Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 245

Buruh Usulkan RUU Ketenagakerjaan Guna Dibahas DPR-Pemerintah

By
ekbisntb.com
-
0
Konferensi pers federasi buruh yang tergabung dalam Forum Urun Rembug terkait usulan RUU Ketenagakerjaan, di Jakarta, Rabu 2 Juli 2025(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) -Sebanyak 105 federasi dan tujuh konfederasi pekerja atau buruh yang tergabung dalam Forum Urun Rembug, mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan untuk dibahas bersama dengan DPR dan pemerintah sebagai masukan.

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat ditemui usai konferensi pers, di Jakarta, Rabu (2/7), menyampaikan dalam RUU Ketenagakerjaan yang diusulkan pihaknya menekankan pengaturan pekerja platform digital, mekanisme outsourcing, serta iklim tenaga kerja di tanah air yang nyaman bagi pekerja.

“Jadi ada job security, social security, dan income security. Nah ini yang dipastikan dalam bahan (RUU) kita,” kata dia.

Selanjutnya, RUU Ketenagakerjaan yang diusulkan pihaknya juga meminta agar pengaturan tenaga kerja asing diperketat, dan memprioritaskan lapangan pekerjaan bagi warga negara Indonesia.

“Kita minta itu dikembalikan kepada sistem yang lama di mana orang yang mau masuk ke Indonesia, yang bekerja tidak boleh dengan mudah mengambil haknya orang Indonesia untuk bekerja,” ujarnya lagi.

Disampaikan Jumhur, dengan dibuatnya RUU Ketenagakerjaan yang diusulkan buruh ini, seluruh federasi pekerja di tanah air siap untuk berdiskusi dengan pemerintah maupun legislator. Pihaknya berencana untuk menyerahkan draf tersebut ke DPR pada minggu depan untuk dibahas bersama.

“Masih kami rapikan, mungkin paling lambat hari Jum’at atau Senin kita kirim ke DPR,” ujarnya lagi.

Pemerintah fokus membangun sistem ketenagakerjaan yang melindungi semua pekerja.

Iklim investasi, akses permodalan, dan perizinan juga hendak disederhanakan oleh pemerintah, kata Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki.

Ia mengatakan, pemerintah saat ini sedang mengkaji dan meng-exercise perubahan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga bisa win-win (menguntungkan semua pihak) dan tentunya tidak menerobos UUD 1945.

“Yang utama kita akan bangun adalah membangun sistem ketenagakerjaan yang melindungi semua pekerja dan meningkatkan iklim investasi, sehingga tetap menjadi leverage pertumbuhan kita,” ujarnya di Jakarta, Kamis (15/5).

Idealnya, kata dia lagi, UU Ketenagakerjaan dapat menghasilkan heavenly place for investment di Indonesia, kesempatan kerja dengan kualitas terbaik terus meningkat, dan perlindungan terhadap semua pekerja. (ant)

Dompu Dapat Program Opla seluas 600 Hektar di Pekat

By
ekbisntb.com
-
0
Aris Ansary(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) -Kabupaten Dompu mendapat alokasi anggaran untuk memperbaiki irigasi yang mengairi lahan eks kebun mete petani seluas 600 ha di Kecamatan Pekat. Alokasi anggarannya mencapai Rp2,7 Miliar. Pengerjaannya tahun 2026 oleh BWS NT 1.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Dompu, Aris Ansary, ST, MT saat dihubungi, Rabu (2/7). “Irigasi itu akan dikerjakan tahun 2026 oleh BWS sendiri,” kata Aris.

Irigasi yang akan diperbaiki ini pada saluran irigasi Sori Paranggi, dan irigasi Sori Na’a yang ada di Kecamatan Pekat. Dari irigasi ini akan mengairi lahan sawah seluas 600 ha dan ditargetkan bisa ditanami padi hingga 3 kali dalam setahun. “Ini lahan eks mete dan akan ditanami padi ketika irigasinya tersedia,” jelasnya.

Perbaikan irigasi ini awalnya disampaikan pihak Kementrian Pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Dompu dalam rangka mendukung program prioritas nasional. Dipilihnya Kabupaten Dompu karena wilayah ini sebagai salah satu lumbung pangan nasional di NTB. Apalagi ketersediaan lahannya masih ada dan didukung oleh air untuk irigasi.

