Sunday, April 19, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 340

Bupati Minta Penambang MBLB Ilegal dan Tidak Legal Taat Bayar Pajak

By
ekbisntb.com
-
0
Bupati Lotim, H. Haerul Warisin mendengar keluhan para penambang soal besaran tarif pajak MBLB di ruang rapat utama kantor Bupati Lotim, Rabu 16 April 2025. (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin meminta seluruh penambang yang menjalankan bisnisnya di Kabupaten Lotim menaati aturan bayar pajak. Hal ini dikemukakan Bupati Lotim saat bertemu dengan pelaku bisnis tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Lotim, Rabu 16 April 2025.

Bupati berjanji akan melihat kembali regulasi soal besaran tarif pajak MBLB ini. Akan coba diatur kembali besaran pajak MBLB berupa pasir, tanah urug, batu pecah, batu gelondongan dan lainnya supaya lebih berkeadilan.

Bupati menegaskan tidak akan menaikkan tarif pajak, karena sudah disesuaikan tahun 2016. ‘’Tidak perlu naik lagi, tinggal dirawat. Dulu harga pasir satu dump truck Rp150 ribu. Sekarang Rp 1 juta dan paling kecil Rp 800 ribu di Mataram. Kenaikan harga inilah yang jadi acuan,’’ ujarnya.

Target Rp 22 miliar pajak MBLB. Tidak terlalu besar. Lainnya akan dicari dari wajib pajak lainnya. “Tolonglah, bayarlah retribusi dan pajak secara tertib, jangan hutang bayar pajak,” tegasnya.

Diakuinya, persoalan tambang terlalu banyak. Petani banyak mengeluh. Pemerintah akan cari jalan keluar. Mereka yang belum berizin segera urus izin, dirinya akan membantu berbicara dengan Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal untuk segera mengurus izin.

‘’Mereka yang tidak legal, bisa dibantu oleh Pemda Lotim supaya diperlancar izinnya provinsi. Jangan lagi ada yang tidak berizin.  Bupati tidak ingin bisnis MBLB ada ketimpangan. Mereka yang ilegal jual murah dan yang legal lebih mahal,’’ ujarnya.

Asosiasi diminta diperkuat dan buat kesepakatan kesamaan harga. Dia menegaskan, uang yang diberikan berupa pajak MBLB untuk membangun fasillitas umum. Apalagi tahun ini Pemda Lotim akan membangun jalan sepanjang 100 km.

‘’Lotim jumlah penduduk terbanyak. Orang miskin sangat banyak, 14,63 persen. Ruas jalan paling panjang di seluruh kabupaten kota se-NTB paling banyak di Lotim,’’ ujarnya.

Jalan usaha tani menuntut jadi jalan kabupaten dan jalan desa. Aspal lapen menuntut hotmik. Inilah katanya yang membutuhkan uang banyak, sehingga harus rajin mencari uang dan tidak boleh korupsi.

Kepala Bapenda Lotim, Muksin menyampaikan Lotim memiliki bentangan tambang rata rata ada di seluruh kecamatan. Hal ini merupakan keberkahan bagi Lotim. Regulasi yang ditegakkan clean and clear.  Pajak dan retribusi dari tahun 2023. Dalam menjalankan kepatuhan pajak MBLB diatur dalam Perda 6 tahun 2023.

Berlaku sekarang pakai kubikasi. Satu kubik pasir urug ditetapkan harganya Rp45 ribu. Pajaknya 20 persen atau Rp9 ribu. ‘’Kalau gunakan satu dump truck itu ada 4 kubik, tapi banyak yang melakukan penambahan bodi. Muncul menggunung. Jumlah itu dihitung lebih dari 8 kubik. Sudah komunikasi dengan sopir dan penambang,’’ terangnya.

Ketua Asosiasi Tambang Lotim, H. Maidy sangat bangga bisa ambil bagian dalam memberikan pajak ke daerah. Sumberdaya alam Lotim sangat luar biasa dan kami dapat hasil dari itu.

Penambang berharap terjaga kondusivitas aktivitas usaha tambang. Selain itu, diharapkan, sinergi yang baik dengan pemerintah.

