Beranda blog Halaman 742

Sebanyak 152 Paket Proyek di Loteng Rampung di 2024

0
Setda Lombok Tengah Edy Johannas(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemkab Lombok Tengah (Loteng) mencatat sebanyak 152 paket proyek fisik telah rampung dikerjakan pada tahun 2024.

“Dari 153 paket proyek yang dianggarkan di 2024, tinggal satu proyek jembatan di Kecamatan Praya Timur yang belum rampung hingga saat ini,” kata Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Lombok Tengah Edy Johannas di Lombok Tengah, Jumat 3 Januari 2025.

Progres pengerjaan proyek jembatan di Kecamatan Praya Timur yang menghabiskan anggaran Rp7 miliar tersebut mencapai 90 persen, karena wilayah tersebut merupakan daerah bencana, diberikan perpanjangan hingga 28 hari di 2025.

“Untuk paket proyek yang lain telah rampung dikerjakan sesuai dengan kontrak atau ketentuan,” katanya.

Adapun rincian paket proyek pengadaan barang dan jasa yang telah rampung tersebut tersebar di delapan OPD di antaranya Dinas PUPR sebanyak 30 paket dengan nilai anggaran Rp44 miliar, RSUD Praya lima paket dengan nilai anggaran Rp15 miliar.

Selain itu, paket proyek di Dinas Perindustrian dan Perdagangan satu paket dengan nilai anggaran Rp4,90 miliar dan Dinas Pertanian Lombok Tengah Rp900 juta.

Kemudian di Dinas Pariwisata delapan paket dengan nilai anggaran Rp4,70 miliar dan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 91 paket baik itu untuk pembangunan ruang kelas SD, SMP maupun PAUD dengan total anggaran Rp40 miliar.

“Total anggaran paket proyek 2024 Rp147 miliar,” katanya.

Ia mengatakan, untuk proses tender proyek tersebut telah dilakukan sesuai dengan aturan, namun jika ada proyek yang belum rampung dikerjakan sesuai kontrak itu menjadi kewenangan pengawasan dan pihak pelaksana.

“Jika ada kontraktor yang tidak bisa menyelesaikan proyek tersebut, bisa diberikan sanksi sesuai aturan,” katanya. (ant)

Disperindag NTB Pantau Distribusi Minyakita

0
Kepala Dinas Perdagangan NTB Baiq Nelly Yuniarti (tengah) memantau pengemasan dan pendistribusian minyak goreng subsidi Minyakita ke salah satu distributor di Kota Mataram.(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perdagangan Provinsi NTB memantau kesiapan distributor dalam mengemas dan mendistribusikan minyakita, minyak goreng kemasan untuk rakyat yang dapat subsidi pemerintah.

Kepala Dinas Perdagangan NTB Baiq Nelly Yuniarti mengatakan minyak goreng Minyakita dari Badan Urusan Logistik (Bulog) diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Barat dan harga minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi di tingkat pengecer.

“Saat ini Minyakita didatangkan dari Surabaya dalam bentuk kemasan,” ujarnya di Mataram, Jumat.

Pada 2 Januari 2025, Dinas Perdagangan NTB mendatangi CV. Putra Jaya Kencana yang berada di Kota Mataram untuk memastikan distribusi minyakita, minyak goreng subsidi.

Nelly menuturkan distributor siap mengemas dan menyalurkan Minyakita asalkan mendapat bahan baku dari produsen dengan jumlah produksi sebanyak 1.500 karton setiap hari.

Pihak distributor kini sudah mendatangkan alat dari China untuk meningkatkan produksi hingga mencapai 4.000 karton setiap hari, termasuk menyediakan penampungan untuk bahan baku.

Jumlah itu diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan pasar sesuai harga eceran tertinggi di Nusa Tenggara Barat.

“Dinas Perdagangan NTB segera berkoordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah pusat untuk memastikan hal tersebut terutama terkait bahan baku,” pungkas Nelly.

Berdasarkan laporan perkembangan harga barang kebutuhan pokok yang diterbitkan Dinas Perdagangan NTB, harga minyak goreng Minyakita di pasaran sebesar Rp17.556 per liter pada 3 Januari 2025.

