Beranda blog Halaman 261

Dampak Efisiensi, Pengadaan Stok Cadangan Pangan Mataram 2026 Turun Jadi 3 Ton

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sudirman (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram mengungkapkan pengadaan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) daerah tahun 2026 hanya sebanyak 3 ton dengan anggaran sekitar Rp20 juta. Jumlah ini menurun signifikan dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 20 ton, seiring kebijakan efisiensi anggaran.

Kepala DKP Kota Mataram, Sudirman, mengatakan stok beras CPP tahun 2025 telah habis disalurkan untuk penanganan bencana, seperti korban abrasi di Ampenan dan korban banjir di sejumlah wilayah.

“Stok tahun 2025 sudah habis disalurkan setelah mendapat persetujuan Dewan Pangan, dalam hal ini Wali Kota, untuk penanganan bencana,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).

Ia menjelaskan, seluruh cadangan sebanyak 20 ton tersebut telah tersalurkan, sehingga pada 2026 pihaknya kembali mengusulkan pengadaan CPP. Namun, karena keterbatasan anggaran, jumlah yang diajukan hanya 3 ton, yang diperkirakan mampu menjangkau sekitar 300 kepala keluarga (KK).

Meski jumlahnya jauh lebih kecil, Sudirman memastikan program-program utama di sektor ketahanan pangan tetap berjalan dengan penyesuaian porsi. Jika dalam pelaksanaannya terjadi kekurangan stok yang bersifat mendesak, DKP berencana mengajukan tambahan melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT).

“Kondisi sekarang kita melakukan efisiensi. Anggaran yang tersedia hanya memungkinkan pengadaan sebesar itu. Tahun lalu anggaran kita cukup besar hingga bisa menyediakan 20 ton,” jelasnya.

Untuk pengadaan CPP tahun 2026, DKP menargetkan pelaksanaannya pada triwulan kedua, yakni sekitar Mei hingga Juli. Dalam proses penyaluran, DKP menerapkan mekanisme administrasi yang ketat agar bantuan tepat sasaran.

Selain itu, DKP juga terus berkoordinasi dengan Bulog guna memastikan ketersediaan cadangan pangan darurat, khususnya jika terjadi bencana sebelum pengadaan dilakukan.

Setiap usulan bantuan akan melalui proses verifikasi berjenjang, mulai dari tingkat lingkungan, kelurahan, hingga kecamatan, sebelum diputuskan oleh Ketua Dewan Pangan, yakni Wali Kota Mataram.

Sudirman menambahkan, pemetaan wilayah rawan pangan menjadi salah satu fokus utama untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran. Salah satu indikator yang diperhatikan adalah aksesibilitas masyarakat terhadap pasar, seperti di wilayah Rembiga bagian utara yang relatif jauh dari pusat distribusi pangan.

“Intinya, ketahanan pangan itu bagaimana masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan bahan pangan yang berkualitas, terjangkau, dan aman dikonsumsi,” pungkasnya. (pan)

Kenaikan BBM Tekan Operasional Sampah, DLH Mataram Butuh Tambahan Anggaran Rp1,4 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sejumlah petugas kebersihan sedang mengangkut sampah ke dump truk di Pasar Karang Jasi, Cakranegara yang dipotret beberapa waktu lalu. Kini, terjadi kenaikan harga BBM tekan operasional sampah, DLH Mataram ajukan penambahan anggaran Rp1,4 Miliar. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram memperkirakan anggaran bahan bakar minyak (BBM) yang tersedia saat ini hanya mampu menopang kegiatan operasional hingga pertengahan November 2026. Di sisi lain, kenaikan harga BBM jenis Dexlite mulai berdampak signifikan terhadap operasional pengelolaan sampah di Kota Mataram.

Mengantisipasi kondisi tersebut, DLH mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp1,4 miliar melalui Perubahan APBD 2026.

Kepala DLH Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi, mengungkapkan bahwa lonjakan harga Dexlite sejak April 2024 menjadi faktor utama yang menekan anggaran operasional. Harga Dexlite yang sebelumnya berada di kisaran Rp14.200 per liter kini meningkat hingga sekitar Rp24 ribu per liter atau naik hampir 85 persen.

“Dengan kondisi kenaikan harga Dexlite seperti sekarang, alokasi anggaran BBM untuk operasional penanganan sampah kemungkinan hanya bisa bertahan sampai pertengahan November. Karena itu, kami mengupayakan adanya penambahan anggaran,” ujarnya, Selasa (28/4).

Ia menjelaskan, usulan penambahan anggaran operasional tersebut akan diajukan melalui Perubahan APBD 2026 yang dijadwalkan pada Agustus mendatang. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan jajaran Pemerintah Kota Mataram, termasuk Sekretaris Daerah dan para asisten, terkait kebutuhan tambahan anggaran tersebut.

DLH memperkirakan kebutuhan tambahan anggaran mencapai sekitar Rp1,4 miliar. Sebelumnya, alokasi anggaran BBM setiap tahun berada pada kisaran Rp9 miliar hingga Rp10 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan operasional, tidak hanya pengangkutan sampah, tetapi juga perawatan ruang terbuka hijau (RTH), penyiraman taman, hingga operasional penebangan pohon yang menggunakan kendaraan berbahan bakar.

“Secara keseluruhan anggaran BBM kita sekitar Rp10 miliar. Dari hasil kajian, kebutuhan itu berpotensi meningkat menjadi sekitar Rp11,4 miliar. Kami tetap melihat perkembangan harga ke depan. Jika harga turun, tentu akan sangat membantu,” jelasnya.

