Beranda blog Halaman 814

Hingga Triwulan III 2024, Ekonomi NTB Tumbuh 7,32 Persen

0
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Wahyudin dalam keterangan resmi di kantor BPS NTB(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada triwulan III-2024 dibanding triwulan II 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 0,23 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 40,32 persen.

Sementara dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat Triwulan III-2024 dibanding triwulan III-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 6,22 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,05 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Wahyudin dalam keterangan resmi di kantornya, Selasa, 5 November 2024 menyampaikan, ekonomi Nusa Tenggara Barat selama Triwulan I-2024 sampai triwulan III-2024 (Januari – September 2024) dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 7,32 persen (c-to-c).

Wahyudin menyampaikan, pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, pertumbuhan terjadi pada 17 lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Pertambangan dan Penggalian sebesar 24,17 persen.

Disusul Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 11,35 persen. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,74 persen. Selanjutnya, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh 6,82 persen.

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh 6,68 persen. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh 5,73 persen. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh 5,54 persen. Dan Jasa Perusahaan tumbuh 5,34 persen.

Sementara itu, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki share paling dominan terhadap perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat tumbuh sebesar 1,19 persen. Sedangkan lapangan usaha Konstruksi yang share-nya tertinggi keempat tumbuh sebesar 2,91 persen.(bul)

BPSK Terima Puluhan Aduan Konsumen di NTB

0
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menerima puluhan aduan dari konsumen. Aduan-aduan yang masuk ini diproses dan hampir seluruhnya tuntas diselesaikan.

Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Muna`im, SE.,M.Si didampingi Analis Perdagangan Ahli Muda, M. Ihsanul Akbar di ruang kerjanya, Selasa, 5 November 2024 merinci.

Di Provinsi NTB terbentuk empat BPSK di kabupaten/kota, diantaranya, BPSK Kota Mataram, BPSK Kabupaten Lombok Barat, BPSK Kabupaten Lombok Utara, dan BPSK Kabupaten Sumbawa.

Di BPSK Kota Mataram, per November 2024 ini, sudah menerima 23 aduan. Kasus yang diadukan konsumen paling mendominasi terkait finance, menyusul perumahan, kemudian perbankan.

Sementara BPSK Lombok Barat menerima sebanyak 10 aduan konsumen, didominasi aduan finance. Di BPSK Lombok Utara ada 6 aduan masuk, juga didominasi kasus finance. Dan di BPSK Kabupaten Sumbawa, terdapat 6 aduan perbankan dan perumahan.

Ihsan merinci, terkait aduan-aduan finance, konsumen mempersoalkan penyitaan-penyitaan kendaraan oleh finance dan pelelangan kendaraan.

“Penyitaan kendaraan oleh oknum petugas – petugas finance ini dilakukan tidak sesuai aturan fidusia. Makanya konsumen lapor ke BPSK,” jelasnya.

Begitu juga kasus-kasus yang dilaporkan ke BPSK terkait perumahan. Yang diadukan konsumen adalah spek bangunan yang diterima saat promosi dengan realitanya tidak sesuai. Ada juga laporan perumahan yang sudah dilunasi namun konsumen tak menerima sertifikat.

“Kalau terkait perbankan, soal negosiasi cicilan,” jelas Ihsan.

Ihsan menambahkan, keberadaan BPSK ini cukup membantu masyarakat yang notabenenya sebagai konsumen. Dari puluhan aduan yang masuk, 98 persen dapat diselesaikan. Penyelesaiannya adalah win-win solution para pihak.

Karena itu, BPSK di kabupaten/kota seyogyanya terbentuk BPSK. Walaupun saat ini, laporan-laporan dari konsumen di kabupaten/kota yang belum terbentuk BPSK masih ditangani oleh BPSK terdekat. Dari enam kabupaten/kota di Provinsi NTB yang belum membentuk BPSK, dua diantaranya akan membentuk BPSK dalam waktu dekat. Diantaranya Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima.