Sedangkan harga minyak goreng curah senilai Rp17.443 per liter dan harga minyak goreng premium sebesar Rp20.258 per liter. Harga minyak goreng premium naik Rp100 per liter dibandingkan hari sebelumnya akibat permintaan meningkat. (ant)

Sebanyak 3.000 Siswa akan Dapat Makan Gratis

0
Yusuf(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Kota Mataram menjadi pilot project pelaksanaan program makan gratis dari pemerintah pusat. Sebanyak 3.000 siswa menjadi sasaran program yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Yusuf ditemui pada, Jumat 3 Januari 2025 menjelaskan, pelaksanaan program makan gratis dikelola oleh TNI Angkatan Darat. Pihaknya hanya mendapatkan manfaat dari program tersebut yang akan menyasar 3 ribu siswa mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama. “Ini hanya uji coba karena yang punya dapur hanya Kota Mataram,” kata Yusuf.

Sejumlah 3 ribu siswa-siswi yang mendapatkan makan gratis hanya yang jaraknya dekat dengan radius Yon Zipur TNI AD, tetapi petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.

Yusuf menyebutkan, satu orang siswa akan mendapatkan makan gratis senilai Rp15.000. Artinya, komponen makanan yang didapatkan mulai dari nasi, lauk pauk, sayur, dan lain sebagainya senilai yang ditentukan. “Tetapi kita tidak tahu nanti pelaksanaannya seperti apa. Kita masih menunggu juklak-juknisnya,” katanya.

Menurutnya, program pemerintah pusat sangat bagus karena tidak hanya membantu peningkatan gizi anak, melainkan menggerakan perekonomian masyarakat. Pasalnya, kebutuhan beras, sayur, telur, daging, ikan dan lain sebagainya perhari sangat besar, sehingga sirkulasi perekonomian di masyarakat bergerak. “Bayangkan berapa ton beras, sayur dan telur dibutuhkan untuk menyediakan makan gratis ini. Artinya, pergerakan ekonomi di masyarakat berjalan,” jelasnya.

Secara teknis disampaikan Yusuf, program makan gratis dijadwalkan mulai Senin (6/1) pekan depan. Pendistribusiannya untuk siswa tingkat TK-SD kelas I-II mulai pukul 07.30 WITA. Kemudian, siswa SD III sampai VI dan siswa SMP didistribusikan mulai pukul 09.00 WITA. Ia berharap pelaksanaan terutama pendistribusian makan gratis ini berjalan sesuai rencana.

Ditemui terpisah, siswi SDN 50 Cakranegara, Della mengaku akan merasa senang mendapatkan makanan gratis dari pemerintah. “Iya, senang kan tidak bayar,” jawabnya polos.

Meskipun tidak terlalu senang makan sayur, tetapi ia bisa menikmati makanan bersama teman sekelasnya. “Asik bisa makan bareng sama teman kelas,” tuturnya. (cem)

Pemkot Mataram Targetkan Pajak PKB dan BBNKB Rp90 Miliar

0
HM Ramayoga (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemkot Mataram, menargetkan perolehan pajak dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditambah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2025, sebesar Rp90 miliar.

Plt Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram HM Ramayoga di Mataram, Jumat 3 Januari 2025, mengatakan, penetapan target PKB ditambah BBNKB tersebut ditetapkan setelah ada kebijakan pelimpahan penarikan dua jenis pajak itu kabupaten/kota mulai tahun 2025.

“Tahun-tahun sebelumnya, penarikan PKB dan BBNKB dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTB dan kabupaten/kota menerima bagi hasil,” katanya.

Terkait dengan itu, untuk tahun pertama pelaksanaan penarikan dua jenis pajak tersebut, Pemerintah Kota Mataram akan lebih banyak berkoordinasi dengan provinsi agar target yang ditetapkan bisa terealisasi.

Termasuk untuk kegiatan-kegiatan razia gabungan tetap dilakukan dengan provinsi sebab Kota Mataram masih perlu banyak belajar dari provinsi yang sudah lama melaksanakan kegiatan razia dan penarikan PKB dan BBNKB.

Selain itu, penyiapan personel untuk razia, pola razia seperti apa, serta langkah-langkah apa yang harus dipersiapkan sebelum dan sesudah razia harus dibahas bersama.

“Koordinasi sudah mulai kami lakukan, dan kami targetkan pada 5 Januari akan melakukan persiapan untuk razia gabungan PKB dan BBNKB,” katanya.

