Lombok (ekbisntb.com) – Pelaku usaha di Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan kelangkaan elpiji 3 kg sejak beberapa pekan terakhir. Dampaknya, mengakibatkan pelaku usaha industri maupun UMKM terkendala berproduksi. Pelaku usaha pun terpaksa membeli di atas harga HET, mencapai Rp25-27 ribu per tabung elpiji 3 kilogram.
Abdul Hadi pelaku usaha Serbat Jahe LBS Mandiri Desa Langko mengungkapkan sejak beberapa hari terakhir elpiji 3 kg untuk produksi usaha langka. “Masalah kelangkaan gas LPG ini sudah parah. Sudah lebih 2 minggu kesulitan beli sampai Mataram,” keluh Abdul Hadi, kemarin.
Dari hasil penelusurannya, diduga elpiji 3 kg limit salah satunya akibat pangkalan di wilayah itu belum aktif beroperasi.
Sulitnya elpiji 3 kg ini sangat berdampak terhadap usahanya. Bahkan, Senin kemarin ia baru bisa berproduksi pada siang hari, karena harus mencari gas dulu hingga ke daerah Mataram. “Kita harus cari dulu sana sini. Itupun kalau kita dapat harganya di atas HET. Bisa sampai Rp27 ribu,” aku dia.
Dalam sehari ia hanya membutuhkan tiga hingga empat tabung elpiji 3 kg. Untuk produksi olahan jajan, ia bisa memproduksi hingga ratusan kantong. Sedangkan olahan Serbat Jahe, bisa mencapai puluhan sachet atau kantong.
Semenjak elpiji 3 kg sulit diperoleh, produksi pun menurun. Ia mengaku bingung dengan kondisi ini, sehingga perlu ada langkah antisipasi dari Pemkab. “Karena kita terkendala produksi. Masyarakat juga sangat dirugikan kalau kami selaku UMKM pastinya ndakbisa beroperasi,” ujar pelaku usaha Serbat Jahe LBS Mandiri ini.
Ia berharap agar ada upaya pengawasan lebih ketat dari pihak terkait agar peredaran elpiji 3 kg ini merata dan tidak dijual di atas harga HET. Ia juga mempertanyakan, di tingkat SPBE justru mengaku normal sementara di bawah kacau.
Sementara itu, Disperindag Lobar turun sidak (inspeksi mendadak) terhadap stok elpiji 3 kg. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan respons cepat terhadap permasalahan yang sering timbul dalam distribusi dan ketersediaan elpiji 3 kg.
“Ini untuk menjamin ketersediaan dan distribusi yang merata pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan elpiji bersubsidi tepat sasaran dan tersedia secara merata, terutama di daerah terpencil dan wilayah-wilayah yang rentan akses distribusinya,”terang Sekdis Perindag Lalu Wira Kencana.
Selanjutnya, menindaklanjuti keluhan atau aduan sidak merupakan tindak lanjut dari laporan warga dan media. Dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh tim dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lobar di SPPBE PT. Om Agus terkait stok ketersediaan elpiji 3 kg masih terpantau normal dan malah ditambah stoknya dari pertamina untuk SPPBE PT. Om Agus. (her)
