Saturday, April 4, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 743

Kemenkeu Jelaskan Perkembangan Kasus Enzy Storia dan Bea Cukai 

0
Enzy Storia (Ekbis NTB-Ist)

Jakarta (Ekbis NTB)-Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan perkembangan kasus artis Enzy Storia yang mengungkapkan tasnya tertahan karena biaya pajak yang mahal.

“Kak Enzy sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan BC Soetta (Bea Cukai Soekarno-Hatta). Komunikasi berjalan baik dan dilakukan penelusuran bersama,” kata Prastowo dalam keterangannya di akun X resmi @Prastow, seperti dikutip di Jakarta, Sabtu 18 Mei 2024.

Dari hasil penelusuran, ditemukan bahwa tas tersebut adalah hadiah yang dikirim oleh Enzy kepada penjual sebagai kompensasi kekeliruan pengiriman sebelumnya.

Lantaran merupakan hadiah, pengirim mendeklarasikan harga di bawah harga yang sebenarnya. Akibatnya, muncul tambah bayar atas barang tersebut.

Petugas kemudian melakukan koreksi sesuai dengan ketentuan dan referensi harga retail. Namun, karena nilai koreksi lebih tinggi dari harga retail dan tas merupakan barang substitusi, Enzy mempersilakan perusahaan jasa titipan (PJT) untuk mengembalikan barang ke pengirim.

Sayangnya, belum ada mekanisme yang mengatur proses tersebut. Hal itu membuat barang hadiah itu masih tertahan di gudang PJT. “Bukan dikuasai Bea Cukai,” ujar Prastowo.

Prastowo memastikan BC Soetta dan Kementerian Keuangan telah berkoordinasi dengan pihak PJT atas kejadian ini.

Dia juga menyebut PJT yang akan bertanggung jawab atas tambah bayar yang timbul dan setuju untuk melanjutkan penyelesaian barang kepada pengirim.

“Demikian penjelasan yang dapat disampaikan. Terima kasih teman-teman Bea Cukai yang membantu dengan baik dan cepat. Terima kasih Kak Enzy yang menjelaskan kronologi kejadian dengan detil dan komunikasi yang baik,” tutur dia.

Sebelumnya, Enzy membuat cuitan melalui akun X pribadinya @EnzyStoria mengenai tas yang tertahan. Pada Kamis 16 Mei 2024 dia menulis, “Penasaran tas yang ngga gue tebus karena mahalan harga pajak daripada harga tasnya udah dikirim balik belum ya ke pengirim.”

Prastowo merespons cuitan tersebut pada Jumat 17 Mei 2024 menyatakan akan dilakukan koordinasi dengan Bea Cukai dan PJT.(Ant)

Pemprov NTB Jajaki Kerja Sama Perdagangan Dengan Kaltim

0
Ibnu Salim (Ekbis NTB-Ist)

Mataram (Ekbis NTB)-Pemerintah Provinsi NTB menjajaki kerja sama perdagangan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).

Penjabat (Pj) Sekda NTB Ibnu Salim menyatakan apresiasinya, karena NTB dan Kaltim memiliki visi dan misi yang sama dalam rangka memperkuat hubungan kerja sama bidang perdagangan antara dua daerah.

“Sudah pasti temu bisnis kali ini adalah momen untuk membangun kolaborasi untuk sama-sama mengenalkan potensi sumber daya alam masing-masing,” ujarnya dalam acara penguatan pengembangan kerja sama perdagangan antara Kaltim dan NTB, di Mataram, Jumat 17 Mei 2024.

Ia menegaskan kerja sama antara dua provinsi ini sangat penting, terutama produk-produk apa yang bisa dikolaborasikan bagi kemajuan bersama di masa-masa yang akan datang.

Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni juga mengapresiasi kolaborasi kedua provinsi dalam rangka penguatan pengembangan kerja sama perdagangan.

“Tentunya kami sudah melakukan ‘roadshow’ ke berbagai daerah, sehingga menyadari Kaltim memang daerah yang masih bertumpu pada sumber daya yang belum diperbaharui. Oleh karena banyak upaya yang harus dilakukan ke depan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kaltim,” ujarnya.

Ia berharap kerja sama ini bukan sebagai awalan dan akhiran, tetapi ini sebagai forum bersama untuk bersinergi memperkuat kerja sama bidang perdagangan antara dua daerah. Selain itu hal ini sebagai upaya untuk menjamin kepastian pasokan, dan sama-sama menjaga inflasi.

