Beranda blog Halaman 340

Bulog NTB Tegaskan Siap Hadapi Kebutuhan Puasa dan Lebaran

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bulog NTB Tegaskan Siap Hadapi Kebutuhan Puasa dan Lebaran
Rizal P. Sukmaadijaya (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) — Perum Bulog Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan kesiapan penuh dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) tahun 2026, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan pokok di masyarakat pada saat puasa, lebaran Idul Fitri 1447H sebentar lagi.

Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Rizal P Sukmaadijaya di Mataram, Selasa, 27 Januari 2026 mengatakan, Bulog saat ini berada dalam kondisi sangat siap baik dari sisi stok maupun pengamanan distribusi di lapangan.

“Secara prinsip Bulog siap melakukan pengamanan harga, pengamanan stok, dan pengamanan komoditas di lapangan dalam menghadapi hari besar keagamaan nasional,” ujar Rizal.

Rizal mengungkapkan, stok beras yang tersimpan di gudang Bulog NTB saat ini mencapai 151 ribu ton setara beras. Jumlah tersebut dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat NTB dalam jangka panjang.

“Ketahanan stok kita sampai 11 bulan ke depan. Sementara minimum stok requirement yang harus ada di gudang Bulog itu hanya tiga bulan. Jadi dengan kondisi ini, saya rasa sangat-sangat aman untuk menghadapi HBKN,” jelasnya.

Selain beras, Bulog NTB juga tengah menjalankan penugasan pemerintah dalam mendistribusikan minyak goreng rakyat sebagai bagian dari upaya stabilisasi harga di pasaran.

“Saat ini penugasan utama pemerintah kepada Bulog memang untuk pengamanan beras dan minyak goreng. Kami diminta melakukan stabilisasi harga minyak goreng di masyarakat,” tambah Rizal.

Meski demikian, Bulog NTB menegaskan siap apabila pemerintah memberikan penugasan tambahan untuk komoditas pangan lainnya.

“Secara prinsip Bulog siap terhadap seluruh komoditi yang ditugaskan pemerintah. Tidak menutup kemungkinan juga komoditi seperti gula, terigu, dan pangan pokok lainnya bisa digunakan untuk pengamanan pasar,” katanya.

Menjawab permintaan masyarakat terkait pelaksanaan operasi pasar hingga ke tingkat desa, Rizal menjelaskan bahwa Bulog memiliki mekanisme dan prosedur yang jelas.

“Bulog mendekati titik-titik keramaian yang memungkinkan dilakukan operasi pasar. Masyarakat bisa mengajukan permohonan ke Bulog dan ke Dinas Ketahanan Pangan kabupaten/kota setempat,” jelasnya.

Permohonan tersebut selanjutnya akan dijadwalkan oleh dinas terkait, dan Bulog akan turun langsung ke lokasi yang telah disepakati.

Dengan kesiapan stok, distribusi, serta koordinasi lintas instansi, Bulog NTB optimistis mampu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, sehingga masyarakat dapat menjalani hari besar keagamaan dengan tenang tanpa kekhawatiran lonjakan harga maupun kelangkaan bahan pokok. (bul)

Sampah Menumpuk Empat Hari, Aktivitas Pedagang di Pasar Karang Jasi Terganggu

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sampah Menumpuk Empat Hari, Aktivitas Pedagang di Pasar Karang Jasi Terganggu
Kondisi tumpukan sampah di area depan Pasar Karang Jasi, Jalan Ismail Marzuki, Kelurahan Cilinaya pada Selasa (27/1/2026). (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Sejumlah pedagang dan masyarakat mengeluhkan tumpukan sampah yang tidak diangkut selama empat hari di depan Pasar Tradisional Karang Jasi, Jalan Ismail Marzuki, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Ampenan. Kondisi tersebut mengganggu aktivitas jual beli dan arus lalu lintas, bahkan berdampak pada penurunan penghasilan pedagang.

Pantauan Suara NTB pada Selasa (27/1/2026) sekitar pukul 12.30 Wita, terlihat tumpukan sampah setinggi sekitar satu meter menggunung di sepanjang depan Pasar Karang Jasi. Bahkan, pada salah satu titik, tumpukan sampah menutup sebagian badan jalan sehingga menghambat arus kendaraan dan memicu kemacetan.

Seorang pedagang tempe, Sariin, mengaku tumpukan sampah di depan lapak dagangannya sudah terjadi selama empat hari terakhir. Kondisi tersebut membuat aktivitas jualannya terganggu.

“Bagaimana ini, kami yang jualan jadi terganggu. Padahal kami bayar iuran kebersihan, tapi sampai sekarang tidak ada yang angkut. Seperti tidak ada penanggung jawab,” keluhnya saat ditemui, Selasa (27/1/2026).

