Beranda blog Halaman 812

Mentan Amran: PP Penghapusan Piutang UMKM Agar Petani Lebih Produktif

0
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kelautan serta UMKM lainnya diharapkan dapat membuat petani lebih produktif.

“Kita support dari hulu agar saudara-saudara kita yang punya utang bisa bekerja produktif sehingga mereka tidak lagi ada utang menunggak,” ujar Amran di Jakarta, Rabu.

Amran menyampaikan PP tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah memiliki perhatian yang luar biasa di sektor pertanian.

Melalui program swasembada, kata Amran, pemerintah telah memberikan fasilitas seperti pupuk, benih dan alat mesin pertanian.

“Pupuk contohnya, dinaikkan dua kali lipat yaitu 100 persen. Kemarin, Beliau putuskan penghapusan utang untuk petani dan nelayan. Ini luar biasa, suatu kebahagiaan untuk petani seluruh Indonesia,” ucapnya.

Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kelautan serta UMKM lainnya.

PP tersebut ditandatangani Presiden Prabowo di Istana Merdeka Jakarta, Selasa 5 November 2024 sore dengan disaksikan sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait serta sejumlah asosiasi pengusaha UMKM.

​​​​​​Seluruh persyaratan teknis terkait aturan tersebut akan ditindaklanjuti oleh kementerian serta lembaga terkait.

Dalam agenda itu, Presiden Prabowo menandatangani tiga berkas PP, yang terbagi atas bidang perikanan dan kelautan, bidang pertanian, perkebunan dan peternakan, serta bidang UMKM.

Agenda acara dilanjutkan dengan prosesi penyerahan dokumen secara simbolis kepada sejumlah kelompok tani dan nelayan, di antaranya Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). (ant)

Harga Emas Antam 6 November Mulai Naik Jadi Rp1,543 Juta Per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Rabu, mulai naik sebesar Rp4.000, setelah empat hari beruntun stagnan di angka Rp1.539.000 per gram. Sehingga harga emas per gram kini sebesar Rp1.543.000.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan yakni Rp1.396.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu:

-Harga emas 0,5 gram: Rp821.500.

– Harga emas 1 gram: Rp1.543.000.

– Harga emas 2 gram: Rp3.026.000.

– Harga emas 3 gram: Rp4.514.000.

– Harga emas 5 gram: Rp7.490.000.

– Harga emas 10 gram: Rp14.925.000.

– Harga emas 25 gram: Rp37.187.000.

– Harga emas 50 gram: Rp74.295.000.

– Harga emas 100 gram: Rp148.512.000.

– Harga emas 250 gram: Rp371.015.000.

– Harga emas 500 gram: Rp741.820.000.

– Harga emas 1.000 gram: Rp1.483.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

ITDC Libatkan Investor Lokal Perkuat Pengembangan Kawasan Mandalika

0
Toko mutiara yang beroperasi di kawasan Mandalika(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC tetap berkomitmen melibatkan investor lokal dalam rangka memperkuat pengembangan pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Pemilik pusat toko mutiara yang beroperasi di kawasan Mandalika ini merupakan warga NTB,” kata Direktur Komersil ITDC Troy Reza Warokka saat mengunjungi Lipco Jewelry Mandalika, Rabu.

Ia mengatakan, pihaknya ditugaskan untuk mengembangkan kawasan Mandalika, agar bisa mendatangkan investor untuk berinvestasi baik membangun hotel, restoran maupun sarana penunjang yang dibutuhkan wisatawan.

Kawasan ini dikembangkan dengan harapan bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat maupun pengusaha yang melakukan investasi di Mandalika.

“Artinya tidak hanya investor asing saja yang bisa melakukan investasi, kami tetap memberikan kesempatan kepada pengusaha lokal yang ingin mengembangkan kawasan Mandalika ini,” katanya.

Ia mengatakan, keberadaan fasilitas pendukung ini diharapkan bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan yang datang berkunjung di Mandalika, agar mereka tidak hanya menyaksikan sport tourism, namun apa yang dibutuhkan itu mereka bisa mendapatkan di Mandalika.

“Fasilitas pendukung seperti galeri mutiara ini sangat mendukung pengembangan pariwisata di Mandalika,” katanya.

Ia mengatakan, kawasan Mandalika ini sangat persepektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga pihaknya tetap peduli terhadap pengusaha lokal yang ingin berinvestasi mengembangkan usahanya.

“Kami tetap peduli terhadap investor lokal,” katanya.

Sementara itu, Ibu Jely selaku investor asal NTB mengatakan, peluang usaha mutiara di Mandalika cukup baik, karena jumlah wisatawan asing yang datang di Mandalika cukup banyak.

“Banyak wisatawan asing yang datang, sehingga kami hadir di Mandalika,” katanya.

Ia mengatakan prospek penjualan mutiara di kawasan Mandalika cukup baik, karena yang lebih dominan menyukai perhiasan mutiara itu adalah warga negara asing.

“Sekitar 80 persen yang datang berkunjung itu adalah wisatawan negara asing,” katanya. (ant)

PAD dari Retribusi Masih Rendah

0
Lalu Alwan Basri(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Mataram, telah mengevaluasi capaian pendapatan asli daerah triwulan ketiga. Progres secara menyuruh relatif signifikan, namun pendapatan daerah dari retribusi parkir masih rendah.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri ditemui pada, Rabu (6/11) menjelaskan, evaluasi capaian pendapatan asli daerah dari masing-masing organisasi perangkat daerah merupakan agenda rutin. Pihaknya ingin melihat progres pendapatan asli daerah dari pajak maupun retribusi. Progresnya relatif signifikan dari target Rp500 miliar pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2024, terealisasi 76 persen lebih atau Rp381 miliar. “Kita mengevaluasi capaian PAD ada yang sampai triwulan ketiga bahkan sampai 4 November,” terang Alwan.

Sebagian OPD teknis kata Alwan, melampui target 102 persen sampai dengan triwulan ketiga. Di satu sisi, OPD lainnya juga memiliki capaian sangat rendah yakni 40 persen. Retribusi parkir dan retribusi persampahan memiliki capaian sangat rendah. Dari target retribusi parkir Rp15,5 miliar baru tercapai 40 persen lebih atau sekitar Rp7 miliar lebih. Demikian pula, retribusi persampahan dari target Rp9,5 miliar baru terealisasi sekitar Rp3 miliar lebih.

Mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengakui, capaian pendapatan asli daerah dari sektor retribusi masih sangat rendah sehingga menjadi tantangan. “Kalau sektor pajak relatif bagus. Justru paling rendah itu retribusi. Retribusi parkir dan persampahan kemungkinan tidak bisa mencapai target,” tegasnya.

Permasalahan rendahnya capaian retribusi parkir dan retribusi kebersihan disebabkan penetapan target di tahun 2024, dengan asumsi terdapat kenaikan tarif. Terlepas dari persoalan itu, Alwan meminta OPD penghasil PAD dengan capaian rendah melakukan kiat-kiat untuk percepatan. Minimal dengan sisa waktu dua bulan bisa mencapai 70-80 persen.

Disamping itu, pihaknya juga mendesak pimpinan OPD lainnya untuk bisa berkolaborasi untuk optimalisasi pendapatan asli daerah. “Seperti Dinas Perdagangan bisa berkolaborasi untuk pengelolaan parkir di pasar,” sebutnya.

Alwan memastikan target PAD di tahun 2024 mencapai Rp500 miliar bisa tercapai meskipun dua retribusi tidak melampui target, melainkan dapat tertutupi dengan potensi PAD lainnya. (cem)

Waspada Pergadaian Ilegal, Kenali Ciri-cirinya

0
Ilustrasi(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI (sebelumnya Satgas Waspada Investasi) mengimbau kepada para pelaku usaha yang melakukan kegiatan pergadaian dan belum memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan OJK NTB, Rabu, 6 November 2024, dijelaskan, Satgas PASTI juga mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan produk pergadaian.

Ciri-ciri pergadaian ilegal antara lain tempat usaha (outlet) tidak memiliki tempat penyimpanan barang gadai, penaksir atas barang jaminan gadai tidak tersertifikasi, tidak memiliki tanda terdaftar atau izin usaha pergadaian dari Otoritas Jasa Keuangan.

Masyarakat diminta melapor ke Kontak OJK dengan nomor telepon 157, WA (081157157157), email: konsumen@ojk.go.id atau email: satgaspasti@ojk.go.id.