“NTB juga tidak pernah tinggi angka inflasinya, penduduknya juga lebih banyak tapi mampu memberikan pasokan ke luar daerah, berarti swasembada-nya luar biasa,” tandasnya.(Ant)

Pemkab Lombok Barat Luncurkan Program Senggigi Sinergi

0
Pantai Senggigi (Ekbis NTB-Ist)

Mataram (Ekbis NTB)-Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memperkuat upaya terwujudnya Senggigi sebagai destinasi wisata andalan di Provinsi NTB, dengan meningkatkan sinergi pemerintah dengan pelaku wisata dan masyarakat melalui program Senggigi Sinergi.
“Sinergi tersebut salah satunya diwujudkan melalui kegiatan Senggigi bersih,” kata Pj Sekda Lombok Barat Fauzan Husniady, melalui keterangan tertulisnya di Mataram, Sabtu 18 Mei 2024.
Kegiatan Senggigi bersih diawali dengan Senam Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) dan dilanjutkan dengan gotong royong di sepanjang jalan Senggigi.
“Ini sebagai komitmen pemerintah daerah mengembalikan kejayaan Senggigi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dispar Lombok Barat Agus Gunawan mengatakan, Senggigi bukan hanya intervensi dari pemerintah saja, tapi seluruh stakeholder seperti para manajer hotel, pengusaha, asosiasi dan seluruh masyarakat yang ada di Senggigi.
“Kenapa kita melaksanakan Senggigi bersih ini, karena ini merupakan salah satu bagian dari Senggigi Sinergi dengan semua pihak itu,” katanya.
Untuk menyukseskan program ini, pihaknya melakukan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan melalui program Germas. Ke depannya akan kerja sama dengan Dikbud untuk mengajak anak-anak sekolah sebagai bentuk edukasi dalam menjaga kebersihan pantai.
“Permasalahan paling menonjol dalam pengelolaan kawasan wisata di seluruh daerah adalah keberadaan sampah,” katanya.
Selain membuat kotor dan terkesan kumuh, wisatawan menjadi kurang nyaman dengan kondisi lingkungan dan akan membawa dampak pada kesehatan mereka.
“Melalui aksi bersih ini diharapkan dapat membangun kesadaran menjaga kebersihan, bukan hanya bagi para pengelola kawasan wisata saja, tapi juga bagi masyarakat dan wisatawan itu sendiri,” katanya.(Ant)

IKM Anyaman Bambu Mamben Baru Didorong Go Internasional

0
Pembinaan Industri Kecil, Dinas Perindustrian(Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB)-Dinas Perindustrian NTB menggelar acara pembinaan Industri Kecil dan Menengahdi sentra anyaman pandan Desa Mamben Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Disperin untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk anyaman pandan lokal di pasar nasional maupun internasional.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Nuryanti SE.,ME menyampaikan, OVOP (One Village One Product) adalah suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal, pemerintah daerah terus mendorong pengembangan potensi lokal dengan fokus pada satu produk unggulan dari setiap desa.

“Desa Mamben Baru dipilih karena memiliki potensi besar dalam produksi anyaman pandan yang sudah dikenal luas. Melalui pembinaan ini, kami berharap dapat meningkatkan keterampilan dan kreativitas para pengrajin lokal,” ujarnya.

Acara pembinaan ini diikuti oleh sekitar 20 pengrajin anyaman pandan dari Desa Mamben Baru dan sekitarnya. Materi yang diberikan meliputi teknik anyaman yang lebih modern, manajemen usaha, serta strategi pemasaran digital. Para peserta juga mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan instruktur bidang kerajinan anyaman.

Salah satu pengrajin, Ibu Asti peserta dari Desa Darmaji Lombok Tengah menyambut baik kegiatan ini.

“Kami sangat terbantu dengan adanya pembinaan ini. Selain menambah pengetahuan, kami juga jadi lebih percaya diri untuk memasarkan produk anyaman pandan kami ke pasar yang lebih luas,” katanya Antusias.(bul)

Disperin NTB Latih Puluhan Warga Lingkar Bendungan Batujai Membuat Kerajinan dari Eceng Gondok

0
Foto : Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Nuryanti, SE.,ME mengawal kegiatan pelatihan pembuatan kerajinan berbahan baku eceng gondok (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Dinas Perindustrian NTB memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada puluhan warga sekitar lingkungan Bendungan Batujai, Kabupaten Lombok Tengah untuk memanfaatkan eceng gondok sebagai kerajinan.