“BPSK Kabupaten Sumbawa juga sudah berakhir masa kepengurusannya pada Desember 2024 ini. dan saat ini tengah proses untuk seleksi pengurus untuk periode lima tahun mendatang,” tandasnya.

BPSK memiliki urgensi yang signifikan dalam konteks perlindungan konsumen. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pembentukan BPSK sangat penting:
Kewajiban Hukum, BPSK dibentuk sebagai tanggapan terhadap mandat Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang mengamanatkan pembentukan lembaga semacam ini di setiap kabupaten/kota. Ini merupakan kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen.(bul)

Ajang Balap Mobil Putaran 4 di Sirkuit Mandalika Digelar Desember 2024

0
Kejuaraan balap mobil nasional Mandiri Mandalika Festival of Speed (MFoS) round ke 4 di Pertamina Sirkuit Mandalika, digelar awal Desember 2024. (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Pihak Mandalika Grand Prix Association (MGPA) menyatakan kejuaraan balap mobil nasional Mandiri Mandalika Festival of Speed (MFoS) round ke 4 di Pertamina Sirkuit Mandalika, digelar awal Desember 2024.

“Ajang MFoS round 3 telah sukses digelar di Sirkuit Mandalika, 1-3 November dan round 4 ajang tersebut digelar di Desember 2024 mendatang,” kata Direktur Utama MGPA Priandhi Satria di Lombok Tengah, Senin 4 November 2024.

Ia mengatakan ajang balap mobil tersebut telah sukses memukau puluhan ribu pecinta otomotif tanah air, baik itu penonton yang menyaksikan event ini secara langsung di Sirkuit Mandalika atau melalui live streaming.

Kejuaraan balap mobil nasional itu memiliki daya tarik tersendiri dengan hadirnya balapan mobil kelas atas seperti Forsche Sprint Challenge, BMW M2 dan Time Attck yang di dalamnya ada kelas radical dan campuran. “Hal tersebut membuat para pecinta otomotif tertarik untuk menyaksikannya,” katanya.

Ia mengatakan ajang balap mobil nasional di Sirkuit Mandalika ini digelar mulai pada bulan Agustus 2024 dan untuk putaran keempat yang menjadi seri terakhir MFoS ini akan digelar pada minggu pertama tanggal 6 sampai 8 Desember 2024 mendatang. “Tentunya dengan konsep yang sama yakni gratis tanpa biaya tiket,” katanya.

Mandiri Mandalika Festival of Speed ini digelar sebanyak empat kali tahun 2024 ini, tahun 2025 juga demikian akan digelar sebanyak empat kali juga, namun jenis balapan rencananya akan ditambah.

“Tahun 2025 mendatang telah kami sepakati dengan empat putaran seperti tahun ini, namun kategori balapan akan kita tambah, semoga peserta juga semakin bertambah,” katanya

Ajang ini diyakini membawa dampak yang baik bagi Sirkuit Mandalika dan Indonesia, terlebih NTB, karena dapat mengundang orang dari berbagai kalangan, baik daerah, luar daerah bahkan luar negeri.

Yang hadir pada ajang ini bukan hanya orang lokal saja, banyak dari luar daerah dan ada juga yang dari luar negeri,” katanya.

Berikut hasil final race ajang MFoS round ke-3 tahun 2024 di antaranya pada kelas balapan Nasional Porsche Sprint Challenge, Moreno Soeprapto keluar sebagai juara, disusul Aldio Oekon sebagai juara kedua, sementara Hendrik Jaya Soewatdy hanya mampu finish pada posisi ketiga.

Sementara seri pamungkas race ke-2 kelas balapan BMW M2 pada ajang Mandiri Mandalika Festival of Speed (MFOS) round ke-3 ini, Takuma tim dari Suade Motorsport keluar sebagia juara pertama, disusul Dicko Prasetyo dari Risqi Motorsport sebagai juara kedua, berikutnya Michael dari tim Dplus Racing berhasil finish di posisi ke-3.