Penambang, ungkapnya, tidak menginginkan kekisruhan terjadi lagi. Penambang ada yang legal dan tidak legal, namun menginginkan kepastian regulasi. (rus)

Sumbawa Minta Mitra Swasta Bantu Serap Jagung Petani

By
ekbisntb.com
-
0
Bupati Sumbawa, H. Syarafuddin Jarot didampingi Kapolres Sumbawa saat menyampaikan ke wartawan terkait persoalan jagung(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Bupati Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot meminta kepada mitra swasta yang memiliki gudang untuk membantu pemerintah dalam melakukan penyerapan jagung dari petani untuk menekan anjloknya harga.

“Kami berharap mitra bisnis swasta bisa segera membeli jagung dari para petani tidak boleh kurang dari Rp4. 500 per kilogram dengan menyesuaikan dengan Kadar Air (KA) berdasarkan HPP yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Haji Jarot, Rabu 16 April 2025.

Dikatakan Haji Jarot, panen raya jagung yang sedang dan akan terjadi, perkiraan diperkirakan akan menghasilkan jagung sebanyak 504.000 ton. Jumlah tersebut pun diperkirakan meningkat jelang akhir tahun karena masih ada petani yang bisa melakukan tanam dua sampai tiga kali.

“Kalau kita hitung sampai akhir tahun total produksi jagung kita bisa mencapai 640.000 ton untuk tahun 2025 sementara yang menjadi catatan kita saat ini jagung itu akan kita bawa kemana,” ujarnya.

Kondisi tersebut kembali diperparah dengan terbatasnya kemampuan Bulog untuk melakukan penyerapan di tengah produksi jagung yang surplus. Bahkan Bulog hanya diberikan kuota sebanyak 23.000 ton dan itu tidak sampai 10 persen.

“Saat ini Bulog juga masih memiliki jagung yang terserap tahun 2024 lalu yang belum terjual sebanyak 26.000 ton. Akibatnya space yang tersedia di gudang Bulog 10.000 ton saja,” jelasnya.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan penyerapan jagung dari petani. Sehingga pihaknya sangat berharap supaya mitra dan gudang swasta bisa membantu pemerintah untuk menyerap jagung dari petani dengan catatan harganya di angka Rp4. 500 per kilogram.

“Jadi, kita berharap mitra swasta ini bisa membantu pemerintah, karena produksi jagung kita sangat melimpah dan tidak mungkin juga hanya mengandalkan Bulog karena sangat terbatas, “sebutnya.

Ia meminta kepada petani agar panen jagung dilakukan diatas umur 115 hari agar bisa mencapai KA yang ditentukan pemerintah. Karena jika kadar airnya terlalu tinggi dikhawatirkan jagung yang terserap akan rusak bahkan tidak bisa digunakan.

“Kami meminta kepada petani untuk sabar dalam melakukan panen, supaya jagungnya bisa langsung diambil oleh mitra termasuk Bulog. Karena jika buru-buru jagungnya cepat rusak,” tambahnya.

Haji Jarot pun meyakinkan, pemerintah juga akan melakukan identifikasi potensi gudang dalam membantu Bulog untuk menyediakan tempat penyimpanan sementara. Kedepan pemerintah juga akan membangun gudang besar tersendiri di Sumbawa supaya jagung petani bisa disimpan dan tidak rusak.

“Kami juga akan bekerja sama dengan Pelindo untuk membantu proses kelancaran pengangkutan dan pengiriman jagung. Sementara untuk pengawalan dan pengamanan akan dilakukan oleh pihak Kepolisian,” tukasnya. (ils)

Bulog Baru Serap 7000 Ton Jagung di Sumbawa

By
ekbisntb.com
-
0
Zuhri Hanafi(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) baru melakukan penyerapan jagung sebanyak 7.000 ton dari sejumlah mitra usaha yang berada di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat dari kuota yang ditetapkan sebanyak 23.000 ton.

