Beranda blog Halaman 801

Anggaran Program UHC Kesehatan Lobar Membengkak Rp58 Miliar

0
Komisi IV DPRD Lobar ketika rapat dengan Dikes terkait anggaran program UHC kesehatan. (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Anggaran untuk program Universal Health Coverage (UHC) pelayanan kesehatan bagi warga Lombok Barat (Lobar) yang diusulkan Pemkab Lobar naik dari Rp45 miliar menjadi Rp63 miliar. Namun yang dibayarkan kemungkinan Rp58 miliar. Penambahan anggaran ini dikarenakan penambahan jumlah peserta yang masuk pembiayaan UHC.

“Tadinya Rp63 miliar, tetapi tahun depan itu hanya dibayarkan Rp58 miliar,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Dr. Syamsuriansyah, kemarin.

Dikatakan, usulan anggaran untuk program UHC naik dari tahun ini. Di mana tahun ini mencapai sekitar Rp45 miliar menjadi Rp58 milliar.

Disinggung rencana pembangunan fasilitas kesehatan jika banyak anggaran tersedot ke UHC, politisi Perindo ini mengatakan, anggaran di sektor kesehatan Rp222 miliar, sehingga bisa dialokasikan untuk pembangunan puskesmas.

Menurutnya, untuk pembangunan fasilitas kesehatan itu bukan melalui APBD, namun bisa dari APBN, seperti DAK, sehingga di sini penekanan fraksi Perindo maupun Komisi IV agar Dikes bisa berinovasi. “Di sinilah harus ada inovasi OPD, harus lobi ke pusat,” sarannya.

OPD jangan hanya menggunakan anggaran dengan mengandalkan dari APBD saja, sebab fiskal daerah yang terbatas, sehingga OPD dituntut untuk bisa melobi mendatangkan anggaran dari pusat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lobar Arief Suryawirawan mengaku data yang masuk UHC perlu dibersihkan, karena masih terdata warga yang tak berhak menerima bantuan. Termasuk pada program JKN dan BPJS pusat, dari hasil audit bahwa ada temuan masih banyak pasien BPJS yang sudah meninggal, namun belum keluar dari data PBI terbayarkan. “Banyak yang sudah meninggal dibayarkan premi,” ujarnya.

Karena itu, Dikes pun diminta mengembalikan mencapai miliaran rupiah.  Seperti diketahui, hasil temuan verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrem dan DTKS, ditemukan banyak yang tak berhak mendapatkan bantuan justru masih masuk sebagai data. Ditemukan ada sekitar 550 warga meninggal, namun masih menerima bantuan premi BPJS dari Pemkab maupun bansos dari pemerintah pusat.(her)

Kontribusi Pedagang Asongan Mutiara Sangat Signifikan

0
Haris Maulana(ekbisntb.com/ist)

ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Mataram, Haris Maulana mengungkapkan bahwa perputaran ekonomi di Kota Mataram, khususnya yang melibatkan pedagang asongan mutiara mencatatkan angka yang signifikan. Bagaimana tidak, perputaran uang dari hasil penjualan mutiara mencapai Rp1 miliar lebih.

Angka tersebut diperoleh dari gabungan perputaran uang antara dua kawasan, yakni Pagutan dan Sekarbela. Namun, kondisi ini belum diimbangi dengan adanya regulasi yang jelas mengenai keberadaan para pedagang asongan tersebut.

Berbicara dalam forum rapat gabungan komisi-komisi dewan di DPRD Kota Mataram, Jumat 15 November 2024 kemarin, Haris menyampaikan, ada sekitar 350 hingga 500 pedagang asongan yang saat ini beroperasi di kawasan tersebut. Meskipun kontribusi mereka dalam perekonomian cukup besar, tetapi banyak kendala dan larangan yang mereka hadapi.

‘’Persoalan ini belum mendapatkan penyelesaian, terutama terkait dengan pihak hotel dan toko-toko sekitar,’’ kata politisi Partai Golkar ini.