Terakhir, kelas time attack, tiga pembalap lokal berhasil meningkatkan performa dari MFoS sebelumnya, catatan waktu yang dicapainya terjadi peningkatan, Edi Sopyan mengalami peningkatan 2,5 detik dari yang sebelumnya 1:56,130 detik, menjadi 1:54.134 pada MFoS round 3 ini.

Tidak hanya Edi, Firman juga mengalami peningkatan kurang lebih 4,5 detik dari yang sebelum 1:58,322, menjadi 1:53.604 detik. Sementara lokal hero satunya lagi Viktal Farid juga berhasil merubah pencapaian kurang lebih 3 detik dari yang sebelumnya 2:12,962 detik, menjadi 2:09.682 detik. (ant)

Beberapa Wilayah di Sumbawa Rawan Destructive fishing

0
Rahmat Hidayat(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Sumbawa, masih menemukan beberapa wilayah yang kerap dijadikan sebagai tempat pencarian dengan cara merusak (destructive fishing) baik menggunakan bom maupun kompresor.

“Sekarang kan masih sering terjadi (destructive fishing) seperti Labuhan Jambu, perairan Prajak, Pulau Bungin, dan Labuhan Bajo, meski dengan intensitas ringan,” kata Kepala Dinas Lutkan Sumbawa, Rahmat Hidayat kepada Ekbis NTB, Senin 4 November 2024.

Rahmat pun meyakinkan, berdasarkan laporan yang diterima, aksi tersebut kerap dilakukan dalam rentan waktu yang tidak sering melainkan hanya beberapa kali. Bahkan rata-rata pelaku ini menggunakan bom dan ada juga sebagian kecil yang memakai kompresor.

“Penggunaan bom yang masih banyak kita temukan, kalau kompresor juga masih ada yang menggunakan untuk mencari ikan,” jelasnya.

Hanya saja berdasarkan hasil pantauan di sejumlah pasar, tidak ditemukan adanya ikan yang mati akibat penggunaan bom dan kompresor. Aktivitas pengecekan dan pemantauan sudah tiga kali dilakukan di sejumlah pasar, termasuk organ dalam ikan.

“Memang hasil pengecekan di sejumlah pasar tidak kita temukan ikan yang terkontaminasi potasium di pasar kecamatan Alas, Seketeng, Brang Bara, dan Brang Biji,” ucapnya.

Meski demikian pengawasan tetap melakukan pengawasan kendati pengawasannya berada di Provinsi. Hal itu dilakukan, sebagai salah satu tanggung jawab moral ke daerah salah satunya dengan membentuk kelompok masyarakat yang melakukan pengawasan.

“Memang untuk pengawasan lautnya sudah berada di Provinsi, tetapi kami tidak tinggal diam melainkan tetap melakukan pembinaan terhadap masyarakat,” ungkapnya.

Bahkan pola pembinaan dengan cara membentuk kelompok Budi daya ikan beberapa wilayah yang rentan tersebut sudah memberikan manfaat. Bahkan di Perajak, pihaknya sudah menfasilitasi untuk pembentukan kelompok Budi daya ikan kerapu, lobster menggunakan keramba apung.

“Kita berharap dengan pola demikian, masyarakat sudah tidak lagi melakukan aksi destructive fishing dan mulai terlihat hasilnya,” ucapnya.

Diakuinya, memang untuk menghilangkan masalah destructive fishing tidak bisa langsung dilakukan melainkan harus dilakukan secara bertahap. Salah satunya dengan sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat sekitar agar tidak melakukan aktivitas merusak tersebut.

“Tentu butuh proses untuk menekan kasus tersebut terjadi, tetapi kita berupaya maksimal dengan sosialisasi kepada masyarakat supaya kasus itu bisa terus ditekan,” tukasnya. (ils)

100 Pelaku UMKM di Sumbawa Ikuti Kegiatan Stakeholders Update

0
Kegiatan stakeholders update terkait pengembangan UMKM di Sumbawa. Kegiatan ini digelar untuk meningkatkan akses pasar dan mempermudah akses keuangan bagi UMKM yang mengikuti program Bale Berdaya.(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Sebanyak 100 pelaku UMKM dari tujuh Kecamatan yang merupakan hasil seleksi program Bale Berdaya tahun 2024 yang diinisiasi oleh Kumpul. ID bersama PT Amman dievaluasi melalui program stakeholders update.