Aris mengaku, bersyukur Ketika BWS NT 1 bisa langsung memperbaiki irigasi ini. Dengan demikian, akan semakin banyak lahan yang bisa diairi dengan irigasi teknis. “Ketersediaan air di Sori Paranggi dan Sori Na’a masih sangat cukup,” jelasnya. (ula)

Dikritik, Pembangunan Venue MTQ Senilai Rp 21 Miliar Tetap Jalan

By
ekbisntb.com
-
0
Desain venue utam MTQ tingkat Provinsi NTB yang akan dibangun Pemkab Loteng tahun ini dengan menghabiskan anggaran mencapai Rp 21 miliar lebih. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) -Rencana pembangunan venue utama untuk gelaran Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Provinsi NTB tahun 2026 mendatang, oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dipastikan tetap jalan. Kendati banyak mendapat kritikan dari sejumlah elemen masyarakat di daerah ini. Terlebih anggaran yang bakal dihabiskan untuk membangun venue utama tersebut cukup besar. Mencapai hingga Rp 21 miliar lebih.

Di satu sisi anggaran untuk perbaikan fasilitas umum, terutama jalan dinilai minim. Sementara banyak jalan kabupaten yang saat ini kondisinya rusak parah. Sehingga anggaran untuk pembangunan venue MTQ tersebut dinilai akan lebih bermanfaatnya jika digunakan untuk membangun fasilitas umum lainnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng H. Lalu Firman Wijaya, S.T.M.T., kepada wartawan di kantor Bupati Loteng, Rabu (2/7), mengaku sah-sah saja masyarakat memberi kritik, saran dan pendapat. Namun ia menegaskan kalau pembangunan venue MTQ tingkat provinsi sudah masuk perencanaan sejak lama dan, tahun ini venuenya sudah harus dibangun.

“Targetnya, Desember mendatang pembangunan venue MTQ tingkat provinsi NTB sudah selesai,” terang Firman seraya menambahkan, saat ini proses pembangunan venue tersebut sudah  masuk tahap tender.

Untuk lokasi pembangunannya sudah ditetapkan di lahan kosong sebelah timur kantor Bupati Loteng. Jadi venue MTQ tersebut akan bersebelah langsung dengan kantor Bupati Loteng. “Bangunannya terdiri dari dua bagian. Di depan itu ada bencingah dan satu bangunan serba guna berupa aula serta fasilitas penunjang lainnya di bagian belakang,” jelasnya.

Firman mengatakan, pembangunan venue utama MTQ tersebut tidak semata-mata untuk keperluan penyelenggaran MTQ. Tetapi dibangun agar bisa digunakan untuk jangka panjang. Bangunannya pun didesain serba guna, sehingga bisa digunakan untuk berbagi keperluan untuk mendukung kegiatan masyarakat secara luas di daerah ini.

Jadi setelah MTQ selesai, venue tersebut bisa digunakan oleh masyarakat umum menggelar berbagai kegiatan. Tidak terbatas hanya untuk menggelar MTQ saja. Dengan kata lain, bicara kebermanfaatannya fasilitas venue utama MTQ tersebut juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas. (kir)

Intervensi Kemiskinan Tepat Sasaran, Bupati Lobar Minta Validasi Data  

By
ekbisntb.com
-
0
Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini bersama Wabup Hj. Nurul Adha, Kepala Dinas Sosial dan Kepala Sentra Paramita pada pertemuan dengan SDM pendamping PKH. (ekbisntb.com/ist)

Lombok(ekbisntb.com) -Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Ahmad Zaini  bersama Wakil Bupati (Wabup) Hj. Nurul Adha meminta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)  se-Lobar untuk membantu pemerintah daerah melakukan validasi kembali terhadap data masyarakat Lobar kategori miskin ekstrem dan miskin. Validasi data ini penting agar akurasi data benar-benar akurat, sehingga intervensi kemiskinan pun tepat sasaran.

Bertemu dengan seluruh pendamping PKH se Lobar  di Aula Kantor Bupati, Selasa (1/7), Bupati  Lobar menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati (Wabup) beserta seluruh jajaran Pemkab Lobar ingin bekerja secara maksimal untuk menyelesaikan kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat Lobar.

