Tuesday, April 21, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 379

Haji Jarot Komit Optimalkan PAD dari Sejumlah Sektor

0
Bupati Sumbawa, H. Syarafuddin Jarot alias Haji Jarot saat konsultasi publik rancangan awal penyusunan RPJMD, Selasa 11 Maret 2025(ekbisntb.com/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) khususnya kendaraan dari luar daerah.

“Banyak kendaraan yang beroperasi di Sumbawa menggunakan plat nomor luar daerah, sehingga pajaknya mengalir ke daerah lain dan berdampak pada PAD yang rendah,” kata Haji Jarot dalam acara konsultasi publik rancangan awal penyusunan RPJMD, Selasa 11 Maret 2025.

Ia melanjutkan, banyak kendaraan luar daerah yang beroperasi di Sumbawa sehingga mengakibatkan jalan yang di Kabupaten rusak. Hal itu sangat berdampak buruk terhadap sektor pajak kendaraan bermotor karena daerah hanya mendapatkan kerusakan tetapi tidak dengan uang dari hasil pajak.

“Jalanan kita rusak, tetapi pajaknya justru mengalir ke daerah lain. Kita harus melakukan sosialisasi dan memberikan kemudahan bagi pemilik kendaraan agar mau mengganti plat kendaraannya ke plat EA,” ujarnya.

Haji Jarot menegaskan bahwa dengan optimalisasi sektor PKB dan sektor-sektor potensial lainnya sehingga target kenaikan PAD sebesar 10 persen pada tahun 2025 bisa dicapai. Ia meminta kepada seluruh jajaran untuk segera menyusun strategi dan kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak daerah.

“Kami targetkan di tahun 2025 PAD bisa mencapai 10 persen sehingga akan berdampak baik terhadap pembangunan yang ada di daerah,” ucapnya.

Selain itu, Haji Jarot juga menyoroti pentingnya pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Sumbawa. Salah satu program yang ingin ia dorong adalah perluasan RTH ke lingkungan sekolah dengan konsep “1 Murid, 1 Pohon”.

” Setiap murid menanam satu pohon dan merawatnya. Jika berhasil tumbuh dengan baik, ini menjadi amal jariyah bagi mereka. Perlu dicatat, kita tidak boleh mengalihfungsikan lapangan olahraga menjadi RTH,” tambahnya.

Haji Jarot berharap agar program ini dapat diterapkan di seluruh sekolah, mulai dari tingkat SD hingga SMA, dengan dukungan penuh dari Dinas Pendidikan dan instansi terkait. “Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan, tetapi juga menanamkan kesadaran ekologi sejak dini kepada generasi muda,” tukasnya.(ils)

Data Penerima Bansos akan Diperbaiki

0
H. Suroto (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Data penerima bantuan sosial (bansos) selama ini bersumber dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Data ini perlu diperbaiki guna memastikan para penerima bansos ini tepat sasaran. Pemerintah berencana akan melakukan perbaikan  data-data penerima bansos.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lotim, H. Suroto menjawab Ekbis NTB, Selasa 11 Maret 2025 menjelaskan, pemerintah menginginkan data penerima bansos ini tercatat dalam satu data.

Data tersebut akan masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN adalah basis data yang mengintegrasikan berbagai data sosial dan ekonomi yang dikumpulkan oleh lembaga pemerintah.

DTSEN menjadi basis utama dalam penyaluran bantuan sosial. Data ini berisi kondisi sosial dan ekonomi penduduk dan akan dipadankan dengan data kependudukan.

DTSEN memuat informasi tentang kesehatan, literasi, pendidikan, standar hidup, kemiskinan, angkatan kerja, pekerjaan, status perempuan, dan pemberdayaan gender.

Diakuinya, usulan penerima bansos ini tetap diajukan dari pemerintah desa sampai ke pemerintah pusat. Sejauh ini, pasti akan ada perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Perubahan dan perbaikan data ini dilakukan semata untuk memastikan bantuan sosial yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

Rencana pemutihan data ini disambut baik Disos Lotim, karena menyangkut validasi data. Diinginkan, data penerima bantuan ini benar-benar valid, sehingga para penerima bantuan merupakan orang yang sangat layak.