Nizar menegaskan, penghematan pada sektor operasional persampahan bukanlah pilihan yang realistis. Ritase pengangkutan sampah telah disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pengurangan operasional berisiko menimbulkan penumpukan sampah di sejumlah titik.

“Tidak bisa kita melakukan penghematan di sektor operasional seperti ini, karena ritase pengangkutan sudah ditetapkan sesuai kebutuhan,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika penghematan tetap dipaksakan, maka potensi penumpukan sampah di berbagai lokasi tidak dapat dihindari.

DLH berharap harga BBM dapat kembali stabil agar tidak semakin membebani anggaran daerah. Namun, jika harga tetap berada pada level saat ini, penambahan anggaran dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan layanan kebersihan di Kota Mataram tetap berjalan optimal. (pan)

Nelayan Tak Lagi Bebas Beli BBM Subsidi, Produksi Tuna dan Ekspor Terancam Turun

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Nelayan Tak Lagi Bebas Beli BBM Subsidi, Produksi Tuna dan Ekspor Terancam Turun
H. Muslim (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB menyoroti persoalan serius yang sedang dihadapi nelayan, yakni sulitnya akses pembelian bahan bakar minyak (BBM), terutama BBM bersubsidi.

Jika tidak segera diatasi, kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada menurunnya produksi perikanan tangkap, berkurangnya tenaga kerja nelayan, hingga melemahnya ekspor hasil laut, khususnya dari NTB.

Kepala DKP NTB, H. Muslim, ST., M.Si, menjelaskan bahwa saat ini rekomendasi pembelian BBM subsidi hanya dapat diterbitkan bagi kapal yang telah memiliki kelengkapan dokumen resmi dan sah. Dokumen tersebut antara lain Pas Kecil, Buku Kapal Perikanan (BKP), maupun Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP).

“Sekarang syarat untuk bisa diterbitkan rekomendasi pembelian BBM subsidi adalah kapal harus memiliki dokumen yang sah. Tanpa dokumen itu, nelayan tidak bisa membeli BBM, khususnya BBM subsidi,” ujarnya.

Menurut Muslim, kebijakan ini paling dirasakan dampaknya oleh kapal-kapal penangkap ikan berukuran besar yang beroperasi di perairan lebih dari 12 mil laut. Sebagian besar armada tersebut merupakan kapal penangkap tuna yang melakukan bongkar muat di Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok dan Pelabuhan Sape.

Ia menyebut jumlah kapal kategori tersebut cukup banyak.

“Yang paling merasakan dampaknya adalah kapal-kapal besar. Kapal penangkap tuna di atas 12 mil yang bongkar muat di Pelabuhan Labuhan Lombok itu banyak sekali,” katanya.

Muslim menjelaskan, kapal berukuran di atas 30 Gross Ton (GT) kini tidak diperbolehkan lagi menggunakan BBM subsidi. Akibatnya, mereka harus membeli BBM nonsubsidi seperti Dexlite dengan harga jauh lebih tinggi.
“Ketika kapal di atas 30 GT tidak boleh memakai BBM subsidi, bayangkan biaya operasional mereka. Harga Dexlite naik berlipat-lipat, tentu sangat terasa dampaknya,” ungkapnya.

Kenaikan biaya operasional tersebut membuat banyak pemilik kapal melakukan efisiensi usaha. Salah satunya dengan mengurangi frekuensi kapal melaut dan memangkas jumlah tenaga kerja di atas kapal.

“Imbasnya ke nelayan juga. Nakhoda, ABK, semua terdampak karena perusahaan atau pemilik kapal melakukan efisiensi,” jelas Muslim.

Padahal, lanjut Muslim, saat ini potensi tangkapan ikan di perairan NTB sedang sangat baik. Produksi ikan tuna dan cakalang di wilayah Samudera Hindia sedang melimpah, mulai dari kawasan Sape, Teluk Cempi, hingga wilayah selatan NTB.

Ia menggambarkan, dalam kondisi musim yang bagus, kapal nelayan hanya membutuhkan waktu singkat untuk memperoleh hasil tangkapan besar.

“Mereka pulang pergi melaut sekitar empat jam, dan menangkap hanya 15 menit saja bisa dapat empat ton ikan. Jenisnya tuna dan cakalang. Kan luar biasa itu,” terangnya.

Namun jika persoalan BBM tidak segera dituntaskan, potensi besar tersebut dikhawatirkan tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal.

“Ini bisa memengaruhi target produksi kita. Kalau jumlah kapal yang menangkap berkurang, otomatis produksi turun,” tegasnya.

DKP NTB menilai persoalan BBM tidak hanya menyangkut operasional kapal, tetapi juga menyentuh rantai ekonomi perikanan secara luas. Jika kapal berkurang beroperasi, maka kebutuhan anak buah kapal (ABK) menurun, hasil tangkapan berkurang, hingga ekspor ikan bernilai tinggi ikut terdampak.

“Kalau kapal berkurang melaut, tenaga kerja ABK juga berkurang. Termasuk ekspor kita sudah pasti turun,” ujar Muslim.

Menurutnya, situasi ini juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap disebut sedang melakukan komunikasi intensif dengan Pertamina ditingkat pusat.

“Pemerintah pusat sedang membangun komunikasi intensif dengan Pertamina. Harapannya ada keberpihakan negara, jangan hanya bicara soal PNBP dari nelayan, tetapi juga melihat nasib nelayan,” katanya.

Meski kapal kecil di bawah 30 GT masih diperbolehkan mengakses BBM subsidi, Muslim menyebut kelompok ini tetap menghadapi persoalan. Salah satunya keterbatasan kuota pembelian serta sulitnya memenuhi syarat administrasi.

