Beranda blog Halaman 346

Pasokan Energi Aman, Pertamina Resmi Tutup Satgas Natal dan Tahun Baru 2025/2026

0
Pasokan Energi Aman, Pertamina Resmi Tutup Satgas Natal dan Tahun Baru 2025/2026

 

Mataram (ekbisntb.com) – Pertamina Patra Niaga resmi tutup pelaksanaan Satuan Tugas Natal dan Tahun Baru (Satgas Nataru) 2025/2026 pada pekan, 11 Januari 2026. Pasukan khusus Pertamina Patra Niaga jaga pasokan energi dengan aman pada masa Natal dan Tahun Baru, mulai dari arus pergi hingga arus balik.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Iwan Yudha Wibawa menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menjaga kelancaran layanan energi selama masa Satgas. Yudha menyampaikan, untuk wilayah NTB sendiri terjadi kenaikan konsumsi pada produk LPG dibandingkan kondisi normal, yakni sebesar 1,4%. Sedangkan untuk BBM (Gasoline) dan Avtur, konsumsi selama Nataru cenderung sama dengan rata-rata konsumsi pada kondisi normal. Adapun untuk gasoil mengalami penurunan seiring berkurangnya aktivitas industri selama libur panjang.

“Terimakasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh stakeholders, baik dari unsur Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Hiswana Migas, serta rekan-rekan media. Apresiasi yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada seluruh tim Pertamina yang siaga penuh, serta keluarga mereka yang turut mendukung kelancaran operasional selama masa Satgas,” ujar Yudha.

Satgas Nataru 2025/2026 yang berlangsung lebih panjang dari tahun sebelumnya yang sudah dimulai sejak 13 November 2025, bertugas memastikan distribusi energi tetap aman dan lancar di seluruh wilayah kerja Pertamina termasuk NTB, khususnya selama momen Natal dan Tahun Baru yang identik dengan peningkatan konsumsi.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi menjelaskan bahwa ketersediaan stok BBM, LPG, dan Avtur selama masa Satgas terjaga dalam kondisi aman, dengan ketahanan stok yang bervariasi mulai dari 8 hingga 15 hari tergantung produk dan wilayah.

Selama masa Satgas Nataru 2025/2026, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memastikan kesiapan infrastruktur distribusi di NTB melalui pengoperasian 3 Terminal BBM (Fuel dan Integrated Terminal), 111 SPBU, 5 SPBUN, 94 Agen LPG, dan 2 Aviation Fuel Terminal. Operasional ini dikendalikan melalui sistem monitoring yang aktif selama 24 jam penuh.

Guna memberikan kenyamanan kepada masyarakat, Pertamina Patra Niaga juga menyediakan layanan tambahan untuk mendukung kenyamanan masyarakat selama periode Nataru di NTB. Layanan tersebut mencakup 10 SPBU Siaga 24 jam, 91 Agen LPG Siaga, 4 unit mobil tangki standby sebagai kantong suplai di jalur padat perjalanan dan 5 unit motorist/PDS yang mobile untuk menjangkau pemukiman hingga jalur wisata.

Ahad menegaskan bahwa hasil evaluasi Satgas Nataru 2025/2026 akan menjadi landasan untuk menyempurnakan strategi distribusi energi ke depan. “Kami akan terus meningkatkan keandalan layanan, terutama untuk wilayah-wilayah dengan tantangan geografis dan lonjakan konsumsi, agar kebutuhan energi masyarakat senantiasa terpenuhi,” tutupnya.

Untuk informasi dan pertanyaan lebih lanjut mengenai layanan dan program Pertamina, masyarakat dapat memanfaatkan layanan Pertamina Contact Center di nomor 135.(bul)

Disnaketrans Sumbawa akan Data Perusahaan

0
Auliah Asman (Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa, akan melakukan sensus terhadap seluruh perusahaan yang beroperasi untuk mengetahui jumlah karyawan yang dimiliki termasuk kepatuhan perusahaan terhadap aturan.

