Monday, April 20, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 380

Disdag Temukan MinyaKita Diduga Disunat

0
Petugas Meteorologi Disdag Kota Mataram mengecek volume atau takaran Minyakita di Pasar Kebon Roek pada, Selasa 11 Maret 2025. Petugas menemukan minyak goreng subsidi diduga disunat. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perdagangan Kota Mataram  menggelar inspeksi mendadak terhadap minyak subsidi merek MinyaKita di Pasar Kebon Roek pada, Selasa 11 Maret 2025. Petugas menemukan kekurangan takaran atau disunat pada minyak subsidi tersebut.

Pantauan Ekbis NTB, Dinas Perdagangan Kota Mataram bersama aparat kepolisian menurunkan petugas Kemetrologian untuk mengecek takaran minyak goreng tersebut. Di Toko Hj. Masriah, petugas mengambil sampel minyak goreng subsidi tersebut. Setelah ditimbang menggunakan timbangan digital ditemukan berat  MinyaKita 0,98 mililiter dari berat seharusnya 1 liter. Setelah dikonversi dan dikurangi berat kemasan terdapat kekurangan 5 mililiter. Perusahaan yang mendistribusika minyak goreng subsidi adalah PT. Cipta Perkasa Oleindo.

Petugas bergeser ke Toko Tawan di Pasar Kebon Roek dan menemukan kasus yang sama. Kali ini, perusahaan yang memproduksi adalah PT. Agrapana Wukir Panca. Takaran minyak goreng diduga disunat cukup fantastis. Dari takaran 1 liter hanya berisi 0,84 mililiter. Padahal, batas kesalahan minimal 15 mililiter.

Kepala Bidang Meteorologi Dinas Perdagangan Kota Mataram, I Nengah Dharma Putra membenarkan dari pengukuran takaran minyak goreng subsidi tersebut, ditemukan kekurangan dari tiga toko yang dikunjungi.  Kekurangan takaran ini kata dia, jelas merugikan masyarakat. “Iya, jelas merugikan masyarakat,” kata dia ditemui disela-sela sidak pada, Selasa 11 Maret 2025.

Berdasarkan temuan ini lanjutnya, akan ditindaklanjuti berkoordinasi dengan Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram. Pihaknya hanya memiliki kapasitas untuk menguji atau menakar berat dari minyak goreng subsidi tersebut. “Kita hanya menimbang volumenya saja,” jawabnya.

Kepala Bidang Bapokting Dinas Perdagangan Kota Mataram menambahkan, dari tiga perusahaan Minyakita yang dicek di Pasar ditemukan kekurangan volume yang berbeda-beda. Temuan ini akan dikoordinasikan dengan Dinas Perdagangan Provinsi, agar disampaikan ke pemerintah pusat. “Temuan kita sama dan akan kita sampaikan ke provinsi,” tambahnya.

Berdasarkan temuan itu kata Nida, perlu mengimbau kepada masyarakat agar tidak hanya mencari atau membeli Minyakita. Pasalnya, masih banyak merk lain dengan kualitas dan harga yang tidak jauh berbeda. (cem)

Momen Ramadan, Tenaga Honorer di Lobar akan Diberikan Zakat

0
TGH. Muhammad Taisir Al Azhar (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Sebanyak 2.500 orang tenaga honorer atau Non ASN di Lombok Barat (Lobar) akan disasar bantuan zakat, infak dan sedekah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) setempat. Penyaluran akan dilakukan pada tanggal 19 Maret ini. Selain Honorer, Baznas juga memberikan insentif kepada 200 orang dengan nominal Rp500 ribu.

“Kami akan membagikan bantuan kepada tenaga honorer sekitar 2.500 orang. Itu untuk tenaga honorer kategori tidak mampu,” kata Ketua Baznas Lobar TGH. Muhammad Taisir Al Azhar Lc., S.Ag, MA., akhir pekan kemarin.

Rencananya, tenaga honorer ini akan diberikan bantuan masing-masing Rp200 ribu. Tenaga honorer ini tercatat bekerja di lingkup Pemkab Lobar. Namun diakui, sasaran bantuan ini belum mampu membayar non ASN, guru di sekolah-sekolah.

