Home Blog Page 19

Pertamina Ungkap Pemicu Kepanikan Pembelian BBM dan Elpiji di NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Ahad Rahedi (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – PT Pertamina Patra Niaga memastikan lonjakan pembelian bahan bakar minyak (BBM) maupun Elpiji akibat aksi panic buying masyarakat di NTB hanya bersifat sementara dan tidak berdampak signifikan terhadap konsumsi secara keseluruhan.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan kepanikan masyarakat biasanya terjadi pada momen tertentu, seperti saat muncul kekhawatiran kenaikan harga BBM non-subsidi.

“Seperti yang terjadi pada akhir Maret menuju awal April, ada kekhawatiran harga BBM non-subsidi naik sehingga masyarakat membeli secara berbondong-bondong di SPBU. Tapi kondisi seperti itu biasanya hanya berlangsung singkat,” ujarnya.

Menurut Ahad, lonjakan konsumsi saat panic buying umumnya hanya terjadi selama satu hingga tiga hari. Kenaikan permintaan pun relatif kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 persen.

“Kalau terjadi kepanikan, biasanya hanya satu sampai tiga hari. Setelah kebutuhan terpenuhi, konsumsi kembali normal. Secara rata-rata kenaikannya hanya sekitar 1 sampai 2 persen,” katanya.

Untuk Elpiji, ia menjelaskan kepanikan biasanya dipicu isu kelangkaan barang di tingkat pengecer. Padahal, stok di pangkalan resmi masih tersedia.

Karena itu, Pertamina terus memperketat distribusi agar penyaluran Elpiji bersubsidi lebih diprioritaskan kepada masyarakat pengguna langsung, bukan pengecer. Langkah ini dilakukan untuk mencegah permainan harga di tingkat pengecer.

Ahad menyoroti masih adanya praktik penjualan Elpiji di atas harga wajar di tingkat pengecer. Bahkan, harga tabung ELPIJI 3 kilogram di beberapa tempat dilaporkan bisa mencapai Rp30 ribu per tabung.

“Harga seperti itu dipastikan bukan berasal dari pangkalan resmi. Karena itu kami mendorong masyarakat membeli langsung di pangkalan,” tegasnya.

Untuk memudahkan masyarakat, Pertamina juga telah menyediakan akses informasi lokasi pangkalan resmi melalui tautan dan situs yang dapat digunakan masyarakat untuk mencari pangkalan Elpiji terdekat.

Sementara itu, konsumsi energi di NTB saat ini masih menunjukkan tren meningkat, terutama untuk Elpiji 3 kilogram dan BBM subsidi. Sebaliknya, konsumsi BBM non-subsidi cenderung menurun setelah adanya penyesuaian harga.

Menurut Ahad, pemerintah tetap menjaga harga Pertalite agar selisih harga dengan BBM non-subsidi tidak terlalu jauh. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah perpindahan konsumsi secara besar-besaran ke BBM subsidi yang dapat membebani anggaran negara.

Di sisi lain, Pertamina juga terus meningkatkan kapasitas produksi BBM nasional melalui kilang di Balikpapan dan Cilacap guna memperkuat pasokan domestik dan mengurangi ketergantungan impor.

“Yang jelas, masyarakat tidak perlu panik karena stok tetap kami pantau dan akan ditambah jika diperlukan,” katanya. (bul)

Hingga April 2026, 183 Lembar Uang Palsu Ditemukan di NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Hario K Pamungkas

Mataram (ekbisntb.com) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat mencatat temuan sebanyak 183 lembar uang palsu di wilayah ini hingga April 2026. Temuan uang palsu didominasi oleh pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB, Hario K Pamungkas menjelaskan, seluruh temuan tersebut berasal dari laporan perbankan yang menemukan uang yang diragukan keasliannya saat proses transaksi maupun penyetoran uang tunai.

“Sampai bulan April 2026, kami mencatat temuan uang palsu sebanyak 183 lembar yang didominasi pecahan Rp100 ribu. Biasanya memang uang palsu yang paling banyak ditemukan adalah pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu,” ujarnya.