Menurut Sariin, kondisi tersebut tidak seperti biasanya. Sampah yang biasanya diangkut setiap hari kini dibiarkan menumpuk bercampur air, menimbulkan bau menyengat dan merusak pemandangan di sekitar lapak dagangannya. Akibatnya, jumlah pembeli menurun drastis.

“Biasanya siang tempe sudah tinggal sedikit. Sekarang pembeli berkurang karena sampah menumpuk dan bau,” katanya.

Keluhan serupa disampaikan pedagang lainnya, Fia. Ia mengatakan tumpukan sampah selama empat hari ini merupakan kejadian yang tidak biasa. Bau menyengat dari sampah membuat pedagang dan pembeli merasa tidak nyaman. “Jelas kami terganggu. Gimana orang mau beli kalau sampah menumpuk di depan,” ujarnya.

Fia menambahkan, sejak sampah menumpuk di depan pasar, sejumlah pedagang terpaksa memilih tidak berjualan. Pasalnya, lokasi tempat berjualan mereka dipenuhi sampah. “Pedagang baju, sayur, sampai daging ada yang tidak keluar jualan karena sampah menumpuk,” jelasnya.

Sementara itu, pedagang ikan, Wati, mengungkapkan kondisi yang lebih memprihatinkan. Ia mengaku beberapa kali menemukan ulat keluar dari tumpukan sampah dan mendekati lapak jualannya yang hanya berjarak sekitar 20 sentimeter. “Kadang ulatnya keluar, sampai nempel di kaki saya. Untung tidak masuk ke baskom ikan,” katanya dengan nada kesal.

Menurut Wati, selama kondisi tersebut belum ditangani, pendapatan pedagang yang berjualan di area depan Pasar Karang Jasi dipastikan terus menurun. “Kalau begini terus, siapa yang mau beli? Kotor dan bau,” ucapnya.

Para pedagang berharap pemerintah segera menangani tumpukan sampah tersebut agar aktivitas perdagangan dan lalu lintas di sekitar Pasar Karang Jasi kembali normal.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi, menjelaskan tumpukan sampah terjadi karena armada truk pengangkut mengalami kerusakan. Selain itu, operator kebersihan tidak segera melaporkan kendala tersebut sehingga penanganan terlambat dilakukan.

“Truknya rusak dan operator tidak melapor dari kemarin, makanya sampah menumpuk. Tapi hari ini (Selasa, 27/1/2026) langsung kami angkut,” ujarnya.

Dengan penanganan tersebut, DLH Kota Mataram memastikan pengangkutan sampah di Pasar Karang Jasi kembali berjalan normal agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat. (pan)

Hari Ini, NTB Tanda Tangani Kerja Sama Regional dengan Bali-NTT

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal (tengan), Gubernur Bali, I Wayan Koster (kiri) dan Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena foto bersama usai penandatangan nota kesepahaman, di Sirkuit Mandalika, Selasa, 25 November 2025. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Kerja Sama Regional gugusan Sunda Kecil resmi dimulai hari ini, Rabu, 28 Januari 2026. Provinsi NTB, bersama dengan Bali dan NTT akan bekerja sama pada empat sektor, yaitu pariwisata, energi, konektivitas, dan perdagangan meliputi pertanian, perikanan, dan peternakan.

Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Jamaluddin, S.Sos., MT., menyampaikan, setelah resmi bekerja sama, implementasi kolaborasi ini ditargetkan dapat segera berjalan. Jamal berharap kerja sama tersebut mampu meningkatkan serapan komoditas lokal, memperkuat rantai pasok antarwilayah, serta membuka peluang lapangan kerja baru, khususnya bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha peternakan di NTB dan NTT.

Kerja sama antar tiga daerah itu dinilai sebagai langkah strategis sekaligus bersejarah. Kolaborasi ini menjadi yang pertama di kawasan Sunda Kecil dengan mengintegrasikan potensi ekonomi, pariwisata, dan perdagangan lintas provinsi. Dalam skema kerja sama tersebut, Bali diposisikan sebagai pintu masuk utama sekaligus hub pariwisata dan ekspor bagi produk-produk unggulan yang berasal dari NTB dan NTT.

“Tidak bisa kita pungkiri, Bali selama ini dikenal sebagai jendela pariwisata Indonesia ke dunia internasional, sehingga kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas akses pasar bagi produk-produk daerah,” ujar mantan Kepala Dinas Perdagangan NTB ini.

Mantan Kepala Dinas Pariwisata itu menegaskan, kerja sama ini dirancang untuk memberikan manfaat timbal balik bagi masing-masing daerah. Komoditas yang dibutuhkan Bali, namun tersedia di NTB dan NTT, seperti hasil pertanian, perikanan, dan peternakan, dapat disalurkan secara berkelanjutan.

