Sumbawa Besar (Ekbis NTB)- Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa,Drs. H. Mohamad Ansori menekankan pentingnya angka data valid dalam upaya penurunan angka kemiskinan. Ketidaksesuaian data berpotensi bias dalam upaya penanganan atau intervensi program dari pemerintah.
“Validitas data sangat penting untuk kita perhatikan. Dari data itu kita memiliki dasar dalam merumuskan kebijakan yang akan dilakukan nanti dalam upaya penanggulangan kemiskinan,” kata Ansori, Selasa (13/10).
Ia menyebutkan, pendataan tidak hanya mencakup kondisi rumah dan kelayakan hunian masyarakat. Tetapi tidak kalah penting yakni terkait aspek sanitasi, kesehatan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Wabup mengharapkan seluruh perangkat daerah untuk memberikan data valid dan menindaklanjuti hasil koordinasi dengan langkah nyata.
Ia menekankan upaya penurunan kemiskinan harus disertai solusi konkret yang mampu meningkatkan pendapatan,sehingga masyarakat dapat memperbaiki kualitas hidup dan mencapai kesejahteraan.
“Kami berharap sinergi antar perangkat daerah harus lebih kuat sehingga penanganan kantong-kantong kemiskinan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpun Suara NTB di bulan Oktober tahun 2025 jumlah penduduk miskin mencapai 75.532 kepala keluarga (KK) atau sekitar 245.570 jiwa. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun 2024 sebesar 48.254 jiwa termasuk jumlah kepala keluarganya dari 107.833 menjadi 75.532 KK.
Sementara itu, berdasarkan hasil pendataan beberapa kecamatan yang menjadi penyumbang tertinggi angka kemiskinan di Sumbawa. Yakni, Kecamatan Utan, Alas, Sumbawa, Labuhan Badas, Plampang, Labangka dan Lunyuk. Kantong-kantong ini akan menjadi atensi pemerintah untuk terus menekan angka tersebut terutama penduduk rentan miskin. (ils)
Validasi Data Menjadi Kunci Turunkan Angka Kemiskinan
Pemda KLU Gelar Pleno Verivali Percepatan Operasional KDMP
Tanjung (Ekbis NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar pleno verifikasi dan validasi dalm rangka optimalisasi operasional program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Koperasi ini dihajatkan sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat desa, dimana masyarakat dapat berpartisipasi sebagai produsen maupun konsumen komoditas lokal yang diperjualbelikan oleh koperasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) KLU, Sahabudin, S.Sos., M.Si., Selasa (13/10/2026) mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat pleno hasil Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDMP pada Senin (12/10/2026) lalu. Rapat tersebut melibatkan lintas instansi, khususnya instansi leading sector – Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM.
“Dari hasil tinjauan lapangan Tim Verifikasi dan Validasi, enam dari sembilan lokasi KDMP yang dievaluasi dinyatakan layak beroperasi. Tapi, masih ada catatan perbaikan minor,” ungkap Sahabudin.
Untuk diketahui, enam KDMP di enam desa yang layak Operasi terdiri dari KDMP Gumantar, KDMP Rempek, KDMP Bentek, KDMP Sokong, KDMP Teniga, dan KDMP Sigar. KDMP tersebut masih harus melakukan perbaikan sesuai catatan Tim Verivali.
Sementara, tiga KDMP lain dinyatakan belum layak beroperasi karena masih banyak syarat teknis layak operasi yang belum terpenuhi. KDMP tersebut meliputi, KDMP Kayangan, KDMP Rempek Darussalam, dan KDMP Genggelang.
Untuk dapat beroperasi secara resmi dan legal, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) harus lolos proses verifikasi dan memenuhi sejumlah persyaratan ketat.
Diantara kelayakan KDMP agar layak beroperasi meliputi syarat aspek fisik bangunan, legalitas, manajemen, dan syarat keuangan.
Pada aspek kelayakan fisik, bangunan KDMP harus terbangun 100 persen. Bangunan gedung diatur dengan standar ukuran sekitar 20×30 meter, terbangun seluruhnya serta aman untuk digunakan.
Bangunan juga harus didukung oleh utilitas utama seperti sistem kelistrikan, aliran air, sanitasi, dan konektivitas internet/jaringan kasir digital harus berfungsi dengan baik. Selain itu, utilitas pendukung seperti kios pangan/gerai sembako, gudang pupuk, fasilitas distribusi gas subsidi, hingga ruang cold storage (jika ada dalam perencanaan), berstatus siap untuk digunakan.