“Stakeholders update kita lakukan untuk meningkatkan akses pasar dan mempermudah akses keuangan bagi UMKM yang mengikuti program Bale Berdaya,” kata Priyo Pramono, selaku Vice President Social Impact AMMAN, Senin 4 November 2024.

Program Bale Berdaya, berjalan sejak Mei 2024 telah menjaring 100 UMKM dari 500 pendaftar yang tersebar di tujuh kecamatan. Selama hampir satu tahun pelaksanaan di tengah tantangan akses di beberapa wilayah sasaran dalam kebutuhan mendistribusikan ahli serta pendamping program, Bale Berdaya berhasil menunjukkan hasil positif.

“Program Bale Berdaya sudah memfasilitasi UMKM dalam pengurusan legalitas seperti NIB, BPOM, Halal, HAKI, dan mendukung peningkatan kapasitas di bidang kewirausahaan, pengembangan bisnis, branding, dan promosi,” ucapnya.

Ia menambahkan, sehingga pendapatan UMKM peserta Bale Berdaya meningkat sebanyak 29 persen dan 95 persen UMKM kini telah memiliki NIB. Selain itu 94 persen telah mengadopsi teknologi dalam operasionalnya, serta pengetahuan UMKM mengenai kewirausahaan naik 43 persen.

Selain itu, 30 persen produk inovasi baru lahir, seperti produk lip balm dari ampas madu di Kecamatan Lunyuk. Selain itu, partisipasi 60 persen pemilik UMKM perempuan sebagai peserta program ini menunjukkan komitmen inklusivitas Bale Berdaya.

“Dukungan Bale Berdaya dalam mendukung UMKM lokal Sumbawa juga berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja hingga 135 orang di masyarakat sekitar,” ujarnya.

Pencapaian ini lanjutnya, tidak terlepas dari kolaborasi strategis antar pemangku kepentingan. Selain itu dukungan pemantauan Program Associate yang juga memberikan dampak maksimal karena memastikan kelancaran program di lapangan dan evaluasi pasca kegiatan.

Selain mendapatkan pembelajaran langsung dari praktisi bisnis dalam pengelolaan usaha, peserta UMKM Bale Berdaya juga dibimbing oleh Residence Buddy.  Residence Buddy merupakan pemuda daerah yang diberdayakan dan dilatih khusus oleh Bale Berdaya untuk mendampingi pertumbuhan UMKM di tiap kecamatan.

“Bimbingan ini mencakup perumusan visi dan misi, proposal usaha, rencana produksi, alur rantai pasok, serta strategi branding dan promosi,” jelasnya.

Selain itu, mereka juga didorong untuk melakukan analisis SWOT, mengidentifikasi produk unggulan, menggunakan kanvas model bisnis. Menerapkan kontrol kualitas, dan mengadopsi teknologi dalam menjalankan bisnis, yaitu pembukuan elektronik yang efisien serta pengurusan legalitas UMKM.

“Di tahun kedua Bale Berdaya akan akan berfokus pada pendampingan sertifikasi BPOM, penetrasi pasar, dan pengenalan ke akses permodalan,” tambahnya.

Program Bale Berdaya terus mendukung keberlanjutan UMKM di Kabupaten Sumbawa melalui kolaborasi AMMAN, Pemerintah Daerah Sumbawa, dan KUMPUL. Program ini membuka peluang bagi UMKM untuk tumbuh, berkontribusi pada ekonomi lokal, dan membangun kemandirian usaha.

“Melalui inisiasi dan kolaborasi ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat ekonomi Sumbawa melalui pemberdayaan dan meningkatan kapasitas UMKM, membantu meningkatkan pendapatan,” tukasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa, Dr. Budi Prasetiyo mengatakan, program Bale Berdaya merupakan  gerakan pemberdayaan. Sehingga UMMM di Sumbawa bisa dengan mudah melakukan akses pasar dan permodalan.