Sebaliknya, kebutuhan NTB dan NTT yang tidak tersedia di wilayah masing-masing dapat dipenuhi melalui Bali maupun mekanisme perdagangan antarprovinsi. “Selain pasar domestik, kerja sama ini juga diarahkan untuk mendorong ekspor bersama,” ucapnya.

Ia menambahkan, jauh sebelum penandatanganan kerja sama, Gubernur Bali telah menyampaikan kesiapan Bali untuk menjadi hub ekspor bagi produk NTB dan NTT. Termasuk di antaranya penggunaan label bersama pada kemasan ekspor.

“Kita berharap, kerja sama ini dapat meningkatkan daya saing produk NTB dan NTT di pasar global. Apalagi produk-produk ekspor dari Bali yang telah menembus pasar Eropa dan negara lain dinilai memiliki daya tarik tinggi,“ ungkapnya. (era)

Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Ampenan Sigap Salurkan Bantuan Bencana di Lombok Barat dan Mataram

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)– Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal (IT) Ampenan bergerak cepat menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga yang terdampak bencana alam di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Aksi tanggap darurat ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional, menyusul terjadinya banjir, abrasi, serta gelombang laut besar yang mengganggu aktivitas dan merusak permukiman warga.

Pada 20 Januari 2026, banjir melanda Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat akibat curah hujan tinggi disertai angin kencang yang menyebabkan debit air meningkat dan memasuki rumah warga sejak dini hari. Desa Cendi Manik merupakan bagian dari wilayah operasional distribusi LPG Sekotong, sehingga menjadi perhatian IT Ampenan untuk hadir dan berperan aktif, khususnya dalam kondisi darurat.

Sebagai bentuk respons cepat, Pertamina Patra Niaga IT Ampenan menyalurkan 100 paket sembako kepada warga terdampak banjir di Dusun Madak Belek I dan Dusun Madak Belek II. Bantuan tersebut disalurkan pada 22 Januari 2026 untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat dan pemulihan awal pascabencana.

Selain merespon banjir di Lombok Barat, pada tanggal 23 Januari 2026 PT Pertamina Patra Niaga IT Ampenan juga menyalurkan bantuan kebencanaan kepada warga terdampak abrasi dan gelombang laut besar di wilayah pesisir Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Bencana tersebut dipicu oleh tingginya curah hujan yang disertai gelombang laut ekstrem dengan ketinggian mencapai ±20 meter, yang mengakibatkan kerusakan serius pada permukiman warga.

Tercatat sekitar 25 Kepala Keluarga (KK) terdampak, dengan 18 rumah mengalami kerusakan, bahkan sebagian hancur. Dampak terparah terjadi di Lingkungan Bugis, sementara Lingkungan Pondok Prasi dan Bintaro Jaya terdampak banjir rob yang masuk ke rumah warga. Menyikapi kondisi darurat tersebut, BPBD setempat mendirikan posko tenda sementara dan dapur umum yang didukung oleh Kementerian Sosial.

Penyaluran bantuan berupa puluhan paket sembako, tabung Bright Gas 5,5 kg, 300 geobag serta 10 unit sekop, yang diserahkan langsung oleh Supervisor I HSSE & Fleet Safety Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Ampenan Vrisco Harjanto kepada Lurah Bintaro dengan didampingi oleh Ibu Hj. Sinta Agathia Soedjoko Iqbal, istri Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Vrisco Harjanto menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional.

“Kami turut prihatin atas musibah bencana yang dialami warga Desa Cendi Manik dan warga di pesisir Kelurahan Bintaro. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terdampak, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar di tengah kondisi darurat. Pertamina berkomitmen untuk selalu hadir dan responsif terhadap kondisi sosial dan lingkungan di wilayah operasional kami,” ujar Vrisco.

Haji Ahmad Ramli selaku BPD Desa Cendi Manik, turut menyampaikan bahwa bantuan dari Pertamina sangat membantu masyarakat terdampak banjir dan cuaca ekstrem.

“Bantuan ini sangat berarti bagi warga kami. Semoga sinergi dan kepedulian seperti ini terus terjalin ke depannya,” ujarnya.

Apresiasi serupa juga disampaikan oleh Lurah Bintaro, Rudy Herlambang, yang menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan bantuan yang diberikan oleh Pertamina.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pertamina yang telah hadir dan memberikan bantuan kepada warga kami. Kami berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan dapat terus terjalin dengan baik, karena dampak bencana ini perlu ditangani secara bersama-sama,” ungkap Rudy.