Ia berharap, melalui kegiatan razia dan koordinasi maksimal dengan provinsi, dapat mengoptimalkan upaya mencapai target PKB dan BBNKB yang sudah ditetapkan. “Ini tahun pertama kami, jadi masih harus banyak belajar untuk mencapai target yang telah ditetapkan,” katanya.

Lebih jauh Ramayoga mengatakan, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah tahun 2024 mencapai 102 persen yakni sebesar Rp200 miliar dari target Rp195 miliar.

“Semoga dengan adanya pelimpahan penarikan PKB dan BBNKB ke daerah dapat meningkatkan PAD Kota Mataram tahun 2025,” katanya. (ant)

Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di NTB Baru 41 Persen, Segmen Informal Paling Rendah

0
Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar saat berdialog dengan warga yang mengurus BPJS Ketenagakerjaan pada Jumat 3 Januari 2025 (ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi NTB hingga akhir Desember 2024 sebesar 41 persen atau sebanyak 756.783 orang dari jumlah potensi kepesertaan sebanyak 1,8 juta orang. Jika dilihat lebih detail, segmen kepesertaan informal masih cukup rendah yaitu hanya 19 persen atau sebanyak 208.558 orang dari jumlah potensi sebanyak 1,09 juta orang.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB, Bobby Foriawan mengatakan, untuk tingkat kepesertaan segmen formal di NTB sebanyak 72 persen atau 548.225 orang dari potensi yang ada sebanyak 766.637 ribu. Segemen informal ini terdiri dari penerima upah sebanyak 462.754 atau 78 persen serta jasa konstruksi sebanyak 85.471 atau 50 persen.

Bobby mengatakan, angka kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2024 di NTB sebesar 41 persen ini mengalami peningkatan sebesar 4 persen atau 83.488 ribu tenaga kerja dari total kepesertaan tahun sebelumnya sebanyak 673.295 atau 37 persen.

“Sektor informal memerlukan atensi khusus karena lebih rentan terhadap risiko sosial kecelakaan kerja atau kematian, sementara cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih di angka 19 persen,” kata Bobby saat menerima kunjungan Anggota Komisi IX DPR RI H.Muazzim Akbar di kantornya, Jumat 3 Januari 2025.

Ia mengatakan, ada sejumlah hambatan yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan, salah satunya terdapat pekerja NTB baik pekerja formal maupun informal, jasa konstruksi termasuk PMI yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan di luar wilayah NTB sehingga mengurangi coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan NTB.

“Kemudian kurangnya kesadaran pekerja informal atau rentan di NTB untuk melindungi diri dengan program BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri,” ujar Bobby.

Kemudian masih ada perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta, serta perusahaan yang mendaftarkan hanya sebagian pekerja dan melaporkan upah yang tak sebenarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bobby mendorong Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan seperti petani, nelayan, ojek dan lain sebagainya melalui alokasi APBD, APBDes maupun CSR perusahaan. Dengan cara ini diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem.

Anggota Komisi IX DPR RI H.Muazzim Akbar mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan telah menjadi program yang diterima secara luas oleh warga NTB, tapi kesadaran akan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan masih minim.

Ia menilai bahwa perlindungan bagi pekerja, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal seperti pembantu rumah tangga dan pekerja pariwisata, sangat penting. BPJS Ketenagakerjaan menawarkan berbagai manfaat, termasuk santunan sebesar Rp42 juta bagi keluarga yang ditinggalkan jika terjadi kematian pada peserta.

“BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan luar biasa untuk pekerja. Ini sangat penting agar semua lapisan masyarakat, termasuk yang bekerja di sektor informal, bisa mendapatkan manfaat tersebut,” ujarnya.

Muazzim juga memberi apresiasi sejumlah pemerintah daerah yang telah mengeluarkan peraturan daerah (Perda) untuk mewajibkan pengusaha, baik di sektor formal maupun informal, untuk mengasuransikan pekerjanya. Di NTB, harapannya adalah agar lebih banyak pekerja yang terlindungi dengan bergabung dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, Muazzim juga mengingatkan bahwa upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab BPJS saja. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan tokoh masyarakat dalam menyosialisasikan manfaat program ini.(ris)

Cakupan Kepesertaan Hampir 100 Persen, BPJS Kesehatan Mataram Diminta Tingkatkan Pelayanan

0
Anggota Komisi IX DPR RI dapil NTB 2 H.M Muazzim Akbar melakukan kunjungan spesifik ke kantor BPJS Mataram, Kamis 2 Januari 2024 (ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Memasuki tahun 2025, aspek pelayanan publik menjadi atensi banyak pihak, termasuk di dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). BPJS Kesehatan cabang Mataram pun diminta untuk terus menjaga kualitas layanannya.