Dalam Pasal 106 ayat (1) huruf (e) UU No. 4 Tahun 2024 tentang Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), disebutkan bahwa “ruang lingkup Usaha Jasa Pembiayaan meliputi kegiatan usaha pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian”.

Selanjutnya dalam Pasal 113 ayat (1) UU P2SK disebutkan juga bahwa “setiap orang yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 106 wajib memperoleh izin usaha sebagai penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali apabila diatur dengan undang-undang tersendiri”.(bul)

Waspada Penawaran Jasa Pelunasan Utang

0
Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (ekbisntb.com/bul)

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI (sebelumnya Satgas Waspada Investasi) menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya pihak yang menawarkan jasa pelunasan utang pada pinjaman online.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, 6 November 2024 dijelaskan, pihak tersebut menawarkan kepada para korban untuk melunasi utang pada pinjaman online sebelumnya dengan cara membantu mengajukan utang baru di pinjaman online lainnya.

Pihak tersebut menjanjikan akan mengurus dan menyelesaikan utang pada seluruh pinjaman online yang dimiliki korban dengan meminta imbal jasa berupa dana dari sebagian pinjaman baru yang dicairkan atas pengurusan tersebut.

Namun pada kenyataannya pihak tersebut tidak memenuhi tawaran yang telah dijanjikan, sehingga utang korban tidak terselesaikan dan justru semakin bertambah banyak dengan adanya utang baru.

Masyarakat diminta untuk berhati-hati terhadap penawaran jasa pelunasan utang pinjaman online.

Satgas PASTI juga menemukan nomor whatsapp pihak penagih (debt collector) terkait pinjaman online ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan. Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas PASTI telah mengajukan pemblokiran terhadap 226 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Pemblokiran tersebut akan terus dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk menekan ekosistem pinjaman online ilegal yang masih meresahkan masyarakat.

Sejak 2017 hingga 30 September 2024, Satgas telah menghentikan 11.389 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.528 entitas investasi ilegal, 9.610 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal.

Satgas PASTI mengingatkan kembali agar masyarakat untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal maupun pinjaman pribadi karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam. Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai penawaran aktivitas atau investasi dengan modus impersonation di kanal-kanal media sosial, khususnya Telegram.(bul)

NTB Akan Bangun Fasilitas Pendukung untuk Menjaring Potensi PAD dari Pengiriman Benih Lobster

0
Muslim, ST.,M.Si(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Sejak dibukanya keran ekspor benih lobster satu pintu melalui Badan Layan Usaha (BLU) Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), Provinsi NTB sebagai daerah sumber benih tak kecipratan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ekstremnya, daerah hanya jadi penonton atas komersialisasi sumber daya alamnya, khususnya Benih Bening Lobster (BBL).

KKP telah membuka kembali keran ekspor BBL setelah kebijakan ini ditutup pada tahun 2021. Hal ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.) dan Rajungan (Portnusspp.) yang mulai berlaku pada 21 Maret 2024.

Salah satu poin yang diatur dalam Permen KP terbaru ini yaitu, investor memperoleh BBL untuk kegiatan pembudidayaan dari BLU KKP yang membidangi perikanan budi daya yang telah menandatangani dokumen perjanjian dengan pemerintah Indonesia.

Sistem yang menjadi kebijakan KKP untuk tata kelola ekspor BBL jelas tidak memberi manfaat langsung kepada daerah. Sejak dibukanya keran ekspor BBL dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, sudah 1,5 juta benih lobster NTB yang terkirim.

Karena itu, NTB, kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, ST.,M.Si akan membangun fasilitas untuk pengelolaan BBL. Sehingga, nelayan pemilik BBL kedepan tidak lagi akan menjual BBLnya ke BLU KKP di Jakarta.

“Cukup jualnya di sini (NTB) tanpa harus jauh-jauh. NTB akan membangun fasilitasnya, gedung dan lahannya menggunakan asset Pemprov NTB. Operatornya nanti tetap BLU KKP,” katanya.

Menurut Muslim, dengan akan dibangunnya fasilitas ini, NTB hanya ingin mendapatkan sedikit retribusi dari tata kelola BBL.