Secara terpisah, Ahad Rahedi, selaku Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, menegaskan bahwa Pertamina tidak hanya berfokus pada distribusi energi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat.

“Melalui berbagai aksi tanggap bencana ini, Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat. Kami berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban warga terdampak sekaligus memperkuat sinergi dan hubungan baik antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Pertamina hadir tidak hanya sebagai penyedia energi nasional, tetapi juga sebagai mitra sosial yang peduli terhadap kondisi masyarakat dan lingkungan sekitar,” tutup Ahad.(bul)

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Signifikan Dukung Pembangunan Daerah, Setor PBBKB Rp4,3 Triliun

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Surabaya (ekbisntb.com)- Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus terus berkomitmen aktif dalam mendorong peningkatan ekonomi pemerintah. Salah satu kontribusi nyata tersebut yakni melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Sepanjang tahun 2025, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus mencatatkan setoran PBBKB di wilayah Jatimbalinus dengan total mencapai Rp4,3 Triliun.

PBBKB adalah pajak daerah yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat, dipungut oleh pemerintah provinsi saat penyerahan BBM oleh penyedia kepada konsumen, dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah untuk pembangunan infrastruktur. Penerimaannya digunakan untuk pemeliharaan jalan, jembatan, dan peningkatan sarana lalu lintas, sehingga aktivitas transportasi lebih lancar dan aman.

Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyampaikan bahwa Pertamina berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan di daerah. “Pajak ini adalah bentuk kontribusi nyata kami untuk pembangunan di seluruh wilayah Jatimbalinus. Kami berkomitmen untuk terus memastikan pasokan BBM yang aman dan andal, karena setiap energi yang kami salurkan tidak hanya menggerakkan ekonomi masyarakat, tetapi juga turut serta mendorong pembangunan di daerah,” jelas Ahad.

Secara rinci, Ahad Rahedi menyampaikan setoran PBBKB tertinggi selama tahun 2025 berada pada Provinsi Jawa Timur yakni sebesar Rp3,1 triliun, kemudian disusul oleh Provinsi Bali sebesar Rp629 miliar, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp329 miliar, dan terakhir Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp252 miliar.

Pertamina juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat di seluruh wilayah Regional Jatimbalinus yang telah memilih menggunakan BBM berkualitas serta ramah lingkungan dari Pertamina. Ia berharap minat masyarakat untuk menggunakan BBM berkualitas (Pertamax Series dan Dex Series) semakin meningkat karena akan berdampak langsung kepada setoran pajak yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan wilayah provinsi tersebut.

“Terima kasih kepada masyarakat yang terus menggunakan BBM berkualitas. Peningkatan penggunaan BBM berkualitas sangat berdampak pada pendapatan daerah melalui PBBKB, sehingga geliat pembangunan di daerah dapat terus tumbuh,” tutup Ahad.(bul)

Dianggarkan Rp85 Miliar dari PNBP, Pembangunan Pelabuhan Kilo Dikerjakan Tahun 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dianggarkan Rp85 Miliar dari PNBP, Pembangunan Pelabuhan Kilo Dikerjakan Tahun 2026
Kepala UPP Kelas III Calabai Kabupaten Dompu, Prayitno saat menemui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu, Ir H Fakhrurrazi di ruang kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu, Senin (26/1).

Dompu (suarantb.com) – Kementerian Perhubungan RI telah mengalokasikan anggaran pembangunan fasilitas Pelabuhan Kilo Kabupaten Dompu sebesar Rp91 miliar dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pembangunan fasilitas darat dan laut direncanakan tuntas pada 31 Desember 2026.

Proses tender pun telah dilakukan sejak Desember 2025. Diperkirakan bulan Januari 2026, sudah ada pemenang dengan nilai penawaran Rp85 Miliar. Penandatanganan kontrak pembangunan fasilitas Pelabuhan Kilo masih menunggu dokumen lingkungan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI sebagai salah satu syarat dimulainya pembangunan pelabuhan.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Calabai Kabupaten Dompu, Prayitno, SH saat menyampaikan perkembangan rencana pembangunan Pelabuhan Kilo kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu, Ir. H. Fakhrurrazi, Senin (26/1/2026).

“Titik terang dari rencana pembangunan Pelabuhan Laut Kilo sudah ada. Kita sedang menunggu Dokumen KKPRL dari KKP. Berkas dan dokumennya sudah kita ajukan. Kalau sudah ada (KKPRL), kita tinggal tandatangan kontrak dengan pemenang tendernya,” ungkap Prayitno, SH.

Pelabuhan Kilo merupakan salah satu proyek strategis bagi Kabupaten Dompu. Ia akan menjadi simpul penting dalam pengembangan ekonomi dalam mendukung sektor kelautan, perikanan, pertanian, logistik dan jasa.

