Beranda blog Halaman 341

Tertibkan PKL di Eks Bandara Selaparang

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Diana Wahyuningrum (suarantb.com/pan)

PEMERINTAH Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, melakukan imbauan sekaligus pengawasan terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sepanjang Jalan Adisucipto, kawasan eks Bandara Selaparang. Para pedagang diminta untuk selalu menjaga kebersihan dengan menyediakan tempat sampah di masing-masing lapak serta tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, terkait pengelolaan kebersihan, pemilahan sampah, serta larangan parkir di badan jalan yang dapat menyebabkan kemacetan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Lurah Rembiga, Diana Wahyuningrum, mengatakan kegiatan imbauan dan penertiban dilakukan bersama Kasi Trantib Kecamatan Selaparang, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta anggota Satpol PP Kota Mataram. Penertiban dilaksanakan sebanyak dua kali dalam sepekan terakhir menyusul adanya laporan masyarakat.

“Kami turun langsung ke lokasi sebanyak dua kali untuk melakukan pengawasan, karena ada laporan dari masyarakat terkait kemacetan dan kondisi lingkungan yang kotor,” ujarnya, Senin (26/1/2026).

Menurut Diana, berdasarkan laporan warga, aktivitas PKL di kawasan tersebut kerap menyisakan sampah berserakan setelah jam jualan, sekaligus memicu kemacetan akibat parkir kendaraan pembeli yang tidak tertib. Kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak terus berulang.

Selain memberikan imbauan, pihak kelurahan juga melakukan pendataan identitas para pedagang dan juru parkir, serta membagikan kantong plastik kepada PKL guna memastikan kebersihan lingkungan tetap terjaga.

“Jumlah PKL yang kami data sekitar 30 orang. Namun, saat pendataan tidak semuanya hadir, sehingga kami minta mereka yang belum terdata untuk datang ke kantor lurah,” jelasnya.

Pemerintah Kelurahan Rembiga juga menegaskan agar para pedagang mengarahkan pembeli untuk tidak memarkirkan kendaraan di bahu Jalan Adisucipto demi menjaga kelancaran arus lalu lintas.

Terkait lokasi parkir, pihak kelurahan telah mengarahkan penggunaan area pintu masuk eks Bandara Selaparang sebagai lokasi parkir sementara. Area tersebut dinilai lebih aman dan tidak mengganggu pengguna jalan.

“Kami sudah menyediakan lokasi parkir, tetapi terkadang pembeli masih memarkir kendaraan tepat di depan lapak,” ungkap Diana.

Untuk memastikan penertiban berjalan optimal dan tidak menimbulkan keluhan masyarakat, kelurahan telah berkoordinasi dengan Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Mataram. Apabila imbauan yang telah disampaikan tidak diindahkan, pemerintah kelurahan akan memberikan sanksi tegas berupa larangan membuka lapak.

“Penertiban ini dilakukan demi kenyamanan, kebersihan, dan ketertiban bersama,” pungkasnya. (pan)

Pemkot Mataram Fasilitasi ASN Tukar Elpiji 3 Kilogram ke Non-Subsidi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemkot Mataram Fasilitasi ASN Tukar Elpiji 3 Kilogram ke Non-Subsidi
Sejumlah ASN Kota Mataram mengantre untuk menukar tabung gas elpiji 3 kilogram subsidi menjadi non subsidi atau Bright Gas 5,5 kilogram, di Lapangan Taman Sangkareang pada Senin (26/1/2026). (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram memfasilitasi aparatur sipil negara (ASN) untuk menukarkan elpiji subsidi 3 kilogram dengan elpiji non subsidi Bright Gas 5,5 kilogram. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran subsidi elpiji lebih tepat sasaran.

Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Mataram bekerja sama dengan PT Pertamina membuka layanan penukaran elpiji di Lapangan Taman Sangkareang, Senin (26/1/2026), mulai pukul 07.00 Wita hingga 11.30 Wita.

