Friday, April 10, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 260

Konsumen Rumah Subsidi Masih “Wait and See”

0
Hery Athmaja (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Penjualan rumah subsidi di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir.

Ketua Real Estat Indonesia (REI) NTB, Hery Athmaja, mengatakan kondisi ini tidak hanya terjadi di NTB, tetapi juga secara nasional.

“Memang secara umum sektor perumahan sedang drop. Banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya proses perizinan pembangunan perumahan yang lama terbit,” kata Hery, Rabu, 18 Juni 2025.

Salah satu penyebab menurunnya minat beli rumah subsidi, kata Hery, adalah isu nasional tentang rencana pengecilan ukuran rumah subsidi. Meskipun kebijakan ini sebenarnya hanya berlaku di kawasan seperti Jabodetabek, informasi tersebut telanjur membuat masyarakat di NTB bersikap wait and see.

“Masyarakat mengira perubahan ukuran rumah subsidi itu berlaku nasional. Padahal di NTB tidak ada perubahan. Ukurannya tetap normal seperti sebelumnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hery berharap agar pemerintah tidak melontarkan wacana kebijakan yang belum final ke publik.

“Masyarakat itu kadang menangkapnya setengah-setengah. Dikira nanti harga rumah subsidi akan lebih murah, akhirnya ditungguin dulu, tidak langsung beli,” tambahnya.

Selain itu, Hery menyebutkan bahwa momen hari besar keagamaan seperti Idul Fitri juga menjadi penyebab turunnya penjualan rumah. Menurutnya, masyarakat cenderung mengalokasikan dananya untuk kebutuhan lebaran.

“Biasanya setelah hari besar seperti lebaran, penjualan akan melonjak lagi. Itu siklusnya,” katanya optimistis.

Meski demikian, dari sisi daya beli, Hery menegaskan bahwa masyarakat NTB masih cukup kuat. Apalagi, pemerintah telah memperluas batas penghasilan penerima subsidi rumah.

“Yang belum menikah batas maksimal penghasilan sekarang naik dari Rp7 juta jadi Rp8 juta per bulan. Untuk yang sudah berkeluarga naik dari Rp8 juta jadi Rp10 juta. Artinya, pangsa pasar rumah subsidi semakin luas,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa kuota rumah subsidi tahun ini meningkat signifikan, dari 220 ribu unit secara nasional menjadi 350 ribu unit. NTB, kata Hery, bebas menyerap sebanyak mungkin sesuai kemampuan pasar.

“REI NTB siap mendukung program pemerintah untuk penyerapan rumah subsidi ini. Kita berharap setelah masa wait and see ini, pasar kembali pulih. Karena memang fenomena tahunannya seperti itu. Nanti diakhir akhir tahun bisa melonjak kembali penjualan,” tutup Hery.(bul)

Tangani Stunting di NTB, MIM Foundation Manfaatkan Dana Wakaf untuk Produksi Telur Omega-3

0
Peternakan Telur Omega(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Tingkat stunting (anak kerdil) di Provinsi NTB masih harus menjadi perhatian serius bersama, tidak saja pemerintah daerah. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Metro Insan Mulia (MIM) Foundationpun telah mengembangkan peternakan unggas untuk memproduksi telur Omega3 dari dana wakaf.

MIM Foundation menginisiasi program Wakaf Produktif Ayam Petelur yang bertujuan tidak hanya untuk menekan angka stunting, tetapi juga menopang ketahanan pangan melalui produksi telur lokal.

Ketua MIM Foundation, Romi Saepudin di Mataram, Rabu, 18 Juni 2025 menjelaskan bahwa program ini berawal dari keprihatinan terhadap tingginya ketergantungan NTB terhadap pasokan telur dari luar daerah.

“Daerah kita masih mendatangkan telur dari luar cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena selain menjadi komoditas penting untuk gizi, telur juga berkontribusi terhadap inflasi,” kata Romi.

Melalui program pengembangan unggas petelur yang dikembangkan bersama sejumlah pihak, termasuk Dinas Kesehatan NTB, Bank Indonesia, dan perbankan syariah seperti Bank Dinar dan BSI. Pendanaannya berasal dari skema wakaf tunai yang sudah disetujui oleh MUI dan Kementerian Agama, lalu disalurkan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU).