“Kalau kita lihat memang persoalan UMKM kita tidak jauh dari itu (akses pasar dan modal) sementara untuk persoalan perizinan sudah selesai sehingga dari segi legalitas sudah aman,” ucapnya.

Selain persoalan tersebut, poin penting untuk UMKM yakni literasi keuangan terutama dari dunia perbankan. Sehingga UMKM ini bisa didampingi dan diberikan pemahaman untuk mengelola keuangan yang baik.

“Akses permodalan juga kami anggap sangat penting di samping  digital marketing. Sehingga branding produk yang dimiliki bisa go online, dan kontribusi pemerintah wajib,” tukasnya. (ils)

Dikes Lotim Tegaskan Tak Ada Alasan Puskemas Tak Punya Obat

0
Gudang farmasi Dikes Lotim. Dikes mengingatkan pengelola puskesmas tidak ada alasan tidak memiliki obat. (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menegaskan tidak ada alasan bagi puskesmas tidak punya obat untuk diberikan kepada pasien. Obat esensial yang dibutuhkan masyarakat sesuai tugas pokok puskesmas harus tetap tersedia.

“Kami di Dikes berupaya berupaya seoptimal mungkin untuk memenuhinya,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lotim, Dr. H. Pathurrahman menjawab Ekbis NTB di ruang kerjanya, Senin 4 November 2024.

Dikes juga menjalin komunikasi dengan baik soal pengadaan obat ini dengan Dikes Provinsi NTB guna mengantisipasi ketika terjadi kelangkaan dan penuhi kekurangan. Untuk teknis di lapangan, puskesmas bisa kerjasama dengan apotek untuk penuhi kebutuhan obat. Pasien bisa mengambil obat di apotek yang sudah bekerja sama dengan puskesmas.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lotim, Lalu Bagus Wikrama menambahkan beberapa waktu lalu sudah dikumpulkan semua kepala puskesmas dan petugas farmasi di masing-masing puskesmas. Diingatkan, tenaga kesehatan yang bertugas hendaknya membangun komunikasi yang baik dengan seluruh pasien dan memberikan pelayanan dengan senyuman.

 Pasien BPJS Kesehatan jelas ketika tidak ada obat di puskesmas bisa diminta langsung mengambil di apotek yang sudah bekerjasama. Pasien tidak boleh mengeluarkan biaya lagi untuk membeli obat.

“Sekiranya distribusi obat terlambat sesuai dengan formularium nasional, sudah diantisipasi dengan bekerjasama dengan apotek,” terangnya.

Bagus Wikrama menjelaskan semua pengeluaran obat sekarang harus dengan resep sesuai ketentuan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), sehingga tidak sembarangan juga mengeluarkan obat.

Diterangkan, puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) memberikan pelayanan 144 jenis diagnosa medis. Puskesmas tidak boleh merujuk pada pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya tersebut. Di luar itu, baru boleh merujuk. Karenanya, ketersediaan obat pada 144 jenis diagnosa tersebut dipastikan harus tetap tersedia. Ketika tidak ada di apotek puskesmas, baru bisa mengambil di apotek yang sudah kerjasama. (rus)

Daerah Merah Bencana, Stok Bantuan Beras untuk Bencana di Lobar hanya Lima Ton

0
H. Khalid (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Lombok Barat (Lobar) menjadi daerah merah dengan potensi bencana tinggi. Namun itu tidak dibarengi dengan komitmen Pemkab dalam penanganan dari sisi alokasi bantuan. Itu dibuktikan dengan minimnya stok bantuan beras yang tersedia hanya 5 ton. Sementara potensi bencana begitu besar pada akhir tahun hingga awal tahun ini.

Sekdis Ketahanan Pangan Lobar, H Khalid, yang dikonfirmasi media mengatakan bahwa bantuan pangan beras untuk penanganan bencana yang tersedia sebanyak 5 ton. “Pengadaan pada perubahan (APBD Perubahan) tahun 5 ton,” katanya.