“Data kita perusahaan yang ikut program BPJS baru 800, kalau total semuanya sekitar ribuan. Makanya kita sensus untuk memastikan jumlah ril badan usaha yang beroperasi,” Kata Sekretaris Disnakertrans Sumbawa, Auliah Asman kepada Suara NTB, Selasa (20/1/2026).
Auliah meyakinkan, sensus tersebut dianggap penting dilakukan karena fenomena yang terjadi di lapangan saat ini badan usaha cenderung hanya datang daftar saja. Jangan sampai badan usaha tidak memiliki karyawan termasuk yang tidak punya kantor hanya mendaftar saja.

“Kita perlu sensus untuk memastikan kondisi rill di lapangan baik itu jumlan tenaga kerja yang terserap maupun jumlah perusahaan yang eksis beroperasi,” ucapnya.

Sensus ini yang dilakukan tersebut nantinya akan dilaksanakan sebagaimana Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan survei. Sensus tersebut juga bertujuan untuk memastikan angkatan kerja di Sumbawa,sehingga pemerintah bisa mengambil langkah strategis terhadap masyarakat yang belum bekerja.

“Sensus ini kami anggap sangat penting, sehingga kita memiliki daya rill jumlah angkatan kerja yang bekerja dan belum untuk kita lakukan intervensi lebih lanjut, ” jelasnya.

Pola ini dilakukan pemerintah sehingga apa yang menjadi kebutuhan perusahaan bisa disiapkan. Baik itu angkatan kerja yang masih menjadi pengangguran termasuk juga penyiapan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang sudah disiapkan pemerintah.

“Kami perlu melakukan sensus agar kebutuhan tenaga kerja bisa kita siapkan. Sehingga angka pengangguran di Sumbawa bisa terus ditekan,” tukasnya. (ils)

300-1000 Hektare Gagal Panen, Irigasi Lahan Pertanian Butuh Revitalisasi

0
Tresnahadi (Ekbis NTB/ari)

Tanjung (ekbisntb.com) – Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menilai sektor pertanian di Lombok Utara membutuhkan revitalisasi untuk meningkatkan daya dukung irigasi yang memadai. Pasalnya, selama tahun 2025 lalu, sejumlah komoditas yang dibudidayakan petani mengalami gagal panen dalam jumlah area tanam yang cukup signifikan.

“Sebab gagal panen beragam, utamanya adalah karena jaringan irigasi yang kurang memadai,” ungkap Kepala Dinas KPPP KLU, Tresnahadi, S.Pt., Selasa (20/1/2026).

Ia menjelaskan, dari data sementara yang dihimpun DKP3, luasan areal gagal panen sepanjang tahun 2025 lalu bervariasi. Pada budi daya komoditas tanaman padi, jumlah areal gagal panen mencapai 303 hektare. Petani di lima kecamatan, hanya bisa memanen 7.727,60 hektare dari total luas tanam 8.080,63 hektare.

Sementara pada tanaman jagung, kondisi gagal panen juga dialami petani. Sepanjang tahun lalu, panen hanya bisa dilakukan pada areal seluas 9543,3 hektare dari total areal tanam 11.071,2 hektare. Artinya pada areal tanam jagung, petani kehilangan areal produksi mencapai 1.527,9 hektare.

Selain dua komoditas tersebut, Tresnahadi juga mencatat kegagalan panen pada tanaman kacang hijau. Pada salah satu area ujicoba petani di kecamatan Gangga, kacang hijau yang dapat dipanen hanya 1 hektare dari 2 hektare areal tanam. Sedangkan pada data sementara areal tanam ubi kayu, data panen berlaku pada jumlah areal sekitar 244 hektare dari areal tanam 751 hektare.

Sebaliknya, pada salah satu komoditas kacang tanah, terdapat jumlah panen yang melampaui jumlah tanam. Pada komoditas ini, jumlah lahan tanam mencapai 2.203,20 hektare, sedangkan lahan panen mencapai 2.293,70 hektare. Artinya, terdapat 90,5 hektare lahan tanam kacang tanah yang dibudidayakan pada lahan kering dapat berproduksi kendati daya dukung irigasinya minim.