“Kita berhasil menghimpun dana wakaf sebesar Rp270 juta yang kemudian digunakan untuk pengadaan ayam petelur produktif,” terangnya.

Salah satu yang menjadi unggulan dari program ini adalah fokus produksi telur Omega-3, yang diketahui kaya akan kandungan DHA (docosahexaenoic acid), salah satu jenis asam lemak esensial yang penting untuk perkembangan otak dan kesehatan tubuh, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil.

Telur omega-3 dihasilkan dari ayam yang diberi pakan khusus yang mengandung asam lemak omega-3, seperti biji rami, minyak ikan, atau alga. Kandungan nutrisi ini menjadikan telur jenis ini sangat baik untuk mencegah kekurangan gizi kronis seperti stunting, yang disebabkan oleh kurangnya asupan zat gizi dalam waktu lama.

Romi menambahkan, awalnya, MIM Foundation berdiskusi dengan mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM.MARS, bagaimana caranya penanganan stunting. Dr. Fikri saat itu menyampaikan, penanganan stunting dapat dilakukan cukup dengan memberikan konsumsi telur kepada anak setiap hari. Apalagi telur tersebut adalah telur Omega-3.

Dari sanalah, MIM Foundation kemudian mulai berinovasi mengembangkan telur Omega-3.

“Awalnya kita uji coba 200 ekor ayam untuk produksi telur omega-3. Hasilnya bagus, penjualannya juga tinggi, bahkan pasarnya terus habis. Sekarang kita tambah lagi karena permintaan terus naik. Di pasaran telur omega-3 dijual Rp40-50 ribu per 10 butir, kami bisa jual di angka Rp30-35 ribu dengan kualitas lebih baik dan lebih kental,” ujarnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat NTB, terutama anak-anak, program ini juga menciptakan efek ganda terhadap ekonomi lokal. Telur-telur yang dihasilkan dijual secara profesional, sementara sebagian hasilnya juga digunakan untuk program sosial seperti pembagian telur gratis kepada masyarakat kurang mampu.

“Saat ini kami punya sekitar 2.500 ekor ayam, dan sudah ada 350 ekor yang mulai produksi. Hasilnya sekitar 350 butir telur per hari. Target kami bisa mencapai 6.000 ekor ayam agar bisa menjangkau lebih banyak penerima manfaat dan memperkuat pasokan lokal,” jelas Romi.

Dengan pendekatan berbasis wakaf produktif, MIM Foundation tidak hanya mengangkat misi sosial, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi.

“Telur lokal berkualitas untuk anak-anak NTB, itu harapan kami. Program ini menjadi bukti bahwa wakaf bisa menjadi kekuatan ekonomi sekaligus solusi untuk masalah gizi seperti stunting,” pungkasnya.(bul)

Sejumlah Penerbangan di Bandara Lombok Dibatalkan Karena Erupsi Gunung di NTT

0
Ilustrasi bandara Lombok(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Sejumlah penerbangan dari dan menuju Bandara Lombok pada Rabu 18 Juni 2025 dibatalkan. Pembatalan penerbangan ini dikarenakan adanya sebaran debu vulkanik dari letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

“Data hari ini 18 Juni 2025 sampai dengan pukul 13.00 WITA, tercatat ada enam penerbangan yang dibatalkan oleh pihak maskapai, terdiri dari dua penerbangan domestik dan empat penerbangan internasional. Rinciannya, satu keberangkatan dan satu kedatangan penerbangan domestik, sementara penerbangan internasional ada dua keberangkatan dan dua kedatangan,” kata General Manager PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Lombok Stephanus Millyas Wardana.

Penerbangan domestik yang dibatalkan yaitu Wings Air IW1878 Lombok-Bima dan Wings Air IW1879 Bima-Lombok, sedangkan penerbangan internasional yang batal adalah Scoot TR261 Lombok-Singapura, Scoot TR 260 Singapura-Lombok, AirAsia AK305 Lombok-Singapura, dan AirAsia AK304 Kuala Lumpur-Lombok.

Untuk jumlah penumpang terdampak tercatat sebanyak 722 penumpang yang mengalami pembatalan penerbangan, terdiri dari 130 penumpang penerbangan domestik dan 642 penumpang penerbangan internasional.

