BADAN Pusat Statistik (BPS) mengakui dampak cuaca yang belakangan ini sering hujan berdampak pada produksi cabai. Hal ini tidak saja terjadi di NTB, tapi secara nasional. Akibatnya harga cabai di pasaran melambung tinggi.
Melambungnya harga cabai ini ungkap Kepala BPS NTB Drs. Wahyudin, berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat. Apalagi ketersediaan cabai di pasaran juga terbatas. Dalam hal ini, pihaknya memberikan apresiasi pada pengusaha cabai yang ingin menambah stok cabai dengan mendatangkan cabai dari luar daerah.
“Kita di sini (NTB, red) produknya belum terlalu banyak, sehingga tidak bisa menutupi harga cabai yang sekarang katanya sudah mencapai Rp200 ribu per kilogram,” ungkapnya saat dikonfirmasi di Kantor Gubernur NTB, kemarin.
Diakuinya hujan yang turun belakangan ini mempengaruhi produksi cabai. Sementara jika cabai kalau ditanam di sawah dan tergenang air hujan, pertumbuhannya terganggu.
“Tergenang air cabai tidak bisa berproduksi. Makanya cabai harus dikembangkan di daerah lahan lahan kering pada musim hujan,” tambahnya.
Di satu sisi, konversi lahan pertanian juga berpengaruh terhadap produksi hasil pertanian, termasuk cabai. Menurutnya luas sawah sekarang ini berdasarkan data Kementerian ATR/BPN mengunakan data tahun 2018-2019 dan tahun 2024 sudah keluar aturan mengenai luas baku yang baru. ‘’Cuma untuk tahun 2025,’’ terangnya.
Meski demikian, dirinya tidak tahu persis lahan yang beralih fungsi di NTB. Namun, secara kasat mata di sepanjang jalan bypass yang dulunya adalah lahan pertanian. ‘’Sekarang sudah berubah “tumbuh beton” di lahan persawahan,’’ selorohnya.
Sekarang ini, terangnya, ada istilah demplot atau poligon dari Kementerian Pertanian dalam mengatasi masalah alih fungsi lahan. Di NTB, ada 1.900 lebih poligon yang tersebar. Namun, saat pihaknya mengecek keberadaan poligon di lapangan sebanyak 1.000 atau 60 persen, penambahan tanaman hanya sedikit.
‘’Yang diperkirakan dari 1.900 poligon itu sekitar 5.000 an hektar. Yang 1.000 lebih kita cek, baru 534 hektar yang seharusnya 5.000 an hektar. Ada poligon yang tidak ada lahan sawahnya. Di Kota Mataram ada poligon 5, tapi 0 lahan sawahnya. Jadi sebenarnya itu lahan-lahan bangunan,’’ ungkapnya.
Pihaknya mengajak semua pihak dalam mengatasi kebutuhan pokok tetap tersedia untuk melaksanakan apa yang menjadi kebijakan yang sudah ditetapkan. (ham)
