa Timur. Sosialisasi ini menjadi komitmen bersama dalam mendukung keberhasilan program penyaluran pupuk bersubsidi dan memajukan sektor pertanian nasional.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Risiko PT Petrokimia Gresik, Johanes Barus dalam sosialisasi menyampaikan bahwa, tata kelola pupuk bersubsidi yang baru ini akan menjadi tonggak penting untuk mendorong produktivitas dan kesejahteraan petani secara signifikan. Inisiatif ini juga menjadi langkah penting dalam mewujudkan swasembada beras di tahun 2028, yang dicita-citakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dalam Asta Cita.

“Kebijakan baru ini telah memangkas 145 aturan dan persetujuan lintas Kementerian hingga kepala daerah. Tata kelola baru ini memastikan pupuk bersubsidi lebih tepat sasaran serta mudah diakses oleh petani,” ungkap Johanes.

Dalam menjalankan tata kelola yang baru ini, Pupuk Indonesia melakukan upgrade sistem pada aplikasi digital i-Pubers dengan Web Commerce (WCM). Deni menjelaskan, i-Pubers akan dilengkapi dengan fitur “Pesan Pupuk” untuk menangkap berapa kebutuhan real pupuk di lapangan yang berbasis pada titik serah. Sementara di WCM akan dilengkapi dengan fitur baru “Delivery Tracking” untuk mengetahui berapa lama PUD mengirim pupuk setelah adanya pesanan.

“PUD saat ini menjadi bagian dari Pupuk Indonesia sehingga akan diperketat lagi dari sisi layanan terhadap titik serah. Pupuk Indonesia sudah melakukan uji coba di Madiun dan Lampung sejak Mei,” jelasnya.

Direktur Pupuk Kementerian Pertanian RI, Jekvy Hendra mengungkapkan bahwa untuk pemberlakuan regulasi terbaru per 1 Agustus 2025 ada Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) terbaru untuk peralihan distributor menjadi PUD. Ini menjadi jaminan tetap adanya kontribusi distributor dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

“Ini menjadi bukti legal kepada kawan-kawan (PUD) semua bahwa keberadaan dan eksisting teman-teman dijamin oleh negara, tetap berkontribusi untuk menyediakan dan mengadakan pupuk di seluruh Indonesia,” katanya.

Pupuk Bersubsidi ZA untuk Tebu

Di tengah sosialisasi disampaikan, Pupuk Indonesia memastikan kesiapan rencana penyaluran pupuk ZA sebagai pupuk bersubsidi yang diperuntukan bagi komoditas tebu. “Pupuk Indonesia Grup telah bersiap menyongsong rencana masuknya pupuk ZA khusus tanaman tebu ke dalam skema subsidi, dengan menyiapkan fasilitas dan sarana produksi agar dapat memproduksi pupuk ZA dengan baik sesuai dengan penugasan pemerintah,” ujar Direktur Manajemen Risiko Petrokimia Gresik, Johannes Barus.

Pemerintah menargetkan terwujudnya swasembada gula nasional di tahun 2028. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah melakukan sejumlah revisi peraturan, termasuk kembali memasukkan ZA ke dalam skema pupuk bersubsidi.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Suseno mengungkapkan, pupuk ZA sangat dibutuhkan oleh para petani tebu, apalagi tebu rencananya akan ditanam secara masif di Jawa Timur. Dikatakannya, akan ada penambahan penanaman tebu di lahan 100 ribu hektare di Jawa Timur. Sehingga dibutuhkan adanya ketersediaan pupuk ZA dalam rangka meningkatkan produktivitas, dan mewujudkan swasembada gula nasional.

“Jawa Timur menjadi tumpuan untuk swasembada pangan, maupun swasembada gula. Sekitar 20 ribu hektare lahan tebu akan diambil oleh PTPN (PT Perkebunan Nusantara) karena PTPN punya lahan sendiri. Tetapi yang 70 ribu itu akan diberikan kepada petani dan swasta,” kata Heru.(r)

Smart Tax Mulai Diterapkan di Sejumlah Sample Hotel, Restoran dan Hiburan  di Senggigi

0
Bupati Lobar H Lalu Ahmad Zaini didampingi Kepala Bapenda HM Adnan mengecek penerapan sistem smart Tax di wajib pajak hiburan(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Smart Tax mulai dipasang di sejumlah sample Wajib Pajak (WP) seperti Hotel, Restoran dan Hiburan di wilayah Senggigi. Langkah awal penerapan sistem teknologi, kerjasama antara Pemkab Lobar dan Pemkot Malang ini pihak Bapenda Malang seeta Lobar memberi pelatihan pada petugas.