Sementara pada syarat manajerial, pengurus KDPM wajib legalitas pendirian maupun keanggotaan yang berasal dari masyarakat desa setempat. Dalam hal ini, KDMP didirikan berbasis gotong royong oleh warga desa dengan syarat, diantaranya; beranggotakan minimal 500 orang.
Pada aspek administratif, KDMP mengantongi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang disahkan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), serta mengantongi badan hukum resmi dari Kemenkum.
Sahabudin menyambut baik hasil verifikasi sebagai langkah awal yang konkret. Selanjutnya, 6 desa dengan KDMP yang layak operasi tersebut diminta untuk menindaklanjuti catatan perbaikan Tim Verivali.
“Kita berharap kepada kepala desa yang KDMP-nya sudah dianggap layak beroperasi namun masih ada catatan perbaikan, untuk segera mendorong pemenuhan hal tersebut,” katanya.
Selanjutnya, pada tiga KDMP di tiga desa yang statusnya belum layak operasi, Sekda memberikan catatan evaluasi. OPD terkait diminta segera melakukan pembenahan. Ia juga berharap pada verifikasi dan validasi lanjutan, ketiga desa tersebut sudah mampu memenuhi standar dan dinyatakan layak beroperasi.
“Keberadaan KDMP bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan harus menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Lombok Utara,” sambungnya.
Ke depannya, KDMP diharapkan dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) yang signifikan bagi desa masing-masing.
Sekda juga menyampaikan apresiasi atas partisipasi para kepala desa, pentingnya keterlibatan aktif kepala desa sejak tahap perencanaan dan pembangunan, bukan hanya saat proses verifikasi dan validasi berlangsung. Di sisi lain, pemerintah daerah juga akan terus memantau perkembangan KDMP, meskipun tantangan di lapangan terkadang membuat Pemda baru terlibat penuh saat tahap verifikasi, namun, prioritas utama kita tetap satu: bagaimana KDMP bisa secepatnya beroperasi memberikan manfaat.
“Mencapai target ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh kepala desa, kita harus berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder,” imbaunya.
Sementara, Kepala Dinas Koperindag dan UMKM KLU, H. Haris Nurdin, S.Sos., menambahkan KDMP yang belum layak operasi diberi tenggat waktu perbaikan selama tiga bulan ke depan, termasuk memastikan fisik bangunan dalam kondisi 100 persen.
“Hasil pleno ini nantinya akan segera kami unggah ke dalam sistem Siskompdes agar rekomendasi yang dihasilkan tercatat secara resmi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutupnya. (ari)
Pendapatan Tembus Rp4,1 Triliun
REALISASI pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) encapai 73 persen atau berkisar di angka Rp4,1 triliun hingga bulan Oktober 2026. Pendapatan itu bersumber dari pendapatan pajak, pendapatan retribusi, pendapatan transfer, pendapatan lain-lainnya yang sah, dan pendapatan lainnya.
Dengan rincian realisasi pajak daerah mencapai Rp1,3 triliun, retribusi daerah Rp597 miliar, pendapatan transfer Rp2 triliun. Selanjutnya pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKDYP) mencapai Rp89 miliar, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPAD) mencapai Rp46 miliar, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPD) mencapai Rp63 miliar.
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB, M. Zuhudy, mengatakan pihaknya optimis realisasi pendapatan NTB bisa menyentuh 100 persen hingga akhir 2026. Angka 73 persen tersebut, sebutnya setelah target pendapatan di APBD murni ditambah dengan target pendapatan di APBD Perubahan yang meningkat sekitar 1,08 persen. Jika kedua target pendapatan itu dipisahkan, realisasi pendapatan Pemprov NTB hingga triwulan ketiga mencapai 75 persen.
“Kalau kita lihat dari pendapatan murni, sebenarnya sudah bisa dibilang sesuai. Tapi ketika ditambah pendapatan di APBD perubahan, kan target kami naik lagi nih, sangat signifikan. Ada 100-an miliar di pajak daerah. Itu yang menyebabkan realisasinya turun lagi,” ujarnya, Selasa, 13 Oktober 2026.
Pada APBD Perubahan, target pendapatan NTB bertambah menjadi Rp5,683 miliar. Sementara, di APBD Murni target pendapatan NTB sekitar Rp5,622 miliar. Naik sekitar Rp60,6 miliar. Kenaikan ini menyebabkan persentase pendapatan NTB yang seharusnya 75 persen, menjadi 73 persen.
