Beranda blog Halaman 246

PUPR Mataram Akui Anggaran Perbaikan Jalan Tidak Cukup

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lale Widihning (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengungkapkan anggaran perawatan jalan di Kota Mataram hanya sebesar Rp200 juta per tahun. Keterbatasan anggaran tersebut dinilai belum mampu mengakomodasi kebutuhan perbaikan jalan yang terus mengalami kerusakan di berbagai titik.

Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, mengatakan anggaran perawatan jalan saat ini digunakan dengan sistem swakelola untuk menangani kerusakan ringan maupun tambal sulam di sejumlah ruas jalan.

Namun, menurutnya, besaran anggaran tersebut tidak mencukupi apabila digunakan untuk pemeliharaan jalan selama satu tahun penuh. “Iya, tidak bakalan cukup kalau sampai setahun,” ujarnya, Senin (11/5/2026).

Lale menjelaskan, tingginya kebutuhan perbaikan jalan disebabkan banyaknya ruas jalan yang mengalami kerusakan, baik di jalan utama maupun jalan lingkungan. Karena itu, pihaknya akan mengupayakan penambahan anggaran melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) atau APBD Perubahan 2026.

Menurutnya, saat ini permintaan perbaikan jalan dari masyarakat terus meningkat, terutama untuk penanganan jalan berlubang dan kerusakan ringan yang dinilai membahayakan pengguna jalan.

Untuk sementara, PUPR melakukan penanganan secara bertahap sesuai kondisi paling prioritas dan tingkat kerusakan di lapangan.

Ia menyebutkan, sebagian pekerjaan perbaikan yang dilakukan Pemkot Mataram justru berada di ruas jalan milik Pemerintah Provinsi NTB. Salah satunya di sejumlah simpang jalan utama yang mengalami kerusakan cukup parah.

“Itu kan provinsi yang punya, tapi kalau provinsi belum eksekusi, terpaksa kami yang kerjakan,” jelasnya.

Menurut Lale, langkah tersebut dilakukan demi menjaga keselamatan pengguna jalan dan menghindari potensi kecelakaan akibat kondisi jalan berlubang yang tidak segera ditangani.

Ia mengungkapkan, salah satu ruas jalan yang paling sering mengalami kerusakan berada di kawasan Sweta, tepatnya di Jalan TGH Faisal. Jalan tersebut menjadi jalur utama kendaraan logistik menuju kawasan pergudangan dan pusat bisnis di wilayah Cakranegara dan sekitarnya.

Tingginya intensitas kendaraan berat yang melintas setiap hari menyebabkan kondisi jalan cepat rusak. Sementara spesifikasi jalan kota dinilai tidak dirancang untuk menahan beban kendaraan dengan tonase besar secara terus-menerus.

“Dengan spesifikasi jalan kota tentu berbeda dengan jalan nasional. Jadi kerusakan itu terjadi karena beban kendaraan tidak sesuai standar,” katanya.

Meski demikian, pemerintah kota mengaku tidak bisa sepenuhnya membatasi kendaraan berat melintas di kawasan tersebut karena aktivitas distribusi logistik sangat bergantung pada akses jalan di Kota Mataram.

“Seharusnya memang tidak boleh, cuman kita juga tidak bisa langsung melarang karena di Mataram banyak gudang, seperti gudang semen yang berat muatannya sampai puluhan ton,” pungkas Lale. (pan)

Jaga Stabilitas Harga, Pemkot Mataram Gelar Pasar Murah di Enam Titik Jelang Iduladha

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Antusiasme warga berbelanja di operasi pasar murah yang digelar di Halaman Kantor Lurah Pejeruk, Kecamatan Ampenan pada, Senin (11/5/2026). (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Perdagangan (Disdag) kembali menggelar pasar murah di enam lokasi berbeda mulai 11 hingga 21 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Iduladha 1447 Hijriah.

Pasar murah digelar untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau di tengah potensi kenaikan harga menjelang hari besar keagamaan.

Kepala Bidang Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida, mengatakan pelaksanaan pasar murah perdana dimulai di halaman Kantor Lurah Pejeruk, Kecamatan Ampenan. “Kita start mulai jam 8 pagi,” ujarnya, Senin (11/5).