Mengantisipasi kondisi terkini, PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Lombok terus melakukan koordinasi dengan pihak maskapai, BMKG, serta Kantor Otoritas Bandara. Setiap keputusan dari seluruh stakeholder di Bandara Lombok terkait operasional penerbangan terkait aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki didasari oleh prinsip mengutamakan keselamatan dan keamanan penerbangan.

“Kami juga mengimbau kepada calon penumpang untuk memperhatikan informasi dari maskapai terkait status penerbangan terkini mengenai adanya potensi penundaan penerbangan dan pembatalan penerbangan sejalan aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki. Bagi calon penumpang pemegang tiket pesawat dari dan ke Bandara Lombok yang penerbangannya terdampak dapat menghubungi customer service atau call center maskapai untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut,” imbuh Millyas Wardana.

Hingga saat ini, pihak bandara memastikan bahwa ruang udara di Bandara Lombok tidak terdampak abu vulkanik dari erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.

“Aerodrome observation dengan paper test yang kami lakukan setiap jam hasilnya negatif atau tidak ditemukan sebaran abu vulkanik Gunung Lewotobi Laki-Laki di area bandara. Hal ini diperkuat dengan informasi dan prediksi arah abu vulkanik oleh BMKG, pantauan Perum LPPNPI, serta laporan pilot,” terang Millyas.(bul)

Komisi IV DPRD NTB Dukung Penuh Pembangunan Jalan Tol Lembar – Kayangan

0
Hamdan Kasim (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) –  Komisi IV DPRD Provinsi NTB yang membidangi urusan infrastruktur mendukung penuh rencana Pemprov NTB untuk membangun jalan tol yang menghubungkan pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat – pelabuhan Kayangan di Kabupaten Lombok Timur.

Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim mengatakan bahwa dari awal pihaknya mendukung penuh rencana jalan tol tersebut. Sebab jalan tol tersebut juga sudah lama diharapkan masyarakat lantaran kondisi jalan yang ada sekarang ini sudah sangat padat.

“Tentu kita sangat mendukung penuh rencana itu, dan saya percaya seluruh masyarakat NTB juga mendukung. Karena memang tol Lembar – Kayangan ini bisa mengurai kemacetan jalan Mataram – Kayangan selama ini”, kata Hamdan pada Selasa 17 Juni 2025.

Lebih lanjut disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar itu bahwa proyek tersebut sudah memasuki tahap pra Feseability Study (FS). Sehingga tinggal dilanjutkan ketahapan berikutnya. “Saya dapat informasi juga progressnya sudah pra FS itu. Biar ini terwujud kita harus dukung penuh,’ tegasnya.

Hamdan menyadari bahwa pembangunan jalan tol tersebut akan menelan anggaran besar. Namun menurut Hamdan, pengalokasian anggarannya dapat diatur dengan skema multi years atau bertahap. “Walaupun akan menelan anggaran sangat fantastis, skemanya anggarannya bisa multi years,” katanya.

Lebih jauh disampaikan pihaknya di DPRD NTB siap memberikan dukungan dari sisi alokasi untuk anggaran pendukung pembangunan jalan tol itu. Misalnya untuk pembebasan lahan yang menjadi kewajiban dari pemerintah daerah.

Melihat progres rencana pembangunan jalan tol tersebut, Hamdan mengaku sangat optimis bahwa mega proyek ini akan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Lantaran NTB merupakan salah satu destinasi wisata terbaik di dunia.

“Daerah kita sudah menjadi salah satu destinasi wisata prioritas nasional dan terbaik di dunia. Karena itu saya yakin pemerintah pusat akan berikan full support atas rencana tersebut,” jelasnya.

Diketahui bahwa pihak PUPR Provinsi NTB menyampaikan mega proyek tol Lembar – Kayangan tersebut tengah dalam proses penyusunan feseability study. Nantinya, proses tersebut akan didampingi oleh Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian PUPR. Disinyalir mega proyek tersebut akan menelan biaya hingga Rp22 triliun. (ndi)

Kolaborasi dengan Industri, ‘’Teaching Factory’’ SMKN 1 Lembar Hasilkan 3,3 Ton Udang Vaname

0
Panen raya udang vaname di Teaching Factory SMKN 1 Lembar. (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Budidaya udang vaname yang dikembangkan di Teaching Factory SMKN 1 Lembar meningkat pesat. Teaching Factory ini mampu menghasilkan udang Paname dengan hasil panen mencapai 3,3 ton. Dalam pengembangan Teaching Factory ini, pihak sekolah berswadaya berkolaborasi dengan pihak perusahaan industri. Belum ada intervensi dari Pemprov NTB secara khusus.