Untuk sasaran bantuan inipun diserahkan ke masing-masing OPD atau BKD yang nantinya menentukan atau menyeleksi siapa tenaga honorer yang kategori tidak mampu dan layak menerima bantuan ini. “Syaratnya beragama Islam, tidak mampu, dan harus ber KTP Lobar,” ujarnya.

Kenapa ber KTP Lobar?, Karena Baznas memiliki aplikasi Simba (Sistem informasi management BAZNAS). Ketika memasukkan KTP yang bukan nomor KTP Lobar, maka otomatis tertolak oleh sistem (Simba),” terangnya.

Kegiatan penyaluran zakat ini akan dipusatkan di Bencingah Kantor Bupati yang nantinya dihadiri langsung oleh Bupati Lobar.  “Insyaallah Pak Bupati nanti hadir,”harapnya.

Selain itu, pihaknya juga mengadakan kegiatan Kafalah Dai, artinya bantuan insentif untuk mereka yang terbiasa menghidupkan hal-hal bernilai Islam. Sasaran bantuan ini belum untuk 200 orang penerima. Pihaknya pun sudah bersurat ke para camat untuk meminta data.

“Kita akan berikan masing-masing Rp500 ribu, sebutnya. Sasaran Kafalah Dai ini, untuk Tuan Guru, masjid, guru ngaji, muazzin, marbot. Penentuan penerima ini diserahkan kepada para camat. Hal ini meminimalisir anggapan bahwa Baznas membantu orang tertentu dan orang terdekat. “Padahal cara ini telah kita lakukan sejak lama,tapi ya namanya anggapan,”imbuhnya. (her)

Pastikan Ketersediaan Bapok, Umi Dinda Kunjungi Pasar Seketeng

0
Wagub NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri bersama Bupati Sumbawa, H. Syarafuddin Jarot, saat melakukan pemantauan harga di pasar Seketeng.(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri bersama Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot melakukan pemeriksaan mendadak (Sidak) di pasar Seketeng, Kabupaten Sumbawa untuk memastikan ketersediaan bahan pokok (Bapok) selama bulan Ramadhan.

“Kunjungan ini kami lakukan dalam rangka pemantauan harga bahan pokok selama bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah dan hasil pantauan harga bapok masi relatif stabil,” kata Umi Dinda kepada wartawan, Senin 10 Maret 2025.

Ia pun memastikan ketersediaan Bapok selama bulan Ramadhan tetap terjaga meskipun sudah ada beberapa Bapok yang harganya mulai naik. Kunjungan tersebut juga sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk tetap menjaga inflasi di daerah.

“Kami berharap harga bapok yang masih relatif stabil ini bisa bertahan sampai lebaran sehingga masyarakat kita tidak terbebani dengan harga sembako,” ucapnya.

Umi Dinda meyakinkan, ketika terjadi gejolak harga di pasar maka pemerintah provinsi bersama dengan Kabupaten akan langsung melakukan operasi pasar. Bahkan pasar murah juga sudah mulai dilaksanakan di beberapa tempat untuk melakukan mengendalikan harga Sembako.

“Sejauh ini memang OPD tekhnis sudah mulai melaksanakan pasar murah di beberapa tempat dan kami berharap bisa menstabilkan harga Sembako yang ada,” tambahnya.

Selain mengecek harga kebutuhan pokok, Umi Dinda juga berdialog langsung dengan para pedagang untuk mendengar aspirasi mereka. Salah satunya revitalisasi sejumlah fasilitas yang ada di salah satu pasar terbesar di pulau Sumbawa tersebut.

“Banyak pedagang yang mengeluhkan kondisi sejumlah fasilitas yang kurang baik, kami tentu akan memberikan perhatian bersama dengan kabupaten untuk mencari jalan keluar terbaik,” timpalnya.

Terkait harga bahan pokok, Umi Dinda juga memastikan bahwa secara umum harga masih dalam kondisi stabil, kecuali cabai yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Kunjungan tersebut juga  diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan sehingga aktivitas jual beli berlangsung lebih nyaman.

“Secara umum harga sembako masih terkendali, hanya saja cabai cukup mahal. Ini yang akan kita pantau lebih lanjut untuk memastikan ketersediaan Bapok terjaga,” tukasnya. (ils)

Minimalisir PAD Bocor, Bupati Perintahkan Semua Pembayaran Harus Online

0
Bupati Lobar Lalu Ahmad Zaini sidak ke Kantor Pelayanan Bapenda Lobar, Senin 10 Maret 2025. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Ahmad Zaini melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Senin 10 Maret 2025. Bupati memerintahkan semua pembayaran pajak maupun retribusi dilakukan secara online. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kebocoran PAD.

Dalam kesempatan ini Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini didampingi Kepala Bapeda Mohammad Adenan, Kadis Kominfotik Lobar Ahad Legiarto, Kabid Aptika Sumirah, Kabid IKP Arief Rachman dan sejumlah pejabat Bapeda Lobar.

Bupati meminta pegawai Bapenda memiliki pola pikir yang visioner. Ia berharap agar Bapenda dapat menggali potensi pajak lebih optimal dan maksimal.  “Ini semua tentu agar PAD meningkat sehingga kita memiliki modal untuk melaksanakan pembangunan lebih besar lagi di tengah-tengah efisiensi saat ini,” ujar mantan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang ini.

Bupati yang memiliki program Sejahtera dari Desa  ini meminta agar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) digali lebih optimal lagi. Ia meminta agar dapat diberlakukan berdasarkan asas keadilan yaitu rumah rumah komersil harus memiliki PBB yang lebih tinggi dari rumah subsidi. Ia meminta agar jajaran Bapenda dapat melakukan pemutakhiran data, sehingga sesuai dengan kondisi riil saat ini.

Selain itu ia juga meminta semua berbasis data dan online. “Saya mengajak semua jajaran untuk bergerak cepat dan berpikir yang rasional. Jangan sampai seperti parkir pasar yang tergetnya sangat rendah dan tidak masuk akal. Saya minta agar semua sesuai dengan kondisi rill dan berbasis data,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini Bupati meminta Bapenda menggunakan aplikasi online dalam semua transaksi agar semua bisa terpantau secara riil time. (her)

Selama Mudik Dikes Siapkan Pemeriksaan Kesehatan

0
dr. H. Emirald Isfihan (ekbisntb.com/pan)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram, akan menyiapkan pemeriksaan kesehatan di terminal maupun pos pantau selama mudik lebaran. Layanan kesehatan ini rutin disiapkan setiap tahun guna memastikan kondisi kesehatan penumpang maupun pengendara.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Emirald Isfihan mengatakan, pihaknya akan menyiapkan pemeriksaan kesehatan selama mudik lebaran. Kegiatan ini rutin digelar setiap tahun, guna memastikan kondisi kesehatan penumpang maupun pengendara. “Layanan kesehatan itu penting selama mudik, tetapi kita akan koordinasikan dengan Dinas Perhubungan Kota Mataram dulu,” katanya saat dikonfirmasi pada Senin, 10 Maret 2025.

Mudik sebagai agenda rutin masyarakat setiap tahunnya. Kondisi kesehatan harus tetap terjaga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama dalam perjalanan. Emirald mengingatkan, pengendara maupun penumpang harus memastikan kondisi fisik mereka dalam kondisi sehat. Diingatkan agar tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan minuman keras. Supaya tidak mengganggu konsentrasi selama dalam perjalanan.

Ditambahkan, perjalanan mudik khusus ke Pulau Sumbawa seperti ke Kabupaten Bima, Dompu, dan Kota Bima membutuhkan waktu lebih dari delapan jam. Oleh karena itu, kondisi kesehatan pengendara maupun penumpang perlu menjadi perhatian bersama.