“Untuk produktivitas petani sendiri, tertinggi di Kecamatan Bayan dengan angka produksi mencapai 16.300 ton lebih, disusul petani kecamatan Tanjung dengan angka produksi hampir 10 ribu ton,” ujarnya.

Ia berharap, angka produksi komoditas pertanian (umum) di Lombok Utara semakin membaik meskipun sarana dan prasarananya masih belum sesuai dengan harapan petani. (ari)

180 CJH Loteng Belum Lunasi BPIH

0
H. Lalu Syamsul Hadi (suarantb.com/kir)

Praya (ekbisntb.com) – Kementerian Haji dan Umroh memutuskan untuk membuka perpanjangan pelunasan Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 ini untuk yang ketiga kalinya. Perpanjangan waktu pelunasan BPIH tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi Calon Jemaah Haji (CJH), khususnya CJH yang masuk kuota regular untuk melunasi BPIH. Tidak terkecuali bagi CJH asal Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang hingga saat ini belum melakukan pelunasan BPIH.

Di Loteng sendiri hingga Selasa (20/1/2026), tercatat ada 180 orang CJH yang belum melunasi BPIH. Sementara yang sudah melunasi BPIH sebanyak 998 orang. “Jadi kuota regular haji kita ada 1.178 orang. 998 orang diantaranya sudah melunasi BPIH. Sisanya, sebanyak 180 orang belum melunasi BPIH,” ungkap Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Loteng H. Lalu Syamsul Hadi, kepada Suara NTB, di kantornya, Selasa siang.

Dengan ada perpanjangan waktu pelunasan BPIH tersebut, maka CJH yang belum melunasi BPIH masih ada kesempatan untuk melakukan pelunasan sampai tanggal 23 Januari 2026 mendatang. Jika sampai batas waktu tersebut tidak juga melakukan pelunasan BPIH, maka jatahnya keberangkatan CJH bersangkutan akan dialihkan kepada CJH yang masuk kuota cadangan.

“Loteng mendapat kuota cadangan sebanyak 561 orang. Dengan yang sudah melunasi BPIH sebanyak 163 orang,” sebutnya. Itu artinya, masih selisih minimal sekitar 17 orang CJH untuk bisa menutupi 180 orang CJH kuoata regular yang belum melunasi BPIH. Jika nanti semuanya memutuskan tidak berangkat haji tahun ini, karena tidak melunasi BPIH sampai tenggat waktu yang diberikan.

Terhadap CJH kuota regular yang belum melunasi BPIH tersebut, pihaknya terus membangun komunikasi. Hal itu Guna memastikan keputusan akhir dari para CJH tersebut, apakah akan melunasi BPIH tahun ini atau tidak. Jika tidak, maka jatah keberangkatanya akan dialihkan ke CJH kuota cadangan yang sudah melunasi BPIH.

“Dari 180 CJH yang belum melunasi BPIH, ada sekitar 70 orang yang sudah membuat keputusan secara tertulis tidak berangkat haji tahun ini. Sisanya, masih dikomunikasikan terus keputusan akhirnya,” ujar pria asal Penujak ini.

Alasan para CJH tersebut pun cukup beragam. Ada yang memang belum siap secara materi hingga menunda keberangkatan hingga tahun depan untuk menunggu anggota keluarga yang lain. Ada juga karena meninggal dunia dan sampai saat ini ahli waris belum menunjuk siapa yang menjadi pengganti.

Jika dibandingkan dengan daerah lain di NTB, lanjut mantan Kasi. Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kemenag Loteng ini, realisasi pelunasan BPIH Loteng tahun ini terbilang rendah. Bahkan jika dibandingkan dengan realisasi pelunasan BPIH pada musim haji 20025 lalu. Di mana tahun lalu tidak sampai harus tiga kali perpanjangan waktu, kuota sudah terpenuhi.