Menurut Nida, sapaan akrabnya, kegiatan pasar murah bertujuan menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran sekaligus menekan lonjakan harga menjelang Hari Raya Iduladha.

Berbagai kebutuhan pokok dijual dalam kegiatan tersebut dengan harga relatif lebih murah dibanding harga pasar. Berdasarkan data Disdag Kota Mataram, harga beras SPHP dijual Rp12 ribu per kilogram, beras lokal medium Rp13 ribu per kilogram, dan kedelai lokal medium Rp13 ribu per kilogram.

Selain itu, cabai merah keriting dijual Rp35 ribu per kilogram, cabai rawit Rp70 ribu per kilogram, bawang merah Rp35 ribu per kilogram, serta bawang putih Rp28 ribu per kilogram.

Nida menyebutkan, pelaksanaan pasar murah melibatkan puluhan distributor serta mitra binaan Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB guna memastikan ketersediaan stok bahan pokok selama kegiatan berlangsung.

“Kami melibatkan distributor dan mitra binaan BI agar stok barang tetap aman dan harga bisa lebih stabil,” katanya.

Adapun jadwal dan lokasi pasar murah yang digelar Pemerintah Kota Mataram menjelang Iduladha 2026 sebagai berikut:
11 Mei 2026: Halaman Kantor Lurah Pejeruk, Kecamatan Ampenan
12 Mei 2026: Halaman Mushola Arrafi’l Geguntur, Kecamatan Sekarbela
13 Mei 2026: Tabaco (Taman Bawak Kokok), Ampenan Tengah
19 Mei 2026: Jalan Solor, Gegutu Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang
20 Mei 2026: Halaman Kantor Lurah Turida, Kecamatan Sandubaya
21 Mei 2026: Halaman Kantor Lurah Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela

Pemerintah Kota Mataram berharap kegiatan pasar murah tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas inflasi daerah menjelang Hari Raya Iduladha. (pan)

Kunjungi Desa Berdaya, Gubernur Dengarkan Langsung Keluhan Warga

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal berdialog langsung dengan warga miskin ekstrem di Desa Padasuka, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, Sabtu, 9 Mei 2026. (Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengunjungi keluarga penerima manfaat (KPM) Program Desa Berdaya di Desa Padasuka, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, Sabtu (9/5/2026). Kunjungan tersebut menjadi penutup rangkaian agenda kerja Gubernur di wilayah selatan Pulau Sumbawa.

Didampingi jajaran Badan Amil Zakat Nasional NTB, Kepala Desa Padasuka Mahligi, serta pendamping Desa Berdaya Muhammad Alwi, Gubernur mendatangi langsung rumah-rumah warga penerima program penanganan kemiskinan ekstrem berbasis desa.

Sejumlah keluarga yang dikunjungi di antaranya pasangan Andri Sanjaya Putra–Elmi, Suud–Hadijah, Mahdin–Sitah, Samsul Rizal–Rahimah dan Istum.
Kunjungan berlangsung sederhana dan penuh kehangatan. Gubernur berdialog langsung dengan warga untuk mendengar kondisi kehidupan sehari-hari mereka, termasuk persoalan tempat tinggal dan pendidikan anak.

Saat mengunjungi rumah Andri Sanjaya Putra, Gubernur berbincang dengan istrinya, Elmi, yang menceritakan bahwa suaminya bekerja sebagai kuli bangunan di wilayah Lunyuk.

Di tengah keterbatasan ekonomi, keluarga tersebut diketahui telah memiliki lahan sendiri, namun belum mampu membangun rumah yang layak karena keterbatasan biaya.

Mendengar kondisi tersebut, Gubernur langsung meminta pemerintah desa berkoordinasi agar keluarga itu dapat segera dibantu pembangunan rumah layak huni. Ia menilai lingkungan tempat tinggal yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang dan pendidikan anak-anak.

“Mudah-mudahan nanti. Biar anak-anaknya bisa sekolah lebih baik, bisa belajar lebih baik kalau tinggal di rumah yang lebih baik. Jalan keluar dari kemiskinan itu dengan pendidikan, dengan ilmu. Pokoknya harus sekolah sebaik-baiknya, setinggi-tingginya,” katanya.