“Jadi, untuk serapan awal kita masih di angka 7.000 ton, jumlah itu tentu masih sangat jauh dari target yang ditetapkan tetapi kami akan tetap berusaha mengejar target itu,” kata Pinca Perum Bulog Sumbawa, Zuhri Hanafi, kepada wartawan, Rabu 16 April 2025.

Zuhri melanjutkan, rendahnya angka serapan jagung lantaran gudang di sejumlah kecamatan masih penuh. Bahkan jagung yang terserap di tahun 2024 lalu sampai dengan saat ini masih tersisa di gudang dan belum bisa dikeluarkan.

“Jagung kita serap di tahun 2024 saja sebanyak 26.000 ton belum bisa kita keluarkan dari gudang karena mekanisme lelang yang saat ini masih berproses,” ucapnya.

Terkait dengan kondisi gudang yang sudah penuh, pihaknya sudah meminta kepada pemerintah melalui Bappanas agara segera melakukan mobilisasi jagung. Karena sifatnya Bulog Sumbawa hanya sebatas regulator, sementara yang berhak mengeluarkan adalah Bappanas.

“Kalau kita sih (Bulog Sumbawa) menginginkan pelepasan saja dengan tidak melalui mekanisme lelang sehingga jagung untuk serapan tahun 2025 bisa segera kita lakukan,” ujarnya.

Dia pun meyakinkan, bahwa Bulog Sumbawa  pada prinsipnya sudah sangat siap melakukan penyerapan jagung dengan catatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Bahkan pihaknya akan tetap menyiapkan gudang untuk penyerapan jagung kembali, jika mobilisasi jagung terealisasi.

“Pasti akan kita siapkan gudang jika kondisinya dalam keadaan kosong, makanya kita berharap agar mobilisasi jagung bisa terealisasi,” timpalnya.

Sementara untuk mekanisme penyerapan jagung lanjutnya, tetap sama seperti pembelian jagung dengan ketentuan kadar air tentu. Pihaknya pun melakukan penyerapan dengan menggandeng sejumlah mitra Bulog yang melakukan tanda tangan kontrak.

“Harga pembelian tetap disesuaikan dengan Kadar Air (KA). Misalnya KA 30 persen sesuai ketetapan Bapanas yakni Rp 4.000 per kilogram, KA 20 persen Rp 4.100 dan seterusnya. Nanti di gudang, Bulog terima dari mitra KA 15 persen harga Rp 5.500,” tukasnya. (ils)

Pemasangan VMS Untungkan Nelayan

By
ekbisntb.com
-
0
Mediasi para bos kapal dan kantor PSDKP Labuhan Lombok, Rabu 16 April 2025. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemasangan Sertifikat Laik Operasi (SLO) bagi kapal yang melaut di atas 12 mil ini diharuskan  memasang Vessel Monitoring System (VMS). Aturan pemasangan VMS ini sangat menguntungkan sebenarnya bagi nelayan yang berada di tengah laut.

Kepala Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Yudi Gusworo Saputra saat dikonfirmasi Ekbis NTB, Rabu 16 April 2025 mengatakan sudah membahas keluhan nelayan dengan beberapa unsur. Soal kewajiban pemasangan VMS bisa dilakukan berkala. Mungkin beberapa nelayan dulu biar tidak memberatkan para bos kapal atau para nelayan.

Aturan pemasangan VMS sudah diatur oleh peraturan perundangan. Diakui, untuk kapal di bawah 30 GT itu kewenangan Pemerintah Provinsi untuk mengeluarkan Sertifikat Laik Operasi (SLO). Akan tetapi, karena penangkapan nelayan di atas 12 mil jadi kewenangan pusat, sehingga harus migrasi. “Sehingga dia kapal itu kita sebut bermigrasi, sampai sekarang sudah bermigrasi ratusan kapal di Labuhan Lombok,” ucapnya.

Kewajiban memasang VMS dati sisi fungsi sangat bermanfaat bagi nelayan dan pemilik kapal. Pemantauan lebih mudah ketika terjadi bahaya di laut.

Soal harganya diluruskan tidaklah terlalu mahal. Aturan sekarang berbeda dengan sebelumnya yang memang memberatkan. Sekarang ini nelayan atau bos kapal hanya dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jumlahnya disesuaikan dengan jumlah hasil tangkapan. Tangkapan kecil, maka kecil uang akan diserahkan ke negara dalam bentuk PNBP. Beda dengan dulu memang harus ada bayar pajak.

