Beranda blog Halaman 804

3.950 Penumpang Bandara Lombok Batal Terbang Akibat Letusan Gunung Lewotobi

0
Ilustrasi Aktivitas Bandara(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbismtb.com) – Sejumlah penerbangan dari dan menuju Bandara Lombok pada Rabu, 13 November 2024 dibatalkan. Pembatalan penerbangan ini dikarenakan adanya sebaran debu vulkanik dari letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

“Data hari ini 13 November 2024 sampai dengan pukul 14.30 WITA, tercatat ada 39 penerbangan yang dibatalkan oleh pihak maskapai, terdiri dari 33 penerbangan domestik dan 6 penerbangan internasional yang dibatalkan. Rinciannya, penerbangan domestk ada 18 keberangkatan dan 15 kedatangan, sementara penerbangan internasional 3 keberangkatan dan 3 kedatangan,” kata General Manager Bandara Lombok Barata Singgih Riwahono.

Penerbangan domestik yang dibatalkan antara lain dari dan ke Jakarta, Surabaya, Bali, Yogyakarta, Bima, dan Sumbawa Besar. Sementara penerbangan internasional yang batal adalah dari dan ke Kuala Lumpur dan Singapura.

Maskapai yang melayani rute-rute terdampak meliputi Garuda Indonesia, Citilink, Pelita Air, Lion Air, Batik Air, Super Air Jet, Wings Air, AirAsia, dan Scoot. Meski ada beberapa pembatalan, ada pula beberapa penerabangan yang tetap beroperasi, diantaranya Citilink dari dan ke Jakarta serta Super Air Jet tujuan Jakarta. Selain itu, Lion Air tujuan Balikpapan, Makassar, dan Surabaya serta Garuda Indonesia dari dan ke Jakarta masih dijadwalkan terbang pada sore hingga malam nanti.

Untuk jumlah penumpang terdampak, hingga saat ini tercatat sebanyak 3.980 penumpang yang mengalami pembatalan penerbangan, terdiri dari 3.090 penumpang penerbangan domestik dan 890 penumpang penerbangan internasional.
“Tentunya data ini akan terus berubah seiring dengan kondisi terkini di lapangan,” ujar Barata.

Mengantisipasi kondisi terkini, PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Lombok terus melakukan koordinasi dengan pihak maskapai, BMKG, serta Kantor Otoritas Bandara.
Setiap keputusan dari seluruh stakeholder di Bandara Lombok terkait operasional penerbangan terkait aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki didasari oleh prinsip mengutamakan keselamatan dan keamanan penerbangan.

“Kami juga mengimbau kepada calon penumpang untuk memperhatikan informasi dari maskapai terkait status penerbangan terkini mengenai adanya potensi penundaan penerbangan dan pembatalan penerbangan sejalan aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki. Bagi calon penumpang pemegang tiket pesawat dari dan ke Bandara Lombok yang penerbangannya terdampak dapat menghubungi customer service atau call center maskapai untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut,” imbuh Barata.

Hingga saat ini, pihak bandara memastikan bahwa ruang udara di Bandara Lombok tidak terdampak abu vulkanik dari erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.

“Aerodrome observation dengan paper test yang kami lakukan setiap jam hasilnya negatif atau tidak ditemukan sebaran abu vulkanik Gunung Lewotobi Laki-Laki di area bandara. Hal ini diperkuat dengan informasi dan prediksi arah abu vulkanik oleh BMKG, pantauan Perum LPPNPI, serta laporan pilot,” terang Barata.(bul)

Insentif Rp 10 Juta untuk Petani Milenial Ketua Tunas Tani: Angin Segar bagi Regenerasi Pertanian

0
Yudistira(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Rencana pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian RI untuk memberikan insentif sebesar Rp 10 juta kepada petani milenial disambut antusias oleh para pegiat sektor pertanian.

Ketua Tunas Tani Nusantara, Yudistira, menyebut kebijakan ini sebagai “angin segar” yang sangat diharapkan oleh para petani muda, khususnya generasi milenial yang akan meneruskan estafet dalam sektor agro dan pertanian.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Kementerian Pertanian dalam merangkul petani milenial dengan memberikan insentif yang cukup signifikan. Hal ini akan menjadi motivasi besar bagi tunas-tunas atau generasi muda baru di sektor pertanian, terutama generasi milenial, untuk lebih giat dan serius dalam mengembangkan pertanian,” ujar Yudistira, Selasa, 13 November 2024.