Kepala Bidang Bahan Pokok dan Penting Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram, Sri Wahyunida, mengatakan kegiatan penukaran elpiji ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait larangan ASN menggunakan elpiji subsidi 3 kilogram.
“Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari sosialisasi kepada ASN agar tidak lagi menggunakan elpiji 3 kilogram,” ujarnya, Senin (26/1).

Ia menjelaskan, dalam skema penukaran yang difasilitasi, ASN dapat menukarkan dua tabung elpiji 3 kilogram dengan satu tabung Bright Gas 5,5 kilogram lengkap dengan isi, dengan menambah biaya sebesar Rp50.000.
Sementara itu, bagi ASN yang hanya memiliki satu tabung elpiji 3 kilogram, penukaran ke Bright Gas 5,5 kilogram beserta isinya dapat dilakukan dengan tambahan biaya Rp200.000. Adapun ASN yang tidak memiliki tabung elpiji subsidi sama sekali, dapat langsung membeli tabung Bright Gas 5,5 kilogram beserta isinya dengan harga Rp375.000.

“Pertamina menyediakan beberapa alternatif skema penukaran maupun pembelian untuk mendukung ASN beralih menggunakan elpiji non subsidi,” jelas Nida.

Menurutnya, harga isi ulang Bright Gas 5,5 kilogram di tingkat agen saat ini sebesar Rp95.000. Dengan skema penukaran dua tabung elpiji 3 kilogram ditambah Rp50.000, ASN dinilai telah mendapatkan keringanan harga atau subsidi dari Pertamina.

Pada hari pertama pelaksanaan, jumlah ASN yang menukarkan tabung elpiji subsidi ke Bright Gas 5,5 kilogram tercatat sekitar 30 orang. Angka tersebut dinilai cukup baik mengingat program baru pertama kali dilaksanakan.

“Antusiasmenya cukup bagus. Masih banyak ASN yang ingin menukar, namun sebagian baru mengetahui adanya layanan hari ini dan belum membawa tabung gas,” ungkapnya.

Nida menegaskan, kebijakan larangan ASN menggunakan elpiji 3 kilogram ini bukan disebabkan oleh kelangkaan pasokan elpiji subsidi, melainkan semata-mata untuk memastikan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Kebijakan ini murni untuk memastikan subsidi elpiji 3 kilogram tepat sasaran, bukan karena elpiji langka,” pungkasnya. (pan)

Empat Agenda Pariwisata Lolos Kurasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Empat Agenda Pariwisata Lolos Kurasi
Ahmad Nur Aulia. (Suara NTB/era)

DARI delapan agenda pariwisata yang diusulkan oleh Pemprov NTB untuk masuk Karisma Event Nusantara (KEN), hanya empat agenda yang lolos kurasi. Empat event tersebut yaitu Festival Rimpu Mantika di Kabupaten Bima, Alunan Desa Budaya Kabupaten Lombok Timur, Maulid Adat Bayan Lombok Utara dan Gili Festival Kabupaten Lombok Utara.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) NTB, Ahmad Nur Aulia menyampaikan alasan tidak semua agenda yang diusulkan lolos KEN karena NTB bukan satu-satunya daerah yang mengusulkan masuk KEN.

“Masuk KEN itu ada prosesnya ada syarat dan tahapannya. Tentu ini menjadi salah satu catatan untuk kita bisa untuk mempersiapkan dengan baik untuk masuk ke KEN,” ujarnya, Senin, 26 Januari 2026.

Menurutnya, terpilihnya event ini karena berbagai syarat dan indikator yang harus terpenuhi. Tidak hanya tentang nilai budaya yang ada dalam event tersebut melainkan juga dampak-dampak lain yang dirasakan langsung oleh masyarakat salah satunya ekonomi.

“Kita juga zoom kemarin untuk proses kurasinya. Ini juga jadi pelajaran bagi kita untuk mempersiapkan lebih baik ke depannya. Indikatornya ini terus dikembangkan. Misalnya dampak ekonomi, dampak terhadap angka kunjungan dan pelibatan potensi budaya setempat,” katanya.