Diketahui, selama ini memang sudah diupayakan dilakukan perubahan datam. Laporan dari pemerintah desa sudah merubah tapi masih saja yang muncul dana yang sama ketika pencairan. “Sudah diusulkan dari desa perubahan datanya, akan tetapi tetap saja muncul dalam basis data penerima bantuan sosial,” imbuhnya.

Pemkab Lotim menyambut baik rencana perbaikan data penerima bantuan sosial. Validasi data total se Indonesia, yakni menggunakan satu data sangat tepat. Meski begitu, soal data ini tetap akan dikomunikasikan dengan pemerintah desa, sehingga benar-benar valid.

“Jadi jangan sampai nanti saling salahkan antara pusat dengan desa. Setelah jadi satu data, tinggal validasinya setiap bulan. Ada usulan data baru tinggal dimasukkan. Yang meninggal dunia tniggal dikeluarkan,’’ terangnya.

Selama ini, ungkapnya, cukup sulit untuk menghapus data ketika sudah masuk dalam sistem. Menjadi pekerjaan selanjutnya terhadap akibat dari perubahan data ini adalah, memberikan pemahaman kepada yang sebelumnya dapat bantuan lalu tidak dapat lagi. (rus)

Pasar Rakyat, Beras dan Minyak Goreng Paling Diburu Pembeli

0
Kegiatan Pasar Rakyat yang digelar di Kantor Lurah Kebun Sari Kota Mataram, Pada Senin, 11 Maret 2025 (ekbisntb.com/hir)

Lombok (ekbisntb.com) – Bahan pokok beras dan minyak goreng yang disediakan di Pasar Rakyat menjadi incaran masyarakat. Pasar rakyat yang digelar di halaman Kantor Lurah Kebun Sari Kecamatan Ampenan pada Selasa, 11 Maret 2025 ini berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI), Bulog, dan para  distributor yang menyediakan berbagai keperluan masyarakat dengan harga yang lebih rendah dan terjangkau dari harga pasar.

Tersedia berbagai macam bahan pokok dengan harga lebih murah. Seperti, beras, minyak goreng, cabai, bawang merah, tomat, dan telur ayam. Dan yang banyak di minati adalah beras, minyak goreng, telur, bawang merah dan cabai. Selain itu, tersedia pula kebutuhan sehari-hari lainnya.

Salah seorang warga, Ratna mengungkapkan merasa terbantu dengan digelarnya Pasar Rakyat ini. “Saya sama warga yang lain kebanyakan tadi beli beras sama minyak goreng saja. Mau beli telur juga saya awalnya tapi ga jadi, buat bikin kue lebaran, tapi lebaran kan masih lama takut rusak. Beli disini Lebih murah. Beda harganya Rp2 ribu sampai Rp5 ribu, kan lumayan. Lokasinya juga dekat dari rumah,” tuturnya.

Sementara itu, Mutia juga membeli bahan pokok yang sama yaitu beras dan minyak goreng. Selain itu, ia merasa senang dan terbantu dengan pasar rakyat yang rutin diadakan Pemkot Mataram. “Semoga di bulan lain selain bulan puasa juga bisa diadakan. Karena sangat membantu kami rakyat kecil ini,” ujarnya.

Dinas Perdagangan Kota Mataram menggelar Pasar Rakyat pada enam titik di Kota Mataram selama bulan Ramadan 1446 Hijriah/2025. Pasar Rakyat ini dimulai pada tanggal 11 Maret 2025 hingga 20 Maret 2025. Tersebar di enam titik lokasi. Kegiatan ini dilaksanakan guna menekan inflasi selama bulan Ramadan, serta memastikan ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok dan komoditas lainnya bagi masyarakat. Sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadan maupun menjelang lebaran dengan harga barang pokok yang terjangkau.

Lima lokasi pelaksanaan pasar rakyat berikutnya yakni, Area Masjid Getap Barat, Kelurahan Cakra Selatan Baru pada, Rabu 12 Maret 2025.  RTH Abian Tubuh, Kelurahan Abian Tubuh Baru, digelar pada, Kamis 13 Maret 2025. Selanjutnya, Halaman Kantor Lurah Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela pada, Selasa 18 Maret 2025. Jalan TGH. Kamaruddin, Kelurahan Monjok Barat pada, Rabu 19 Maret 2025. Terakhir pada, Kamis 20 Maret 2025 di Lapangan Karang Genteng, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram.(hir)

Dishub NTB Siapkan Armada Transportasi Mudik Lebaran

0
H.Lalu Muhammad Faozal (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Perhubungan NTB, H.Lalu Muhammad Faozal, S.Sos.M.Si memastikan kesiapan transportasi baik darat, laut, maupun udara untuk persiapan mudik lebaran. Dishub NTB telah memetakan kesiapan transportasi untuk menghadapi lonjakan kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025.