“Ya, kita tunggu saja sampai batas waktu yang diberikan. Masih ada kesempatan beberapa hari kedepan. Dan, kita optimis kuota keberangkatan haji tahun ini bakal terpenuhi,” tegasnya. (kir)

Bebas Visa Dongkrak Minat Masyarakat NTB Berumrah Plus Wisata ke Turki

0
H. Zamroni

Mataram (ekbisntb.com) – Tren perjalanan umrah yang dilanjutkan dengan wisata ke Turki terus menunjukkan peningkatan, termasuk dari Nusa Tenggara Barat. Kebijakan bebas visa bagi Warga Negara Indonesia (WNI) ke Turki menjadi salah satu faktor utama yang mendorong tingginya minat jamaah.

Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Bali Nusra, H. Zamroni, mengungkapkan bahwa tren umrah yang dikombinasikan dengan wisata ke Turki terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kemudahan akses perjalanan, terutama kebijakan bebas visa ke Turki bagi WNI, menjadi pemicu utama tingginya antusiasme masyarakat.

“Kalau dulu ke Turki itu mahal karena harus bayar visa sekitar Rp2,7 juta. Sekarang sudah gratis, jadi orang makin banyak berwisata ke Turki. Dampaknya, muncul tren umrah yang dilanjutkan dengan wisata Turki,” ujar H.Zamroni, Selasa, 20 Januari 2025.

Ia menjelaskan, paket umrah plus Turki umumnya diberangkatkan dalam bentuk konsorsium atau gabungan beberapa travel dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini dilakukan agar jumlah jamaah mencukupi satu grup, yakni sekitar 35 orang, sehingga harga paket bisa lebih terjangkau.

“Kalau sendiri-sendiri, biayanya bisa mahal sekali. Makanya biasanya kami konsorsium dengan beberapa travel agar harga paketnya masuk,” jelasnya.

Menurut Zamroni, minat jamaah asal NTB terhadap paket umrah plus Turki terbilang konsisten. Bahkan, dalam tiga tahun terakhir, permintaan terus ada setiap tahunnya. Musim terbaik untuk menjalani umrah sekaligus wisata ke Turki biasanya terjadi pada Desember hingga Januari, bertepatan dengan musim salju di Turki.

“Musim enak itu Desember–Januari. Setelah itu biasanya sudah tidak ada lagi paket umrah plus Turki,” katanya.

Saat ini, harga paket umrah plus Turki berada di kisaran Rp38 juta untuk perjalanan selama 12 hari, dengan rincian tiga hari di Turki, empat hari di Madinah, dan lima hari di Mekkah. Kenaikan minat jamaah juga didorong oleh banyaknya promo tiket penerbangan, khususnya dari maskapai Saudia Airlines.

“Secara statistik, trennya lumayan naik. Dari Amphuri saja sudah kelihatan banyak, belum lagi dari asosiasi travel lain yang juga menjual paket serupa,” tambah Zamroni.

Terkait isu ketegangan geopolitik global, khususnya antara Amerika Serikat dan Iran yang berpotensi menyeret kawasan Timur Tengah, Zamroni mengakui adanya kekhawatiran. Namun, ia menilai kondisi saat ini masih relatif aman bagi perjalanan umrah.

“Awalnya tentu kita cemas dengan ketegangan AS dan Iran. Tapi Arab Saudi menutup ruang udaranya untuk Amerika, sehingga tidak ada potensi gempuran ke Iran. Itu yang membuat kita agak lega,” ujarnya.

Ia mencontohkan, pada 2025 lalu saat terjadi ketegangan antara Qatar dan beberapa negara, sempat terjadi penundaan penerbangan ke arah Turki yang berdampak langsung pada perjalanan jamaah. Namun untuk kondisi saat ini, belum ada gangguan serupa.

“Kalau ruang udara Saudi dibuka untuk AS, pengaruhnya bisa besar. Tapi sekarang relatif aman. Sampai hari ini juga belum ada notifikasi atau larangan dari Kementerian Haji dan Umrah, jadi semuanya masih normal,” tegasnya.

Meski demikian, Zamroni menegaskan bahwa industri travel tetap mengikuti regulasi internasional apabila terjadi kejadian luar biasa di tingkat global. Menurutnya, hal tersebut berada di luar kendali biro perjalanan.

“Kita serahkan pada regulasi dunia. Kalau ada kejadian luar biasa, itu di luar kendali travel. Tapi sejauh ini kondisinya masih aman dan berjalan normal,” pungkasnya. (bul)

NTB Tetap Gencarkan Promosi Investasi di Tengah Konflik Global

0
NTB Tetap Gencarkan Promosi Investasi di Tengah Konflik Global
Irnadi (Suara NTB/bul)

Mataram (suarantb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan bahwa ketegangan geopolitik global yang melibatkan sejumlah negara hingga saat ini belum berdampak terhadap iklim investasi di daerah. Aktivitas penanaman modal di NTB masih berjalan normal tanpa gangguan signifikan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Irnadi, mengatakan bahwa hingga kini belum terlihat adanya pengaruh langsung dari konflik global terhadap arus investasi yang masuk ke NTB.

“Alhamdulillah, sampai sekarang belum nampak ada pengaruh terhadap investasi di NTB,” ujar Irnadi, Selasa (20/1/2026).

Ia menjelaskan, meskipun ketegangan internasional melibatkan banyak negara dan berpotensi menimbulkan kekhawatiran di berbagai sektor, kondisi tersebut belum dirasakan oleh para investor yang menanamkan modalnya di NTB. Baik investor asing maupun domestik masih menunjukkan minat yang stabil.

Irnadi optimistis, konflik global yang terjadi saat ini tidak akan berdampak signifikan terhadap investasi di daerah. Menurutnya, berbagai faktor pendukung investasi di NTB masih cukup kuat untuk menjaga kepercayaan investor.

“Insyaallah tidak berdampak,” tegasnya.

Untuk menjaga dan meningkatkan minat investasi, Pemerintah Provinsi NTB terus melakukan berbagai langkah strategis. Salah satunya dengan menggencarkan promosi potensi investasi yang dimiliki daerah, tidak hanya menyasar penanaman modal asing (PMA), tetapi juga penanaman modal dalam negeri (PMDN).

“Kita tetap melakukan langkah-langkah promosi potensi investasi kita, tidak hanya ke ruang lingkup PMA, namun juga ke PMDN,” jelas Irnadi.

Ia menambahkan, NTB memiliki berbagai sektor unggulan yang terus dipromosikan, mulai dari pariwisata, pertanian, peternakan, hingga sektor energi dan industri pengolahan. Dengan promosi yang berkelanjutan dan kemudahan pelayanan perizinan, Pemprov NTB berharap iklim investasi tetap kondusif di tengah dinamika global.

Pemerintah daerah, lanjut Irnadi, akan terus memantau perkembangan situasi global dan menyiapkan langkah antisipatif apabila terjadi perubahan yang berpotensi memengaruhi investasi di daerah. Namun sejauh ini, kondisi investasi di NTB dinilai masih aman dan terkendali. (bul)

Jelang Ramadan, Harga Kebutuhan Pokok Diprediksi Melonjak

0
Foto : Sri Wahyunida. (ekbisntb.com/dok)

Mataram (ekbisntb.com) – Harga kebutuhan pokok diprediksi mengalami lonjakan menjelang bulan Ramadan. Pasar rakyat akan digelar di enam kecamatan, guna menstabilkan harga.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida mengakui, tren harga menjelang bulan Ramadan diproyeksi akan mengalami lonjakan dibandingkan hari normal. Pasalnya, tingkat kebutuhan atau konsumsi masyarakat mengalami peningkatkan. “Karena kebutuhan masyarakat pasti akan meningkat selama Ramadan,” terangnya.

Langkah antisipasi untuk menekan harga adalah menggelar pasar rakyat di enam kecamatan. Pasar rakyat ini akan berkolaborasi dengan Bank Indonesia, organisasi perangkat daerah teknis, Badan Urusan Logistik (Bulog), distributor dan lain sebagainya.

Nida mengakui kebutuhan pokok yang masih mahal seperti telur ayam Rp58 ribu per terai, daging ayam Rp42 ribu per kilogram, bawang merah Rp28 ribu-Rp32 ribu per kilogram. “Kita juga gelar Kopling menjual komoditi terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pasar rakyat rutin digelar menjelang bulan Ramadan. Tujuannya mendekatkan distributor dengan konsumen, memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dan menstabilkan harga di pasar.

Pasar rakyat ini diharapkan Nida, mampu menekan harga terutama komoditi seperti cabai rawit, tepung, gula, telur, dan lain sebagainya. Komoditi ini dinilai paling banyak dibutuhkan masyarakat saat bulan Ramadan. “Kita berharap seluruh kebutuhan masyarakat terpenuhi dan harga terjangkau,” demikian kata dia. (cem)

2026, Kuota Haji NTB Bertambah Jadi 5.798 Jemaah

0
2026, Kuota Haji NTB Bertambah Jadi 5.798 Jemaah
Lalu Muhammad Amin (Suara NTB/ist)

Mataram (suarantb.com) – Kuota haji Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk musim haji tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan. Total kuota haji NTB tahun ini ditetapkan sebanyak 5.798 jemaah, atau bertambah 1.299 jemaah dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 4.499 jemaah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah NTB, L. Muhammad Amin, mengatakan penambahan kuota tersebut patut disyukuri karena memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat NTB untuk menunaikan ibadah haji.

“Alhamdulillah, kuota haji NTB tahun 2026 ini lumayan bagus naiknya. Kuota NTB menjadi 5.798, naik dari sebelumnya 4.499 atau mendapat tambahan 1.299 jemaah,” ujarnya, Selasa (20/1/2026).

Dengan tambahan kuota tersebut, jumlah kelompok terbang (kloter) asal NTB juga ikut bertambah. Jika sebelumnya NTB memberangkatkan 12 kloter, kini bertambah menjadi 15 kloter.

“Tambahan 1.299 jemaah ini setara dengan penambahan tiga kloter. Jadi, NTB dari 12 kloter kini menjadi 15 kloter,” jelasnya.

Amin menambahkan, meski Kementerian Haji dan Umrah saat ini masih berada dalam masa transisi pascapemisahan kelembagaan, pihaknya memastikan seluruh persiapan penyelenggaraan haji 2026 tetap berjalan sesuai rencana dan jadwal yang telah ditetapkan.

“Dalam masa transisi ini, kami terus berproses dan berupaya semaksimal mungkin untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2026 agar berjalan sukses,” katanya.

NTB dijadwalkan masuk dalam gelombang pertama keberangkatan. Jemaah haji NTB direncanakan mulai masuk Asrama Haji pada 21 Mei dan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 22 Mei 2026. “Semua tahapan persiapan berjalan sesuai timeline. Insyaallah berjalan aman dan lancar,” ujar Amin.

Terkait skala prioritas jemaah, Amin menegaskan bahwa pelayanan akan difokuskan kepada jemaah lanjut usia (lansia). Dari total kuota 5.798 jemaah, terdapat 290 jemaah kategori lansia, 14 pembimbing Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah (KBIHU), serta 31 petugas haji daerah (PHD).

“Yang menjadi penekanan utama adalah pelayanan kepada jemaah lansia. Mereka akan mendapatkan pelayanan ekstra,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa seluruh penetapan jemaah haji dilakukan berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), termasuk penentuan kelayakan kesehatan jemaah yang merupakan rekomendasi dari tim kesehatan.

“Kami menerima rekomendasi dari tim kesehatan yang telah melakukan pemeriksaan. Setelah itu dilakukan pembahasan kebijakan secara berjenjang,” jelasnya.

