Home Blog Page 20

Kontraktor Jalan Lenangguar-Lunyuk Didenda Ratusan Juta

By
ekbisntb.com
-
0
Lalu Kusuma Wijaya (Suara NTB/era)

PENGERJAAN jalan Lenangguar-Lunyuk yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 tak kunjung tuntas. Proyek yang ditargetkan tuntas pada akhir tahun lalu itu molor hingga lima bulan lebih. Hingga dengan 7 Mei 2026, pengerjaan proyek diperkirakan berkisar 80 persen.

Dengan keterlambatan ini, kontraktor wajib membayar denda hingga ratusan juta. Terhitung sejak awal tahun 2026 sampai dengan proyek tersebut rampung. Berdasarkan perhitungan, tercatat sekitar Rp300 juta karena denda kontraktor Rp2 juta per hari.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Provinsi NTB, Lalu Kusuma Wijaya mengatakan, sebelum kontraktor membayar denda senilai ratusan juta tersebut. Pemprov NTB tidak bisa membayar proyek jalan senilai Rp19 miliar itu.

Saat ini kontraktor tengah mengerjakan dinding penahan, setelah kontraktor selesai memasang bor pile yang mendukung pergerakan tanah. Setelah pemasangan dinding penahan yang berfungsi untuk mereduksi tanah, selanjutnya penutupan permukaan atau pengaspalan.

“Sekarang ini sedang terlaksana. Kalau itu sudah selesai, pengecoran selesai, baru pengerjaan untuk pengaspalan,” ujarnya, Kamis, 7 Mei 2026.

Menurutnya, pengaspalan membutuhkan waktu yang relatif cepat. Namun, tahapan persiapan hingga masuk ke pekerjaan aspal membutuhkan waktu panjang. Seperti perkuatan tebing dan pembentukan lereng untuk menjaga stabilitas kawasan jalan.

Pengaspalan ini relatif cepat, tapi menyiapkan semuanya sampai ke pekerjaan pengaspalan itu yang diprediksi sampai sekitar 20-an Mei,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pekerjaan utama dalam proyek tersebut bukan berada pada permukaan jalan, melainkan pada perkuatan tebing. Pekerjaan pengaspalan, sambungnya hanya mencakup sekitar lima persen dari keseluruhan proyek. Sementara sebagian besar pengerjaan difokuskan pada penguatan struktur tebing yang dinilai cukup kompleks dan memerlukan waktu lebih lama.

“Kalau permukaan jalan sekitar lima persen saja. Yang dominan itu perkuatan tebing, pembentukan lereng, dan semua stabilitasnya,” katanya.

Mantan Kabid Bina Marga pada Dinas PUPR NTB itu berharap pengerjaan jalan Lenangguar-Lunyuk bisa cepat rampung, hal ini karena jalan tersebut merupakan jalan vital daerah. Salah satunya sebagai akses angkutan hasil pertanian, seperti jagung. Sekaligus sebagai jalur satu-satunya menuju pusat kesehatan seperti rumah sakit.

Adapun alasan keterlambatan pengerjaan proyek tersebut, karena masalah cuaca. Kondisi longsor di sekitar ruas jalan tersebut menghambat pengerjaan proyek ini. “Awal-awal memang sulit menyelesaikan jalan yang memang tantangan alamnya sangat luar biasa,” ucapnya. (era)

74 Persen Koperasi Merah Putih di NTB Sudah Jalankan Usaha

By
ekbisntb.com
-
0
74 Persen Koperasi Merah Putih di NTB Sudah Jalankan Usaha
Rahmadin (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Sebanyak 74 persen Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan di Provinsi NTB telah terbentuk dan sudah mulai menjalankan aktivitas usaha.

Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Rahmadin, mengatakan capaian NTB saat ini telah melampaui target nasional yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar 70 persen.

“Target nasional itu 70 persen, dan NTB sudah melampaui target tersebut,” ujarnya, Kamis, 7 Mei 2026

Rahmadin menjelaskan, total target pembentukan Koperasi Merah Putih di NTB mencapai 1.166 unit, menyesuaikan jumlah desa dan kelurahan yang ada di provinsi ini.