Tahun 2026 ini, event Perang Topat di Kabupaten Lombok Barat tidak masuk ke dalam bagian KEN. Event-event yang ada di daerah tidak harus masuk KEN, melainkan jika sudah bisa mandiri maka dinilai lebih baik. Karena KEN merupakan program yang memberikan stimulan bagi daerah dalam pelaksanaan kegiatan.

“Kegiatan yang menarik wisatawan ini tidak hanya KEN. Tapi KEN ini hanya memberikan kontribusi terhadap angka kunjungan,” katanya.

Adapun dukungan anggaran yang diberikan pemerintah pusat untuk pelaksanaan KEN di setiap daerah yaitu sebesar Rp200 juta. “Ya segitu dukungan anggarannya,” katanya.

Adapun delapan event yang diusulkan masuk KEN 2026 yaitu Alunan Budaya Festival di Lombok Timur, Festival Sangian Api di Kabupaten Bima, Perang Topat di Lombok Barat, Gili Festival di Lombok Utara, Festival Rimpu Mantika di Kota Bima, Festival Lakey di Kabupaten Dompu, Festival Sukarare Begawe Jelo Nyensek di Lombok Tengah, dan Maulid Adat Bayan di Lombok Utara. (era)

Tahun 2025, Realisasi Investasi NTB Lampaui Target Pusat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tahun 2025, Realisasi Investasi NTB Lampaui Target Pusat
H. Irnadi Kusuma (suarantb.com/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Realisasi investasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2025 melampaui target yang diberikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Investasi. Sepanjang tahun 2025, NTB berhasil melampaui target nasional sekitar 0,2 persen dari target Rp61,09 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, H. Irnadi Kusuma menyampaikan realisasi investasi NTB sepanjang Januari-Desember 2025 mencapai Rp61,10 triliun atau 100,02 persen dari target nasional sebesar Rp61,09 triliun yang ditetapkan Pemerintah Pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI.

Realisasi investasi tertinggi berdasarkan lokasi berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kota Mataram, dengan sektor dominan meliputi ESDM, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta perindustrian.

“Kita juga mencatat sekitar 4.000 realisasi perizinan, yang masih didominasi sektor peternakan,” ujarnya.

Irnadi mengakui, masih terdapat sejumlah tantangan dalam iklim investasi NTB, antara lain daerah dengan investasi rendah, kendala teknis sistem OSS berbasis risiko, serta perlunya pemutakhiran peta potensi investasi daerah.

“Ke depan, DPMPTSP NTB akan memperkuat digitalisasi layanan, optimalisasi konsultasi investasi, pengawasan perizinan berbasis risiko, serta mendorong investasi hijau yang berkelanjutan,” katanya.

Adanya kenaikan ini, target Investasi NTB tahun 2026 naik menjadi Rp68 triliun. Meningkat sekitar Rp6,1 triliun dari target tahun 2025. Irnadi membeberkan target investasi Rp68 triliun sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB.

“Naik lagi targetnya di tahun 2026 jadi Rp68 triliun. Yaa mudah-mudahan kita optimis di tahun 2026 ada investor secara riil,” harapnya.

Saat ini, Irnadi mengaku Pemprov NTB akan menggenjot sektor-sektor strategis sesuai dengan triple agenda Gubernur, Lalu Muhamad Iqbal. Di antaranya yaitu sektor pariwisata, pertanian, dan energi terbarukan. Dorongan ini bukan hanya karena pariwisata mendunia menjadi salah satu program unggulan gubernur, tetapi juga untuk memastikan keamanan lingkungan di NTB.

“Sesuai dengan yang dicanangkan gubernur, maka kita mainnya di pariwisata, pertanian, dan juga energi terbarukan,” terangnya.

