Beranda blog Halaman 347

Target PAD Naik, Bapenda Lobar Maksimalkan Digitalisasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Target PAD Naik, Bapenda Lobar Maksimalkan Digitalisasi
Kepala Bapenda Lobar Lalu Agha Farabi menunjukkan monitor pemantauan realisasi pajak secara real time. (suarantb.com/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Badan Pendapatan Daerah Lombok Barat (Bapenda Lobar) memaksimalkan digitalisasi untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2026. Keberhasilan capaian PAD 2025 yang melebihi target hingga 107 persen menjadi motivasi untuk melakukan inovasi demi mengejar terget pajak 2026 yang terbilang tinggi.

Terlebih tahun 2026 ini, target PAD di Bapenda Lobar naik sekitar Rp50 miliar pada sektor pajak. Dari target Rp216 miliar pada 2025 menjadi Rp271 miliar pada 2026.

Kepala Bapenda Lobar, Lalu Agha Farabi yang dikonfirmasi Selasa (20/1/2026) mengungkap sejumlah strategi dalam peningkatan PAD. Strategi utama yang gencar dilakukan Bapenda dengan penggunaan tapping box atau perangkat pemantau transaksi elektronik.

Alat ini berfungsi merekam setiap transaksi yang terjadi di objek pajak secara waktu nyata atau real-time, sehingga data yang masuk ke pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di lapangan. “Digitalisasi ini harus kita lakukan, karena kalau masih manual tidak terpotret secara utuh potensi (PAD) di lapangan. Ini yang sedang kita genjot,” terang Agha.

Hingga saat ini, setidaknya sudah ada 174 unit tapping box yang terpasang di berbagai titik potensial. Baik di perhotelan, restoran hingga tempat hiburan. Perangkat ini tidak hanya bersumber dari anggaran APBD, tetapi juga dukungan dengan fasilitas dari Bank NTB untuk mempercepat proses digitalisasi. Hanya saja, Agha tidak menampik dalam implementasi di lapangan masih menemui sejumlah tantangan teknis.

“Kendala itu yang kami coba pecahkan, bagaimana penekanan ke wajib pajak, juga kendalanya seperti apa di sana. Ini yang kita coba carikan solusinya,” ungkapnya.

Keragaman sistem yang dimiliki oleh wajib pajak menjadi salah satu kendala itu. Sebab terdapat tiga jenis perangkat pemantau yang digunakan yakni interceptor, web service, dan cash register. Di antara ketiganya, Bapenda Lobar menilai jenis interceptor paling efektif karena menempel langsung pada sistem kasir wajib pajak.

Sayangnya tidak semua mesin kasir milik wajib pajak yang kompatibel dengan teknologi tersebut. “Tidak bisa juga kami paksakan secara langsung. Makanya perlu penyesuaian,” tambahnya.

Meski demikian, hal itu tidak membuat Bapenda kehabisan akal. Pihaknya berupaya melakukan pemetaan setiap objek pajak agar dapat dipasangi perangkat yang paling sesuai dengan infrastruktur yang mereka miliki. Terlebih kenaikan target sektor pajak menyentuh angka Rp50 miliar dibandingkan tahun 2025 harus bisa dicapai pihaknya.

Hal ini menuntut kerja ekstra dalam hal pengawasan dan pemutakhiran data wajib pajak. “Di sektor pajak targetnya naik signifikan, tapi kami optimis akhir 2026 bisa kami penuhi,” ucapnya optimis.

Digitalisasi dianggap sebagai jalan keluar agar potensi pajak tidak hilang akibat pelaporan manual yang kurang akurat. Tanpa sistem digital, gambaran utuh mengenai potensi di lapangan sulit didapatkan secara utuh.

Oleh karena itu, Bapenda telah membentuk tim khusus yang dinamakan “Tim Mentari” untuk pengawasan berkala dan pemutakhiran data secara terus-menerus. Diakuinya dengan sistem tapping box, Bapenda kini dapat memantau aktivitas transaksi wajib pajak secara harian. Jika sebuah alat pemantau menunjukkan status inaktif lebih dari tiga hari, tim di lapangan akan segera melakukan pengecekan untuk memastikan apakah terjadi kendala teknis atau adanya upaya kesengajaan dari wajib pajak.