Insentif sebesar Rp 10 juta per petani milenial ini diharapkan mampu menarik minat generasi muda agar terjun ke dunia pertanian, mengingat gajinya bahkan lebih besar dibandingkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Yudistira menambahkan bahwa kehadiran program tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung regenerasi petani dan mengatasi tantangan ketenagakerjaan di sektor pertanian.

“Ini bisa menjadi awal yang baik bagi petani milenial untuk berinovasi dalam pengelolaan lahan dengan modern,” katanya.

Ia juga berharap agar pemerintah memberikan bimbingan yang komprehensif dalam pelaksanaan program ini.

“Selain insentif, para petani milenial juga membutuhkan dukungan berupa pelatihan dan pendampingan agar mampu mengoptimalkan lahan mereka dan berkontribusi maksimal dalam mendukung ketahanan pangan,” jelas Yudistira.

Dengan program ini, diharapkan pertanian Indonesia akan semakin berkembang, dan generasi milenial dapat memainkan peran signifikan dalam menciptakan perubahan di sektor agro.(bul)

Tembus Puluhan Miliar

0
Damayanti Widyaningrum (ekbisntb.com/her)

PRESIDEN Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan serta UMKM lainnya. Sejauh ini belum ada tindaklanjut berupa aturan dari pemerintah pusat yang turun ke daerah.

Namun menurut Dinas Pertanian Lobar jumlah petani yang kena imbas dari program ini mencapai ribuan hingga puluhan ribu orang dengan kredit macet dipekrirakan mencapai puluhan miliar.

Kepala Dinas Pertanian Lobar Damayanti Widyaningrum mengatakan petani di Lobar tentu sangat menyambut baik dari Presiden memutihkan kredit macet, salah satunya petani.

“Alhamdulillah kalau memang diputihkan, daripada jadi kredit macet, petani sudah tidak bisa menyetor. Dan  di Lobar ini lumayan banyak, termasuk kredit KUT sejak zaman dulu dari tahun 90-an,” terang Damayanti, kemarin.

Diperkirakan jumlah petani yang menunggak kredit macet mencapai ribuan dengan tunggakan puluhan miliar. “Jumlahnya puluhan miliar mungkin itu,” ujarnya.

Beberapa kredit macet itu, KUT (kredit Usaha tani) yang jumlah sangat banyak di Lobar. Ada juga kredit P4K bagi petani kecil. Terkait prosedur dari program 100 hari presiden ini, pihaknya belum tahu persis karena ini kebijakan baru dari pemerintah. Tentu nanti pihaknya menunggu sosialisasi mekanisme dari kebijakan ini.

Selain itu, belum ada aturan yang menjadi petunjuk lebih lanjut terkait turunan dari kebijakan ini, sehingga pihaknya pun masih menunggu aturan turunan tersebut. Meski demikian, pihaknya mulai turun mengidentifikasi petani atau Poktan yang kemungkinan disasar progam ini.

Untuk diketahui, jumlah petani di Lobar mencapai 84 ribu lebih dengan jumlah Poktan 2.056 kelompok tani. Banyak di antara petani inipun mengakses kredit sejenis. (her)

Telkomsel dan UIN Mataram Bersinergi Hadirkan Pelatihan Bisnis Digital

0
Telkomsel bersinergi dengan dengan UIN Mataram melalui Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memberikan pelatihan Strategi Bisnis Digital(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Telkomsel sebagai penyedia layanan seluler terbesar di Indonesia bersinergi dengan dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram melalui Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) memberikan pelatihan Strategi Bisnis Digital untuk memberikan wawasan dan keterampilan praktis kepada mahasiswa, pelaku usaha di lingkungan kampus mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam mengembangkan bisnis di era yang serba online.

Di era digital, penting bagi mahasiswa untuk memiliki skill dan menguasai teknologi digital untuk berbagai keperluan, termasuk menunjang kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Telkomsel hadir untuk meningkatkan pendidikan di ranah digital dengan speaker yang sudah expert di bidangnya. Tema yang diangkat berupa   Product marketing dan personal branding di sosial media.