Kepala Bapenda Lobar HM Adnan menerangkan bahwa, tindaklanjut kerjasama sistem pengelolaan pajak berbasis teknologi tersebut yang ditandai dengan penandatanganan kerja sama Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM dengan Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini, sebagai bentuk komitmen bersama dalam menghadirkan tata kelola pajak daerah yang modern dan akuntabel.

Kerja sama ini meliputi pemanfaatan dua inovasi unggulan Bapenda Kota Malang, yakni aplikasi Persada dan Vesop. Keduanya terbukti sukses mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan di Kota Malang. “Kita diberikan pelatihan,”jelas Adnan, belum lama ini. Tim dari Bapenda Pemkot Malang yang turun langsung memberikan pelatihan dan cara pemasangan sistem ini di beberapa sample wajib pajak.

Setelah pelatihan itu, dilakukan praktek dengan memasang sistem ini di beberapa sample. Sebagai sample penerapan sistem teknologi ini, dipasang Smart Tax dibeberapa titik, “ada empat titik sample, sebutnya. Empat titik ini ada hiburan malam happy cafe, kemudian ada restoran dan hotel. Selain itu, Pihaknya perlu melakukan pendataan dulu terkait peralatan yang tersedia di masing-masing WP.

Sesuai penekanan dari Bupati, bahwa semua WP diminta segera menerapkan Smart Tax ini. (her)

Dompu Setorkan Rp6,1 M Pajak ke Kas Negara

0
Muhammad Syahroni(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Dompu menyetorkan dana sebesar Rp6,107 M sebagai potongan pajak ke kas Negara untuk semester 1 tahun 2025. Besaran pajak yang harus disetorkan berdasarkan belanja daerah ini telah dilakukan rekonsiliasi antara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bima, BPKAD Dompu, dan KPP Pratama Bima.

Hal itu disampaikan Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, SP., MM kepada Ekbis NTB, Minggu 3 Agustus 2025. Dikatakan Syahroni, rekonsiliasi diikuti dengan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) pajak semester 1 tahun 2025 antara Kepala KPPN Bima, Ahmad Yusuf, M.Si., Kepala BPKAD Dompu, Muhammad Syahroni, SP., MM., dan Kepala KPP Pratama Bima, Wahyudi, M.Si di ruang rapat BPKAD Dompu, Kamis 31 Juli 2025 lalu.

“Koordinasi dan rekonsiliasi pajak pusat yang dituangkan dalam bentuk kegiatan penandatanganan BAR ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan kewajiban pajak pusat atas penggunaan dana APBD telah diperhitingkan dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta telah disetor ke rekening kas umum Negara,” kata Syahroni.

Laporan BAR, lanjut Syahroni, akan dikirim ke DJPK Kementrian Keuangan yang merupakan syarat utama atas penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) dan DBH PPh triwulan III untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu.

Adapun jumlah pajak yang dipungut dan disetorkan ke kas umum Negara sebesar Rp6,107 M. Pajak yang dipotong berupa PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh Pasal 23, PPh final Pasal 19, dan PPN dalam negeri yang digunakan. Pajak ini untuk periode Januari – Juni 2025.

“Kegiatan (penandatangan BAR) ini diharapkan dapat meningkatkan semangat sinergi antara KPPN Bima,  Pemda Dompu, serta KPP Pratama Dompu dalam penyelesaian konfirmasi setoran pajak penerimaan negara hingga 100% secara tepat waktu,” kata Syahroni.

Dan bagi Pemda Dompu yang fiscalnya masih tergantung pada pemerintah pusat, kata Syahroni, dapat memperlancar pelaksanaan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke Kabupaten Dompu yang pada akhirnya bertujuan mendukung proses pembangunan di Kabupaten Dompu. (ula)

Dari 31-32 Ribu Pekerja Terdaftar di BPJS, 3.300 Non ASN di Lobar Terdata Terima BSU

0
Lalu Martajaya(ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Jumlah pekerja di Lombok Barat (Lobar) yang masuk daftar di BPJS Ketenagakerjaan mencapai 31-32 ribu lebih. Mereka pun berhak mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang disalurkan Pemerintah Pusat mulai Juni, bahkan diperpanjang hingga 6 Agustus. Dari 30 ribu pekerja itu, terdapat 3.300 non ASN di Lobar.