Di tengah tingginya target investasi, Pemprov NTB menghadapi tantangan terkait rencana detail tata ruang (RDTR) di masing-masing kabupaten/kota yang belum rampung. RDTR ini sebagai dasar dalam menyusun acuan izin pemanfaatan ruang, pedoman pembangunan, pengendali pemanfaatan ruang, penentu intensitas ruang dan dasar penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Irnadi mengatakan, secara umum hampir semua wilayah di NTB belum merampungkan RDTR ini, padahal ini menjadi salah satu syarat dalam input perizinan di dalam Online Single Submission (OSS).

Jika RDTR ini belum rampung, sementara di wilayah tersebut menjadi target investasi maka izinnya tidak bisa dikeluarkan karena belum terdata dalam sistem.

“Ini kita dorong agar kabupaten/kota bisa menyelesaikan, kami terus berkoordinasi juga lewat teman-teman PUPR,” katanya.

Adapun untuk mencapai target Rp68 triliun, mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB ini mengakui mulai membidik beberapa jenis investasi, salah satunya terkait dengan rencana pembangunan seaplane di Bendungan Batujai, Kabupaten Lombok Tengah.

Menurutnya, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal memberikan tugas khusus kepada pihaknya dalam mengawal investasi di daerah. Gubernur, sambungnya bersama calon investor sudah bertemu dan akan dilakukan tahapan selanjutnya dari investasi tersebut.

Pembangunan seaplane atau pesawat air ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas menuju Lombok, sehingga wisatawan yang dari Bali maupun dari NTT atau daerah lainnya bisa langsung menuju Lombok dengan menggunakan pesawat air itu.

“Ini untuk konektivitas, memperkuat arus pariwisata supaya angka kunjungan meningkat karena yang kita kejar sekarang wisatawan yang menengah ke atas atau high tourism,” lanjutnya.

Selain seaplane, ada beberapa investasi yang dibidik termasuk pembangkit listrik, kemudian dari Berkah Energi Lombok yang nilai investasinya mencapai Rp3,1 triliun. “Secara umum nilai investasinya ini besar-besar, kalau untuk seaplane belum bisa saya sebutkan, nanti di April mulai akan dilakukan perizinan,” pungkasnya. (era)

Dukung Ekonomi Masyarakat, Bank NTB Syariah Siapkan Pembukaan Layanan Pojok NTB di Tiga Pasar Tradisional Kota Mataram

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)- Menyusul kesuksesan implementasi digitalisasi di Pasar Dasan Agung, Bank NTB Syariah berkomitmen untuk memperluas jangkauan layanannya. Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap ekonomi kerakyatan, Bank NTB Syariah berencana membuka fasilitas Pojok NTBS di tiga pasar tradisional strategis lainnya di wilayah Kota Mataram.

Langkah ini diambil guna memastikan para pedagang pasar mendapatkan pendampingan berkelanjutan dalam bertransaksi secara digital serta mempermudah akses terhadap layanan perbankan syariah di pusat ekonomi masyarakat.

Perluasan Ekosistem Digital

Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, menjelaskan bahwa pemilihan tiga pasar tersebut didasarkan pada potensi ekonomi dan jumlah pedagang yang mulai beralih menggunakan sistem pembayaran non-tunai (QRIS).

“Melihat antusiasme pedagang di Pasar Dasan Agung yang kini telah mencapai 129 merchant, kami ingin mereplikasi model keberhasilan ini. Pojok NTBS akan menjadi pusat literasi digital bagi pedagang yang ingin beralih dari transaksi tunai ke digital secara real time,” ujar Nazaruddin, Direktur Utama Bank NTB Syariah.

Fungsi Strategis Pojok NTBS

Hadirnya Pojok NTBS di pasar-pasar tradisional memiliki fungsi layanan yang spesifik bagi ekosistem pasar:
• Layanan Pengaduan Cepat: Menangani kendala teknis transaksi QRIS di tempat.
• Sosialisasi Pembiayaan UMKM: Memberikan informasi terkait pergeseran fokus pembiayaan Bank NTB Syariah yang kini lebih memprioritaskan sektor produktif (UMKM) dibandingkan sektor konsumtif.
• Pendampingan Merchant: Membantu pedagang dalam mengoperasikan aplikasi perbankan digital.