Mantan Wakil Direktur RSUD Kota Mataram menambahkan, pos pantau mudik lebaran juga akan dibangun oleh pemerintah daerah di lokasi yang telah ditentukan. Pihaknya memastikan akan menempatkan tenaga kesehatan untuk turut serta di pos pantau mudik tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin menambahkan, pos pantau mudik lebaran akan dibangun berkoordinasi dengan Polresta Mataram. Ia bersyukur apabila Dinas Kesehatan Kota Mataram, juga akan menempatkan tenaga kesehatan untuk melayani pemeriksaan kesehatan bagi penumpang maupun pengendara yang akan mudik ke kampung halaman mereka. (pan)

Buntut Kecelakaan Bus Mitra AMNT, Organda Berharap DPRD NTB Panggil Para Pihak

0
Junaidi Kasum(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Nusa Tenggara Barat (NTB), Junaidi Kasum, berharap Komisi IV DPRD NTB memanggil seluruh pihak terkait untuk menindaklanjuti kecelakaan bus pengangkut karyawan mitra PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang mengakibatkan dua pekerja meninggal dunia.

Junaidi menilai pernyataan Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, yang meminta PT AMNT menghentikan sementara operasinya pasca-kecelakaan tersebut terlalu berlebihan. Pasalnya, insiden itu bukan disebabkan langsung oleh PT AMNT, melainkan oleh perusahaan subkontraktor yang bertanggung jawab atas layanan transportasi.

“Jangan sampai ada kesalahpahaman. Yang mengangkut karyawan bukan PT AMNT, melainkan subkontraktornya. Oleh karena itu, yang harus bertanggung jawab adalah subkontraktor tersebut, bukan PT AMNT. Jangan seperti tikus makan gabah di lumbung, tapi malah lumbungnya yang mau dibakar,” ujar Junaidi.

Ia berharap DPRD NTB tidak hanya mengeluarkan pernyataan, tetapi juga mengambil langkah konkret dengan memanggil seluruh pihak terkait, termasuk Dinas Perhubungan NTB, Organda sebagai perwakilan asosiasi, serta perusahaan dan subkontraktornya.

Selain itu, Junaidi yang akrab disapa JK meminta PT AMNT untuk meninjau kembali kerja sama dengan subkontraktor, terutama yang tidak memenuhi standar kelayakan transportasi. Menurutnya, setiap perusahaan yang ingin menjadi subkontraktor transportasi harus menjalani pemeriksaan kelayakan kendaraan (ramp check) oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Perhubungan NTB.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, bus yang mengalami kecelakaan merupakan kendaraan keluaran tahun 2008, yang dinilai sudah tidak layak beroperasi.

“Di sinilah pentingnya peran pemerintah. Jangan karena ini hubungan bisnis ke bisnis (B2B), lalu pemerintah tidak dilibatkan. Kami sangat prihatin dengan kecelakaan ini. Seharusnya, bus yang digunakan minimal keluaran tahun 2020 agar lebih aman,” tambahnya.

Kecelakaan yang menewaskan dua pekerja ini terjadi pada Rabu, 5 Maret 2025, di jalan raya dekat Desa Perung, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa.

Bus Mitsubishi Andika dengan nomor polisi EA 7517 E, yang dikemudikan oleh SF, membawa sekitar 29 karyawan dari Sumbawa menuju kawasan tambang Dodo Rinti. Dalam perjalanan, bus mengalami kecelakaan tunggal, menewaskan dua pekerja di tempat dan menyebabkan sejumlah lainnya luka-luka.

Junaidi menyoroti bahwa Organda NTB selama ini tidak dilibatkan dalam pengawasan transportasi subkontraktor PT AMNT.

“Jika sejak awal Organda dilibatkan, kecelakaan seperti ini bisa dicegah. Seharusnya, setiap subkontraktor mendapatkan rekomendasi dari Organda, lalu dilakukan ramp check oleh Dinas Perhubungan. Setelah semua syarat terpenuhi, barulah PT AMNT memberikan izin kerja sama,” tegasnya.

Junaidi juga mengungkapkan bahwa bus yang mengalami kecelakaan tersebut tidak terdaftar dalam data pemerintah, yang menunjukkan lemahnya pengawasan transportasi oleh subkontraktor PT AMNT. Oleh karena itu, ia meminta PT AMNT lebih selektif dalam memilih mitra subkontraktor transportasi serta melibatkan Organda dalam proses pengawasan.

