Beranda blog Halaman 385

KSB Usulkan 6.326 KK Calon Penerima BLTS Kesra

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Andy Suwandy(ekbis NTB/dok)

Taliwang (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengusulkan sebanyak 6.326 kepala keluarga (KK) sebagai calon penerima program Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra).

“Data calon penerima BLTS Kesra itu sudah kami usulkan ke Kemensos (Kementerian Sosial),” kata Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) KSB, Andy Suwandy, Selasa 11 November 2025.

Data awal calon usulan yang disiapkan, dikatakan Andy, awalnya sebanyak 10.099 KK. Data tersebut kemudian diverifikasi di tingkat lapangan oleh desa, Agen Gotong Royong (AGR), dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Hasilnya, 3.773 KK dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan Juknis dari Kemensos. “Data awalnya kita ambil dari DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional),” sebutnya.

Calon penerima yang diusulkan merupakan data yang masuk dalam Desil 1 hingga 4. Menurut Andy, BLTS Kesra merupakan salah satu program bantuan sosial untuk masyarakat dengan penghasilan rendah dan rentan miskin yang masuk dalam DTSEN. “Jadi tidak sembarang kami usulkan,” sebutnya.

Selain usulan tersebut, ada pula penerima BLTS yang berasal dari penerima PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Untuk penerima BLTS dari PKH jumlahnya mencapai 6.952 KK, sementara dari penerima BNPT sebanyak 1.583 KK.

Andy mengatakan, dari klaster PKH dan BNPT tidak seluruhnya menerima BLTS Kesra. Mereka yang tidak masuk dalam Desil 1 hingga 4 kemiskinan, maka tidak berhak mendapatkan bantuan tambahan selama 3 bulan tersebut. “Contoh program BNPT itu kan yang terima Desil 1 sampai 5. Nah yang Desil 5 itu, mereka tidak dapat BLTS Kesra,” paparnya.

Ditanya mengenai proses pencairannya, Andy menyebut, untuk penerima yang berasal dari PKH dan BNPT saat ini dananya telah dicairkan. Mereka menerima BLTS Kesra melalui rekening kelompok (Rekol) yang telah ada sebelumnya.

Sementara bagi penerima yang baru diusulkan. Berdasarkan ketentuan yang dibuat Kemensos, penyalurannya akan dilakukan melalui Kantor Pos. “Jadi ada dua saluran yang digunakan, pertaman lewat Rekol bagi PKH dan BNPT. Kalau yang usulan baru lewat kantor pos rencananya,” beber Andy seraya mengaku belum dapat memastikan kapan penyaluran akan dilaksanakan bagi penerima BLTS Kesra usulan tersebut.

“Kita tinggal menunggu Kemensos untuk berapa jumlah penerimanya dan kapan akan disalurkan,” sambungnya.

Selanjutnya Andy menambahkan, BLTS Kesra yang didapatkan masyarakat KSB masuk dalam tahap pertama dari 2 tahap yang direncanakan oleh Kemensos. “Kalau tahap 1 itu selama 3 bulan, mulai Oktober, November dan Desember 2025,” urainya.

Sebagai informasi, BLTS Kesra yang disalurkan pemerintah pusat melalui Kemensos nilainya sebesar Rp300 ribu per KK. Rinciannya, bantuan itu diberikan selama periode 3 bulan mulai Oktober hingga Desember, sehingga setiap KK akan mendapatlan total dana senilai Rp900 ribu. (bug)

EWS Rusak, Kota Bima Siaga Menghadapi Puncak Cuaca Ekstrem

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Faruk(ekbis NTB/ist)

Kota Bima (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima meningkatkan kewaspadaan menghadapi ancaman cuaca ekstrem yang diperkirakan akan berlangsung hingga Februari 2026. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), intensitas hujan tinggi berpotensi memicu banjir di sejumlah wilayah.

Kondisi ini diperparah dengan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima yang saat ini dalam keadaan rusak. Pj. Sekda Kota Bima, Hj. Mariamah, menyampaikan bahwa banjir yang melanda Kota Bima pada Sabtu malam 8 November 2025 lalu hanyalah awal dari rangkaian cuaca ekstrem yang diperkirakan akan terjadi beberapa bulan ke depan. Karena itu, pemerintah daerah diminta lebih siaga dan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana.