Kepala SMKN 1 Lembar Ahmad Quroni M.Pd., ditemui Selasa 17 Mei 2025 di lokasi Teaching Factory undang vaname menerangkan bahwa hasil pengembangan Teaching Factory budidaya udang vaname sudah dilakukan panen pada 5 Juni lalu. Hasil panen mencapai 2,1 ton, ditambah tiga kali parsial. Sehingga total hasil panen mencapai 3,3 ton. “Komulatif semua hasil panen sebanyak 3,3 ton udang vaname,”terang Quroni.

Hasil panen 3,3 ton itu diperoleh dari hasil budidaya benih yang ditebar sebanyak 250 ribu hingga 300 ribu ton. Padat tebaran benih ini cukup tinggi, namun berhasil dengan hasil panen yang lumayan tinggi. Saat ini telah masuk siklus ke tiga dari sejak dimulai budidaya udang Paname bulan Mei tahun 2024 lalu. Dan siklusnya terus berlanjut, direncanakan pada bulan Juli untuk tebar benih siklus ke empat.

Anak-anak terus belajar bagiamana pengembangan budidaya udang vaname skala industri sekolah atau Teaching Factory. Dari masing-masing siklus dipelajari padat tebaran benih, baik itu padat tebar ringan, sedang dan tinggi.

“Setelah belajar dari tiga siklus itu baru kita tau yang paling cocok dan pas dengan kondisi air, sarana kita yang sederhana. Dan anak-anak bisa belajar dititik mana pasnya,”imbuhnya. Karena dalam hal budidaya udang Paname ini tingkat kemurnian air itu harus tetap bagus pada level 70 sampai 80. Itu yang harus tetap dijaga.

Dikatakan lebih lanjut, budidaya udang vaname yang dihasilkan, menurut konsumen kualitasnya bagus. Sehingga hasil panen terserap semuanya. Tidak perlu menunggu waktu, “bahkan ada beberapa buyer pembeli langsung datang kesini, dan pembeli datang kesini”ujarnya. Hasil panen yang dijual di pasar lokal, konsumen sangat antusias dengan harga yang cukup terjangkau dan kualitas bagus.

Menurutnya, kalau bicara dari sisi akumulasi bisnis udang paname ini menguntungkan. Selain sebagai model pembelajaran bagi anak-anak kedepan di Jurusan Agribisnis Perikanan Air Laut.

Hasil budidaya udang vaname ini juga bisa membantu operasional di sekolah, terutama Jurusan Agribisnis Perikanan Air Laut. Namun jika bicara kendala dalam budidaya udang ink masih terkendala pakan. Karena masih memakai pakan industri. Sehingga kedepan ia akan berupaya belajar bagiamana pengembangan produksi pakan sebagai pengganti pakan dari industri.

Kedepan Pihaknya tidak saja pada pengembangan budidaya dan menjual, namun bagiamana mengembangkan pasca panen. Karena udang vaname ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Begitu kepalanya dibuang, harganya berbeda. Begitupula ketika kulitnya dibersihkan, harganya juga akan berbeda jauh lebih tinggi. “Itu yang Kita kejar, selama ini kita besarkan, panen lalu jual, tidak ada proses pasca panen. Misalnya pengolahan udang krispi, kerupuk dan bakso, serta produk lainnya,”imbuhnya. (her)

Sumbawa Kekurangan Ribuan Metrik Ton Elpiji Tiga Kilogram

0
H. Khaeruddin(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa, mengaku masih kekurangan tabung gas elpiji tiga kilogram dari total kebutuhan yang diusulkan sebanyak 15.000 metrik ton namun yang baru terealisasi hingga saat ini sebanyak 11.000 metrik ton.