Pendapatan transfer menjadi target pendapatan tertinggi Pemprov NTB, yaitu mencapai Rp2,4 triliun. Kemudian disusul oleh pajak, baik Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Rokok, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB) dengan target Rp1,9 triliun. Dan pendapatan dari retribusi yang ditargetkan bisa mencapai Rp900 miliar. “Jadi tertinggi masih transfer, tapi untuk PAD-nya itu tertinggi di pajak daerah,” katanya.
Adapun dengan target pendapatan yang meningkat di APBD Perubahan, Zuhudy tetap optimis pihaknya bisa mencapai target tersebut. Apalagi, Pemprov NTB baru saja meresmikan Peraturan Daerah (Perda) baru, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Dalam Perda tersebut, terdapat kantong-kantong baru pendapatan NTB, baik yang bersumber dari pajak maupun retribusi. Pada sektor pajak, Pemprov baru saja menerapkan kebijakan pajak berkeadilan dengan menyesuaikan tarif pajak. Di antaranya kenaikan tarif khusus untuk kendaraan di atas 150 dan 1.500 CC, yakni dari 1,025 persen menjadi 1,075 persen. Sementara, untuk kendaraan dengan kapasitas mesin di bawah 150 CC untuk sepeda motor, dan di bawah 1.500 CC untuk kendaraan roda empat, tarif PKB nya tetap yaitu 1,025 persen.
Dilakukan juga peningkatan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor khusus untuk penggunaan bahan baka pada sektor industri dan pertambangan, dengan tarit sebesar 7,5 persen. Sementara itu, penggunaan bahan bakar yang berkaitan dengan kebutuhan transportasi masyarakat dan angkutan umum tetap dengan tarif lama sebesar 5 persen.
Begitupun dengan pendapatan yang bersumber dari retribusi, terdapat sumber baru seperti pendapatan dari Iuran Pertambangan Rakyat (IPR) yang ditargetkan mencapai Rp13 miliar dari iuran tiga blok tambang Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Di samping itu, karena target pendapatan dari retribusi kemungkinan tidak mencapai target, Pemprov NTB memilih meningkatkan target pendapatan dari pajak agar target pendapatan tersebut bisa dicapai. “Jadi makanya di pajak sendiri itu ada peningkatan target 100 miliar lebih. Itu menutupi target yang kami tetapkan di retribusi yang kemungkinan bisa dibilang miss lah, miss perencanaan,” ucapnya.
Sebelumnya, pihaknya menargetkan nominal tinggi mencapai Rp111 miliar dari sektor retribusi. Namun, pada pelaksanaannya target tersebut diturunkan karena potensi pendapatan yang diharapkan dari tiga gili yaitu Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air tidak bisa terealisasi. Hal ini karena aset Pemprov di kawasan pariwisata tersebut masih berpolemik.
“Karena kami harapkan sebenarnya pendapatan dari tiga gili, potensi aset di tiga gili itu cukup bisa mendongkrak. Tetapi ternyata belum clear ya. Masalahnya belum clear, sehingga kami coba alihkan target pendapatannya ke pajak,” jelasnya. (era)
NTB Segera Tetapkan Status Darurat Kekeringan
Mataram (Ekbis NTB) – Pemprov NTB segera menetapkan status darurat kekeringan. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi kekeringan ekstrem yang potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Gubernur NTB, Lalu Muhamad labal, menginstruksikan segera menetapkan status darurat serta memperkuat langkah pencegahan menyeluruh menjelang puncak musim hujan. Instruksi tersebut disampaikan Gubernur lqbal saat memimpin Rapat Pembahasan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC)/Hujan Buatan di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Selasa 13 Oktober 2026.
“Kedaruratan kekeringan dan karhutla harus segera ditetapkan. Penetapan status darurat ini sekaligus juga untuk penetapan preventif. Jangan bereaksi terhadap bencana saja, tetapi prevention-nya kurang,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Gubernur memerintahkan Kepala Pelaksana BPBD NTB segera menerbitkan Surat Edaran (SE) ke kabupaten/kota. SE tersebut meminta daerah mengoptimalkan distribusi air bersih hingga November 2026. Hal ini mengingat Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) baru bisa dilakukan pada November mendatang. Pasokan air bersih bagi masyarakat harus diakselerasi, serta langkah antisipasi karhutla dan kebersihan saluran air harus segera dilakukan sebelum hujan turun.
