Beranda blog Halaman 345

Tiga Konsorsium Gugah Kreativitas Warga Penyangga KEK Mandalika, Ubah Limbah Sekam Padi dan Plastik Jadi Handycraft Bernilai Ekspor

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tiga Konsorsium Gugah Kreativitas Warga Penyangga KEK Mandalika, Ubah Limbah Sekam Padi dan Plastik Jadi Handycraft Bernilai Ekspor
Dari limbah sekam, diubah menjadi kerajinan tangan bernilai jual tinggi. (suarantb.com/bul)

Mataram (suarantb.com) – Tiga organisasi yang tergabung dalam Konsorsium Lombok Eco Kriya menggerakkan kreativitas masyarakat di Pulau Lombok, untuk memanfaatkan limbah sebagai bahan baku produk bernilai jual tinggi. Hasilnya, produk dari sampah yang terbuang selama ini diubah menjadi handycraft yang pasarnya hingga mancanegara.

Tiga organisasi yang terdiri dari Plana, Timba, dan Wise Steps Foundation, dengan dukungan Instellar Impact telah mengembangkan ekosistem pariwisata hijau berbasis ekonomi sirkular yang melibatkan langsung masyarakat kawasan penyangga Mandalika.

Diseminasi sekaligus peluncuran inisiatif kreatif ini digelar di Tampah Hills, Lombok Tengah, Rabu, 20 Januari 2026, Dihadiri oleh pelaku industri pariwisata, pemerintah daerah, akademisi, serta kelompok masyarakat. Agenda ini menandai puncak capaian Program Catalyst Changemakers Ecosystem (CCE) 3.0 yang telah berjalan sejak Februari 2025.

Founder Plana, Jusuf Christopher Chandra, menjelaskan bahwa konsorsium ini dibentuk untuk menjawab dua persoalan sekaligus. Diantaranya, tingginya ketergantungan terhadap kayu serta belum optimalnya pengelolaan limbah plastik dan jerami.

“Produk yang kami kembangkan adalah material dari sekam padi dan plastik HDPE daur ulang. Dari situ kami memproduksi Planawood, bahan alternatif pengganti kayu yang lebih ramah lingkungan,” ujar Jusuf.

Menurutnya, Planawood telah digunakan pada berbagai proyek pengembangan kawasan dan properti, termasuk di Bali, serta diekspor ke Jepang dan Afrika. Material ini memiliki keunggulan tahan air, antijamur, dan kuat, sehingga cocok untuk kebutuhan pariwisata.

Dari bahan dasar Planawood tersebut, konsorsium kemudian mengembangkan produk turunan berupa kerajinan tangan melalui merek Tusha. Produk Tusha mencakup coaster, tray, tissue box, key holder, hingga berbagai hotel amenities ramah lingkungan.

“Yang kami bangun bukan sekadar produk, tetapi ekosistem tertutup (closed loop). Limbah dikumpulkan dari masyarakat, diolah menjadi bahan baku, lalu dijual kembali ke industri pariwisata sebagai produk bernilai ekonomi,” jelas Christhopher.

Salah satu desa yang merasakan langsung dampak program ini adalah Desa Bonder, Lombok Tengah. Melalui kemitraan dengan Surya Mandiri Handicraft, masyarakat setempat dilatih mengolah Planawood dan limbah plastik menjadi produk kerajinan.

Owner Surya Mandiri Handicraft, Lalu Surya Bakti, mengatakan kehadiran program ini mampu meningkatkan kapasitas produksi sekaligus membuka lapangan kerja baru.

“Alhamdulillah, bahan baku yang digunakan ini benar-benar baru bagi kami, berasal dari sekam padi dan plastik bekas. Dari situ kami bisa membuat berbagai produk yang dibutuhkan hotel, seperti coaster, tray, dan amenities,” ujarnya.

Ia menjelaskan, plastik bekas dikumpulkan dari warga melalui Bank Sampah Bintang Sejahtera. Plastik tersebut dibeli dari masyarakat, bahkan dalam praktiknya kerap ditukar dengan kebutuhan pokok seperti telur dan minyak goreng agar warga semakin terdorong mengumpulkan sampah.