Untuk transportasi udara, pihaknya telah berkoordinasi dengan General Manager (GM) Angkasa Pura I untuk memastikan kesiapan sisi udara dan darat di bandara. Ia juga menekankan pentingnya memastikan penerbangan tambahan (extra flight) pada rute-rute padat seperti Jakarta, Surabaya, dan Bali. Disiapkan pula kesiapan kapasitas penerbangan ekstra jika terjadi peningkatan jumlah penumpang.

“Kami sudah pastikan bahwa kapasitas bandara cukup untuk menghadapi lonjakan penumpang, mengingat libur Idul Fitri tahun ini berlangsung selama 11 hari, yang cukup panjang,” ujarnya, Selasa, 11 Maret 2025.

Di sektor laut, sambung Faozal, pelabuhan-pelabuhan utama di NTB telah mempersiapkan berbagai armada lait. Di Pelabuhan Lembar, terdapat 24 kapal yang siap melayani rute Lembar – Padangbai, empat kapal disiapkan untuk rute Lembar-Jangkar, namun satu kapal sedang menjalani perawatan sehingga sisa tiga kapal yang melayani rute tersebut.

“Kemudian rute berikutnya di ASDP itu Lembar – Jangkar ada empat kapal, dan satu masuk doking, sisa tiga. Tapi kebutuhan itu saya kira bisa tercover karena Jangkar rute rintisan Jangkar Situbondo,” sambungnya.

Untuk rute Gili Mas – Tanjung Wangi dan Gili Mas – Perak, telah disiapkan 10 kapal menuju dua rute tersebut, enam kapal untuk Gili Mas – Perak, dan empat kapal untuk Gili Mas – Tanjung Wangi. Dipastikan, seluruh kapal yang sudah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ini memenuhi kebutuhan penumpang di momen libur lebaran mendatang.

Selanjutnya, untuk rute Poto Tano – Kayangan, tersedia 28 kapal, dengan dua kapal dalam proses perbaikan atau doking. Dilakukan pula ram cek untuk memastikan keselamatan dan kelayakan operasional kapal. “Kami sudah melakukan ram check dan memastikan semua kapal serta fasilitas pelabuhan siap melayani,” katanya.

Sementara, untuk kapal angkutan barang, Faozal menyampaikan bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi pengangkutan barang, termasuk bahan bangunan, selama periode H-7 hingga H+3 idul fitri.

“Posko akan kami bongkar H+5. Kami batasi jam operasional angkutan barang dari pukul 21.00 hingga 04.00 pagi, agar tidak mengganggu kelancaran arus mudik,” tambahnya.

Di sisi lain, Dinas Perhubungan juga telah menyiapkan posko-posko di seluruh simpul transportasi untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk posko laut, Dishub telah menyiapkan dua kapal sampai dengan Labuhan Bajo.

Namun, untuk kebutuhan kapal perintis yang berlayar di daerah tiga T, yaitu daerah tertinggal, terpencil dan terluar, seperti Teluk Bima, angkutan perintis akan tetap beroperasi untuk memenuhi kebutuhan transportasi.

“Itu yang harus kita bertahan, karena kebutuhan load factornya bagus. Hanya tiga rute R12, R31, R20. Ini kapal subsidi, kalau distop dubsidinya maka ini mandek,” imbuhnya. (era)

Bulog NTB Kalah Cepat Serap Gabah

0
Muhammad Taufieq Hidayat (ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti kinerja Perum Bulog dalam menyerap gabah dan beras hasil produksi petani. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, M. Taufieq Hidayat, mengungkapkan bahwa serapan Bulog masih kalah cepat dibandingkan pengusaha swasta.

“Beras dan gabah petani mau diserap oleh Bulog atau oleh pengusaha lain, tidak masalah, yang penting harganya tidak di bawah harga yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini pengusaha swasta lebih cepat dalam membeli gabah petani dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan Bulog. Hal ini membuat petani cenderung memilih menjual hasil panennya ke pengusaha yang menawarkan harga lebih menguntungkan.