Dari jumlah tersebut, seluruhnya disebut telah memiliki legalitas kelembagaan atau badan hukum koperasi. Namun, untuk pembangunan gerai fisik koperasi, baru sekitar 25 unit yang telah rampung 100 persen.

“Yang sudah selesai pembangunan gerainya baru sekitar 25 unit. Sementara yang masih dalam tahap pembangunan sekitar 405 unit,” katanya.

Meski pembangunan gerai belum sepenuhnya rampung, ia menegaskan banyak koperasi tetap sudah menjalankan usaha sesuai dengan potensi ekonomi yang telah lebih dulu berkembang di masing-masing wilayah.

Menurutnya, model bisnis yang dijalankan tidak seragam, melainkan menyesuaikan potensi lokal di setiap daerah.

“Aneka usaha, tapi berbasis potensi lokal. Misalnya di wilayah pesisir kita kembangkan usaha yang berkaitan dengan nelayan seperti SPBN untuk kebutuhan bahan bakar nelayan,” jelasnya.

Ia mencontohkan pengembangan usaha koperasi di wilayah pesisir diarahkan untuk mendukung kebutuhan nelayan. Sementara di wilayah pertanian, koperasi didorong bergerak di sektor penyediaan sarana produksi pertanian (saprodi).

“Kami juga bantu menjalin kerja sama dengan Bulog, Pertamina, hingga Rajawali agar usaha koperasi ini bisa terus berkembang,” ujarnya.

Rahmadin menambahkan, sebagian besar usaha yang dijalankan koperasi saat ini merupakan pengembangan dari bisnis yang sebelumnya telah lebih dulu berjalan di desa.

“Ini bukan usaha baru sepenuhnya. Banyak desa yang sebelumnya sudah punya aktivitas ekonomi, kemudian dibentuk wadah koperasinya agar pengelolaannya lebih terstruktur,” katanya.

Khusus di Pulau Lombok, Rahmadin mengaku optimistis perkembangan Koperasi Merah Putih akan lebih pesat karena didukung karakter masyarakat yang dinilai memiliki semangat tinggi dalam berkoperasi.

Ia mencontohkan salah satu koperasi di wilayah Ampenan Selatan yang kini telah menjalin kerja sama dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di delapan titik layanan.

Pemprov NTB berharap keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa. (bul)

Tagihan Listrik PJU dan PJL di Mataram Capai Rp2,6 Miliar per Bulan

By
ekbisntb.com
-
0
Petugas Dishub Mataram sedang melakukan perbaikan PJU di Jalan Pejanggik pada Kamis, (7/5/2026). Tagihan listrik PJU dan PJL capai Rp2,6 miliar per bulan. (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mencatat tagihan listrik untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) mencapai sekitar Rp2,6 miliar per bulan. Besarnya anggaran tersebut digunakan untuk mendukung penerangan jalan di seluruh wilayah Kota Mataram.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin, mengatakan khusus untuk PJU yang menjadi kewenangan Dishub, kebutuhan pembayaran listrik berkisar antara Rp400 juta hingga Rp500 juta per bulan. Sementara sisanya merupakan tagihan untuk PJL yang berada di bawah kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim).

“Kalau hanya PJU sekitar Rp400 juta sampai Rp500 juta. Untuk PJL itu Disperkim yang lebih tahu rinciannya,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Menurutnya, seluruh PJU di Kota Mataram saat ini telah menggunakan sistem meterisasi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan daya listrik lebih terukur dan sesuai dengan tagihan yang dibayarkan pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, Dishub bersama pihak PLN juga telah melakukan survei meterisasi di sejumlah titik guna memastikan daya yang digunakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Semua PJU sudah dimeterisasi. Kami bersama PLN juga sudah melakukan survei untuk memastikan daya yang masuk sesuai dengan tagihan,” katanya.

Meski sebagian besar jaringan PJU berfungsi normal, Dishub mengakui masih terdapat sejumlah titik jalan yang minim penerangan akibat kerusakan tiang maupun fasilitas lampu jalan.

Beberapa ruas jalan yang masih menjadi perhatian di antaranya Jalan Adi Sucipto, Jalan Brawijaya, dan Jalan Saleh Hambali di kawasan perbatasan kota. Kondisi tersebut saat ini ditangani oleh bidang Pengendalian Operasional (Dalops) Dishub Kota Mataram.