Iqbal juga menyoroti efisiensi operasional. la menghubungi pihak Pertamina secara langsung untuk meminta dukungan pengalihan BBM kendaraan tangki air Pemprov, Pemkab/Pemkot, dan Baznas dari Dex ke Solar subsidi. Langkah ini dilakukan agar penghematan anggaran BBM dapat dialokasikan untuk memperbanyak pembelian pasokan air bersih bagi masyarakat. “Peta sebaran air dan distribusi air harus sinkron biar tidak buang-buang solar atau bensin,” katanya.
Tak hanya fokus pada kekeringan, ia juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi banjir yang kerap berulang di sejumlah wilayah. la meminta BPBD dan dinas terkait untuk memperkuat simulasi evakuasi bencana bersama masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang rawan tergenang.
“Kesiapan masyarakat di daerah yang selama ini langganan kena banjir harus dipastikan, termasuk simulasi evakuasi. Kesiapan kita menghadapi dan mitigasi harus matang. Pengalaman tahun lalu di Mataram yang kekurangan perahu karet harus dievaluasi, terutama perahu mesin agar bisa melawan arus. Skenarionya harus disiapkan dari sekarang, khususnya di Bima,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, menjelaskan bahwa peningkatan status siaga menjadi darurat kekeringan dan karhutla disepakati mengingat empat kabupaten di NTB telah menetapkan status darurat. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepala BNPB serta mengajukan rencana Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Untuk dukungan awal, BPBD menyiapkan logistik senilai Rp500 juta dan operasional Rp500 juta, dengan prioritas kawasan Bima.
Di sisi lain, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I BMKG NTB, Nuga Putrantijo, mengungkapkan bahwa peluang curah hujan pada Oktober 2026 masih sangat kecil karena sedikitnya pembentukan awan di wilayah NTB.
“November baru bisa dilaksanakan modifikasi cuaca karena potensi awan hujan baru mulai terbentuk. Namun potensi musim hujan nanti curahnya akan tinggi dan potensi bencananya juga tinggi, terutama banjir,” paparnya.
Terkait pencegahan karhutla, Kepala DLHK NTB Didik Mahmud Gunawan Hadi dan Kepala Balai TNGR Budhy Kurniawan mengonfirmasi bahwa pengawasan di wilayah rawan seperti Bima, Dompu, dan kawasan TNGR terus ditingkatkan dengan mengaktifkan masyarakat desa dan komunitas porter pendakian sebagai garda terdepan. (era)
Perang di Arab Saudi Ratusan Jemaah Umrah NTB Batal Berangkat
Mataram (Ekbis NTB) – Perang antara kelompok Houthi di Yaman dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berdampak ke pemberangkatan calon jemaah umrah asal NTB. Setidaknya, lebih dari seratus orang menunda keberangkatan akibat perang yang menyasar bandara-bandara di Arab Saudi.
Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Bali Nusra, H. Zamroni, Selasa, 13 Oktober 2026 menyampaikan, lebih dari 100 jemaah umrah asal Lombok terdampak gangguan penerbangan di Arab Saudi.
Sebagian memilih menjadwalkan ulang keberangkatan, sedangkan lainnya terpaksa membatalkan perjalanan sementara waktu karena situasi penerbangan yang belum pasti.
“Kalau kita hitung dengan yang pulang dan yang belum berangkat, jemaah yang memilih menjadwalkan ulang keberangkatan sudah di atas 100 orang,” ujar Zamroni.
Ia menjelaskan, salah satu dampak langsung terjadi pada 51 jemaah asal NTB yang sebelumnya telah berada di Denpasar. Setelah menginap semalam, mereka akhirnya memilih kembali ke Lombok untuk menjadwalkan ulang keberangkatan ke November mendatang.
Selain itu, sebanyak 45 jemaah yang berangkat melalui penerbangan transit telah tiba di Dubai, Uni Emirat Arab. Mereka harus menginap satu malam tambahan sambil menunggu kepastian penerbangan lanjutan menuju Jeddah.
Keberangkatan sejumlah kelompok jemaah lainnya pada 12 dan 13 Oktober juga tertunda. Keputusan tersebut diambil setelah informasi mengenai gangguan penerbangan disampaikan pada 11 Oktober lalu.