“Lingkungan jadi lebih bersih, saluran air tidak tersumbat, dan masyarakat mendapatkan penghasilan tambahan. Ini sangat membantu, terutama karena sebagian besar warga bekerja secara musiman,” kata Surya.

Tak hanya plastik keras, plastik kresek pun diolah. Plastik tersebut dibersihkan, dikeringkan, dipres menjadi lembaran baru, lalu dijahit menjadi tas, dompet, dan pouch dengan melibatkan penjahit lokal serta pengrajin tenun.

Saat ini, sekitar 25 warga telah terlibat dalam rantai produksi, dengan 15 orang di antaranya aktif sebagai pengrajin terlatih, termasuk kaum perempuan. Dalam satu hari, seorang pengrajin mampu menghasilkan hingga 50 unit coaster siap pakai.

Produk-produk hasil olahan masyarakat Desa Bonder kini telah digunakan oleh sejumlah hotel dan vila di kawasan Mandalika, Gili Asahan, dan Gili Air. Bahkan, sebagian produk telah dipasarkan ke luar negeri, seperti Jepang dan Afrika, melalui pameran internasional dan jejaring mitra bisnis.

“Kami memang fokus memperkuat pasar lokal terlebih dahulu, terutama industri perhotelan di Lombok. Tapi peluang ekspor sangat terbuka dan sudah mulai berjalan,” ujar Jusuf.

Untuk memperluas jangkauan pasar, konsorsium juga telah meluncurkan platform digital Tusha.id, yang menjadi etalase produk kerajinan ramah lingkungan berbasis masyarakat. Produk Tusha juga dipasarkan melalui e-commerce nasional.

Selain itu, konsorsium memperkenalkan SOLAH Network (Sustainability of Oceans, Land, Air, and Heritage) sebagai wadah kolaborasi lintas pemangku kepentingan guna memastikan keberlanjutan program.

Sebagai ekosistem pariwisata hijau sirkular pertama di Pulau Lombok, program ini telah mencatatkan dampak signifikan. Selain mengurangi timbunan limbah plastik dan jerami yang sebelumnya dibakar atau dibuang, pendapatan masyarakat mitra tercatat meningkat rata-rata hingga 30 persen.

Program ini juga meningkatkan kesadaran ratusan warga desa penyangga Mandalika terhadap pentingnya pemilahan sampah berbasis sumber dan pengelolaan limbah secara berkelanjutan.

“Target kami bukan hanya mengurangi sampah, tetapi menciptakan dampak holistik—lingkungan terjaga, pengrajin berdaya, petani mendapatkan nilai tambah, dan pariwisata Lombok tumbuh secara berkelanjutan,” demikian Christopher. (bul)

Pemprov NTB Pastikan Stok Pangan Aman Jelang Ramadan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemprov NTB Pastikan Stok Pangan Aman Jelang Ramadan
Sidak pangan oleh TPID jelang Ramadan di Gudang Bulog Dasan Cermen, Rabu, 21 Januari 2026. (Suara NTB/ist)

Mataram (suarantb.com) – Pemprov NTB memastikan stok pangan aman menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Ramadan dan Idul Fitri. Stok beras sebagai komoditas pangan utama saat ini masih tersedia sekitar 154 ribu ton, cukup hingga 10 bulan ke depan. Begitupun dengan ketersediaan telur dan daging ayam.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Mohammad Faozal, pemerintah tetap melakukan pengawasan dan memastikan kebutuhan beras dan telur di sejumlah Bulog dan distributor telur tetap aman.

“Alhamdulillah stok beras kita sangat aman hingga enam bulan ke depan,” ujarnya, Rabu, 21 Januari 2026.

Hal serupa disampaikan oleh Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (AP), Izzudin Mahili. Berdasarkan hasil inspeksi pasar yang dilakukan di Bulog Dasan Cermen dan PT Baling-Baling Bambu, dipastikan ketersediaan stok tetap aman hingga dengan berakhirnya HKBN.

“Rantai pasok berjalan dengan baik, dan distribusi kepada masyarakat tidak mengalami kendala berarti. Kondisi ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen,” jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah optimistis stabilitas harga pangan dapat terjaga, terutama menjelang dan selama bulan Ramadhan hingga Idul Fitri.