Zulkarwin menyebutkan, pemerintah sebelumnya juga telah melakukan intervensi perbaikan penerangan jalan di sejumlah ruas strategis, seperti Jalan Arya Banjar Getas dan Jalan Komjen M. Yasin.

“Tahun kemarin kita sudah intervensi di Jalan Arya Banjar Getas dan Jalan Komjen M. Yasin,” jelasnya.

Ia menegaskan, Dishub terus mengoptimalkan pemeliharaan terhadap PJU yang mengalami gangguan atau tidak berfungsi normal agar penerangan jalan tetap maksimal dan memberikan rasa aman bagi masyarakat pengguna jalan.

Sementara terkait pengadaan PJU baru, Zulkarwin mengatakan pihaknya saat ini lebih memprioritaskan pemeliharaan dan rekondisi fasilitas yang sudah ada dibandingkan pembangunan baru.

Menurut dia, pemasangan lampu tambahan maupun perangkat pendukung seperti Area Traffic Control System (ATCS) dan CCTV dilakukan dengan memanfaatkan tiang eksisting untuk menekan biaya pengadaan.

“Kalaupun memang ada pemasangan, kami memanfaatkan tiang yang sudah ada untuk rekondisi,” pungkasnya. (pan)

Royalti Mataram Mall Belum Sesuai Appraisal, Pemkot Kejar Kekurangan Pembayaran

By
ekbisntb.com
-
0
Sejumlah orang berjalan di depan halaman Mataram Mall pada Kamis, (7/5/2026). Royalti Mataram Mall belum sesuai appraisal, Pemkot kejar kekurangan pembayaran. (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) mengungkap adanya persoalan selisih pembayaran royalti oleh pengelola Mataram Mall, PT Pasifik Cilinaya Fantasi (PCF).

Berdasarkan hasil audit terbaru, terdapat perbedaan cukup besar antara nilai royalti yang dibayarkan perusahaan dengan hasil penilaian tim appraisal.

Kepala BKD Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga, menjelaskan nilai royalti yang seharusnya disetorkan ke kas daerah mencapai Rp1,2 miliar per tahun. Namun, pihak pengelola selama ini baru membayar sekitar Rp350 juta per tahun, sehingga terdapat selisih sekitar Rp850 juta setiap tahun.

“Jadi selisihnya itu yang kita bahas. Ini yang belum ada kata sepakat antara pihak perusahaan dengan hasil appraisal itu,” ujarnya, Kamis (7/5).

Menurut Yoga, sapaan akrabnya, persoalan tersebut bukan hal baru, melainkan akumulasi selisih pembayaran sejak 2021 hingga 2025. Karena itu, Pemerintah Kota Mataram menegaskan penyelesaian kewajiban royalti menjadi poin penting sebelum kontrak kerja sama berakhir pada 11 Juli 2026.

“Selisih antara hasil appraisal dengan yang dibayarkan tiap bulan itu kan dari 2021, berarti sampai lima tahunan ini hingga 2025 belum selesai,” jelasnya.

Ia mengatakan, pihak pengelola beralasan belum mampu memenuhi kewajiban sesuai hasil appraisal karena kondisi pandemi Covid-19 pada 2021 dan masa pemulihan ekonomi pada 2022 yang berdampak pada pendapatan perusahaan.

Untuk mencari titik temu, Pemkot Mataram membuka ruang bagi PT PCF untuk menggunakan jasa appraisal independen. Langkah tersebut diharapkan dapat menghadirkan data pembanding yang objektif sebelum dilakukan finalisasi penagihan.

“Itu yang kita anjurkan dari awal agar nanti ketemu datanya dan bisa kita diskusikan lebih cepat lebih baik,” katanya.

Selain menuntaskan persoalan royalti, Pemkot Mataram juga mulai mempersiapkan transisi pengelolaan seiring berakhirnya kontrak kerja sama pada Juli 2026 mendatang. Seluruh dokumen dan aset, termasuk pengecekan ulang lima Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan Mataram Mall, akan menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

Pemkot juga akan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan tim pendamping untuk mengecek ulang aset-aset tersebut agar tidak ada yang terpisah dari blok yang ada.

“Setelah berakhir kontrak, semua aset harus benar-benar selamat dan klir posisinya,” pungkasnya. (pan)

Jelang Iduladha, Tim Kesehatan Hewan Disiagakan Awasi Penjualan Kurban di Mataram

By
ekbisntb.com
-
0
Sejumlah sapi di kandang salah satu peternak yang ada di Kota Mataram. Jelang Iduladha, Tim Kesehatan hewan Disiagakan awasi penjualan hewan kurban, Kamis (7/5/2026). (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Menjelang Iduladha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian (Distan) Kota Mataram menyiapkan tim kesehatan hewan untuk mengawasi pelaksanaan kurban sekaligus memastikan hewan ternak yang masuk ke wilayah Kota Mataram dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi masyarakat.

Pengawasan dilakukan terutama terhadap sapi yang didatangkan dari Pulau Sumbawa, Lombok Tengah, dan Lombok Timur yang selama ini menjadi daerah pemasok utama hewan kurban ke Kota Mataram.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Lalu Johari, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan dokter hewan dan petugas Rumah Pemotongan Hewan (RPH) untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan menjelang Iduladha.

“Kita sudah siapkan. Nanti mendekati Lebaran kita turun lapangan untuk melakukan pengecekan,” ujarnya, Kamis (7/5).

Menurutnya, pemeriksaan tidak hanya difokuskan pada sapi kurban, tetapi juga kambing yang banyak dijual di pinggir jalan maupun lokasi penjualan musiman lainnya.

Tim kesehatan hewan bersama Distan akan melakukan pemeriksaan kondisi fisik hewan, kebersihan kandang penjualan, hingga kelengkapan dokumen kesehatan ternak guna mencegah masuknya hewan yang terindikasi penyakit menular.

Johari menjelaskan, pengawasan akan dipusatkan di Pasar Hewan Selagalas yang menjadi sentra perdagangan hewan ternak di Kota Mataram.

“Kalau sekarang belum terlalu ramai. Nanti dua minggu menjelang Lebaran aktivitas penjualan meningkat dan kita akan cek semuanya,” jelasnya.

Selain pemeriksaan kesehatan, Distan juga memastikan ketersediaan hewan kurban untuk kebutuhan masyarakat Kota Mataram masih dalam kondisi aman dan mencukupi hingga Iduladha nanti.

Ia mengatakan, pasokan sapi dari Pulau Sumbawa, Lombok Tengah, dan Lombok Timur masih berjalan normal sehingga tidak ada kekhawatiran terkait kekurangan stok hewan kurban.

Menurut Johari, para peternak dan pengusaha ternak biasanya telah menyiapkan skenario distribusi untuk memenuhi lonjakan permintaan masyarakat menjelang Iduladha.

“Kalau angka riilnya belum kita tahu secara pasti. Akan tetapi, kebutuhan untuk Kota Mataram pasti aman,” katanya.

Dari sisi harga, Johari menyebut harga sapi relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara harga kambing justru mengalami penurunan akibat melimpahnya pasokan di pasaran.

“Kalau harga sapi masih stabil. Untuk kambing justru turun karena pasokannya cukup banyak,” pungkas mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram tersebut. (pan)

DBH-CHT Rp900 Juta Disiapkan untuk Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Mataram

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi Uang (ekbisntb.com/siliput.com)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Mataram menyiapkan anggaran sekitar Rp900 juta yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) untuk membantu kelompok nelayan dan pembudidaya ikan di wilayah setempat.

Bantuan tersebut difokuskan untuk mendukung produktivitas usaha perikanan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana penunjang.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Mataram, H. Bachtiar Yulianto, mengatakan bantuan yang diberikan tidak dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa barang kebutuhan usaha yang dinilai lebih efektif untuk menunjang aktivitas para nelayan maupun pembudidaya ikan.

“Untuk program bantuan alat, bantuan pakan, sama bantuan peralatan untuk nelayan itu tetap berjalan,” ujarnya, Kamis (7/5).

Menurut Bachtiar, bantuan yang disiapkan meliputi alat tangkap ikan seperti jaring, bantuan pakan ikan, hingga berbagai peralatan pendukung lainnya yang dibutuhkan kelompok usaha perikanan. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada kelompok nelayan pesisir maupun kelompok pembudidaya perikanan darat.

Ia menjelaskan, saat ini pihaknya masih melakukan tahapan verifikasi dan inventarisasi calon penerima bantuan. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima kelompok yang aktif dan membutuhkan dukungan pemerintah.

“Kita ingin bantuan ini tepat sasaran, sehingga kelompok yang menerima memang masih aktif berproduksi dan benar-benar membutuhkan,” katanya.

Bachtiar menyebutkan, terdapat sekitar 30 kelompok sasaran penerima bantuan pada tahun ini. Jumlah anggota dalam setiap kelompok bervariasi, mulai dari enam orang hingga lebih dari sepuluh orang.

Kelompok penerima tidak hanya berasal dari nelayan tangkap di kawasan pesisir, tetapi juga mencakup pembudidaya ikan air tawar yang mengembangkan komoditas seperti nila, patin, dan lele. Menurutnya, sektor perikanan darat juga menjadi perhatian pemerintah karena memiliki potensi ekonomi cukup besar dan mampu menopang kebutuhan pangan masyarakat.

Di sisi lain, Bachtiar mengakui alokasi anggaran bantuan tahun ini mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2025 total anggaran bantuan mendekati Rp2 miliar, maka pada tahun ini hanya tersedia sekitar Rp900 juta.

Penurunan tersebut dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada terbatasnya jumlah bantuan yang dapat disalurkan kepada masyarakat.

“Memang ada penurunan anggaran dibanding tahun lalu, sehingga jumlah kelompok penerima juga ikut berkurang. Tetapi program bantuan tetap kami prioritaskan agar pelaku usaha perikanan tetap mendapat dukungan,” jelasnya.

Meski anggaran menyusut, pihaknya memastikan program pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan tetap berjalan.

Selain membantu meningkatkan hasil produksi, bantuan sarana dan prasarana tersebut diharapkan mampu menekan biaya operasional yang selama ini menjadi salah satu kendala utama pelaku usaha perikanan.

Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Mataram menargetkan realisasi bantuan fisik dapat dilakukan pada Juli hingga Agustus 2026 setelah seluruh tahapan administrasi dan verifikasi penerima selesai dilaksanakan.

“Insyaallah realisasinya sekitar Juli atau Agustus setelah selesai verifikasi sasaran penerimanya,” kata Bachtiar. (pan)

Tujuh Kursi Kosong, 4.709 Jemaah dan Petugas Haji NTB Sudah di Arab Saudi

By
ekbisntb.com
-
0
Tujuh Kursi Kosong, 4.709 Jemaah dan Petugas Haji NTB Sudah di Arab Saudi

Mataram (ekbisntb.com) – PPIH Embarkasi Lombok melaporkan hingga hari ke-17 operasional penyelenggaraan ibadah haji 2026, jumlah jemaah yang telah diberangkatkan ke Arab Saudi melalui Embarkasi Lombok mencapai 4.661 orang.

Selain itu, sebanyak 48 petugas turut diberangkatkan, sehingga total keseluruhan mencapai 4.709 orang.

Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah NTB, Lalu Muhamad Amin, mengatakan proses pemberangkatan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan pemerintah.

“Alhamdulillah, hingga hari ke-17 operasional haji di Embarkasi Lombok, proses pelayanan dan pemberangkatan jemaah berjalan dengan tertib dan lancar. Seluruh tahapan dilakukan sesuai standar operasional demi memastikan kenyamanan dan keamanan jemaah,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Ia menjelaskan, jumlah jemaah yang telah diberangkatkan tercatat sebanyak 4.272 orang dengan 44 petugas.

Sementara itu, jumlah jemaah yang telah tiba di Asrama Haji Embarkasi Lombok hingga 7 Mei 2026 mencapai 5.056 orang dengan 52 petugas, atau total 5.108 orang.

Pada hari yang sama, Kloter 13 mulai masuk ke Asrama Haji Embarkasi Lombok dengan total 393 orang, terdiri atas 389 jemaah dan empat petugas.

PPIH Embarkasi Lombok juga mencatat terdapat tujuh kursi kosong (open seat) selama proses pemberangkatan haji hingga 7 Mei 2026. Mayoritas kursi kosong tersebut disebabkan kondisi kesehatan jemaah yang tidak memungkinkan untuk diberangkatkan.

“Dari total tujuh open seat yang tercatat, enam di antaranya disebabkan jemaah sakit dan satu lainnya karena alasan lain. Namun sejauh ini tidak ada jemaah yang tertunda akibat ketidakistitaahan permanen maupun faktor penundaan keberangkatan lainnya,” kata Amin.

Menurutnya, seluruh layanan keberangkatan terus dilakukan secara bertahap, mulai dari pemeriksaan kesehatan, validasi dokumen, distribusi Kartu Nusuk, hingga proses pemberangkatan ke Arab Saudi.

“Kami terus memastikan seluruh pelayanan berjalan optimal agar para jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan aman, nyaman, dan khusyuk,” tutupnya.(bul)

Kemenkop Dorong Tambang Rakyat di NTB Berkoperasi

By
ekbisntb.com
-
0
Kemenkop Dorong Tambang Rakyat di NTB Berkoperasi

Mataram (ekbisntb.com) – Kementerian Koperasi (Kemenkop) menjadikan NTB sebagai salah satu daerah prioritas dalam pengembangan usaha pertambangan rakyat berbasis koperasi. Langkah ini dinilai sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi NTB yang dinilai progresif dalam menyiapkan regulasi hingga pendampingan bagi koperasi sektor tambang.

Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus pada kegiatan sosialisasi sekaligus pendampingan kepada koperasi-koperasi yang bergerak di sektor pertambangan rakyat, khususnya terkait tata cara perizinan hingga pengelolaan usaha, Kamis, 7 Mei 2026.

“Hari ini kami datang ke NTB, Pulau Lombok, dalam rangka sosialisasi pengembangan usaha pertambangan rakyat berbasis koperasi. Kami ingin memberikan penjelasan kepada koperasi-koperasi di NTB terkait tata cara pengurusan izin dan berbagai hal lainnya,” ujarnya.

Menurut Panel, NTB dipilih karena dinilai menjadi salah satu provinsi yang berada di garis depan dalam mendorong pertambangan rakyat berbasis koperasi. Bahkan, Kemenkop sebelumnya telah beberapa kali dilibatkan Pemerintah Provinsi NTB dalam pembahasan regulasi daerah terkait pengelolaan tambang rakyat.

Ia menyebut, saat ini proses penyusunan regulasi di tingkat daerah masih berjalan dan diharapkan segera rampung agar koperasi memiliki kepastian hukum dalam menjalankan usaha pertambangan rakyat.

“Harapannya nanti teman-teman koperasi yang bergerak di sektor pertambangan punya kepastian aturan, terutama dalam pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR),” katanya.

Lebih jauh, Panel mengaku memiliki mimpi besar agar dari NTB lahir koperasi-koperasi tambang yang mampu berkembang hingga berskala nasional bahkan internasional.

“Saya berharap lahir usaha rakyat berbasis koperasi di sektor pertambangan yang bisa besar, bahkan kelas dunia. Saya bermimpi ada koperasi tambang dari NTB yang mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar,” tegasnya.

Ia menambahkan, peluang koperasi untuk masuk ke sektor pertambangan kini semakin terbuka setelah pemerintah pusat merevisi regulasi sektor pertambangan.

Menurutnya, melalui perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang pertambangan, koperasi kini diberikan ruang untuk terlibat dalam pengelolaan sektor tambang. Selain itu, hadir pula Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 yang memungkinkan badan usaha koperasi mengelola tambang dengan luas hingga 2.500 hektare.

“Sebelumnya banyak yang berpikir koperasi hanya bisa mengelola tambang skala kecil melalui IPR. Tetapi sekarang peluangnya jauh lebih besar. Ini bukti bahwa pemerintah membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam,” jelasnya.

Meski demikian, Panel menegaskan pengelolaan tambang oleh koperasi harus tetap dilakukan secara profesional, legal, dan berorientasi pada kelestarian lingkungan.

Untuk itu, Kemenkop akan terus melakukan pendampingan mulai dari aspek kelembagaan koperasi, tata kelola usaha, proses perizinan, hingga akses pembiayaan.

“Kami akan dampingi dari sisi kelembagaan, tata kelola, prosedur perizinan, termasuk aspek pembiayaan. Yang paling penting, usaha pertambangan ini harus tetap ramah lingkungan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Wirawan Ahmad, menegaskan bahwa langkah Kemenkop tersebut sejalan dengan komitmen Pemprov NTB dalam mempercepat legalisasi koperasi sebagai pengelola pertambangan rakyat.

Ia mengungkapkan, salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah terbitnya proyek percontohan wilayah pertambangan rakyat yang diberikan kepada Koperasi Bukit Lestari Sejahtera di Kabupaten Sumbawa Barat.

Selain itu, Pemprov NTB bersama DPRD NTB saat ini juga tengah membahas rancangan peraturan daerah (raperda) khusus yang akan mengatur pertambangan rakyat.

Regulasi tersebut nantinya akan mengatur dua aspek utama, yakni prosedur perizinan serta tata kelola pertambangan rakyat agar tetap ramah sosial dan ramah lingkungan.

“Yang diharapkan Pak Gubernur adalah praktik pertambangan rakyat di NTB tidak hanya menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat hari ini, tetapi juga tetap bisa dinikmati generasi mendatang,” ujar Wirawan.

Ia menambahkan, setelah regulasi resmi disahkan, fokus pemerintah daerah adalah memastikan koperasi mampu menjalankan prinsip-prinsip koperasi secara sehat, mulai dari tata kelola keuangan, pengelolaan usaha, hingga kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.(bul)

NTB Rancang Interkoneksi Antar Kawasan Pariwisata dengan Pesawat Amfibi

By
ekbisntb.com
-
0
NTB Rancang Interkoneksi Antar Kawasan Pariwisata dengan Pesawat Amfibi
Ervan Anwar

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB tengah mengawal pengembangan transportasi udara berbasis Seaplane atau pesawat amfibi untuk memperkuat konektivitas antar destinasi wisata unggulan di NTB. Moda transportasi ini diproyeksikan melayani wisatawan premium dengan konsep perjalanan cepat antar destinasi.

Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar, mengatakan pengembangan Seaplane merupakan bagian dari arahan Gubernur NTB, Lalu. Iqbal untuk memperkuat konektivitas transportasi dalam mendukung sektor pariwisata daerah.

“Pimpinan ingin konektivitas transportasi kita semakin baik untuk mendukung pariwisata. Karena itu kami sedang menyiapkan sistem transportasi yang terkoneksi antar destinasi wisata,” ujarnya.

Menurut Ervan, konsep yang sedang disiapkan adalah model perjalanan terintegrasi atau single ticketing, di mana wisatawan dapat mengunjungi beberapa destinasi sekaligus dalam waktu singkat.

“Modelnya nanti satu tiket untuk beberapa destinasi. Jadi wisatawan bisa lebih mudah berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain,” jelasnya.

Ia mengatakan Seaplane dinilai cocok untuk wilayah NTB yang memiliki banyak destinasi wisata kepulauan dan kawasan pesisir yang selama ini membutuhkan waktu tempuh cukup panjang melalui jalur laut maupun darat.

Sejumlah rute yang tengah dikaji antara lain koneksi dari kawasan selatan Lombok menuju Nusa Penida Bali, Pulau Moyo di Kabupaten Sumbawa, hingga kemungkinan konektivitas ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Selain itu, Seaplane juga diharapkan dapat melayani wisatawan kapal pesiar (cruise) yang memiliki waktu singgah terbatas di NTB.

“Kalau ada kapal pesiar masuk, wisatawan biasanya hanya punya waktu sekitar delapan jam di NTB. Dengan SeaPlane mereka bisa mengunjungi beberapa titik destinasi dengan lebih cepat,” katanya.