Pemerintah berharap, selain meningkatkan pendapatan, sistem ini juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dan wajib pajak dalam mendapatkan pelayanan publik. “Fokus utamanya menciptakan iklim perpajakan yang nyaman, mudah, dan transparan sehingga partisipasi wajib pajak terus meningkat demi pembangunan daerah yang lebih baik,” pungkasnya. (her)

Tahun 2026, Lotim Hanya Alokasikan Rp5 Miliar untuk Pemeliharaan Jalan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. Achmad Dewanto Hadi (suarantb.com/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) pada tahun anggaran 2026 hanya mengalokasikan dana sebesar Rp5 miliar untuk pemeliharaan jalan. Anggaran tersebut dinilai sangat terbatas dan hanya mampu digunakan untuk pemeliharaan ringan berupa tambal sulam di sejumlah ruas jalan kabupaten.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lotim, H. Achmad Dewanto Hadi kepada Suara NTB, Selasa (20/1/2026) menjelaskan, dengan anggaran Rp5 miliar tersebut, pihaknya hanya dapat melakukan pemeliharaan ringan di beberapa ruas jalan saja.

Ruas jalan yang rusak tidak mampu menyentuh semua, mengingat panjang jalan di Kabupaten Lotim mencapai 1.218 kilometer (km). “Kualifikasi pemeliharaan yang bisa kita lakukan hanya pemeliharaan ringan di mana pun berada,” paparnya.

Ia mengungkapkan, keterbatasan anggaran berdampak langsung pada penurunan tingkat kemantapan jalan di Lotim. Jika sebelumnya tingkat kemantapan jalan sempat mencapai 72 persen melalui skema pekerjaan tahun jamak, kini turun drastis menjadi 65 persen.

“Penurunan ini salah satunya akibat Lotim tidak pernah mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sejak tahun 2023. Akibatnya, kemantapan jalan yang semula 72 persen kini turun menjadi 65 persen,” ungkapnya.

Meski demikian, Achmad Dewanto Hadi menyebutkan bahwa melalui mekanisme tahun jamak sebelumnya, Pemkab Lotim berhasil membangun 59 ruas jalan dengan total panjang sekitar 165 kilometer senilai Rp250 miliar. Pembangunan tersebut terbukti mampu meningkatkan kemantapan jalan secara signifikan. Setelah seluruh ruas jalan proyek percepatan dengan tahun jamak ini rampung pengerjaannya maka tingkat kemantapan jalan bisa menacapai 72 persen

Upaya peningkatan kemantapan jalan, lanjutnya, tidak hanya mengandalkan APBD. Pemerintah pusat juga turut memberikan dukungan melalui sejumlah program pembangunan jalan yang dirasakan manfaatnya oleh Lotim, seperti ruas Paokmotong–Koraraja. Pada tahun ini, dukungan serupa juga diberikan untuk ruas Praubanyar–Montong Gading.

“Selain itu, ada dana pusat yang dialokasikan untuk jalan berstatus jalan kabupaten. Kita juga kembali mengusulkan lima ruas jalan lingkar, mulai dari Paokmotong keluar hingga Praubanyar,” terangnya.

Kabar baiknya, mulai tahun 2026 Lotim menjadi satu-satunya daerah di Nusa Tenggara Barat yang mendapatkan DAK bidang jalan senilai Rp7 miliar. Dana tersebut akan diperuntukkan bagi peningkatan ruas jalan Lenek–Pengadangan serta ruas Kedondong–Masbagik.

Dengan adanya dukungan dana pusat tersebut, Pemkab Lotim berharap tingkat kemantapan jalan kabupaten dapat kembali meningkat, meskipun keterbatasan anggaran daerah masih menjadi tantangan utama. (rus)

PLN Tanam 30.000 Pohon, Perkuat Rehabilitasi DAS Manni di Sumbawa

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com) – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) melaksanakan program penanaman 30.000 pohon pada lahan seluas 66 hektare di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKM) Unter Gadung, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Manni.