Suasana akrab terlihat ketika Gubernur berinteraksi dengan anak-anak warga. Ia menyempatkan berbincang santai mengenai cita-cita dan semangat belajar, yang disambut antusias oleh warga sekitar.

Selain menyerahkan bantuan sembako dan santunan dari Baznas NTB, Gubernur juga memberikan motivasi kepada warga agar tetap optimistis menjalani kehidupan.

Dalam kunjungan lainnya, Gubernur mendapati sejumlah warga tinggal berhimpitan bersama keluarga besar di rumah dengan kondisi terbatas. Bahkan, terdapat rumah yang dihuni hingga 10 orang.

Salah seorang warga penerima manfaat bernama Istum tampak terharu karena baru pertama kali bertemu langsung dengan seorang gubernur. Istum bahkan sempat menangis setelah mengetahui tamu yang datang ke rumahnya adalah Gubernur NTB.

Program Desa Berdaya merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi NTB yang difokuskan pada penanganan kemiskinan ekstrem berbasis desa melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, pendampingan, serta intervensi langsung kepada keluarga sasaran.

Bagi warga, kunjungan tersebut menjadi momen berkesan karena dapat berdialog langsung dengan kepala daerah di lingkungan tempat tinggal mereka. Sementara bagi pemerintah daerah, kunjungan lapangan itu menjadi bagian dari upaya memastikan program penanganan kemiskinan benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan. (r/ham)

Sapi Kurban Presiden Berbobot 952 Kg Siap Dikurbankan di Lotim

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sapi eksotik jenis simental ini dari Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji terpilih menjadi sapi yang akan dikurbankan Presiden RI Prabowo Subianto di Lotim. (Suara NTB/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Seekor sapi jenis simental milik Suherman warga Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dipilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sapi berpostur eksotis tersebut dibeli dengan harga Rp80 juta, jauh di atas harga pasar. Adapun bobotnya mendekati 1 ton, yakni 952 kilogram (kg).

Menjawab Suara NTB, Senin (11/5/2026), Suherman mengaku sangat bersyukur karena sapinya yang dipelihara selama kurang lebih 2,5 tahun itu akan disembelih pada Hari Raya Kurban atas nama Presiden RI.

“Saya dihubungi langsung oleh Sekretariat Negara beberapa hari yang lalu. Setelah itu, sapi langsung ditimbang di Pasar Ternak Masbagik dan dikirim sampel darahnya untuk memastikan kelayakan sebagai hewan kurban,” ujarnya.

Menurutnya, harga yang dibayarkan pihak Sekretariat Presiden tergolong istimewa. Di Pasar Ternak Masbagik, sapi simental sebesar ini paling tinggi laku Rp55 juta. “Biasanya segitu, tapi ini dibeli hingga Rp80 juta. Saya sangat bersyukur,” tambahnya.

Ia menuturkan, memelihara sapi eksotis berbeda dengan sapi ras Bali. Selain hijauan, sapi simental membutuhkan pakan tambahan berupa dedak. “Untuk kebutuhan dedak saja, sehari minimal Rp90.000. Harga dedak juga terus naik karena banyak yang membutuhkan,” jelasnya.

Saat ini, di kandang sapinya terdapat tujuh ekor sapi eksotis, dan yang terberat adalah sapi yang dipilih Sekretariat Negara tersebut. Rencananya, hewan kurban presiden akan disembelih di Masjid Pringgabaya, sesuai instruksi pemerintah.

Besarnya keuntungan dari penjualan ini membuat dirinya berharap agar sapinya kembali laku terjual pada tahun Hari Raya Iduladha 2027 mendatang. “Tumben tahun ini langsung dihubungi oleh Sekretariat Negara di Jakarta. Semoga tahun depan bisa lagi,” haraonya.

Amaq Idil menyebut modal awal sapi yang dipeliharanya itu sebesar Rp 20 juta. Karena jenis eksotik, butuh waktu yang lama untuk dipelihara sehingga benar-benar terlihat besar dan gemuk. Dari kalkulasi harga jual dengan modal diakui cukup besar keuntungan yang diperoleh peternak. Harapannya tahun 2027 mendatang kembali lagi. Saat ini masih tersedia enam ekor lagi sapi besar yang diyakini tahun depan bisa dengan bobot 1 ton lebih.

Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Timur, drh. Zulfan Asri, menjelaskan bahwa penunjukan sapi kurban presiden tahun ini langsung dilakukan oleh Sekretariat Negara. “Pihak Sekretariat Negara menghubungi langsung peternak yang memiliki bobot sapi terberat di kabupaten ini. Lokasi pemotongan juga diserahkan di kabupaten asal sapi, yakni di Masjid Pringgabaya,” ujar Zulfan. (rus)

Bizam Sukses Layani Keberangkatan Seluruh Jemaah Haji Embarkasi Lombok 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok Tengah (ekbisntb.com) – PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Kantor Cabang Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) sukses melaksanakan pelayanan operasional keberangkatan jemaah haji embarkasi Lombok tahun 1447 H/2026 M yang berlangsung sejak 22 April hingga 10 Mei 2026.

Selama periode operasional embarkasi haji, BIZAM telah melayani keberangkatan sebanyak 15 kelompok terbang (kloter) dengan total 5.862 jemaah haji beserta petugas yang berasal dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

General Manager BIZAM, Aidhil Philip Julian, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran operasional embarkasi haji tahun ini.

“Alhamdulillah seluruh jemaah haji Provinsi Nusa Tenggara Barat telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Jemaah haji terakhir yaitu kloter 15 yang berasal dari Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, dan Kota Mataram diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Minggu (10/05) pukul 23.51 WITA. Pelaksanaan operasional embarkasi haji tahun 2026 di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih atas sinergi seluruh stakeholder, mulai dari Otoritas Bandara, Kementerian Haji dan Umroh, maskapai, TNI/Polri, Satpol PP, hingga seluruh personel operasional yang telah bersama-sama memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah haji,” ujar Aidhil.

Dalam mendukung kelancaran pelayanan jemaah haji tahun ini, BIZAM menghadirkan berbagai inovasi layanan pendukung melalui penggunaan garbarata untuk memberikan kenyamanan lebih selama proses keberangkatan, eskalator dan tangga manual untuk memudahkan mobilitas jemaah, fasilitas kursi roda dan elevator guna mendukung aksesibilitas jemaah lansia dan penyandang disabilitas.

Inovasi layanan dan fasilitas ini dikhususkan bagi jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kebutuhan khusus. Berbagai upaya tersebut dilakukan guna memastikan proses keberangkatan berlangsung nyaman, aman, dan lancar bagi seluruh jemaah.

Selain itu dalam hal penanganan jumlah pengantar jemaah haji yang massive, BIZAM juga menghadirkan layanan nonton bersama di area parkir terminal kargo bagi para pengantar yang ingin menyaksikan siaran langsung (_live streaming_) proses keberangkatan jemaah mulai dari asrama haji sampai dengan menuju pesawat.

Selama periode embarkasi haji, operasional bandara berjalan kondusif dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, pelayanan, serta kenyamanan pengguna jasa bandara. Dari sisi ketepatan waktu penerbangan (_On Time Performance_/OTP) tercatat sebesar 100% yang menunjukkan upaya berkelanjutan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kelancaran operasional selama angkutan haji berlangsung.

“Keberhasilan penyelenggaraan embarkasi haji ini merupakan hasil kolaborasi dan koordinasi seluruh pihak terkait. Kami berharap seluruh jemaah diberikan kelancaran dan kesehatan selama menjalankan ibadah haji hingga kembali ke Tanah Air,” tambahnya.

PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan prima serta mendukung kelancaran operasional penerbangan, termasuk pada periode layanan khusus seperti angkutan haji. (bul)

Peringati Hari Keanekaragaman Hayati, PLN EPI Tanam 2.500 Cemara Udang untuk Lindungi Pesisir Lombok

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok Barat (ekbisntb.com)– PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menanam 2.500 pohon cemara udang di kawasan Pantai Induk Lombok, Jeranjang, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, melalui kegiatan bertajuk MenEPI untuk Bumi 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Keanekaragaman Hayati.

Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), komunitas pesisir, serta masyarakat setempat sebagai bagian dari upaya bersama menjaga keberlanjutan kawasan pesisir dari ancaman abrasi.