Pada bagian lain, Haris juga menyoroti masalah terkait sektor pariwisata.  Khususnya mengenai praktik fee atau komisi yang berlaku di toko-toko. Beberapa pihak toko diketahui memberikan fee hingga 25 persen kepada pihak yang membawa tamu ke toko. Namun, sistem ini dianggap belum jelas dan perlu adanya kolaborasi yang lebih baik antar pihak terkait.

Regulasi terkait hal tersebut akan dikoordinasikan dengan Bapemperda. Dengan harapan, dapat menemukan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Terutama bagi para pedagang asongan yang berperan besar dalam perputaran ekonomi lokal Kota Mataram.(fit)

Disdag Usulkan Rp20 Miliar untuk Pembangunan Tiga Pasar

0
Ilustrasi pasar cakranegara(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perdagangan Kota Mataram mengusulkan anggaran Rp20 miliar untuk pembangunan tiga pasar. Revitalisasi pasar ini diharapkan mampu meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Uun Pujianto dikonfirmasi pada, Jumat 15 November 2024 mengatakan, rencana revitalisasi tiga pasar telah diajukan sejak tahun 2023, tetapi belum diketahui apakah direalisasikan atau sebaliknya.

Secara spesifik kebutuhan revitalisasi berbeda-beda yakni, Pasar Cakranegara membutuhkan anggaran Rp14 miliar lebih, Pasar Selagalas Rp4 miliar lebih dan Pasar Panglima sekitar Rp3 miliar lebih. “Secara keseluruhan kebutuhan anggaran tiga pasar ini Rp20 miliar lebih,” sebutnya.

Revitalisasi pasar dinilai sangat penting, terutama Pasar Cakranegara kondisinya sangat parah. Rencana pembangunan telah disampaikan ke pemerintah pusat khususnya Kementerian Perdagangan Republik Indoensia, tetapi harus menunggu alokasi anggaran. “Kita baru tahu nanti di akhir tahun ini,” katanya.

Pasar Cakranegara direncanakan sebagai pusat grosir. Sementara, Pasar Panglima diskenariokan menjadi pasar sembako dan Pasar Selagalas dijadikan sebagai Pasar Ternak. Pasar Selagalas kata Uun, hanya beroperasi dua kali dalam seminggu, tetapi pihaknya mengharapkan Pasar Selagalas beroperasi setiap hari.

Dengan revitalisasi katanya, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Mataram. Selama ini, retribusi pasar tidak pernah mencapai 100 persen. Selain itu, pihaknya juga mengharapkan pasar tradisional dapat dikelola dengan baik, memperhatikan kebersihan, dan lain sebagainya. (cem)

Ekspor Konsentrat Turun, Hasil Galian PT Amman Disiapkan untuk Smelter 

0
Kepala BPS NTB Wahyudin (tengah) saat menyampaikan Berita Resmi Statistik di Kantor BPS, Jumat 15 November 2024.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Nilai ekspor Provinsi NTB Bulan Oktober 2024 sebesar 105,1 juta Dolar AS, mengalami penurunan sebesar 56,95 persen jika dibandingkan dengan ekspor Bulan September 2024 yang sebesar 244,1 juta Dolar AS. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023, nilai ekspor Provinsi NTB Bulan Oktober 2024 juga mengalami penurunan sebesar 59,77 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB Wahyudin mengatakan, kelompok komoditas ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada Bulan Oktober 2024 adalah barang galian tambang atau tambang non migas sebesar 98,6 juta Dolar AS atau 93,84 persen. Meskipun terbesar, namun pada dasarnya ekspor galian tambang di Oktober kemarin menurun lebih dari separuh lantaran konsentrat tembaga PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) akan disiapkan untuk bahan baku pemurnian di Smelter.

“Produksi yang dihasilkan tambang disipkan untuk smelter. Smelter sudah mulai beroperasi sejak Oktober kemarin, walaupun masih dalam tahap uji coba. Di awal Januari 2025, Smelter harus dioperasikan secara penuh, sehingga di Januari, ekspor barang hasil tambang yang belum diolah harus disetop,” kata Wahyudin saat menyampaikan Berita Resmi Statistik di Kantor BPS, Jumat 15 November 2024.