Ia menegaskan bahwa kesiapsiagaan terpadu menjadi kunci menghadapi puncak musim hujan. “Kebutuhan tempat pengungsian, pendataan kerusakan material dan infrastruktur, penggunaan dana belanja tidak terduga untuk korban bencana alam, serta kesiapan stok obat pada gudang farmasi, ini yang menjadi fokus kita saat ini,” tegasnya, Selasa 11 November 2025.

Sementara itu, Kepala BPBD Kota Bima, A. Faruk, menyebutkan hingga Selasa 11 November 2025, data korban terdampak terus bertambah. Berdasarkan laporan dari kelurahan, tercatat sebanyak 3.608 jiwa atau 953 KK terdampak di tujuh kelurahan. “Kondisi EWS yang tidak berfungsi menjadi kendala dalam upaya mitigasi. Meski begitu, BPBD tetap melakukan langkah darurat di lapangan,” sebutnya.

Selain melakukan pemantauan dan koordinasi, BPBD juga telah menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak. Bantuan berupa nasi bungkus, air mineral, dan kebutuhan pokok lainnya untuk warga terdampak banjir.

Dukungan serupa datang dari Dinas Sosial Kota Bima yang turut menyalurkan bantuan bagi warga dengan rumah rusak berat maupun ringan. Di Kelurahan Lampe, satu rumah dilaporkan hanyut terbawa arus banjir, sementara dua rumah lainnya mengalami pondasi tergerus air.

“Ada tiga KK di Kelurahan Lampe, satu KK rumahnya hanyut terbawa arus banjir, sementara dua KK lainnya fondasi rumah mereka tergerus akibat arus banjir yang cukup deras,” ujar Lalu Sukarsana.

Ia menambahkan bahwa stok bantuan bencana yang bersumber dari dana APBN masih mencukupi. “1.500 kg beras, pakaian anak, terpal, kasur lipat hingga selimut stoknya cukup. Hanya saja untuk keperluan dapur umum yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah,” tuturnya.

Dari sisi infrastruktur, Kepala Dinas PUPR Kota Bima, Didi Fahdiansyah, menjelaskan pihaknya telah melakukan langkah sementara di Kelurahan Pane dengan pemasangan barikade pasir dalam karung untuk menahan luapan air. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk mulai membangun sumur resapan sebagai upaya mengurangi genangan dan limpasan air hujan.

“Mulai saat ini kita semua musti gencar mengedukasi masyarakat untuk membuat sumur resapan, sebuah bangunan teknik berbentuk sumur yang berfungsi menampung dan meresapkan air hujan atau air limpasan ke dalam tanah, sehingga mengurangi genangan dan banjir,” katanya. (hir)

Loteng Target Surplus 250 Ribu Ton Beras

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tanaman padi di Kecamatan Praya  Barat Daya mulai menguning. Pada musim tanam tahun ini luas tanam padi Loteng mencapai hampir 100 ribu hektare. (ekbis NTB/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Intensitas hujan yang cukup tinggi hampir sepanjang tahun 2025 ini membuat luas tanam padi di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) meningkat. Dinas Pertanian Loteng mencatat dalam tiga kali musim tanam tahun ini, luas tanam padi menyentuh angka hingga 100 ribu hektare. Dengan rata-rata produksi padi sebesar 5,7 ton per hektar, tahun ini produksi gabah di Loteng diprediksikan mencapai hingga 570 ribu ton.

“Jika dikonversi dalam bentuk beras dikurangi kebutuhan beras secara total masyarakat Loteng, maka tahun ini kita prediksikan Loteng bisa surplus beras hingga 250 ribu ton,” ungkap Kepala Dinas Pertanian Loteng Ir. M. Kamrin, kepada Suara NTB, Selasa 11 November 2025.

Saat ini banyak petani yang memilih untuk menanam padi di musim tanam ketiga tahun ini. Terutama lahan pertanian di daerah-daerah irigasi teknis. ‘’Jadi dari semula biasanya menanam padi dua kali setahun. Sekarang bisa jadi tiga kali setahun,’’ ujarnya.

Begitu juga dengan lahan pertanian yang biasanya menanam padi sekali, kini dua kali. Artinya, rata-rata lahan pertanian yang pada musim tanam ketiga tidak menanam padi, sekarang menanam padi. “Kondisi cuaca yang basah tahun ini turut mendukung peningkatan luas tanam padi kita tahun ini,” sebut Kamrin.

