Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa, mengaku masih kekurangan tabung gas elpiji tiga kilogram dari total kebutuhan yang diusulkan sebanyak 15.000 metrik ton namun yang baru terealisasi hingga saat ini sebanyak 11.000 metrik ton.
“Kekurangan tersebut yang menjadikan elpiji tiga kilogram tersebut menjadi barang yang sulit ditemukan padahal hampir setiap hari ada penyaluran dari dua SPBE di Sumbawa,” kata Kabag Ekonomi Setda Sumbawa, H. Khaeruddin kepada Ekbis NTB, Selasa 17 Juni 2025.
Ia melanjutkan, selisih 4.000 metrik ton inilah yang menjadi kendala selama ini sehingga elpiji tiga kilogram selalu kekurangan. Padahal kebutuhan 15.000 metrik ton tersebut sudah dihitung berdasarkan kebutuhan termasuk juga bagi para pelaku UMKM.
“Sebenarnya kalau kita diberikan 15.000 metrik ton itu sudah sangat longgar dan tidak akan menimbulkan permasalahan di masyarakat, tetapi kebutuhan kita belum juga dipenuhi oleh pertamina,” ucapnya.
Selain persoalan tersebut lanjutnya, tata niaga elpiji tiga kilogram ini juga dilepas secara bebas meski di tabung tersebut tercatat bantuan bagi masyarakat miskin. Bahkan keberadaan pangkalan, sub pangkalan hingga pengecer dengan pola pengawasan yang dilakukan juga belum bisa maksimal.
“Di Sumbawa dengan delapan kelurahan serta 157 desa ada 600 lebih pangkalan dan itu tidak mungkin bisa kita pantau semua karena tenaga yang kita miliki juga terbatas,” ucapnya.
Diakuinya, terhadap kebutuhan terhadap pemerintah terus melakukan kordinasi secara intensif ke pihak Pertamina. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap Elpiji tiga kilogram yang kerap dikeluhkan.
“Kita tetap berkoordinasi dengan Pertamina agar kuota itu bisa segera dipenuhi sehingga keterbatasan Elpiji saat ini bisa diminimalisir,” ucapnya.
Dia pun memastikan, karena saat ini jumlah Elpiji tiga kilogram masih sangat terbatas, maka pihaknya tetap melakukan pengawasan meski belum maksimal. Sebab persoalan data penerima elpiji tersebut masih belum jelas siapa yang berhak dan tidak.
“Kami tetap akan melakukan pengawasan untuk menekan terjadinya penyimpangan dalam pendistribusian Elpiji tiga kilogram tersebut sehingga masyarakat yang layak menerima tidak bisa merasakan manfaat,” jelasnya. (ils)