Harga VMS seharga Rp 18 juta itu informasi salah karena itu merupakan informasi dulu. Bahkan ada yang dulu harganya sampai Rp 20 juta. Air time juga bisa Rp 10 juta.

Sekarang VMS ada yang lebih efisien. Sekarang cukup 4-5 juta. Ditambah Rp 5 juta untuk air time. ‘’Jadi Rp 10 juta sudah lengkap dengan air time atau pulsanya. Karena satelit kan bentuknya, sehingga harus bayar sekali setahun. Dulu ya, Provider satelit lebih mahal tapi sekarang sudah jauh lebih murah,’’ ujarnya.

Terpisah, Ketua Forum Nelayan Lombok (Fornel) Satriawan Alias Daweng mengatakan sampai sekarang masih menolak untuk pemasangan VMS tersebut. Pasalnya, sebagian besar nelayan merupakan nelayan kecil dan cukup memberatkan. Bagi Daweng menjelaskan pembatasan zona tangkap ini sangat merugikan nelayan. Aturan sebelumnya, nelayan bisa tembus 60-100 mil. Ada yang ke selatan dan ada yang ke utara. Aturan terbaru menegaskan, izin dari pemeirntah daerah untuk nelayan kecil ini nelayan hanya boleh sampai ke 12 mil. Tidak boleh lebih dari zona tersebut. Sedangkan izin yang dikeluarkan pemeirntah pusat bisa di atas 12 mil.

Soal VMS ini, sambungnya dibebankan sepenuhnya kepada nelayan. Jika nelayan tidak memiliki VMS, maka tidak diizinkan melaut. Aturan ini sangat berat bagi nelayan. Nelayan jelas tidak bisa melaut. “Tidak akan terbit SPB (Surat Persetujuan Berlayar) kami kalau tidak ada SLO (Standar Laik Operasi), SLO tidak bisa keluar kalau tidak ada VMS,” ungkapnya.

Regulasi yang dibuat pemerintah ini jelas membuat rugi nelayan. Keharusan memiliki VMS tidak semua bisa dilakukan oleh nelayan. Paslanya. Harganya saat ini tembus Rp 10-18 juta. Mengingat pendapatan nelayan yang terbatas tidak bisa membeli VMS mahal. Apalagi ada keharusan juga untuk membayar pajak mencapai Rp 4,5 juta per tahunnya.

Mengenai jumlah tangkapan ikan saat ini sangat minim. Pembatasan ini membuat nelayan menjerit. Pasalnya, sebagian besar nelayan di Lombok ini merupakan nelayan kecil dengan kapasitas kapal dibawa 30 GT rata-rata.

Menurut aturan Menteri Susi Pudjiastuti sebelumnya, disebut nelayan kecil 10 GT ke bawah. Sedangkan aturan terbaru ini 6 GT ke bawah yang disebut nelayan kecil. ‘’Sementara kapal kami, lebar 3,5 meter dengan panjang 15-17 meter dan tinggi 1,5 meter. Hasil tangkapan sendiri selama sepekan berada di tengah laut tidak pernah  menentu. Kalau beruntung bisa satu ton,” ucapnya.

Protes nelayan ini sempat melakukan aksi penyegelan Tempat Pelelangan Ikan di Labuhan Lombok pada Selasa 15 April 2025 lalu. Bagi nelayan, regulasi yang diberlakukan pemerintah itu sangat tidak berpihak kepada nelayan kecil. (rus)

Anak Harus Dilindungi dari Bahaya Konten Digital

By
ekbisntb.com
-
0
I Nyoman Suandiasa(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak. Anak perlu dilindungi dari bahaya konten digital yang tersebar di media sosial.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suandiasa membenarkan, pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak.

Sebagai tindak lanjut dari regulasi tersebut, Pemkot Mataram juga telah mengeluarkan surat edaran tentang pembatasan penggunaan gawai bagi siswa tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. “Pak Wali telah mengeluarkan surat edaran pada bulan Februari lalu,” jelasnya.