Pemerintah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan pengawasan secara berkala untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan maupun lonjakan harga. Seiring dengan itu, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat NTB agar tetap tenang dan bijak dalam berbelanja, yaitu membeli sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Tidak perlu melakukan pembelian berlebihan karena ketersediaan barang terjamin dan pemerintah daerah bersama TPID terus melakukan pengawasan secara berkala,” imbaunya.

Mantan Kepala Biro Administrasi Pimpinan (AP) NTB itu juga menekankan pentingnya peran media dalam menjaga suasana kondusif di tengah masyarakat. Media diharapkan dapat menyampaikan informasi yang akurat dan menenangkan agar tidak menimbulkan keresahan.

“Informasi yang benar sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi daerah selama Ramadan dan Idul Fitri,” pungkasnya.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog NTB, Mara Kamin Siregar, memastikan stok beras yang ada di seluruh gudang Bulog NTB terlampau untuk kebutuhan Ramadan, Idul Fitri, hingga Idul Adha. Bahkan, saat ini Bulog juga sudah mulai melakukan penyerapan gabah dari petani. Sehingga stok yang dimiliki oleh Bulog terus berputar, tersalurkan dan penyerapan tetap berjalan.

“Harga stabil. Belum ada gejolak. Yaa mudah-mudahan tidak ada gejolak harga karena kita di daerah sentra pangan,” harapnya.

Ia melanjutkan, saat ini semua gudang penyimpanan beras di NTB sudah terisi penuh. Bahkan, saking banyaknya produksi padi petani, Bulog kekurangan gudang untuk penyimpanan. Untuk memastikan padi petani dapat terserap sepenuhnya, Bulog akan menyewa beberapa gudang yang representatif untuk penyimpanan beras. (era)

Masyarakat Miskin di Sumbawa Tidak Dibebankan Kenaikan Tarif PDAM

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Masyarakat Miskin di Sumbawa Tidak Dibebankan Kenaikan Tarif PDAM
Abdul Hakim (Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (suarantb.com) – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Batulanteh memastikan rencana penyesuaian tarif dasar air di harga Rp3.200 per meter kubik tidak berlaku bagi masyarakat miskin kategori satu (kemiskinan ekstrem).

“Kita akan klasifikasikan dulu ada yang sosial, rumah tangga miskin satu dan dua. Kemungkinan untuk rumah tangga miskin satu dan dua tidak akan kita sesuaikan tarifnya melainkan hanya kalangan menengah keatas,” kata Dirut Perumdam Batulanteh, Abdul Hakim, kepada wartawan, Rabu (21/1/2026).

Abi Hakim melanjutkan, penyesuaian tarif yang saat ini tengah dikaji pemerintah seiring dengan adanya surat Gubernur NTB nomor 497 tahun 2025. Di surat tersebut pun sudah ditetapkan tarif batas bawah dan batas atas untuk seluruh PDAM yang ada di NTB.

“Kalau boleh jujur kita (Sumbawa) yang paling murah tarif dasar air seluruh Indonesia. Bahkan kita belum pernah menyesuaikan tarif tersebut sejak terakhir dilakukan pada tahun 2014,” ucapnya.

Di masing-masing kabupaten/kota kata dia, memang besaran tarif dasar air berbeda-beda sesuai dengan biaya produksi yang dilakukan. Biaya produksi air saat ini, berada di angka Rp3.500 sementara tarif dasar air di angka Rp2.900 per meter kubik, sehingga perlu disesuaikan lebih lanjut.

“Biaya produksi ini mencakup banyak aspek, gaji karyawan, biaya pengolahan, dan pemeliharaan itu menjadi satu semua menjadi tarif yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM,” ujarnya.

Ia melanjutkan, jika mengacu ke surat keputusan (SK) Gubernur, maka tarif batas bawah yang bisa diterapkan di Sumbawa sebesar Rp3.200 per meter kubik. Besaran tersebut sebenarnya sudah harus diterapkan, hanya saja pemerintah saat ini masih melakukan kajian lebih lanjut.

“Memang sudah harus diterapkan untuk tarif batas bawah itu, tetapi kami masih mengkaji dulu dengan melihat semua sisi jangan sampai menimbulkan persoalan di kemudian hari,” jelasnya.