Program tersebut menjadi wujud komitmen PLN dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup sekaligus mendukung keberlanjutan sumber daya alam di wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya Kabupaten Sumbawa.

Kegiatan penanaman pohon ini dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Sumbawa Bidang Sumber Daya Aparatur dan Kemasyarakatan Rosmin Junaidi, jajaran manajemen PT PLN (Persero) UIP Nusra, Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Siraddjudin, Kapolsek Rhee Ipda Romy Octovian Munir, perwakilan BPDAS Dodokan Moyosari Putu Arbawa, Camat Rhee Ikram Mubarak, Kepala Desa Rhee Syamsuddin, serta tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan masyarakat setempat.

Sebanyak 30.000 pohon yang ditanam terdiri atas tanaman produksi buah dan kayu. Selain berfungsi memulihkan kondisi ekologis kawasan DAS, jenis tanaman tersebut juga diharapkan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Program rehabilitasi DAS Manni ini bertujuan menjaga keseimbangan alam, mengamankan sumber daya air, serta meminimalkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Di sisi lain, keberadaan vegetasi yang memadai juga berperan penting dalam menjaga produktivitas lahan pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat Sumbawa.

Staf Ahli Bupati Sumbawa Bidang Sumber Daya Aparatur dan Kemasyarakatan, Rosmin Junaidi, mengapresiasi inisiatif PLN yang dinilai hadir secara nyata dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan daerah.

Menurut Rosmin, program penanaman pohon ini mencerminkan pendekatan pembangunan yang berpandangan jauh ke depan, di mana pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan pemulihan dan perlindungan lingkungan.

“Kawasan ini merupakan wilayah strategis yang menentukan kualitas air dan stabilitas lingkungan. Setiap pohon yang ditanam hari ini adalah investasi jangka panjang yang manfaatnya akan dirasakan oleh anak dan cucu kita di masa mendatang,” ujarnya.

Rosmin menambahkan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa saat ini tengah menggalakkan Gerakan Sumbawa Menanam yang berada dalam payung besar Program Sumbawa Hijau Lestari. Program tersebut diarahkan untuk mendorong pertanian yang produktif sekaligus ramah lingkungan.

“Menjaga lingkungan tidak berarti mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Justru dengan lingkungan yang lestari, pembangunan dapat berjalan lebih berkelanjutan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa sangat mendukung kolaborasi lintas sektor dalam upaya pelestarian lingkungan. Sinergi antara pemerintah daerah, BUMN, masyarakat, kelompok tani, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci keberhasilan rehabilitasi lingkungan.

Selain memberikan manfaat ekologis secara fisik, program penanaman ini juga berkontribusi nyata terhadap upaya pengurangan emisi karbon. Mengacu pada Arbor Day Foundation USDA, rata-rata pohon dewasa mampu menyerap lebih dari 48 pon atau sekitar 21,7 kilogram karbon dioksida (CO₂) per tahun, sekaligus melepaskan oksigen ke atmosfer. Dengan demikian, peran aktif masyarakat dalam menjaga dan merawat 30.000 pohon yang ditanam hingga tumbuh dewasa dan berbuah diperkirakan mampu menyerap sekitar 651 ton CO₂ per tahun, apabila pohon terpelihara dengan baik dan berkelanjutan.

Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi DAS tidak hanya diukur dari jumlah pohon yang ditanam, tetapi juga dari keberlanjutan pemeliharaan serta keterlibatan aktif masyarakat.

“PLN menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa, BPDAS, jajaran kecamatan dan desa, serta seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan rehabilitasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Melalui program ini, PLN berharap rehabilitasi DAS Manni dapat memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan hijau dan berwawasan lingkungan.(bul)

Rampung, Pembangunan Venue MTQ NTB Senilai Rp22 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi Uang Rupiah(ekbisntb.com/ant)

Praya (suarantb.com) – Proses pembangunan venue Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Provinsi NTB tahun 2026 di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sudah dinyatakan rampung. Fasilitas yang dibangun dengan anggaran mencapai sekitar Rp 22 miliar tersebut saat ini sudah dinyatakan siap digunakan untuk lokasi gelaran MTQ NTB yang direncanakan berlangsung pertengahan bulan Juni 2026 mendatang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng Lalu Rahardian, kepada Suara NTB, di Praya, Senin (19/1/2026), menungkapkan, dari hasil evaluasi terakhir disebutkan kalau fisik bangunan venue MTQ sudah tuntas.