“Soalnya masih banyak warga Kabupaten Lombok Barat yang berada di bawah garis  kemiskinan yang masuk miskin ekstrem dan miskin. Jadi itu yang dibutuhkan datanya yang valid dan sesuai. Ini menjadi tanggung jawab saya dengan wabup untuk betul-betul menyelesaikan,’’  ujarnya.

Dijelaskannya jika hampir seluruh kegiatan OPD berbasis desa, namun tingkat kemiskinan tidak bisa diturunkan. Kalau dibandingkan kegiatan yang berada di desa-desa dari seluruh OPD belum lagi intervensi dari Kementerian Sosial, Pemprov dan instansi lainnya.

Ia juga menyampaikan, pihaknya dapat mengambil kebijakan untuk bagaimana menyiapkan data yang valid dan sesuai kondisi masyarakat yang sebenarnya. Karena itu, Bupati meminta semua bekerja dengan sungguh-sungguh di lapangan dalam melakukan verifikasi dan menunjukkan hasil kerja maksimal. Sebab warga yang masuk kategori miskin dan miskin ekstrem membutuhkan intervensi yang tepat agar dapat mengurangi angka kemiskinan.

“Untuk melaksanakan intervensi dibutuhkan data yang akurat dan valid. Kita harus melakukan berbagai intervensi untuk mengatasi kemiskinan ini. Selama ini kami lihat berbagai kegiatan pemberdayaan telah dilakukan di tingkat desa, rata-rata dampaknya terhadap pengurangan angka kemiskinan hanya mencapai satu persen. Ini memunculkan pertanyaan, apakah data besar (big data) kita sudah benar-benar akurat? Ini yang perlu kita validasi agar akurat,” tegasnya.

Atas dasar itulah, pihaknya bersama Wakil Bupati, Dinas Sosial, dan BPS segera mengambil langkah untuk memastikan keakuratan data. Salah satunya dengan memanfaatkan data desil 1 yang telah diklasifikasikan oleh BPS berdasarkan kriteria tertentu.

Bupati juga menekankan pentingnya verifikasi menyeluruh terhadap data tersebut secara by name by address guna memastikan bahwa nama-nama yang tercantum benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Kesuksesan program Sejahtera dari Desa untuk lima tahun ke depan sangat bergantung pada akurasi data ini. Maka kami mohon dengan hormat kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, agar bekerja dengan sungguh-sungguh melakukan verifikasi,” ujar Bupati.

Sementara itu, dari data angka kemiskinan ekstrem di Lobar naik dari sebelumnya 8.950 jiwa atau 1,57 persen (data BPS 2024) menjadi sekitar 23 Ribu tahun ini. Kenaikan penduduk miskin ekstrem ini menjadi perhatian serius pihak Pemkab dengan melakukan perbaikan data sebagai dasar penanganan kemiskinan ini.

Sementara Wakil Bupati Lobar Hj. Nurul Adha mengakui persoalan mendasar dalam penanggulangan kemiskinan di daerah ini adalah data. “Maka, kita memulainya dengan memperbaiki data yang akan menjadi dasar dalam menyusun perencanaan program untuk memudahkan pemerintah daerah mengintervensi masyarakat miskin,” katanya.

Pihaknya pun telah melakukan rapat dengan BPS Lobar pada pekan lalu. Dari beberapa kali melakukan rapat dengan BPS tentang data kemiskinan di Kabupaten Lobar. Data kemiskinan ekstrem ada pada desil 1 yang jumlahnya 27 ribu. Setelah diverifikasi dan validasi atau diverval oleh BPS mengerucut pada angka 23 ribu Kepala Keluarga (KK).  (her)

Lotim Buru Piutang PBB P2 Senilai Rp 55,1 Miliar

By
ekbisntb.com
-
0
Wakil Bupati Lotim, H. Muhamad Edwin Hadiwijaya memberikan pembekalan kepada Tim Operasi Kejar (Opjar) PBB P2 di Kantor Bupati Lotim, Rabu (2/7). (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) -Kabupaten Lombok Timur (Lotim) telah membentuk Tim Operasi Kejar (Opjar) melakukan penagihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan (P2). Jumlah piutang PBB P2 yang akan diburu mencapai Rp 55 miliar yang tersebar di ratusan ribu wajib pajak se Lotim dengan  jumlah objek pajak 493.844, jumlah Surat Penagihan Pajak Terhutang (SPPT) sebanyak 449.969 lembar.