Berdasarkan data BI NTB, rincian temuan uang palsu tersebut meliputi:
* Pecahan Rp100.000 sebanyak 111 lembar
* Pecahan Rp50.000 sebanyak 71 lembar
* Pecahan Rp20.000 sebanyak 1 lembar

Hario menegaskan, temuan tersebut tidak serta-merta menunjukkan maraknya peredaran uang palsu, namun menjadi peringatan agar masyarakat semakin waspada saat bertransaksi, terutama di pasar tradisional dan pusat keramaian.

Ia menyinggung kasus ketika seseorang diketahui berbelanja menggunakan uang mainan di pasar tradisional di Lombok. Menurutnya, kejadian seperti itu menunjukkan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar lebih teliti saat menerima uang tunai.

“Yang kami edukasi adalah bukan bagaimana mengenali uang palsu, tetapi bagaimana memahami ciri-ciri keaslian uang rupiah,” tegasnya.

Sebagai langkah pencegahan, BI NTB terus menggencarkan sosialisasi mengenai metode 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) untuk memastikan keaslian uang rupiah.

Edukasi dimaksud dilakukan secara langsung ke sekolah-sekolah, asosiasi pedagang, kelompok masyarakat, hingga aparat penegak hukum.

Selain itu, BI juga memperkuat sinergi dengan perbankan dalam proses klarifikasi apabila terdapat uang yang diragukan keasliannya. Jika bank menemukan uang yang mencurigakan, maka uang tersebut akan diserahkan kepada BI untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut.

Ke depan, BI NTB juga berencana memperluas edukasi melalui berbagai platform media massa, mulai dari media cetak, radio, hingga televisi agar informasi mengenai ciri keaslian rupiah dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Hario berharap meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ciri-ciri keaslian uang rupiah dapat mempersempit ruang gerak pelaku pemalsuan uang di daerah.

“Semakin masyarakat paham terhadap ciri-ciri keaslian uang rupiah, maka ruang gerak para pemalsu uang akan semakin sempit,” katanya.(bul)

Jalan Lendang Re-Menjot Sekotong Mulai Dikerjakan

By
ekbisntb.com
-
0
Proyek jalan Lendang Re-Menjot Sekotong, Lombok Barat ini kembali dikerjakan setelah beberapa bulan mandek. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Setelah mandek hampir beberapa bulan, proyek pembangunan ruas jalan Lendang Re-Menjot Kecamatan Sekotong, Lombok Barat akhirnya mulai dikerjakan kembali. Proses pengerjaan pengaspalan proyek jalan senilai Rp6,5 miliar ini pun ditarget bisa tuntas bulan ini, sehingga jalan ini bisa dipergunakan atau dilalui masyarakat.

Kepala Dinas PUPRPKP Lobar, Lalu Ratnawi mengatakan, pengerjaan jalan ini sempat terjadi keterlambatan yang disebabkan banyak faktor. Mulai dari akhir Desember, Januari hingga Februari, pengejaran proyek hampir vakum karena curah hujan tinggi di wilayah setempat. Bahkan oleh Pemkab dalam hal ini Bupati Lobar mengeluarkan SK tanggap darurat bencana di Sekotong saat itu.

“Itu (pengerjaan) sempat vakum satu bulan setengah, tidak bisa kita kerja. Kita mau kerja, begitu selesai langsung hujan,” terangnya, Jumat (8/5/2026).
Akibat hujan itu, banyak material LPA jalan itu yang tergerus. Sehingga atas dasar itu dilakukan penyetopan atau penghentian pengerjaan proyek. Hal ini yang menyebabkan keterlambatan.

Setelah itu, pemasangan LPA mulai bergerak. Namun, di saat yang sama juga terjadi kenaikan BBM, yang memicu kelangkaan material aspal di NTB. Hal ini juga yang menghambat pekerjaan proyek ini.

Terkait kenaikan harga BBM berpengaruh terhadap proyek ini pun, pihaknya sudah dipanggil BPK. Pihaknya menejelaskan pada BPK terkait langkah-langkah yang telah diambil. Sehingga berkat dukungan semua pihak, stok aspal pun bisa diperoleh pihak rekanan. Aspal pun sudah tersedia, meskipun dengan harga yang jauh lebih tinggi karena imbas kenaikan harga BBM.

“Kami sudah lakukan koordinasi, dan di lapangan saat ini sedang dilakukan perapian LPA, karena LPA ini perlu dilakukan perapian dan dipadatkan lagi agar permukaan jalan siap diaspal”imbuhnya.