“Dengan adanya fasilitas ini nantinya, kita hanya minta Rp1.000 per setiap ekor pengiriman benih lobster. Bayangkan, kalau dari yang 1,5 juta benih lobster yang sudah dikirim, mengendap Rp1000 per ekor, sudah Rp1,5 miliar masuk ke PAD. Kalau setahun, berapa besar PAD yang akan masuk ke daerah. Tapi kan sampai sekarang potensi itu los hanya ke pusat, kita hanya jadi penonton,” kata Muslim.

Menurutnya, hal ini sudah disampaikan kepada Pj. Gubernur, Mayjen. Hassanudin. Gayung bersambut, PJ. Gubernur NTB turut mendorong kemandirian daerah ini untuk mendapatkan sumber PAD dari pengelolaan BBL.

“Salah satu bentuk dukungan Pak Pj. Gubernur, menyetujui langsung anggaran untuk membangun fasilitas untuk pengelolaan BBL sebelum diekpsor. Tahun ini tender, pengerjaan dan pengoperasian tahun depan,” katanya.

Menurutnya, dukungan kebijakan dari Pj. Gubernur NTB ini menjadi bentuk kepekaan kepala daerah terhadap potensi sumber daya alamnya untuk dikelola semaksimal mungkun guna kepentingan masyarakat dan daerah.

“Pak Pj. Gubernur sangat faham, kalau daerah ini ingin kaya, sumber daya kelautan perikanan ini memiliki potensi kekayaan yang sangat besar. catatannya harus dikelola dan perlu kebijakan pendukung yang proporsional,” demikian Muslim.(bul)

Musim Panen Tembakau Dongkrak Pertumbuhan Industri Pengolahan di NTB

0
Seorang petani memperlihatkan hasil panen daun tembakau di Lombok Tengah beberapa waktu lalu. (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut produksi daun tembakau yang mencapai puncaknya pada triwulan III 2024 mendongkrak laju pertumbuhan industri pengolahan di NTB.

Kepala BPS NTB, Wahyudin mengatakan pertumbuhan ekonomi secara kuartal ke kuartal sebesar 0,23 persen dan ditunjang oleh industri pengolahan mencapai 40,32 persen. ‘’Musim tembakau menjadi penunjang industri pengolahan, sehingga mengalami peningkatan yang cukup besar,’’ ujarnya di Mataram, Selasa 5 November 2024.

Wahyudin menuturkan siklus panen daun tembakau tidak berlangsung sepanjang tahun. Puncak musim panen berlangsung pada triwulan III 2024, sehingga peningkatan produksi dari industri pengolahan tembakau cukup besar dibandingkan tahun lalu.

Berdasarkan data BPS, luar tanaman perkebunan tembakau di NTB mencapai 34 ribu hektar pada tahun 2023. Nilai produksi perkebunan tembakau rakyat sebanyak 55 ribu ton.

Selain industri pengolahan yang mencatatkan pertumbuhan tingi, imbuhnya, sektor konstruksi mengalami peningkatan hingga 8,23 persen. Hal itu disebabkan meningkatnya realisasi pengadaan semen dan mulai banyaknya realisasi proyek pemerintah.

“Pada triwulan III biasanya proyek pemerintah sudah mulai banyak, termasuk juga triwulan IV. Kejar tayang nanti di akhir tahun semua proyek diusahakan supaya tidak ada silpa,” kata Wahyudin.

Lebih lanjut dia menyampaikan sektor lapangan usaha akomodasi juga tercatat mengalami peningkatan sebesar 3,83 persen yang ditopang dari jumlah tamu menginap di hotel yang meningkat 25,52 persen dibandingkan pada triwulan II 2024.

Secara year on year atau tahunan, laju pertumbuhan ekonomi NTB mencapai 6,22 persen pada triwulan III 2024. Angka itu lebih tinggi bila dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya tumbuh sebesar 4,95 persen. (ant)

Nelayan Desa Banjar Pasang Rumpon Mandiri

0
Proses pemasangan rumpon secara mandiri oleh nelayan Desa Banjar.(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Para nelayan Desa Banjar, kecamatan Taliwang patut diacungi jempol. Upayanya dalam meningkatkan jumlah tangkap tidak main-main, di mana mereka memasang rumpon (rumah ikan) secara mandiri.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat, Noto Karyono mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi usaha para nelayan Desa Banjar tersebut. Sebab untuk membuat rumpon selain membutuhkan usaha juga butuh biaya. “Mahal biaya membuat rumpon itu. Tapi nelayan kita ternyata bisa melakukannya secara mandiri,” sebutnya, Selasa 5 November 2024.