Terkait dengan hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI dapil NTB 2 H.M Muazzim Akbar melakukan kunjungan spesifik ke kantor BPJS Kesehatan Mataram, Kamis 2 Januari 2024 dan berdialog terkait dengan banyak hal, mulai dari masalah kepesertaan hingga kemitraan dengan fasilitas kesehatan di daerah ini.

Menurut Muazzim, sejauh ini cakupan kepesertaan JKN untuk tiga wilayah yang dinaungi BPJS Kesehatan Cabang Mataram yakni, Kota Mataram, Lombok Barat (Lobar) dan Kabupaten Lombok Utara (KLU) sudah nyaris mencapai 100 persen.

“Tingkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kita terus bersinergi baik dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk bersama-sama memberikan pelayanan terbaik untuk kepentingan kesehatan seluruh warga negara, wabil khusus di NTB,” kata Muzzim Akbar.

Dalam dialognya dengan BPJS Kesehatan Mataram, ada permintaan untuk menambah data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). PBI JK diberikan pada peserta yang tidak mampu berdasarkan bukti data dari Dinas Sosial. Setiap peserta tidak dibebani iuran setiap bulannya. Biaya iuran bagi para peserta BPJS PBI ditanggung oleh pemerintah.

Pihaknya juga sudah mendapatkan laporan dari Pemda Lombok Barat (Lobar), Kota Mataram dan KLU yang masih dibayarkan kepesertaannya oleh Pemda melalui APBD. Misalnya Pemda Lobar membayar premi kepesertaan untuk masyarakatnya sekitar Rp40 miliar lebih, KLU sekitar Rp19 miliar, dan Kota Mataram sekitar Rp38 miliar.

“Nanti akan kami sampaikan karena memang bisa dibantu melalui anggaran pusat, mudahan kami program PBI JK nanti bisa lebih besar melalui Kementerian Sosial agar nanti APBD tidak terganggu. Karena kasian juga Pemda banyak membayar untuk BPJS Kesehatan masyarakatnya” terang Muazzim.

Dalam kesempatan itu, Muazzim juga mengklarifikasi informasi yang menyebutkan bahwa BPJS menghambat pembayaran klaim pelayanan pasien di beberapa rumah sakit di daerah ini. Menurutnya, berdasarkan dialog dengan pihak BPJS Kesehatan bahwa BPJS dalam ketentuannya akan membayarkan klaim pasien dalam 15 hari kerja jika berkas itu dinyatakan lengkap.

“Rumah sakit saya tanya kemarin, ini banyak yang dipending, namun setelah klarifikasi bahwa BPJS Kesehatan kalau sudah 15 hari masuk wajib dibayarkan ke rumah sakit. Kalau ada pending, itu diverifikasi. Ini dilakukan agar jangan sampai uang negara dipakai yang enggak-enggak apalagi membayar klaim pasien yang fiktif,” terangnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Agung Utama Muchlis mengatakan pihaknya berupaya untuk terus menjaga mutu layanan, sehingga transparansi dan akuntabilitas BPJS Kesehatan tetap terjaga.

Terkait dengan klaim yang dipending oleh BPJS Kesehatan, pihaknya tetap merujuk pada regulasi bahwa pembayaran dilakukan tidak lebih dari 15 hari kerja. Jika dalam 15 hari kerja ditemukan ada hal yang kurang pas dan belum sesuai dengan ketentuan, maka pembayaran dilakukan penundaan kepada pihak rumah sakit.

“Kami siap meningkatkan layanan kesehatan ke masyarakat. Tapi kalau soal 15 hari pembayaran, itu adalah ketentuan. Jadi, jika berkas enggak lengkap, tentunya kami akan pending pembayarannya,” ujar Agung.(ris)

Ribuan Kamar Hotel di Lombok akan Terisi Selama Mukhtamar IDI

0
Jodi Aditya(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Ribuan dokter se Indonesia, beserta keluarganya akan menggelar kegiatan Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) XXXII pada 12-15 Februari 2025 ini. Seluruh persiapan terus dimatangkan.