Sementara terkait pembagian kuota haji di masing-masing kabupaten dan kota di NTB, Amin menyebutkan bahwa rincian pembagiannya akan segera disampaikan secara resmi kepada pemerintah daerah. “Nanti pembagian kuota per kabupaten dan kota akan kami kirimkan secara resmi,” ujarnya.

Dengan bertambahnya kuota haji tahun ini, diharapkan antrean jemaah haji dapat semakin terurai dan pelayanan kepada jemaah semakin optimal. (bul)

Kejar Potensi Pajak

0
Kejar Potensi Pajak
H. Lalu Ahmad Zaini (suarantb.com/dok)

BUPATI Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Ahmad Zaini terus berupaya mengotimalkan potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum digarap maksimal. Di antaranya potensi pajak Air Bawah Tanah (ABT), pasar dan reklame. Untuk pajak ABT, Bupati Lobar akan memasang meteran air di setiap pelaku usaha hotel dan industri pengguna ABT.

Awal tahun ini, pihaknya menggenjot potensi pajak ABT di semua industri dan hotel yang belum digarap maksimal. “Kami akan mengoptimalkan potensi-potensi yang belum digarap pajak air bawah tanah,” tegasnya, belum lama ini.

Awal tahun ini pihaknya akan mengerahkan semua camat dan OPD terkait untuk turun mengidentifikasi seluruh industri, hotel yang menggunakan air bawah tanah. “Saya pasangkan meter air, kita kejar ini. Kami akan turunkan semua camat,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, pihaknya juga mengoptimalkan pendapatan dari pasar. Upayanya, dengan menempatkan Satpol PP yang hampir sebagian besar lulus PPPK di masing-masing pasar. Sesuai tupoksi penegak Perda adalah Satpol PP, sehingga mereka yang turun mengawasi pendapatan di masing-masing pasar. Contoh di pasar ada kepala pasar, umpama mendapat Rp40 juta sehari dengan pedagang yang jualan 300 orang.

“Pertanyaannya siapa yang kontrol, bahwa yang jualan 300,? kan ndak ada yang kontrol dia. Kalau ternyata yang jualan disana 500, dilaporkan 300 orang, kan ndak ada yang tahu. Itulah nanti setiap pasar itu saya backup Satpol PP untuk mengontrol yang jualan itu berapa, yang mendampingi petugas menagih itu berapa. Kita filter,” tegas LAZ.

Ia tak ingin di tengah semua kerja keras meningkatkan PAD, namun ada oknum yang bermain melalui jalur-jalur sendiri.

Pihaknya juga akan menempatkan satu anggota Satpol PP di setiap desa. Tujuannya supaya perubahan tata ruang di desa sejak dini bisa dikontrol dan monitor. Termasuk ketika ada gejolak sosial bisa dipantau. Ia ingin agar Satpol PP tersebar di seluruh desa seperti halnya Bhabinkamtibmas dan Babinsa. “Mereka update terus laporan,” ujarnya.

Pihaknya juga akan menempatkan Satpol PP di pusat-pusat keramaian, seperti di bundaran GMS. Mereka bertugas salah satunya mencatat baliho dan reklame ini berapa kali naik. “Karena itu kan harus bayar pajak setiap naik, ada dua jenis pajaknya, yakni pajak tahunan dan pajak saat mengisi (memasangkan),” sambungnya.

Selain itu, pihaknya juga mengoptimalkan PPJ. Sebuah smart system telah diterapkan pada PJU yang dipasang di beberapa daerah. Melalui sistem ini, pihaknya bisa mengontrol total kebutuhan PJU. Total kebutuhan ini nanti dibandingkan dengan tagihannya. Hal ini, kata dia, diselesaikan bertahap.

Sementara itu, kepala Bapenda Lobar Lalu Agha Farabi mengatakan terkait upaya optimalisasi pajak ABT di usaha hotel dan industri. Pihaknya tengah menyiapkan instrumen untuk mengukur penggunaan air. “Alat atau software ini sedang kita formulasikan, mana yang paling efektif apakah pengukuran dengan meter air atau sistem lain,” imbuhnya.