Bendungan Batujai adalah bendungan terbesar di Lombok Tengah. Bendungan ini terletak di Batujai, Praya Barat. Bendungan ini menjadi lahan subur berkembangnya tumbuhan air, eceng gondok. Pengelola bendungan, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I melakukan berbagai cara untuk mengurangi volume perkembangan eceng gondok di bendungan ini. Selain diangkat, masyarakat juga terus didorong untuk memanfaatkan eceng gondok ini sebagai pakan ternak, hingga kerajinan.

Dinas Perindustrian NTB juga menangkap hal ini sebagai salah satu potensi bahan baku untuk mengembangkan industry kerajinan. Setelah sebelumnya melakukan koordinasi dengan pengelola bendungan, Dinas Perindustrian NTB kemudian memberikan pelatihan kepada 20 masyarakat lingkungan bendungan Batujai, menggandeng Forum Komunitas Waduk (FKW) Banjar Kedaton.

Dinas Perindustrian Provinsi NTB mendatangkan Cornelia Lina Meiliasari, seorang ahli kerajinan eceng gondok yang memiliki sertifikasi utama kendali mutu kerajinan eceng gondok. Pelatihan diberikan selama tiga hari, ditutup Kamis (16/5/2024).

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Nuryanti, SE.,ME mengatakan, pelatihan industry kerajinan yang diberikan kepada masyarakat lingkar Bendungan Batujai merupakan langkah konkret dalam mengimplementasikan program Jumat Salam yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB, serta sebagai upaya memanfaatkan potensi eceng gondok di daerah tersebut.

“Eceng gondok memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai muatan lokal di pendidikan sekitar bendungan. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat terbentuk ekosistem industri yang terintegrasi mulai dari rantai pasok bahan baku hingga pemasaran produk jadi, serta penyerapan sumber daya manusia yang optimal,” ujarnya.

Kegiatan BIMTEK Wirausaha Baru Produk Kerajinan Eceng Gondok bagi IKM Kabupaten Lombok Tengah ini diharapkan dapat menjadi titik awal bagi perkembangan usaha kreatif di daerah tersebut serta menjadi contoh inspiratif bagi daerah-daerah lain di Provinsi NTB.(bul)

Pemkot Mataram Perlu Rp45 Miliar untuk Bangun Pengaman Tanggul Pantai

0
Keterangan foto: TANGGUL: Kawasan pinggir Pantai Ampenan, Kota Mataram yang akan dipasang pengaman tanggul. (Ekbis NTB/ant)

Mataram (Ekbis NTB) – Pemkot Mataram membutuhkan dana sebesar Rp45 miliar untuk pemasangan atau pembangunan pengaman tanggul atau “riprap” di sepanjang objek wisata Pantai Ampenan. ‘’Dana tersebut telah kita usulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RI melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) NTB,” kata Walikota Mataram, H Mohan Roliskana di Mataram, Jumat 17 Mei 2024.

Dikatakan, sepanjang 9,1 kilometer garis Pantai Kota Mataram menjadi prioritas dipasang riprap, hanya saja untuk tahap pertama pemasangan riprap ini diusulkan khusus di objek wisata Pantai Ampenan atau bekas Pelabuhan Ampenan dari muara Jangkuk hingga ke batas Pertamina.

Pertimbangannya, karena pada kawasan tersebut menjadi titik potensi gelombang pasang tertinggi, selain itu terdapat instalasi vital yakni Pertamina, dan kawasan pemukiman warga.

Di samping itu, pemasangan riprap bisa menjadi kesatuan program revitalisasi Pantai Ampenan yang dilaksanakan tahun ini dengan bantuan pemerintah pusat sebesar Rp4,5 miliar.

Dalam desain perencanaan revitalisasi itu, penataan pedestrian termasuk riprap tidak terakomodasi, sementara riprap ini menjadi infrastruktur utama pengaman tanggul. Bahkan saat ini, ada beberapa titik pedestrian jebol akibat gelombang pasang.