Ia mengatakan, nilai ekspor Provinsi NTB Bulan Oktober 2024 menurut negara tujuan menunjukkan India menjadi negara tujuan dengan nilai ekspor terbesar yaitu 99 juta Dolar AS atau sekitar 94,24 persen. Negara dengan nilai ekspor Provinsi NTB Bulan Oktober 2024 tertinggi kedua adalah Amerika Serikat dengan nilai 4,1 juta Dolar AD atau sekitar 3,97 persen.

“Kemudian disusul Australia yaitu sebesar 988.818 Dolar AS atau sekitar 0,94 persen. Nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat Bulan Oktober 2024 tertinggi keempat ditujukan ke China dengan nilai 340.398 Dolar AS atau sekitar 0,32 persen dan kelima ditujukan ke Jepang dengan nilai 199.419 atau sekitar 0,19 persen,” imbuhnya.

Wahyudin menambahkan, selain komoditas galian tambang, ekpor dari NTB juga berupa komoditas ikan dan udang sebesar 3,2 juta Dolar AS atau 3,11 persen, perhiasan / permata sebesar 1,3 juta Dolar AS atau 1,24 persen, daging dan ikan olahan sebesar 838.071 Dolar AS atau 0,80 persen, buah-buahan sebesar 378 ribu Dolar AS (0,36 persen), serta garam, belerang, kapur sebesar 317.646 (0,30 persen).

Negara tujuan ekspor kelompok komoditas barang galian/tambang non migas pada Bulan Oktober 2024 adalah India. Untuk ekspor kelompok komoditas ikan dan udang ditujukan ke Amerika Serikat, Chili, Singapura dan Malaysia. Ekspor kelompok perhiasan / permata ditujukan ke Australia, Jepang, Hongkong dan lainnya. Sedangkan kelompok daging dan ikan olahan ditujukan ke Amerika Serikat.

“Harapan kita ekpor non tambang kita terus berkembang. Pada Oktober kemarin ada ekspor di Balai Karantina hewan Ikan dan Tumbuhan NTB dan harapannya volumenya meningkat,” ujarnya.(ris)

Penting, Kontribusi NTB dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional

0
Penyerahan 23 hasil pekerjaan P3-TGAI di NTB untuk meningkatkan produktivitas pertanian (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Kontribusi Provinsi NTB, khususnya Pulau Lombok dinilai sangat penting dalam mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. Karena itulah dukungan infrastruktur seperti perbaikan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi perlu terus diintervensi oleh pemerintah.

Anggota Komisi V DPR RI H. Abdul Hadi mengatakan, pihaknya telah menyerahkan sebanyak 23 hasil pekerjaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) pada tanggal 12 November lalu di Mataram. Program ini merupakan inisiatif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (SDA) Nusa Tenggara I, yang bertujuan meningkatkan kualitas jaringan irigasi dan mendukung ketahanan pangan di daerah tersebut.

Anggota Fraksi PKS ini memberi apresiasi terhadap Kementerian PUPR, pemerintah daerah, dan masyarakat yang berperan aktif dalam menyukseskan program ini karena bagian dari upaya program ketahanan pangan nasional.

“Program P3-TGAI ini sejalan dengan upaya swasembada pangan dan peningkatan ketahanan pangan yang menjadi bagian dari Asta Cita dan 17 Program Prioritas nasional,” kata Abdul Hadi kepada wartawan, Jumat 15 November 2024.

Abdul Hadi menilai bahwa program P3-TGAI memberikan dampak nyata bagi masyarakat pedesaan. Program ini, yang bersifat padat karya tunai, melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembangunan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan melalui perbaikan infrastruktur irigasi.

“Dengan jaringan irigasi yang lebih baik, kita berharap produktivitas pertanian dapat meningkat, sehingga ketahanan pangan masyarakat NTB semakin terjamin,” imbuhnya.

Hadi menambahkan bahwa ia berkomitmen untuk memperjuangkan perluasan program P3-TGAI di masa mendatang agar lebih banyak desa di NTB yang bisa merasakan manfaatnya. Ia juga mengajak pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat pedesaan.