Ia pun meyakinkan, pemerintah tetap akan melihat semua sisi terkait rencana penyesuaian tarif dasar tersebut. Hal itu perlu dilakukan jangan sampai menimbulkan persoalan di kemudian hari dan gejolak di masyarakat.

“Penyesuaian tarif memang harus kita lakukan, kalau tidak maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan subsidi selisih tarif tersebut,” jelasnya.

Pemerintah pun meyakinkan, tidak akan serta merta memberlakukan tarif baru tersebut, karena ini merupakan pelayanan publik. Pihaknya juga akan sangat hati-hati mengukur kenaikan ini jangan sampai memberatkan masyarakat rendah.

“Akan salah kita apabila kita naikan. Namun kualitas airnya yang dijual ini tidak bagus. Sehingga kajian harus dilakukan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tukasnya. (ils)

Lulusan SMK Dipersiapkan Bekerja ke Turki dan Jepang

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Supriadi (Suara NTB/sib)

Mataram (suarantb.com) – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB terus mematangkan persiapan untuk menyambut peluang kerja di Turki dan Jepang. Tujuannya, untuk memastikan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di NTB, dapat bekerja di luar negeri setelah lulus.

Kabid Pembinaan SMK Dikpora NTB, Supriadi pada Rabu (21/1/2026) mengatakan, peluang bekerja di luar negeri, khususnya di Turki masih terbuka. Profesi yang dibutuhkan seperti barista, pegawai SPA hingga layanan kesehatan lainnya.

Saat ini, pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyalur untuk memastikan jumlah kuota yang tersedia bagi lulusan SMK di NTB. Selain itu, sejumlah kompetensi keahlian di SMK selarang dengan lowongan kerja yang tersedia. Dengan demikian, ia yakin lulusan SMK NTB, mampu bersaing dan terserap bekerja di perusahaan tersebut.”Kita ini sudah ada mau yang kompetensi keahlian kecantikan kulit rambut untuk SPA itu sudah ada,” ujarnya.

Sementara itu, untuk peluang kerja di Jepang, Supriadi menegaskan bahwa ini bukan hal baru. Lulusan SMK di NTB, banyak yang sudah bekerja di Negeri Sakura itu. “Rata-rata SMK kita, sudah ada siswa-siswi yang bekerja di Jepang,” tuturnya.

Dalam rangka memastikan lulusan siap bekerja di luar negeri, Supriadi mendorong penguatan kemampuan berbahasa. Sekolah diminta untuk terus mengasah kecakapan berbahasa, khususnya bahasa sesuai negara tujuan. Di samping itu, kompetensi keahlian juga terus ditingkatkan.

Ia juga mendorong agar kemitraan sekolah dengan lembaga pelatihan kerja (LPK) juga terus terjalin. Dengan kerja sama ini, kesiapan siswa untuk bekerja di luar negeri semakin matang.

“Harapan kami, anak tidak harus menunggu untuk bekerja, tetapi begitu tamat mereka langsung bekerja,” tuturnya.

Selain itu, dengan adanya sejumlah sekolah yang telah menerapkan SMK Go Global, persiapan diharapkan semakin matang. Program pemerintah ini untuk mempersiapkan lulusan SMK dan SMA, agar siap kerja di luar negeri secara legal, aman, dan profesional, dengan fokus pada pelatihan keterampilan teknis, sertifikasi, dan bahasa asing agar kompetitif di pasar kerja global. (sib)

Terkumpul Rp764 Juta, Pemda KLU Serahkan Donasi Masyarakat KLU kepada Warga Korban Banjir Aceh Timur

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemda Lombok Utara serahkan secara simbolis donasi kemanusiaan dari berbagai elemen di Lombok Utara. (suarantb.com/ist)

Tanjung (suarantb.com) – Pemda Lombok Utara menyerahkan donasi kemanusiaan kepada korban banjir di Kabupaten Aceh Timur yang dihimpun oleh Pemda Lombok Utara dari berbagai sumber, dari OPD, Baznas, maupun masyarakat Lombok Utara. Bantuan berupa uang tunai tersebut, diserahkan langsung oleh Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., bersama Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, S.T., M.T., yang didampingi sejumlah Kepala OPD, dan Kepala lembaga non struktural Lombok Utara.