Bale Janur akan menjadi penanggungjawab seluruh rangkaian (EO tunggal) kegiatan Mukhtamar IDI di provinsi ini. CEO Bale Janur, Jodi Aditya menyampaikan kesiapan menyambut tamu dokter dari seluruh Indonesia yang akan bergekiatan empat hari di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

“Kalau belajar dari Mukhtamar IDI sebelumnya di Aceh, minimal 2.500 dokter akan hadir. Ditambah keluarganya, bisa tiga kali lipat jumlahnya yang akan datang ke Lombok, NTB nanti,” katanya di Mataram, Jumat, 3 Januari 2025.

Kehadiran para dokter yang sekaligus akan menjadi wisatawan ini menurutnya akan memberikan dampak ekonomi cukup besar di daerah ini. dari kamar hotel saja, setidaknya 2.300 kamar hotel yang akan terisi.

“Untuk kebutuhan transportasi, harus ada 40 bus tersedia untuk seribu orang,” tambahnya.

Dalam rangkaian kegiatan Mukhtamar IDI 2025 ini, dijadwalkan seluruh peserta Mukhtamar akan fun walk di Mataram. Selain agenda inti Mukhtamar, para dokter ini juga akan melakukan kunjungan ke destinasi-destinasi wisata. Di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, sampai Sembalun Lombok Timur.

Tambah Jodi, selain Mukhtamar IDI, kegiatan lainnya adalah Mukhtamar istri dokter. Untuk kegiatan Mukhtamar istri dokter ini, kuliner-kuliner lokal akan dijajal, dan yang tidak mungkin luput dari agenda selama di Lombok adalah belanja produk UMKM.

“Ini momentum besar, event nasional perdana yang akan digelar di NTB tahun 2025 ini. seluruh pelaku usaha harus bersiap siap. Seluruh komponen juga harus bersama-sama bekerjasama untuk memberikan pelayanan dan kesan terbaik kepada ribuan tamu-tamu ini. jangan disia-siakan kesempatan ini. karena NTB juga berebut dengan daerah lain untuk menjadi tuan rumah,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PB IDI, DR. Dr. Moh. Adib Khumaidi, SpOT menyampaikan, Muktamar XXXII IDI merupakan acara rutin yang diadakan oleh organisasi profesi dokter terbesar di Indonesia ini.

Muktamar IDI dilaksanakan 3 tahun sekali, dihadiri oleh para dokter dari berbagai daerah di Indonesia dan bertujuan untuk membahas berbagai isu dan perkembangan terkini dalam bidang kesehatan, untuk menetapkan arah dan kebijakan organisasi ke depan. Selain itu, Muktamar juga menjadi ajang untuk memperkuat solidaritas antar dokter serta untuk menjalin kerja sama dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia.

Muktamar IDI di NTB mengangkat tema “Membangun Soliditas Dalam Beradaptasi Untuk Mewujudkan IDI Yang Berkemajuan”, pada tema yang diangkat tersebut diharapkan IDI dapat menciptakan kekompakkan, tanggung jawab, dan keteguhan dalam beradaptasi menjalankan tugas. Hal ini penting agar marwah organisasi yang baik dapat terus terjaga. Dengan soliditas juga, tujuan untuk membangun kemajuan dan perkembangan dalam bidang kesehatan dapat tercapai dengan baik dan mudah.

Ditambahkan, Muktamar IDI merupakan Musyawarah Nasional Dokter Indonesia yang dihadiri oleh segenap perangkat organisasi mulai dari pusat, wilayah, dan cabang. Selain membahas berbagai isu dan perkembangan terkini bidang kesehatan untuk menetapkan arah dan kebijakan organisasi kedepan, Muktamar IDI juga menjadi ajang untuk memperkuat solidaritas antar dokter serta untuk menjalin kerjasama dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia.

Dalam penyelenggaraan Muktamar IDI juga diadakan simposium ilmiah, diskusi panel, dan lokakarya dengan topik-topik seperti inovasi medis, kebijakan pelayanan kesehatan, dan pengembangan profesional.