“Semoga hasil dari program ini dapat dijaga dengan baik dan manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang,” tutup Hadi.

Untuk diketahui, total produksi padi pada 2024 diperkirakan sebesar 1,45 juta ton gabah kering giling (GKG). Produksi padi NTB tetap surplus karena jumlah yang mampu diproduksi petani melebihi kebutuhan masyarakat dalam daerah. Kebutuhan masyarakat sekitar 800 ribu ton per tahun, sehingga ada sisa dari hasil produksinya.

Selain padi, produksi jagung NTB juga memberi kontribusi nasional. Di mana produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 28 persen dari Januari hingga Desember 2024 diperkirakan sebesar 1,56 juta ton.

Mantan pimpinan DPRD NTB ini berharap program P3-TGAI di daerah ini kedepan akan semakin meningkatkan produktivitas pertanian guna menyokong program ketahanan pangan nasional.(ris)

Progres Proyek di Atas 70 Persen, Satu Realisasi Proyek Masih Lampu Merah

0
Lalu Abdul Wahid (ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) – Progres pembangunan proyek di lingkup Pemprov NTB, baik yang menggunakan APBD dan APBN hingga pertengahan November 2024 ini masih 70 persen dari target 85 persen hingga 90 persen. Rata-rata realisasi program pembangunan di OPD lingkup Pemprov NTB antara 78-80 persen.

‘’Rata-rata OPD sudah melampaui target. Memang ada satu dua yang deviasinya di atas 10 persen. Artinya jika pada bulan ini kita targetkan 90 persen, tapi jika ada OPD yang baru sampai 80 persen. Itulah yang deviasinya di atas 10 persen. Itulah yang lampu kuning,’’ ungkap Kepala Biro Administrasi Pembangunan (AP) Setda NTB Drs. Lalu Abdul Wahid pada wartawan di ruang kerjanya, Jumat 15 November 2024.

Menurutnya, belum tercapainya target dari beberapa OPD terhadap kegiatan ini disebabkan masalah eksekusi terhadap pelaksanaan program di lapangan. ‘’Jadi kesimpulannya dari monitoring dari evaluasi kita, bahwasanya pelaksanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah di angka rata-rata 78 persen hingga 80 persen,’’ terangnya.

Meski demikian, ungkap mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ini, ada satu kegiatan yang sumber pembiayaannya dari APBN mendekati lampu merah. Hal ini didasari koordinasi dan evaluasi tim yang diterjunkan di lapangan. Realisasi kegiatan proyek ini ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB yang sumber kegiatan pembiayaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dicontohkannya, beberapa kegiatan pembangunan di SMK dan SMA dari hasil monitoring dan evaluasi pihaknya pada minggu terakhir sudah mendekati lampu merah. ‘’Ini sudah dilaporkan ke Asisten II Setda NTB untuk diteruskan. Lampu merah ini sangat kurang dari target. Kalau angka di Dinas Dikbud sekitar 15 persen, tapi hasil monitoring kita belum sampai sana. Paling itu 10 lebih sedikit,’’ tambahnya.

Disinggung mengenai sanksi terhadap pelaksanaan proyek yang belum mencapai target, khususnya yang bersumber dari DAK, ungkapnya, maka pemerintah daerah akan berkurang alokasi anggaran untuk tahun berikutnya. Menurutnya, pelaksanaan yang belum tuntas, seperti rehab ruang belajar, pengadaan alat peraga dan lainnya.

Ditegaskannya, alasan keterlambatan ini dari hasil koordinasi dengan Dinas Dikbud, karena terlambat juknis, sehingga realisasi dari pihak Dinas Dikbud terlambat. ‘’Meski demikian pemerintah pusat paham kenapa itu terjadi keterlambatan jangka waktu penyelesaian proyek. Banyak proyek Dikbud yang sifatnya pengadaan. Dan pengadaan tidak butuh waktu terlalu lama, karena barang jadi, sehingga pihaknya yakin realisasi proyek sesuai dengan target,’’ ujarnya.