Sekretaris Perusahaan PLN EPI, Mamit Setiawan mengatakan kawasan Pantai Induk Lombok dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan operasional pasokan energi primer PLN EPI sekaligus menjadi wilayah pesisir yang menghadapi tekanan abrasi yang cukup besar.

“Sebagai perusahaan yang mengelola rantai pasok energi primer untuk kelistrikan Indonesia, kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kehadiran infrastruktur energi di wilayah pesisir juga dibarengi dengan perlindungan ekosistemnya,” kata Mamit

Menurut Mamit, Jeranjang memiliki posisi strategis dalam rantai pasok energi primer nasional karena PLN EPI menjadi pemasok biomassa untuk PLTU Jeranjang. PLTU Jeranjang sendiri saat ini menopang sekitar 20 persen kebutuhan listrik Pulau Lombok.

“Energi Primer yang kami hadirkan tidak boleh mengorbankan kehidupan alam namun tetap menjaga keberlangsungan ekosistem yang ada. Karena itu kegiatan ini menjadi bentuk tanggung jawab kami untuk mengembalikan manfaat kepada kawasan pesisir,” ujarnya.

Ia menjelaskan pohon cemara udang dipilih karena memiliki fungsi ekologis penting dalam menjaga garis pantai. Akar tanaman tersebut mampu membantu menahan abrasi, meredam terpaan angin pesisir, serta memperkuat ketahanan kawasan pantai terhadap gelombang laut.

Camat Gerung, Fitriati Wahyuni mengatakan abrasi di kawasan Pantai Induk Lombok dalam beberapa tahun terakhir telah menggerus daratan hingga mendekati permukiman warga pesisir.

“Dulu pantai ini menjadi tujuan wisata utama masyarakat Gerung dan Lombok Barat. Namun akibat abrasi, kawasan ini perlahan mengalami penurunan aktivitas wisata,” katanya.

Ia menilai program penanaman pohon dan pemulihan kawasan pesisir menjadi langkah penting untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.

“Kalau tempat wisata tumbuh kembali, UMKM juga akan bergerak dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BLUD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Abdul Wahab mengatakan kolaborasi lintas pihak menjadi kunci menjaga kawasan pesisir di tengah tantangan abrasi dan keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan PLN EPI terhadap konservasi pesisir. Program seperti ini penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan bagi generasi mendatang,” kata Abdul Wahab.

Ketua Pokdarwis Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Sahlandi turut menyampaikan apresiasi atas kegiatan penanaman pohon yang dilakukan PLN EPI di kawasan Pantai Induk Lombok.

“Kami sangat bersyukur dengan adanya penanaman ini. Setidaknya bisa membantu mengurangi abrasi di Pantai Induk Lombok,” kata Sahlandi.

Ia berharap pemulihan kawasan pesisir dapat berdampak pada meningkatnya kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

“Harapan kami ke depan, Pantai Induk Lombok ini bisa semakin ramai dikunjungi wisatawan sehingga manfaat ekonominya juga dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Program MenEPI untuk Bumi 2026 menjadi bagian dari komitmen PLN EPI dalam mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance(ESG) ke seluruh lini operasional perusahaan, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah sekitar operasional energi primer nasional.

Melalui kolaborasi konservasi pesisir ini, PLN EPI menegaskan bahwa ketahanan energi dan kelestarian lingkungan harus berjalan beriringan karena menjaga bumi hari ini adalah investasi untuk keberlanjutan energi dan kehidupan generasi masa depan.(r)

PT PCF Komitmen Selesaikan Kewajiban Pengelolaan Mataram Mall

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sejumlah pengunjung berjalan di depan halaman Mataram Mall yang dipotret beberapa waktu lalu. Kini, PT PCF komitmen selesaikan kewajiban pengelolaan Mataram Mall. (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Manajemen PT Pacific Cilinaya Fantacy (PCF) menanggapi dinamika pembahasan kontrak pengelolaan kawasan Mataram Mall dengan Pemerintah Kota Mataram. Pihak perusahaan menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang telah disepakati bersama pemerintah daerah.

General Manager (GM) Mataram Mall, Teddy Saputra, mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan konsolidasi internal secara serius guna mencari formula dan solusi terbaik terkait kelanjutan kerja sama pengelolaan kawasan Mataram Mall.