Manager Mobile Consumer Branch Matara, Kurnia Budi Setiawan mengatakan, Telkomsel berkomitmen untuk terus mendukung kemajuan pendidikan dan pengembangan keterampilan digital di Indonesia. Dalam sinergi bersama FEBI UIN Mataram, Telkomsel menghadirkan pelatihan strategi bisnis digital yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan keterampilan praktis kepada mahasiswa dan pelaku usaha di lingkungan kampus. “Melalui kolaborasi ini, Kami berharap para peserta tidak hanya memahami pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam dunia bisnis, tetapi juga dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh untuk berinovasi di pasar yang semakin kompetitif,” ujarnya.

Kolaborasi ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengamati dan memahami berbagai tantangan dan peluang dalam dunia bisnis digital. Mahasiswa dilatih untuk mengenali cara menghadapi permasalahan tersebut dengan pendekatan yang tepat. Disisi lain, mahasiswa diajak untuk memahami lebih dalam perusahaan Telkomsel, termasuk strategi Telkomsel dalam melayani pelanggan dengan berbagai inovasi dan teknologi terkini. Dengan demikian, mahasiswa memperoleh wawasan secara langsung mengenai cara Telkomsel berkembang di tengah persaingan industri yang dinamis dan kompetitif.

Pihak Kampus sangat mengapresiasi kolaborasi strategis antara Telkomsel dengan FEBI UIN Mataram atas program Telkomsel Mengajar yang memiliki relevansi dalam memperkuat keterampilan digital mahasiswa FEBI, Khususnya pada bidang Ekonomi dan Bisnis Islam.

“Penting bagi kita semua untuk memahami dan menguasai teknologi digital, tidak hanya sebagai alat bantu tetapi juga sebagai strategi inti dalam mengembangkan bisnis yang berdaya saing tinggi,” ujar Prof. Dr. Riduan Mas’ud, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Mataram.

Selain itu, Prof.Riduan menyatakan bahwa era digital telah membawa banyak perubahan signifikan dalam dunia bisnis dan ekonomi. Oleh karena itu, ia berharap para peserta, khususnya mahasiswa, dapat memanfaatkan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya untuk menambah pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar saat ini.

Prof Riduan juga berharap melalui pelatihan Strategi Digital ini dapat menumbuhkan semangat dan minat mahasiswa yang tertarik pada dunia usaha guna melahirkan wirausaha muda yang mampu memanfaatkan teknologi digital dalam menciptakan inovasi dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia. Dengan dibukanya pelatihan ini, Dekan FEBI juga menggarisbawahi komitmen UIN Mataram untuk terus mendukung kolaborasi yang memberikan manfaat langsung bagi mahasiswa dan lingkungan sekitar. (bul)

Penyaluran Hibah dan Bansos Tidak Ribet

0
H. Amir Wisuda. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram cukup hati-hati menyalurkan bantuan sosial dan hibah kepada masyarakat maupun lembaga. Penyaluran dinilai tidak ribet karena harus sesuai aturan agar tidak menimbulkan permasalahan hukum.

Kepala Bagian Kesejahtraan Rakyat Setda Kota Mataram, H. Amir Wisuda dikonfirmasi pada, Selasa 12 November 2024 menjelaskan, penyaluran hibah dan bantuan sosial diatur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Stigma penyaluran hibah dan bansos terkesan ribet kemungkinan dulu masih belum mentaati aturan, sehingga setelah diterapkan aturan yang sesuai seakan-akan sulit. “Jadi tidak ribet penyalurannya sepanjang sesuai aturan, karena sejak tahun 2017 sendiri aturan tentang syarat penerima hibah harus dipenuhi,” tegasnya.

Syarat penyaluran hibah seperti yang dianggap sulit adalah penyaluran ke lembaga, karena harus menyertakan surat keterangan terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Hal ini menjadi kendala dari lembaga untuk menerima hibah karena rata-rata tidak memiliki dokumen tersebut.

Ia mencontohkan, salah satu TK Bustanul Atfal yang bernaung di bawah Muhammadiyah, maka yang boleh mengajukan proposal adalah lembaganya. Persyaratanya dimiliki oleh oleh organisasi kemasyarakatan tersebut.