“Jadi kita tidak mau, setelah pedagang kaki lima dan fasilitas publik di Pantai Ampenan kita tata rapi, amburadul karena konstruksi pengaman tanggul tidak kuat,” katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Lale Widiahning sebelumnya mengatakan, sebelumnya di Pantai Ampenan sudah di pasang riprap dengan panjang sekitar 50 meter untuk mencegah erosi di pesisir pantai.

Pengaman tanggul yang dipasang menggunakan teknis riprap berupa tumpukan batu-batu besar yang disusun berlapis dengan volume satu bongkahan batu yang digunakan diupayakan bisa mencapai satu kubik.

Dikatakan, jika melihat efektivitas, pemasangan riprap sebagai pengaman garis pantai jauh lebih efektif dibandingkan dengan beronjong.

“Apalagi, batu-batu yang digunakan untuk membuat riprap merupakan batu dengan berukuran besar sehingga tidak bergeser ketika terjadi gelombang pasang,” katanya.

Bahkan, lanjut Lale, dari hasil evaluasi dari pemasangan riprap di Pantai Ampenan, Mapak Indah dan Loang Baloq, riprap dinilai efektif dan memberikan dampak signifikan yakni tidak bergeser-nya garis pantai meskipun terjadi gelombang pasang.

“Karenanya, ke depan titik-titik pesisir pantai yang tidak ada riprap perlu kita prioritaskan, karena garis pantai mulai terkikis,” katanya. (ant)

Artikel lainnya….

Pasca Penetapan Tersangka Dirut PT. GNE, Pemprov NTB Minta Direksi dan Komisaris Tetap Fokus Bekerja

Truk Pengangkut Sapi Qurban dari Bima ke Jakarta Terbakar di Tol di Jawa Tengah

NTB Protes, Penjualan Benih Lobster Diambil Alih KKP

Bulog Serap Ribuan Ton Jagung dari Petani Sumbawa dan KSB

0
Zuhri Hanafi (Ekbi NTB/dok)

Sumbawa Besar (Ekbis NTB) – Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) telah melakukan penyerapan jagung sebanyak 1.032 ton dari sejumlah mitra usaha yang berada di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat.

“Jadi, sejak tanggal 1 Mei kita sudah melakukan penyerapan untuk menstabilkan harga jagung dan masih kita lakukan sampai dengan penugasan berakhir (31 Mei),” kata Pinca Perum Bulog Sumbawa, Zuhri Hanafi, kepada Ekbis NTB, Jumat 17 Mei 2024.

Dikatakannya, sampai dengan saat ini masih ada sekitar 130 ton jagung di Sumbawa masih menunggu untuk masuk kedalam gudang. Sedangkan untuk di Kabupaten Sumbawa Barat, sudah tidak masuk ke dalam gudang.

“Masih ada yang belum masuk ke gudang, mudah-mudahan hari ini sudah bisa masuk dengan syarat yang sudah ditetapkan sebelumnya,” ucapnya.

Dia pun meyakinkan, bahwa Bulog Sumbawa sudah sangat siap melakukan penyerapan jagung dengan catatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Bahkan pihaknya sudah menyiapkan tiga gudang berada di Lopok, Alas dan satu gudang swasta di Labangka.

“Sejak penetapan Bapanas, kita sudah melakukan kegiatan penyerapan jagung di gudang Lopok dan Alas termasuk satu gudang swasta di Labangka untuk mendukung kegiatan penyerapan,” ucapnya.

Dia pun melanjutkan  masing-masing gudang yang disiapkan memiliki kapasitas yang cukup untuk menyerap jagung. Gudang Lopok dan Alas masing-masih berkapasitas 1.000 ton dan satu gudang swasta berkapasitas sekitar 1.500 ton.

“Karena kita diberikan tugas untuk menyerap jagung, kita sudah siapkan segala sesuatunya termasuk gudang. Proses penyerapan juga masih terus berjalan,” sebutnya.

Sementara untuk mekanisme penyerapan jagung lanjutnya, tetap sama seperti pembelian gabah dengan ketentuan kadar air tentu. Pihaknya pun melakukan penyerapan dengan menggandeng sejumlah mitra Bulog yang melakukan tanda tangan kontrak.

“Harga pembelian tetap disesuaikan dengan Kadar Air (KA). Misalnya KA 30 persen sesuai ketetapan Bapanas yakni Rp 4.200 per kilogram, KA 20 persen Rp 4.750 dan seterusnya. Nanti di gudang, Bulog terima dari mitra KA 15 persen harga Rp 5.000,” tukasnya. (ils)

Artikel lainnya….