“Kekurangan tersebut yang menjadikan elpiji tiga kilogram tersebut menjadi barang yang sulit ditemukan padahal hampir setiap hari ada penyaluran dari dua SPBE di Sumbawa,” kata Kabag Ekonomi Setda Sumbawa, H. Khaeruddin kepada Ekbis NTB, Selasa 17 Juni 2025.

Ia melanjutkan, selisih 4.000 metrik ton inilah yang menjadi kendala selama ini sehingga elpiji tiga kilogram selalu kekurangan. Padahal kebutuhan 15.000 metrik ton tersebut sudah dihitung berdasarkan kebutuhan termasuk juga bagi para pelaku UMKM.

“Sebenarnya kalau kita diberikan 15.000 metrik ton itu sudah sangat longgar dan tidak akan menimbulkan permasalahan di masyarakat, tetapi kebutuhan kita belum juga dipenuhi oleh pertamina,” ucapnya.

Selain persoalan tersebut lanjutnya, tata niaga elpiji tiga kilogram ini juga dilepas secara bebas meski di tabung tersebut tercatat bantuan bagi masyarakat miskin. Bahkan keberadaan pangkalan, sub pangkalan hingga pengecer dengan pola pengawasan yang dilakukan juga belum bisa maksimal.

“Di Sumbawa dengan delapan kelurahan serta 157 desa ada 600 lebih pangkalan dan itu tidak mungkin bisa kita pantau semua karena tenaga yang kita miliki juga terbatas,” ucapnya.

Diakuinya, terhadap kebutuhan terhadap pemerintah terus melakukan kordinasi secara intensif ke pihak Pertamina. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap Elpiji tiga kilogram yang kerap dikeluhkan.

“Kita tetap berkoordinasi dengan Pertamina agar kuota itu bisa segera dipenuhi sehingga keterbatasan Elpiji saat ini bisa diminimalisir,” ucapnya.

Dia pun memastikan, karena saat ini jumlah Elpiji tiga kilogram masih sangat terbatas, maka pihaknya tetap melakukan pengawasan meski belum maksimal. Sebab persoalan data penerima elpiji tersebut masih belum jelas siapa yang berhak dan tidak.

“Kami tetap akan melakukan pengawasan untuk menekan terjadinya penyimpangan dalam pendistribusian Elpiji tiga kilogram tersebut sehingga masyarakat yang layak menerima tidak bisa merasakan manfaat,” jelasnya. (ils)

RSUD Selong Cukup Berat Penuhi KRIS

0
RSUD Dr. R. Soedjono Selong dituntut segera membuat KRIS. (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Raden Soejdono Selong dituntut segera membuat Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Hanya saja, sampai sekarang rumah sakit terbesar di Lotim ini belum siap sampai dengan batas waktu 30 Juni. Karena senada dengan sebagian besar rumah sakit milik daerah, sehingga target penyiapan KRIS ini diundur sampai 31 Desember 2025 mendatang.

Direktur RSUD Dr. R. Soedjono Selong, dr. Hasbi Santosa kepada Ekbis NTB, Selasa 17 Juni 2025 menjelaskan. KRIS yang dipersiapkan ini adalah untuk layanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kelas III. Diakui dr. Hasbi, pihaknya acukup berat untuk mewujudkan target KRIS tersebut.

Sesuai instruksi pemerintah pusat, seluruh rumah sakit harus menyiapkan 60 persen jadi layanan KRIS. Disebut, jumlah tempat tidur untuk rawat inap di RSUD Dr. Soedjono Selong ini sebanyak 302 unit. Artinya, RSUD harus menjadikan 181 unit tempat tidur yang harus memenuhi standar KRIS tersebut.

KRIS dimaksudkan adalah, maksimal satu kamar ini ada 4 tempat tidur. Masing-masing kamar harus ada kamar mandi, oksigen outlet, nurse call dan pengaturan suhu ruangan. Sejauh ini, disebut memang sudah ada 21 unit tempat tidur di RSUD Selong ini yang diyakinkan sudah mendekati ketentuan KRIS.

Diakuinya beberapa waktu lalu ada pihak dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sudah mengecek kondisi RSUD Selong. Meski terbilang sebagai rumah sakit terlengkap di Lotim, namun RSUD Selong ini termasuk dari sebagian besar rumah sakit milik pemerintah daerah yang belum bisa memenuhi target 30 Juni ini harus menerapkan KRIS.