Sinergi Pemerintah dan Perbankan

Hingga posisi Desember 2025, pertumbuhan transaksi QRIS di pasar tradisional NTB menunjukkan tren positif, baik dari sisi frekuensi transaksi maupun saldo yang mengendap di rekening pedagang. Dengan perluasan ini, Bank NTB Syariah optimis angka inklusi keuangan syariah di Kota Mataram akan terus meningkat signifikan hingga akhir tahun 2026.(bul)

Jelang Ramadan, Disdag Lotim Pastikan Stabilitas Harga Bapokting

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jelang Ramadan, Disdag Lotim Pastikan Stabilitas Harga Harga Bapokting
Stok beras di Lotim yang masih melimpah. Pemkab menjamin jika kebutuhan pokok masyarakat pada bulan Ramadan aman. (Suara NTB/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memastikan harga bahan pokok penting (bapokting) menjelang bulan suci Ramadan pertengahan Februari 2026 ini masih stabil. Pantauan di semua pasar tradisional di Lotim, harga bapokting terpantau stabilltasmya masih terjaga.

Kepala Disdag Lotim, H. Hadi Fathurrahman, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa komoditas strategis seperti cabai rawit dan bawang merah yang sebelumnya meningkat kini telah melandai.

Selain itu, ujarnya, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Lotim juga terus memantau. Bahkan terpantau sejumlah komoditimenunjukkan tren penurunan harga setelah sebelumnya sempat mengalami kenaikan. ‘’Seperti cabai yang paling sering memicu inflasi karena lonjakan harganya,’’ ujarnya pekan kemarin.

Saat ini, harga cabai rawit dan bawang merah yang sempat menyentuh level Rp80.000 per kilogram, kini telah normal kembali pada kisaran Rp40.000 – Rp50.000 per kilogram. Stabilitas ini turut didukung oleh inovasi di sektor pertanian, seperti pemanfaatan green house untuk budidaya cabai yang memastikan pasokan berkelanjutan.

“Alhamdulillah, dengan berbagai upaya pemerintah daerah serta kerja sama dengan para pelaku usaha dan petani, harga-harga tersebut bisa kita stabilkan,” ujarnya.

Berkat upaya kolektif tersebut, posisi inflasi Lotim telah menunjukkan perbaikan signifikan. Daerah ini kini telah keluar dari status daerah dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi dan masuk dalam kategori zona aman.

Menghadapi peningkatan permintaan yang biasanya terjadi jelang Ramadan, pemerintah daerah telah menggencarkan pemantauan dan komunikasi dengan para pedagang. Hadi mengakui hukum pasar akan bekerja, namun koordinasi yang intensif diharapkan dapat menekan gejolak berlebihan.

Menurut Hadi, paling mengkhawatirkan bukan hanya kenaikan harga, tetapi kelangkaan atau ketidaktersediaan bahan pokok. Karenanya, hal itu menjadi atensi Pemkab Lotim.

Jaminan ketersediaan pasokan, khususnya untuk beras dan kebutuhan pokok lainnya, menjadi prioritas utama.

Pemkab Lotim menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi bahan pokok, guna memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik selama Ramadan tanpa tekanan harga yang memberatkan. (rus)

Kalender Sementara Dirilis, Sirkuit Mandalika Gelar Seri Kedua GT World Challenge Asia 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kalender Sementara Dirilis, Sirkuit Mandalika Gelar Seri Kedua GT World Challenge Asia 2026
Deretan mobil peserta World Challange Asia di sirkuit Mandalika tahun 2025 lalu. Ajang GT World Challange Asia akan kembali hadir di Sirkuit Mandalika awal Mei mendatang. (suarantb.com/kir)

Praya (ekbisntb.com) – SRO Motorsports telah merilis kalender sementara ajang balap roda empat Fanatec GT World Challenge Asia musim 2026. Di mana tahun ini ajang balap mobil kelas GT3 dan GT4 tersebut bakal berlangsung di enam sirkuit di empat negara. Masing-masing negara itu, yaitu Jepang, Malaysia, Tiongkok, dan Indonesia.