Pihaknya menargetkan perapian dan pemadatan ini bisa selesai 3-4 hari ke depan. Setelah itu barulah dilakukan pengaspalan. “Kalau pengaspalan tiga hari bisa clear (selesai), tidak memerlukan banyak waktu,” ujarnya.

Pengerjaan jalan ini pun ditarget tuntas dalam waktu dua minggu ke depan atau akhir bulan ini selesai. Untuk memastikan pelaksanaan proyek ini berjalan maksimal, pihaknya memperketat pengawasan dan pengendalian di lapangan untuk mengecek progresnya secara intensif. Pihaknya juga berharap agar cuaca mendukung sehingga pengerjaan pengaspalan jalan ini bisa tuntas sesuai target.

Dengan cepat selesainya pengerjaan jalan ini, tentu warga masyarakat di wilayah tersebut bisa menggunakan jalan itu secepatnya. Terhadap kontrak proyek ini lanjut dia diberlakukan perpanjangan waktu. Dan ini secara aturan dibolehkan dengan ketentuan diberlakukan denda bagi rekanan tersebut. (her)

Dua Bulan Jelang Porprov, Kontingen Lobar Berjuang dengan Minimnya Dukungan Anggaran

By
ekbisntb.com
-
0
Ketua KONI Lobar H. Abubakar Abdullah bersama Bupati Lobar LAZ dan Wabup Hj. Nurul Adha serta atlet. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2026 Juli mendatang. Meski dibayangi keterbatasan anggaran, tetapi dedikasi para atlet dan pengurus cabang olahraga (cabor) jadi modal utama menjaga asa meraih prestasi tertinggi.

Apresiasi yang tinggi bahkan diungkapkan Ketua KONI Lobar, Abubakar Abdullah, SE., kepada seluruh patriot olahraga di Lobar. Di tengah segala keterbatasan fasilitas dan finansial tersebut, semangat membela nama daerah tidak pernah luntur. “Kita sangat apresiasi setinggi-tingginya kepada para patriot olahraga kita,” terang Abubakar, Kamis (7/5/2026).

Abu menjelaskan, awalnya KONI menyusun perencanaan yang cukup matang berdasarkan hasil musyawarah sebelum Pelatda (Pusat Latihan Daerah) dimulai. Proposal awal yang diajukan pada Desember 2025 lalu, kebutuhan ideal dipetakan di angka Rp4,5 miliar hingga Rp6 miliar.

Sayangnya, kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan membuat Pemda baru bisa menyiapkan anggaran sebesar Rp1 miliar.

“Memang kita memahami situasi fiskal daerah saat ini. Namun, karena momentum Porprov ini sangat krusial, kami berinisiatif menggandeng rekan-rekan di DPRD untuk memberikan dukungan tambahan. Alhamdulillah, melalui beberapa program inisiatif, ada tambahan sekitar Rp700 juta, sehingga total persiapan kita saat ini berada di angka Rp1,7 miliar,” ujar Abu.

Meskipun dengan fiskal terbatas itu tak lantas membuat KONI Lobar menyerah pada keadaan. Abu Bakar menegaskan pihaknya kini fokus pada efisiensi dan penetapan skala prioritas. Strategi utamanya melakukan pemetaan terhadap cabang olahraga (cabor) yang memiliki potensi medali paling besar.

KONI akan memfokuskan sumber daya yang ada pada cabor unggulan tanpa mengabaikan cabor potensial lainnya. Hal ini dilakukan agar target “Lobar Juara” tetap realistis untuk dicapai.
“Kita menyusun satu perencanaan dengan beberapa opsi alternatif. Fokus kita bagaimana Lombok Barat bisa tampil maksimal. Kami sudah memetakan mana cabor unggulan dan mana cabor potensial. Keterbatasan anggaran ini tidak boleh sampai memadamkan semangat juang para patriot olahraga kita,” tambahnya dengan nada optimis.