Bantuan diterima langsung oleh Bupati Aceh Timur, Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si., Rabu (21/1/2026). Adapun nilai donasi yang terhimpun sebesar Rp764.769.946,-. Nominal tersebut diserahkan melalui transfer dari dan ke rekening antar pemerintah daerah. Sementara, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, Bupati Lombok Utara bersama Wabup, menindaklanjutinya dengan penyerahan secara simbolis.

Najmul Akhyar, pada kesempatan di depan Bupati Aceh Timur, berhadap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Timur, dalam masa pemulihan pascabencana. Pihaknya menyadari, jumlah donasi yang disalurkan jauh lebih sedikit dari kebutuhan ideal masyarakat korban bencana pada fase pemulihan.

Sementara itu, Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si., menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Lombok Utara atas bantuan dan perhatian yang diberikan, bantuan yang diberikan sangat berarti bagi masyarakat Aceh Timur yang sedang berjuang bangkit dari dampak bencana.

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berharap semangat kebersamaan dan gotong royong antardaerah ini terus terjaga sebagai kekuatan bersama dalam menghadapi berbagai tantangan kebencanaan di masa mendatang.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga menegaskan komitmennya untuk terus membangun sinergi dan solidaritas kemanusiaan lintas daerah di Indonesia. (ari)

Akibat ‘’Double Transfer’’, Diskop Lotim Minta BRI Kembalikan Rp2,7 Miliar Bantuan UMKM

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Akibat ‘’Double Transfer’’, Diskop Lotim Minta BRI Kembalikan Rp2,7 Miliar Bantuan UMKM
Baiq Farida Apriani (suarantb.com/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Dinas Koperasi dan UKM (Diskop) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) meminta PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Selong segera menarik dan mengembalikan dana bantuan UMKM senilai hampir Rp2,7 miliar ke kas daerah. Permintaan ini menyusul terjadinya kesalahan sistem yang menyebabkan dana dialihkan dua kali (double transfer) kepada ribuan penerima.

Kepala Diskop Lotim, Baiq Farida Apriani, di Kantor Bupati Lotim, Rabu (21/1/2026), menjelaskan bahwa dari total penyaluran bantuan ke berbagai bank, hanya BRI yang mengalami kendala teknis tersebut. Ia menyebutkan nominal dalam data dinas mencapai Rp6 miliar, namun pihak BRI menyatakan angka double transfer sekitar Rp2,7 miliar.

“Yang bermasalah cuma yang BRI. Data kami sebesar Rp6 miliar, sementara data BRI hampir Rp3 miliar. Ada gap. Keinginan kami, uang itu harus segera dikembalikan ke kas daerah. Jika tidak bisa, pertanggungjawabannya ada di bank,” tegas Baiq Farida, seraya menyatakan bahwa hal ini berpotensi menjadi temuan pemeriksaan.

Lebih lanjut, ia mempertanyakan mekanisme penarikan kembali dana yang sudah diterima masyarakat. “Kalau dari pandangan saya, kira-kira dana yang sudah ditarik itu bisa tidak untuk dikembalikan? Ini dari pihak bank sendiri yang dobel mentransfer, bukan kami,” tambahnya.

Farida merincikan, di Bank BRI, pada tanggal 23 dan 29 Desember 2025 dilakukan permintaan pemindah bukuan dana bantuan UMKM dari Sumber Dana Alokasi Umum untuk 11.419 UMKM, total dananya Rp7,65 miliar. Sumber dana lainnya dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk 12.177 pelaku UMKM dengan jumlah dana Rp7,61 miliar. Total keseluruhan dana diterima BRI sebesar Rp15,2 miliar untuk 23.596 UMKM.

Jumlah yang dapat didistribusikan BRI dari sumber DAU Rp6,8 miliar untuk 10.143 pelaku UMKM. Sedangkan dari DBH CHT terdistribusi sebanyak 4.567 pelaku UMKM dengan total dana Rp2,85 miliar lebih. Atau total terdistribusi Rp9,6 miliar untuk 14.710 pelaku UMKM.

Dari laporan tersebut kata Farida, di BRI tidak dapat didistribusikan sebanyak 8.886 pelaku UMKM dengan total dana Rp6,05 miliar. Terlapor juga dari bank lain ada yang belum terdistribusi. Seperti BSI, dari total 495 pelaku UMKM dan Rp340 juta lebih, terdistribusi Rp304 juta untuk 476 pelaku UMKM.

