Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mencatat tagihan listrik untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) mencapai sekitar Rp2,6 miliar per bulan. Besarnya anggaran tersebut digunakan untuk mendukung penerangan jalan di seluruh wilayah Kota Mataram.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin, mengatakan khusus untuk PJU yang menjadi kewenangan Dishub, kebutuhan pembayaran listrik berkisar antara Rp400 juta hingga Rp500 juta per bulan. Sementara sisanya merupakan tagihan untuk PJL yang berada di bawah kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim).
“Kalau hanya PJU sekitar Rp400 juta sampai Rp500 juta. Untuk PJL itu Disperkim yang lebih tahu rinciannya,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).
Menurutnya, seluruh PJU di Kota Mataram saat ini telah menggunakan sistem meterisasi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan daya listrik lebih terukur dan sesuai dengan tagihan yang dibayarkan pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, Dishub bersama pihak PLN juga telah melakukan survei meterisasi di sejumlah titik guna memastikan daya yang digunakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Semua PJU sudah dimeterisasi. Kami bersama PLN juga sudah melakukan survei untuk memastikan daya yang masuk sesuai dengan tagihan,” katanya.
Meski sebagian besar jaringan PJU berfungsi normal, Dishub mengakui masih terdapat sejumlah titik jalan yang minim penerangan akibat kerusakan tiang maupun fasilitas lampu jalan.
Beberapa ruas jalan yang masih menjadi perhatian di antaranya Jalan Adi Sucipto, Jalan Brawijaya, dan Jalan Saleh Hambali di kawasan perbatasan kota. Kondisi tersebut saat ini ditangani oleh bidang Pengendalian Operasional (Dalops) Dishub Kota Mataram.
Zulkarwin menyebutkan, pemerintah sebelumnya juga telah melakukan intervensi perbaikan penerangan jalan di sejumlah ruas strategis, seperti Jalan Arya Banjar Getas dan Jalan Komjen M. Yasin.
“Tahun kemarin kita sudah intervensi di Jalan Arya Banjar Getas dan Jalan Komjen M. Yasin,” jelasnya.
Ia menegaskan, Dishub terus mengoptimalkan pemeliharaan terhadap PJU yang mengalami gangguan atau tidak berfungsi normal agar penerangan jalan tetap maksimal dan memberikan rasa aman bagi masyarakat pengguna jalan.
Sementara terkait pengadaan PJU baru, Zulkarwin mengatakan pihaknya saat ini lebih memprioritaskan pemeliharaan dan rekondisi fasilitas yang sudah ada dibandingkan pembangunan baru.
Menurut dia, pemasangan lampu tambahan maupun perangkat pendukung seperti Area Traffic Control System (ATCS) dan CCTV dilakukan dengan memanfaatkan tiang eksisting untuk menekan biaya pengadaan.
“Kalaupun memang ada pemasangan, kami memanfaatkan tiang yang sudah ada untuk rekondisi,” pungkasnya. (pan)