Rumpon mandiri milik nelayan Desa Banjar itu dipasang di perairan depan Desa Kertasari tepatnya sekitar Pulau Satu. Menurut Noto, meski baru dipasang pada bulan Oktober lalu, tapi hasilnya sudah dapat dirasakan para nelayan. “Laporan ke saya kemarin, tiga hari menangkap ikan di rumpon itu hasilnya sudah jutaan rupiah,” urai Noto.

Meski dibuat oleh para nelayan Desa Banjar, rupon itu dapat digunakan oleh nelayan lain. Noto mengatakan, nelayan Desa Banjar membolehkan siapa saja datang menangkap ikan selama menggunakan peralatan yang tidak merusak ekosistem rumpon.

“Mereka bilang rumpon itu punya nelayan KSB jadi siapa saja boleh datang menangkap ikan. Dan menurut saya ide ini bagus ya karena dengan begitu rumponnya jadi aman dari para perusak,” kata Noto.

Untuk mendukung pemasangan rumpon mandiri itu, Dinas Perikanan KSB pun telah mendaftarkan posisi titik koornat rumpon ke Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPSL). Dengan begitu rumpon tersebut terdata pada titik Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). “Ini sebagai bentuk dukungan kami kepada para nelayan,” sambung Noto.

Selanjutnya ia menyampaikan, penempatan rumpon sebagai rumah ikan untuk membantu nelayan melakukan penangkapan ikan sangat bagus. Saat ini di KSB sudah ada total 2 rumpon yang ditempatkan di laut dangkal. Selain rumpon milik nelayan Desa Banjar, pada tahun 2023 lalu Dinas Perikanan telah menempatkan jenis rumpon yang sama di sekitar pulau Panjang, kecamatan Poto Tano. “Yang di pulau Panjang itu juga sudah kita catatkan ke BPSPL,” imbuhnya. (bug)

UMK 2025 Diproyeksi Naik 0,1 Persen

0
H. Varian Bintoro(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2025 diproyeksi kembali meningkat dengan selisih 0,1 persen dari tahun berjalan (2024) dengan beberapa pertimbangan salah satunya tingkat inflasi dan PDRB tahun berjalan.

“Memang untuk UMK kita proyeksikan kembali naik meski tidak signifikan seperti tahun berjalan (2024) yang mencapai 3,25 persen atau sekitar Rp2,4 juta,” Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) H. Varian Bintoro, kepada Ekbis NTB, Selasa 5 Nvember 2024.

Varian meyakinkan, tentu untuk memastikan terjadinya kenaikan atau tidaknya UMK tersebut, maka pemerintah tetap membahas masalah ini terlebih dahulu di dewan pengupahan. Selain itu, Pemerintah juga masih menunggu hasil survey kebutuhan hidup layak (KHL) dan menunggu rilis PDRB dari BPS.

“Yang berhak menentukan naik atau tidak UMK adalah dewan pengupahan, sedangkan kami hanya melakukan survey KHL saja,” sebutnya.

Diakuinya, penerapan UMK tahun 2024 sebesar Rp2,4 juta belum sepenuhnya dilakukan oleh pihak perusahaan. Tentu terkait dengan kondisi tersebut, pemerintah tidak bisa serta merta memberikan sanksi karena yang dikhawatirkan terjadi adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

“Jujur saja, mohon maaf banyak perusahaan yang tidak bisa menerapkan besaran UMK sesuai dengan angka yang kita tetapkan dan pekerja juga memahami kondisi tersebut,” ujarnya.

Proyeksi kenaikan UMK minimal 0,1 persen juga akan tetap dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan kegaduhan.  Pihaknya juga akan melakukan survey lanjutan untuk memastikan kondisi ekonomi Sumbawa, jika kondisinya minus, maka UMK akan tetap sama seperti saat ini.

“Kami tetap akan melakukan survey lanjutan terkait kondisi ekonomi Sumbawa supaya tidak menimbulkan kegaduhan dalam penetapan besaran UMK nanti,” tukasnya. (ils)