Secara keseluruhan, dari dana Rp20 miliar Batuan Modal UMKM yang disalurkan Pemkab Lotim ini tersalurkan 68,78 persen. Sisanya 32 persen disebut tidak bisa tersalurkan. Dana yang tidak tersalurkan karena ada salah data penerima yang tidak valid. Seperti antara penerima dengan nama nomor rekening berbeda.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Manajer Operasional dan Layanan BRI Cabang Selong, I Nyoman Widhi Astawa, mengakui terjadinya kesalahan. Ia menyebut total dana yang harus ditarik kembali adalah Rp2,7 miliar, dengan jumlah penerima yang terkena double transfer sekitar 5.072 orang.

“Dana itu memang harus kembali kita tarik lagi dari masyarakat karena itu bukan haknya. Dari segi hukum pidana, dana yang diperoleh dari transfer ganda itu wajib dikembalikan dan jika tidak mengembalikan bisa dipidana,” jelas Nyoman.

Ia mengakui adanya kelalaian dari sisi sistem bank, meski telah menerapkan asas kehati-hatian. “Mungkin karena sistem kita di akhir tahun, namanya manusia,” ujarnya.

BRI berjanji akan berusaha menarik dana tersebut secara bertahap dari masyarakat. Namun, Nyoman menyadari proses ini tidak mudah. “Kita wajib satu-persatu (menarik).” katanya.

Saat ini, kedua pihak masih berkoordinasi untuk menyamakan data dan menyelesaikan masalah tersebut. Diskop Lotim mendesak agar penarikan dana dilakukan secepatnya untuk menghindari potensi masalah hukum dan keuangan daerah. (rus)

Jadi Pendamping CJH Lansia, 52 CJH Langsung Berangkat Tanpa Masuk Daftar Tunggu

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. Lalu Syamsul Hadi (suarantb.com/kir)

Praya (ekbisntb.com) – Dari 1.178 Calon Jemaah Haji (CJH) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang akan berangkat haji tahun ini. Sebanyak 52 orang di antaranya merupakan CJH kategori lanjut usia (lansia). Dengan usia antara 86 sampai 89 tahun. Mereka pun mendapat privilese untuk bisa mengusulkan satu orang pendamping yang bisa langsung berangkat haji tahun ini tanpa harus masuk daftar tunggu.

Usulan pendamping CJH lansia tersebut saat ini sudah disampaikan ke pemerintah pusat dan kini tinggal menunggu persetujuan. “Nama-nama pendamping CJH lansia sudah kita usulkan. Tinggal menunggu persetujuan dari pemerintah pusat,” ungkap Kepala Kantor Kementeriaan Haji dan Umroh (KHU) Loteng H. Lalu Syamsul Hadi, kepada Suara NTB, di kantornya, Selasa (20/1/2026).

Dikatakannya, CJH yang menjadi pendamping CJH lansia memang diberikan hak istimewa untuk bisa langsung berangkat haji, setelah melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Kendati belum masuk daftar tunggu haji. Dengan ketentuan yang bisa menjadi pendamping ialah anak atau menantu dari CJH lansia bersangkutan.

Keberadaan pemdamping tersebut diharapkan bisa membantu memudahkan para CJH lansia selama menunaikan ibadah haji nantinya. Sehingga yang diprioritaskan menjadi pendamping ialah CJH dengan usia yang lebih muda.

“Inilah kenapa saudara dari CJH lansia tidak masuk kategori pendampingi CJH lansia. Karena kalau saudara dikhawatirkan yang diusulkan jadi pendamping nantinya yang rentan usianya tidak terpaut jauh. Jadi sama-sama lansia,” sebutnya.

Disinggung jadwal pemberangkatan CJH asal Loteng, Syamsul Hadi mengatakan masih menunggu infomasi dari pemerintah pusat. Termasuk soal pembagian kelompok terbang (kloter) CJH asal Loteng. Karena saat ini persiapan pemberangkatan haji masih tahap penyelesaian pelunasan BPIH.

“Informasi awal pemberangkatan CJH asal Loteng pada 22 April 2026 mendatang. Tapi untuk kepastiannya kita masih menunggu informasi dari pemrintah pusat,” imbuhnya.

