Giri Menang (ekbisntb.com) – Sebanyak 14 ribu Kepala Keluarga (KK) warga Lombok Barat (Lobar) tak masuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Di antara 14 ribu KK ini, banyak yang layak masuk data tersebut, tetapi nyatanya tidak diakomodir. Salah satunya kasus Papuq Reme, Warga Kuranji Dalang, Lobar.
Mengantisipasi persoalan serupa, Menteri Sosial (Mensos), Syaifullah Yusuf meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar mengaktifkan lagi Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). Selain itu, pihak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Lobar pun diminta mengusulkan warga yang layak diusulkan masuk DTSEN.
“Ada 14 Ribu KK kita sebutnya Desil nol, yang belum masuk Desil (DTSEN),” kata Kepala Dinas Sosial PPPA Lobar, Arief Suryawirawan, akhir pekan kemarin.
Pihaknya sudah melaporkan hal ini ke Bupati dan mengkomunikasikan dengan BPS. Namun, menurutnya, data ini harus segera diverifikasi dan validasi (verval) di lapangan, karena kemungkinan di antara 14 Ribu KK ini, mereka ada yang masuk Desil 1, 2 atau 5. Dengan begitu, untuk memastikan itu perlu dilakukan verval.
Seperti kasus Papuq Reme, Warga Kuranji Dalang, layak mendapatkan program tetapi tidak masuk DTSEN. Hal ini terjadi kemungkinan karena awalnya sebelum DTSEN ini ada tiga data sumbernya, itu yang digabung menjadi satu (DTSEN).
Pihaknya kini tengah fokus melakukan verval kembali untuk mengusulkan 14 ribu tersebut agar masuk DTSEN. Pihaknya juga menindaklanjuti arahan Menteri Sosial untuk mengaktifkan kembali Puskesos. Menurutnya, Puskesos ini dinilai sangat bermanfaat untuk mempercepat penemuan warga-warga yang memang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.
Puskesos ini sebelumnya ada di tiap desa, tetapi pihaknya perlu mengecek lagi berapa desa yang masih memiliki Puskesos. “Karena ini sudah lama, cuma tidak pernah diaktifkan,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengatakan, Puskesos akan berperan sebagai garda terdepan dalam menampung dan mencarikan solusi atas berbagai keluhan masyarakat kurang mampu.
“Ke depan saya meminta para kepala desa untuk menghidupkan Puskesos di setiap desa. Sehingga kalau ada warga desa itu yang membutuhkan bantuan apapun, bisa dimasukkan sistem dan nanti bisa dicarikan solusi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengaktifan Puskejsos akan mempermudah pendataan masyarakat kurang mampu dari tingkat desa. Selama ini, banyak warga yang kesulitan menyampaikan keluhan karena berbagai kendala termasuk geografis.
Gus Ipul mengungkapkan, pihaknya saat ini kerap mendapatkan keluhan dari masyarakat, seperti ketidakmampuan menebus ijazah anak hingga tidak terdata sebagai penerima bantuan bahan pokok. Gus Ipul menegaskan persoalan tersebut semestinya bisa diakomodasi oleh Puskesos, atau bisa dialihkan ke tingkat berikutnya hingga ke level pemerintah pusat.
Gus Ipul menambahkan, kebijakan ini juga sudah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia mengaku pengaktifan Puskesos akan menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang perlu diselesaikan bersama. “Inilah PR kita, inilah yang akan kita sisir sesuai arah bapak Presiden,” tandasnya. (her)