Berdasarkan data dari National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) selama empat tahun terakhir, Indonesia mencatat 5,5 juta lebih kasus pornografi anak dan menjadikannya sebagai yang terbanyak ke-4 di dunia dan ke-2 di Asean.

Nyoman tidak membantah data tersebut. Ia menegaskan, anak harus dilindungi dari konten berbahaya di media sosial. Sebab, usia anak sangat rawan karena mereka tidak mampu memilah dan memilih konten yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. “Jadi anak harus dilindungi dari konten berbahaya di media sosial,” tegasnya.

Secara teknis diakui, Kominfo tidak memiliki teknologi untuk membatasi konten yang terbesar di media sosial. Akan tetapi, pemerintah telah mendorong platform digital seperti Instagram,Youtube, Tik-tok, dan Facebook untuk menciptakan ekosistem digital yang ramah anak.

Selain itu, pembatasan juga perlu dilakukan oleh platform digital dengan memastikan pengguna medsos bukan anak-anak. Di satu sisi kata dia, upaya pemerintah mencegah konten pornografi dan konten berbahaya lainnya tidak bisa dilakukan secara efektif tanpa pengawasan orang tua.

Menurutnya, peran orang tua sangat penting untuk mengontrol aktifitas digital anak-anak mereka. Jangan sampai anak menjadi korban bahaya teknologi digital atau media sosial. “Tanpa dukungan orang tua akan sia-sia,” demikian kata dia. (cem)

IHSG Ditutup Melemah Seiring Pasar Masih Dibayangi Negosiasi AS-China

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) (ekbisntb.com-Ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu sore ditutup melemah seiring pelaku pasar masih dibayangi proses negosiasi antara Amerika Serikat (AS) dengan China.

IHSG ditutup melemah 41,63 poin atau 0,65 persen ke posisi 6.400,05. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 5,96 poin atau 0,82 persen ke posisi 717,25.

“Pasar tampaknya dibayangi ketidakpastian proses negosiasi AS dan China sehubungan dengan tarif dagang terkait posisi kedua negara yang bersikeras dengan posisi masing-masing sehubungan perang tarif dagang,” ujar Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nicodemus alias Nico di Jakarta, Rabu.

Pelaku pasar menilai proses negosiasi antara AS dan China berpotensi akan sulit, pasar khawatir sikap keras kepala kedua negara dapat menghambat proses negosiasi.

Presiden AS Donald Trump menyerukan kepada China untuk menghubunginya guna memulai negosiasi yang bertujuan menyelesaikan pertikaian dagang yang semakin memanas antara kedua negara.

“Bola sekarang ada di tangan China. China perlu membuat kesepakatan dengan kami. Kami tidak harus membuat kesepakatan dengan mereka,” ujar Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt.

Dari dalam negeri, rencana aksi yang akan dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan akan menambah porsi portofolio investasi di pasar modal sebesar 20 persen tentunya memberikan optimisme pelaku pasar terhadap pasar modal dalam neger.

Selain itu, sejumlah emiten melakukan aksi buyback, sehingga dapat memperkuat kepercayaan investor, serta menyesuaikan diri dengan kondisi pasar dalam mengurangi tekanan, yang dapat menopang pasar keuangan dalam negeri.

Dibuka menguat, IHSG bergerak ke teritori negatif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG betah di zona merah hingga penutupan perdagangan saham.

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, dua sektor menguat yaitu sektor kesehatan dan sektor energi yang masing-masing naik sebesar 0,30 persen dan 0,23 persen.

Sedangkan, sembilan sektor melemah yaitu sektor keuangan turun paling dalam minus sebesar 1,20 persen, diikuti oleh sektor transportasi & logistik dan sektor barang konsumen primer yang masing-masing turun sebesar 0,74 persen dan 0,69 persen.

Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu CENT, DOSS, DWGL, KJEN dan BOAT. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni BTEK, MDRN, ASBI, ECII dan XSSI.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.162.563 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 29,12 miliar lembar saham senilai Rp21,11 triliun. Sebanyak 250 saham naik 331 saham menurun, dan 220 tidak bergerak nilainya.