Diakuinya, masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Tetapi itu pekerjaan minor. Sedangkan untuk pekerjaan-pekerjaan utamanya sudah selesai. “Tinggal beberapa pekerjaan kecil saja. Karena ada beberapa bagian yang dinilai kurang pas yang sedikit mengganggu pemandangan. Kalau pekerjaan-pekerjaan utamanya sudah selesai 100 persen,” terangnya.

Tinggal yang jadi permasalahan sekarang soal penataan landscape sekitar venue utama MTQ yang masih belum tertata. Karena memang anggaran pembangunan venue MTQ tahun lalu tidak mencakup untuk penataan landscape, sehingga harus dianggarkan secara terpisah pada tahun ini.

Masalahnya, kondisi anggaran daerah tahun ini juga sangat terbatas. Menyusul pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, sehingga untuk pengerjaan penataan landscape venue utama MTQ NTB tidak bisa dikerjakan seluruhnya.

Mungkin hanya sampai perataan area taman serta penanaman rumput saja. Kalau untuk penataan landscape secara menyeluruh harus melihat ketersediaan anggarannya serta waktu yang tersedia, karena penataan landscape juga butuh proses persiapan.

“Penataan landscape venue MTQ NTB mungkin sampai perataan tanahnya saja. Sekedar bisa untuk menampung parkir kendaraan. Karena kalau untuk kegiatan MTQ-nya sendiri nanti akan lebih banyak fokus di bangunan venuenya,” imbuh Rahardian. (kir)

Terbentur Anggaran, Pembangunan Jembatan Seger Direncanakan Tahun Depan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kondisi Jembatan Seger, Kuta, Lombok Tengah pekan lalu. Pemkab Loteng berencana membangun jembatan tersebut pada tahun 2027 mendatang. (suarantb.com/kir)

Praya (suarantb.com) – Harapan masyarakat untuk bisa melihat jembatan Seger, Kuta, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dibangun tahun ini berpotensi buyar. Hal ini setelah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berencana membangun jembatan yang ada di dalam kawasan The Mandalika tersebut pada tahun 2027 mendatang.

Ketidaaan anggaran serta mepetnya waktu menjadi penyebab utama jembatan yang menjadi salah satu akses menuju kawasan Pantai Seger tersebut, tidak bisa ditangani secara menyuluh pada tahun ini.

“Perbaikan tetap dilakukan di tahun ini. Tetapi perbaikan skala kecil. Terpenting jembatannya aman untuk dilalui saja dulu. Kalau untuk perbaikan secara menyeluruh, kita rencanakan tahun depan,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng Lalu Rahardian, saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (19/1/2026).

Ia mengatakan untuk perbaikan skala kecil, jembatan Seger tersebut direncanakan dimulai pekan ini. Dengan fokus pada pergantian material jembatan yang sudah rusak. Mengingat, sebagian besar material jembatan dari bambu dan kayu dengan kondisi sudah banyak yang patah.

Termasuk pergantian lantai jembatan yang rencananya akan menggunakan lembaran besi yang diambil dari drum bekas. Agar lantai jembatan lebih aman saat dilalui. “Perbaikan kita percepat supaya saat event Bau Nyale di bulam Februari nanti jembatanya sudah siap digunakan,” sebutnya.

Sembari itu, pihaknya akan mulai mendesain model jembatan Seger yang akan dibangun tahun depan. Desain tersebut penting untuk bisa menghitung besaran kebutuhan anggaran pembangunannya. “Perintah pak Sekda kemarin, kami diminta untuk mendesain model jembatan Seger,” imbuh Rahardian.

Disinggung sumber pembiayaan pembangunannya nanti, Rahardian mengaku belum bisa dipastikan. Apakah akan dibiayai dari APBD Loteng sepenuhnya atau menggunakan anggaran pusat, karena kebutuhan anggaranya sendiri belum bisa diperkirakan sampai sejauh ini. Mengingat, desain jembatan sedang disusun.