“Ada survei dari Kemenkes, ada 90 persen rumah sakit milik Pemda di seluruh Indonesia ini belum siap, sehingga target dimundurkan menjadi tanggal 31 Desember 2025 atau Januari 2026 mendatang,” tutur Hasbi.

Ditambahkan, ruang inap di RSUD Selong yang mendekati layanan KRIS ini katanya adalah ruang rawat inap penyakit saraf. Sedangkan sisanya harus dilakukan relokasi ruangan, dilakukan penyesuaian sesuai standar yang diinginkan. Kata Dr. Hasbi, paling mentok tahun 2025 ini RSUD Selong bisa menyediakan 20-25 unit tempat tidur. “Kalau kejar target 60 persen keseluruhan tak bisa,” imbuhnya.

RSUD Dr. Soedjono Selong ini sudah dijanjikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dana Rp 9,8 miliar untuk membangun ruang rawat inap sesuai standar KRIS. Hanya saja sampai sekarang belum ada jawaban pasti karena ada penundaan  pencairan dana.

Dari bantuan Kemenkes tersebut, akan dibangun di kawasan RSUD Sleong dua lantai dengan kapasitas tempat tidur 12-16 unit. Mekanisme anggaran ini katyanya, fisiknya dari DAK Kemenkes kemudian untuk konsultan perencana akan disiapkan anggarannau dari RSUD Selong sendiri sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Wakil Direktur Pelayanan RSUD Dr. R. Soedjono Selong, Dr. Ahmad Badran Salim menambahkan prinsipnnya RSUD Selong sudah siap menyongsong pemberlakuan KRIS. Sejumlah rawat inap, Selasa, tangal 17 Juni kemarin sudah diperlihatkan pihaknya sudah mulai melakukan pembongkaran kamar guna penyesuaian aturan tersebut.

Adanya kebijakan pemberlakuan KRIS di semua Fasilitas Kesehatan ini mengharuskan RSUD Selong juga melakukan pembenahan. Dari konsep awal, akan ada penambahan ruangan. Sebelumnya dari 302 tempat tidur itu terdapat di 98 ruangan. Targetnya 60 persen, atau 181 tempat tidur tersebut akan disediakan di 103 kamar.  Rencana BLUD RSUD Selong ini, ada satu unit kamar layanan ini yang diisi tiga sampai empat tempat tidur. “Yang belum ada nurse call dan pengatur suhu ruangan ,” terang dr Bardan.

Adanya kebijakan pemberlakuan KRIS ini sempat dikhawatirkan akan terjadi overload pasien. Menyikapi hal itu katanya sudah disampaikan ke pemerintah pusat dan siap akan dibantu untuk pembangunan ruang rawat inap khusus standar KRIS dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementes. “Kemungkinannya tahun 2026 akan dibangunkan,” imbuhnya.

Prinsipnya, sambung Wadir Pelayanan ini, dengan adanya KRIS ini ada kepastian dan kenyamanan di dalam ruang. Pasien dan penunggu pasien bisa lebih nyaman berada di rumah sakit. Seperti pada ruang rawat inap anak anak sebelumnya ada delapan tempat tidur dengan satu kamar mandi di dalam  akan dirubah menjadi empat tempat tidur dalam satu ruangan lenkap dengan kamar mandi. (rus)

Elpiji 3 Kg Langka, Pelaku Usaha di Lobar Terpaksa Beli hingga Rp27 Ribu Per Tabung

0
Tim Disperindag Lobar turun sidak ke SPPBE di Lobar di tengah sulitnya masyarakat mendapatkan elpiji 3 kg. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pelaku usaha di Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan kelangkaan elpiji 3 kg sejak beberapa pekan terakhir. Dampaknya, mengakibatkan pelaku usaha industri maupun UMKM terkendala berproduksi. Pelaku usaha pun terpaksa membeli di atas harga HET, mencapai Rp25-27 ribu per tabung elpiji 3 kilogram.