Jumlah ini, menurutnya, tidak akan cukup, menyusul bencana masih berpotensi melanda daerah Lobar.  Seharusnya yang ideal bantuan beras yang disiapkan 10 ton untuk mengantisipasi bencana di Lobar, sehingga Pemda tidak perlu pusing-pusing mencari back up di tempat lain, seperti bantuan beras 5 ton yang diserahkan ke nelayan terdampak banjir rob wilayah Gerung belum lama ini, diberikan oleh Pemprov NTB.

Namun yang diberikan anggaran penanganan dampak bencana kekeringan ke Dinas Ketahanan Pangan sekadar saja. Pada APBD perubahan diberikan anggaran beberapa puluh juta saja untuk pengadaan beras sekitar 5 ton. Dengan beras 5 ton ini, hanya sebagian saja yang kemungkinan bisa disasar. Sementara fakta di lapangan kekeringan makin meluas. “Kekeringan ini menyeluruh,” imbuhnya.

Menurutnya kalau ditanya cukup atau tidak? Tidak mencukupi karena luas wilayah Lobar 10 kecamatan, kalau semuanya meminta bantuan tentu pihaknya akan kewalahan. Karena ditambah lagi tidak ada biaya droping, sebab anggaran yang diberikan murni untuk bantuan saja.

Belum lagi, lanjutnya, potensi bencana pada akhir tahun ini. Khalid tak menampik, jika Dinas Ketahanan Pangan dianaktirikan dalam pengalokasian bantuan. Padahal menurutnya dinas ini sangat vital dalam penanganan bantuan bencana yang tiap tahun melanda daerah ini. (her)

Dinkes Mataram Gencarkan Pembentukan Sekolah Sehat

0
Emirald Isfihan (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Kesehatan Kota Mataram, menggencarkan pembentukan program Sekolah Sehat untuk membentuk kader-kader kesehatan di kalangan pelajar di kota itu.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, Emirald Isfihan di Mataram, Senin 4 November 2024, mengatakan program itu bertujuan agar siswa memiliki teman bicara yang memahami pentingnya kesehatan mental dan dapat mencegah mereka dari permasalahan sosial, seperti penyalahgunaan narkoba, pernikahan usia dini, hingga depresi.

“Program Sekolah Sehat akan dilaksanakan dengan pendekatan peer to peer (P2P) atau model komunikasi dua arah,” katanya.

Pendekatan komunikasi dua arah atau P2P, lanjutnya, dilakukan melalui kader-kader sekolah, yang diharapkan mampu menjangkau dan mengedukasi teman sebaya.

Melalui sekolah-sekolah sehat, pihaknya berupaya menciptakan komunitas yang peduli dan mampu mendampingi para pelajar untuk mencegah anak-anak terjerumus dalam lingkungan yang tidak sehat atau terpapar hal-hal negatif.

Emirald mengatakan program Sekolah Sehat itu tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental agar siswa merasa didukung dan tidak perlu mencari jalan pintas untuk mengatasi permasalahan mereka.

“Anak-anak kita sekarang rawan terpapar dengan tren media sosial dan konten yang kurang sesuai,” katanya.

Seperti maraknya drama-drama yang menonjolkan gaya hidup berlebihan, yang dinilai bisa memicu mereka mengikuti pola hidup yang tidak realistis dan bahkan mengambil jalan pintas, seperti pernikahan usia anak atau tindakan lain yang berisiko.

Oleh karena itu, Dinkes Kota Mataram mencanangkan dua sekolah model sehat jiwa, yaitu di SMPN 5 dan SMPN 7 Kota Mataram dengan pembentukan kader kesehatan yang berperan sebagai pendamping untuk berkomunikasi dan berbagi keluh kesah siswa atau teman sebaya.

Selain itu, Dinas Kesehatan juga mengadakan pelatihan bagi guru-guru, khususnya guru Bimbingan Konseling (BK) untuk mengembangkan keterampilan dalam mendampingi siswa yang membutuhkan dukungan dengan membentuk teman bicara sejiwa.