Wakil Bupati (Wabup) Lotim, H. Muhammad Edwin Hadiwijaya, didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) H. Muhsin dan Sekretaris Bapenda Edy Ilham, Rabu (2/6) memberikan pembekalan kepada Tim Opjar di Ballroom Kantor Bupati Lotim.

Wabup menegaskan, perlu dilakukan evaluasi mendasar soal kinerja tim Opjar. Pasalnya, hasil realisasi penagihan PBB-P2 2014-3024 baru mencapai 47 persen. “Ini masih Kurang dari 50 persen dari target yang sudah ditetapkan,” ucapnya.

Opjar katanya tidak diinginkan hanya sebagai pemadam kebakaran. Kepada semua tim Opjar diminta mencari akar masalah kenapa puluhan miliar PBB tidak tertagih.

Beberapa akar masalah dimaksud Wabup adalah, belum maksimal dalam identifikasi objek yang dikenakan pajak. Penilaian menentukan nilai jual objek pajak. Penetapan tarif pajak, teknis pembayaran pajak, sistem penagihan dan penghapusan denda.

Hambatan teknis yang selama ini ada adalah, kualitas data belum akurat. Proses informasi masih banyak manual. Keterbatasan SDM dan perangkat operasional. Distribusi SPPT tak tepat waktu.  Sementara di satu sisi ada hambatan non teknis kesadaran warga wajib pajak yang masih rendah, yakni tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak menjadi salah satu hambatan dalam pemungutan PBB P2. Hal itu terjadi karena mungkin persoalan keterbatasan ekonomi, resistensi NJOP.

Apa yang harus dilakukan mulai sekarang? Menurutnya, perlu segera dilakukan pemutakhiran data objek pajak tahunan. Selain itu melakukan integrasi data yang bersumber dari Badan Pertanahan Nasional, serta melakukan upaya nyata dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas

Selanjutnya, harus digunakan teknologi dalam pemungutan pajak. Sedikit demi sedikit diminta terapkan sistem pungutan pajak yang efektif dan efisien, antara lain dengan mengimplementasikan e-SPPT. Diperlukan kolaborasi dengan bank penghapusan piutang kecil. “Libatkan kadus/kawil,” ucapnya.

Wabup mengakui, kerja tim Opjar ini sensitif, karena sentuhan psikolgis dengan warga. Ia mengharapkan bisa bekerja dengan baik. Dikatakan, melalui kegiatan Opjar ini akan banyak masalah yang akan dihadapi, mulai dari protes dasi masyarakat soal besaran nilai tunggakan maupun NJOP. Tidak ditampik, pemerintah masih belum memiliki data jelas soal NJOP tersebut. “Melalui temuan persoalan di bawah ini, kita minta semua tim Opjar mencatat dan akan kita carikan solusi cari penyelesaian masalahnya,” paparnya

Kepala Bapenda Lotim, Muhsin menyampaikan banyak masukan dari masyarakat tentang NJOP, soal besaran tagihan pajak yang tercantum dalam SPPT dan masalah lainnya.

Sebanyak 21 tim Opjar dengan keanggotaan 315 orang ini diminta maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Dikatakan, pada periode Opjar sebelumnya banyak keluhan dari tim Opjar sendiri. Antara lain soal insentif dan lainnya. Melalui kegiatan Opjar kali ini, tim akan diberikan penghargaan besar. Ada 5 persen dari hasil pengagijan piutang itu yang akan diberikan kepada seluruh anggota tim. Bahkan Bupati Lotim menjanjikan akan memberikan hadiah umrah bagi tiga besar tim yang berhasil mencapai target maksimal. (rus)

PPP Dorong Pemkot Rumuskan Langkah Strategis Pemanfaatan SiLPA

By
ekbisntb.com
-
0
H. Munawir(ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) –Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Mataram mengapresiasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram yang melampaui target pada tahun anggaran 2024. Namun, Fraksi PPP juga memberikan catatan kritis terkait rendahnya realisasi retribusi daerah dan tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang dinilai perlu dikelola lebih optimal untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rapat paripurna DPRD Kota Mataram yang digelar pada Selasa (1/7), juru bicara Fraksi PPP, H. Munawir, SP, MM., menyampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah Kota Mataram mencapai Rp1,823 triliun lebih atau 101,82 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,791 triliun lebih.

“Ini adalah pencapaian yang sangat membanggakan dan mencerminkan kerja keras serta dedikasi semua pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat. Keberhasilan ini menunjukkan adanya sinergi dan kolaborasi yang kuat antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat dalam menjalankan program-program pembangunan,” ujar Munawir.

Meskipun demikian, Fraksi PPP mengingatkan agar capaian tersebut tidak menjadi akhir dari upaya, tetapi dijadikan momentum untuk memperkuat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Fraksi PPP berharap agar setiap anggaran yang dialokasikan dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kota Mataram.

Di sisi lain, Fraksi PPP menyoroti capaian retribusi daerah yang dinilai belum maksimal. Realisasi retribusi pada tahun 2024 hanya Rp39,746 miliar lebih, atau 69,12 persen dari target Rp57,502 miliar lebih. “Angka ini menunjukkan bahwa potensi pendapatan dari retribusi daerah masih belum tergarap secara optimal. Ini menjadi indikator perlunya evaluasi terhadap kebijakan dan sistem pengumpulan retribusi yang ada,” tegas Munawir.

Menurutnya, langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan audit menyeluruh terhadap sistem retribusi saat ini, mengevaluasi efektivitas berbagai jenis retribusi, serta melakukan penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan retribusi, serta keterlibatan aktif masyarakat dan sektor swasta dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi terhadap retribusi.

Fraksi PPP juga memberikan perhatian khusus terhadap besarnya SiLPA Kota Mataram pada akhir tahun anggaran 2024 yang mencapai Rp166,441 miliar. Menurut Munawir, angka tersebut menggambarkan dinamika dalam pengelolaan keuangan daerah yang memerlukan perhatian dan perbaikan ke depan.

“SiLPA bukan sekadar angka sisa anggaran, tetapi peluang yang dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kami mendorong agar pemerintah daerah merumuskan langkah-langkah strategis untuk memanfaatkan SILPA secara tepat sasaran,” ujarnya.

Fraksi PPP mengusulkan agar SiLPA diarahkan untuk mendukung peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, serta pengembangan ekonomi lokal. Untuk itu, pemerintah daerah didorong untuk menyusun rencana kerja yang jelas dan terukur dalam pemanfaatan SILPA, dengan melibatkan partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

“Dengan perencanaan yang matang dan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, kami yakin SiLPA ini bisa menjadi solusi untuk menjawab tantangan pembangunan dan membawa perubahan positif bagi seluruh warga Kota Mataram,” pungkasnya. (fit)

AHM Gandeng Puluhan Sekolah Lestarikan Budaya Angklung Lewat School Camp 2025

By
ekbisntb.com
-
0
AHM mengajak 42 pelajar dan guru dari wilayah Jakarta dan Jawa Barat untuk turut melestarikan seni musik tradisional angklung melalui program School Camp 2025(ekbisntb.com/ist)

Lombok(ekbisntb.com) -PT Astra Honda Motor (AHM) mengajak 42 pelajar dan guru dari wilayah Jakarta dan Jawa Barat untuk turut melestarikan seni musik tradisional angklung melalui program School Camp 2025. Kegiatan ini digelar di Saung Angklung Udjo (SAU), pusat budaya angklung di Jawa Barat, pada akhir Juni lalu.

Dengan tema “Generasi Muda Beraksi, Angklung Sekolah Satu Hati Menginspirasi”, kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan Sekolah Satu Hati (SSH) yang diinisiasi AHM. Peserta diajak mengenal lebih dalam proses pembuatan angklung, mulai dari pemilihan dan penyimpanan bambu, hingga teknik pengikatan rotan yang menghasilkan suara khas alat musik tersebut.

Angklung yang dipelajari dalam kegiatan ini terdiri dari dua jenis nada: diatonis dan pentatonis. Angklung diatonis memiliki tujuh tangga nada seperti alat musik modern, sementara angklung pentatonis merupakan angklung etnik Sunda yang menggunakan lima tangga nada tradisional dan masih dilestarikan di SAU.

Selain pembelajaran teknis, peserta juga dibekali keterampilan public speaking sebagai bekal menjadi duta budaya sekolah. Tujuannya agar pelajar mampu mempromosikan, mengekspresikan, dan mengkomunikasikan budaya angklung di ruang publik, baik di tingkat lokal maupun global.