Bursa saham regional Asia sore ini antara lain, indeks Nikkei melemah 347,14 poin atau 1,01 persen ke 33,920,40, indeks Shanghai menguat 8,34 poin atau 0,26 persen ke 3.276,00, indeks Kuala Lumpur melemah 3,94 poin atau 0,27 persen ke 1.476,92, dan indeks Strait Times menguat 26,59 poin atau 0,73 persen ke 3.651,31. (ant)

Persiapan Panen Raya Jagung, Gubernur Gelar Rakor dengan Bupati Se NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menggelar Rakor Percepatan Pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) Tahun 2025, yang dilaksanakan secara hybrid dari Kantor Gubernur NTB, Rabu 16 April 2025. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Provinsi NTB bersiap menghadapi panen raya jagung masa tanam pertama (MT 1) pada April 2025, dengan prediksi produksi yang akan melampaui satu juta ton. Namun, keterbatasan anggaran dan kapasitas gudang menjadi tantangan tersendiri bagi Perum Bulog dalam menyerap hasil panen petani. Pemerintah pusat telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 per kilogram, namun alokasi pembelian jagung untuk NTB saat ini hanya sebesar 78.000 ton.

Mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi NTB bersama 10 pemerintah kabupaten/kota menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) Tahun 2025, yang dilaksanakan secara hybrid dari Kantor Gubernur NTB, Rabu 16 April 2025. Rapat ini dipimpin langsung oleh Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, yang menekankan pentingnya langkah konkret dalam menghadapi panen raya.

“Ada tiga hal yang bisa kita lakukan sebagai pemerintah daerah. Kita tidak mungkin masuk ke subsidi transportasi. Ini jadi opsi itu kita kesampingkan, jadi kita tidak bahas lagi opsi itu karena itu kewenangan dari Bapanas. Karena itu kita fokus ke upaya mengedukasi petani-petani kita,” tegas Gubernur.

Dalam arahannya, Gubernur meminta pemerintah kabupaten/kota segera mengidentifikasi gudang yang memenuhi syarat dari sisi status, kondisi, lokasi, daya tampung, serta menunjuk narahubung yang bertanggung jawab. Gudang-gudang ini diharapkan dapat menjadi titik penampungan jagung dari petani.

Selain itu, Gubernur juga meminta dukungan dari Polda NTB dan Dinas Perhubungan untuk mempermudah akses transportasi jagung, termasuk membuka kemungkinan penambahan armada kapal pengangkut hasil panen. Di sisi hulu, petani diimbau untuk tidak memanen jagung sebelum usia tanam mencapai 115 hari guna memastikan pengeringan alami berjalan optimal dan kualitas jagung tetap terjaga.

Langkah strategis lainnya adalah pertemuan antara Dinas Ketahanan Pangan dan Perum Bulog NTB dengan para pembeli untuk memetakan daya serap pasar, sekaligus mengidentifikasi spesifikasi kualitas jagung yang dibutuhkan. Gubernur juga mendorong Perum Bulog Kanwil NTB agar mengupayakan peningkatan alokasi pembelian menjadi 200.000 ton, serta memperjelas standar kualitas jagung yang dapat diserap.

Bupati Sumbawa, Syafaruddin Jarot, yang baru saja mengikuti koordinasi terkait CJP di tingkat pusat, menambahkan tarif transportasi ke Pulau Sumbawa diharapkan tetap stabil. Ia juga menekankan pentingnya pembayaran yang tepat waktu oleh Bulog, serta dukungan tambahan berupa gudang, alat pengering (corn dryer), pengendalian kualitas, dan pengemasan jagung maksimal 70 kilogram per karung untuk efisiensi distribusi.

Sementara itu, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil NTB, Sri Muniati, menyampaikan bahwa stok Cadangan Jagung Pemerintah per 16 April 2025 mencapai 49.478 ton, yang berasal dari pengadaan tahun 2024. Bulog berencana melelang stok gudang di Mataram dan Lombok Timur pada 24 April mendatang guna memberikan ruang untuk hasil panen tahun ini.