Posisi Pelabuhan Kilo yang dekat dengan jalur transportasi laut nasional, lebih dekat dengan Ibu Kota Negara (IKN) dan wilayah pusat pertumbuhan nasional untuk Indonesia bagian timur, sehingga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dompu. Apalagi posisi pelabuhan jaraknya tidak terlalu jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi baru Dompu maupun Kota Dompu. Sehingga menjadikan Pelabuhan Kilo sangat strategis.

Perjuangan menghadirkan pelabuhan di Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu ini, tidak hanya dari pemerintah daerah melalui penyiapan lahan seluas 30 ha. Lahan inipun dihibahkan ke Kementerian Perhubungan RI melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada 27 Februari 2020 lalu. Tapi juga Pemerintah Provinsi NTB dan Kantor UPP Kelas III Calabai dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk pembangunan sebuah pelabuhan.

“Perjuangan Panjang ini semoga sukses hingga semua rangkaian pembangunan Pelabuhan nanti dan memberi manfaat yang maksimal bagi pengembangan wilayah Kabupaten Dompu kedepan,” harap Prayitno.

Karenanya, Prayitno akan segera melapor ke bupati setelah menandatangani kontrak dengan perusahaan pemenang tender. Termasuk meminta dukungan, agar Pelabuhan Kilo yang dibangun pemerintah ini bisa segera dilengkapi fasilitas pendukung lainnya, sehingga bisa segera dioperasionalkan.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu, Ir. H. Fakhrurrazi yang didampingi Sekretarisnya, Yasser menyampaikan apresiasinya atas informasi kemajuan rencana pembangunan Pelabuhan Kilo. Rencana ini sudah lama dinanti oleh masyarakat Kabupaten Dompu, karena diyakini akan memberi manfaat besar bagi pembangunan Kabupaten Dompu ke depan.

“Informasi ini yang ditunggu-tunggu. Apalagi di tahun 2025 lalu, rencana pembangunannya terkena refocusing dan gagal dilaksanakan. Tapi tahun ini justru langsung dianggarkan sekaligus dalam satu tahun anggaran untuk fasilitas darat dan lautnya. Ini luar biasa,” kata Fakhrurrazi.

Kemajuan rencana pembangunan pelabuhan ini, pasti akan direspon pemerintah daerah. Sesuai kesepakatan, ada beberapa kewajiban pemerintah daerah dalam rencana pembangunan Pelabuhan Kilo. Termasuk membuat akses jalan lain yang menghubungkan Pelabuhan Kilo dengan Kota Dompu melalui Simpang Soriutu–Tanju–Mbuju Kilo.

“Tahun 2023–2024, pemerintah sudah membuka akses jalan dari Simpang Soriutu – Tanju. Tinggal ada satu jembatan di antara Desa Tanju Kecamatan Manggelewa dengan Taropo Kecamatan Kilo. Kalau sudah ada jembatan, akses jalannya bisa nyambung,” ungkapnya.

Ruas jalan yang ada saat ini, dikatakan H. Fakhrurrazi, tidak bisa digunakan untuk mendukung keberadaan Pelabuhan Kilo. Akses jalan yang curam dan berkelok, tidak memungkinkan untuk kendaraan bertonase besar. “Pemda sudah menyiapkan akses jalan alternatifnya,” ungkapnya. (ula)

Sumbawa Kaji Rencana Tata Kelola Penataan Kawasan Samota

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sumbawa Kaji Rencana Tata Kelola Penataan Kawasan Samota
Lalu Suharmaji Kertawijaya (suarantb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa, memastikan tengah merencanakan penyusunan tata kelola penataan kawasan Samota untuk mencegah potensi konflik kepentingan antar daerah.

“Saat ini kita sedang kaji untuk pengelolaan tersebut dan nanti akan kita arahkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Samota,” kata Asisten II Setda Kabupaten Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya, Senin (26/1/2026).

Prakajian pengembangan kawasan Samota sedang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Baprida) Sumbawa. Kajian ini menjadi landasan utama dalam pembagian peran dan kewenangan masing-masing pihak, agar pengelolaan kawasan berjalan sinergis dan tidak menimbulkan konflik.

“Dalam prakajian itu nanti akan terlihat dengan jelas keterlibatan stakeholder. Pemerintah Provinsi sudah pasti masuk, Kabupaten Sumbawa dan Dompu karena Samota ini melibatkan dua kabupaten,” ucapnya.

Suharmaji menjelaskan, secara garis pantai, wilayah Teluk Saleh berada di Sumbawa, karena ada 16 desa masuk di kawasan tersebut. Sementara di Kabupaten Dompu, kawasan yang terlibat meliputi wilayah Calabai hingga Tambora.

“Karena melibatkan lintas daerah, Pemerintah Provinsi NTB diproyeksikan menjadi pihak yang memimpin dan mengoordinasikan pengelolaan kawasan,” ujarnya.

Ia pun meyakinkan, komunikasi lebih lanjut dengan Kabupaten Dompu juga terus dilakukan untuk mensukseskan program tersebut. Bahkan Bupati Dompu, Bambang Firdaus memberikan apresiasi terkait rencana pengembangan KEK Samota, karena dinilai dapat memberikan manfaat bersama bagi kedua daerah.

“Justru dengan pengaturan yang jelas, konflik kepentingan bisa kita eliminasi sejak awal. Sehingga apa yang kita hajatkan untuk pertumbuhan ekonomi baru bisa terealisasi,” tambahnya.

Pengembangan KEK Samota dinilai memiliki potensi besar, khususnya di sektor pariwisata dan kelautan. Teluk Saleh dikenal sebagai habitat hiu paus, ekosistem langka di Indonesia yang hanya terdapat di Teluk Cenderawasih dan Teluk Saleh.

“Substansi utama prakajian adalah memperjelas siapa berbuat apa dan bagaimana mekanismenya. Sehingga pengelolaan Teluk Saleh tidak hanya berorientasi pada pembangunan ekonomi, tetapi juga menjamin kepastian tata kelola kawasan,” timpalnya.

Suharmaji mengakui, sebenarnya usulan KEK Samota ini telah muncul sejak lama, bahkan lebih awal dibandingkan KEK Mandalika. Namun, saat itu Kabupaten Sumbawa belum siap memenuhi persyaratan utama, termasuk penyediaan lahan sekitar 500 hektare.

“Sekarang kita belajar dari pengalaman itu. Semua ketentuan dan SOP pembentukan KEK akan kita bahas bersama Provinsi, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Dompu,” tukasnya. (ils)

Ternak Puyuh dan Ayam Petelur, Cara Baru NTB Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ternak Puyuh dan Ayam Petelur, Cara Baru NTB Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem
Muh Riadi di kandang percontohan ternak puyuh petelur di Desa Beriri Jarak, Kabupaten Lombok Timur. (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menghadirkan terobosan program beternak puyuh petelur dan ayam petelur dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Terutama di desa-desa yang ditetapkan sebagai desa berdaya sebagai program unggulan Gubernur NTB, Lalu. Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Damayanti Putri.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Muhamad Riadi, S.P., M.Ec.Dev, program beternak puyuh petelur dan ayam petelur ini adalah salah satu cara yang dilakukan untuk mengelurakan masyarakat dari miskin ekstrem.

Muhammad Riadi pada Senin, 26 Januari 2026 ini mengatakan, dari dua program ini, yang sudah langsung action adalah program beternak puyuh yang memang dikonsep sejak tahun 2024, kemudian dianggarkan tahun 2025 akhir, dan dieksekusi.

Yaitu Kelompok Tani Ternak Maju Jaya, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur sebagai percontohan.

Riadi menjelaskan, pada kelompok ini, Pemprov NTB memberikan bantuan puyuh. Terdapat sebanyak 3.990 ekor dengan produksi harian rata-rata 35 tray telur. Dengan harga telur puyuh saat pencatatan sebesar Rp31.000 per tray, pendapatan kotor harian tercatat mencapai Rp1.085.000. Setelah dikurangi biaya produksi sekitar Rp800.000 per hari, kelompok memperoleh keuntungan bersih sekitar Rp285.000 per hari atau setara Rp8.550.000 per bulan.

“Pendapatan bersih ini dibagi kepada anggota kelompok melalui skema kemitraan yang sudah disepakati bersama,” jelas Riadi.

Ia menerangkan, setiap tiga bulan sekali, dari keuntungan beternak kelompok, satu anggota kelompok akan mendapatkan 1.000 ekor puyuh siap produksi. Dengan pola tersebut, dalam kurun waktu 20 bulan, seluruh anggota kelompok dipastikan telah memiliki masing-masing 1.000 ekor puyuh produktif.

“Kalau sudah bisa mandiri beternak puyuh petelur, itu artinya, ia sudah keluar dari miskin ekstrem karena sudah bisa punya penghasilan,” jelas Riadi.

Riadi menambahkan, puncak produksi puyuh terjadi pada usia delapan bulan dengan potensi produksi mencapai 40 tray per hari. Pada fase ini, pendapatan kotor harian dapat meningkat menjadi Rp1.240.000, dengan keuntungan bersih sekitar Rp440.000 per hari. Dengan sistem pembagian hasil, setiap anggota kelompok diproyeksikan memperoleh pendapatan bersih sekitar Rp110.000 per hari.

“Pola kemitraan ini kami rancang agar pendapatan peternak meningkat secara berkelanjutan dan benar-benar menjadi jalan keluar dari jerat kemiskinan,” tegasnya.

Nantinya, kelompok-kelompok peternak puyuh di masing-masing desa berdaya ini, oleh Pemprov NTB akan diberikan 4.000 ekor puyuh siap produksi untuk dikembangkan bersama.

Sementara itu, untuk program ayam petelur (layer), juga akan menyasar langsung rumah tangga miskin ekstrem. Setiap kepala keluarga akan diberikan 100 ekor ayam petelur tanpa kandang permanen, yang dapat dipelihara di sekitar rumah menggunakan ember atau sarana sederhana. Masyarakat hanya bertugas memberi pakan dan menjaga kebersihan, sementara telur akan dikelola oleh induk semang atau mitra usaha.

“Setiap hari ayam diberi pakan dan telurnya diambil. Masyarakat miskin fokus merawat ternak. Untuk hasilnya, nanti ada mitra yang akan kita libatkan. Dan kita juga akan melibatkan dokter hewan untuk mendampingi untuk memastikan Kesehatan lingkungan dan ternaknya,” ujar Riadi.

Program ini menargetkan pendapatan tambahan masyarakat miskin ekstrem sekitar Rp2 juta hingga Rp3 juta per bulan. Jika usaha berjalan baik dan berkembang, pemerintah akan menghubungkan peternak dengan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar usaha dapat diperluas dan lebih mandiri.

Lebih lanjut, produksi telur puyuh dan telur ayam ini diarahkan menjadi salah satu varian menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga memiliki pasar yang jelas dan

“Konsepnya cepat menghasilkan, karena telur kebutuhannya harian dan harganya relatif stabil. Ini langkah strategis agar masyarakat miskin ekstrem bisa segera bangkit,” pungkas Riadi. (bul)

NTB Bidik Pajak Kendaraan Luar Daerah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
NTB Bidik Pajak Kendaraan Luar Daerah
Lalu Herman Mahaputra

Mataram (ekbisntb.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai membidik potensi pajak kendaraan bermotor berpelat luar daerah yang beroperasi dan beraktivitas cukup lama di wilayah NTB. Langkah ini dipandang sebagai salah satu upaya optimalisasi pendapatan daerah tanpa menambah beban baru bagi masyarakat lokal.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB, Dr. Lalu Herman Mahaputra, mengatakan kebijakan ini akan diawali dengan pendekatan persuasif dan pendataan secara menyeluruh, sebelum penerapan sanksi administratif. Pemerintah memberikan masa transisi selama tiga bulan bagi pemilik kendaraan luar daerah untuk menyesuaikan status kendaraannya.

“Kami berikan waktu tiga bulan. Dalam masa itu kami lakukan pendataan, edukasi, dan penyampaian surat kepada pemilik kendaraan, khususnya perusahaan-perusahaan,” ujar Mantan Direktur RSUP NTB ini di Mataram, Senin, 26 Januari 2026.

Menurutnya, fokus awal penertiban adalah kendaraan milik badan usaha yang digunakan secara menetap dan menghasilkan keuntungan di NTB. Kendaraan semacam ini dinilai sudah semestinya menggunakan pelat nomor domisili NTB, sehingga pajaknya juga masuk ke kas daerah.

“Kalau kendaraan itu dipakai untuk berbisnis dan menghasilkan profit di NTB, maka seharusnya pelatnya juga NTB. Itu prinsip keadilannya,” tegasnya.

Salah satu yang disebut adalah kendaraan-kendaraan yang diperasikan di kawasan tambang PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Dimana, jumlah kendaraan berpelat luar daerah yang digunakan terindikasi cukup banyak. Sehingga, Dr. Jack menegaskan, akan melakukan koordinasi dengan perusahaannya.

Sementara untuk kendaraan perorangan, Bapenda masih mengedepankan edukasi. Jack menjelaskan, penindakan tidak bisa disamaratakan karena ada kendaraan yang sifat penggunaannya hanya sementara atau terkait tugas instansi tertentu.

“Kalau sifatnya hanya sementara, seminggu dua minggu lalu kembali, tentu tidak kita arahkan. Tapi kalau digunakan jangka panjang dan menetap, akan kita dorong untuk ganti pelat domisili,” jelasnya.

Ia mengakui, penertiban kendaraan luar daerah, khususnya milik instansi vertikal dan lembaga, bukan perkara mudah. Namun demikian, Bapenda NTB tetap akan menempuh jalur administratif melalui surat resmi untuk meminta klarifikasi dan data kendaraan.

“Kita akan bersurat, minta data kendaraan mereka. Dari situ nanti kita pilah mana yang menetap dan mana yang hanya mobilitas sementara,” katanya.

Untuk mendukung kebijakan ini, Bapenda NTB juga akan melakukan operasi gabungan bersama kepolisian lalu lintas dan instansi terkait setelah masa tiga bulan berakhir, terhitung mulai Januari hingga Maret 2026.

“Setelah tiga bulan, kalau masih ada yang tidak menyesuaikan, baru kita beri peringatan lanjutan sampai ke sanksi,” ujar Jack.

Upaya penataan kendaraan luar daerah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga menciptakan keadilan fiskal, di mana aktivitas ekonomi yang berlangsung di NTB dapat memberi kontribusi langsung bagi pembangunan daerah. (bul)

Program MBG Bikin Pasar Telur NTB Lebih Stabil, Peternak Kian Optimistis Berinvestasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Program MBG Bikin Pasar Telur NTB Lebih Stabil, Peternak Kian Optimistis Berinvestasi
Ervin Tanaka di kandang ternak unggas miliknya. (suarantb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) besutan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dampak nyata bagi peternak unggas lokal, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Salah satu manfaat paling dirasakan adalah stabilnya penyerapan telur di pasar, yang berimbas langsung pada kestabilan harga dan meningkatnya optimisme peternak untuk mengembangkan usaha.

Ketua Perhimpunan Peternak Unggas Rakyat (Petarung) NTB, Ervin Tanaka di Mataram, Senin, 26 Januari 2026 mengatakan, sejak program MBG dijalankan oleh pemerintah, gejolak pasar telur yang sebelumnya kerap terjadi kini mulai berkurang. Permintaan yang konsisten membuat serapan produksi peternak menjadi lebih terjamin.

“Kalau manfaat MBG ke peternak lokal jelas dirasakan. Penyerapan telur sekarang jauh lebih stabil, tidak lagi bergejolak seperti sebelumnya,” ujar Ervin.

Ia menjelaskan, meningkatnya permintaan telur untuk kebutuhan MBG secara tidak langsung memperkuat pasar lokal. Meski sebagian besar peternak belum berhubungan langsung dengan pengelola MBG, suplai tetap terserap melalui pihak ketiga atau mitra yang selama ini telah menjalin kerja sama dengan peternak.

“Umumnya peternak lokal menyalurkan telur lewat mitra. Karena kalau langsung biasanya ada tempo pembayaran, sementara lewat pihak ketiga pembayarannya lebih cepat,” jelasnya.

Menurut Ervin, mitra-mitra tersebut kini menambah volume pengambilan telur karena juga menyuplai kebutuhan MBG. Jika sebelumnya pengambilan berkisar sekitar 100 tray setiap tiga hari, kini jumlahnya mengalami peningkatan.

Dari sisi harga, Ervin menegaskan kondisi juga relatif stabil. Saat ini harga telur di tingkat peternak berada di kisaran Rp50.000 hingga Rp52.000 per tray untuk ukuran sedang. Harga tersebut tidak mengalami lonjakan meskipun permintaan meningkat.

“Harganya cenderung stabil. Tidak serta-merta naik terus karena memang sudah ada pengaturan pemerintah terkait harga acuan,” katanya.

Dari sisi produksi, Ervin menyebutkan total produksi telur dari seluruh anggota peternak unggas lokal NTB dibawah Petarung saat ini mencapai sekitar 700 ribu hingga 800 ribu butir per hari. Produksi tersebut masih terserap sepenuhnya oleh pasar lokal.

“Yang jelas, produksi kita terserap dan stabil,” tegasnya.

Ia menambahkan, jumlah anggota peternak unggas lokal NTB saat ini berkisar 46 hingga 50 peternak, tersebar di berbagai wilayah di NTB. Sejak akhir tahun lalu, tren penambahan populasi ternak mulai terlihat, seiring meningkatnya keyakinan peternak terhadap prospek usaha telur.

“Sejak akhir tahun kemarin sudah terasa. Banyak peternak mulai menambah populasi, bahkan muncul peternak-peternak baru,” ungkap Ervin.

Dampak positif MBG ini juga mendorong peternak untuk lebih berani berinvestasi. Peternak yang memiliki modal mulai memperluas kandang dan menambah jumlah ternak demi meningkatkan produksi.

“Manfaat MBG ini benar-benar disyukuri peternak. Kami jadi lebih optimistis untuk mengembangkan usaha ke depan,” pungkas Ervin. (bul)

1...339340341...1,088Halaman 340 dari 1,088