Ervan menjelaskan proyek tersebut saat ini telah memiliki mitra investor yang sedang mengurus berbagai perizinan. Namun, prosesnya cukup kompleks karena sektor transportasi udara berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Saat ini mitra investor tengah mengurus izin pemanfaatan kawasan Bendungan Batujai di Lombok Tengah yang direncanakan menjadi salah satu titik operasional Seaplane.

“Transportasi udara perizinannya sangat ketat. Sekarang mereka sedang mengurus izin pemanfaatan Bendungan Batujai, termasuk koordinasi dengan Kementerian PUPR karena asetnya berada di sana,” ungkapnya.

Pemerintah Provinsi NTB, lanjut Ervan, berperan sebagai fasilitator dengan membantu koordinasi lintas daerah dan memastikan konektivitas antar destinasi wisata berjalan optimal.

“Kami di provinsi memfasilitasi dan mengoordinasikan kabupaten/kota agar konektivitas antar destinasi bisa berjalan,” katanya.

Seaplane yang direncanakan beroperasi di NTB disebut memiliki kapasitas hingga belasan penumpang dan dinilai lebih ramah lingkungan karena tidak membutuhkan infrastruktur besar seperti bandara konvensional.

Moda ini hanya membutuhkan area perairan sekitar 400 meter untuk lepas landas dan mendarat, dengan fasilitas pendukung berupa ponton terapung.
“Ini lebih minim dampak lingkungan karena tidak perlu pembangunan besar. Cukup menggunakan ponton terapung,” ujarnya.

Saat ini proses perizinan masih berlangsung, termasuk izin mendatangkan armada dari Kementerian Perhubungan, izin penggunaan lokasi, hingga dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal).

“Kalau proses perizinan berjalan lancar, saya kira tahun ini memungkinkan untuk mulai terwujud,” tandasnya.(bul)

Cukup Lewat HP, Begini Cara Cek Saldo dan Antrean Haji di BPKH Apps

By
ekbisntb.com
-
0
BPKH Apps

Jakarta (Ekbis NTB) – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana haji melalui transformasi digital. Inovasi terbaru dihadirkan melalui BPKH Apps, sebuah platform yang memungkinkan calon jemaah haji memantau nilai manfaat dan posisi antrean keberangkatan secara real-time.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Arief Mufraini, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menghapus keraguan publik terkait pengelolaan dana haji. Melalui aplikasi tersebut, jemaah kini memiliki akses mandiri terhadap hak keuangan mereka.

“Kami ingin menghapus keraguan publik. Melalui BPKH Apps, jemaah memiliki akses langsung terhadap hak keuangan mereka secara transparan dan real-time,” ujar Arief dalam keterangannya, Mei 2026.

Dana Kelolaan Tembus Rp180 Triliun

Hingga Mei 2026, total dana yang dikelola BPKH tercatat mencapai Rp180 triliun. Dana tersebut ditempatkan pada berbagai instrumen investasi syariah dengan risiko yang terukur untuk menjamin keamanan setoran pokok jemaah.

Arief menjamin bahwa dana setoran pokok milik jemaah tetap utuh dan tidak berkurang. Sementara itu, hasil investasi atau nilai manfaat dialokasikan untuk menjaga agar biaya haji tetap terjangkau bagi masyarakat luas.

Tiga Kanal Penyaluran Nilai Manfaat

Lebih lanjut, Arief menjelaskan bahwa hasil pengelolaan investasi disalurkan melalui tiga kanal utama demi keberlangsungan pembiayaan haji:

  1. Subsidi Biaya Haji: Digunakan untuk menekan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) agar tetap rasional di tengah kenaikan biaya operasional di Arab Saudi.
  2. Rekening Virtual: Tambahan saldo bagi jemaah yang masih dalam masa tunggu, yang jumlahnya kini bisa dipantau langsung melalui aplikasi.
  3. Biaya Hidup (Living Cost): Penyediaan uang saku bagi jemaah yang berangkat ke Tanah Suci.

Digitalisasi melalui BPKH Apps ini diharapkan menjadi standar baru dalam keterbukaan informasi publik, sehingga calon jemaah merasa lebih tenang dan mendapat kepastian mengenai status keberangkatan serta saldo keuangan mereka. (r/fan)

1...192021...851Page 20 of 851