Sementara bansos memiliki syarat seperti krisis sosial, krisis ekonomi dan lain sebagainya. Kriteria ini tidak mudah ditentukan sehingga parameter serta lembaga yang berwenang menentukan kriteria itu harus jelas sehingga dianggap ribet.

Amir Wisuda tidak menyebutkan secara detail tidak menyebutkan berapa nilai bansos dan hibah yang telah tersalurkan karena tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah. Sementara, hibah dan bansos yang dikelola oleh Kesra relatif sedikit. “Saya tidak hafal angkanya tetapi ada 30 proposal yang diproses,” ujarnya.

Pihaknya menargetkan untuk menyelesaikan penyaluran hibah dan bansos, tetapi tergantung dari persyaratan yang dipenuhi oleh calon penerima hibah dan bansos. Ia menekankan penyaluran bantuan harus sesuai aturan agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dan lain sebagainya. (cem)

Fokus pada Transformasi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

0
Mita Dian Listiawati(ekbisntb.com/ist)

FRAKSI ANB (Amanah Nurani Bangsa) menyambut positif pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Mataram Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan oleh Pjs Walikota Mataram. Tema yang diusung dalam pengantar tersebut, “Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025”, menekankan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), ketahanan ekonomi, infrastruktur, serta stabilitas wilayah.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Fraksi ANB DPRD Kota Mataram, Mita Dian Listiawati, A.Md., Keb., dalam pemandangan umum fraksi baru-baru ini.

Fraksi ANB, lanjut Mita, memberikan apresiasi terhadap program-program yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Namun dia juga mengingatkan perlunya pendalaman lebih lanjut mengenai pendapatan dan belanja daerah, dengan melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Adapun Pemandangan umum Fraksi ANB mengenai Rancangan APBD 2025 antara lain soal transformasi ekonomi berkelanjutan. Fraksi ANB menganggap bahwa tema dalam pengantar Nota Keuangan sudah cukup komprehensif untuk menghadapi tantangan yang ada. Transformasi ekonomi, menurut mereka, bukanlah pekerjaan instan, melainkan membutuhkan kerja berkelanjutan dari berbagai dinas dan stakeholder. Oleh karena itu, percepatan transformasi ekonomi menjadi hal yang sangat penting.

Fraksi ANB, kata anggota Komisi I DPRD Kota Mataram ini, mengapresiasi peningkatan anggaran yang diajukan dalam RAPBD 2025, terutama yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Fraksi ANB berharap agar Pesta Demokrasi pada tahun politik 2025 dapat berjalan dengan aman dan kondusif, serta berdampak positif dalam mengurangi angka kemiskinan.

Fraksi ANB juga mengapresiasi besarnya anggaran untuk sektor infrastruktur dalam RAPBD 2025, yang dianggap sebagai bukti komitmen Pemkot Mataram dalam menuntaskan proyek-proyek strategis secara optimal.

Fraksi ANB menilai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan Pemkot sangat realistis. Mengingat pencapaian pertumbuhan ekonomi di kuartal-kuartal sebelumnya yang menunjukkan fundamental ekonomi yang tangguh dalam menghadapi berbagai dinamika dan tantangan.

‘’Dengan berbagai masukan ini, Fraksi Amanah Nurani Bangsa berharap agar RAPBD 2025 dapat diterima dan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga Kota Mataram,’’ demikian Mita (fit)

Cegah Disalahgunakan, Pembelian BBM Nelayan Dibatasi

0
Sejumlah pengendara mengantri untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pagesangan pada, Selasa 12 November 2024. PT. Pertamina membatasi pembelian BBM bagi nelayan karena adanya indikasi penimbunan BBM subsidi. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Nelayan di sepanjang sembilan kilometer Pantai Ampenan tidak bisa membeli bahan bakar minyak secara leluasa. Pertamina membatasi dan memperketat pembelian BBM subsidi agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram, H. Irwan Harimansyah ditemui pada, Selasa 12 November 2024 membenarkan, kebijakan PT. Pertamina melakukan pembatasan terhadap pembelian bahan bakar minyak jenis solar dan pertalite kepada nelayan. Pembatasan ini setelah ditemukan indikasi penyalahgunaan oleh oknum nelayan dengan menimbun minyak subsidi tersebut serta menjual secara eceran. Padahal pembelian sebelumnya, nelayan hanya menunjukan kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (Kusuka). “Karena ada indikasi penimbunan itu akhirnya dikeluarkan kebijakan baru untuk pembatasan pembelian BBM oleh nelayan,” terangnya.