Dalam hal ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan OPD dalam menyelesaikan sejumlah kegiatan yang ada hingga akhir tahun 2024, sehingga semua realisasi sesuai dengan target yang ditentukan. (ham)

Poltekpar Lombok Beri Pendampingi Tujuh Desa Lingkar The Mandalika

0
Kasubag Administrasi Umum Poltekpar Lombok Herry Sastrawan, S.IP., M.Si., memaparkan rencana program pendampingan desa wisata di NTB pada acara Forum Kehumasan Poltekpar Lombok, Kamis 14 November 2024. (ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Tujuh desa di lingkar kawasan The Mandalika bakal mendapat pendampingi khusus dari Poltekpar Lombok. Terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM) pariwisata serta potensi pariwisata yang dimiliki desa-desa tersebut. Dengan pendampingan tersebut diharapkan desa-desa dilingkar kawasan The Mandalika bisa mengimbangi perkembangan kawasan The Mandalika itu sendiri.

“Jadi selain melakukan pendampingan 10 desa wisata di 10 kabupaten/kota di NTB, secara khusus Poltekpar Lombok juga memberikan pendampingan bagi tujuh desa di lingkar kawasan The Mandalika,” ungkap Kasubag. Administrasi Umum Poltekpar Lombok Herry Sastrawan, S.IP., M.Si., saat acara Forum Kehumasan Poltekpar Lombok di Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Kamis 14 November 2024.

Pendampingan tersebut merupakan bagian dari program pengabdian yang dilaksanakan oleh Poltekpar Lombok. Di mana Poltekpar Lombok tidak hanya melibatkan para mahasiswa dalam program pendampingi tersebut, tapi juga tim akademisi.

Harapannya, tujuh desa lingkar kawasan The Mandalika bisa ikut berkembang. Seiring dengan berkembangnya kawasan The Mandalika. “Ruang lingkup pendampingan yang diberikan tentu sesuai dengan terkait pariwisata. Baik itu berkaitannya dengan SDM masyarakatnya maupun potensi pariwisata yang dimiliki desa tersebut,” jelasnya.

Karena bagaimanapun juga desa-desa di lingkar kawasan The Mandalika butuh pendampingan. Untuk bisa mengimbangi perkembangan kawasan The Mandalika supaya keberadaan kawasan The Mandalika bisa memberikan manfaat bagi perkembangan desa-desa di sekitarnya. Makanya desa-desa di sekitar kawasan The Mandalika juga siap.

“Ke depan, seiring dengan berkembangan kawasan The Mandalika, desa-desa di sekitarnya juga ikut berkembang. Sehingga sejak awal harus ada pendampingan khusus. Supaya desa-desa itu nantinya arah pengembangan juga jelas. Sesuai kondisi SDM masyarakat serta potensi yang dimilikinya,” ujar Herry.

Lebih lanjut Herry menjelaskan, sebelumnya ini Poltekpar Lombok sudah memberikan pendampingan ke sejumlah desa wisata di NTB, khususnya lagi Lombok Tengah (Loteng). Pendampingan yang diberikan pun tidak satu dua tahun, tetapi berkelanjutan. Sampai desa wisata tersebut benar-benar mandiri. “Ini bentuk kontribusi Poltekpar Lombok dalam mendukung pengembangan pariwisata di NTB,” pungkasnya. (kir)

Masyarakat Pulau Terluar NTB Berharap Pemerintah Bantu Pengadaan Ambulance Laut

0
Kepala Desa Bajo Medang, Jufrin(ekbisntb.com/bul)

Sumbawa (ekbisntb.com) – Pulau Medang, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa adalah salah satu gugusan pulau Terluar, Terdepan dan Tertinggal (3T) di Provinsi NTB.

Terdapat dua desa di pulai ini, yaitu Desa Bajo Medang dan Desa Bugis Medang. Pulau Medang memiliki luas wilayah 27,65 km2.Wilayahnya berdekatan dengan laut Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Untuk mencapai Pulau Medang, harus menyeberang dari Pelabuhan Goa Lawa di Sumbawa menggunakan perahu mesin tempel. Perjalanan menyeberang ini memakan waktu sekitar 2–3 jam. Ada sebanyak hampir 3.000 jiwa penduduk Pulau Medang. Sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, dan petani.

Kepala Desa Bajo Medang, Jufrin mengatakan, tinggal di pulau Medang tentu dihadapkan dengan keterbatasan akses, salah satunya terbatasnya akses untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.

“Di sini kami sangat kesulitan untuk akses penyeberangan secara cepat, terutama untuk kebutuhan bagi masyarakat yang ingin layanan kesehatan yang memadai. Kami mengharapkan ada ambulace laut,” katanya.

Ambulance laut ini menurutnya menjadi kebutuhan mendesak. Sebab untuk berobat ke fasilitas kesehatan di Sumbawa, menyeberangnya harus berjam-jam. Karena menggunakan perahu mesin tempel. Itupun, jadwal dari Pulau Medang ke Sumbawa pulang – pergi hanya sekali dalam sehari. Kecuali carter perahu kalau sangat mendesak.

“Kami sangat berharap dibantu pengadaan ambulance laut. Untuk penanganan orang sakit. Karena di sini ndak ada Pustu (Puskesmas Pembantu), ndak ada dokter. Cuma perawat saja. Kalau tidak bisa ditangani harus dibawa ke Sumbawa,” katanya.

Selain terbatasnya fasilitas penyeberangan, Jufrin juga mengharapkan pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat di Pulau Medang yang notabenenya pemilik perahu perikanan untuk kepengurusan izin-izin kapal bisa dilakukan di Kabupaten Sumbawa.

“Ada ratusan perahu yang ada di sini, cuma ngurus-ngurus izinnya yang susah. Apalagi perahu-perahu yang digunakan nambang (penyeberangan komersil), itu warga kami kesulitan,” ujarnya.

Masyarakat di Pulau Medang hanya mengetahui, perpanjangan izin-izin operasional dilakukan di provinsi. Pemilik perahu harus datang ke Mataram, ke Dinas Kelautan dan Perikanan untuk perpanjangan izin.

“Itu kan butuh biaya dan waktu berhari-hari. Nelayan tidak bisa melaut beberapa lama untuk mengurus izin saja. Kalau tidak diurus, nelayan akan berhadapan dengan aparat di laut,” ungkapnya.

Karena itu, sangat diharapkan, kebijakan pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat , khususnya di pulau-pulau terluar. Harapannya, perpanjangan izin-izin untuk menangkap ikan dapat dilakukan di Kabupaten Sumbawa.

“Supaya ndak terlalu jauh masyarakat kami mengurus izin-izin. Akan banyak kegiatan menjadi terganggu. Kami berharap mengurus izin-izin kapalnya cukup di Sumbawa saja,” tandasnya.

Terpisah, soal izin-izin kapal tangkap perikanan ini, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, ST.,M.Si menyampaikan, saat ini seluruh izin-izin kapal yang menangkap ikan diatas 12 mil laut sudah ditarik pusat.

Pemerintah provinsi tidak lagi memiliki kewenangan. Karena itu, menurutnya Dinas Kelautan Perikanan se Indonesia meminta proses izin kapal sampai 30 GT dikembalikan ke daerah.

“Kita sama-sama sedang menunggu kebijakan pusat,” demikian Muslim.(bul)

Pupuk Kaltim Gencarkan Edukasi Petani di Modoinding Potato Festival 2024

0
Pupuk Kaltim Gencarkan Edukasi Petani di Modoinding Potato Festival 2024(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com)– Tingkatkan kesinambungan upaya dalam mendorong produktivitas pertanian melalui edukasi dan pendampingan petani, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) memeriahkan Modoinding Potato Festival 2024, yang berlansung di Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara belum lama ini. Acara tahunan ini digelar Pemkab Minahasa Selatan, untuk mengenalkan potensi wisata pertanian sekaligus mengangkat keunggulan hortikultura di daerah tersebut.