“Kita sih berharap kalau memang ada peluang, biaya pembangunan jembatan Seger ini bisa dibiayai dari anggaran pusat. Supaya tidak membebani anggaran daerah,” ujar mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Loteng ini.

Jembatan Seger sendiri merupakan salah satu akses tercepat menuju kawasan wisata Pantai Seger yang setiap tahun menjadi pusat perayaan event Bau Nyale. Pada hari biasa, jembatan Seger banyak dilalui oleh masyarakat dan wisatawan yang mau berwisata ke kawasan Pantai Seger. Sehingga kehadiranya sangat diharapkan untuk bisa menunjang geliat kunjungan wisatawan di kawasan tersebut. (kir)

Kunjungan Wisatawan di Sumbawa Tidak Lampaui Target

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kunjungan Wisatawan di Sumbawa Tidak Lampaui Target
Tata Kostara (suarantb.com/ils)

Sumbawa Besar (suarantb.com) – Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga (Dispopar) Sumbawa, mencatat jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik di tahun 2025, tidak melampaui target. Dari target sebanyak 100.000 wisatawan hanya terealisasi 87.864.

“Memang tingkat kunjungan wisatawan di tahun 2025 tidak sesuai target karena ada beberapa faktor salah satunya akses transportasi yang belum memadai,” kata Kadis Popar Sumbawa, Tata Kostara, kepada Suara NTB, Senin (19/1/2026).

Angka kunjungan tersebut masih didominasi wisatawan dari dalam negeri (WNI) sebanyak 83.372 orang. Sementara untuk wisatawan asing sebanyak 4.492. Pihaknya juga akan segera melakukan kordinasi lebih lanjut terkait kendala utama, sehingga angka kunjungan belum sesuai target.

“Kami akan segera membahas masalah ini dengan pihak terkait, sehingga target kunjungan yang kita tetapkan bisa tercapai di tahun berikutnya,” ujarnya.

Ia pun tidak menampik kendala utama selama ini, untuk mengejar target kunjungan wisatawan di Sumbawa, karena minimnya sarana akomodasi. Apalagi wisatawan kebanyakan menghabiskan waktu di perjalanan sebelum menuju destinasi wisata yang ada di daerah.

“Persoalan utama kita di akses transportasi ke destinasi wisata karena mereka banyak menghabiskan waktu di perjalanan sebelum menikmati keindahan alam Sumbawa,” ucapnya.

Ia menambahkan, kalau dari segi destinasi wisata, sebenarnya Sumbawa banyak memiliki wisata unggulan. Seperti destinasi wisata hiu paus (whale shark) di Labuan Jambu, air terjun mata jitu di Pulau Moyo dan paket-paket wisata yang ada di dalam kota Sumbawa.

“Kami akan terus memasifkan sosialisasi dan promosi wisata ke daerah lain akan terus dilakukan untuk mengejar target kunjungan di tahun 2026 mendatang,” tukasnya. (ils)

Bangun Food Court dan Pusat Oleh-Oleh, Pemkab Dompu Siapkan Anggaran Rp3,5 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dua rumah dinas yang ada di Jalan Gajah Mada ini direncanakan akan diubah menjadi area pusat oleh- oleh khas Dompu tahun 2026 ini. (suarantb.com/dok)

Dompu (suarantb.com) – Pemerintah Kabupaten Dompu telah menyiapkan anggaran Rp3,5 miliar, untuk membangun Food Court dan pusat oleh-oleh khas Dompu. Dua bangunan ini diharapkan dapat merubah wajah Kota Dompu dan memberi ruang bagi kemajuan UKM.

“Kita semula merencanakan Rp5 miliar termasuk untuk area parkirnya di komplek Gedung Pemuda. Tapi karena keterbatasan anggaran, sehingga hanya bisa mengalokasikan Rp3,5 miliar,” ungkap Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE kepada wartawan di kantornya, Senin (19/1/2026).