Untuk balapan di Indonesia sendiri, Pertamina Mandalika International Circuit atau Sirkuit Mandalika kembali dipercaya sebagai tuan rumah untuk seri kedua. Dengan balapan direncanakan akan berlangsung pada tanggal 2-3 Mei 2026 mendatang, satu bulan setelah gelaran balapan di Sirkuit Sepang, Malaysia.

Jepang dan Tiongkok sendiri kebagian menggelar masing-masing dua seri balapan dari total enam seri balapan yang direncanakan. Di mana satu balapan itu terdiri dari dua putaran. Jadi total ada 12 putaran. Dengan setiap putaran berlangsung selama satu jam penuh.

“Musim baru ini akan mencakup sirkuit-sirkuit terkenal di Asia Tenggara, Tiongkok, dan Jepang,” tulis SRO Motosport dalam keterangan yang diterima Suara NTB, Sabtu (24/1/2026).

Fanatec GT World Challenge Asia sendiri adalah kejuaraan balap motor grand tourer multikelas tertinggi di Asia. Kejuaraan tersebut merupakan bagian dari platform GT3 Sprint Racing global milik SRO Motorsports Group. Diikuti para pembalap amatir hingga professional.

Seri balapanya sendiri terbuka untuk mobil kelas GT3 dan GT4. Dengan kelas GT4 selanjutnya dibagi lagi menjadi dua kategori, Pro-Am dan Am. Kelas Pro-Am diperuntukkan bagi pasangan pembalap dengan satu pembalap profesional dan satu pembalap amatir. Sementara kelas Am diperuntukkan bagi pasangan pembalap amatir.

Bagi Sirkuit Mandalika ini untuk kedua kalinya menggelar balapan yang diikuti sejumlah merk mobil terkenal, seperti Porsche, Ferrari, Mercedes hingga Audi. Sebelumnya, Sirkuit Mandalika sukses pada gelaran perdana pada tahun 2025 lalu. (kir)

Pemasangan PJU, Pemkab Bima Alokasikan Anggaran Rp3,5 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemasangan PJU, Pemkab Bima Alokasikan Anggaran Rp3,5 Miliar
Samsudin. (Suara NTB/hir)

Bima (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima mengalokasikan anggaran Rp3,5 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, untuk pemasangan penerangan jalan umum (PJU) di 145 titik yang tersebar di sejumlah kecamatan.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bima, Samsudin mengatakan program pemasangan PJU tersebut, menggunakan dua skema anggaran yakni, melalui anggaran pendapatan dan belanja (APBD) murni dan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan. Pemasangan PJU ini menyasar wilayah yang membutuhkan penerangan jalan demi keselamatan pengguna lalu lintas.

“Total anggaran Rp3,5 miliar itu digunakan untuk pemasangan sekitar 145 titik lampu jalan,” ujar Samsudin saat ditemui, Jumat (23/1/2026).

Ia merinci, sebanyak 71 titik PJU dipasang di Kecamatan Woha, Madapangga, Wera, dan Wawo. Selain itu, Desa Kawuwu, Kecamatan Langgudu, mendapat 18 titik. Sementara Kecamatan Palibelo kebagian sekitar 27 titik, sehingga total PJU tenaga listrik mencapai 45 titik. Sementara pemasangan lainnya, tersebar di Kecamatan Palibelo, Lambu, Sape, Sanggar, hingga Wera. “Untuk PJU yang menggunakan tenaga listrik, pemasangan dilakukan di Kecamatan Woha, mulai dari Cabang Godo hingga perbatasan Desa Risa,” paparnya.

Program penerangan jalan ini kata Samsudin, tidak berhenti pada 2025. Pemkab Bima telah menyiapkan rencana penambahan PJU pada 2026 dengan anggaran sekitar Rp150 juta.

