Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Setda Sumbawa, H. Yudi Patria Negara, mengaku serapan anggaran di triwulan pertama tahun 2025 masih berada di bawah 15 persen dari total APBD yang mencapai Rp2 triliun lebih.
“Serapan anggaran kita masih di angka 12 persen, adanya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah menjadi faktor utama karena beberapa pos anggaran yang sudah siapkan harus berubah,” kata Haji Yudi, kapada Ekbis NTB, Selasa 15 April 2025.
Haji Yudi melanjutkan, belanja yang dilakukan pemerintah saat ini masih bersifat belanja rutin seperti ATK kantor dan belanja lainnya. Sementara untuk program lainnya belum bisa dilaksanakan karena proses efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah belum berjalan.
“Harusnya serapan anggaran kita sudah di angka 20 persen jika kondisi normal, tetapi karena adanya efisiensi sehingga serapan kita masih rendah,” ujarnya.
Haji Yudi meyakinkan, kondisi ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Sumbawa, melainkan hampir di sebagian besar kabupaten/kota di NTB. Bahkan posisi saat ini anggaran yang dikeluarkan baru sebatas belanja kebutuhan kantor dan belanja pegawai.
“Belanja sih ada hanya untuk kebutuhan kantor saja dan itupun nilainya tidak besar, kalau kegiatan lainnya masih menunggu laporan final efisiensi anggaran,” ucapnya.
Selain faktor tersebut, adanya kecenderungan OPD tidak berani untuk menggunakan anggaran yang sudah disediakan. Belum finalnya penyusunan anggaran yang sebelumnya terdampak efisiensi menjadi kendala utama mereka.
“Ada kecenderungan OPD tidak berani menggunakan anggarannya, karena mereka khawatir adanya efisiensi lanjutan. Apalagi saat ini masih belum final penyesuaian yang dilakukan oleh OPD,” ujarnya.
Ia pun tidak menampik, persentase serepan anggaran tahun 2025 ini sangat rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Dimana di tahun 2024 proses lelang sudah mulai dilakukan di awal bulan Februari sehingga di bulan Maret sudah ada beberapa program yang mulai dilaksanakan termasuk proyek non tender penunjukan langsung.
“Tidak adanya pelaksanaan proyek fisik menjadi faktor lainnya sehingga serapan anggaran itu minim,” terangnya.
Dikatakannya, terkait dengan masih molornya serapan anggaran ini selain adanya efisiensi bisa jadi karena SKPD yang lelet dalam perencanaannya. Hal ini tentunya sangat beralasan, karena anggarannya sudah dibagi Per terminnya tinggal dilaksanakan saja.
“Kami menargetkan laporan final efisiensi anggaran ini rampung dalam waktu dekat ini, karena kami khawatir jika kondisi ini berlarut akan berdampak pada perekonomian masyarakat yang lesuh,” tukasnya. (ils)