Sala satu badan usaha milik negara ini memperketat pembelian yakni, nelayan harus memiliki rekomendasi pembelian BBM dari instansi teknis serta menggunakan barcode. Pembelian minyak subsidi dibatasi atau tidak bebas seperti tahun sebelumnya. “Kalau sekarang dibatasi sekian liter perbulan,” ujarnya.

Dengan pembatasan pembelian BBM sambung Irwan, nelayan memang tidak merasa kesulitan melainkan memiliki pekerjaan tambahan harus membuat barcode serta melampirkan dokumen lainnya. Mereka memahami kebijakan dari pemerintah agar tidak terjadi kebocoran atau penimbunan BBM yang berpotensi merugikan orang lain. “Dijual eceran pun tidak boleh. Disitulah salahnnya,” tegasnya.

Mantan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram kembali menegaskan, BBM subsidi khusus nelayan ini bukan untuk disalahgunakan atau dijual kembali secara eceran, melainkan dipergunakan untuk kebutuhan melaut. Pemerintah pusat memberikan subsidi bahan bakar bagi nelayan atau pelaku usaha kecil dan menengah. Berbeda halnya kalau pembelian BBM di bawah lima liter maka tidak perlu menunjukan surat ataupun barcode yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina. “Gejolak justru tidak ada, kecuali penjual minyak eceran yang gaduh karena harus beli menggunakan barcode. Kecuali yang beli di bawah lima liter,” demikian kata dia. (cem)

Dukung Kebijakan Presiden Prabowo, SDM Sehat dan Berkualitas Fokus di Bidang Kesehatan

0
Pj Gubernur NTB Hassanudin menjadi Inspektur Upacara pada HKN ke 60 di halaman Kantor Dikes Provinsi NTB, Selasa 12 November 2024. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Salah satu fokus dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah masalah kesehatan. Hal ini juga menjadi atensi dari Pemprov NTB dalam mendukung program kesehatan terutama menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat dan berkualitas.

“Sebagaimana disampaikan amanat dari Bapak Menteri Kesehatan bahwa kita siap gerak bersama, sehat bersama sesuai tema Hari Kesehatan Nasional (HKN) yakni ke depan kita siapkan dari sumber daya yang sehat dan berkualitas. Dan salah satu indikatornya adalah kesehatan. Saya sangat bahagia dari pokok-pokok dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto sangat fundamental, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” ujar Penjabat Gubernur NTB Hassanudin saat dikonfirmasi usai menghadiri Peringatan HKN ke 60 di Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Selasa 12 November 2024.

Pj Gubernur memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan sudah mempunyai konsep dengan data yang ada dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat di daerah. Terutama dalam melaksanakan pembangunan kesehatan mulai dari tingkat paling bawah, seperti posyandu, puskesmas, rumah sakit.

Selain itu, dalam mendukung ini pula tetap memperhatikan masalah fasilitas dengan tetap melihat perkembangan zaman. Pihaknya yakin program yang sedang dirancang Dinas Kesehatan sesuai dengan arahan dan kebijakan dari pemerintah pusat. Tidak hanya itu, persoalan kesehatan juga menjadi salah satu fokus arahan dari Presiden Prabowo Subianto saat mengumpulkan kepala daerah se Indonesia awal November lalu. “Salah satu indikator kesejahteraan adalah kesehatan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Dikes NTB Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MARS. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan ke depan konsepnya akan mendapat pemberitahuan untuk pemeriksaan kesehatan saat ulang tahun individu. Notifikasi ini akan tergabung dengan aplikasi Satu Sehat, sehingga pihaknya mendorong masyarakat memasang aplikasi ini. Alasannya pada aplikasi ini nanti lengkap dengan edukasi kesehatan, bahkan rekam medis ada di aplikasi ini.

‘’D situ penting nanti untuk menunjang kegiatan untuk pemeriksaan kesehatan, karena sekarang kan persoalan kesehatan ini kompleks sekali, itu menyangkut persoalan penyakit infeksi PTM (Penyakit Tidak Menular) yang kita hadapi. Belum lagi penyakit yang terkait kesehatan mental,’’ ungkapnya.