“Sekarang Bulog itu mendapat target serapan sebesar 180.000 ton tahun ini. Tahun lalu, dari target 75.000 ton setara beras, Bulog hanya mampu menyerap 60.000 ton, atau sekitar 7 persen dari total produksi beras dan gabah kita. Artinya, masih ada kekurangan 15.000 ton atau tidak mencapai target sekitar 20 persen,” jelas Taufieq.

Ia juga menyoroti rasio serapan beras dengan konsumsi di NTB yang masih lebih besar pada sisi konsumsi. Menurutnya, jika Bulog mampu menyerap minimal 100.000 ton, maka NTB tidak perlu mengimpor beras dari luar. Tahun 2023, NTB tercatat mengimpor 17.000 ton beras, atau setara dengan 24.000 ton gabah.

“Kita khawatir jika produksi petani lebih banyak diambil oleh pengusaha luar, Bulog hanya mendapatkan sisa-sisa. Sebaliknya, jika pengusaha tidak menyerap dan Bulog juga tidak membeli, maka petani yang akan dirugikan,” tegasnya.

Karena itu, Bulog diminta melakukan serapan gabah dan beras petani semaksimal mungkin. Apalagi masa serapan juga tidak berlangsung lama hanya sampai musim panen. Ditengah tingginya target serapan.(ris/bul)

Jelang GT World Challenge Asia, Aspal Sirkuit Mandalika Dipermak

0
Pertamina Mandalika International Circuit telah memulai pekerjaan pemotongan run-off asphalt dan penambahan gravel untuk memenuhi homologasi FIA Grade 3(ekbisntb.com/bul)

Lombok(ekbisntb.com) – Pertamina Mandalika International Circuit telah memulai pekerjaan pemotongan run-off asphalt dan penambahan gravel untuk memenuhi homologasi FIA Grade 3. Pekerjaan ini dalam rangka persiapan event balap mobil GT World Challenge Asia yang akan berlangsung pada 9-11 Mei 2025.

Donny Mahardjono, VP Motorsport MGPA menjelaskan, “Pemotongan aspal dilakukan di beberapa titik, yaitu T1 exit/T2 entry seluas 10789,2 meter persegi, T5 entry seluas 858 meter persegi, T10 entry seluas 992,8 meter persegi, T10 exit/T11 entry seluas 3127.2 meter persegi dan T13 entry seluas 780.8 meter persegi.”

Priandhi Satria, Direktur Utama MGPA selaku pengelola Pertamina Mandalika International Circuit hadir untuk melihat langsung dan memastikan berbagai pekerjaan yang sedang dikerjaan di beberapa titik tersebut sesuai dengan permintaan homologasi FIA, selaku regulator motorsport roda-4 international
“MGPA mengerjakan pekerjaan fisik memotong permukaan lintasan dalam rangka mendapatkan homologasi FIA Grade-3. Beberapa catatan FIA, sudah kami kerjakan beberapa waktu lalu seperti, menambah susunan ban menjadi 6, ban yang berdiri harus ditidurkan dan yang ditidurkan harus dilapisi conveyer belt, itu sebagain besar sudah dikerjakan. Kami di MGPA berkomitmen untuk memenuhi semua standar homologasi FIA Grade-3, termasuk pemotongan aspal dan penambahan gravel,” kata Priandhi.

Harapannya, setelah mendapatkan homologasi FIA Grade 3, berbagai event balap mobil khususnya akan menjadi lebih banyak lagi dan kami berharap Sirkuit Mandalika lebih banyak dikunjungi oleh pembalap international, serta, wisatawan lokal dan international.

“Kehadiran penggemar otomotif, serta melalui pemberitaan di berbagai media lokal dan media asing pasti akan lebih memperkenalkan Mandalika, Lombok, NTB dan Indonesia di dunia, dengan harapan tingkat kedatangan turis lokal dan asing semakin meningkat. Ini sesuai dengan arahan dari induk holding kami yaitu Injourney Holding, sebagai holding dibawah Kementrian BUMN di sektor pariwisata dan pendukungnya, yang terus memperkokoh perannya dalam mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia.(bul)

Harga Emas Antam Selasa Turun Rp14.000 ke Angka Rp1,679 Juta Per gram

0
Emas Antam(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa, mengalami penurunan sebesar Rp14.000 dari semula Rp1.693.000 menjadi Rp1.679.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut mengalami penurunan, yakni ke angka Rp1.528.00 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:

– Harga emas 0,5 gram: Rp889.500.