Ditambah kondisi tanaman padi petani yang relatif aman dari gangguan dan serangan hama, sehingga membuat produktivitas lahan pertanian cukup stabil. “Angka rata-rata produksi padi kita sebesar 5,7 ton per hektar,” imbuhnya.

Kondisi tersebut bagi pemerintah daerah maupun masyarakat Loteng tentu sangat mengembirakan. Belum lagi harga gabah yang cukup bagus, membuat petani lebih bersemangat untuk menanam padi.

“Bagi pemerintah daerah ini jadi capaian tersendiri. Bisa terus mempertahankan surplus beras. Bahkan angkanya terus meningkat. Hal ini kian menegaskan status dan posisi Loteng sebagai salah satu lumbung pangan nasional,” tegas mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Loteng ini. (kir)

Tidak Ada Transfer ke Rekening Pribadi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Muksin (ekbis NTB/rus)

BADAN Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Timur mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh wajib pajak terkait maraknya upaya penipuan yang mengatasnamakan pejabat instansinya. Modus penipuan ini menyasar pembayar pajak melalui pesan WhatsApp dan surat edaran palsu.

Kepala Bapenda Lotim, Muksin, menginformasikan bahwa pelaku kerap berpura-pura sebagai pejabat, khususnya dari Bidang Penagihan. Dalam aksinya, pelaku mengirimkan pesan yang menyebutkan bahwa aplikasi Sistem Pembayaran Pajak Daerah (SIPDAH) sedang dalam pemeliharaan (maintenance).

“Dengan dalih itu, pelaku kemudian meminta agar pembayaran pajak dialihkan ke rekening pribadi atau rekening tertentu yang tidak resmi. Bahkan, mereka berani memalsukan surat edaran dengan kop dan tanda tangan yang menyerupai Kepala Bapenda atau Bupati,” jelas Muksin.

Bapenda Lotim menegaskan beberapa poin penting kepada masyarakat. Seluruh transaksi pajak daerah hanya dilakukan melalui kanal resmi, diantaranya  aplikasi SIPDAH (https://sipdah.lomboktimurkab.go.id).  Kedua, lewat pembayaran bank dan virtual account resmi yang tercantum dalam aplikasi atau portal resmi Bapenda. Ketiga, transfer pembayaran pajak hanya ditujukan ke rekening atas nama Badan Pendapatan Kabupaten Lombok Timur, yakni Bank NTB Syariah: 0022100001012 dan Bank Mandiri: 1610016933487

‘’Bapenda tidak pernah mengirimkan pesan pribadi (chat/WhatsApp)  untuk meminta transfer dana ke rekening tertentu. Surat edaran resmi hanya diterbitkan  melalui website Bapenda, media sosial resmi, dan menggunakan tanda tangan elektronik yang sah,’’ ujarnya mengingatkan.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada. Apabila menerima pesan, telepon, atau surat mencurigakan yang mengatasnamakan Bapenda, diminta untuk tidak menindaklanjuti permintaan tersebut.

“Segera laporkan kejadian tersebut kepada kami melalui Call Center Bapenda di nomor 081717170220, email ke programbapendalotim@gmail.com, atau datang langsung ke kantor Bapenda di Jalan Ahmad Yani No.92, Sandubaya, Selong,” tambahnya.

Untuk menindaklanjuti peredaran modus penipuan ini, Bapenda Lombok Timur telah melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.  (rus)

Menjaga Tradisi, Gerabah Banyumulek Bertahan di Tengah Kerasnya Tantangan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kegiatan salah satu perajin gerabah di Banyumulek, Lombok Barat(ekbis NTB/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Di tengah sepinya artshop dan menurunnya jumlah pembeli, para pengrajin gerabah tetap setia menjaga api tradisi yang diwariskan turun-temurun.

Suara hentakan tangan di atas roda putar masih terdengar dari balik rumah-rumah warga di Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.

Kerajinan tangan berbahan tanah liat yang pernah mengharumkan nama Nusa Tenggara Barat pada era 1990-an itu kini berjuang menyesuaikan diri dengan zaman. Gerabah Banyumulek yang dulu menjadi ikon unggulan kini menatap masa depan dengan semangat baru.

Di balik pasang surut pasar, masih ada tangan-tangan terampil yang percaya bahwa tanah liat tak hanya bisa dibentuk menjadi barang, tetapi juga menjadi sumber harapan hidup.