“Untuk saat ini kami sedang berdiskusi secara intens dengan semua tim untuk mencari formula dan solusi yang terbaik,” ujarnya, pekan kemarin.

Menurut Teddy, konsolidasi internal tersebut dilakukan sebagai bentuk keseriusan perusahaan dalam menjaga hubungan profesional dengan Pemerintah Kota Mataram yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Ia meyakini, dengan dukungan semua pihak, kerja sama antara PT PCF dan Pemkot Mataram ke depan dapat berjalan lebih baik serta memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Mataram.

Karena itu, lanjutnya, PT PCF berkomitmen untuk tetap bertanggung jawab terhadap seluruh kewajiban yang selama ini menjadi bagian dari kerja sama pengelolaan kawasan Mataram Mall.
Teddy juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Mataram atas hubungan kerja sama yang telah berlangsung selama kurang lebih 30 tahun.

“Kami mengapresiasi apa yang disampaikan Bapak Wali Kota Mataram. Sebagai pengusaha, kami sudah sekitar 30 tahun mengelola kawasan Area Pertokoan dan Hotel Mataram (APHM) Cilinaya,” katanya.

Selama mengelola kawasan Mataram Mall, PT PCF disebut menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat Kota Mataram, termasuk pelaku usaha kecil dan UMKM yang menggantungkan aktivitas perdagangan di kawasan tersebut.

Sebelumnya, Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, meminta PT Pacific Cilinaya Fantacy (PCF) segera menyelesaikan seluruh tunggakan kewajiban menjelang berakhirnya kontrak kerja sama pada 11 Juli 2026. Pelunasan kewajiban tersebut disebut menjadi syarat utama sebelum pemerintah membahas kemungkinan perpanjangan maupun penyusunan kontrak baru.

Mohan menjelaskan, Pemerintah Kota Mataram telah membentuk tim kajian hukum untuk menelaah seluruh aspek kerja sama, termasuk kontrak, aspek sosial, dan hal lain yang berkaitan dengan keberlangsungan pengelolaan Mataram Mall.

“Kemarin dokumennya sudah ada dan sudah saya pelajari. Intinya, kami meminta PT Pacific Cilinaya Fantacy menyelesaikan kewajiban sesuai dengan kesepakatan kontrak yang telah dituangkan sebelumnya,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, sejumlah kewajiban yang belum dipenuhi antara lain tunggakan royalti berdasarkan hasil perhitungan appraisal. Karena itu, penyelesaian seluruh kewajiban hingga tenggat waktu 11 Juni 2026 dinilai sebagai langkah awal yang menjadi prioritas sebelum pemerintah mengambil keputusan lebih lanjut terkait status kerja sama. (pan)

Pemkot Mataram Siapkan Sanksi bagi Pelaku Usaha yang Manipulasi Pajak

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. Muhammad Ramayoga (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) menyiapkan sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti memanipulasi laporan pendapatan atau omzet usaha.

Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya dugaan sejumlah pelaku usaha mengurangi setoran pajak dengan memanipulasi laporan omzet. Karena itu, BKD mulai memperketat pengawasan terhadap wajib pajak, khususnya sektor hotel dan restoran.

Kepala BKD Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga, mengatakan saat ini tim BKD masih melakukan pemantauan dan pengecekan di lapangan untuk memastikan ada tidaknya selisih antara laporan pajak yang disampaikan wajib pajak dengan transaksi sebenarnya.

“Ini teman-teman masih mengecek berkaitan dengan itu, apakah memang benar terjadi ada selisih atau tidak. Nanti kalau memang terdapat selisih, pasti akan kita berikan sanksi,” ujarnya, pekan kemarin.

Menurut Yoga, sapaan akrabnya, BKD memiliki kewenangan melakukan audit langsung terhadap wajib pajak. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaporan pajak sekaligus menjaga target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap tercapai.

Selain audit internal, BKD juga masih menunggu hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sebelumnya telah melakukan uji petik di sejumlah objek pajak di Kota Mataram.
“Kalau misalnya nanti dari hasil audit BPK ini sudah keluar, baru kita akan coba lihat,” katanya.