Salah satu fenomena yang cukup menyentuh Abu, kemandirian di tingkat bawah. Banyak atlet, orang tua, hingga pelatih yang menggunakan dana pribadi untuk tetap menjalankan latihan rutin. Abu mengakui bahwa dedikasi semacam ini aset yang tidak bisa dinilai dengan uang.
Ia melihat langsung bagaimana proses latihan tetap berjalan meski dukungan finansial dari organisasi belum maksimal. Semangat juang ini diharapkan menjadi pemantik motivasi tambahan saat berlaga di arena Porprov nanti.

Baginya, komitmen untuk mengharumkan nama Lombok Barat adalah bentuk kecintaan terhadap daerah tempat mereka lahir dan dibesarkan. “Saya sangat merasakan semangat juang teman-teman. Latihan tetap jalan, bahkan banyak yang dilakukan secara mandiri dari kantong pribadi atlet, orang tua, dan pelatih. Ini adalah dedikasi yang luar biasa yang harus kami apresiasi. Momentum Porprov 2026 ini harus menjadi medan juang bagi para atlet untuk membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk berprestasi,” tegasnya.

Abu mengajak seluruh pengurus cabang olahraga untuk tetap teguh pada komitmen awal. Dalam waktu dekat, KONI Lombok Barat berencana melakukan diskusi yang lebih konkret dan teknis dengan setiap cabor untuk menyelaraskan langkah di tengah segala keterbatasan sumber daya.

Upaya ini dilakukan agar transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran dapat terjaga. (her)

Penuhi Kebutuhan Kurban, Pemkab Dompu Kirim 7.250 Ekor Sapi ke Jabodetabek

By
ekbisntb.com
-
0
Ilham. (Suara NTB/dok)

Dompu (ekbisntb.com) – Sebanyak 7.250 ekor sapi asal Kabupaten Dompu, telah dikirim ke Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) untuk memenuhi hewan kurban menjelang Iduladha. Tercatat 11 ribu ekor telah dikirim untuk memenuhi kebutuhan di sejumlah wilayah di Pulau Jawa.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Ilham, SP., pada Kamis (7/5) mengaku, jumlah ternak yang dikeluarkan dari Kabupaten Dompu untuk kebutuhan hewan kurban mencapai 7.250 ekor. Jumlah ini khusus untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban wilayah Jakarta dan Jawa Barat. “Pengiriman ternak potong tahun ini jauh lebih teratur. Tidak ada penumpukan di penyeberangan,” ungkapnya.

Ternak potong asal Kabupaten Dompu, juga diburu pembeli di Jakarta dan Jawa Barat. Sapi asal Dompu yang didominasi jenis Sapi Bali memiliki daging yang padat dan lembut,sehingga sangat disenangi pembeli. “Sejauh ini, pedagang kita di Jabodetabek merasa bersyukur. Ternak – ternak mereka laris dan terjangkau oleh pembeli,” jelasnya.

Ilham mengatakan akan mengevaluasi pengiriman ternak keluar daerah pasca lebaran Iduladha. Karena hingga saat ini, jumlah ternak yang dikirim ke luar pulau telah mencapai 11 ribu ekor. Pengiriman terbanyak ke Jabadetabek dan Kalimantan. “Nanti kita akan lakukan evaluasi setelah lebaran sebelum memberikan rekomendasi pengiriman kembali ternak,” katanya.

Ia pun memastikan, setiap ternak yang dikirim keluar adalah hewan yang dinyatakan sehat dan bebas dari penyakit. Di dalam daerah sendiri lanjutnya, vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan rutin dilakukan dengan memberdaya peternak itu sendiri, sehingga bisa terus bersinergi dengan petugas di masing–masing kecamatan dan UPTD. (ula)

Pelaku UMKM di Sumbawa Minim Kantongi Sertifikasi Halal

By
ekbisntb.com
-
0
E. S. Adi Nusantara.(Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Perdagangan (KUKMIndag) Kabupaten Sumbawa, mencatat hingga awal bulan jumlah pelaku UMKM yang mengantongi sertifikasi halal masih minim. Jumlah ini diprediksi mencapai 2.000 dari 20.000 pelaku usaha.

“Kendala utama yang kita sehingga capaian kita masih rendah, karena rata-rata pelaku UMKM berasumsi mereka tidak mendapatkan keuntungan dari sertifikasi halal yang akan mereka terima,” kata Kepala Dinas KUKMindag Sumbawa E.S. Adi Nusantara, kepada Suara NTB, Kamis (7/5).