“Non ASN di Lobar yang terdata menerima BSU sekitar 3.300 orang lebih,”sebut Kadis Tenaga Tenaga Kerja (Disnaker) Lobar Lalu Martajaya, akhir pekan kemarin.

Non ASN penerima BSU ini terdata juga di BKD dan PSDM, dan masing-masing OPD. Mereka ini menerima BSU, karena telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan.

Disebutkan, jumlah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan di Lobar mencapai 31-32 ribu. “Yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan ini, ya otomatis mereka dapat (BSU),”terangnya.

Namun Kadisnaker mengaku tidak mengetahui persis realisasi jumlah pekerja atau non ASN yang telah menerima BSU. Karena pihaknya tidak tahu rekening pekerja maupun non ASN yang telah masuk dana bantuan tersebut. “Karena rekening penerima yang tahu,” imbuhnya.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, namun pihak terkait juga tidak mengetahui realisasi dari BSU. Yang mengetahui adalah Kementerian Ketenagakerjaan, sementara pihak BPJS Ketenagakerjaan tidak punya akses, karena hanya diberikan data penerima saja.

Namun dari informasi BPJS ketenagakerjaan, semua penerima yang berhak telah dicairkan BSU nya. Proses pencairan saat ini dilakukan di Kantor Pos, bukan lagi dari bank.

Pencairan BSU ini dilakukan bertahap dari pemerintah. Tahap awal Juni dan Juli, rencananya diperpanjang hingga 6 Agustus ini. Diketahui, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperpanjang masa pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 hingga 6 Agustus 2025.

Perpanjangan ini bertujuan memberi kesempatan tambahan bagi pekerja yang belum mencairkan dana bantuan melalui PT Pos Indonesia. Proses pengecekan BSU ini sendiri, tentu dipastikan dulu apakah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan atau tidak. Barulah dicek melalui link resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan. (her)

Apresiasi Lobar Pasok Beras Nasional, Menko Pangan Tinjau Kopdes Merah Putih Percontohan di Desa Kekeri

0
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan didampingi Bupati Lobar Lalu Ahmad Zaini melakukan kunjungan kerja di Desa Kekeri, Kecamatan Gunungsari, Jumat 1 Agustus 2025. Zulhas meninjau kegiatan Koperasi Desa (Kopdes) di desa itu yang merupakan salah satu Kopdes Percontohan(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan didampingi Bupati Lombok Barat (Lobar) Lalu Ahmad Zaini melakukan kunjungan kerja di Desa Kekeri, Kecamatan Gunungsari, Jumat 1 Agustus 2025. Zulhas meninjau kegiatan Koperasi Desa (Kopdes) di desa itu yang menjadi salah satu percontohan.

Dalam kunjungan tersebut Menko Bidang Pangan melakukan sosialisasi tentang Kopdes Merah Putih serta meninjau secara langsung Kopdes Merah Putih Desa Kekeri di Lobar sebagai upaya pengembangan perekonomian desa berbasis koperasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Menko Pangan juga meninjau progres pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) di wilayah Lombok.

NTB menargetkan pembentukan 1.166 Kopdes Merah Putih di 1.021 desa dan 145 kelurahan, termasuk di lima wilayah administratif Pulau Lombok, yaitu Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram. Beberapa Kopdes Percontohan yang telah aktif antara lain Kopdes Kekeri, Kopdes Bilelando, dan Kopdes Kembang Kuning.

Menko mengatakan bahwa seluruh desa di Pulau Lombok telah memiliki Kopdes, dan kini memasuki tahap pembangunan fisik serta penguatan operasional. Pemerintah menargetkan seluruhnya aktif beroperasi pada Oktober 2025. Menko menegaskan ketersediaan beras nasional saat ini dalam kondisi aman dan melimpah. “Satu yang perlu saya sampaikan di sini, beras banyak. Beras banjir, ada di mana-mana. Jadi tidak usah khawatir,” ujar Zulhas.

Menurut Zulhas, pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema untuk memastikan keterjangkauan dan kelancaran distribusi pangan, khususnya beras. Salah satunya melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan alokasi sebesar 1,3 juta ton.