“Kecelakaan ini sangat fatal karena menewaskan dua orang. Oleh sebab itu, kontrak kerja sama dengan subkontraktor yang tidak memenuhi standar harus segera ditinjau kembali. Jangan sampai kejadian serupa terulang di masa mendatang,” pungkasnya. (bul)

Mataram Gelar Mudik Gratis Kapasitas 180 Penumpang

0
Zulkarwin(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram, melaksanakan program mudik gratis 1446 Hijriah/2025 dengan tema “Mudik Seru Bersama Harum”, dengan menyiapkan empat bus berkapasitas 180 penumpang pada rute Pulau Sumbawa.

“Bagi pemudik yang ingin mendapatkan layanan mudik gratis, harus melakukan pendaftaran secara daring mulai 10-16 Maret 2025” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram Zulkarwin di Mataram, Senin.

Kemudian pendaftaran ulang akan dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Mataram pada 17-19 Maret 2025.

“Keberangkatan kita rencananya akan dilaksanakan pada 26 Maret 2025 pukul 10.00 Wita, di area Kantor Wali Kota Mataram,” ujarnya.

Ia mengatakan program tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan akses transportasi bagi warga Mataram.

Rute tersebut dari Mataram yang hendak pulang ke kampung halamannya di Pulau Sumbawa, yakni Sumbawa, Dompu, dan Kabupaten Bima.

“Kegiatan ini sekaligus untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa banyaknya pemudik sangat mempengaruhi kepadatan arus lalu lintas yang ada, baik dari segi kenyamanan, kelancaran, keamanan, dan keselamatan lalu lintas.

Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Perhubungan bersama Bank NTB Syariah dan bekerja sama dengan Perum Damri (Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia) yang telah berpengalaman dalam kegiatan mudik telah menyiapkan 180 kursi untuk Lebaran 2025.

Sementara itu, untuk memberikan kenyamanan bagi para penumpang, keempat bus yang disiapkan dilengkapi dengan fasilitas AC, televisi, toilet, GPS tracker , port USB, tempat penyimpanan barang, dan sajadah untuk berbuka puasa.

Diharapkan para pemudik dapat memanfaatkan program ini untuk pulang ke kampung halaman, apalagi transportasi yang disediakan lebih aman dan nyaman, sehingga mengurangi risiko bepergian jarak jauh dengan kendaraan pribadi.

“Mari kita manfaatkan kemudahan yang telah disiapkan pemerintah untuk membantu masyarakat yang ingin pulang kampung dengan aman, nyaman, dan gratis,” ajaknya. (ant)

Minyak Goreng di Ritel Dijamin Sesuai Takaran dan HET

0
Hasbi(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Forum Komunikasi Sales dan Marketing (FKSM) menjamin bahwa minyak goreng kemasan yang dijual di ritel modern sudah sesuai dengan takaran serta mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Ketua FKSM, Hasbi, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu ragu terhadap minyak goreng kemasan yang dijual di ritel, karena telah melewati pengawasan ketat.

Sebelumnya, Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menemukan tiga perusahaan produsen Minyakita yang melanggar aturan karena isi minyak goreng dalam kemasan tidak sesuai dengan takaran. Pelanggaran ini terungkap dalam inspeksi mendadak (sidak) ketersediaan sembilan bahan pokok di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 8 Maret 2025.

Dalam sidak tersebut, ditemukan bahwa minyak goreng kemasan Minyakita yang seharusnya berisi 1 liter, ternyata hanya memiliki volume 750 hingga 800 mililiter. Selain itu, harga yang tertera di kemasan sebesar Rp15.700 per liter, namun di pasaran dijual Rp18.000 per liter, melebihi HET yang telah ditetapkan.

Menanggapi hal ini, Hasbi mengungkapkan bahwa Dinas Perdagangan Kota Mataram juga telah melakukan pengecekan terhadap takaran minyak goreng dan beras yang dijual di ritel modern, sekaligus memastikan ketersediaan stok menjelang bulan Ramadhan.