Adi melanjutkan, meskipun program sertifikasi halal ini gratis, tetapi asumsi para pelaku usaha meski tanpa sertifikasi banyak masyarakat yang mengkonsumsi olahan mereka. Pihaknya tetap berupaya maksimal untuk terus melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha.

Sehingga para pendamping ini kesulitan untuk melakukan sertifikasi karena mereka dipaksa membeli produk yang akan dilakukan sertifikasi halal. Sosialisasi program sertifikasi halal akan terus dimasifkan ke masyarakat dengan harapan mereka bisa mengikuti program tersebut.

“Sertifikasi halal ini sebenarnya sebagai tanggung jawab mereka terutama mereka yang menyajikan konsumsi untuk memastikan produk yang mereka jual sudah memiliki label halal,” ujarnya.

Adi menyebutkan, jika mengacu ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Bahkan pemerintah menegaskan, kewajiban tersebut mulai diterapkan pada tanggal 18 Oktober 2026 termasuk UMKM.

“Berdasarkan UU nomor 33 tahun 2014 dan peraturan presiden (PP) nomor 39 tahun 2021 mereka yang tidak memiliki sertifikasi halal akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Bahkan di aturan tersebut kata dia, sudah sangat jelas bagi pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikasi halal, maka pemerintah berhak memberikan surat teguran. Selain itu, pelaku usaha juga akan dikenakan denda administratif maksimal Rp2 miliar, termasuk juga penarikan produk dari pasaran.

“Pemerintah juga bisa mencabut izin edar atau izin usaha terutama bagi restoran, kafe dan hotel yang beroperasi sebagai bentuk tindakan tegas dari pemerintah,” jelasnya.

Sertifikat halal ini lanjutnya, memiliki batas waktu selama 4 tahun dan wajib diperpanjang sebelum habis masa berlakunya. Bahkan produk yang mengandung barang haram namun tidak mencantumkan label nol halal juga akan dikenakan sanksi termasuk berpotensi pidana.

“Kami akan terus melakukan sosialisasi terkait kebijakan sertifikasi halal dengan menggandeng beberapa lembaga lainnya. Sehingga seluruh pelaku UMKM bisa mengantongi sertifikat halal,” ujarnya. (ils)

Retribusi Pasar Sila Mulai Ditarik Tahun 2027

By
ekbisntb.com
-
0
Kondisi Pasar Sila yang telah rampung dikerjakan. Penarikan retribusi pasar ditargetkan dimulai tahun 2027, karena menunggu hibah pekerjaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.(Suara NTB/hir)

Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima menargetkan penarikan retribusi di Pasar Sila dimulai tahun 2027. Saat ini, proses hibah aset pasar dari pemerintah pusat masih dalam tahap penyelesaian, sehingga pemerintah daerah belum dapat melakukan pungutan retribusi pasar maupun parkir.

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Bima, Fahri Rahman, mengatakan penyelesaian hibah Pasar Sila tinggal menunggu proses akhir di pemerintah pusat. Proses penyelesaian hibah ini diminta bantuan dari Anggota DPR RI, H. Mori Hanafi, agar bisa dipercepat oleh Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

“Belum. Karena kita coba kemarin itu, kita minta bantuan lewat Pak Mori Hanafi DPR RI. Beliau sampai sudah menanyakan langsung ke Dirjen di PUPR bahwa berkas Pasar Sila itu sudah sampai di Kemenkeu. Jadi prosesnya tinggal sedikit lagi. Makanya beliau berjanji kemarin akan menuntaskan itu,” ujarnya, Kamis (7/5).

Menurut Fahri, apabila hibah rampung tahun 2026 ini, maka penarikan retribusi dapat mulai diberlakukan pada 2027. Pengerjaan Pasar Baru Sila merupakan bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Karena status hibah belum tuntas, Pemkab Bima belum memiliki kewenangan penuh untuk menarik pungutan dari aktivitas perdagangan maupun parkir di kawasan pasar.

Pasar Baru Sila sendiri disiapkan untuk menampung 661 tempat usaha. Jumlah tersebut terdiri dari 150 kios dan 511 lapak bakulan.

“Untuk kiosnya 150, kemudian lapak bakulannya itu 511. Jadi 661 semuanya total yang disediakan pemerintah pusat untuk pedagang,” sebutnya.

Fahri mengatakan, keberadaan Pasar Sila akan menambah sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pasar. Saat ini, retribusi pasar baru dipungut dari enam pasar yang telah beroperasi penuh di Kabupaten Bima.

Target penerimaan retribusi pasar dipastikan meningkat setelah Pasar Sila resmi masuk dalam objek pungutan daerah.

“Iya, pasti naik targetnya (retribusi pasar), itu pasti ikut naik nanti kalau masuk pasar itu,” pungkasnya. (hir)

Bagi Hasil Tahun 2025, Pemprov NTB Kembali Surati PT AMNT

By
ekbisntb.com
-
0
H. Nursalim (Suara NTB/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali bersurat pada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) soal perhitungan pembagian hasil keuangan perusahaan tersebut kepada pemerintah daerah tahun 2025.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Dr. H. Nursalim, S.Sos., M.M., mengatakan surat yang dilayangkan tersebut untuk mengetahui keuntungan perusahaan selama setahun ke belakang. Termasuk juga untuk mengetahui besaran yang diterima Pemprov NTB, sembilan kabupaten/kota, dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) selaku daerah lokasi PT AMNT.

“Saya belum lihat laporan keuangannya. Kita sudah surati untuk kalkulasi pendapatan bulan ini,” ujarnya, Kamis, 7 Mei 2026.

Adanya pembatasan ekspor pada triwulan I dan II tahun 2025, Nursalim mengaku pendapatan daerah dari Amman bisa tembus seperti DBH tahun lalu. Hal ini karena ada peningkatan ekspor di triwulan akhir tahun lalu. “Kalau meningkat, ya meningkat pendapatan kita,” lanjutnya.

Nursalim mengaku, Pemprov NTB juga sempat menyurati PT AMNT di awal tahun lalu. Pemprov, lanjutnya mendapatkan balasan dan kepastian pembagian DBH perusahaan tersebut sesuai kinerja tahun 2025. Bahkan, dikatakan bagi hasil perusahaan itu di tahun 2025 bisa melebihi tahun 2024.

“Sudah kita surati. Sudah ada jawaban. Dan ada kontribusinya. Sudah dijawab bahwa ada kontribusinya. Tapi tergantung kan berapa progresnya di lapangan,” katanya.

Diketahui, di tahun 2025 lalu, NTB mendapatkan DBH senilai Rp174 miliar dari PT AMNT. Nilai tersebut dibayarkan secara bertahap. Tahap pertama AMNT menyetor sekitar Rp87 miliar pada Juni 2025, dan kembali menyetorkan sekitar Rp88 miliar pada bulan Juli.

Adapun rincian pendapatan provinsi dan kabupaten/kota dari hasil Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT AMNT sebesar 1,5 persen kepada Pemprov NTB senilai 10,7 juta Dolar AS atau Rp174 miliar.

2,5 persen diberikan kepada KSB sebagai daerah penghasil atau sejumlah 17,9 juta Dolar AS atau Rp291 miliar, dan 2 persen kepada kabupaten/kota sejumlah 14,3 juta Dolar AS atau Rp232 miliar yang dibagi sembilan, sehingga masing-masing kabupaten/kota menapatkan 1,5 juta Dolar As atau Rp25 miliar.

Sementara, di tahun 2023, PT AMNT telah menyetorkan DBH senilai Rp114,9 miliar kepada Pemprov NTB di pertengahan November tahun 2024 lalu. Dengan rincian, untuk 10 kabupaten/kota ditransfer pada awal Desember 2024, dengan transfer tertinggi untuk Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebagai daerah penghasil sejumlah 12,3 juta Dolar AS atau Rp191 miliar, dan 9,8 juta Dolar AS yang dibagi untuk sembilan kabupaten/kota di NTB.

Sehingga jika dibagi rata, masing-masing daerah selain KSB mendapatkan 1,08 juta Dolar AS atau sekitar Rp17 miliar. (era)

AMMAN Fokus Percepat Produksi Smelter, Belum Ajukan Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat

By
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com) – PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) menyampaikan proses peningkatan kapasitas produksi (ramp-up) smelter terus menunjukkan perbaikan setelah perusahaan menyelesaikan pekerjaan perbaikan fasilitas pada kuartal IV 2025.

