Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menjalin kerja sama strategis dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Area Denpasar dalam rangka memperkuat layanan keuangan syariah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Kolaborasi ini diwujudkan melalui sinergi pengelolaan Dana Desa dan pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan memanfaatkan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) BSI Agen.
BSI Area Denpasar mengadakan kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh 43 Kepala Desa, 43 Direktur BUMDes dan BUMDesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama) serta para Pendamping Desa seKabupaten Lombok Utara, Rabu, 16 April 2025.
Menghadirkan narasumber dari Kantor Pusat BSI untuk memperkenalkan solusi pengelolaan Dana Desa melalui sistem perbankan syariah serta optimalisasi BUMDes sebagai mitra BSI dalam ekosistem keagenan perbankan syariah di wilayah pedesaan.
Dalam sesi sosialisasi, peserta mendapatkan pemaparan komprehensif mengenai layanan pengelolaan Dana Desa melalui rekening BSI, peluang BUMDes menjadi Laku Pandai BSI Agen, serta pembangunan Islamic Ecosystem berbasis desa. Seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan antusias, menunjukkan komitmen kuat untuk bersinergi dalam penguatan ekonomi lokal.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, pemberdayaan Masyarakat Desa (DP2KBPMD) Kabupaten Lombok Utara, Mala Siwandi, S.Kom, menyampaikan bahwa, kolaborasi ini sangat penting dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.
“Dengan pemanfaatan layanan keagenan BSI melalui jaringan BUMDes, masyarakat dapat dengan mudah dan efisien mengakses layanan perbankan syariah. Ini bukan hanya mendekatkan layanan keuangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi BUMDes,” jelasnya.
Sementara itu, Silvia Permatasari Retail Funding Transaction Deputy Regional Office 8 Surabaya menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan wujud komitmen BSI untuk terus hadir di tengah masyarakat hingga ke pelosok negeri.
“Kami membangun ekosistem bersama pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat inklusi keuangan dan pemerataan layanan perbankan syariah. BUMDes sebagai BSI Agen akan berperan penting dalam menciptakan layanan keuangan yang berdaya guna dan berkelanjutan di desa-desa.” ujarnya.
Sistem kolaborasi ini dinilai saling menguntungkan: masyarakat lebih mudah mengakses layanan keuangan BSI melalui BUMDes, sementara BUMDes dapat memperoleh pendapatan tambahan melalui layanan perbankan yang diberikan, sehingga memperbesar keuntungan dan keberlangsungan usaha BUMDes itu sendiri.
Hingga 31 Maret 2025, BSI mencatat total 115.748 Agen Laku Pandai BSI dengan volume transaksi mencapai Rp18,34 triliun secara nasional. Khusus di wilayah kepulauan Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), terdapat 5.988 Agen aktif yang membukukan volume transaksi sebesar Rp139 miliar. Angka ini menunjukkan kontribusi signifikan dari wilayah timur Indonesia dalam mendukung inklusi keuangan syariah nasional.
Melalui kolaborasi seperti ini, BSI terus berkomitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat desa secara adil, berkelanjutan, dan sesuai prinsip-prinsip syariah.(bul)