Tidak hanya itu, rencananya akan diselenggarakan juga pameran beragam perkembangan bidang kesehatan dimana IDI membuka kesempatan kolaborasi bagi para pelaku industri bidang kesehatan untuk terlibat dalam pelaksanaan Muktamar IDI XXXII dan berjejaring diantara para profesional medis dari seluruh Indonesia.(bul)

Delapan Tahun, Bank Dinar Tumbuh Melesat

0
Kantor Pusat Bank Dinar di Jalan Sriwijaya, Mataram(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Dinar Ashri atau Bank Dinar mencatatkan lonjakan pertumbuhan yang cukup tajam dalam delapan tahun terakhir. Komponen dalam neraca keuangannya semuanya tumbuh diatas 600%.

Pertumbuhan Bank Dinar pada rentang waktu 2017-2024 selama delapan tahun terakhir memiliki pertumbuhan yang sangat positif.

Pada tahun 2016, nilai asset Bank Dinar Rp176,7 miliar, tumbuh menjadi Rp1,468 triliun pada tahun 2024, atau tumbuh 730,78 persen. Pada periode yang sama, pembiayaan juga tumbuh dari Rp129,5 miliar menjadi Rp1,212 triliun , tumbuh 835,58 persen.

Dana Pihak Ketiga (DPK) berupa tabungan, deposito dan giro dari Rp123,3 miliar menjadi Rp1,080 triliun atau tumbuh 776,50 persen.

Non Performing Financing (NPF) atau kredit macet, dari 2,47 persen turun menjadi 0,59 persen. Laba, dari Rp5 miliar, tumbuh menjadi Rp32,5 miliar. Sementara modal inti, dari Rp23,9 miliar juga tumbuh menjadi Rp146,9 miliar.

Jika dilihat dari kinerja tahun 2023 ke tahun 2024, asset Rp1,2 triliun tumbuh menjadi Rp1,4 triliun. Pembiayaan dari Rp946 miliar tumbuh menjadi Rp1,2 triliun. Pendanaan, dari Rp912,4 miliiar tumbuh menjadi Rp1,080 triliun. Laba dari Rp30 miliar tumbuh menjadi Rp37,6 miliar. Sementara kredit rasio pembiayaan bermasalah turun dari 1,07 persen turun menjadi 0,59 persen.

Direktur Utama Bank Dinar, Mustaen di ruang kerjanya, Jumat, 3 Januari 2025 menyampaikan, capaian pertumbuhan ini tidak lepas dari izin Allah SWT, kekompakan pengurus dan karyawan, inovasi, kualitas layanan, kerjasama dan kemitraan dengan seluruh pihak yang terkait, tanpa terkecuali nasabah.

Pencapaian-pencapaian tersebut, kata Mustaen juga didukung berbagai strategi yang diterapkan. Dimana Bank Dinar harus menjadi salah satu solusi perekonomian masyarakat. System syariah yang diterapkan dilakukan secara kaffah (menyeluruh). Tidak hanya syariah pada tataran akad.

“Kita tidak bisa menerapkan syariah, kalau masih ada yang tidak berkenan di masyarakat. ini yang kami sangat jaga juga,” tambahnya.

Selain itu, Bank Dinar juga terus berinovasi untuk menjawab segala kebutuhan masyarakat. Memberikan keuntungan yang lebih baik kepada deposan (penabung). Dan didukung syarat-syarat yang lebih lunak. Dalam jangka pendek, Bank Dinar akan terus melakukan ekspansi untuk memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat yang lebih luas.(bul)

Pemprov NTB Akan Minta Klarifikasi Kenaikan Harga Air Mineral Narmada

0
Air minum dalam kemasan yang sudah menaikkan harga jual di pasaran(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perdagangan Provinsi NTB akan mengklarifikasi salah satu produsen air mineral lokal yang menaikkan harga jual air dalam kemasan karena alasan kenaikan PPN. Padahal, pemerintah memutuskan tidak menaikkan PPN menjadi sebesar 12 persen, terkecuali untuk barang-barang mewah.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Baiq. Nelly Yuniarti di Mataram, Jumat, 3 Januari 2025 menegaskan, tidak boleh ada kenaikan harga kebutuhan pokok, karena pemerintah telah membatalkan keputusan untuk menaikkan PPN untuk komoditas kebutuhan strategis.

“Sebenarnya tidak boleh itu (menaikkan harga karena PPN), nanti kita akan klarifikasi (pihak distributor),” ujarnya.

Sebelumnya, salah satu pedagang aneka minuman di Mataram, Rohaida mengeluhkan kenaikan harga air mineral dalam kemasan pada awal tahun 2025. Sebelumnya, harga per dus mineral botol merk Narmada Rp37.500, naik menjadi Rp39.500. terjadi kenaikan hingga Rp2.500 per dus ditingkat konsumen.