Zulhas juga menyampaikan saat ini stok beras di Perum Bulog mencapai 4 juta ton. Selain itu, sebanyak 360 ribu ton beras juga telah dialokasikan untuk bantuan pangan bagi masyarakat. ‘’Kalau ada berita-berita yang tidak baik, tidak usah percaya. Beras kita banyak. 1,3 juta ton digelontorkan ke pasar, dan 360 ribu ton dibagikan untuk bantuan,” tambahnya.

Di samping itu, ia mengapresiasi meningkatnya kesejahteraan petani yang tercermin dari kenaikan harga gabah hingga Rp6.500 per kilogram, serta distribusi pupuk yang lebih tepat waktu. Petani bahagia, dan itu berdasarkan data BPS. Nilai tukar petani meningkat, kemiskinan desa menurun. “Ini menunjukkan kebijakan Presiden sangat tepat,” ungkapnya

Menurut Menko Pangan, program Koperasi Desa Merah Putih yang sudah berjalan saat ini bertujuan untuk mencegah tengkulak dan memajukan petani di Indonesia.Menko Pangan mengatakan Kopdes Merah Putih bukan sekadar lembaga simpan pinjam, melainkan badan usaha produktif yang disiapkan untuk menjadi solusi dari rantai distribusi pangan, pupuk hingga kebutuhan pokok. (her)

CFN Lobar Diisi Pemberian Paket Bantuan bagi Anak Yatim, Disabilitas dan Warga Miskin

0
Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini dan Wabup Hj. Nurul Adha didampingi Kepala Disos Lobar H. L. Winengan menyerahkan paket bansos kepada anak yatim dan warga tak mampu, Sabtu 2 Agustus 2025(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Car Free Night atau CFN Kota Gerung, Lombok Barat (Lobar) digelar Sabtu 2 Agustus 2025 malam. CFN dimeriahkan aneka seni budaya lokal dari masyarakat se-Lobar. Kreasi siswa-siswi juga ditampilkan pada event mingguan Pemkab Lobar ini. CFN juga dimeriahkan band Amtenar sebagai bintang tamu.

Dari sejumlah penampilan seni, menampilkan drama penyandang disabilitas dari Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) kolaborasi dengan PPDI Lobar. Selain hiburan rakyat, CFN juga diisi kegiatan sosial kemanusiaan dengan pemberian bantuan sosial (bansos) kepada ratusan anak yatim dan warga tak mampu serta penyandang disabilitas.

Penyerahan paket bantuan ini dilakukan oleh Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini dan Wabup Hj. Nurul Adha, pada Sabtu sore di sela-sela sebelum membuka event Pesona Keris Lombok di Senggigi.

Bupati didampingi Kepala Dinas Sosial Lobar H. L. Winengan, menyerahkan bantuan kepada anak yatim dan warga kurang mampu yang hadir pada CFN ini. Tampak warga dan anak yatim begitu senang menerima bantuan itu. Mereka pun tak lupa menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan Dinsos yang telah memberikan bantuan yang Mereka butuhkan tersebut.

Dari data yang disampaikan Kepala Disos Lobar H. L. Winengan, pada CFN ini, pihaknya menyerahkan bantuan atensi anak sebanyak 30 paket. Terdiri dari kasur, nutrisi, bantal, dan seprai. Alat bantu kursi roda sebanyak 10, tongkat 10, alat bantu dengar 10.

Penyerahan bantuan ini berkolaborasi dengan Kepala Sentra Paramita Arif Rohman, sejumlah kepala OPD, dan unsur lainnya. Bantuan yang diserahkan dari Sentra Paramita masing-masing bantuan alat bantu senilai Rp23.845.000. Bantuan atensi anak senilai Rp32.777.000 dengan total bantuan Rp56.622.000.

Selain itu, pihaknya memberikan paket bantuan berupa dengan total 100 paket dari Bank NTB Syariah. Bantuan ini dibagikan hari ini dan besok (Minggu). “Jadi kegiatan Car Free Night dan CFD ini kami rangkai dengan pemberian bansos,” imbuhnya.

Pada kegiatan ini juga menampilkan qari dan qariah tunanetra membacakan ayat-ayat suci Al-Qur’an. (her)

Gandeng Perbankan, Upaya Pemkab Tingkatkan Pengelolaan Keuangan dan Pengembangan UMKM

0
Bupati Lotim H Haerul Warisin menunjukkan dokumen kerja sama bersama pimpinan Bank Mandiri usai penandatanganan akhir pekan kemarin (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) menjalin kemitraan strategis dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area Mataram guna memperkuat pengelolaan keuangan daerah dan mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kesepakatan bersama ditandatangani langsung oleh Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, dan Head Area Mataram Bank Mandiri, Ferdinand Agung Fandoyo, pada Jumat 1 Agustus 2025 di Ruang Rupatama 1 Kantor Bupati. Penandatanganan berlangsung disaksikan sejumlah pejabat eselon II dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bupati H. Haerul Warisin dalam sambutannya menekankan kerja sama ini diharapkan memberikan manfaat luas, tidak hanya bagi pemerintah daerah tetapi juga bagi seluruh masyarakat Lotim. Ia menyoroti pentingnya peningkatan tata kelola dan keberlanjutan UMKM sebagai pilar penguatan ekonomi masyarakat.

“Kami menyadari bahwa BUMD yang ada, seperti PT. Selaparang Finansial, dengan modal terbatas belum mampu memberikan pelayanan dan pembinaan kepada pelaku UMKM di daerah ini secara optimal,” ujarnya.

Ia menaruh harapan besar pada sinergi dengan Bank Mandiri untuk meningkatkan pembinaan terhadap lebih dari 79 ribu UMKM yang tersebar di Lotim. Bupati meyakini teknologi dan akses perbankan yang dimiliki Bank Mandiri, sebagai bagian bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), akan menjadi katalisator pengembangan UMKM lokal.

Selain UMKM, Bupati juga berharap kerja sama ini mampu meningkatkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Sementara itu, Ferdinand Agung Fandoyo dari Bank Mandiri menyampaikan optimisme kolaborasi ini akan membawa manfaat signifikan bagi kedua belah pihak dan masyarakat Lotim. Ia menegaskan ruang lingkup kerja sama tidak hanya mencakup digitalisasi transaksi keuangan pemerintah, tetapi juga optimalisasi potensi unggulan daerah.

“Kami melihat potensi besar, misalnya dalam pengembangan dan promosi sektor pariwisata Lombok Timur, yang dapat dilakukan melalui kanal-kanal digital Bank Mandiri,” jelas Fandoyo.

Ia meyakini bahwa kerja sama yang erat ini pada akhirnya akan berkontribusi positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lotim.

Kesepakatan yang berlaku untuk jangka waktu lima tahun ini mencakup beberapa bidang utama. Pertama, pemanfaatan teknologi dan jasa perbankan. Hal ini sebagai upaya mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan modern di lingkungan Pemkab Lotim.

Penyediaan Fasilitas Digital dan E-Channel. Solusi perbankan digital Bank Mandiri akan dimanfaatkan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan dengan Pemkab Lotim.

Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi para pihak yang terlibat dalam implementasi kerja sama. Sinergi untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi ribuan UMKM di Lombok Timur.

Kerja sama Pemkab Lotim dan Bank Mandiri ini menjadi langkah konkret dalam mengakselerasi transformasi digital pemerintahan dan perekonomian daerah, dengan UMKM sebagai salah satu fokus utama pengembangannya. (rus)

NTB Bentuk BUMD NTB Human Capital, Dorong Investasi Lewat Skema Saham dan Pelayanan Cepat

0
H. Muslim(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah mempersiapkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru bernama NTB Human Capital. BUMD ini dirancang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam investasi yang masuk ke wilayah NTB.

Plt. Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, H. Muslim, ST., M.Si, menjelaskan bahwa NTB Human Capital akan menjadi wajah baru strategi investasi daerah dengan mengusung model kemitraan berbasis kepemilikan saham.

“Arahan Pak Gubernur sangat jelas. Setiap investasi yang masuk ke NTB harus melibatkan daerah melalui kepemilikan saham. Ini sebagai bentuk kontrol dan kemitraan sehat. Kita tidak ingin hanya jadi penonton di rumah sendiri,” ujar Muslim.

Melalui BUMD ini, pemerintah daerah akan menanamkan saham secara proporsional kepada setiap investor yang menanamkan modalnya di NTB. Tujuannya bukan untuk menjadi pemegang saham mayoritas, melainkan sebagai sarana kontrol atas kredibilitas investasi dan untuk memperoleh manfaat ekonomi secara langsung.