Zamroni menuturkan, penutupan sementara sejumlah bandara di Arab Saudi serta pembatalan penerbangan dari beberapa negara transit menjadi kendala bagi penyelenggara perjalanan umrah. Bandara di Riyadh dan Taif disebutnya telah ditutup sementara, sedangkan bandara Jeddah masih beroperasi.
Namun, penerbangan menuju Jeddah melalui sejumlah hub internasional ikut terdampak. Penerbangan dari Abu Dhabi dan Doha menuju Jeddah, misalnya, mengalami pembatalan. Kondisi ini membuat jemaah yang menggunakan maskapai dengan rute transit harus menunggu kepastian jadwal lanjutan.
Sebaliknya, penerbangan langsung dari Jakarta menuju Jeddah yang dilayani Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudia, menurut Zamroni, masih berjalan sesuai jadwal saat wawancara dilakukan.
“Kalau menggunakan pesawat-pesawat transit, sebaiknya dijadwalkan ulang atau ditunda dulu. Tetapi untuk penerbangan langsung, seperti Garuda, Saudia, Lion, dan Batik, perlu melihat perkembangan situasi dan kepastian penerbangannya,” katanya.
Zamroni menambahkan, gangguan perjalanan tersebut tidak hanya berdampak pada jemaah, tetapi juga menambah beban biaya penyelenggara perjalanan umrah. Zamroni menyebut kerugian mulai muncul akibat pembatalan dan perubahan jadwal, terutama untuk akomodasi yang telah dipesan sebelumnya.
Salah satu kerugian yang sudah terjadi adalah biaya hotel di Madinah yang hangus. Sejumlah jemaah yang semestinya berangkat lebih awal telah menjalani masa tunggu di Bali selama tiga hari, sehingga pemesanan hotel di Arab Saudi tidak dapat dimanfaatkan sesuai rencana.
Persoalan lain yang dikhawatirkan penyelenggara adalah tidak adanya perlindungan asuransi perjalanan terhadap kerugian yang timbul akibat perang.
“Ini sangat memberatkan penyelenggara. Risiko akibat perang tidak ditanggung dalam polis asuransi perjalanan yang digunakan untuk perjalanan umrah,” ungkapnya.
Zamroni menilai situasi ini perlu dicermati secara serius karena gangguan kali ini menyentuh jalur penerbangan menuju Arab Saudi. Menurutnya, kondisi sekarang berbeda dengan gangguan sebelumnya akibat ketegangan di Selat Hormuz yang juga berdampak pada perjalanan di kawasan Timur Tengah.
Meski pihak Houthi, telah menyampaikan pernyataan tidak akan menyerang dua kota suci umat Islam, Mekkah dan Madinah, situasi keamanan dan penerbangan tetap menimbulkan kekhawatiran bagi penyelenggara umrah.
Zamroni menambahkan, Kementerian Haji dan Umrah telah mengeluarkan arahan agar penyelenggara mencermati perkembangan situasi. Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya saat wawancara, belum ada instruksi umum untuk menghentikan seluruh keberangkatan jemaah umrah.
Karena itu, AMPHURI Bali Nusra menyarankan penyelenggara yang menggunakan penerbangan transit agar mempertimbangkan penjadwalan ulang sampai situasi dan kepastian penerbangan lebih jelas.
Sementara bagi jemaah yang menggunakan penerbangan langsung, keputusan keberangkatan perlu mempertimbangkan informasi terbaru dari maskapai dan perkembangan keamanan di wilayah tujuan. (bul)
MotoGP Mandalika Usai Polda NTB Kawal 26 Kontainer Logistik ke BIZAM
Mataram (Ekbis NTB) – Sebanyak 26 kontainer logistik MotoGP 2026, Senin (12/10/2026), bergeser menuju bandara dengan pengawalan personel Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda NTB. Pengawalan berlangsung dalam dua gelombang.
Dalam kegiatan tersebut, enam personel PJR mengerahkan tiga unit mobil dinas double cabin Isuzu D-Max serta satu unit Isuzu MU-X untuk mengawal pergerakan logistik. Setiap gelombang membawa 13 kontainer.
Dirlantas Polda NTB Kombes Pol. Iman Pribadi Santoso, S.I.K., M.Si. mengatakan, pengawalan dilakukan untuk mendukung kelancaran distribusi logistik, setelah rangkaian MotoGP Mandalika 2026.
“Pengawalan ini kami lakukan untuk memastikan pergerakan logistik menuju bandara berjalan aman, tertib, serta lancar. Personel di lapangan juga memantau situasi lalu lintas sepanjang perjalanan,” ujar Kombes Iman.