“Tahun 2026 ada penambahan lagi. Salah satu lokasi yang direncanakan di Desa Padolo, meskipun teknis pelaksanaannya masih dibahas,” jelasnya.

Di sisi lain, Dishub Bima mengakui masih terdapat sejumlah PJU yang belum berfungsi optimal. Anggaran pemeliharaan telah disiapkan, namun mekanisme penggunaannya masih menunggu penetapan teknis.

“Dana pemeliharaan tersedia sekitar Rp1,3 miliar. Nantinya digunakan untuk seluruh PJU tenaga listrik di Kabupaten Bima, apakah untuk biaya listrik atau kebutuhan teknis lainnya,” ungkapnya.

Selain persoalan teknis, Samsudin juga menyoroti maraknya pencurian lampu PJU berbasis solar cell. Kasus tersebut terjadi di beberapa wilayah, termasuk Kecamatan Belo.

“Ada lampu yang baru terpasang beberapa bulan sudah hilang. Kasusnya sudah kami laporkan ke pihak kepolisian,” katanya.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas umum tersebut. Menurutnya, PJU merupakan bagian penting dari keselamatan lalu lintas.

“Kami harap masyarakat merasa memiliki. Dijaga bersama, bukan diambil. Penerangan jalan ini untuk kepentingan kita semua dan berhubungan langsung dengan keselamatan pengguna jalan,” pungkasnya. (hir)

Perumdam Bintang Bano Harus Sehat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Perumdam Bintang Bano Harus Sehat
Amar Nurmansyah (Suara NTB/dok)

Taliwang (ekbisntb.com) – Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. Amar Nurmansyah menargetkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Bintang Bano harus sehat terhitung tahun 2026 ini.

“Mohon atensi semua hal-hal yang belum beres di tubuh perusahaan. Identifikasi satu persatu sehingga di tahun 2026 ini. Perumdam sudah benar-benar sehat. Tidak lagi dalam kondisi tidak sehat atau kurang sehat. Harus sehat tahun ini,” tegas Bupati Amar di sela pidatonya saat melantik Dewan Pengawas (Perumdam) Bintang Bano.

Ada dua hal yang diminta Bupati kepada Denny Saputra selaku Dewan Pengawas (Dewas) yang baru dilantik untuk diatensi segera. Pertama, mengenai infrastruktur pengelolaan air yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kedua, terkait reformasi tata kelola perusahaan.

Untuk infrastruktur, Bupati menyebut, hingga saat ini terdapat instalasi pengelolaan air yang telah dibangun Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai. Namun, fasilitas itu hingga kini belum terkoneksi dengan layanan Perumdam Bintang Bano. Perumdam Bintang Bano selama ini masih memakai pipa instalasi lama.

Hal itu membuat kinerjanya layanannya tidak ideal lagi mengingat dari tahun ke tahun jumlah pelanggannya sudah semakin banyak.

“Itu saya pikir agar didorong segera karena semestinya sudah tahun lalu. Tapi sebenarnya ini bukan kesalahan Perumdam tetapi infrastruktur yang terbangun itu yang belum siap disambungkan. Jadi mohon diidentifikasi nanti apa saja masalahnya sehingga cepat dapat kita cari solusinya agar instalasi yang dibangun pusat itu sesuai yang dihajatkan akan mampu mengoptimalkan layanan perumdam kepada seluruh pelanggan,” papar Bupati.

Kemudian mengenai tata kelola perusahaan, Bupati menyatakan, pemerintah selama ini terus berupaya mereformasi salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut. Seluruh hal mengenai manajerial perusahaan baik kepegawaian maupun usaha setahap demi setahap dibenahi. Walau diakui Bupati, hal itu belum benar-benar sempurna karena masih terjadi kelemahan di beberapa titik. “Jadi mohon untuk bisa diberikan atau diidentifikasi titik-titik menejerial yang belum selesai sehingga kita bisa sempurnakan juga segera,” pungkas Bupati.