VP Marketing Business Partner Korporasi (MBPK) Pupuk Kaltim, Indah Febrianty, mengungkapkan keikutsertaan Pupuk Kaltim pada kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen perusahaan memperkuat sektor pertanian Indonesia, utamanya mendorong peningkatan kapasitas petani. Hal ini bagian dari langkah strategis Pupuk Kaltim, untuk terus berperan aktif memberikan edukasi bagi petani Indonesia, sejalan dengan tujuan meningkatkan produktivitas pertanian yang berkelanjutan.

“Kegiatan ini juga menjadi sarana Pupuk Kaltim mendorong penguatan ketahanan pangan, dimana edukasi yang diberikan bagi petani diharap mampu meningkatkan produktivitas pertanian secara merata di Indonesia,” ucap Indah, Kamis , 14 November 2024.

Menurut dia, Pupuk Kaltim sebagai perusahaan agribisnis dan instrumen pendukung pertanian nasional, selalu mengedepankan produk unggulan yang ramah lingkungan. Mulai dari produk Nitrea, NPK Pelangi, hingga Pupuk Hayati Ecofert dan Biodex, yang telah terbukti mampu meningkatkan produktivitas berbagai komoditi pertanian, melalui program pendampingan di sejumlah wilayah tanggungjawab Perusahaan.

Maka dengan keterlibatan Pupuk Kaltim pada kegiatan tersebut, juga bagian memperkuat brand awareness Perusahaan di kalangan petani, untuk tidak ragu menggunakan produk Pupuk Kaltim pada berbagai jenis komoditas pertanian setempat. Utamanya kentang, sebagai komoditas utama Modoinding yang diharap bisa makin dipacu secara optimal.

“Pupuk Kaltim senantiasa berupaya mengedukasi petani agar lebih memahami cara penggunaan pupuk secara baik dan benar. Terutama produk Pupuk Kaltim yang telah teruji cocok untuk berbagi karakteristik lahan dan tanaman, serta ramah lingkungan dalam mendukung pertanian berkelanjutan,” terang Indah.

Berkaca pada hasil pendampingan sebelumnya, produktivitas pertanian kentang di berbagai daerah mampu dipacu optimal oleh Pupuk Kaltim, salah satunya di Gowa Sulawesi Selatan, dimana produktivitas kentang meningkat sebesar 58,18 persen dari 5,5 ton/ha menjadi 8,7 ton/ha. Begitu juga di Malang Jawa Timur, hasil panen kentang melonjak 27 persen dari 32 ton/ha, menjadi 44 ton/ha.

Keberhasilan ini diharap bisa turut diikuti oleh petani di Modoinding secara khusus, dimana Pupuk Kaltim tidak hanya menekankan pada penggunaan produk yang tepat, tapi juga memberikan pendampingan intensif dengan melibatkan tim ahli Perusahaan. Mulai dari tenaga penjualan yang siap memberikan informasi hingga konsultasi kepada petani, sehingga segala kendala yang dihadapi dalam sektor pertanian bisa diatasi dan ditangani dengan lebih tepat.

“Selain itu Pupuk Kaltim juga menyiapkan tenaga agronomis di daerah, yang siap mendampingi selama budidaya pertanian. Didukung tim Mobil Uji Tanah sebagai layanan perusahaan untuk mendukung kelangsungan daya dukung lahan,” lanjut Indah.

Pjs Bupati Minahasa Selatan Steven Liow, mengapresiasi peran serta Pupuk Kaltim dalam Modoinding Potato Festival, yang kini memasuki tahun penyelenggaraan ke-9 tahun. Menurut dia, festival ini tidak hanya mengenalkan potensi pertanian Modoinding, tetapi juga menjadi upaya strategis dalam membangun ekonomi berbasis agrowisata.

Modoinding sebagai kawasan dengan kondisi geografis yang mendukung, telah lama dikenal sebagai penghasil kentang berkualitas tinggi. Dan melalui festival ini potensi hortikultura Modoinding diharap semakin dikenal luas, sehingga memberikan dampak positif pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Kami ingin mengangkat Modoinding sebagai sentra produksi kentang dan sayuran unggulan, sekaligus menjadikannya destinasi wisata yang menarik. Maka festival ini diharap bisa menjadi agenda tetap kalender pariwisata nasional, serta mampu menarik lebih banyak wisatawan,” papar Liow.

Menurut dia, kolaborasi antara Pupuk Kaltim, pemerintah daerah dan masyarakat dalam Modoinding Potato Festival, menunjukkan sinergi yang kuat untuk memajukan sektor pertanian dan pariwisata. Mengingat festival ini tidak hanya menjadi ajang promosi produk lokal, tetapi juga salah satu daya tarik utama yang memperkenalkan keindahan dan potensi Sulawesi Utara kepada wisatawan nasional maupun internasional.

“Dengan Modoinding Potato Festival, diharapkan potensi pertanian kentang masyarakat dapat semakin terdengar luas sehingga makin berdampak pada memajukan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Liow.(*)

Pemangkasan Perjalanan Dinas Berimbas ke Hotel Kota

0
Ketua Indonesia Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) NTB, Lalu Kusnawan(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Perhotelan dan restoran akan terkena dampak langsung, imbas dari kebijakan pemerintah untuk melakukan pemangkasan anggaran Kementerian lembaga cukup besar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menerbitkan surat agar kementerian/lembaga memangkas anggaran belanja perjalanan dinas (perdinas) para Aparatur Negeri Sipil (ASN) atau PNS minimal 50 persen.

Pemangkasan perdinas diatur lewat surat bernomor S-1023/MK.02/2024 yang diterbitkan 7 November 2024. Di dalam surat tersebut terdapat perintah penghematan anggaran sebagai lanjutan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi perdinas.

Ketua Indonesia Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) NTB, Lalu Kusnawan mengatakan, pemangkasan anggaran perjalanan dinas ini berimbas langsung ke kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition/Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran).

Kebijakan pemerintah pusat soal pemangkasan anggaran perjalanan dinas ini sangat berdampak kepada hotel-hotel di dalam kota yang selama ini mengandalkan pendapatan dari MICE. Terkecuali resort yang lebih banyak untuk liburan masih cukup ditopang oleh wisatawan yang menginap.

“50 persen (ketergantungan pada MICE). Kalau kita berbicara di Kuta (Lombok Tengah) ada hotel-hotel besar yang memang peruntukannya lebih kepada tamu-tamu ke Sirkuit Mandalika, terutama tamu dari pemerintahan. Kalau di gili-gili, seperti Gili Trawangan saya rasa tidak berpengaruh besar,” ujarnya.

Kunjungan wisatawan ke tiga Gili di Lombok Utara, Gili Trawangan, Meno dan Air tidak bisa dipungkiri jumlahnya cukup tinggi. Bahkan, pada musim low season saja, ada sekitar 2.000 wisatawan yang datang ke gili menggunakan fastboat dari Bali ke Gili, maupun yang menyeberang dari Pelabuhan Bangsal ke gili.

Jika saja fastboat rute Senggigi kembali dihidupkan maka tentunya memberikan dampak positif bagi perhotelan di sekitarnya dan wilayah lainnya.

“Kalau seandainya, 500 (wisatawan) saja yang turun di Senggigi itu bisa membantu (usaha perhotelan,red), dan tentunya dari Senggigi dia akan ke Lombok Selatan dan tempat lainnya di NTB,” ucapnya.

Untuk itu, menurut Lalu Kusnawan, harus ada alternatif lainnya untuk mengatasi kondisi ini agar dapat membantu perhotel tetap berjalan usahanya, terutama yang bergantung pada MICE.

“Sekarang bagaimana upaya pemerintah daerah, pemprov dan dibantu oleh pusat untuk menggerakan rute fast boat Senggigi bisa kembali normal salah satunya. Karena itu sangat membantu (mendatangkan wisatawan,red) dari Bali,” imbuhnya.

“Apapun yang menjadi keputusan pemerintah itu, kita harus hargai, hormati. Untuk sekarang ini kita tunggu setelah pelantikan gubernur/bupati, supaya bisa kita hearing, kira-kira apa solusi yang terbaik,” pungkasnya.(bul)