Sunday, April 19, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 341

BSI dan Pemkab KLU Berkolaborasi Berdayakan BUMDes Menjadi Agen LAKUPANDAI

By
ekbisntb.com
-
0
Sosialisasi PT Bank Syariah Indonesia(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menjalin kerja sama strategis dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Area Denpasar dalam rangka memperkuat layanan keuangan syariah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Kolaborasi ini diwujudkan melalui sinergi pengelolaan Dana Desa dan pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan memanfaatkan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) BSI Agen.

BSI Area Denpasar mengadakan kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh 43 Kepala Desa, 43 Direktur BUMDes dan BUMDesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama) serta para Pendamping Desa seKabupaten Lombok Utara, Rabu, 16 April 2025.

Menghadirkan narasumber dari Kantor Pusat BSI untuk memperkenalkan solusi pengelolaan Dana Desa melalui sistem perbankan syariah serta optimalisasi BUMDes sebagai mitra BSI dalam ekosistem keagenan perbankan syariah di wilayah pedesaan.

Dalam sesi sosialisasi, peserta mendapatkan pemaparan komprehensif mengenai layanan pengelolaan Dana Desa melalui rekening BSI, peluang BUMDes menjadi Laku Pandai BSI Agen, serta pembangunan Islamic Ecosystem berbasis desa. Seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan antusias, menunjukkan komitmen kuat untuk bersinergi dalam penguatan ekonomi lokal.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, pemberdayaan Masyarakat Desa (DP2KBPMD) Kabupaten Lombok Utara, Mala Siwandi, S.Kom, menyampaikan bahwa, kolaborasi ini sangat penting dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.

“Dengan pemanfaatan layanan keagenan BSI melalui jaringan BUMDes, masyarakat dapat dengan mudah dan efisien mengakses layanan perbankan syariah. Ini bukan hanya mendekatkan layanan keuangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi BUMDes,” jelasnya.

Sementara itu, Silvia Permatasari Retail Funding Transaction Deputy Regional Office 8 Surabaya menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan wujud komitmen BSI untuk terus hadir di tengah masyarakat hingga ke pelosok negeri.

“Kami membangun ekosistem bersama pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat inklusi keuangan dan pemerataan layanan perbankan syariah. BUMDes sebagai BSI Agen akan berperan penting dalam menciptakan layanan keuangan yang berdaya guna dan berkelanjutan di desa-desa.” ujarnya.

Sistem kolaborasi ini dinilai saling menguntungkan: masyarakat lebih mudah mengakses layanan keuangan BSI melalui BUMDes, sementara BUMDes dapat memperoleh pendapatan tambahan melalui layanan perbankan yang diberikan, sehingga memperbesar keuntungan dan keberlangsungan usaha BUMDes itu sendiri.

Hingga 31 Maret 2025, BSI mencatat total 115.748 Agen Laku Pandai BSI dengan volume transaksi mencapai Rp18,34 triliun secara nasional. Khusus di wilayah kepulauan Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), terdapat 5.988 Agen aktif yang membukukan volume transaksi sebesar Rp139 miliar. Angka ini menunjukkan kontribusi signifikan dari wilayah timur Indonesia dalam mendukung inklusi keuangan syariah nasional.

Melalui kolaborasi seperti ini, BSI terus berkomitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat desa secara adil, berkelanjutan, dan sesuai prinsip-prinsip syariah.(bul)

NTB Kantongi Indikasi Geografis untuk Kangkung, Madu, Susu Kuda Liar, dan Mutiara

By
ekbisntb.com
-
0
Kadisperin NTB, Hj. Nuryanti(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Perindustrian terus mendorong penguatan daya saing produk unggulan daerah melalui pendekatan Indikasi Geografis (IG). Sejumlah produk khas NTB kini telah mengantongi sertifikat IG, di antaranya kangkung, madu, susu kuda liar, dan mutiara. Sementara itu, kerajinan ketak masih dalam proses pengajuan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian NTB, Hj. Nuryanti, SE., ME di ruang kerjanya, Rabu, 16 April 2025. Menurutnya, pengakuan IG terhadap produk lokal sangat penting karena menjadi pembeda yang jelas di pasar nasional maupun internasional.