Abdul Hadi pelaku usaha Serbat Jahe LBS Mandiri Desa Langko mengungkapkan sejak beberapa hari terakhir elpiji 3 kg untuk produksi usaha langka. “Masalah kelangkaan gas LPG ini sudah parah. Sudah lebih 2 minggu kesulitan beli sampai Mataram,” keluh Abdul Hadi, kemarin.

Dari hasil penelusurannya, diduga elpiji 3 kg limit salah satunya akibat pangkalan di wilayah itu belum aktif beroperasi.

Sulitnya elpiji 3 kg ini sangat berdampak terhadap usahanya. Bahkan, Senin kemarin ia baru bisa berproduksi pada siang hari, karena harus mencari gas dulu hingga ke daerah Mataram. “Kita harus cari dulu sana sini. Itupun kalau kita dapat harganya di atas HET. Bisa sampai Rp27 ribu,” aku dia.

Dalam sehari ia hanya membutuhkan tiga hingga empat tabung elpiji 3 kg. Untuk produksi olahan jajan, ia bisa memproduksi hingga ratusan kantong. Sedangkan olahan Serbat Jahe, bisa mencapai puluhan sachet atau kantong.

Semenjak elpiji 3 kg sulit diperoleh, produksi pun menurun. Ia mengaku bingung dengan kondisi ini, sehingga perlu ada langkah antisipasi dari Pemkab. “Karena kita terkendala produksi. Masyarakat juga sangat dirugikan kalau kami selaku UMKM pastinya ndakbisa beroperasi,” ujar pelaku usaha Serbat Jahe LBS Mandiri ini.

Ia berharap agar ada upaya pengawasan lebih ketat dari pihak terkait agar peredaran elpiji 3 kg ini merata dan tidak dijual di atas harga HET. Ia juga mempertanyakan, di tingkat SPBE justru mengaku normal sementara di bawah kacau.

Sementara itu, Disperindag Lobar turun sidak (inspeksi mendadak) terhadap stok elpiji 3 kg. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan respons cepat terhadap permasalahan yang sering timbul dalam distribusi dan ketersediaan elpiji 3 kg.

“Ini untuk menjamin ketersediaan dan distribusi yang merata pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan elpiji bersubsidi tepat sasaran dan tersedia secara merata, terutama di daerah terpencil dan wilayah-wilayah yang rentan akses distribusinya,”terang Sekdis Perindag Lalu Wira Kencana.

Selanjutnya, menindaklanjuti keluhan atau aduan sidak merupakan tindak lanjut dari laporan warga dan media. Dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh tim dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Kabupaten Lobar di SPPBE PT. Om Agus terkait stok ketersediaan elpiji 3 kg masih terpantau normal dan malah ditambah stoknya dari pertamina untuk SPPBE PT. Om Agus. (her)

Petani Jagung KLU Keluhkan Lambatnya Penyerapan Hasil Produksi

0
Petani jagung I Wayan Gama asal Desa Mumbulsari, mengeluhkan 45 ton jagungnya belum diserap Bulog. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Petani jagung di Kabupaten Lombok Utara (KLU) tepatnya di Kecamatan Bayan, mengeluhkan lambatnya Bulog menyerap jagung hasil produksi petani. Sedikitnya 45 ton jagung yang sudah dipipil dan dikarungkan sejak sebelum lebaran Iduladha, diklaim masuk daftar tunggu pengambilan.

Seperti diungkapkan salah satu petani asal Desa Mumbulsari, I Wayan Gama, Selasa 17 Juni 2025, mengaku bingung lantaran puluhan ton jagungnya belum diambil oleh Bulog.

Dalam sebuah video pengakuannya, Wayan Gamau mengaku bertindak selaku petani langsung, bukan pengepul. Ia menanam dan menghasilkan puluhan ton jagung dari hasil tanam pada lahan milik pribadi, dari lahan sewa, dan lahan kontrak (gadai) dari masyarakat sekitar di Desa Mumbulsari. Lahan tersebut ia kelola bersama anaknya, I Nengah Oka, berikut sang istri, I Nyoman Sutriani.

“Jagung sudah ready sejak sebelum lebaran haji,” ungkapnya.

Gama menyatakan, jagung pipil yang sudah dikeringkan mencapai 45 ton. Saat ini, jagung disimpan pada tempat penyimpanan seadanya. Muncul kekhawatirannya, karung jagung yang menumpuk di bawah standar manajemen gudang akan rusak. Pun demikian dengan jagung dalam karung, dikhawatirkan akan berjamur dan rusak.