Menanggapi instruksi Bupati itu, Denny Saputra usai dilantik menyatakan siap menjalankan semua hal yang harus diatensinya. Menurut dia, sebagai Dewas Perumdam Bintang Bano dirinya akan bekerja maksimal dalam menjalankan tugas-tugas pengawasannya. “Tentu yang akan saya kerjakan sebagaimana perintah Pak Bupati tadi,” katanya.

Ia pun berharap, manajemen Perumdam Bintang Bano dapat bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah (PR) yang terjadi diinternal perusahaan tersebut. “Tentu saya tidak bisa sendiri. Kita semua harus bersama-sama termasuk dukungan masyarakat agar bagaimana Perumdam Bintang Bano ini berjalan sebagaimana idealnya sebuah perusahaan daerah. Tidak saja mengejar benevid tapi fungsi sosialnya juga harus berjalan,” imbuhnya.(bug)

Garis Kemiskinan Meningkat dan IPM Masih Jadi PR

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Garis Kemiskinan Meningkat dan IPM Masih Jadi PR
Ardiansyah (Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dosen FISIP Universitas Samawa (Unsa) Dr. Ardiansyah, menilai di momentum HUT Ke-67 masih banyak “pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan oleh Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot dan Wakil Bupati Drs. H. Mohamad Ansori di tengah kondisi fiskal yang daerah yang sulit.

“Angka kemiskinan di tahun 2025 tercatat sebesar 11,79 persen atau sekitar 58,23 ribu jiwa. Angka itu menurun sebesar 1,08 persen dari tahun 2024 yang berada di angka 12,87 persen,” ucapnya kepada Suara NTB, pekan kemarin.

Ia melanjutkan, meski angka kemiskinan turun tetapi dari sisi garis kemiskinan, justru terjadi peningkatan sebesar 3,18 persen. Angka pendapatan per kapita sekitar Rp492.991 per bulan. Angka ini masih jauh di bawah rata-rata garis kemiskinan nasional sebesar Rp609.160 per kapita per bulan.

“Ini harus menjadi perhatian pemerintah, dengan memperbanyak lapangan usaha dan kerja sehingga pendapatan masyarakat bisa terus meningkat,” ucapnya.

Dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun 2024 mencatat angka 72,37 poin atau berada pada kategori menengah. Angka ini menepatkan Sumbawa pada posisi keenam se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, meski mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu.

“IPM harus menjadi atensi serius pemerintah daerah ke depan karena indikator ini mencerminkan kualitas hidup masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga standar hidup layak,” ujarnya.

Sementara itu, data BPS juga menunjukkan Umur Harapan Hidup (UHH) masyarakat Sumbawa tahun 2025 berada di kisaran 73,07 tahun. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi kehidupan dan kesehatan. Sedangkan, gini rasio per Maret 2025 tercatat sebesar 0,375, masuk kategori ketimpangan sedang.

“Yang perlu kita perhatikan adalah stunting yang angkanya justru naik. Tahun 2025, prevalensi stunting di mencapai 29 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 25,7 persen,” tambahnya.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2025 masih berada di angka 2,60 persen, disertai dengan rendahnya daya saing tenaga kerja lokal. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah, terlebih di tengah keterbatasan lapangan kerja produktif dan upah layak.

“Tantangan lainnya adalah tekanan lingkungan hidup dan risiko bencana, kualitas pertumbuhan ekonomi yang belum merata, ketimpangan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, serta pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan,” timpalnya.

Meski demikian, Doktor Ardiyansyah menilai pemerintahan Jarot–Ansori telah melakukan berbagai langkah konkret untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Upaya intensif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dan kementerian telah membuahkan hasil dengan masuknya berbagai program strategis ke Sumbawa.

“Kita optimis pembangunan Sumbawa akan semakin maju ke depan dan kita berharap ada konsitensi antara visi misi, program kerja dan kerja nyata sehingga program dirasakan manfaat oleh masyarakat,” tukasnya. (ils)

1...340341342...1,088Halaman 341 dari 1,088