Program itu dimaksudkan untuk menciptakan ruang aman bagi anak-anak agar mereka dapat mengekspresikan emosi dan berkomunikasi dengan teman sebaya, sehingga dapat menekan angka depresi dan mencegah bunuh diri di kalangan remaja.

“Harapan kami, program itu dapat memberikan dampak positif, terutama bagi remaja di Kota Mataram, sehingga mereka bisa tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan mendapatkan dukungan yang dibutuhkan,” katanya. (ant)

NTB Disarankan Bangun Pabrik Pakan

0
Wahyudin (ekbisntb.com/ist)

PRODUKSI jagung pipilan kering dengan kadar air 28 persen dari Januari hingga Desember 2024 diperkirakan sebesar 1,56 juta ton. Angka sementara ini mengalami penurunan sebesar 172,62 ribu ton atau 9,96 persen dibanding 2023 yang sebesar 1,73 juta ton.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB Wahyudin mengatakan, jika produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 28 persen yang sebanyak 1,56 juta ton tersebut dikonversikan ke jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen, maka produksi jagung di NTB sepanjang Januari hingga Desember 2024 diperkirakan sebesar 1,15 juta ton. Angka ini  mengalami penurunan sebesar 127,61 ribu ton (9,96 persen) dibandingkan 2023 yang sebesar 1,28 juta ton.

Wahyudin mengatakan, NTB adalah salah satu provinsi penghasil jagung terbesar nasional. Karena itu ia memandang NTB perlu memiliki pabrik pakan ternak, karena bahan bakunya melimpah. Terlebih di daerah ini banyak konsumen pakan ternak yang membutuhkan pakan industri.

“Jagung banyak, ikan banyak, namun memang ada komponen yang harus didatangkan dari luar daerah. Kalau kita punya pakan ternak sendiri, itu lebih bagus untuk menghidupi penernak unggas, misalnya ayam petelur atau pedaging. Pabrik pakan ada di Jawa, Sumatera dan Kalimantan, padahal ada sekitar 6 pengumpul jagung di NTB. Pas kalau kita bikin pabrik pakan ternak di sini,” saran Wahyudin saat menyampaikan berita resmi statistik di kantornya akhir pekan kemarin.

Ia mengatakan, potensi luas panen jagung pipilan pada Oktober-Desember 2024 diperkirakan sekitar 27,99 ribu hektare. Dengan demikian, total luas panen jagung pipilan pada 2024 diperkirakan sebesar 173,19 ribu hektare atau mengalami penurunan sebesar 5,84 ribu hektare (3,26 persen) dibanding 2023 yang sebesar 179,03 ribu hektare.

Puncak panen jagung pipilan pada 2024 terjadi di bulan April, dengan luas panen sebesar 40,23 ribu hektare. Sementara puncak panen pada 2023 terjadi di bulan Maret, dengan luas panen sebesar 41,98 ribu hektare.

Luas panen jagung hasil Survei KSA Jagung terdiri dari tiga jenis panen yaitu panen hijauan, panen muda, dan panen pipilan. Luas panen jagung hijauan sepanjang Januari hingga September 2024 mencapai sekitar 2,86 ribu hektare atau 1,85 persen dari total luas panen jagung. Sementara luas panen muda pada periode yang sama mencapai 6,82 ribu hektare atau 4,40 persen dari total luas panen jagung, 93,75 persen sisanya adalah luas panen pipilan sebesar 145,21 ribu hektare.

Luas panen jagung. Jagung kita banyak ditanam di lahan negara atau di hutan lindung, terutama di sumbawa. Sehingga belum bisa hita hitung total, kalau kita hitung nanti dianggap legal. Kita ga bisa hitung karena ilegal. Kalau kita lihat data dari teman2 hamoir 2 juta ton produksi jagung kita.

Terkait dengan saran BPS NTB, Sekda NTB H. Lalu Gita Ariadi mengatakan, dengan bahan baku jagung yang melimpah setiap tahun, memang sudah waktunya Provinsi NTB memiliki pabrik pakan sendiri. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diharapkan bisa melakukan intervensi untuk membangun pabrik pakan di daerah ini.