Pemilik Artshop Kodong Sasak, Jamiludin, mengatakan meskipun aktivitas jual beli terlihat menurun, kerajinan gerabah tetap menggerakkan ekonomi rakyat.

“Masih ada pembeli dari Bali, Jawa Timur, dan wisatawan yang datang saat musim liburan atau event MotoGP. Dari perajin, buruh harian, sampai pedagang tanah liat — semua masih hidup dari gerabah,” ujarnya.

Menurutnya, daya tahan gerabah Banyumulek ada pada kolaborasi antara pengusaha dan perajin yang terus berinovasi menyesuaikan minat pasar. Produk yang kini banyak diminati antara lain dekorasi rumah dan hotel, vas, serta set gelas gerabah yang tampil lebih modern.

Namun, Jamiludin menilai tahun 2025 menjadi masa kritis bagi keberlanjutan industri ini.

“Perajin sekarang rata-rata berusia di atas 40 tahun. Anak muda belum tertarik meneruskan. Padahal pesanan masih ada, bahkan bisa menyerap produksi lokal,” jelasnya.

Ia menambahkan, strategi pemasaran digital membantu mempertahankan permintaan dan memperluas pasar ke luar daerah.

Hadiah, salah satu perajin gerabah di Banyumulek, memilih bertahan meski menghadapi penurunan permintaan. Ia meyakini keterampilan ini tetap bernilai jika dikelola dengan tekun dan kemitraan yang baik.

“Kami tidak menolak regenerasi. Tapi anak muda sekarang merasa gengsi. Mereka anggap membuat gerabah tidak menjanjikan,” katanya.

Hadiah menuturkan, kerja sama dengan pengusaha lokal menjadi penopang utama pendapatannya. Ia terus berproduksi meskipun pendapatan naik turun, karena percaya gerabah bukan sekadar profesi, melainkan identitas Banyumulek yang harus dijaga.

Pemerintah desa, BPD, dan pelaku usaha kini berupaya memperkuat kerja sama lintas sektor — termasuk akademisi, komunitas, dan media — untuk menghidupkan kembali industri kerajinan gerabah. Mereka menargetkan peningkatan kualitas produk, pelatihan bagi generasi muda, dan promosi digital sebagai jalan menjaga eksistensi.

Gerabah Banyumulek mungkin tak semegah masa jayanya di tahun 1995, tetapi semangat para perajinnya menunjukkan bahwa tradisi bisa bertahan jika dijaga dengan cinta dan inovasi. Dari tanah liat yang sederhana, lahir ketekunan, harapan, dan kebanggaan yang tak lekang oleh waktu. (bul)

Komisi IV DPR RI dan KKP Salurkan Bantuan Bibit Ikan di BBI Lingsar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi dan anggota bersama Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP RI, Tb Haeru Rahayu menyerahkan bantuan bibit ikan di BBI Batu Kumbung Lingsar Lobar, Selasa (11/11/2025)

Lombok (ekbisntb.com) –

Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Lombok, NTB pada Selasa (11/11/2025). Salah satu titik yang dikunjungi adalah Balai Benih Ikan (BBI) Desa Batu Kumbung Lingsar Lombok Barat. Di sini Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, S.E., atau Titiek Soeharto, bersama anggota menyerahkan bantuan ribuan benih ikan.

Putri mantan Presiden Soeharto itu menekankan agar hasil produksi ikan petani dibeli oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG). Penyerahan bantuan bibit ini diserahkan langsung Ketua Komisi IV DPR RI didampingi Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Tb Haeru Rahayu kepada Pj. Sekda Provinsi NTB Lalu Moh Faozal disaksikan langsung pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Titiek Soeharto menyempatkan diri melihat kondisi BBI Batu Kumbung.

Bantuan 4.000 bibit ikan nila dan 150 ekor indukan lele yang bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan nantinya diharapkan membantu program MBG serta pertumbuhan ekonomi lokal.“Kita harapkan SPPG ini membeli dari kelompok budi daya ini. Jadi, ekonominya bergulir,” imbau Titiek Soeharto selepas acara.

Putri mendiang Presiden Soeharto berpesan agar bibit yang diserahkan itu dibagikan kepada para petani kelompok budi daya ikan di NTB, sehingga dapat berkembang dan diserap oleh SPPG.