“Nelayan kecil juga butuh BBM. Mereka masih bisa akses subsidi, tetapi kuota terbatas. Di sisi lain, banyak yang kesulitan karena syarat administrasinya cukup banyak,” jelasnya.

Ia mencontohkan, banyak kapal kecil belum memiliki Pas Kecil, izin habis masa berlaku, atau kapal baru yang belum diukur dan belum memiliki dokumen resmi.

Untuk mengatasi hal tersebut, menurutnya, DKP NTB telah berkoordinasi dengan stakeholder Perhubungan agar Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di wilayah NTB mempercepat proses pengukuran kapal kecil dan penerbitan dokumen kapal.

“Nelayan kita banyak yang belum update izin atau kapal baru belum punya dokumen. Makanya kami komunikasi dengan Perhubungan supaya KSOP bisa mempercepat pengukuran dan penerbitan izin kapal kecil,” ungkap Muslim.

Ia menambahkan, legalitas kapal sangat penting agar nelayan memiliki kepastian saat membeli BBM maupun saat beroperasi di laut. Sebab tanpa dokumen lengkap, nelayan berpotensi terkena pemeriksaan aparat pengawas seperti pengawas perikanan, TNI AL, maupun Polairud.

DKP NTB juga mengundang KSOP, pemerintah kabupaten/kota, serta pihak terkait lainnya untuk memperkuat koordinasi penyelesaian masalah ini. membangun kolaborasi agar pemerintah benar-benar hadir menyelesaikan persoalan nelayan.

Menurutnya, Gubernur NTB, Lalu. Iqbal juga telah memberikan perhatian serius terhadap isu ini, terutama agar layanan publik berjalan cepat, ketersediaan BBM tetap terjaga, dan dampaknya terhadap ekonomi daerah maupun inflasi bisa ditekan.

“Pak Gubernur dan Pak Sekda sudah memberi perhatian agar layanan publik dipercepat, ketersediaan BBM tidak terbatas, dan inflasi bisa dijaga,” pungkasnya. (bul)

Petani Porang Tersenyum, Harga Tembus Rp10 Ribu per Kilogram

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Para petani porang sedang tersenyum menikmati hasil panennya. (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Komoditas porang kembali menunjukkan prospek cerah di Nusa Tenggara Barat. Seiring beroperasinya pabrik porang di Lombok Timur dan tingginya permintaan pasar, harga porang di tingkat petani kini menembus Rp10.000 hingga Rp10.500 per kilogram, sehingga membuka peluang keuntungan besar bagi petani.

Ketua Petani Pegiat Porang Nusantara (P3N), Puguh Dwi Friawan, mengatakan geliat usaha porang di NTB mulai bangkit kembali. Kehadiran pabrik pengolahan porang di Lombok Timur menjadi angin segar karena mampu menyerap hasil panen petani lokal.

“Sekarang jalan pabrik porang di Lombok Timur. Dan pabrik-pabrik yang lainnya, di Jawa juga permintaannya pasarnya cukup bagus dari pabrik. Harga juga lumayan, petani sudah bisa merasakan Rp10.000 sampai Rp10.500 per kilo di tingkat pengepul. Kalau harga di pabrik tentu beda lagi,” ujarnya, Selasa, 28 April 2026.

Menurut Dwi, bahan baku pabrik saat ini berasal dari sejumlah wilayah di Pulau Lombok, seperti Lombok Barat, Lombok Utara (KLU), dan Lombok Timur. Bahkan dari Kabupaten Lombok Utara

Meskipun, ia memperkirakan stok porang dari Lombok Utara akan mulai menipis pada Juni hingga Juli karena memasuki akhir musim panen. Karena itu, kebutuhan bahan baku pabrik selanjutnya diprediksi banyak dipasok dari luar daerah, salah satunya dari Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Sekitar bulan enam atau tujuh biasanya stok sudah habis karena puncak panen selesai. Berarti sebagian besar bahan baku nanti akan diambil dari NTT,” jelasnya.

Dwi menegaskan, porang merupakan tanaman bernilai ekonomi tinggi. Dengan harga saat ini, petani dapat memperoleh penghasilan puluhan hingga ratusan juta rupiah dalam satu kali panen.

Ia mencontohkan, hasil panen dua ton porang saja sudah bernilai sekitar Rp20 juta. Sementara jika dikelola serius dalam lahan satu hektare dengan populasi sekitar 10.000 bibit, produksi bisa mencapai 10 ton atau setara Rp100 juta.

“Secara umum, dua ton sudah bisa menghasilkan Rp20 juta. Kalau satu hektare dengan 10.000 bibit bisa 10 ton, berarti bisa Rp100 juta,” ujarnya.

Menurutnya, angka tersebut sangat realistis terutama jika sistem budidaya dilakukan dengan baik dan pola tanam yang tepat.

Puguh menjelaskan porang sangat cocok ditanam dengan sistem tumpang sari di bawah tanaman perkebunan seperti kopi, kakao, dan cengkeh. Tanaman ini justru tumbuh optimal di area teduh dan dataran tinggi.

“Habitat porang lebih bagus di bawah naungan. Jadi cocok ditanam tumpang sari dengan kopi, kakao, cengkeh. Sangat bagus di daerah seperti Senaru, Sembalun, Bayan ke atas. Jadi potensi hasil petani tidak saja cari tanaman kakau, juga dari porang,” katanya.

Menurutnya, keberadaan porang bisa mengubah lahan tidur di bawah kebun menjadi sumber pendapatan tambahan bagi petani tanpa harus membuka lahan baru.

“Lahan yang selama ini kosong di bawah cengkeh dan kopi bisa dimanfaatkan. Jadi ada penghasilan tambahan,” imbuhnya.