“Dan ada juga itu yang belum di-huller (pipil) sekitar 10 ton,” imbuhnya.

Ia berharap, Bulog NTB dapat segera merespons jagung miliknya dan milik petani lain agar segera diambil. Ia tidak ingin, jagung yang sudah dikarungkan mengalami retur (pengembalian) karena alasan rusak akibat kelambanan respon dari Bulog.

Menyikapi hal tersebut, Anggota DPRD Komisi II DPRD KLU daerah Pemilihan Kecamatan Bayan, Raden Nyakradi, tegas meminta BUMN (Bulog) NTB merespons keluhan petani. Ia mengaku, sudah dua kali menerima keluhan terkait lambatnya respons Bulog.

Sementara keluhan berikutnya yang diterima, pada Selasa kemarin. Di mana, penyuplai jagung mengaku sudah meminta antrean masuk dari Rabu pekan lalu hingga Senin kemarin, namun tidak mendapat kepastian.

Politisi Golkar ini meminta, Bulog sebagai lembaga logistik kepercayaan pemerintah tidak mengabaikan setiap keluhan petani, baik petani beras maupun petani jagung KLU. Peran mereka dalam memastikan ketahanan pangan sangat besar, sehingga tidak wajar jika dihadapkan pada kendala manajemen gudang ataupun kesulitan teknis lain yang dihadapi internal Bulog. (ari)

BI: Konflik Iran-Israel Belum Berdampak Signifikan pada Ekonomi Global

0
Berry Arifsyah (ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa ketegangan geopolitik antara Iran dan Israel belum memberikan dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi global, termasuk terhadap harga minyak dunia dan biaya ekspor.

Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Berry A. Harahap, menjelaskan bahwa situasi konflik di Timur Tengah saat ini masih dalam tahap perkembangan dan memerlukan waktu untuk dievaluasi lebih lanjut.

“Dampak perang Iran-Israel saya kira belum terlihat manifestasinya. Biasanya ketegangan di Timur Tengah langsung berdampak pada harga minyak. Namun kali ini, harga minyak hanya sedikit terpengaruh dan masih berada dalam kisaran 70–80 dolar AS per barel, baik jenis Brent maupun WTI,” ujar Berry, Selasa, 17 Juni 2025.

Menurut Berry, ekspektasi perlambatan pertumbuhan ekonomi global menjadi salah satu faktor yang turut menekan harga minyak. Meskipun kawasan Timur Tengah dikenal sebagai wilayah rawan konflik, pasar energi global dinilai belum merespons secara agresif terhadap perkembangan terbaru.

“Pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan melemah justru mendorong harga minyak ke bawah. Saya kira perlu waktu lebih lama untuk melihat dampaknya secara utuh,” tambahnya.

Berry juga mengungkapkan bahwa belum ada lonjakan signifikan pada biaya ekspor global, termasuk dari Indonesia. Ia menyebut perusahaan pelayaran telah menyiapkan berbagai rencana darurat menghadapi situasi yang dapat mengganggu jalur logistik internasional.

“Ketegangan di Timur Tengah hampir tidak pernah sepenuhnya reda. Perusahaan pelayaran sudah terbiasa dan memiliki contingency plan. Dampak terhadap biaya pengiriman memang ada, tetapi masih jauh lebih ringan dibandingkan saat pandemi Covid-19,” jelasnya.

Oleh karena itu, BI NTB menilai kekhawatiran terhadap terganggunya aktivitas perdagangan luar negeri Indonesia, termasuk dari NTB, masih belum beralasan dalam jangka pendek. Indikator ekonomi sejauh ini masih menunjukkan stabilitas, baik dari sisi energi maupun logistik.

Meski begitu, Berry mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi eskalasi konflik yang bisa berubah sewaktu-waktu. Ia menegaskan bahwa risiko terhadap sektor energi dan perdagangan dapat meningkat jika situasi terus memburuk.

“Masih terlalu dini untuk melakukan asesmen penuh atas dampak ketegangan geopolitik ini. Kita harus tetap waspada dan memantau perkembangan secara berkala,” pungkasnya. (bul)