Area gedung eks SDN 19 Dompu lanjut Bambang, dirancang menjadi area food court. Bangunan gedung sekolah tidak akan diratakan dan dibangun bangunan baru. Tetapi akan direhab dan dialihfungsikan. Sehingga tidak banyak anggaran dihabiskan untuk merubahnya menjadi area jualan bagi UKM yang lebih representative. “Bangunan sekolah itu tidak diratakan, tapi hanya rehab dan disekat – sekat. Ditata ulang menjadi area food court. Kalau dilihat desainnya itu, bagus sekali jadinya,” jelasnya.

Wilayah ini bisa diakses dari beberapa arah. Baik dari depan Polres Dompu, samping degung Pemuda Dompu maupun samping Camat Dompu. Akses yang sempit saat ini akan diperlebar, sehingga area food court terlihat dari jalan protokol.

Begitu juga dengan pusat oleh-oleh khas Dompu di jalan Gajah Mada yang memanfaatkan 2 unit rumah dinas. Desain penataan ini telah direncanakan di Dinas PUPR Kabupaten Dompu sejak 2025 lalu dan pembangunannya akan dilaksanakan tahun ini. “Pembangunannya akan dilakukan di Dinas PUPR, tapi ini nantinya menjadi aset milik Dinas Koperasi UKM,” jelas Bambang.

Kehadiran dua fasilitas ini, diharapkan menambah area terbuka bagi publik Dompu. Apalagi di Karijawa telah dibuka Ruang Terbuka Hijau (RTH), sehingga membuka ruang bagi tumbuh kembang UKM serta menambah area public Dompu. (ula)

Tarif PDAM akan Dinaikan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tarif PDAM akan Dinaikan
H. Syarafuddin Jarot (Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (suarantb.com) – Pemkab Sumbawa berencana menaikkan tarif dasar air Perusahaan Daerah Air Minum (Perumdam) Batulanteh. Kebijakan ini disebabkan biaya operasional pengolahan air selama ini, terus membengkak tanpa memberikan deviden ke daerah.

“Tarif dasar air kita saat ini Rp2.900 per meter kubik sementara biaya produksi Rp3.500 per meter kubik. Jangankan untung untuk menutupi biaya produksi juga sangat sulit,sehingga tarif dasar air harus kita naikan,” kata Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, Senin (19/1/2026).

Haji Jarot melanjutkan, jika mengacu ke aturan pemerintah maka besaran tarif dasar air harusnya berada di angka Rp5.000- Rp10.000 per meter kubik. Bahkan tarif ini sudah berlangsung sejak 16 tahun lalu sampai saat ini, sehingga tidak memberikan deviden apapun ke daerah.

“Saya pernah ke PDAM Giri Menang tarif air mereka mencapai Rp4000 per meter kubik, sehingga mereka mampu menghasilkan deviden hingga Rp250 miliar setiap tahunnya,” ujarnya.

Hal ini tentu sangat berbeda dengan kondisi PDAM Sumbawa, padahal pemerintah selalu memberikan suntikan dana segar setiap tahunnya. Haji Jarot menyebutkan, setiap tahunnya pemerintah selalu memberikan dana segar sebesar Rp1 miliar tetapi tidak menguntungkan.

“Setiap tahun selalu kita berikan suntikan dana segar Rp1 miliar, tetapi PDAM hanya mampu memberikan kontribusi ke daerah sebesar Rp700 juta. Ini kan tidak untung malah kita rugi,” ucapnya.

Selain masalah tarif dasar air, kondisi yang mengakibatkan PDAM terus merugi lantaran banyaknya pegawai di perusahaan milik daerah tersebut. Hal ini tentu berdampak terhadap biaya operasional perusahaan daerah yang terus membengkak.

“Tenaga kerjanya sangat banyak sehingga biaya operasional membengkak. Hal ini terjadi karena banyak titipan pegawai dengan alasan menjadi tenaga sukarela oknum tertentu,” tambahnya.

Menurut Bupati, perlu adanya kenaikan tarif dasar air ini dilakukan pemerintah karena jika dibandingkan dengan harga air perkubik di kabupaten lain di NTB, Sumbawa adalah daerah terendah. Bahkan saat ini harga pokok air di Sumbawa berada di kisaran Rp2. 900 per kubik.