“Dengan IG, unique selling point-nya (USP) bisa kita dapatkan. Jadi lebih mudah dalam branding dan memasarkan produk. Ini bukan cuma soal nama, tapi soal jaminan kualitas dan keunikan yang tidak dimiliki daerah lain,” jelas Hj. Nuryanti.

Ia menambahkan, sertifikasi IG juga menjadi alat perlindungan hukum terhadap produk khas daerah agar tidak diklaim oleh pihak luar. Dalam proses pengajuan dan pelindungan IG ini, NTB bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Misalnya ada yang mau eksplorasi lebih jauh potensi kangkung Lombok atau madu Sumbawa, dengan IG ini mereka tahu bahwa produk itu punya keunikan dan kualitas spesifik dari daerah tersebut,” imbuhnya.

Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang kualitas atau reputasinya dipengaruhi oleh faktor geografis, seperti alam dan manusia. IG tidak hanya membantu dalam perlindungan hukum, tapi juga menjadi alat promosi efektif untuk produk lokal agar bisa menembus pasar nasional bahkan internasional.

Produk-produk dengan IG umumnya lebih dipercaya oleh konsumen karena dianggap memiliki jaminan mutu yang khas dan tidak bisa ditiru oleh daerah lain. Contohnya adalah kopi Gayo dari Aceh atau garam Kusamba dari Bali. NTB sendiri mulai memanfaatkan IG sebagai strategi peningkatan nilai tambah produk unggulan.

Upaya penguatan IG ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang NTB untuk memperkuat sektor industri kecil dan menengah (IKM), serta mendorong ekspor berbasis potensi lokal.

Ke depan, tidak hanya fokus pada pengakuan IG saja, tapi juga pemanfaatan teknologi dalam proses produksinya agar standar kualitas bisa tetap terjaga.(bul)

Dishub NTB Tegaskan Razia STNK dan Biaya Parkir Rp400 Ribu Hoaks

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi Pamflet hoax razia STNK(ekbisntb.com/instagram@dishub NTB)

Lombok (ekbisntb.com) –  Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, H.Lalu Mohamad Faozal, S.Sos.M.Si menegaskan informasi yang beredar mengenai jadwal razia Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan biaya parkir Rp400 ribu di sejumlah titik di NTB ternyata hoaks.

Ia mengingatkan, masyarakat untuk selalu berhati-hati sebab saat ini marak beredar penipuan yang mengatasnamakan razia pajak oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan Ditlantas Polda NTB.

“Untuk menghindari hal ini, pastikan bahwa penyebarluasan informasi hanya dilakukan melalui laman resmi instansi terkait,” ujarnya, Selasa, 15 April 2025.

Dia menyampaikan, Pemprov NTB melalui Dinas Perhubungan tidak menggelar razia apapun seperti berita yang beredar.

“Ingat, Pemerintah Daerah Provinsi NTB melalui Dinas Perhubungan tidak menggelar razia apapun seperti berita bohong yang beredar. Selalu pastikan informasi yang didapatkan berasal dari sumber resmi dan terpercaya,” jelasnya.

Sebelumnya beredar informasi di sosial media terkait razia STNK yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB, dalam pamflet yang beredar tersebut disebutkan adanya biaya derek dan parkir sebesar Rp 400 ribu.

Bahkan, dibeberkan pula titik lokasi tempat dilaksanakan operasi gabungan itu, yaitu Perbatasan Kecamatan Sambelia, Lombok Timur, Depan Kantor Polsek Pringgabaya, Depan Pom Bensin Bagek Papan, Depan KLP Aikmel, Jembatan Kalibamban Lenek, Rempung, Depan Polsek Masbagik, Montong Baan Sikur, Depan Polsek Terara, Depan STIA Selong, Depan Polsek Labuhan Haji, Depan Polsek Kota Selong, Depan Polsek Sakra, Depan Polsek Keruak, Simpang lima Jerowaru.

Dalam informasi yang beredar juga disampaikan waktu pelaksanaannya, yaitupPagi mulai pukul 10:00 WITA sampai 12:00 WITA, siang pukul 15:00 WITA sampai 17:00 WITA, malam pukul 22:00 WITA sampai 24:00 WITA dilanjutkan 03:00 WITA sampai 05:00 WITA. (era)

Harga Jagung Murah, Petani NTB Resah

By
ekbisntb.com
-
0
Petani yang sedang menjemur jagung hasil panen(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Harga jagung belum tembus Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp5.500 per kilogram dan masih di kisaran Rp4.200. Kondisi ini membuat petani hanya mampu menutup biaya produksi tanpa mendapat keuntungan lebih.

Harga beli salah satu komoditas pertanian unggulan, yaitu jagung, yang masih rendah di Nusa Tenggara Barat (NTB), masih menjadi keluhan utama para petani. Meskipun jagung menjadi andalan hasil pertanian di wilayah NTB, harga jualnya belum memberikan keuntungan yang layak bagi petani, terutama pada tahun 2025 ini.

Salah satu petani jagung asal Plampang, Sumbawa Besar, bernama Iman, mengungkapkan bahwa saat ini harga beli jagung di tingkat gudang hanya mencapai Rp4.200 per kilogram.

Menurutnya, harga tersebut belum mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. “Harga gudang Rp4.200 per kilogram. Sejauh ini, di tahun 2025 belum menyentuh harga Rp5.500 per kilogram. Tahun 2024 kemarin sempat dibeli harga Rp5.000 per kilogram, tahun ini belum,” ujarnya kepada Suara NTB, saat dihubungi pada Selasa, 15 April 2025.

Kondisi serupa juga dialami oleh petani jagung asal Bima, Tayeb. Ia menyebutkan bahwa harga jual jagung di daerahnya sebesar Rp4.300 per kilogram.

“Kami jualnya ke gudang, tapi bukan Bulog, harganya Rp4.300. Belum ada kenaikan, kemarin denger-denger ada yang dapat jual di harga Rp4.500. Tapi tidak tahu pasti, simpang siur,” ungkapnya.

Menurut Tayeb, harga tersebut hanya cukup untuk menutup biaya produksi, seperti biaya pengolahan lahan, obat-obatan, pupuk, hingga ongkos panen.

Baik Iman maupun Tayeb mengatakan bahwa harga tersebut hanya cukup untuk menutup biaya produksi, seperti biaya pengolahan lahan, obat-obatan, pupuk, hingga ongkos panen.

Mereka berharap pemerintah benar-benar serius menyikapi kondisi ini, agar harga jagung bisa dibeli sesuai dengan  HPP sebesar Rp5.500 per kilogram. Menurut keduanya, kabar bahwa pemerintah akan menerapkan HPP untuk jagung, disambut baik oleh para petani, namun realisasinya masih belum terasa di lapangan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima sendiri dikabarkan telah merespons penurunan harga jagung ini. Namun, Pemkab Bima tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengatur harga beli jagung dan hanya bisa mengimbau Bulog serta perusahaan-perusahaan untuk membeli jagung sesuai dengan HPP.

Sayangnya, hingga saat ini Bulog Bima belum dapat menyerap jagung petani dengan harga HPP karena terkendala kapasitas gudang yang terbatas.

Sementara itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya dan memastikan harga jagung di tingkat petani bisa sesuai dengan HPP. (hir)

Potensi Retribusi Sampah di KSB Capai Rp1,5 Miliar

By
ekbisntb.com
-
0
Mars Anugerainsyah(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat nampaknya perlu menseriusi pengelolaan retribusi sampah dalam upaya memenuhi kebutuhan fiskal daerah. Berdasarkan hitungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat, potensi pendapatan dari retribusi sampah itu per tahunnya bisa mencapai Rp1,5 miliar.

Potensi retribusi yang mencapai miliaran rupiah itu bahkan masih terbatas untuk pengelolaan dalam dalam kota Taliwang. Di mana sasaran retribusi sementara ini dilalukan DLH KSB pada 7 keluarahan ditambah 3 jalur lainnya, yakni Batu Bele’, Sebubuk dan area KTC – pusat perkantoran pemerintah KSB.

Kepala DLH KSB, Mars Anugerainsyah mengatakan, perhitungannya terhadap potensi PAD dalam pengelolaan retribusi sampah itu sesuai dengan data sasaran serta mengacu pada aturan yang ada terkait retribusi.