Pasca Penetapan Tersangka Dirut PT. GNE, Pemprov NTB Minta Direksi dan Komisaris Tetap Fokus Bekerja

Truk Pengangkut Sapi Qurban dari Bima ke Jakarta Terbakar di Tol di Jawa Tengah

NTB Protes, Penjualan Benih Lobster Diambil Alih KKP

QRIS Kini Sudah Jadi Gaya Hidup

0
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry A Harahap (Ekbis NTB/Dok)

Praya (Ekbis NTB) – Pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di NTB mencatat pertumbuhan yang sangat menggembirakan. Bahkan termasuk yang paling tinggi pertumbuhanhya secara nasional. Termasak dari sisi transaksinya. Ibaratnya, QRIS kini sudah menjadi gaya hidup, utamanya di kalangan milenial.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB, Berry Arifsyah Harahap, saat ditemui Ekbis NTB di Desa Pengembur Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng), Kamis 16 Mei 2024 mengatakan QRIS sudah menjadi alternatif pola pembayaran yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini. Khususnya generasi muda dan kalangan milenial. Utamanya di Kota Mataram.

Selain lebih mudah dan praktis, pembayaran dengan menggunakan QRIS juga jauh lebih aman. Masyarakat kini tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah banyak ketika mau belanja kebutuhan atau yang lain. “Orang sekarang tidak masalah ketinggalan dompetnya. Karena sudah punya QRIS di handphonenya masing-masing,” terangnya.

Banyaknya outlet yang sudah menyediakan pembayaran dengan QRIS kian membuat masyarakat tertarik untuk menggunakan QRIS. Utamanya untuk pembelajaan dengan nilai kecil di bawah Rp 100 ribu. Karena tidak harus dipusingkan uang receh atau kembalian.

BI sendiri secara konsisten terus mendorong penggunaan QRIS di tengah masyarakat. Karena memberikan banyak kelebihan dibandingkan jika bertransaksi dengan menggunakan uang tunai. Terlebih dengan kemajuan teknologi sekarang ini, orang semakin mudah untuk bertransaksi secara digital.

“QRIS ini sangat praktis, mudah dan aman,” tandasnya. Cukup hanya dengan memiliki rekening bank, masyarakat sudah bisa membuat QRIS. Dan, bisa digunakan baik itu oleh masyarakat sebagai konsumen ataupun penjualan. (kir)

Artikel lainnya….

Kolaborasi dengan Polda NTB, Ikhtiar APJII Bali Nusra Wujudkan Internet Berkualitas dan Aman

Dipasangi Spanduk KPK, Pemilik Rumah Bakso Sampaikan Kondisi Sebenarnya

Sport Tourism Menggeliat, Lapangan Golf Lombok Kosaido Akan Dilengkapi Hotel Bintang Empat

Realisasi 76 Titik Internet Masih Menunggu Kebijakan Pusat

0
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian (Kominfotik Sandi) Sumbawa (Ekbis NTB-Ist)

Sumbawa Besar (Ekbis NTB) – Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian (Kominfotik Sandi) Sumbawa, mengaku masih menunggu informasi lanjutan dari Kementerian Kominfo terkait bantuan realisasi terhadap 76 titik akses Internet di wilayah setempat.

“Kita sifatnya masih menunggu realisasi dari Kementerian Kominfo terkait program tersebut, kordinasi juga tetap intens kita lakukan dengan harapan bisa segera terealisasi,” kata Kepala Dinas Kominfotik Sandi, Hasanudin kepada Ekbis NTB, Jumat 17 Mei 2024.

Dia pun meyakinkan, terkait dengan lokasi pemasangan terhadap 76 titik jaringan Internet tersebut sudah tidak ada masalah. Karena perangkat tersebut dikhususkan untuk satuan-satuan pendidikan.

“Kalau masalah lokasi penempatan sudah tidak ada masalah, tinggal kita menunggu realisasinya saja dari Kementerian Kominfo,” ucapnya.

Seraya menyebutkan, beberapa wilayah yang masuk dalam 76 titik akses Internet itu yakni Kecamatan Orong Telu, Ropang, dan Kecamatan Batulanteh. Tiga Kecamatan itu menjadi prioritas karena berdasarkan analisis lokasi ini yang paling layak menerima bantuan itu.