Perusahaan menegaskan tetap berkomitmen menjalankan kebijakan pemerintah terkait hilirisasi mineral, seiring berakhirnya izin ekspor konsentrat pada akhir April 2026.

Vice President Corporate Communications AMMAN, Kartika Octaviana dalam keterangan resmi kepada media ini menyampaikan, saat ini fokus utama perusahaan adalah memastikan proses peningkatan produksi smelter berjalan secara bertahap, aman, dan tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ramp-up smelter terus menunjukkan perbaikan pasca penyelesaian pekerjaan perbaikan pada kuartal IV 2025. AMMAN tetap berkomitmen untuk mematuhi kebijakan pemerintah terkait hilirisasi mineral, seiring dengan berakhirnya izin ekspor konsentrat pada akhir April lalu,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Suara NTB, Kamis, 7 Mei 2026.

Menurut Kartika, perusahaan terus melakukan evaluasi serta pengawasan operasional secara ketat guna memastikan peningkatan produksi berjalan optimal. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah juga terus dilakukan secara berkelanjutan.

“Saat ini, fokus utama perusahaan adalah memastikan peningkatan produksi berjalan secara bertahap, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui evaluasi serta pengawasan operasional yang ketat, disertai koordinasi berkelanjutan dengan pemerintah,” katanya.

Hingga saat ini, lanjut Kartika, AMMAN belum mengajukan perpanjangan izin ekspor konsentrat. Langkah tersebut menegaskan fokus perusahaan untuk mengoptimalkan operasional smelter sebagai bagian dari dukungan terhadap program hilirisasi mineral yang terus didorong pemerintah.(bul)

Arahkan Pariwisata Berbasis Ekosistem, Pemprov NTB Kunci Teluk Saleh sebagai Kawasan Konservasi

By
ekbisntb.com
-
0
Hiu paus di perairan Teluk Saleh yang menjadi kawasan pariwisata berbasis ekosistem. (Suara NTB/Diskominfotik NTB)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah strategis dengan menetapkan Teluk Saleh di Pulau Sumbawa sebagai kawasan konservasi, sekaligus mengunci arah pembangunan pariwisata agar bertumpu pada perlindungan ekosistem, bukan eksploitasi jangka pendek.

Kebijakan ini dituangkan dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-196 Tahun 2026 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi dan Perlindungan Hiu Paus di Perairan Teluk Saleh.

Penetapan tersebut menandai perubahan pendekatan pembangunan kawasan konservasi ditempatkan sebagai fondasi utama, sementara aktivitas ekonomi dan pariwisata akan mengikuti batasan yang ditetapkan oleh daya dukung lingkungan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari arah kebijakan Pemerintah Provinsi NTB dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis pada kekuatan ekosistem.

“Teluk Saleh tidak dibangun dari eksploitasi, tetapi dari perlindungan ekosistemnya. Di situlah letak daya saing dan keberlanjutan kawasan ini,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Suara NTB, Kamis, 7 Mei 2026.

Kawasan seluas 73.165,05 hektare tersebut dicadangkan sebagai kawasan konservasi berbasis spesies kategori taman, yang melindungi habitat hiu paus (Rhincodon typus), termasuk area makan, pembesaran, serta jalur pergerakan alaminya sepanjang tahun.

Kebijakan Gubernur ini menegaskan bahwa seluruh rencana pengembangan, termasuk studi kelayakan pariwisata, wajib mengacu pada prinsip konservasi yang telah ditetapkan.

“Studi kelayakan harus mengikuti arah kebijakan konservasi, bukan sebaliknya,” tegas Pria yang akrab disapa Aka ini.

Pendekatan ini sekaligus memastikan bahwa pembangunan kawasan tidak mengorbankan ekosistem, melainkan menjadikannya sebagai kekuatan utama dalam menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan.

Pemprov NTB menilai, langkah ini akan memberikan kepastian arah bagi investasi, sekaligus menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dengan fondasi konservasi yang kuat, Teluk Saleh diarahkan menjadi destinasi pariwisata berbasis ekosistem yang tidak hanya kompetitif secara global, tetapi juga mampu bertahan dalam jangka panjang. (r/ham)

1...181920...851Page 19 of 851