Konsep ini sekaligus diharapkan dapat menghindari risiko kerugian akibat proyek-proyek tidak teruji yang sebelumnya pernah merugikan daerah. Di samping itu, NTB Human Capital akan difungsikan sebagai penggerak reformasi layanan investasi melalui percepatan proses perizinan.

“BUMD ini akan menjadi mitra aktif dalam pengurusan izin, sekaligus penghubung antara pemerintah dan investor. Kita ingin proses investasi di NTB jauh lebih efisien dan transparan,” tambah Muslim. BUMD ini juga akan bekerja sama dengan perangkat daerah dan instansi vertikal untuk memastikan kemudahan berinvestasi di NTB.

Sejumlah investor Penanaman Modal Asing (PMA) disebut telah menunjukkan ketertarikan terhadap sektor budidaya mutiara di NTB. Saat ini, setidaknya 3–4 perusahaan asing tengah dalam tahap penjajakan untuk menjalin kemitraan dengan NTB Human Capital.

“Sesuai regulasi, terutama terkait pengelolaan pulau kecil dan sumber daya strategis, Pemda bisa memiliki porsi saham yang terus tumbuh,” jelas Muslim.

Untuk modal awal pendirian BUMD, Muslim menyebutkan akan berasal dari APBD Provinsi NTB serta opsi lain seperti hibah, kerja sama, atau skema investasi lainnya. Pemerintah daerah menargetkan adanya dividen tahunan sebagai imbal hasil yang akan masuk ke kas daerah. “Yang penting, ini tidak hanya menjadi beban, tapi juga menghasilkan,” tegasnya.

Saat ini, Pemprov NTB tengah menyusun kerangka acuan kerja sebagai dasar penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Targetnya, seluruh dokumen tersebut selesai dan disahkan pada akhir tahun 2025.

“Setelah Ranperda rampung, kita lanjutkan dengan kontrak kerja konsultan dan legalisasi,” pungkas Muslim. (bul)

Lembaga Vokasi Mampu Kurangi Pengangguran

0
H. Rudi Suryawan. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram mengapresiasi eksistensi dari lembaga pendidikan vokasi. Institusi pendidikan yang berbasis pada pengembangan keterampilan praktis mampu mengurangi angka pengangguran.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram H. Rudi Suryawan dikonfirmasi pekan kemarin menerangkan, lembaga pendidikan vokasi memberikan kontribusi besar terhadap pengurangan angka pengangguran. Pasalnya, lulusannya 80-90 persen langsung diserap di dunia kerja. Lembaga pendidikan vokasi juga memiliki koneksi atau jaringan yang bagus di dunia usaha. “Setiap mereka menggelar wisuda selalu diundang dan hampir seluruhnya telah diterima bekerja,” terangnya.

Pendidikan vokasi memprioritaskan pada pengembangan keterampilan praktis. Mereka memiliki etos kerja yang bagus, sehingga perusahaan langsung merekrutnya bekerja. Perusahaan tidak hanya di dalam daerah melainkan bekerja ke luar negeri.

Rudi menyebutkan, lembaga pendidikan vokasi di Kota Mataram, banyak mengirim lulusan ke Dubai, Australia serta negara lainnya. Konektifitasnya yang tinggi dan perusahaan memiliki kepercayaan pada lembaga pendidikan vokasi tersebut. “Banyak yang dikirim bekerja ke Dubai dan negara lainnya,” ujarnya.

Keberadaan lembaga ini diakui Rudi, membantu pemerintah mengentaskan angka pengangguran di Kota Mataram. Angka pengangguran terbuka di ibukota Provinsi NTB pada tahun 2024 mencapai 4,85 persen. Angka pengangguran ini mengalami sedikit kenaikan dari tahun 2023 mencapai 4,78 persen.

Mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram mengaku, data terbaru jumlah pengangguran belum dirilis secara resmi oleh Badan Pusat Statistik Kota Mataram.

Kendati demikian, ia menilai pendidikan vokasi mencapai 58 lembaga terdiri dari 10 lembaga vokasi dan 48 lembaga kursus Bahasa dan lain sebagainya. Lembaga pendidikan non formal diharapkan memberikan kontribusi membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran di Kota Mataram. (cem)