“76 titik itu sebagian besar besar diperuntukkan untuk satuan pendidikan di tiga kecamatan itu, baik itu SD, SMP/MTs dan SMA/MA,” sebutnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan terus berupaya untuk memenuhi ketersediaan jaringan telekomunikasi. Bahkan di tahun 2025 pihaknya akan kembali mengusulkan beberapa wilayah lainnya untuk bisa mendapatkan akses Internet. “Kita tidak akan berhenti bekerja dan tahun depan kita akan kembali usulkan tambahan titik akses Internet dengan harapan bisa terwujud,” tukasnya. (ils)

Artikel lainnya….

Petani di NTB Diminta Percepat Penebusan Jatah Pupuk Subsidi

Adik perempuan Kim Jong-un Tampik Kecurigaan Ekspor Senjata ke Rusia

Pemkab Dompu libatkan pelajar bahas RPJPD 2025

Anggaran Penanganan Kemiskinan Masih Minim di Sumbawa

0
Kepala Dinas Sosial Sumbawa Abubakar, S.Sos,M.Si (Ekbis NTB-Ist)

Sumbawa Besar (Ekbis NTB) – Dinas Sosial (Disos) Sumbawa, mengaku anggaran untuk penanganan kemiskinan sangat “menyedihkan” sejak masa  penanganan hingga tahun 2024 karena terjadi pemangkasan.

“Saat ini kami tidak ada program yang direncanakan oleh APBD untuk program pengentasan kemiskinan karena anggaran yang minim,” ucap Kadisos kepada wartawan melalui Kabid Perlindungan dan jaminan sosial (Linjamsos) Syarifah, Jumat 17 Mei 2024.

Sehingga pola yang dilakukan dalam penanganan masalah itu, dengan mengharapkan bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos). Karena anggaran yang bersumber dari APBD tidak bisa diharapkan lagi, lantaran selalu terpangkas.

“Mau tidak mau kita berharap ke pusat untuk persoalan kemiskinan ini, kalau dari daerah hingga saat ini belum ada kelihatan,” ucapnya.

Selain ke Kemensos, pihaknya juga tengah mengupayakan agar dana yang  bersumber dari Pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD bisa turut mengintervensi masalah kemiskinan. Sebab banyaknya dana pokir yang dimiliki anggota DPRD diharapkan untuk bisa menyentuh masyarakat miskin.

“Harus orang yang kategori miskin yang harus diprioritaskan mendapat bantuan tersebut, bukan hanya konstituen dari anggota DPRD itu sendiri,” ucapnya.

Seraya mengatakan, total masyarakat miskin berdasarkan penerima bantuan PKH mencapai 19.950 kepala keluarga. Sementara untuk penerima BPJS yang iurannya dibayarkan  pemerintah daerah ditambah dengan bayi yang baru lahir dan peserta baru mencapai 101.486 jiwa.

“Kalau PBI APBN angkanya jauh lebih besar di angka sekitar 300 ribu lebih penerimanya. DTKS kita pun sekarang sekitar 300 ribu lebih,” ujarnya.

Terhadap data DTKS tersebut, pihaknya sebenarnya sudah meminta ke Desa untuk melakukan verifikasi lapangan. Hal itu dilakukan untuk memastikan orang-orang yang masuk dalam DTKS tersebut apakah baik-baik saja atau tidak.

“Kita sudah minta untuk melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi real di lapangan terhadap data tersebut apakah sudah sejahtera atau belum,” tambahnya.

Verifikasi lapangan perlu dilakukan untuk menekan adanya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Namun untuk melakukan verifikasi tersebut tidak bisa dilakukan hanya Dinas Sosial saja karena jumlah tenaga yang dimiliki sangat terbatas.

“Kita hanya memiliki 80 orang petugas PKH saja, sehingga tidak bisa mengcover untuk pelaksanaan verifikasi ke 24 Kecamatan. Makanya kita minta desa untuk membantu proses verifikasi penerima bantuan sosial tersebut,” tukasnya. (ils)

Artikel lainnya….

Empat Kepala Daerah di NTB Belum Terbitkan SK Penyaluran Pupuk Subsidi

KPK Ajak Japnas NTB Cegah Korupsi

Pertashop Belum Bisa Jual Pertalite