“Indusatri pakan harus kita upayakan bagaimanpun caranya. Dengan fakta ini, Bulog atau BUMN diharapkan hadir membangun pabrik pakan di sini. Bulog saja kemarin menghadirkan RMU (Rice Milling Unit) modern. Bila perlu Bulog menghadirkan pabrik pakan. Bukan hanya membuat Selo, namun membuat pakan untuk kebutuhan nasional di wilayah timur,” kata Lalu Gita.(ris)

Distanbun NTB Pastikan Stok Pangan Aman untuk Program Makan Bergizi Gratis

0
Ni Nyoman Darmilaswati (ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB menyatakan stok pangan untuk mendukung program makan bergizi gratis yang dijalankan oleh pemerintan pusat dinyatakan aman. Komoditas bahan pangan di NTB tak ada masalah. Semua pangan tersedia dengan cukup, kecuali untuk segelintir komoditas yang masih terbatas di dalam daerah.

Sekretaris Distanbun Provinsi NTB Ni Nyoman Darmilaswati mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan sosialisasi Permentan tentang Pengembangan Kawasan. Sehingga jika ada kebijakan pengembangan kawasan, maka produk komoditi di NTB akan tersentra, misalnya di wilayah mana sentral hortikultura, begitu juga sentra pangan, dan sentra perkebunan.

“Ini bagus, sehingga kita tak susah untuk mengembangkan komoditi yang dibutuhkan pada saat melaksanakan program makan siang bergizi ini,” kata Ni Nyoman Darmilaswati kepada Ekbis NTB, Senin 4 November 2024.

Ia mengatakan, untuk komoditas unggulan, pihaknya menyatakan masih tetap aman. Hanya saja ada satu komoditas yang masih didatangkan dari luar daerah atau impor yaitu bawang putih. Sebab pengembangan bawang putih di NTB masih terbatas di Sembalun dan sebagian di Bima. Produk yang dihasilkan kawasan ini tak mampu memenuhi kebutuhan lokal.

“Tidak semua lahan bisa ditanam, hanya ada di Sembalun dan Bima namun sedikit, yang banyak kan Sembalun. Kita agak tergantung bawang putih luar,” katanya.

Ia menambahkan, petani di NTB sebenarnya bisa meningkatkan luas areal penanaman bawang putih jika ada permintaan pasar. Namun demikian, pertanian bawang putih ini membutuhkan kecocokan lahan dan iklim yang pas agar mampu tumbuh dengan baik.

“Kalau bawang putih itu paling kita produksi 20 ribuan (ton) setahun, sementara untuk kebutuhan itu sekitar 70 ribuan, sehingga sekitar 50 ribuan  masih impor,” katanya.

Sebelumnya, Sekda Provinsi NTB Drs H. Lalu Gita Ariadi M.Si meminta kepada seluruh jajaran OPD untuk memastikan ketersediaan semua komoditas yang dibutuhkan agar tetap stabil seperti beras, sayur mayur, telur, daging, ayam, serta bumbu-bumbu dapur. Pihaknya tak menginginkan program tersebut terganggu dengan inflasi.

“Kebutuhan program ini ril, bagaimana agar produksi ini jangan ada turun naik. Bagaimana kita menjamin pada saat inflasi produksi, kita simpan dengan baik untuk cadangan kebutuhan pada saat nanti tidak berproduksi,” kata Lalu Gita.

Ia mengatakan, Pemprov NTB akan membuat kebijakan untuk mensukseskan program makan siang bergizi gratis yang menjadi program Prabowo-Gibran. Saat beberapa komoditas kebutuhan pokok sedang melimpah, maka harus dipastikan semua komoditas tersebut tidak ada yang mubazir atau terbuang begitu saja karena harganya anjlok. Sehingga sentuhan teknologi perlu dilakukan untuk menstabilkan pasokan komoditas bahan pokok.(ris)