Ia cukup kagum dengan capaian BBI Batu Kumbung tersebut. Meski bangunan itu sudah berdiri sejak tahun 1982, namun bisa tetap eksis dan memproduksi 8 juta benih ikan per tahun disebar ke seluruh NTB.“Masih bisa bermanfaat untuk masyarakat di sini, setahun bisa menghasilkan jutaan bibit ikan yang disebar ke seluruh NTB,” ucapnya.

Meski demikian, Titiek memberikan sedikit catatan terkait kondisi kebersihan BBI itu, agar bangunan tua itu bisa tetap terjaga kondisinya.“Tadi kita sudah serahkan bibit dan indukan dari Kementerian, calon indukan lele, kemudian anak-anakan nila yang bagus-bagus. Mudah-mudahan di sini bisa berkembang biak dan diteruskan untuk masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Tb Haeru Rahayu, mengaku Kementerian sudah menyiapkan program khusus untuk mendukung program MBG. Salah satunya terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk produktivitas ikan.

“Contohnya bantuan aspirasi bioflok, mesin pencetak pakan, benih dan indukan, kami jalankan (bantu) setiap tahunnya,” terangnya.

Selain itu, pihaknya membantu peningkatan sumber daya manusia (SDM) untuk pemahaman cara budi daya ikan yang baik dan benar, termasuk pemahaman terkait dengan kebersihan lingkungan untuk budi daya tersebut.

“Tadi sempat saya singgung, ‘Tolong teman-teman di sini agar CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan Benar) ditingkatkan. Jangan sampai ada lagi sampah, karena di situ potensi persoalan muncul kalau protokolnya tidak diikuti dengan baik,” pesannya.

Sementara itu Pj Sekda NTB Lalu Moh Faozal menyampaikan terimakasih atas kunjungan komisi IV DPR RI ke BBI.

Terkait BBI ini, semenjak dibangun semenjak Zaman Presiden Soeharto, Pemprov belum pernah memelihara dikarenakan keterbatasan pembiayaan. Namun BBI ini menjadi salah satu sumber bibit ikan di NTB. “Jadi berkenan mudah-mudahan ke depan ini (BBI) bisa akan lebih baik lagi,” kata dia. (her)

Dana Belum Cair, Sejumlah Dapur MBG di Lombok Timur Berhenti Beroperasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Agamawan

Lombok (ekbisntb.com) –

Sejumlah Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku pelaksana program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dilaporkan berhenti beroperasi. Hal ini dikaitkan dengan keterlambatan pencairan dana yang menunjang aktivitas dapur-dapur tersebut.

Menanggapi hal ini, Koordinator Wilayah SPPG Lotim, Agamawan, Senin (10/11/2025) memberikan klarifikasi resmi untuk mencegah kesalahpahaman di lapangan.

Dalam pernyataannya, Agamawan menegaskan bahwa kewenangan pencairan dana sepenuhnya berada di tingkat pusat, bukan di tingkat koordinator wilayah (Korwil) maupun koordinator regional (Kareg).

“Perlu kami tegaskan bahwa Koordinator Wilayah (Korwil) dan Koordinator Regional (Kareg) tidak memiliki kewenangan dalam proses pencairan dana dapur MBG. Seluruh proses dan keputusan terkait pencairan dana sepenuhnya berada di bawah kewenangan dan tanggung jawab pihak pusat,” jelas Agamawan.

Ia mengakui bahwa hingga saat ini masih ada beberapa dapur MBG yang belum menerima dana. Namun, penundaan ini bukan disebabkan oleh kendala di tingkat wilayah atau regional.

“Proses pencairan sedang dilakukan secara bertahap oleh pihak pusat, dengan mempertimbangkan aspek administrasi, verifikasi data, serta penyesuaian teknis agar seluruh prosedur berjalan sesuai ketentuan,” tambahnya.

Pihak SPPG Lotim menyadari bahwa situasi ini menimbulkan ketidaknyamanan, terutama bagi para mitra di lapangan yang selama ini berkomitmen tinggi dalam menjalankan program. Agamawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya atas dedikasi dan kesabaran semua pihak yang terlibat.

Melalui pernyataan tersebut, masyarakat dan semua mitra yang terkait juga dihimbau untuk menjaga koordinasi yang baik, tidak menyebarkan informasi yang belum diverifikasi, dan mempercayai mekanisme resmi yang berlaku. Setiap perkembangan terkait pencairan dana akan disampaikan secara terbuka dan transparan melalui saluran komunikasi resmi.