Masa Tunggu Berkurang

Lebih lanjut Syamsul Hadi menambahkan, pada musim haji tahun ini kuota haji Loteng termasuk yang paling tinggi di NTB. Di mana kuota haji Loteng hanya kalah dari Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Hal itu wajar mengingat jumlah penduduk Lotim lebih banyak dari Loteng.

Tingginya kuota haji Loteng tahun ini sedikit tidak bisa memangkas lama masa tunggu haji di Loteng. Ditambah perubahan sistem kuota haji yang tidak lagi mengenal istilah kuota daerah, tetapi kuota nasional membuat lama masa tunggu jauh menurun.

“Kalau saat masih menggunakan sistem kuota daerah, lama masa tunggu haji di Loteng itu sekitar 36 tahun. Tapi sekarang dengan adanya perubahan system kuota, lama masa tunggu haji di Loteng menjadi sekitar 26 tahun. Berkurang sekitar 10 tahun,” tandas pria asal Penujak ini.

Panjangnya masa tunggu haji di Loteng menunjukkan tingginya minat masyarakat Loteng untuk menunaikan ibadah haji. (kir)

Wabup Optimis Dompu Dapat Alokasi 2.658 BSPS

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Wabup Optimis Dompu Dapat Alokasi 2.658 BSPS
Syirajuddin

Dompu (ekbisntb.com) – Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, S.H., merasa optimis 2.658 Kepala Keluarga (KK) akan mendapat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026.

“Alhamdulillah, setelah kita bertemu dengan Wakil Mentri PKP di kantornya, insyaallah kita disetujui 2.658 unit,” ungkap Wabup ditemui pada, Rabu (21/1/2026).

Program BSPS merupakan program unggulan Kementerian PKP, untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Yaitu melalui bantuan dana stimulan sekitar Rp20 juta per unit.

Partisipasi aktif penerima bantuan menjadi kunci dari program BSPS dalam merenovasi dan difasilitasi tenaga fasilitator lapangan (TFL), sehingga program ini tepat sasaran dan menghasilkan bangunan rumah yang sehat, aman dan mandiri. “Kita akan terus kawal ini bersama tim,” katanya.

Kehadiran Wakil Bupati di Kementrian PKP, selain memperjuangkan program BSPS juga untuk menyampaikan usulan kelanjutan program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KT). Karena pada tahun 2025, Kabupaten Dompu mendapatkan program ini di Desa Soro dengan sasaran mencapai 86 unit rumah. Saat ini sedang dalam tahap penyelesaian pembangunan. (ula)

BKD Audit Laporan Pajak Pengusaha Hotel dan Restoran

Penulis
ekbisntb.com
-
0
BKD Audit Laporan Pajak Pengusaha Hotel dan Restoran
Ahmad Amrin (suarantb.com/dok)

Mataram (ekbisntb.com) – Badan Keuangan Daerah bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Mataram, melakukan audit bersama laporan pembayaran pajak pengusaha hotel dan restaurant. Tujuannya untuk sinkronisasi data dan memastikan pajak yang dibayar sesuai.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Ahmad Amrin menerangkan program di awal tahun 2026, difokuskan untuk melakukan pengawasan bersama Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk laporan pembayaran pajak hotel dan restaurant di Kota Mataram. Tujuannya adalah penyatuan atau sinkronisasi data, karena beberapa objek pajak belum sesuai laporan pajak yang diserahkan ke BKD dan KPP Pratama. “Semestinya, laporan pajak mereka sinkron antara pajak daerah dengan PPH 21,” terang Amrin.

Review bersama dilakukan terhadap laporan pajak pengusaha hotel dan restaurant. Hasilnya kata Amrin, terdapat lima-enam wajib pajak yang tidak sesuai laporan pajak mereka. Tim turun melakukan audit untuk memastikan laporan pajak dari WP. Jika terjadi ketidaksesuaian atau selisih pembayaran pajak, maka pengusaha diwajibkan membayar kekurangannya. “Jadi nanti mana yang menguntungkan daerah dan menguntukan KPP Pratama, sehingga perlu keseimbangan data ini,” tegasnya.