Pihaknya sedang menghitung investasi yang akan dikeluarkan sebanding dengan pendapatan yang masuk. Intinya, pihaknya ingin tahu pemakaian air tanah itu sesuai dengan yang digunakan oleh wajib pajak dan tercatat. Sebab kekhawatiran yang terjadi selama ini, banyak yang tidak sesuai. Selain itu, pihak mengoptimalkan jenis pajak lainnya seperti pajak reklame. Dengan ramainya GMS otomatisasi menarik investor untuk menggunakan jasa di areal itu tinggi. (her)

Produksi Padi NTB Tembus 1,6 Juta Ton

0
Produksi Padi NTB Tembus 1,6 Juta Ton
Sejumlah pekerja sedang mencabut bibit padi untuk ditanam. Tahun 2025 lalu, produksi padi NTB menembus 1,6 juta ton. (suarantb.com/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Produksi padi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meningkat hingga 16,85 persen di tahun 2025. Pada 2024 lalu, produksi padi daerah hanya 1,4 juta ton gabah kering giling (GKG), tahun 2025 meningkat menjadi 1,6 juta ton.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Hj. Eva Dewiyani, mengatakan peningkatan produksi padi ditopang oleh naiknya luas panen. Yang semula 281.718 hektare pada tahun 2024 menjadi 322.927 hektare pada tahun 2025.

Produktivitas padi juga berkontribusi pada peningkatan padi, dari yang sebelumnya 51,59 kuintal per hektare, pada tahun 2025 menjadi 52,59 kuintal per hektare.

Secara rinci, capaian produksi padi tahun 2025 di NTB berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Lombok Tengah menjadi daerah dengan produktivitas padi tertinggi, mencapai 421.944ton GK. Disusul oleh Sumbawa dengan produksi 398.864 ton GKG, Lombok Timur dengan produksi 243.474 ton GKG, Kabupaten Bima dengan hasil produksi 208.018 ton GKG, Dompu memproduksi sekitar 151.335 ton GKG.

Selanjutnya ada Lombok Barat denan hasil produksi 135.678 ton GKG, Sumbawa Barat memproduksi 74.496 ton GKG, Lombok Utara memproduksi 33.320 ton GKG, Kota Mataram memproduksi 17.727 ton GKG, Kota Bima dengan hasil produksi 13.431 ton GKG.

Eva mengaku, pihaknya akan terus melakukan penguatan untuk menggerakkan seluruh potensi daerah, baik melalui optimalisasi lahan maupun program strategis lainnya, sebagai bentuk ikhtiar NTB dalam menyelaraskan program swasembada pangan pemerintah pusat di daerah.

“NTB optimistis dapat terus menjaga tren peningkatan produksi sekaligus memperkuat ketahanan pangan, sebagai bagian dari kontribusi daerah dalam mewujudkan cita-cita nasional menuju kebangkitan swasembada pangan Indonesia,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kominfotik NTB H. Ahsanul Khalik, menegaskan komitmen Pemprov NTB untuk terus memperkuat ketahanan dan swasembada pangan daerah sebagai bagian dari dukungan nyata terhadap program nasional.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya mengembalikan kejayaan swasembada pangan seperti dekade 1980-an, melalui penguatan produksi, perluasan areal tanam, serta peningkatan produktivitas pertanian di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di NTB.

Menurutnya, capaian produksi padi NTB tahun 2025 merupakan hasil sinergi dan kerja kolektif semua pihak dalam membangun sektor pertanian, sekaligus menjadi fondasi optimisme menuju penguatan swasembada pangan NTB tahun 2026.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari program-program pro-rakyat, antara lain optimasi lahan tahun 2025 di NTB yang dialokasikan seluas 10.574 hektare, penggunaan benih unggul bermutu bersertifikat, alokasi pupuk subsidi sesuai RDKK, penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat petani menjadi Rp6.500/kg untuk gabah kering panen, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemprov NTB, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, instansi teknis, stakeholder, dan petani. (era)