Diharapkan dengan koordinasi dan kesabaran semua pihak, proses pencairan dana dapat segera terselesaikan sehingga seluruh dapur MBG dapat kembali beroperasi dengan lancar untuk kemaslahatan bersama.(rus)

Objek Wisata Unggulan, BNN Provinsi NTB Prioritaskan Pengawasan Narkoba di Tiga Gili

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kepala BNN Provinsi NTB Brigjen Pol Marjuki mengunjungi Lombok Utara dan berupaya mencegah peredaran narkoba di Lombok Utara, khususnya tiga Gili.Prioritaskan Tiga Gili

Lombok (ekbisntb.com) –

Menjadi daerah dengan objek wisata unggulan seperti 3 Gili (Trawangan, Meno dan Air), membuat Kabupaten Lombok Utara masuk kategori rawan peredaran narkoba. Terkait hal itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB akan memprioritaskan pengawasan khususnya di kawasan wisata 3 Gili. Selain Desa Gili Indah, pengawasan juga menyasar Desa Pemenang Barat yang menjadi pintu masuk kawasan darat.

Hal tersebut dikemukakan Kepala BNN Provinsi NTB, Brigjen Pol Marjuki, S.I.K., M.Si., saat berkunjung ke Lombok Utara, Selasa (11/11/2025).

Ia menegaskan, pemberantasan narkoba di seluruh wilayah di NTB membutuhkan upaya terintegrasi antara BNN, Pemda dan aparat penegak hukum. BNN Provinsi NTB juga perlu menyamakan persepsi terkait penanggulangan narkoba di Lombok Utara.

“Lombok Utara termasuk wilayah rawan karena menjadi salah satu pintu masuk wisatawan dari Bali dan Mataram. Fokus kami akan dimaksimalkan di kawasan tiga Gili dan Desa Pemenang Barat sebagai wilayah prioritas,” ungkap Marjuki.

Lebih lanjut dikatakan, pengawasan peredaran narkoba di Lombok Utara akan dilakukan secara bersama-sama. Marjuki menekankan pihaknya dengan Pemda dan Kepolisian Resort Lombok Utara sepakat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Narkoba yang tugasnya untuk memperkuat pencegahan, penyuluhan, dan rehabilitasi.

Satgas ini, kata dia, akan dipimpin oleh Wakil Bupati Lombok Utara. Wabup nantinya dibantu oleh struktur Satgas dari berbagai instansi, termasuk BNN dan Kepolisian.

“Tugasnya tidak hanya penegakan hukum, tetapi juga mencakup penyuluhan dan rehabilitasi,” imbuhnya.

‎Sementara, berkenaan dengan data penyalahgunaan Narkoba di Lombok Utara, Marjuki menyebut prevalensinya relatif menurun kendati sebagai daerah rawan. Persentasenya berada di bawah 1 persen.

Dirinya optimis, kasus penyalahgunaan narkoba akan bisa ditekan lagi dengan langkah-langkah yang efektif. Pihaknya juga mendorong, Satgas nantinya memperbanyak edukasi maupun kampanye pencegahan melibatkan tokoh masyarakat yang dipandang berpengaruh di masing-masing desa.

‎’’Kalau masyarakat sudah tahu efek buruk narkoba terhadap kesehatan, psikis, dan sosial, maka meski ditawari pun mereka tidak akan mau. Itulah yang kami sebut dengan penguatan ketahanan diri masyarakat,” demikian Marjuki.

‎Sementara, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., memberi apresiasi langkah BNN Provinsi NTB dalam membangun sinergi pencegahan peredaran narkoba. Bupati menyatakan bahwa Pemda mendukung penuh langkah pembentukan Satgas sebagai komitmen perlindungan masa depan masyarakat dari bahaya narkoba.

“Lombok Utara adalah wilayah wisata dan berkembang, maka harus bersih dari narkoba,” kata Najmul.

Dirinya juga mengisyaratkan bahwa Pemda perlu menguatkan langkah preventif dan edukatif dengan mengerahkan sumber daya dari berbagai level, baik kecamatan, desa, lembaga pendidikan, pondok pesantren, hingga tokoh masyarakat. Pendekatan sosial dalam edukasi dinilai penting sebagai langkah awal pencegahan.