Disebutkan, pengiriman berikutnya dijadwalkan menyusul pada sore hari. Polisi tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemindahan logistik berlangsung. Kombes Iman turut mengimbau pengguna jalan tetap tertib saat melintas di jalur pengawalan.
“Pengguna jalan kami minta mematuhi aturan lalu lintas, menjaga jarak aman, serta mengikuti arahan petugas. Jangan memaksakan diri mendahului iring-iringan pengawalan, karena keselamatan harus menjadi prioritas,” tegasnya. (r)
Gubernur NTB Tekankan Tata Kelola dan Keamanan Digital Bank NTB Syariah
Mataram (Ekbis NTB) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menekankan pentingnya penguatan tata kelola, pengawasan internal, dan keamanan digital Bank NTB Syariah untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta memperkuat daya saing bank milik daerah.
Penegasan itu disampaikan Gubernur saat menerima kunjungan silaturahmi sekaligus pamitan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB Rudi Sulistyo, didampingi Sekretaris Daerah NTB Abul Chair, di ruang kerja Gubernur, Mataram, Selasa (13/10/26).
Miq Iqbal menilai pembenahan Bank NTB Syariah perlu dilakukan secara menyeluruh, terutama pada aspek manajemen, pengawasan internal, dan sistem teknologi informasi. Menurutnya, bank membutuhkan arsitektur digital yang kuat dan terarah untuk mengantisipasi risiko keamanan siber yang semakin kompleks.
Penguatan teknologi tersebut perlu berjalan beriringan dengan tata kelola yang baik dan pengawasan yang efektif. Gubernur juga menekankan pentingnya pengelolaan dana pada entitas daerah secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kewenangan pengawasan masing-masing lembaga.
Dari sisi bisnis, Pemerintah Provinsi NTB mendorong optimalisasi pemanfaatan layanan Bank NTB Syariah oleh entitas daerah, termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta aparatur sipil negara (ASN). Langkah ini diharapkan memperkuat peran bank daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
Bank NTB Syariah juga didorong memperbesar penghimpunan dana murah melalui tabungan dan sumber dana berbiaya rendah lainnya. Strategi tersebut penting untuk memperkuat struktur pendanaan serta mengurangi ketergantungan pada deposito yang umumnya memiliki biaya dana lebih tinggi.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Miq Iqbal menyampaikan apresiasi kepada Rudi Sulistyo atas sinergi dan pengabdian OJK selama bertugas di NTB. Rudi melanjutkan penugasan di OJK Pusat terhitung sejak 5 Oktober 2026.
Sinergi pemerintah daerah dan OJK menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Penguatan bank milik daerah juga membutuhkan konsistensi dalam penerapan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, dan pengelolaan risiko yang memadai.
Pada akhirnya, penguatan Bank NTB Syariah tidak cukup hanya melalui pembaruan teknologi dan perluasan bisnis. Keduanya harus ditopang tata kelola yang kuat, pengawasan yang efektif, serta pengelolaan risiko yang disiplin agar bank daerah semakin sehat, aman, dan tepercaya dalam mendukung perekonomian NTB. (r/ham)
NTB Jadi Lokasi Pembangunan PLTS 1,2 Gigawatt
Mataram (Ekbis NTB) – Provinsi NTB dijadikan salah satu lumbung energi baru terbarukan untuk listrik tenaga surya. Pemerintah bahkan menetapkan, NTB dijadikan lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 1,2 gigawat, atau setara dengan 1.200 megawatt (MW).
Program ini merupakan bagian dari target nasional pembangunan PLTS berkapasitas 100 GW yang dicanangkan pemerintah pusat dan ditargetkan rampung pada 2028.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin, mengatakan PLN telah menyampaikan rencana pengembangan pembangkit energi surya tersebut kepada Gubernur NTB, Lalu. Muh. Iqbal. Pemprov NTB kini mulai menyiapkan dukungan, terutama dalam mengidentifikasi lokasi dan memastikan status lahan yang berpotensi digunakan untuk pembangunan pembangkit.
Ia menjelaskan, NTB menjadi salah satu daerah yang diproyeksikan berkontribusi dalam program nasional tersebut karena memiliki potensi radiasi matahari yang tinggi. Potensi ini dinilai dapat menjadi modal untuk memperbesar porsi energi bersih sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Menurut Samsudin, PLN telah menetapkan 29 titik yang perlu ditindaklanjuti untuk pengembangan energi surya di NTB. Titik-titik tersebut mencakup sejumlah lokasi, termasuk wilayah kepulauan kecil yang selama ini masih mengandalkan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
“PLTD yang selama ini menggunakan diesel akan diarahkan untuk beralih ke PLTS,” jelasnya.
Pengembangan itu tidak hanya diarahkan untuk menambah kapasitas pembangkit listrik, tetapi juga memperkuat pasokan energi di daerah yang belum terhubung dengan jaringan listrik utama.
Samsudin menyebut, meski memiliki potensi energi surya yang besar, Samsudin mengakui penyiapan lahan menjadi salah satu tantangan utama dalam merealisasikan rencana tersebut. Selain harus memiliki luasan yang memadai, lokasi pembangkit perlu memenuhi persyaratan teknis, termasuk kedekatan dengan gardu induk (GI) dan jaringan kelistrikan.
Karena itu, Pemprov NTB diminta membantu PLN berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mengidentifikasi lokasi yang sesuai. Proses ini mencakup pemeriksaan status lahan, kepemilikan, serta kemungkinan pemanfaatannya untuk pembangunan pembangkit.
“Sekarang masih dalam proses identifikasi. Kami bersama PLN dan pemerintah kabupaten/kota akan mengecek lahannya, di mana lokasinya, bagaimana statusnya, dan siapa pemiliknya,” ujarnya.
Ia menilai tantangan penyediaan lahan dapat berbeda antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Ketersediaan lahan di Lombok relatif terbatas, sedangkan Sumbawa memiliki peluang pengembangan yang lebih luas. Namun, pembangunan di Sumbawa juga perlu mempertimbangkan kesiapan infrastruktur jaringan listrik untuk menyalurkan energi yang dihasilkan.
Di sisi lain, pemanfaatan lahan harus memperhatikan ketentuan tata ruang dan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Dengan demikian, penentuan lokasi tidak bisa hanya didasarkan pada ketersediaan lahan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek teknis, lingkungan, dan regulasi.
Samsudin mengatakan, penggunaan teknologi PLTS yang lebih efisien, termasuk kemungkinan pemasangan panel surya terapung, dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi keterbatasan lahan. Teknologi tersebut memungkinkan pemanfaatan permukaan waduk atau bendungan tanpa harus sepenuhnya mengandalkan lahan daratan. (bul)
Bank Indonesia NTB Dorong Perluasan QRIS Cross Border dan Pemberdayaan UMKM di Ajang MotoGP Mandalika 2026
Mataram (Ekbis NTB) — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (BI NTB) mengambil peran strategis dalam mendukung kesuksesan Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP Mandalika) 2026 yang berlangsung pada 9–11 Oktober 2026. Dukungan ini diwujudkan melalui penguatan keandalan sistem pembayaran, perluasan penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) termasuk QRIS Antarnegara (QRIS Cross Border), serta pemberdayaan UMKM lokal.
Kepala Perwakilan BI NTB, Hario K. Pamungkas, menyampaikan bahwa keberhasilan ajang internasional ini tidak hanya diukur dari kelancaran acara, tetapi juga dari besarnya manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami terus mendorong agar berbagai program Bank Indonesia memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan keuangan daerah, bersifat inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat, terintegrasi dengan program prioritas pemerintah, serta dilaksanakan melalui sinergi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Hario.
Lonjakan Penonton dan Dampak Ekonomi Rp5 Triliun
Penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 mencatatkan rekor penonton tertinggi sejak pertama kali digelar pada 2022, yakni mencapai 157.875 penonton atau meningkat 12,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan antusiasme wisatawan ini turut menggerakkan sektor pariwisata, akomodasi, transportasi, perdagangan, dan UMKM.
InJourney memperkirakan total dampak ekonomi nasional dari ajang ini mencapai sekitar Rp5 triliun. Ajang internasional ini melibatkan sekitar 3.000 tenaga kerja lokal serta 600 UMKM, membuka peluang ekonomi yang luas bagi pelaku usaha di daerah.
Transaksi Aman dan Adopsi QRIS Cross Border
Dari sisi sistem pembayaran, pemantauan BI NTB menunjukkan bahwa layanan transaksi selama perhelatan MotoGP berjalan dengan baik tanpa gangguan berarti. BI NTB sebelumnya telah mengimbau seluruh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan KUPVA Bukan Bank untuk memastikan keandalan layanan.
Selain itu, edukasi penggunaan QRIS Antarnegara digencarkan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) serta titik-titik strategis melalui pemasangan stiker khusus dan baliho informasi. Bersama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, BI NTB menghadirkan QRIS Experience di kawasan sirkuit yang mencatatkan sebanyak 200 transaksi menggunakan QRIS Cross Border selama perhelatan berlangsung.
Layanan QRIS Cross Border ini memberikan kemudahan bagi wisatawan mancanegara dari negara mitra yang telah terhubung dengan Indonesia, yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok.
Panggung UMKM Unggulan NTB
Kehadiran UMKM binaan BI NTB di kawasan Sirkuit Mandalika juga mendulang respons positif. Produk-produk unggulan lokal seperti kopi Dersi Coffee, Ayam Merangkat dari Desa Wisata Bonjeruk, olahan kacang dan jagung Songgajah, bakery Rasa Baru, hingga kerajinan tangan dari Bale Rattan laris manis dikunjungi pembeli setiap harinya. Kehadiran UMKM ini menjadi wadah efektif untuk memperkenalkan produk khas NTB sekaligus memperluas jangkauan pasar ke kancah global.
Ke depan, BI NTB berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku industri guna memperluas ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat. (r/fan)
Satu Hati Dukung Pembalap Honda, Komunitas HALO Bawa Semangat ke Sirkuit Mandalika
Lombok Tengah (Ekbis NTB) — Gemuruh ajang MotoGP 2026 tidak hanya datang dari deru mesin di lintasan Sirkuit Internasional Mandalika. Semangat serupa turut bergema dari tribun penonton saat 100 anggota komunitas Honda yang tergabung dalam Paguyuban Honda Asosiasi Lombok (HALO) hadir memeriahkan gelaran balap bergengsi tersebut pada 10–11 Oktober 2026.
Mengenakan atribut khas dan mengusung semangat “Satu Hati”, para bikers asal Lombok ini menyatukan langkah demi memberikan dukungan langsung kepada para pembalap Honda yang berlaga di kelas utama.
Kehadiran rombongan ini mencerminkan kuatnya kultur dan soliditas komunitas Honda di Nusa Tenggara Barat (NTB). Berasal dari latar belakang klub yang beragam, para anggota melebur dalam suasana penuh antusiasme, persaudaraan, dan kecintaan mendalam terhadap dunia roda dua.
Bagi mereka, MotoGP bukan sekadar tontonan hiburan semata. Ajang balap internasional ini menjadi momentum merayakan passion sekaligus mempererat ikatan kekeluargaan antarkomunitas.
Presidium Honda Asosiasi Lombok, Wirawan Hamied, menyatakan bahwa pengerahan 100 anggota ini membuktikan bahwa api semangat komunitas Honda di Lombok terus menyala.
“Kami datang bukan hanya untuk menonton MotoGP. Kami membawa semangat komunitas Honda Lombok, membawa nama NTB, sekaligus memberikan dukungan penuh kepada pembalap Honda. Seratus member ini dipersatukan oleh semangat yang sama, yaitu satu hati, satu passion, dan satu keluarga besar Honda,” ujar Wirawan.
Menurutnya, momentum MotoGP juga dimanfaatkan untuk memperkuat silaturahmi. Perbedaan latar belakang justru menjadi kekuatan untuk merajut kebersamaan yang lebih solid.
“Harapannya, sekembalinya ke Lombok, semangat ini tidak lantas padam. Kekompakan terus dijaga melalui berbagai kegiatan positif,” tambahnya.
Antusiasme tersebut mendapat apresiasi tinggi dari Kepala Wilayah Astra Motor NTB, Suryanto Wirawan. Ia menilai komunitas memegang peran krusial dalam ekosistem Honda di NTB, khususnya dalam merawat hubungan erat antar-pengguna sepeda motor.
“Kami sangat mengapresiasi antusiasme 100 member Honda Community yang hadir memeriahkan MotoGP 2026. Hal ini menunjukkan akar kecintaan terhadap Honda tumbuh sangat kuat di NTB,” ungkap Suryanto.
Suryanto berpesan agar energi positif dari Sirkuit Mandalika dapat dibawa pulang ke daerah asal dan diwujudkan melalui kegiatan yang inspiratif, tertib, serta menjadi teladan dalam kampanye berkendara aman (safety riding). (r/fan)