Pada momen HKN tahun ini, ujarnya, ditekankan pada gerak bersama sehat bersama. Ini berarti jika berbicara tentang pencegahan harus dilakukan daripada pengobatan dan sejalan dengan transformasi kesehatan.

Pihaknya juga fokus  memperhatikan masalah pencegahan penyakit Tubercolosis (TB) yang masih tinggi jumlahnya. Dari data ke Kementerian Kesehatan, jika Indonesia masuk dalam peringkat 2 jumlah penderita TB terbanyak di dunia setelah India.

‘’Masalah di Kita (NTB, red) sebenarnya di Indonesia dan di NTB hampir mirip-mirip bahwa penemuan kasusnya yang memang harus kita gencarkan lagi, ya masih di angka belum di atas 60 %. Kalau pengobatannya bagus kita sudah siapkan obat-obat dan diagnosis itu lebih mudah orang mengakses di puskesmas,’’ terangnya.

Dalam menangani berbagai macam penyakit, ungkapnya, pemerintah daerah akan mengusulkan kebutuhan alat-alat kesehatan, baik itu di level posyandu, puskesmas bahkan rumah sakit dengan dana yang tersedia di pusat. Dan ini berjalan terus sampai tahun 2028 mendatang. Pihaknya sudah menyiapkan road map-nya untuk kebutuhannya usulan-usulan ke pemerintah pusat.

Sekarang ini, Pemprov NTB mendorong beberapa rumah sakit di NTB  menjadi rumah sakit pendidikan agar bisa memproduksi dokter-dokter spesialis, termasuk meningkatkan kualitas kedokteran. Begitu juga dalam melahirkan  dokter-dokter umum hingga dokter spesialis. ‘’Rumah Sakit Provinsi sudah bisa memproduksi dokter spesialis sekarang. Nah kita dorong rumah sakit, misalnya ada rumah sakit di Lombok Barat, Lombok Tengah menjadi Tipe B kemudian pada akhirnya nanti bisa juga menjadi rumah sakit pendidikan untuk bisa mencetak dokter spesialis,’’ harapnya.

Diakuinya, rasio jumlah penduduk dan dokter spesialis atau dokter umum itu 1 banding 1.000. Sementara, sekarang ini jaraknya terlalu besar, sehingga pihaknya harus membuat perencanaan agar benar-benar sesuai dengan standar ideal. ‘’Dan dari idealnya 1 banding 1.000 untuk menciptakan rumah sakit. Yang jelas sekarang yang saya sampaikan tadi, terbuka kesempatan kita untuk melengkapi alat-alat yang ada di rumah sakit kita itu melalui aplikasi namanya ASPAK (Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan). ASPAK itu yang selalu harus di-update terus, sehingga pusat sudah tahu rumah sakit ini apa kekurangan alatnya,’’ sarannya. (ham)

Warga Ekas Buana Dihebohkan Penemuan Buaya di Laut Gonsor

0
Buaya yang berhasil diamankan warga di Laun Gonsor Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lotim, Selasa, 12 November 2024 sore. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Warga Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dikejutkan dengan penemuan seekor buaya di Laut Gonsor pada Selasa, 12 November 2024 sore. Buaya tersebut pertama kali terlihat di keramba udang milik Muhaimin oleh kelompok nelayan setempat.

Kepala Seksi Humas Polres Lotim, Nikolas Osman, membenarkan penemuan tersebut. Pada pukul 16.20 WITA, para saksi yang terdiri dari Rahmat (42), Sahnun (51), Ismail (45), Hairuman (52), dan L. Fadilah (28), melihat buaya sedang berjemur di atas keramba.

Buaya tersebut kemudian berpindah dan masuk ke dalam jaring keramba udang. Guna menghindari insiden, nelayan membuka jaring dan membawa buaya tersebut ke pinggir Pantai Gonsor.

Warga bersama pegawai PT. Sea Six berhasil mengamankan buaya dengan cara mengikatnya. Informasi mengenai penemuan buaya ini segera dilaporkan ke pihak Polsek Jerowaru. Pada pukul 16.45 WITA, personel dari Polsek Jerowaru tiba di lokasi, dan Kapolsek Jerowaru Iptu Yudha Aditya Warman, SH, langsung menghubungi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi NTB untuk penanganan lebih lanjut.