Selain harga yang sedang bagus, porang juga dinilai menarik karena masa panennya relatif cepat. Dalam waktu sekitar enam bulan, tanaman sudah bisa dipanen dengan hasil yang cukup baik.

Ia menambahkan, kebutuhan bibit juga tidak terlalu memberatkan petani karena pembelian cukup dilakukan sekali di awal tanam. Setelah panen, sebagian hasil bisa disisihkan kembali sebagai bibit musim berikutnya.

Meski prospeknya cerah, Dwi mengakui banyak petani masih ragu memperluas budidaya porang. Hal itu dipicu pengalaman masa lalu saat harga porang anjlok hingga Rp2.500 per kilogram.

“Petani trauma dulu harga jatuh sampai Rp2.500 per kilo. Itu yang bikin banyak orang enggan menanam lagi sampai sekarang,” katanya.

Karena itu, ia mendorong adanya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atau mekanisme perlindungan harga agar petani memiliki kepastian usaha.
“Yang dibutuhkan sekarang sebenarnya HPP, supaya petani tenang dan tidak takut harga berubah drastis,” tegasnya.

Dwi menambahkan, permintaan porang dari pabrik di Lombok maupun Jawa saat ini sangat tinggi. Bahkan setiap tahun terus bermunculan pabrik baru yang mengolah porang menjadi berbagai produk turunan bernilai tambah.

“Permintaan pabrik di Lombok dan Jawa sangat tinggi. Setiap tahun selalu ada pabrik baru,” ujarnya.

Saat ini salah satu produk yang berkembang adalah chip porang serta bahan baku beras porang, yang dikenal sebagai pangan sehat rendah kalori. Selain itu, porang juga memiliki banyak turunan industry lain. “Porang itu banyak turunannya. Sekarang dibuat chip, dibuat beras porang, dan masih banyak produk lainnya,” pungkasnya. (bul)

Jembatan Putus di Bakong Gerung-Lembar Hambat Konektivitas Antarwilayah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jembatan Putus di Bakong Gerung-Lembar Hambat Konektivitas Antarwilayah
Jembatan Bakong Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung nyaris putus tahun lalu hingga kini belum diperbaiki akibanya jalur ini tidak bisa dilalui. (Suara NTB/dok)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB didesak menangani jembatan Bakong Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) yang menghubungkan dengan wilayah Lembar, Lombok Barat. Setahun lebih jembatan yang menjadi kewenangan provinsi itu putus akibat bencana, mengakibatkan konektivitas terganggu hingga memicu kerusakan jalan kabupaten yang ada di wilayah setempat.

Pantauan media, kondisi jalan di Desa Kebon Ayu bergelombang. Di banyak titik, jalan yang dibangun beberapa tahun lalu tersebut rusak, berlubang. Bahkan di depan sebuah sekolah, jalan berlubang sehingga memicu keluhan warga. Di titik tersebut sudah ditangani (digali) tetapi belum memadai sehingga akan ditangani lebih lanjut.

Jalan itu dulunya mulus. Namun, semenjak Jembatan itu putus, arus transportasi baik pengendara maupun kendaraan truk semen dialihkan melalui jalan tersebut. Dampaknya, kondisi jalan kian lama semakin menurun. Aspal jalan bergelombang dan banyak yang rusak akibat dilalui truk bermuatan melebihi tonase.

Kepala Desa Kebon Ayu, Kasim mengatakan terkait penanganan jembatan itu sudah dikonsultasikan ke pemerintah pusat. Namun, belum ada kepastian penanganan.

“Katanya perencanaan sudah matang, sudah diperiksa tim, tapi pelaksanaan tahun ini katanya. Kami sangat berharap (segera ditangani), karena kita yang sakit jadinya ini,” tegasnya, Selasa (28/4/2026).

Di satu sisi, pihaknya serba salah dalam menyikapi kendaraan truk yang melewati jalur tersebut. Sebab pihaknya tidak bisa begitu saja melarang truk melewati jalur itu, sementara dampaknya terhadap jalan itu menjadi rusak. Terlebih truk semen misalnya, tidak ada jalur lain untuk melintas.

Namun, pihaknya sudah berkomunikasi dengan pihak perusahaan yang melintasi jalan itu, agar titik yang rusak diperbaiki. Respons pihak perusahaan pun mau memperbaiki titik jalan yang rusak.

Sejauh ini di depan sekolah telah digali, tetapi belum ada pekerja karena alasan masih kesibukan lain. “Sudah digali, cuma belum maksimal karena harus banyak digali supaya bagus sekalian, itu kata pihak perusahaan,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan Lobar, Nanda Kurniawan, ST.,MT., menyampaikan harapannya pada Pemprov agar segera menangani jembatan yang menjadi kewenangannya tersebut. “Harapan kami dari provinsi (Pemprov) lebih responsif terkait kerusakan (jembatan Bakong putus) yang menjadi kewenangannya,” harap Nanda, Selasa (28/4/2024).

Pasalnya, dampak putusnya jembatan itu menggangu koneksitas di jalur antar wilayah sehingga menyebabkan beban lalu lintas yang cukup tinggi di jalur-jalur alternatif. Sementara dari sisi beban tonase jalan Kabupaten berbeda dengan jalan provinsi. Di mana tonase jalan Kabupaten sendri 5-8 ton, sedangkan jalan provinsi 10 ton.

Akibat tonase kendaraan melebihi dari standar beban jalan kabupaten, menyebabkan potensi kerusakan jalan akan menjadi lebih parah. “Untuk itu sekali lagi kami berharap pada teman-teman provinsi, dapat menangani segera mungkin, karena ini terkait aksesibilitas khususnya masyarakat sekitar ke fasilitas-fasilitas publik lainnya,” tegasnya.