“Kita tidak hanya menindak, tapi juga harus menyentuh sisi kemanusiaan. Rehabilitasi dan penyuluhan menjadi langkah penting agar mereka yang terlanjur terjerumus bisa kembali pulih dan produktif,” pungkas Najmul. (ari)

Sebarluaskan Informasi Inklusif, Pemda Lombok Utara Siapkan Aplikasi Penyandang Disabilitas

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Penjabat Sekda Lombok Utara, Sahabudin , S.Sos., M.Si., (tengah) menerima Tim Visitasi KI Provinsi NTB, Selasa (11/11/2025).

Lombok (ekbisntb.com) –

Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus berkomitmen untuk menyebarluaskan informasi sebagai wujud transparansi dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Informasi tersebut bahkan diupayakan sampai ke tangan warga yang berkebutuhan khusus atau disabilitas.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Kominfo Lombok Utara, Haerul Anwar, di sela-sela menerima visitasi Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB, Selasa (11/11/2025).

Haerul menegaskan, pembenahan dan pembaruan pendekatan penyebarluasan informasi akan terus dilakukan seiring perkembangan informasi, komunikasi dan teknologi. Salah satu yang dipertimbangkan ke depan adalah penyediaan aplikasi yang ramah bagi penyandang disabilitas khususnya tunanetra.

“Pelayanan PPID tetap akan kami maksimalkan supaya penyampaian informasi publik dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Kedepannya kami akan menyiapkan aplikasi khusus bagi masyarakat penyandang disabilitas agar mereka dapat mengakses informasi dari sumber resmi secara mudah dan inklusif,” ujar Haerul.

Pihaknya juga berterima kasih atas saran yang disampaikan KI Provinsi NTB. Penyediaan aplikasi yang ramah Disabilitas menjadi kebutuhan mengingat Pemda perlu menyampaikan informasi secara inklusif kepada seluruh elemen masyarakat.

Sementara, Penjabat Sekda Lombok Utara, Sahabudin, S.Sos., M.Si., menekankan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Lombok Utara perlu dilakukan secara berkala. Langkah tersebut untuk mengetahui bagian mana dari tugas dan fungsi pelayanan informasi yang belum diterapkan oleh Pemda Lombok Utara.

Selain itu, Sekda juga berharap adanya masukan konstruktif sebagai langkah perbaikan sistem pada OPD teknis – Dinas Kominfo.  “Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus berupaya memperkuat pelayanan keterbukaan informasi publik melalui PPID utama dan PPID pelaksana di masing-masing perangkat daerah. Kami menyadari, pelayanan PPID di Kabupaten Lombok Utara masih banyak yang harus ditingkatkan,” ujarnya.

Kesempatan yang sama, Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB, Drs. H. M. Zaini, memberikan rekomendasi dan saran penguatan dalam pelayanan keterbukaan informasi. Di antaranya saran yang disampaikan adalah adanya integrasi KIP, KIM, optimalisasi PPID Desa, penyediaan layanan ramah disabilitas.

“Peningkatan transparansi pengadaan barang atau jasa, serta pengembangan inovasi layanan informasi serta-merta, perlu dipertimbangkan untuk ke depannya,” imbuhnya. (ari)

Proklim Mart Joben Lestari Raih Medali Emas Asia ESG Awards 2025, Bukti Nyata Sinergi Bank NTB Syariah dan Ekonomi Hijau Lokal

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Proklim Mart Joben Lestari Raih Medali Emas Asia ESG Awards 2025, Bukti Nyata Sinergi Bank NTB Syariah dan Ekonomi Hijau Lokal

Lombok (ekbisntb.com)– Komitmen Bank NTB Syariah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau kembali membuahkan hasil membanggakan di kancah internasional.

 Salah satu mitra strategis unggulan Bank NTB Syariah, Proklim Mart Joben Lestari, berhasil meraih Gold Awards dalam ajang bergengsi Asia ESG Positive Impact Awards 2025 kategori Biodiversity Conservation yang di selenggarakan di Malaysia pada tanggal 06 november 2025 yang lalu.

Penghargaan internasional ini menilai dampak positif dari program conservasi yang dilakukan oleh Proklim Joben Lestari terhadap aspek Environmental, Social, dan Governance (ESG) di kawasan Asia.

Penghargaan ini diberikan atas dedikasi, konsistensi Proklim Mart serta dukungan penuh dari Bank NTB Syariah sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada penciptaan dampak sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

Sebelum melangkah ke tingkat Asia, Proklim Mart Joben Lestari terlebih dahulu menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional.

Mereka sukses meraih Juara 1 kategori Sustainable Ecosystem – SME (Small Middle Enterprise) pada Lestari Award 2025 yang diselenggarakan oleh KG Media group (penerbit Kompas) pada bulan oktober 2025.

Penghargaan ini diberikan atas kontribusi nyata Proklim Mart dalam mendukung indikator pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada pilar lingkungan, ekonomi sirkular, dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Proklim Mart Joben Lestari, yang berlokasi di Dusun Joben, desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, merupakan bagian dari Program Kampung Iklim (Proklim). Program ini digerakkan oleh masyarakat secara mandiri dengan semangat keberlanjutan dan pengembangan ekonomi hijau.

Didukung penuh oleh Bank NTB Syariah, Proklim Mart mengembangkan berbagai kegiatan berkelanjutan, antara lain:

  • Joben Betaletan: Penanaman pohon untuk reboisasi sekaligus melindungi mata air di ekosistem sekitar Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).
  • Pengolahan Hasil Bumi Lokal: Mengubah hasil bumi menjadi produk bernilai tambah.
  • Ekonomi Kreatif Berbasis Limbah: Pemanfaatan dan daur ulang limbah rumah tangga menjadi produk baru dan sumber energi baru tebarukan
  • Gerai Ramah Lingkungan: Produksi dan penjualan produk-produk sehat ramah lingkungan melalui gerai Proklim Mart.
  • Edukasi Iklim: Edukasi masyarakat tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
  • Penguatan Peran: Memperkuat peran perempuan dan pemuda dalam ekonomi desa.

Melalui pendekatan ini, Proklim Mart Joben Lestari berhasil menciptakan model usaha mikro berkelanjutan yang selaras dengan prinsip ekonomi berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pencapaian SDGs, diantaranya tujuan SDGs 3 kehidupan sehat dan sejahtera, tujan SDGs 6, Akses air bersih dan sanitasi, tujuan SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), tujuan SDGs 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), dan Tujuan SDGs 13 (penanganan perubahan iklim) dan tujuan SDGs 15 (menjaga ekosistem darat)

Rahman Kamarud Zaman, Desk Head Sekretaris Perusahaan PT Bank NTB Syariah, menyatakan bahwa keberhasilan ini adalah validasi dari komitmen bank terhadap prinsip Berkah Bermakna.

“Penghargaan Gold awards di Asia ESG Positive Impact Awards 2025 ini merupakan hasil atas dampak positif nyata yang dihasilkan dari sinergi Bank NTB Syariah dengan komunitas di daerah. Ini membuktikan bahwa prinsip syariah yang dipegang sangat selaras dengan praktik ESG yang berkelanjutan,” ujar Rahman Kamarud Zaman.

“Bank NTB Syariah akan terus menjadi partner strategis bagi Proklim Mart. Kami percaya, dengan mendukung inovasi ekonomi hijau yang berbasis komunitas seperti ini, tidak hanya menumbuhkan usaha, tetapi juga mewujudkan kemandirian masyarakat dan kelestarian lingkungan di NTB,” tambahnya.

Sementara itu, Pathul Hapiz, Manager Proklim Mart Joben Lestari, mengungkapkan penghargaan Gold awards Asia ESG Positive Impact Awards 2025 ini adalah bukti nyata bahwa program inisiasi dari di desa pun bisa membawa dampak besar jika didukung oleh sinergi dan kolaborasi yang kuat. Dukungan Bank NTB Syariah menurutnya bukan sekadar modal, tetapi juga pendampingan dan kepercayaan terhadap potensi ekonomi hijau yang mereka kembangkan

“Kami berharap capaian ini dapat menginspirasi lebih banyak komunitas di NTB dan Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan berkelanjutan, mengintegrasikan konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sebagai pondasi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai target program dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi hijau masih diperlukan usaha yang lebih, serta dukungan dari parapihak, terutama pada bidang pengelolaan sampah dan pengembangan wisata berkelanjutan,” tutup Pathul Hapiz.(bul)

1...384385386...1,088Halaman 385 dari 1,088