“Sasarannya sudah menyeluruh mulai dari rumah tangga, tempat usaha perkantoran dan lain-lain. Hitungan kami untuk dalam kota potensinya (retribusi sampah) bisa sampai Rp1,5 miliar itu,” kata Mars, Selasa 15 April 2025.

Meski masih sekedar asumsi, Mars mengatakan, pihaknya telah membuktikan potensi tersebut. Pada tahun 2024 lalu, pihaknya bisa mengumpulkan retribusi sebesar Rp20,4 juta hanya dengan melakukan penarikan retribusi selama 4 bulan. Dimana jumlah itu hampir setengah dari yang ditargetkan selama setahun, yakni senilai Rp50juta. “Dalam 4 bulan itu tidak semua masyarakat membayar. Dan penagihan pun kami tidak sasar semua obyek retribusi,” sebutnya.

Diakui Mars, untuk memaksimalkan potensi retribusi sampah itu perlu dilakukan pembenahan menyeluruh. Terutama sistem penagihan. Selama ini salah satu kendala yang dihadapi DLH adalah aturan retribusi yang belum rinci. Pada Perda yang ada, beberapa obyek retribusi belum diatur sehingga kerap ada kesalahpahaman di masyarakat.

“Misal untuk penghuni kamar kost. Sempat ada protes karena ditarik per kamar sebab hitungannya rumah tangga. Tapi kemudian kost kita kategorikan penginapan skala kecil sehingga bayarnya Rp75 ribu sebulan,” papar Mars.

Berikutnya adalah keterbatasan petugas. Mars mengungkap, hingga bulan Januari 2025 hanya ada 2 petugas resmi yang melakukan penarikan iuran sampah. “Akibatnya proses penagihan tidak maksimal. Dan sebagai solusi kita bantu dengan staf PTT yang ada di kantor,” sebut Mars seraya menyampaikan kendala-kendala tersebut saat ini tengah dicarikan solusinya.

“Untuk aturan rinci tarifnya kita minta dibuatkan Perbup termasuk juga meminta Perdanya direvisi. Kalau juru pungut kita sudah ajukan telaan staf untuk ditambah,” kata mantan sekretaris Bappeda KSB ini.

Selanjutnya Mars menuturkan, maksimalnya pendapatan dari retribusi sampah juga harus dibarengi dengan perbaikan layanan. Karena itu ia berjanji, DLH KSB akan terus membenahi sistem layanannya sehingga masyarakat tidak harus merasa rugi dengan biaya yang harus dikeluarkannya setiap bulan. “Alhamdulillah dukungan pemerintah untuk kami membenahi layanan persampahan masyarakat sangat tinggi. Peralatan, terutama armada angkut dan personil kebersihan tahun ini kita disupport penuh,” klaimnya. (bug)

Kunjungi Sentra UMKM di KSB, Kemenkum NTB Dorong Pendaftaran dan Pelindungan Kekayaan Intelektual

By
ekbisntb.com
-
0
Jajaran Kanwil Kemenkum NTB, Farida beserta jajaran mewakili mengunjungi Sentra UMKM di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB)  pada, Selasa, 15 April 2025. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Farida beserta jajaran mewakili mengunjungi Sentra UMKM di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB)  pada, Selasa, 15 April 2025. Kunjungan ini merupakan rangkaian kegiatan Koordinasi dan Audiensi Kanwil Kemenkum NTB  dengan Pemda Kabupaten Sumbawa Barat terkait Pendaftaran, Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual.

Farida yang didampingi Kabag Hukum dan Tim dari Diskoperindag Kabupaten Sumbawa Barat berkesempatan  Kelompok Pengerajin Tenun Zahira Takur di Desa Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang, Sentra Tenun Bukit Tinggi Balisung, dan UMKM makanan yang membuat Palopo yaitu makanan khas Kabupaten Sumbawa Barat yang terbuat dari Susu Kuda Sumbawa.

Farida menyampaikan agar seluruh produk yang dihasilkan untuk segera didaftarkan guna perlindungan Kekayaan Intelektualnya. Selain itu, Farida juga menyampaikan kepada Rita selaku perwakilan Diskoperindag Kabupaten Sumbawa Barat agar dapat dibuatkan sentra IKM terpusat khususnya tenun agar memudahkan penjualannya.

Ke depan, Kanwil Kemenkum NTB akan melanjutkan koordinasi dengan Diskoperindag Kabupaten Sumbawa Barat guna membantu para penenun untuk mendaftarkan motif hak cipta, merek dagang serta merek kolektif dan dorongan pendaftaran merek makanan produk UMKM di Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang.

Terpisah, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati telah menegaskan komitmen jajaran Kanwil Kemenkum NTB untuk mendukung para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan atau mencatatkan Kekayaan Intelektual  mereka.

“Perlindungan hukum atas Kekayaan Intelektual merupakan hal penting dalam mendorong pertumbuhan usaha dan inovasi di daerah. Maka dari itu, Kami, Kanwil Kemenkum NTB siap memberikan pelayanan baik informasi dan bantuan pendaftaran KI, baik secara langsung di kantor maupun melalui layanan daring,” ujar Mila.(r)

34.000 Pelaku UKM di Lobar akan Diberikan Pinjaman Modal Tanpa Bunga

By
ekbisntb.com
-
0
M Hendrayadi (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Sebanyak 34.000 pelaku UKM di Lombok Barat akan menerima pinjaman modal tanpa bunga yang menjadi salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Lobar. Data base 34.000 calon penerima pun telah disiapkan pihak Dinas Koperasi dan UMKM. Penyerahan pinjaman modal ini akan dilakukan pada puncak HUT RI tanggal 17 April nanti.

Kadis Koperasi dan UMKM Lobar M Hendrayadi menerangkan pihaknya telah menuntaskan data base UMKM calon penerima pinjam modal tanpa bunga. Dimana jumlahnya yang sudah memiliki NIB (nomor induk berusaha) mencapai 34 ribu UMKM. Itu hasil kolaborasi data dengan seluruh dinas atau OPD yang membina UMKM baik itu sektor pertanian, perikanan, ekraf, pariwisata, IKM atau Perindag, kemudian dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang menegang otoritas OSS.

‘’Maka muncul data 34 ribu pelaku UMKM yang dipegang oleh Dinas Koperasi sebagai database yang berhak mendapatkan bantuan pinjaman modal tanpa bunga,’’ terang Hendra, kemarin.

Di mana kisaran besaran bantuan ini dari terkecil Rp1 juta hingga Rp25 juta. Untuk pinjaman di atas Rp10 juta, kemungkinan ada tambahan syarat dari BPR NTB. Yang jelas seluruh SOP pinjaman, kembali ke BPR selaku mitra kerja sama. Termasuk syarat ketentuannya. Diskop hanya memfasilitasi data base dan konvensasi terkait bunga.

Apakah data ini bisa dipertanggungjawabkan, tidak dadakan ketika ada program bantuan? Menurutnya, data ini diambil dari OPD lain. Sehingga angka ini meledak 34 ribu UMKM. Seperti dari Dinas Perizinan mencapai 23 ribu UMKM dan sisanya di Diskop serta OPD lainnya. Data inipun dipastikan tumpang tindih.

Untuk kompensasi bunga, pihak Pemkab menyiapkan anggaran Rp5,5 miliar kepada 34 ribu UMKM. Menurutnya, jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan data base Diskop tahun lalu 7 ribu lebih. Jumlah ini bahkan lebih kecil diawal ia masuk mencapai 6.500 UMKM yang tercatat resmi memiliki NIB. Mekanisme dalam pinjaman ini pun menggunakan sistem perbankan, artinya kalau ada tunggakan, pernah ada kredit macet maka tidak diberikan.(her)

Wisata Pendakian Gunung Tambora kembali Dibuka

By
ekbisntb.com
-
0
Balai Taman Nasional Tambora kembali membuka wisata pendakian ke Gunung Tambora di Pulau Sumbawa, setelah sebelumnya sempat ditutup selama tiga bulan akibat dampak cuaca ekstrem. (ekbisntb.com/ant)

Dompu (ekbisntb.com) – Balai Taman Nasional Tambora kembali membuka wisata pendakian ke Gunung Tambora di Pulau Sumbawa, setelah sebelumnya sempat ditutup selama tiga bulan akibat dampak cuaca ekstrem.