Dengan kondisi ini otomatis akses warga ke pasar, sekolah dan fasilitas kesehatan menjadi terganggu. Dikatakan mantan Sekban Bappeda itu, bahwa ketika penanganan jembatan putus itu dianggap prioritas maka provinsi harusnya membuat indikator. Menurutnya jembatan ini memiliki tingkat urgensi yang tinggi, sehingga harus segera ditangani.

“Makanya harapan kami ke provinsi kalau itu dianggap suatu yang prioritas maka harus segera ditangani, terlebih imbasnya jalan Kabupaten di daerah itu. Dengan jembatan itu ditangani maka arus transportasi bisa diurai sehingga beban jalan bisa terbagi dan terurai,” ujarnya. (her)

Pemkab Lobar Diminta Cari Solusi, Pembebasan Lahan Jalur Kota Gerung Tak Terealisasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemkab Lobar Diminta Cari Solusi, Pembebasan Lahan Jalur Kota Gerung Tak Terealisasi
Pembebasan lahan jalur dua Kota Gerung ini tertunda karena masih ada penolakan dari sejumlah warga. (Suara NTB/dok)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Proses pembebasan lahan pembangunan jalur dua Kota Gerung di Jalan Soekarno-Hatta (Masjid Baitul Atik-Kuripan), Lombok Barat (Lobar) tertunda. Menyusul masih adanya sejumlah warga yang menolak harga appraisal pembayaran ganti untung yang disodorkan Pemkab Lombok Barat.

Kondisi itu menjadi perhatian dari kalangan DPRD Lobar, terutama dari Daerah Pemilihan (Dapil) Gerung-Kuripan. Anggota DPRD Lobar, Lalu Irwan mendesak Pemkab Lobar untuk mencari solusi agar proses pembebasan lahan itu cepat terealisasi. Lantaran sudah dua kali pergantian bupati permasalahan itu tak kunjung tuntas.

“Sudah dua bupati sebelumnya merencanakan itu (pembebasan lahan) akan tetapi selalu terhambat oleh negosiasi (dengan pemilik lahan). Dan tahun ini DPRD memberikan ruang kembali kepada Pemda untuk melakukan pembebasan lahan dari Baitul Atik menuju Kuripan,” ujar Lalu Irwan kepada awak Media, kemarin.

Pentingnya pembangunan jalur dua perkotaan untuk perkembangan ekonomi dan pembangunan fisik Gerung menjadi alasan DPRD Kembali menyetujui anggaran pembebasan lahan yang disodorkan Pemda. Sebab ia menilai jalur itu akan menjadi penentu arah pembangunan Perkotaan Gerung yang sedang diseriusi oleh Bupati Lobar.

“Saya tidak tahu apa permasalahannya, tapi ada beberapa oknum warga sekitar empat atau lima orang yang menolak. Ini yang bikin tertunda,” bebernya.

Berlarut-larutnya persoalan ini akan menimbulkan permasalahan baru di tengah masyarakat terkait harga tanah yang akan terus meningkat. Justru akan merugikan Pemda dari sisi finansial karena peningkatan nilai aset itu secara otomatis membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di masa mendatang.

Ia menyarankan agar pemerintah daerah bergerak taktis mendahulukan pembebasan lahan bagi warga yang sudah sepakat.

“Karena saya meyakini sebagian besar masyarakat sebenarnya setuju. Jika proses ini tidak segera dilaksanakan, harga tanah tahun depan pasti akan berbeda lagi, dan itu akan berdampak pada membengkaknya biaya yang harus disiapkan pemerintah,” tegasnya.

Dewan asal Gerung itu mengingatkan Pemda agar proses pembebasan lahan itu bisa tuntas sebelum APBD Perubahan 2026. Namun jika tidak berhasil, DPRD Lobar mengusulkan agar pembebasan itu batal dilakukan dan mengalihkan anggaranya untuk sektor lain yang lebih mendesak.

“Itu kalau prosesnya berlarut-larut sampai APBD Perubahan,” imbuhnya.

Sebab jangan sampai segelintir orang yang keberatan itu berdampak pada warga lain yang sudah setuju dengan harga dan bersedia pindah. Terlebih banyak dari warga itu sudah mencari lahan yang akan dibeli sebagai tempat tinggal baru.

“Kasihan mereka yang sudah sepakat dan mau pindah,” ucapnya.

Di sisi lain, Lalu Irwan juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur penetapan harga lahan oleh tim penilai independen atau appraisal.

Ia menekankan proses appraisal hanya dapat dilakukan setelah adanya penetapan lokasi yang resmi. Hal ini penting dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman antara warga dan pemerintah terkait nilai kompensasi. Pemkab sendiri dipastikan menjalankan prosedur ini sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Kehadiran pihak Kejaksaan dalam proses sosialisasi sebelumnya menjadi bukti bahwa aspek transparansi dan legalitas menjadi prioritas utama guna menghindari masalah hukum di kemudian hari.

“Masyarakat juga harus mengerti aturan bahwa appraisal itu turun setelah adanya penetapan lokasi. Saya yakin pemerintah daerah tidak akan menjalankan proses pengadaan ini tanpa mengikuti aturan yang ada, apalagi dalam sosialisasinya juga menghadirkan pihak Kejaksaan,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Lobar, Deny Arif Nugroho, mengungkapkan upaya perluasan jalan tersebut sebenarnya sudah berjalan cukup jauh. Namun, penyelesaian pembebasan lahan menjadi faktor penentu sebelum proyek fisik bisa dimulai sepenuhnya.

“Teman-teman PU sudah berupaya untuk perluasan lahan. Prosesnya sudah sekitar 95 persen, tinggal komunikasi dengan pemilik lahan yang masih bermasalah,” ujarnya.

Menurutnya, proyek bagian dari rencana besar pembangunan jalur strategis menghubungkan Gerung hingga Jalur Bandara Internasional Lombok (BIL). Karena itu, pembebasan lahan menjadi tahapan krusial yang harus dituntaskan. “Ini sudah lama direncanakan, terutama untuk segmen yang tembus ke BIL. Jadi sekarang fokusnya memang di pembebasan lahan,” jelasnya.

Masih ada beberapa titik yang mengalami kendala, salah satunya di kawasan sekitar Baital Atiq. Namun, pihak pemerintah daerah terus melakukan komunikasi intensif agar proses tersebut segera rampung.

Ia menegaskan, pelebaran jalan menjadi kebutuhan mendesak bagi perkembangan Kota Gerung. Menurutnya, infrastruktur jalan yang sempit akan menghambat pertumbuhan kawasan, terlebih dengan meningkatnya aktivitas masyarakat.

“Kalau Kota Gerung dibangun tapi jalannya masih kecil dan tidak terurus, tentu akan jadi masalah. Kita lihat saja saat event seperti Night Run kemarin, langsung terasa padat,” ungkapnya.

Pemerintah daerah menargetkan, jika pembebasan lahan dapat diselesaikan tahun ini, maka pembangunan fisik jalan juga bisa segera dilaksanakan dalam waktu yang sama. “Kalau pembebasan lahan selesai tahun ini, kita harapkan pelebaran jalan juga bisa selesai tahun ini,” ujarnya. (her)

Direksi PT GNE Ditetapkan, Bisnis Dipersempit ke Material Konstruktsi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jajaran direksi baru PT GNE yang ditetapkan Gubernur NTB. (Suara NTB/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Muhamad Iqbal resmi menetapkan direksi PT Gerbang NTB Emas (GNE) pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan yang diselenggarakan pada Selasa, 28 April 2026. Penetapan ini berdasarkan hasil seleksi terbuka yang dilaksanakan sejak tahun lalu.

Tiga direksi baru PT GNE yaitu, Yuyud Indrayudi sebagai Direktur Utama, Sulman sebagai Direktur Keuangan, dan Direktur Operasional dijabat Suhaimi.
Dirut PT GNE, Yuyud Indrayudi mengatakan Gubernur meminta pihaknya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan daerah tersebut. Setelah bertahun-tahun sakit hingga tidak bisa memberikan dividen kepada provinsi selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP), tahun ini PT GNE diminta fokus agar bisa bangkit kembali.

“Di awal ini kita lebih untuk konsolidasi internal. Kemudian akan kita lihat bisnis prosesnya seperti apa,” ujarnya di Kantor Gubernur NTB, Selasa, 28 April 2026.

Selain itu, mulai tahun ini perusahaan tersebut akan fokus pada satu lini bisnis, yaitu material konstruksi. Selama ini, PT GNE mengembangkan beberapa bisnis, di antaranya penataan landscape, pengadaan material konstruksi, dan alat berat. GNE juga awalnya menjadi penyedia perumahan layak huni melalui program perumahan subsidi untuk masyarakat NTB.

Namun, karena bisnis-bisnis tersebut tersendat, bahkan mati suri hingga menyebabkan GNE sakit, Gubernur mengarahkan agar perusahaan tersebut fokus pada satu bisnis yang masih berkembang hingga sekarang, yaitu material konstruksi sebagai penyedia paving block.

Adapun dengan utang yang masih tersisa sekitar Rp22 miliar, Yuyud enggan memberikan banyak komentar. Sementara menyoal tata kelola keuangan perusahaan yang dinilai belum optimal oleh Dewan, Dirut baru PT GNE itu mengaku akan melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan dan operasional PT tersebut.

“Prinsipnya kita akan konsolidasi internal. Kemudian targetnya tumbuh organik dan progresif. Yang jelas dari sisi operasi, keuangan, maupun SDM itu akan kita perkuat,” jelasnya.

Dalam proses penguatan SDM, Yuyud kemungkinan akan melakukan perombakan jajaran pengurus PT GNE.

Terpisah, Kepala Biro Ekonomi Pembangunan Setda NTB, Izzudin Mahili menyatakan, pemerintah provinsi saat ini sedang mematangkan skema tersebut agar PT GNE benar-benar kembali tumbuh pada jalur usaha yang sesuai dengan mandat awalnya.

“Kami sedang menyiapkan ekosistem konstruksi agar PT GNE tidak berjalan sendiri. Yang kami bangun bukan hanya perusahaannya, tetapi juga sistem pendukungnya. Jadi ada konektivitas antara kebutuhan pembangunan daerah, penguatan kelembagaan, dan peluang usaha yang bisa ditangkap PT GNE secara sehat dan terukur,” ujarnya.

Menurutnya, sebagai Perseroda yang dimiliki sepenuhnya oleh Pemprov NTB, PT GNE tidak bisa lagi berjalan tanpa arah. Perusahaan ini harus berdiri di atas satu lini usaha yang kuat, terukur, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Karena itu, Pemprov NTB kini tidak hanya menyiapkan figur manajemen, tetapi juga merancang sebuah skema besar berupa ekosistem konstruksi untuk menopang kebangkitan PT GNE.

Dalam hal ini, ujarnya, arah kebijakan ini penting agar PT GNE tidak lagi bergerak ke banyak lini tanpa fokus yang jelas. Pemprov, kata dia, ingin perusahaan daerah tersebut tumbuh dengan identitas usaha yang kuat dan relevan dengan kebutuhan strategis daerah.

“PT GNE harus kembali ke fitrahnya, yaitu konstruksi. Dengan begitu, perusahaan ini punya satu core business yang jelas, mudah dikawal, dan lebih memungkinkan untuk tumbuh secara berkelanjutan. Pemprov NTB sedang menyiapkan ekosistem itu supaya kebangkitan PT GNE tidak bersifat parsial, tetapi ditopang oleh sinergi lintas sektor,” tutupnya.

Tetapkan Komisaris
Pada kesempatan ini, Gubernur NTB juga menetapkan Muhamad Ihwan sebagai komisaris PT. GNE. Muhamad Ihwan sebelumnya pernah menjadi Ketua Tim Sukses Iqbal-Dinda pada pemilihan kepala daerah 2024 lalu.

Meski demikian, Direktur Utama (Dirut) PT GNE, Yuyud Indrayudi dengan tegas mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Yang pasti, katanya tiga direksi yang baru saja ditetapkan, yaitu Direktur Utama, Direktur Keuangan, dan Direktur Operasional mengaku bukan bagian dari tim sukses pasangan Iqbal-Dinda.

“Saya tidak tahu, tapi yang saya tahu tiga orang ini bukan Timses Gubernur. Dan itu saya jamin,” tegasnya saat dikonfirmasi di Kantor Gubernur NTB, Selasa, 28 April 2026.

Terpisah, Asisten II Setda NTB sekaligus mantan Ketua Tim Pansel Seleksi Terbuka PT GNE, Lalu Mohammad Faozal juga mengaku tak mengetahui pengangkatan Muhamad Ihwan menjadi komisaris perusahaan material konstruksi tersebut. Pengangkatan komisaris, katanya menjadi kewenangan gubernur selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP). “Yang saya Pansel itu direksinya, dirut, direktur keuangan. Jajaran direksi kita pansel, kalau komisaris enggak,” katanya. (era)

DPRD NTB Sorot Kerja BI dan TPID Tangani Inflasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)- Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Wirajaya meminta Bank Indonesia (BI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat langkah pengendalian inflasi agar tidak melampaui angka nasional.

Menurut Wirajaya, inflasi yang tinggi akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Karena itu, diperlukan langkah konkret dan terukur di lapangan untuk menekan kenaikan harga.

“Kami berharap BI dan TPID segera melakukan upaya pengendalian yang terukur supaya inflasi di NTB tidak melampaui nasional. Kasihan masyarakat, karena beban kenaikan harga akan dirasakan langsung,” ujar Lalu Wirajaya, Selasa 28 April 2026.

Politisi Partai Gerindra ini menilai, pengendalian inflasi perlu diperkuat melalui berbagai strategi, termasuk melakukan studi komparasi ke daerah lain yang dinilai berhasil menjaga stabilitas harga.

“Kita tidak perlu malu belajar dari daerah lain yang pengendalian inflasinya baik. Program-program yang berhasil bisa diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi NTB,” katanya.

Wirajaya juga menyebut, BI dan TPID NTB sebenarnya telah memiliki sejumlah program pengendalian inflasi pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat dijadikan rujukan. Ia mendorong agar program tersebut dilanjutkan dan dikembangkan dengan inovasi baru.

“Saya kira sudah ada program dari kepemimpinan sebelumnya yang bisa dicontoh. Pimpinan BI sekarang diharapkan bisa melanjutkan bahkan lebih kreatif lagi agar program pengendalian inflasi semakin efektif,” ujarnya.

Sejumlah program yang telah dijalankan TPID NTB antara lain TANCABKAN GAS (Tanam Cabai Kendalikan Harga), operasi pasar murah, penguatan kerja sama antar daerah, pengembangan agribisnis terpadu, hingga gerakan menanam tanaman pangan cepat panen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, laju inflasi NTB dalam dua bulan terakhir tercatat lebih tinggi dibandingkan nasional. Pada Maret 2026, inflasi tahunan (year on year/yoy) NTB mencapai 4,09 persen, lebih tinggi dari nasional sebesar 3,48 persen.

Sementara pada Februari 2026, inflasi NTB tercatat 5,37 persen (yoy), juga melampaui angka nasional sebesar 4,76 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan harga yang cukup tinggi di awal tahun 2026.

Secara bulanan (month to month/mtm), inflasi NTB pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,81 persen. Komoditas yang dominan menyumbang inflasi tahunan antara lain emas perhiasan, tarif listrik, daging ayam ras, kubis, serta sigaret kretek mesin. Adapun penyumbang inflasi bulanan di antaranya cabai rawit, kubis, dan daging ayam ras.

Meski demikian, Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada pekan keempat April 2026 tercatat minus 1,81 persen, yang dipengaruhi harga cabai rawit, daging ayam ras, dan daging sapi.

Dalam Laporan Perekonomian Provinsi NTB Februari 2026 yang dikutip dari bi.go.id, Bank Indonesia memperkirakan tekanan inflasi di NTB masih akan berlanjut sepanjang 2026. Meski demikian, inflasi diproyeksikan tetap dalam kondisi terkendali.

Peningkatan inflasi antara lain dipicu oleh potensi kenaikan permintaan pangan serta volatilitas harga komoditas global. BI bersama TPID disebut terus memperkuat sinergi melalui berbagai program, termasuk Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), guna menjaga stabilitas harga di daerah.(bul)

1.556 Calon Haji NTB Sudah Diberabgkatkan ke Tanah Suci

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com) – Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah NTB, Lalu Muhamad Amin, menyatakan sebanyak 1.556 jemaah haji telah diberangkatkan ke Arab Saudi hingga hari ke-6 operasional. Para jemaah tersebut tergabung dalam empat kelompok terbang (kloter).

“Hingga hari ke-6 operasional, sebanyak 1.556 jemaah haji NTB telah diberangkatkan dalam empat kloter, dan seluruh kursi penerbangan terisi penuh tanpa adanya open seat,” ujar Lalu Muhamad Amin, Senin 27 April 2026.

Berdasarkan laporan operasional per 26 April 2026 hingga pukul 18.00 WIB, jumlah jemaah yang tiba di asrama haji mencapai 1.945 orang dari lima kloter. Mereka didampingi 20 petugas, sehingga total keseluruhan mencapai 1.965 orang.

Pada hari yang sama, terdapat tambahan satu kloter yang terdiri atas 389 jemaah dan empat petugas yang masuk ke asrama.

Sementara itu, tidak ada jadwal keberangkatan pada hari ke-6 operasional. Dengan demikian, jumlah jemaah yang telah diberangkatkan masih tetap 1.556 orang dengan 16 petugas pendamping.

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) mencatat seluruh kursi penerbangan terisi penuh. Tidak terdapat jemaah yang batal berangkat karena sakit, tidak memenuhi syarat istitaah, penundaan, maupun alasan lainnya.

“Tidak ada jemaah yang batal berangkat, baik karena faktor kesehatan maupun alasan lainnya. Seluruh alokasi kursi penerbangan tetap terpenuhi,” katanya.

Pada kloter 5, dari total 393 jemaah dan petugas, sebanyak 392 jemaah telah menerima Kartu Nusuk.

Sementara itu, satu jemaah atas nama Saridah Salim belum menerima kartu tersebut dan dijadwalkan akan menerimanya setibanya di Madinah.

“Untuk kloter 5, hampir seluruh jemaah sudah menerima Kartu Nusuk. Satu jemaah akan menerima kartu tersebut setibanya di Madinah,” ujarnya.

Dalam catatan khusus, PPIH melaporkan satu jemaah pada kloter 5 dinyatakan tidak laik terbang setelah menjalani pemeriksaan kesehatan.

Jemaah semula berangkat bersama istrinya, namun sang istri memutuskan menunda keberangkatan setelah mengetahui kondisi pasangannya.

“Ada satu jemaah yang dinyatakan tidak laik terbang setelah pemeriksaan kesehatan. Pendampingnya memilih menunda keberangkatan, namun hal ini tidak memengaruhi ketersediaan kursi,” kata Amin.(bul)

Dari Sampah Jadi Bernilai: Kolaborasi PLN dan GELISAH Dorong Ekonomi Sirkular di Mataram

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dari Sampah Jadi Bernilai: Kolaborasi PLN dan GELISAH Dorong Ekonomi Sirkular di Mataram

Mataram (ekbisntb.com) — PT PLN (Persero) terus memperkuat perannya dalam mendorong transisi menuju ekonomi hijau melalui implementasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Salah satu wujud nyata komitmen tersebut ditunjukkan melalui kolaborasi PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) bersama Komunitas Gerakan Lingkungan Sampah Nihil (GELISAH).

Melalui dukungan sarana produksi, PLN mendorong optimalisasi pengelolaan sampah plastik berbasis masyarakat. Sepanjang 2026, Komunitas GELISAH berhasil mengumpulkan sekitar 50 kilogram sampah plastik, dengan 45 kilogram di antaranya diolah menjadi produk bernilai ekonomi.

Produk yang dihasilkan mencakup berbagai kebutuhan rumah tangga dan cendera mata kreatif seperti asbak, tatakan gelas, jam dinding, hingga gantungan kunci yang telah menjangkau pasar luar daerah.

Pendiri Komunitas GELISAH, Lailatul Ulfah, menyampaikan bahwa pada April 2026 saja pihaknya mencatat penjualan lebih dari 400 produk, termasuk pengiriman ke berbagai wilayah di luar daerah.

“Pengiriman mencapai 28 paket dengan total pemanfaatan sekitar 20 kilogram sampah plastik dalam satu periode produksi,” ujarnya.

Menurut Ulfah, peningkatan kapasitas produksi tidak terlepas dari dukungan PLN melalui program TJSL yang menghadirkan peralatan produksi modern.

“Bantuan mesin cacah, oven, dan perlengkapan lainnya membuat proses produksi lebih efisien dan meningkatkan kualitas produk kami,” jelasnya.

Dampak program ini tidak hanya pada aspek lingkungan, tetapi juga sosial dan ekonomi masyarakat sekitar, khususnya di Kampung Banjar, Ampenan.

Masyarakat kini terlibat aktif dalam rantai pengelolaan sampah melalui skema insentif ekonomi, dengan harga beli Rp5.000 per kilogram untuk botol plastik dan Rp7.000 untuk tutup galon.

Selain itu, program ini menjadi sarana pemberdayaan generasi muda pesisir, termasuk kelompok rentan seperti remaja putus sekolah.

“Kami ingin membangun ekosistem produktif yang memberi peluang bagi anak muda untuk berkembang,” tambah Ulfah.

Dengan struktur organisasi yang semakin profesional, Komunitas GELISAH kini memiliki pembagian fungsi yang jelas dan mampu meningkatkan daya saing produk di pasar.

General Manager PLN UIP Nusra, Rizki Aftarianto, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari strategi PLN dalam mengimplementasikan prinsip ESG secara konsisten di seluruh wilayah operasional.

“Program ini mencerminkan bagaimana pengelolaan lingkungan dapat diintegrasikan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujar Rizki.

PLN berkomitmen untuk terus memperluas dampak program serupa sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan berkelanjutan dan pencapaian target nasional dalam pengurangan sampah serta transisi menuju ekonomi sirkular.

“Kolaborasi seperti ini menjadi kunci dalam menciptakan dampak berkelanjutan yang terukur bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Rizki.(bul)

1...260261262...1,082Halaman 261 dari 1,082