“Tadi waktu beli dikasi tau harga air mineral sudah naik, saya beli dus Rp79.000 ribu yang botol air tanggung. Naiknya baru hari ini,” ujarnya.

Sebagai informasi tambahan, beredar surat pemberitahuan dengan nomor surat 178/SK-DAN/XII/2024 tertanggal 30 Desember 2024 mengenai perubahan harga produk Narmada, kenaikan ini dikaitkan dengan kenaikan PPN 12 persen.

Sebagaimana rincian harga air mineral Narmada terbaru dicantumkan, botol 1500 ML Narmada dari harga lama Rp37.000 per dus dengan harga baru Rp39.000. Botol 600 ML dari harga lama Rp38.000 per dus, naik menjadi Rp40.000. Botol 330 ML dari harga lama Rp33.000 per dus, naik menjadi Rp35.000. Kendati demikian, surat edaran ini belum terkonfirmasi langsung ke manajemen PT. Narmada Awet Muda.

“Saya akan cek soal ini. Kan belum tentu kenaikannya karena pajak (PPN), siapa tau karena bahan baku juga naik,” demikian Nelly.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah membatalkan rencana kenaikan pajak (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, terkecuali untuk item-item tertentu. Seluruh barang dan jasa yang selama ini menikmati bebas PPN – tetap bebas PPN (atau PPN 0%) – sesuai PP 49/2022.

Seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan PPN 11% – tidak mengalami perubahan ppn yang dibayar (artinya tidak ada kenaikan PPN dan tetap membayar PPN 11%).

Barang mewah yang dikenakan PPN 12% adalah barang yang saat ini dikenakan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) yang diatur dalam PMK 15/2023 dan PMK 42/2022 – seperti : Pesawat pribadi, Kapal Pesiar , Yacht, Rumah/apartemen/kondominiun mewah dengan harga diatas Rp30 miliar, kendaraan bermotor mewah. (bul)

Bersiap Hadapi 2025, BNI Kejar Peningkatan Dana Murah Lewat Digital

0
Aktifitas nasabah bertransaksi di BNI(ekbisntb.com/telegraf.co.id)

Jakarta (ekbisntb.com) – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menargetkan peningkatan Current Account Saving Account (CASA) atau dana murah lewat digital sebagai salah satu strategi menghadapi tantangan ekonomi tahun 2025.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan tantangan ketidakpastian global ke depan menyebabkan tekanan nilai tukar rupiah dan likuiditas.

Untuk itu, bank perlu mengantisipasi tantangan likuiditas dengan strategi bisnis yang terukur guna menjaga pertumbuhan kinerja BNI tahun ini.

“BNI telah menyiapkan sejumlah strategi dalam menghadapi tantangan tersebut, salah satunya dengan meningkatkan dana murah lewat ekspansi digital perbankan,” ujar Royke.

Dia menambahkan, ada lima fokus utama yang akan dioptimalkan BNI tahun ini, di antaranya transformasi kantor cabang, peningkatan produktivitas pegawai atau transformasi human capital, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) khususnya tabungan dari transaksi, penguatan ekosistem digital dalam meningkatkan CASA dan fee based income, serta melanjutkan perbaikan kualitas kredit.

“Diperlukan kolaborasi yang tinggi untuk mencapai tujuan tersebut,” katanya.

Dirut BNI menyatakan kinerja bank akan didorong secara berkelanjutan sambil mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Rencana strategis perseroan 2025 disusun selaras dengan sasaran pembangunan nasional dan aspirasi pemegang saham.

Hal itu diwujudkan melalui peningkatan kinerja melalui upaya strategis customer centric, khususnya segmen korporasi dan konsumer. Selain itu, juga peningkatan jaringan internasional secara selektif dan meningkatkan pembiayaan hijau atau green financing.

Di sisi lain, peningkatan efisiensi dan efektivitas melalui digitalisasi proses bisnis termasuk penggunaan mobile banking juga menjadi fokus utama tahun ini.

“Melalui wondr by BNI dan BNIdirect serta seluruh ekosistem digital BNI, diharapkan akan mendorong pertumbuhan CASA dan transaksi, sehingga dapat menopang kinerja ke depan,” tuturnya (ant)