Untuk memperkuat pengawasan, BKD menerapkan sistem penungguan langsung di sejumlah tempat usaha yang dinilai rawan terjadi manipulasi laporan pajak. Dalam sistem tersebut, petugas BKD ditempatkan langsung di lokasi usaha untuk memantau transaksi harian.

Bahkan, petugas dapat bertugas sebagai kasir sementara selama satu hingga dua bulan guna mencocokkan data transaksi riil dengan laporan setoran pajak yang disampaikan wajib pajak.

“Salah satu yang dilakukan oleh BKD itu melakukan penungguan. Di situ ada staf-staf BKD yang jadi kasir selama satu-dua bulan. Dari situ mereka melakukan uji petik, termasuk memeriksa data breakfast dan segala macamnya,” jelas Ramayoga.

Terkait kemungkinan adanya unsur kesengajaan dalam manipulasi data dan pengurangan setoran pajak, Pemkot Mataram menegaskan tidak akan segan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau memang nanti terbukti ada selisih antara laporan dengan kondisi sebenarnya di lapangan, tentu akan kita tindak sesuai aturan,” tegasnya.

Yoga berharap seluruh wajib pajak dapat jujur dan transparan dalam melaporkan omzet usaha mereka.

Selain melakukan pengawasan, BKD juga bergerak menagih tunggakan pajak restoran dari sejumlah pelaku usaha. Pekan lalu, sedikitnya enam pelaku usaha diberikan surat peringatan agar segera melunasi kewajiban pajaknya.

Penagihan tersebut dilakukan dengan pendampingan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram sebagai bagian dari pengawasan dan penegakan peraturan daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran.

Ia menjelaskan, surat peringatan diberikan secara bertahap sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut. Jika wajib pajak tidak segera menyelesaikan tunggakan, proses penagihan akan dilimpahkan kepada Satpol PP.

“Kita berikan surat peringatan dulu. Nanti kita limpahkan ke Pol PP untuk penagihan,” pungkasnya. (pan)

BI NTB Siap Gelar Karya Kreatif NTB 2026, Usung Kolaborasi UMKM dan Kopi Lokal “Go Global”

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Andhi Wahyu Riyadno (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB kembali akan menggelar ajang tahunan Karya Kreatif Nusa Tenggara Barat (KK-NTB) 2026 sebagai upaya mendorong penguatan UMKM lokal agar semakin kompetitif di pasar nasional hingga global.

Event tahunan ini akan diselenggarakan 15–17 Mei 2026 di Lombok Epicentrum Mall dengan mengusung tema “Harmony Kreatif Sasambo”, yang merepresentasikan kolaborasi tiga etnis besar di NTB, yakni Suku Sasak, Suku Samawa, dan Suku Mbojo.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Andhi Wahyu Riyadno mengatakan, tahun ini pihaknya melakukan penyegaran konsep melalui rebranding KK NTB agar lebih menarik dan memberikan pengalaman baru bagi masyarakat.

“Tahun ini kami hadir lagi dengan konsep yang lebih fresh agar lebih melekat di masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, KK-NTB 2026 merupakan flagship event Bank Indonesia yangn rutin digelar setiap tahun sebagai wadah promosi bagi produk unggulan UMKM binaan di NTB.

Beragam produk unggulan akan ditampilkan dalam pameran nanti, mulai dari produk wastra dan fesyen, kerajinan tangan, home decor, kuliner, hingga produk kopi lokal dari berbagai daerah di NTB.

Salah satu konsep baru yang dihadirkan tahun ini adalah kolaborasi antara kopi lokal NTB dengan coffee shop kekinian di Kota Mataram.

Sebanyak enam produk kopi lokal dari Lombok dan Sumbawa akan dipasangkan dengan enam kedai kopi terbaik di Mataram untuk memperluas pasar kopi lokal sekaligus memperkenalkan kualitas kopi NTB kepada konsumen yang lebih luas.

“Harapannya kita bisa mengangkat lagi produk kopi lokal agar semakin dikenal, tidak hanya di NTB dan nasional, tetapi juga bisa menembus pasar global,” katanya.

Andhi mengungkapkan, saat ini BI NTB juga tengah menjajaki peluang ekspor bagi kopi lokal NTB, termasuk membuka peluang business matching dengan pasar internasional seperti Filipina.