Pengawasan dilakukan selama sebulan. Proses audit dilakukan secara acak berdasarkan perbedaan data yang ditemukan. Amrin menegaskan, proses pemeriksaan tidak bisa dibatasi waktu. Sebab, tim dari BKD maupun KPP Pratama bisa saja melakukan pendalaman terhadap temuan di lapangan. Perbedaan data akan digali sehingga wajib pajak memberikan data sebenarnya. “Kita berharap bisa menggali informasi dan data lebih detail lagi, supaya ada keseimbangan antara data di BKD dan KPP Pratama,” ujarnya.

Amrin mengingatkan pengusaha hotel maupun restaurant harus terbuka melaporkan pajak mereka. Dengan sistem pelaporan pajak yang baru (cortex,red) akan terlihat detail laporan pajak dari pengusaha. (cem)

Dana Lewat Baznas, Bupati Lotim Salurkan Santunan untuk GTT dan PTT

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bupati Lotim, H. Haerul Warisin menyerahkan bantuan kepada para GTT dan PTT di Lotim, Rabu (21/1/2026). (suarantb.com/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Sebanyak 1.434 Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), dan Kelompok Bermain (KB) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menerima santunan sosial. Bantuan tahap pertama ini disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lotim.

Santunan diberikan langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, di Aula Kantor Baznas Lotim, Rabu (21/1/2026). Masing-masing guru menerima bantuan sebesar Rp300.000. Tahap pertama ini menjangkau para pengajar yang bertugas di 326 lembaga pendidikan yang tersebar di tujuh kecamatan, yaitu Terara, Sakra Barat, Sakra, Sakra Timur, Keruak, Jerowaru, dan Labuhan Haji.

Dalam sambutannya, Bupati Haerul Warisin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para guru PAUD, TK, dan KB. “Atas nama Pemerintah Daerah, saya berikan apresiasi kepada Guru TK dan PAUD yang telah ikhlas dan sabar mendidik. Guru teladan ada di mana-mana, termasuk guru TK dan PAUD,” ujarnya.

Bupati menegaskan bahwa peran guru di jenjang paling dasar ini sangat fundamental dan penuh keteladanan. “Tidak pernah ada dalam kasus kekerasan masuk ranah hukum dan medsos. Tidak ada dalam sejarah. Guru yang paling sabar itu adalah guru PAUD dan TK,” imbuhnya. Ia menambahkan bahwa fondasi kecerdasan dan akhlak anak dimulai dari para guru di jenjang ini.

Di sisi lain, Bupati juga menyayangkan keterbatasan pemerintah dalam memberikan status kepegawaian yang lebih tetap. “Kalau boleh, saya akan berikan SK negeri. Tapi tidak boleh. Yang diterima (para guru) tak sebanding dengan yang telah dilakukan. Tujuannya pemerintah hari ini hanya silaturahmi,” kata Haerul Warisin.

Sementara itu, Ketua Baznas Kabupaten Lotim, Muhammad Kamli, menjelaskan bahwa santunan ini merupakan amanah dari zakat, infak, dan sedekah (ZIS) masyarakat. “Ini sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian kepada para guru PAUD,” jelasnya.

Dana yang terkumpul dan disalurkan pada tahap pertama ini mencapai Rp840 juta. Kamli menyatakan program santunan insentif bagi guru non-PNS ini akan dilakukan secara berkelanjutan. “InsyaAllah, kita akan laksanakan per semester atau enam bulan sekali. Hal ini menyesuaikan dengan pengumpulan dana ZIS yang diperuntukkan khusus untuk para pengabdi di tingkat PAUD,” terangnya.

Ia juga menginformasikan bahwa pada Maret 2026 mendatang, Baznas berencana menyalurkan insentif serupa untuk guru di madrasah swasta (RA, MI, MTs, dan MA). Untuk tahap selanjutnya, santunan akan diberikan kepada guru-guru di kecamatan lain yang belum terjangkau.

“Semuanya dapat Rp300.000, standar yang sama seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk insentif guru. Total penerima secara keseluruhan ada 1.434 guru. Untuk tahap berikutnya, kita akan menyasar kecamatan-kecamatan yang belum,” pungkas Muhammad Kamli. (rus)

1...344345346...1,088Halaman 345 dari 1,088