Buaya tersebut berhasil dievakuasi pada pukul 17.30 WITA menggunakan mobil patroli Polsek Jerowaru dan dibawa ke kantor Polsek Jerowaru. Selanjutnya, buaya ini akan diserahkan ke BKSDA NTB untuk dilakukan tindakan konservasi.

Meski penemuan buaya ini sempat menghebohkan warga, tidak ada korban jiwa maupun kerugian materi. Situasi di lokasi tetap aman terkendali.

Menurut informasi dari nelayan setempat, buaya sering muncul di sekitar Laut Gonsor, terutama setiap tahun. Kemunculan kali ini menambah daftar penampakan yang mengkhawatirkan warga, sehingga nelayan berharap adanya tindakan pengawasan dan penanganan dari pihak berwenang.

Dengan kejadian ini, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada, terutama saat beraktivitas di sekitar perairan Laut Gonsor. (rus)

Anggaran SPAM Baru Perumdam Tiara Loteng, Komisi III DPRD Loteng Siap Perjuangkan ke Pusat

0
Muhalip (ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) Muhalip, mengungkapkan pihaknya siap membantu memperjuangkan dan mengupayakan anggaran untuk pembangunan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Cerorong-Danau Biru yang tengah direncanakan Perusahaan Umum Air Minum Daerah (Perumdam) Tirta Ardhia Rinjani (Tiara) Loteng, ke pemerintah pusat.

Dari perjuangan ini paling tidak mampu mempercepat terealisasinya rencana pembangunan SPAM baru tersebut, sehingga masyarakat bisa segera menikmati layanan air bersih dari SPAM itu nantinya.

“Sedang kita upayakan ke pemerintah pusat bagaimana supaya ada dukungan anggaran untuk pembangunan SPAM baru yang direncanakan Perumdam Tiara Loteng,” sebut Muhalip kepada ekbisntb.com, di Praya, Senin 11 November 2024.

Dari pihak Perumdam Tiara Loteng mengatakan kalau dokumen perencanaan pembangunan SPAM baru tersebut sudah ada. Tinggal disampaikan ke kementerian terkait nantinya. Harapannya, usulan pembangunan bisa masuk tahun 2025 mendatang dan, tahun 2026 sudah bisa dilaksanakan pembangunannya.

“Kalau tahun ini proses pembahasan anggaran di pusat sudah selesai. Jadi peluang kita, usulan masuk tahun depan. Semoga bisa segera disetujui dan bisa dilaksanakan pembangunannya di tahun 2026 mendatang,” terangnya.

Pihaknya tegas Ketua DPC Partai Gerindra Loteng ini, sangat mendukung rencana pembangunan SPAM baru tersebut. Mengingat, manfaatnya yang besar bagi masyarakat di daerah ini. Di mana masyarakat di Kecamatan Pringgarata, Jonggat, Praya Barat dan Praya Barat Daya akan bisa menikmati layanan air bersih dari SPAM tersebut sebagaimana yang direncanakan.

“Persoalan kita kan ketika musim kemarau, layanan air bersih di banyak pelanggan terganggu. Nanti dengan adanya SPAM baru tersebut, sedikit tidak bisa membantu mengatasi persoalan kekurangan air bersih bagi masyarakat di daerah ini,” imbuh Muhalip.

Memang ada rencana Perumdam Tiara Loteng mengajukan pinjaman ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membiayai pembangunan SPAM tersebut. Dengan estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp 130 miliar. Namun itu bisa jadi opsi terakhir. Jika memang upaya meminta dukungan dari pemerintah pusat tidak membuahkan hasil.

“Kita upayakan dulu ke pemerintah pusat,” tandasnya. Kalau memang tidak berhasil dan harus meminjam ke PT. SMI, kenapa tidak. Ini semua juga untuk kepentingan masyarakat. Sehingga tidak ada alasan bagi pihaknya untuk tidak mendukung. Tinggal proses kajiannya yang harus benar-benar matang. Supaya jika sampai harus meminjam, tidak memberatkan pemerintah daerah ataupun Perumdam Tiara Loteng itu sendiri. (kir)