“Petugas dari dinas sudah melakukan pengecekan, kebetulan barang kami juga baru datang. Minyakita yang kami jual berasal dari pabrikan Sinar Mas,” ujar General Manager MGM tersebut kepada Suara NTB pada Senin, 10 Maret 2025.

Menurut Hasbi, dugaan pelanggaran yang ditemukan Kementan kemungkinan besar berasal dari produksi pabrikan kecil, bukan dari Sinar Mas.

“Kami juga sering ditawari untuk menjual Minyakita dalam jumlah grosir dengan harga yang tidak masuk akal, di atas HET. Ritel modern tidak diperbolehkan menjual di atas HET. Patokan harga yang ditetapkan adalah Rp14.700 per liter, dan pembelian juga dibatasi maksimal dua liter per orang per hari. Aturan ini harus dipatuhi,” tegasnya.

Hasbi memastikan bahwa seluruh anggota FKSM menjalankan ketentuan ketat terhadap produk yang dijual, khususnya minyak goreng. Takaran harus sesuai standar, dan harga tidak boleh melebihi HET.

“Konsumen tidak perlu khawatir jika membeli di ritel modern. Jangan ragu,” pungkasnya. (bul)

Harga Emas Antam 10 Maret di Angka Rp1,693 Juta Per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Senin 10 Maret 2025 mengalami kenaikan Rp3.000, dari sebelumnya Rp1.690.000 menjadi Rp1.693.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik, yakni Rp1.543.000 per gram. Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

– Harga emas 0,5 gram: Rp896.500.

– ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.693.000.

– ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.326.000.

– ⁠Harga emas 3 gram: Rp4.964.000.

– ⁠Harga emas 5 gram: Rp8.240.000.

– ⁠Harga emas 10 gram: Rp16.425.000.

– ⁠Harga emas 25 gram: Rp40.937.000.

– ⁠Harga emas 50 gram: Rp81.795.000.

– ⁠Harga emas 100 gram: Rp163.512.000.

– ⁠Harga emas 250 gram: Rp408.515.000.

– ⁠Harga emas 500 gram: Rp816.820.000.

– ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.633.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.(ant)

ITDC Tingkatkan Kualitas Pariwisata di Mandalika

0
Sirkuit Mandalika(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC menggelar pelatihan internalisasi nilai hospitality operation dan services bagi pekerja lokal dalam rangka meningkatkan kualitas pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Pelatihan ini mengedepankan peningkatan keterampilan tenaga operation dan services dalam menerapkan standar hospitality, service excellent, dan quality service guna memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan serta mendukung pengelolaan kawasan wisata secara profesional,” kata PGS General Manager The Mandalika Wahyu M Nugroho di Lombok Tengah, Senin.

Pelatihan yang diikuti oleh 48 peserta, mayoritas berasal dari beberapa desa sekitar kawasan The Mandalika dengan keterlibatan tenaga kerja lokal di kawasan itu.

ITDC tidak hanya meningkatkan standar layanan, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat sekitar untuk berkontribusi lebih besar dalam industri pariwisata dan sebagai bagian dari pengembangan kawasan wisata yang berkelanjutan.

“Sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), The Mandalika harus memiliki standar layanan yang tinggi di setiap aspeknya, termasuk dalam kebersihan dan keamanan,” katanya.

Ia mengatakan operation dan services memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan kenyamanan pengunjung. Dengan pelatihan hospitality, pihaknya ingin membekali mereka dengan keterampilan yang tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja.

“Tetapi juga menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan,” katanya.

Ia mengatakan seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Mandalika, ITDC terus berupaya meningkatkan standar pelayanan.

Berdasarkan data terakhir, jumlah kunjungan wisatawan ke Mandalika sepanjang tahun 2024 telah mencapai 1.241.742 pengunjung, meningkat sebesar 150 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ini menegaskan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan kawasan agar tetap menjadi destinasi unggulan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

“Dengan langkah ini, The Mandalika diharapkan tidak hanya menjadi destinasi wisata unggulan di Indonesia, tetapi juga menjadi contoh dalam pengelolaan kawasan pariwisata yang profesional dan berkelanjutan,” katanya. (ant)