“Tarif dasar PDAM di kabupaten/kota lainya sudah berada diatas Rp4.000 per kubik. Sehingga kita perlu menaikan tarif dasar tersebut supaya tidak terus menerus merugi,” timpalnya.

Pemerintah pun meyakinkan, tidak akan sertamerta memberlakukan tarif baru tersebut, karena ini merupakan pelayanan publik. Pihaknya juga akan sangat hati-hati mengukur kenaikan ini jangan sampai memberatkan masyarakat rendah.

“Akan salah kita apabila kita naikan. Namun kualitas airnya yang dijual ini tidak bagus. Sehingga kajian harus dilakukan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.

Disinggung mengenai rencana besaran kenaikan tarif dasar tersebut, Haji Jarot menyebutkan, untuk kenaikan direncanakan di angka Rp3.900 per meter kubik, sehingga biaya operasional bisa tertutupi dan perushaaan plat merah tersebut, tidak terus merugi.

“Kami akan tetap menekankan kepada managemen PDAM untuk tetap melakukan perbaikan terhadap kualitas air yang ada selama ini, sehingga kenaikan tarif yang dilakukan tidak memberatkan masyarakat,” tukasnya. (ils)

PAD Objek Wisata di Lotim Hanya Rp400 Juta

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Objek wisata Pantai Kahona yang diluncurkan Sekda Lotim beberapa waktu lalu (suarantb.com/ist)

Selong (suarantb.com) – Pada tahun 2025 lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari hasil pengelolaan Objek Wisata di Kabupaten Lombok Timur tidak mampu mencapai target. Dari target Rp500 juta, diperoleh hanya Rp400 juta.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dispar Lotim, Samsul Hakim, menjawab Suara NTB, menyebut dari 183 objek wisata di Lotim Dispar hanya bisa meraup PAD di delapan destinasi yang menjadi fokus pengembangan pendapatan, yaitu Joben, Timba Nuh, Labuhan Haji, Kerakat, Sembalun Puri Rinjani, Pusuk Sembalun, Kolam Renang Anjani yang merupakan hasil kerjasama dengan desa), Pantai Kura-kura Ekas, dan Bukit Kayangan Labuhan Lombok.

“Target Rp500 miliar sebenarnya bisa tercapai. Namun, ada kendala di destinasi Joben yang masih sepi pengunjung,” ujar Samsul.

Ia mengungkapkan, keluhan muncul terkait pengelolaan dan struktur tarif di Joben yang dinilai memberatkan. Di mana ada ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp10 ribu, retribusi Rp5 ribu, dan asuransi Rp1 ribu. Sehingga banyak yang beranggapan terlalu mahal. “Tarif ini terlalu besar sehingga harus diubah. Berbeda dengan destinasi seperti Dewi Anjani dan kolam lainnya yang tarifnya tidak pakai PNBP sehingga lebih murah,” jelasnya.

Sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Lotim berupaya agar pengelolaan Joben dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dalam hal ini Pemda. Rencananya, pada 2026, lahan Joben seluas 25 hektare akan dikontrak Pemda selama 35 tahun dengan nilai Rp35 juta per hektare, untuk kemudian dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Masih diupayakan terus supaya meningkat. Salah satu solusinya di 2026, kami akan lebih fokus pada destinasi wisata yang benar-benar bisa menghasilkan PAD,” tegas Samsul.

Secara keseluruhan, jumlah destinasi wisata di Lotim yang dikelola oleh desa dan swasta mencapai 189 lokasi. Namun, dari jumlah tersebut, baru tujuh destinasi yang terdaftar dalam sistem aplikasi smart tourism, dan hanya empat yang secara signifikan berkontribusi terhadap PAD. (rus)

Pemda KLU Diminta Anggarkan Perbaikan Ruas Jalan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jembatan Kebaloan penghubung Desa Senaru dengan sejumlah desa lain masih putus dan belum dilakukan penanganan. (suarantb.com/ist)

Tanjung (suarantb.com) – Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Lombok Utara, Raden Nyakradi, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) lebih bijak mengalokasikan anggaran untuk belanja modal. Belakangan, anggaran cukup signifikan tersedot pada proyek-proyek penataan lingkungan perkotaan. Namun di pelosok, tidak sedikit jalan-jalan kabupaten, jalan desa, hingga jalan tani yang membutuhkan revitalisasi dari anggaran daerah.

“Kami mendapat banyak pertanyaan dari sebagian masyarakat yang kami temui, mereka bertanya apakah lebih utama Alun-alun dibandingkan pengaspalan jalan kabupaten dan jalan desa. Atau, lebih mendesak lampu jalan dibandingkan sentralisasi proyek di perkotaan,” ujar Nyakradi, Senin (19/1/2026).

Ia menjelaskan, masyarakat mempertanyakan komitmen Pemda dalam meningkatkan mobilitas ekonomi khususnya di sektor pertanian. Sebab, dengan tersedianya sarana dan prasarana jalan yang baik, lalu lintas komoditas akan lebih lancar.

Ketua DPD II Golkar Lombok Utara itu menyampaikan, secara prinsip pihaknya mendukung langkah-langkah pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemda. Hanya saja, sentralisasi anggaran yang terpusat di satu titik (perkotaan) seperti Alun-alun, akan mengurangi porsi untuk kebutuhan sarana jalan yang lebih mendesak.

“Prinsipnya, sarana kota, Alun-alun, fasilitas apa saja, boleh, bagus, sepanjang sangat dibutuhkan, tapi jangan lupa infrastruktur jalan aspal dan jembatan ke pelosok pedesaan jangan diabaikan,” katanya.

Dalam proses pembangunan di daerah, Nyakradi tidak melihat bahwa satu kecamatan lebih baik dari kecamatan lainnya. Sarana dan prasarana, dari lampu jalan, perbaikan jalan desa, masih sangat dibutuhkan. Bahkan, pada item lampu jalan, sebarannya masih parsial di titik-titik tertentu.

Disebutkan, sejumlah titik ruas jalan yang dinilai kritis dan perlu mendapat atensi Pemda adalah, Jembatan Kebaloan yang rusak dan semakin terkikis setiap tahunnya. Ruas jalan lain yang butuh penanganan segera disebutkan antara lain; Sambil Elen-Bakong, Loloan Torean-Torean, Bayan-Nangka Rempek, Sukadana-Kebaloan, Baturakit-Semokan, Semokan-Pawang Tenun, Dasan Gelumpang-Baban Kuta, Teluk-Segenter, Batu Keruk-Lembah Pedek, dan ruas jalan Akar-akar-Pawang Timpas (Gunjan Asri).

“Intinya hampir 50 persen jalan kabupaten dan desa di wilayah Bayan rusak. Belum lagi jalan-jalan diwilayahnya kecamatan Kayangan, lebih parah lagi. Ini bicara prinsip keadilan. Kota dan desa harus dipandang sama. termasuk keseimbangan Pembangunan wilayah timur dan barat, (Timur/Bayan dan Kayangan) Terutama perbaikan jalan-jalan dan jembatan,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Lombok Utara, Rangga Wijaya, ST., mengakui proyek penataan Alun-alun Kota Tanjung, masih memerlukan anggaran tambahan. Menurutnya, tanpa penyempurnaan lanjutan, kawasan Alun-Alun Dayan Gunung dan Lapangan Tioq Tata Tunaq masih terkesan kurang tertata dan berpotensi terlihat kumuh.

“Komplek Lapangan Tioq Tata Tunaq merupakan satu kesatuan dengan pembangunan alun-alun. Namun saat ini masih terkendala anggaran,” kata Rangga.

Disebutkannya, pada tahap pertama pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 miliar. Untuk menuntaskan seluruh rencana pengembangan, masih dibutuhkan tambahan dana sekitar Rp10 miliar. Tambahan anggaran tersebut belum dapat diakomodir dalam APBD murni 2026, dan diharapkan dapat masuk melalui mekanisme pergeseran anggaran. (ari)

1...346347348...1,088Halaman 347 dari 1,088