Selain pameran produk UMKM, KK-NTB 2026 juga akan diramaikan dengan berbagai agenda pendukung seperti edukasi dan literasi keuangan, fashion show, business matching pembiayaan dengan perbankan di NTB, talk show interaktif, berbagai lomba, hingga pertunjukan seni budaya.

Dengan KK-NTB 2026, BI NTB berharap UMKM lokal semakin berkembang dan memiliki daya saing lebih kuat di tengah pasar yang semakin kompetitif.
“Kami ingin produk-produk unggulan NTB semakin dikenal luas dan mampu naik kelas hingga pasar internasional,” tandasnya. (bul)

Bupati Lotim Siapkan Skema Baru Garap Potensi PAD dari Sembalun dan Pendakian Rinjani

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai menyiapkan skema baru untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari kawasan wisata Sembalun dan aktivitas pendakian di Gunung Rinjani.

Langkah ini dilakukan agar besarnya arus wisatawan yang datang ke kawasan tersebut dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi daerah dan masyarakat setempat, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin mengatakan, selama ini potensi ekonomi dari sektor wisata alam, khususnya pendakian Rinjani, belum sepenuhnya memberikan kontribusi maksimal bagi daerah. Karena itu, pemerintah daerah mulai menata sistem pengelolaan agar manfaat ekonomi bisa dirasakan lebih luas.

Salah satu langkah yang disiapkan yakni penerapan sistem digitalisasi transaksi wisata. Menurutnya, seluruh aktivitas ekonomi wisata seperti penginapan, restoran, hingga layanan lainnya akan diarahkan menggunakan sistem pembayaran yang terhubung langsung dengan pemerintah daerah.

“Ketika orang menginap, makan, dan melakukan transaksi wisata lainnya, itu harus langsung tercatat secara digital agar pajaknya masuk ke daerah,” ujarnya di Mataram, pekan kemarin.

Selain itu, Pemkab Lombok Timur juga tengah menyiapkan regulasi terkait pembagian manfaat dari aktivitas wisata pendakian dan destinasi alam lainnya di kawasan Sembalun. Ia mencontohkan skema pengelolaan di sejumlah bukit wisata yang memungkinkan pembagian pendapatan antara pemerintah daerah, desa, dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis).

Dalam skema tersebut, pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat lokal tetap menjadi bagian utama dalam pengelolaan destinasi wisata agar mereka memiliki kepentingan langsung dalam menjaga kawasan wisata.

“Pokdarwis harus mendapatkan bagian supaya mereka semangat menjaga destinasi. Desa juga harus merasakan manfaatnya,” tegasnya.

Di sisi lain, Pemkab Lombok Timur tetap menaruh perhatian besar terhadap penataan kawasan Sembalun agar pertumbuhan pariwisata tidak merusak bentang alam dan lahan pertanian produktif.

Haerul menegaskan pembangunan di kawasan Sembalun harus tetap mengacu pada tata ruang dan tidak boleh dilakukan di wilayah rawan bencana maupun lahan pertanian yang masih produktif.

Menurutnya, konsep besar pengembangan Sembalun tetap diarahkan sebagai kawasan wisata berbasis pertanian atau agrowisata yang tetap mempertahankan keindahan alamnya.

“Wisata boleh berkembang, tetapi lahan pertanian tetap harus dijaga. Jangan sampai pembangunan justru merusak daya tarik utama Sembalun,” katanya.

Tak hanya fokus pada pendapatan daerah, Pemkab Lombok Timur juga tengah menyiapkan sistem pengamanan bagi wisatawan pendaki. Salah satu rencana yang akan diterapkan adalah kewajiban surat keterangan sehat bagi wisatawan sebelum melakukan pendakian.

Fasilitas pemeriksaan kesehatan rencananya akan disiapkan di kawasan pendakian sebagai langkah antisipasi terhadap risiko keselamatan wisatawan.
“Kita ingin wisata di Sembalun dan pendakian Rinjani ini tertata dengan baik. Daerah dapat manfaat, masyarakat sejahtera, dan alam tetap terjaga,” pungkasnya. (bul)

1...245246247...1,080Halaman 246 dari 1,080