General Manager Corporate Communication AHM, Ahmad Muhibbuddin, mengatakan bahwa pelestarian budaya menjadi komitmen perusahaan sejak 2014. Menurutnya, angklung dipilih karena memiliki nilai historis dan kultural yang tinggi serta telah diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda Dunia pada 2010.

“Keseriusan kami menjaga warisan budaya Indonesia disambut antusias oleh para pelajar dan guru dari sekolah-sekolah di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dengan semangat Sinergi Bagi Negeri, kami terus berkolaborasi untuk memopulerkan seni musik angklung kepada masyarakat luas,” ujar Muhibbuddin.

Ia menambahkan, AHM terus menyempurnakan metode pembelajaran melalui pemanfaatan media sosial dan penguatan literasi digital untuk mendekatkan seni angklung dengan generasi muda. (bul)

PMI Meninggal akibat Kecelakaan Kerja di Korsel, Pemerintah Fasilitasi Pemulangan dan Berikan Santunan.

By
ekbisntb.com
-
0
PMI di Korsel Meninggal Akibat Kecelakaan Kerja, Pemerintah Fasilitasi Pemulangan Jenazah dan Beri Santunan Jamsostek(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Ngadiman, seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Cilacap, Jawa Tengah, meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di Korea Selatan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) memfasilitasi pemulangan jenazah dan menyerahkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada keluarga almarhum.

Jenazah Ngadiman tiba di Indonesia pada Minggu petang 29 Juni 2025 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kedatangannya disambut langsung oleh Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, di Gateway Human Remains – Cargo Jenazah.

Selain menyerahkan jenazah kepada keluarga, pemerintah juga memberikan santunan kematian dan beasiswa pendidikan untuk dua anak almarhum dengan total nilai Rp213 juta dari BPJS Ketenagakerjaan.

“Karena beliau berangkat secara prosedural dan memiliki kontrak kerja resmi, maka berhak mendapatkan santunan kematian dan beasiswa dari BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Menteri Karding.

Ngadiman diketahui bekerja di Korea Selatan melalui skema penempatan Government to Government (G to G), sehingga secara otomatis terdaftar dalam program perlindungan sosial ketenagakerjaan, termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

KemenP2MI menjelaskan bahwa insiden bermula saat Ngadiman tengah membersihkan mesin dari tumpukan sampah. Ia terjepit mesin dan segera dilarikan ke rumah sakit, namun dinyatakan meninggal dunia pada 25 Juni 2025 pukul 10.05 waktu setempat, menurut laporan resmi dari KBRI Seoul.

Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Roswita Nilakurnia, menyatakan bahwa santunan ini merupakan hak almarhum sebagai peserta aktif program BPJS. Ia menegaskan pentingnya perlindungan menyeluruh terhadap PMI yang berangkat secara legal.

“Ini bukti bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan mampu menjadi jaring pengaman bagi pekerja di tengah risiko kerja yang tinggi,” ujar Roswita.

Senada, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTB, Nasrullah Umar, menyampaikan belasungkawa dan menekankan bahwa PMI sebagai pahlawan devisa berhak atas perlindungan sosial dari negara.

“Negara hadir untuk melindungi pekerja migran dan keluarganya dari risiko sosial seperti ini,” ujarnya.

Pemerintah mengimbau seluruh calon PMI untuk mengikuti prosedur resmi dalam penempatan kerja ke luar negeri guna menjamin keselamatan dan perlindungan sosial selama masa kerja. (bul)

Kampung Nelayan Merah Putih, Dinas Pertanian Usulkan Anggaran Rp20 Miliar

By
ekbisntb.com
-
0
Lahan kosong di Lingkungan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan akan dijadikan lokasi pembangunan kampung nelayan merah putih. Dinas Pertanian Kota Mataram telah mengusulkan anggaran senilai Rp20 miliar untuk pembangunan sarana-prasarana(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian Kota Mataram telah mengusulkan anggaran senilai Rp20 miliar, untuk mendukung program kampung nelayan merah putih. Program ini diharapkan memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat.

Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram, H. Irwan Harimansyah menjelaskan, proposal perencanaan telah diajukan ke Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia untuk membentuk kampung nelayan merah putih di Kota Mataram. Khusus di Kota Mataram dipilih Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan sebagai lokasi pembangunan kampung nelayan merah putih, karena dinilai sangat representative dibandingkan Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela. “Sebenarnya, kita usulkan dua wilayah yakni Bintaro dan Jempong Baru, tetapi yang representative hanya di Bintaro,” terangnya.

Kampung nelayan merah putih merupakan program Presiden RI H. Prabowo Subianto. Pembentukan kampung nelayan telah diajukan anggaran mencapai Rp20 miliar. Anggaran ini digunakan untuk pengadaan cold storage, pembangunan sarana-prasarana seperti gudang, kantor koperasi, dan lain sebagainya. Kampung nelayan akan terintegrasi dengan koperasi merah putih. “Misalnya, ada ikan yang tidak bisa didistribusikan nanti dibayar oleh koperasi. Koperasi yang akan menjual lagi ke pasar,” jelasnya.

Pemerintah pusat meminta kabupaten/kota menyiapkan lahan seluas 1 hektar untuk pembangunan kampung nelayan merah putih. Menurutnya, Kelurahan Bintaro sangat cocok dan representative untuk mewujudkan program tersebut.

Lahan di Lingkungan Bintaro Jaya diakui, akan dibangun satu twin blok rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Pembangunan rusunawa dinilai tidak masalah, karena terintegrasi dengan pembangunan kampung nelayan tersebut. “Nanti program ini terintegrasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman,” sebutnya.

Program ini memiliki manfaat bagi masyarakat. Diantaranya, peluang dibukanya lapangan kerja baru, mempermudah pengawasan, pusat perdagangan ikan serta wisata kuliner ikan. Kampung nelayan ini paling telat ditargetkan rampung tahun 2026. (cem)

Wali Kota Mataram Upayakan Bangun Huntap untuk Warga Pondok Perasi

By
ekbisntb.com
-
0
Kunjungan Wali Kota Mataram H. Mohon Roliskana bertemu dengan warga Pondok Perasi di Huntara pada, Rabu 2 Juli 2025(ekbisntb.com/pan)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram terus menunjukkan komitmennya dalam menangani permasalahan permukiman warga. Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, menyatakan bahwa pihaknya akan mengupayakan pembangunan hunian tetap (Huntap) atau permanen bagi warga Pondok Perasi yang terdampak penggusuran lahan yang kini sudah berada di hunian sementara (Huntara).

Pernyataan ini disampaikan Wali Kota saat melakukan kunjungan langsung ke wilayah Pondok Perasi, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, pada Rabu 2 Juli 2025. Dalam kunjungan tersebut, ia mendengarkan secara langsung keluhan dan harapan warga yang telah lama menantikan tempat tinggal yang layak dan aman.

“Kami pemerintah menyediakan tempat ini menjadi harapan Bapak Ibu untuk masa yang akan datang selamanya. Sambil nanti kami sedang berusaha supaya ada tempat permanen yang lebih bisa didapatkan nanti,” jelasnya.

Ia mengingatkan, untuk menjaga suasana semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Hal ini disampaikan agar kedepannya tidak ada lagi konflik yang terjadi sesama warga yang menempati hunian tersebut, sehingga dapat memberikan rasa nyaman dan aman ketika menjalankan aktivitas sehari-hari.

Orang nomor satu di Kota Mataram ini, juga mengakui, bahwa memang selama kejadian penggusuran tidak sempat menemui masyarakat secara langsung. Namun sesungguhnya ia sangat memberikan perhatian seperti yang sekarang dirasakan, yakni membangun 20 kamar Huntara sekaligus dengan fasilitas sarana dan prasarana pendukung.

Selain itu ia meminta, untuk masyarakat yang saat ini di Huntara, supaya menempati dengan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga semua fasilitas yang ada dijaga supaya bisa digunakan jangka panjang sembari mengupayakan hunian yang sifatnya permanen. “Nanti kita pelan-pelan apa yang menjadi keperluan untuk tambahan, seperti dapur sekenam dan tempat mencuci, insyAallah kita penuhi,” katanya.

Diketahui, fasilitas di Huntara yang disediakan meliputi listrik, air bersih, kipas angin, dapur, mandi, cuci, kakus (MCK). Selain itu, pemerintah akan menyediakan gazebo atau berugak tempat duduk sekaligus tempat bermain. (pan)

1...244245246...804Page 245 of 804

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami