Lombok(ekbisntb.com) -Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Ahmad Zaini bersama Wakil Bupati (Wabup) Hj. Nurul Adha meminta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) se-Lobar untuk membantu pemerintah daerah melakukan validasi kembali terhadap data masyarakat Lobar kategori miskin ekstrem dan miskin. Validasi data ini penting agar akurasi data benar-benar akurat, sehingga intervensi kemiskinan pun tepat sasaran.
Bertemu dengan seluruh pendamping PKH se Lobar di Aula Kantor Bupati, Selasa (1/7), Bupati Lobar menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati (Wabup) beserta seluruh jajaran Pemkab Lobar ingin bekerja secara maksimal untuk menyelesaikan kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat Lobar.
“Soalnya masih banyak warga Kabupaten Lombok Barat yang berada di bawah garis kemiskinan yang masuk miskin ekstrem dan miskin. Jadi itu yang dibutuhkan datanya yang valid dan sesuai. Ini menjadi tanggung jawab saya dengan wabup untuk betul-betul menyelesaikan,’’ ujarnya.
Dijelaskannya jika hampir seluruh kegiatan OPD berbasis desa, namun tingkat kemiskinan tidak bisa diturunkan. Kalau dibandingkan kegiatan yang berada di desa-desa dari seluruh OPD belum lagi intervensi dari Kementerian Sosial, Pemprov dan instansi lainnya.
Ia juga menyampaikan, pihaknya dapat mengambil kebijakan untuk bagaimana menyiapkan data yang valid dan sesuai kondisi masyarakat yang sebenarnya. Karena itu, Bupati meminta semua bekerja dengan sungguh-sungguh di lapangan dalam melakukan verifikasi dan menunjukkan hasil kerja maksimal. Sebab warga yang masuk kategori miskin dan miskin ekstrem membutuhkan intervensi yang tepat agar dapat mengurangi angka kemiskinan.
“Untuk melaksanakan intervensi dibutuhkan data yang akurat dan valid. Kita harus melakukan berbagai intervensi untuk mengatasi kemiskinan ini. Selama ini kami lihat berbagai kegiatan pemberdayaan telah dilakukan di tingkat desa, rata-rata dampaknya terhadap pengurangan angka kemiskinan hanya mencapai satu persen. Ini memunculkan pertanyaan, apakah data besar (big data) kita sudah benar-benar akurat? Ini yang perlu kita validasi agar akurat,” tegasnya.
Atas dasar itulah, pihaknya bersama Wakil Bupati, Dinas Sosial, dan BPS segera mengambil langkah untuk memastikan keakuratan data. Salah satunya dengan memanfaatkan data desil 1 yang telah diklasifikasikan oleh BPS berdasarkan kriteria tertentu.
Bupati juga menekankan pentingnya verifikasi menyeluruh terhadap data tersebut secara by name by address guna memastikan bahwa nama-nama yang tercantum benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Kesuksesan program Sejahtera dari Desa untuk lima tahun ke depan sangat bergantung pada akurasi data ini. Maka kami mohon dengan hormat kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, agar bekerja dengan sungguh-sungguh melakukan verifikasi,” ujar Bupati.
Sementara itu, dari data angka kemiskinan ekstrem di Lobar naik dari sebelumnya 8.950 jiwa atau 1,57 persen (data BPS 2024) menjadi sekitar 23 Ribu tahun ini. Kenaikan penduduk miskin ekstrem ini menjadi perhatian serius pihak Pemkab dengan melakukan perbaikan data sebagai dasar penanganan kemiskinan ini.
Sementara Wakil Bupati Lobar Hj. Nurul Adha mengakui persoalan mendasar dalam penanggulangan kemiskinan di daerah ini adalah data. “Maka, kita memulainya dengan memperbaiki data yang akan menjadi dasar dalam menyusun perencanaan program untuk memudahkan pemerintah daerah mengintervensi masyarakat miskin,” katanya.
Pihaknya pun telah melakukan rapat dengan BPS Lobar pada pekan lalu. Dari beberapa kali melakukan rapat dengan BPS tentang data kemiskinan di Kabupaten Lobar. Data kemiskinan ekstrem ada pada desil 1 yang jumlahnya 27 ribu. Setelah diverifikasi dan validasi atau diverval oleh BPS mengerucut pada angka 23 ribu Kepala Keluarga (KK). (her)