“Pada prinsipnya kami siap menyerap, tetapi yang ready saat ini untuk fungsi pengolahan, karena belum siap pengolahannya maka yang ready untuk diserap memang terus terang adalah 14%,” ujarnya, merujuk pada kadar air jagung yang memenuhi syarat serapan.

Rakor ditutup dengan komitmen dari Gubernur NTB untuk terus memperkuat koordinasi lintas pemerintah daerah dalam menyusun strategi menghadapi puncak panen jagung. “Mudah-mudahan kondisi petani jagung saat ini bisa tertangani,” harapnya. (ham/r)

Emas Antam pada Rabu Melonjak Rp20.000 Menjadi Rp1,916 Juta per gram

By
ekbisntb.com
-
0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia Rabu 16 April 2025 mengalami kenaikan Rp20.000 dari semula Rp1.896.000 menjadi Rp1.916.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik menjadi Rp1.765.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu:

– Harga emas 0,5 gram: Rp1.008.000.

– ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.916.000.

– ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.772.000.

– ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.633.000.

– ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.355.000.

– ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.655.000.

– ⁠Harga emas 25 gram: Rp46.512.000.

– ⁠Harga emas 50 gram: Rp92.945.000.

– ⁠Harga emas 100 gram: Rp185.812.000.

– ⁠Harga emas 250 gram: Rp464.265.000.

– ⁠Harga emas 500 gram: Rp928.320.000.

– ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.856.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22(ant).

KKP Tegaskan Nelayan Kecil Tak Wajib Pasang Alat Pemantau VMS

By
ekbisntb.com
-
0
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk)(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) tidak diwajibkan bagi nelayan kecil.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) di Jakarta, Rabu mengatakan kapal nelayan yang tidak diwajibkan memasang VMS yakni kapal di bawah 5 GT.

“Kapal kecil ini dilihat dari GT kapal. Kalau menurut undang-undang itu di bawah 5 GT itu dibilang nelayan kecil, maka kapal tersebut tidak wajib izin (memasang VMS), tapi pencatatan namanya, daftar kapal perikanannya di Pemda,” kata Ipunk.

Ipunk menerangkan hal itu dalam paparannya kepada awak media menanggapi respons sejumlah nelayan di berbagai daerah yang menolak kebijakan pemasangan VMS kepada kapal ikan di bawah 30 GT.

Ia menekankan hal itu karena masih terdapat informasi simpang siur yang menyebutkan bahwa seluruh kapal nelayan wajib memasang VMS tanpa pengecualian.

Nelayan kecil yang beroperasi di bawah 12 mil laut dan tidak melakukan migrasi izin ke pusat tidak diwajibkan mengikuti kebijakan pemasangan VMS oleh pemerintah pusat.

Kewajiban pemasangan VMS hanya berlaku bagi kapal yang telah berizin pusat, terutama kapal-apal yang melakukan aktivitas di wilayah perairan melewati 12 mil laut dengan potensi hasil tangkap tinggi.

Penerapan VMS di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

KKP mencatat, saat ini dari 13.313 kapal perikanan yang memiliki izin dari pusat terkait operasi penangkap ikan, tercatat 8.893 kapal telah memasang VMS. Sedangkan ada sekitar 4.425 kapal yang sudah berizin pusat atau melakukan migrasi tercatat belum memasang VMS.

Pemasangan VMS bertujuan di antaranya untuk memastikan tata kelola perikanan berjalan baik, serta mampu melindungi sumber daya ikan yang kian menipis dari praktik overfishing.

“Pemasangan VMS menjadi bukti bahwa ikan hasil tangkapan tidak dari iilegal fishing dan memenuhi syarat ekspor hasil perikanan dengan traceability atau ketelusuran,” ucap Ipunk.

Dengan VMS pula, pemerintah juga dapat cepat menindaklanjuti kasus kecelakaan laut, kehilangan kapal, hingga pengawasan lintas wilayah bersama instansi seperti TNI AL, Bakamla, dan, Basarnas. (ant)

Pengusaha Pariwisata Sambut Positif Inisiatif Gubernur NTB Memperbanyak Penerbangan

By
ekbisntb.com
-
0
Lalu Iqbal dan Wolini(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Upaya Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal dalam meningkatkan konektivitas udara ke dan dari Lombok mendapatkan apresiasi dari pelaku pariwisata daerah. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ketut Wolini menyebut langkah ini sebagai terobosan yang sangat positif, meski masih dihadapkan pada tantangan harga tiket pesawat yang tinggi.

“Pandangan kami di PHRI itu sangat bagus ya, Pak Gubernur melakukan terobosan-terobosan seperti itu. Ini penting untuk mendorong orang berwisata ke NTB. Tapi memang permasalahan sekarang adalah harga tiket,” kata Ketut Wolini.

Ia mencontohkan, harga tiket pesawat dari Lombok ke Bali saat ini berkisar Rp1,2 juta hingga Rp1,4 juta, bahkan lebih mahal dibandingkan penerbangan internasional ke Malaysia yang bisa hanya Rp900 ribu hingga Rp1 juta. Kondisi ini, menurutnya, menjadi penghalang utama dalam mendatangkan wisatawan ke NTB.

“Dulu kita sempat sinergi dengan Bali, buat paket wisata gabungan untuk turis Australia, misalnya 4 hari di Bali dan 3 hari di Lombok. Tapi sekarang sudah sulit karena harga tiket ke Lombok mahal,” jelasnya.

Wolini berharap Gubernur bisa terus memperjuangkan penambahan rute dan penurunan harga tiket, serta mempertahankan rute yang sudah ada agar tidak kembali hilang karena alasan minimnya penumpang.

“Maskapai juga butuh untung. Mereka tidak akan bertahan kalau penumpangnya sedikit. Tapi kalau terobosan ini berhasil, sangat luar biasa. Harapan kami wisatawan bisa datang langsung ke Lombok, tidak hanya dari Bali tapi dari mana saja,” tambahnya.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmennya untuk menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia. Salah satu upaya utama yang dilakukan saat ini adalah membuka lima rute penerbangan baru ke NTB.

“Kita sudah bertemu hampir semua direktur utama airline yang ada dan kita mendorong agar mereka menambah frekuensi penerbangan,” ungkap Iqbal.

Rute-rute yang sedang dijajaki antara lain dari Australia, Thailand, dan China ke Lombok, serta penambahan rute dari Jakarta dan Bali ke Lombok. Untuk mendukung realisasi ini, Pemprov NTB telah melakukan komunikasi intensif dengan pimpinan Pelita Air, CEO AirAsia, hingga pemilik Lion Group.

Salah satu penerbangan yang akan segera terwujud adalah rute malam Jakarta–Lombok (CGK–LOP). Penerbangan malam ini dinilai penting karena banyak penumpang yang bepergian setelah jam kerja.

“Mungkin bulan depan AirAsia sudah buka. Kita juga minta mereka pertimbangkan kembali rute Perth–Lombok karena cukup menjanjikan, tinggal tunggu pesawat baru,” jelasnya.

Selain itu, rute Bali–Lombok juga akan diperkuat dengan pesawat berbadan lebar untuk meningkatkan kapasitas penumpang. Sebelumnya, rute ini hanya dilayani oleh pesawat jenis ATR.

Tanggapan Positif dan Harapan Besar “Ikhtiar untuk membuka akses tidak boleh berhenti. Selain jalur udara, kita juga sedang upayakan rute darat dan laut,” tegas Gubernur Iqbal.

Langkah-langkah Gubernur NTB ini mendapatkan dukungan luas dari pelaku usaha sektor pariwisata. Mereka berharap realisasi penambahan rute ini tidak hanya akan memperbaiki konektivitas, tetapi juga secara langsung berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan ke NTB.

PHRI NTB menyatakan kesiapan untuk bersinergi lebih jauh dengan Pemprov dalam mendukung upaya promosi pariwisata dan meningkatkan kualitas layanan, agar wisatawan yang datang ke Lombok mendapatkan pengalaman yang berkesan dan ingin kembali.(bul)

1...339340341...812Page 340 of 812

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami