Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB tengah mengawal pengembangan transportasi udara berbasis Seaplane atau pesawat amfibi untuk memperkuat konektivitas antar destinasi wisata unggulan di NTB. Moda transportasi ini diproyeksikan melayani wisatawan premium dengan konsep perjalanan cepat antar destinasi.
Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar, mengatakan pengembangan Seaplane merupakan bagian dari arahan Gubernur NTB, Lalu. Iqbal untuk memperkuat konektivitas transportasi dalam mendukung sektor pariwisata daerah.
“Pimpinan ingin konektivitas transportasi kita semakin baik untuk mendukung pariwisata. Karena itu kami sedang menyiapkan sistem transportasi yang terkoneksi antar destinasi wisata,” ujarnya.
Menurut Ervan, konsep yang sedang disiapkan adalah model perjalanan terintegrasi atau single ticketing, di mana wisatawan dapat mengunjungi beberapa destinasi sekaligus dalam waktu singkat.
“Modelnya nanti satu tiket untuk beberapa destinasi. Jadi wisatawan bisa lebih mudah berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain,” jelasnya.
Ia mengatakan Seaplane dinilai cocok untuk wilayah NTB yang memiliki banyak destinasi wisata kepulauan dan kawasan pesisir yang selama ini membutuhkan waktu tempuh cukup panjang melalui jalur laut maupun darat.
Sejumlah rute yang tengah dikaji antara lain koneksi dari kawasan selatan Lombok menuju Nusa Penida Bali, Pulau Moyo di Kabupaten Sumbawa, hingga kemungkinan konektivitas ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Selain itu, Seaplane juga diharapkan dapat melayani wisatawan kapal pesiar (cruise) yang memiliki waktu singgah terbatas di NTB.
“Kalau ada kapal pesiar masuk, wisatawan biasanya hanya punya waktu sekitar delapan jam di NTB. Dengan SeaPlane mereka bisa mengunjungi beberapa titik destinasi dengan lebih cepat,” katanya.
Ervan menjelaskan proyek tersebut saat ini telah memiliki mitra investor yang sedang mengurus berbagai perizinan. Namun, prosesnya cukup kompleks karena sektor transportasi udara berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Saat ini mitra investor tengah mengurus izin pemanfaatan kawasan Bendungan Batujai di Lombok Tengah yang direncanakan menjadi salah satu titik operasional Seaplane.
“Transportasi udara perizinannya sangat ketat. Sekarang mereka sedang mengurus izin pemanfaatan Bendungan Batujai, termasuk koordinasi dengan Kementerian PUPR karena asetnya berada di sana,” ungkapnya.
Pemerintah Provinsi NTB, lanjut Ervan, berperan sebagai fasilitator dengan membantu koordinasi lintas daerah dan memastikan konektivitas antar destinasi wisata berjalan optimal.
“Kami di provinsi memfasilitasi dan mengoordinasikan kabupaten/kota agar konektivitas antar destinasi bisa berjalan,” katanya.
Seaplane yang direncanakan beroperasi di NTB disebut memiliki kapasitas hingga belasan penumpang dan dinilai lebih ramah lingkungan karena tidak membutuhkan infrastruktur besar seperti bandara konvensional.
Moda ini hanya membutuhkan area perairan sekitar 400 meter untuk lepas landas dan mendarat, dengan fasilitas pendukung berupa ponton terapung.
“Ini lebih minim dampak lingkungan karena tidak perlu pembangunan besar. Cukup menggunakan ponton terapung,” ujarnya.
Saat ini proses perizinan masih berlangsung, termasuk izin mendatangkan armada dari Kementerian Perhubungan, izin penggunaan lokasi, hingga dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal).
“Kalau proses perizinan berjalan lancar, saya kira tahun ini memungkinkan untuk mulai terwujud,” tandasnya.(bul)