– Harga emas 1 gram: Rp1.679.000.

– Harga emas 2 gram: Rp3.298.000.

– Harga emas 3 gram: Rp4.922.000.

– Harga emas 5 gram: Rp8.170.000.

– Harga emas 10 gram: Rp16.285.000.

– Harga emas 25 gram: Rp40.587.000.

– Harga emas 50 gram: Rp81.095.000.

– Harga emas 100 gram: Rp162.112.000.

– Harga emas 250 gram: Rp405.015.000.

– Harga emas 500 gram: Rp809.820.000.

– Harga emas 1.000 gram: Rp1.619.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Kepala BP3MI NTB : Permohonan Bekerja ke Malaysia Naik Signifikan

0
Kegiatan OPP CPMI di Kantor BP3MI NTB di Mataram(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Minat masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk bekerja di luar negeri, khususnya ke Malaysia, mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTB, permohonan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ke luar negeri terus meningkat pada awal tahun 2025 ini.

Kepala BP3MI NTB, Noerman Adhiguna, mengungkapkan bahwa tren pengiriman pekerja migran tetap tinggi dan kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) masih berlangsung setiap hari dengan rata-rata 100 peserta.

“Tren orang bekerja ke luar negeri kalau melihat awal tahun ini cukup tinggi. OPP di BP3MI NTB tetap berjalan setiap hari dengan kuota 100 orang. Berdasarkan data Januari 2025 saja, dalam sebulan ada 5.175 orang berangkat, 5.098 di antaranya ke Malaysia. Sekarang angkanya sudah mencapai 8.023 CPMI sampai awal Maret 2025 ini,” beber Noerman, Selasa, 11 Maret 2025.

Berdasarkan data BP3MI NTB sepanjang tahun 2024, sebanyak 21.252 CPMI telah diproses. Dari jumlah tersebut, 20.089 orang memilih Malaysia sebagai negara tujuan utama, disusul oleh Singapura (256 orang), Brunei (257 orang), Jepang (182 orang), Taiwan (127 orang), Arab Saudi (191 orang), dan Papua Nugini (49 orang).

Mayoritas CPMI berasal dari Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah 9.642 orang, diikuti oleh Kabupaten Lombok Tengah (6.997 orang), Kabupaten Lombok Barat (3.414 orang), Kabupaten Lombok Utara (526 orang), dan Kota Mataram (413 orang). Sementara daerah lain seperti Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kota Bima, dan Kabupaten Sumbawa Barat memiliki jumlah pendaftar yang lebih kecil.

Sektor pekerjaan yang diminati mayoritas adalah pekerja ladang dengan jumlah 17.653 orang, diikuti oleh harvester (1.549 orang), pekerja konstruksi (533 orang), dan tenaga kerja pertanian lainnya. Di sektor formal, beberapa CPMI bekerja sebagai pekerja domestik (259 orang), pekerja umum (89 orang), serta di sektor perkantoran dan fasilitas lainnya (50 orang).

BP3MI NTB berharap tidak ada kendala yang mempengaruhi keberangkatan para pekerja migran, terutama ke Malaysia, yang menjadi tujuan utama.

“Kita berharap di luar negeri tidak ada kendala yang berpengaruh terhadap CPMI yang ingin bekerja di sana, terutama di Malaysia,” tambah Noerman.

Peningkatan jumlah pekerja migran ini menunjukkan tingginya animo masyarakat NTB untuk mencari peluang kerja di luar negeri. Namun, BP3MI NTB terus mengingatkan pentingnya bekerja ke luar negeri dengan prosedur resmi dan perlindungan bagi para pekerja migran agar mereka mendapatkan hak-hak yang layak di negara tujuan.(bul)

Efisiensi Anggaran, Pelaksanaan GPM di NTB Dipangkas jadi 13 Kali

0
GPM perdana di Lapangan Karang Genteng, Kota Mataram(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah turut berdampak pada berbagai sektor, termasuk program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Jika tahun lalu GPM digelar sebanyak 30 kali, kini hanya dapat dilaksanakan 13 kali, dengan rincian enam kali melalui APBD dan tujuh kali melalui APBN.

“Efisiensi anggaran ini memang terjadi di semua lini, termasuk di kita. Tahun lalu, GPM bisa kita laksanakan 30 kali, sekarang hanya 13 kali saja,” ujar Raisah, Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan Distribusi Pangan DKP NTB, mewakili Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Abdul Azis, SH.,MH.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB mulai menggelar kegiatan GPM untuk tahun ini. diawali dengan GPM perdana di Lapangan Karang Genteng, Kota Mataram, Selasa, 11 Maret 2025.

Dalam kegiatan ini, Bulog menyediakan beras dan minyak goreng dengan harga lebih rendah dari pasar. Begitu juga stakeholder lainnya, distributor, kelompok tani, pelaku usaha peternakan, binaan Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, dan lainnya yang turut berpartisipasi.

“Apakah dengan pengurangan jumlah kegiatan GMP bisa efektif mengendalikan harga? Kita upayakan semaksimal mungkin dengan koordinasi bersama lintas sektor sampai di kabupaten/kota untuk turut melaksanakan kegiatan yang sama,” tambah Raisah.

GPM di Lapangan Karang Genteng disambut antusias oleh warga yang membutuhkan kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasaran. Masyarakat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga lebih terjangkau, sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

GPM merupakan program yang bertujuan untuk menekan lonjakan harga pangan di pasar dengan menyediakan bahan pangan pokok di bawah harga pasar. Program ini dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dengan melibatkan berbagai stakeholders yang bergerak di bidang pangan, termasuk Perum Bulog, pelaku usaha pangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Gerakan Pangan Murah ini diharapkan mampu memberikan solusi bagi masyarakat di tengah kenaikan harga pangan. Meskipun jumlah pelaksanaannya berkurang akibat keterbatasan anggaran, program ini tetap menjadi salah satu langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga pangan di NTB.(bul)

Dekopinwil NTB Sambut Gagasan Presiden Prabowo Membentuk Koperasi Desa Merah Putih

0
Bambang Parmadi(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Nusa Tenggara Barat (NTB), Bambang Parmadi, mengapresiasi gagasan pemerintah terkait pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi rakyat.

“Kami berharap komitmen ini tidak hanya sebatas pembentukan koperasi desa, tetapi juga diwujudkan dalam berbagai kebijakan ekonomi lainnya,” ujar Bambang di Mataram, Selasa, 11 Maret 2025.

Lebih lanjut, Bambang menekankan bahwa koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai gerakan ekonomi rakyat. Idealnya, koperasi terbentuk atas dasar kesamaan kepentingan ekonomi masyarakat yang menjadi anggotanya. Dengan kata lain, pembentukan koperasi seharusnya berangkat dari kebutuhan dan keinginan masyarakat atau bersifat “bottom-up”.

Namun, Bambang mengingatkan bahwa pembentukan koperasi secara “top-down” seperti dalam gagasan Koperasi Desa Merah Putih harus dibarengi dengan upaya membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya berkoperasi. “Tidak bisa serta-merta membentuk koperasi, memberikan modal, lalu berharap koperasi itu akan berjalan baik. Proses ini membutuhkan waktu yang tidak singkat,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa banyak koperasi yang dibentuk melalui kebijakan pemerintah di masa lalu mengalami kegagalan. Sebagai contoh, Koperasi Unit Desa (KUD) yang berkembang pada era Orde Baru akhirnya banyak yang mati ketika memasuki era reformasi karena kehilangan dukungan kebijakan pemerintah.

“Pada masa awal reformasi juga banyak koperasi yang dibentuk sebagai bagian dari kebijakan penyaluran kredit ke masyarakat, seperti koperasi pertanian dan koperasi pedagang kaki lima. Sayangnya, sebagian besar dari mereka tidak mampu bertahan, bahkan banyak yang berujung pada kasus hukum,” tambah Bambang.

Menurutnya, pengalaman masa lalu ini harus menjadi pelajaran agar tidak terulang. Pembentukan koperasi harus didasari oleh kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kepentingan ekonomi serta nilai dan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi.

Dalam upaya mendukung kesuksesan koperasi, Dekopin siap menjadi mitra pemerintah dalam mendampingi masyarakat. “Kami siap membantu sejak proses awal penumbuhan kesadaran, pembentukan koperasi, hingga pendampingan dalam aspek manajerial dan operasional,” pungkasnya.(bul)