Kepala Balai Taman Nasional Tambora (TNT) Deny Rahadi di Dompu, Selasa 15 April 2025, mengatakan seluruh jalur pendakian resmi dibuka pada 13 April 2025.

“Saat ini aktivitas wisata mulai pendakian, edukasi, dan wisata-wisata lain semuanya dibuka kembali,” ujarnya.

Deny menjelaskan pembukaan jalur pendakian sudah melalui hasil evaluasi kondisi cuaca terkini di kawasan Taman Nasional Tambora yang didukung prakiraan dari Stasiun Meteorologi Sultan Muhammad Salahuddin Bima.

Menurutnya, saat ini cuaca cerah berawan dengan kecepatan angin relatif aman pada kisaran 10 sampai 30 kilometer per jam. Para pelancong dapat menyaksikan secara langsung keindahan kaldera Gunung Tambora.

“Kaldera Tambora merupakan salah satu yang terluas di Indonesia dengan diameter mencapai 6 hingga 7 kilometer,” kata Deny.

Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa kawasan Gunung Tambora merupakan satu-satunya balai taman nasional terlengkap di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya/etnis, dunia bawah air, edukasi, jalur off-road, jalur sepeda gunung, air terjun, pendakian, hingga wisata sejarah.

Deny berharap pemerintah daerah memberikan aksesibilitas dan dukungan kuat terhadap pembukaan semua jalur wisata di Gunung Tambora agar tidak tertinggal dengan Gunung Rinjani di Pulau Lombok.

Tambora memiliki empat jalur pendakian utama meliputi Doro Ncanga dan Pancasila yang berada di wilayah Kabupaten Dompu, serta Piong dan Kawinda Toi yang terletak di Kabupaten Bima.

Selain itu, kawasan Taman Nasional Tambora memiliki dua wisata alam no-pendakian di wilayah Resort Kawinda To’i, Kabupaten Bima dan Sanctuary Rusa di wilayah Resort Doro Ncanga, Kabupaten Dompu.(ant)

Triwulan Pertama, Serapan Anggaran Pemerintah Sangat Rendah

By
ekbisntb.com
-
0
H. Yudi Patria Negara(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Setda Sumbawa, H. Yudi Patria Negara, mengaku serapan anggaran di triwulan pertama tahun 2025 masih berada di bawah 15 persen dari total APBD yang mencapai Rp2 triliun lebih.

“Serapan anggaran kita masih di angka 12 persen, adanya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah menjadi faktor utama karena beberapa pos anggaran yang sudah siapkan harus berubah,” kata Haji Yudi, kapada Ekbis NTB, Selasa 15 April 2025.

Haji Yudi melanjutkan, belanja yang dilakukan pemerintah saat ini masih bersifat belanja rutin seperti ATK kantor dan belanja lainnya. Sementara untuk program lainnya belum bisa dilaksanakan karena proses efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah belum berjalan.

“Harusnya serapan anggaran kita sudah di angka 20 persen jika kondisi normal, tetapi karena adanya efisiensi sehingga serapan kita masih rendah,” ujarnya.

Haji Yudi meyakinkan, kondisi ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Sumbawa, melainkan hampir di sebagian besar kabupaten/kota di NTB. Bahkan posisi saat ini anggaran yang dikeluarkan baru sebatas belanja kebutuhan kantor dan belanja pegawai.

“Belanja sih ada hanya untuk kebutuhan kantor saja dan itupun nilainya tidak besar, kalau kegiatan lainnya masih menunggu laporan final efisiensi anggaran,” ucapnya.

Selain faktor tersebut, adanya kecenderungan OPD tidak berani untuk menggunakan anggaran yang sudah disediakan. Belum finalnya penyusunan anggaran yang sebelumnya terdampak efisiensi menjadi kendala utama mereka.

“Ada kecenderungan OPD tidak berani menggunakan anggarannya, karena mereka khawatir adanya efisiensi lanjutan. Apalagi saat ini masih belum final penyesuaian yang dilakukan oleh OPD,” ujarnya.

Ia pun tidak menampik, persentase serepan anggaran tahun 2025 ini sangat rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Dimana di tahun 2024 proses lelang sudah mulai dilakukan di awal bulan Februari sehingga di bulan Maret sudah ada beberapa program yang mulai dilaksanakan termasuk proyek non tender penunjukan langsung.

“Tidak adanya pelaksanaan proyek fisik menjadi faktor lainnya sehingga serapan anggaran itu minim,” terangnya.

Dikatakannya, terkait dengan masih molornya serapan anggaran ini selain adanya efisiensi bisa jadi karena SKPD yang lelet dalam perencanaannya. Hal ini tentunya sangat beralasan, karena anggarannya sudah dibagi Per terminnya tinggal dilaksanakan saja.

“Kami menargetkan laporan final efisiensi anggaran ini rampung dalam waktu dekat ini, karena kami khawatir jika kondisi ini berlarut akan berdampak pada perekonomian masyarakat yang lesuh,” tukasnya. (ils)

Persiapan Porprov dan PON – Sumbawa Butuh Rp11,5 Miliar untuk Revitalisasi Venue

By
ekbisntb.com
-
0
Deddy Heriwibowo(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Dispopar) Sumbawa, membutuhkan anggaran sebesar Rp11, 5 miliar jelang persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tahun 2026 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) NTB-NTT tahun 2028 mendatang.

“DED nya untuk merevitalisasi sejumlah venue sudah kita susun yang itu berarti kita sudah separuh jalan. Sehingga kami membutuhkan backup anggaran untuk merealisasikan hal tersebut,” kata Kepala Dinas Parpora, Dr. Deddy Heriwibowo, Selasa 15 April 2025.

Doktor Deddy melanjutkan, sebagai informasi awal untuk revitalisasi GOR Mampis Rungan membutuhkan anggaran sekitar Rp1, 8 miliar dan untuk revitalisasi lapangan Cenderawasih sekitar Rp5, 5 miliar. Tribun di GOR Pragas membutuhkan anggaran sekitar Rp2, 5 miliar, dan venue panahan Samota sekitar Rp2 miliar.

“Jadi, total kebutuhan anggaran kita sebesar Rp11, 5 miliar, tetapi untuk lebih rincinya lagi nanti akan kita ekspose lebih lanjut setelah DED kita selesaikan,” ucapnya.

Khusus untuk venue panahan lanjut Deddy, kebutuhan anggaran sekitar Rp600 juta akan digunakan untuk penataan lahannya dengan hitungan Rp3000 rupiah per meter persegi. Sementara untuk penataan lebih lanjut dibutuhkan anggaran sekitar Rp1,4 miliar.

“Kami berharap penataan venue panahan ini menjadi prioritas karena akan kita gunakan untuk porprov dan PON. Sedangkan untuk yang lain kita berharap bisa dilakukan secara bertahap sebelum PON,” ujarnya.

Sementara itu Ketua KONI Sumbawa, Abdul Rafiq berharap pemerintah bisa memberikan dukungan secara penuh untuk mensukseskan Porprov dan PON salah satunya anggaran. Karena salah satu indikator ditetapkannya suatu daerah menjadi tuan rumah yakni penataan dan revitalisasi venue tersebut.

“Kita (KONI) hanya operator saja dan bolanya saat ini di pemerintah untuk penyiapan sarana untuk mensukseskan kegiatan tersebut,” ujarnya.

Rafiq meminta kepada pemerintah untuk bisa segera melakukan revitalisasi dan penataan terhadap venue yang ada. Karena jika tidak dimulai dari sekarang khawatirnya persiapannya tidak maksimal apalagi di tahun 2026 sudah mulai dilaksanakan Porprov dan 2028 PON.

“Kita harus mempersiapkan segala infrastrukturnya mulai tahun ini, jika tidak maka kesiapan kita tidak akan maksimal dan akan menjadi pertimbangan untuk Sumbawa dijadikan tuan rumah,” debutnya.

Ia menambahkan, apalagi untuk pelaksanaan PON tahun 2028 tidak ada pembangunan infrastruktur untuk venue cabornya. Yang ada hanya revitalisasi saja sehingga kebutuhan anggaran nya tidak besar dan Sumbawa juga sudah memiliki venue tinggal dilakukan penataan.

“Kami berharap adanya dukungan anggaran dari pemerintah, karena keberadaan dua event tersebut akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat terutama bagi para pelaku UMKM,” tukasnya. (ils)

1...340341342...812Page 341 of 812

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami