Taliwang (Ekbis NTB) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Senin (12/10).
Kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan pengelola BUMDes dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel ini, berlangsung di Aula Gotong Royong DPMD KSB
Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) Jakarta, Riska Yolanda dan Heri Santoso.
Fahrozi menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes. Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberlanjutan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.
“Intinya transparansi pengelolaan, terutama soal keuangan. Kalau tata kelola keuangan dibuat terbuka, maka BUMDes telah dikelola secara bertanggung jawab,” cetus Fahrozi.
Pengelola BUMDes diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Dengan demikian, pengelolaan dana dan kegiatan usaha dapat dilaksanakan secara lebih tertib serta dapat dipertanggungjawabkan.
Bimtek ini juga menjadi bagian dari upaya DPMD KSB dalam mendorong pengelolaan BUMDes yang lebih profesional. Kemampuan pengelola dalam menjalankan administrasi dan mengelola keuangan dinilai penting, agar kegiatan usaha desa dapat berjalan secara berkelanjutan.
Selain meningkatkan kapasitas pengelola, penerapan prinsip transparansi diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan BUMDes. Kepercayaan tersebut diperlukan agar BUMDes dapat menjalankan perannya sebagai lembaga usaha yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.
Bimbingan teknis ini diharapkan pengelolaan BUMDes semakin baik dan mampu mendukung pengembangan potensi ekonomi desa. Penguatan tata kelola keuangan diharapkan menjadi salah satu landasan bagi BUMDes untuk menjalankan usaha secara profesional dan bertanggung jawab.(bug)
DPMD Gelar Bimtek Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes
Insentif Rp2 Ribu Per Porsi, Mitra SPPG di Lombok Mengeluh
Mataram (Ekbis NTB) – Puluhan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi NTB khususnya Pulau Lombok mengeluhkan kebijakan baru insentif Rp2 ribu per porsi. Kebijakan yang berlaku mulai 5 Oktober 2026 ini dinilai memunculkan gejolak sebab beberapa SPPG mulai mengurangi relawan setelah insentif tidak lagi Rp6 juta per hari.
Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) NTB, Fathul Gani, membenarkan beberapa mitra mengeluh akibat perubahan kebijakan tersebut. Banyak mitra yang terbebani akibat insentif disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat (PM), karena tidak semua SPPG melayani tiga ribu PM.
“Mitra juga banyak beban. Misalnya ada perbaikan instalasi infrastruktur. Jadi tidak serta merta kita bayangkan Rp6 juta per hari, mereka masuk semua ke mitra. Tapi ada juga biaya-biaya operasional perbaikan infrastruktur yang setiap saat memang diperlukan,” ujar Asisten I Setda NTB ini Senin (12/10).
Mitra SPPG, lanjutnya, biasa menggunakan insentif dari Badan Gizi Nasional (BGN) senilai Rp6 juta per hari untuk membantu membiayai operasional dan perbaikan infrastruktur seperti instalasi air, listrik, kemudian penggantian alat-alat masak. Dengan penyesuaian insentif tersebut, berdampak pada keuangan hingga pengurangan jumlah pegawai.
“Nah ini kan tentu menjadi beban bagi mitra, beban operasionalnya, perbaikan-perbaikan yang tadi saya sampaikan,” lanjutnya.
Di NTB, khususnya Pulau Lombok, banyak SPPG yang hanya melayani 1,2 – 2 ribu penerima manfaat. Akibatnya, insentif yang diterima cukup jauh berkurang dibandingkan insentif sebelumnya. Menurut Fathul, kondisi ini menjadi atensi pihaknya agar setiap SPPG di NTB bisa melayani minimal 2 ribu penerima manfaat.
“Tapi ini kan dengan banyaknya jumlah operasional dapur, terutama di Pulau Lombok ini kan agak susah mencari penerima manfaatnya yang bisa 3.000,” katanya.
Adanya kebijakan ini, para mitra dikhawatirkan berebut penerima manfaat agar bisa mendapatkan insentif sesuai nominal awal. Hal ini karena para mitra dinilai telah berinvestasi dengan nominal yang cukup tinggi. Sehingga kebijakan baru terkait insentif ini menimbulkan gejolak di tengah para mitra.
Sebagai informasi, BGN mengubah mekanisme pemberian insentif SPPG mulai 5 Oktober 2026. Hal itu berdasarkan Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Hari Pelayanan Efektif Program Makan Bergizi Gratis dan Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi, insentif diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah porsi makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat.
Besaran Rp2 ribu merupakan bagian dari alokasi Rp15 ribu untuk setiap penerima manfaat. Alokasi itu terdiri atas Rp10 ribu untuk makanan yang diberikan kepada penerima manfaat, Rp3 ribu untuk operasional, dan Rp2 ribu sebagai insentif ketersediaan dan mutu layanan SPPG. Bagi SPPG yang tidak melayani penerima manfaat karena hari libur nasional. Maka SPPG juga tidak mendapatkan insentif dari BGN. (era)
Pemprov dan BI Dorong UMKM Harus Mampu Naik Kelas Lewat Inovasi Produk
Mataram (Ekbis NTB) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB terus memperkuat sinergi dalam mendorong sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar tidak sekadar berorientasi pada jumlah pameran, melainkan mampu naik kelas melalui inovasi produk, sentuhan desain kreatif, serta penciptaan lapangan kerja baru.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa pola pembinaan UMKM di daerah harus dievaluasi agar lepas dari kejenuhan. Ia menyoroti fenomena di mana produk dan pelaku usaha yang tampil dalam berbagai pameran kerap kali merupakan pihak yang sama dari tahun ke tahun tanpa adanya pembaruan yang signifikan.
“KPI kita dalam hal pembinaan UMKM ini adalah seberapa banyak UMKM baru yang bisa kita ortukan [tumbuhkan] gitu benar-benar. Karena saya itu sampai bosan tuh melihatnya, tiap ketemu aja UMKM, ini lagi-lagi,” ujar Gubernur, Senin (12/10).
Sebagai langkah konkret, Gubernur mendorong agar produk-produk kerajinan lokal dapat didorong naik tingkat dari sekadar handicraft atau kerajinan tangan biasa menjadi produk bernilai seni tinggi (art). Dengan sentuhan ide, desain, dan kurasi yang tepat, para perajin lokal diharapkan mampu menghargai karya cipta dan identitas estetika alih-alih sekadar mengejar kuantitas produksi yang murah.
Senada dengan hal tersebut, pihak Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB Hario Kartiko Pamungkas menyampaikan bahwa saat ini Bank Indonesia juga menaruh fokus yang besar pada penciptaan lapangan pekerjaan melalui pembinaan sektor UMKM. BI berkomitmen untuk terus menyesuaikan program pendampingan agar dampaknya bermuara langsung pada perluasan kesempatan kerja di tengah masyarakat.
Melalui pendekatan berbasis inovasi, perluasan jejaring pasar, serta penciptaan wirausaha baru di setiap desa, Pemprov NTB dan Bank Indonesia optimistis sektor UMKM di daerah akan semakin berdaya saing global dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (ham)
MotoGP Mandalika 2026 Sukses Besar ITDC Akui Masih Banyak Kekurangan dan Minta Maaf
Praya (Ekbis NTB) – Ajang MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di Sirkuit Internasional Mandalika pada 9-11 Oktober 2026 meraih sukses besar. Tidak hanya dari sisi penyelenggaraan yang diiakui oleh Dorna Sport berlangsung jauh lebih rapi, tertib dan bersih. Dari sisi jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 berhasil mencatatkan rekor baru dengan jumlah penonton yang datang mencapai 157.875 orang.
Angka tersebut jauh di atas target awal sekitar 145 ribu spectator. Namun di balik sukses tersebut pihak InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) mengaku masih banyak kekurangan yang butuh dibenahi terkait penyelenggaraan ajang MotoGP Mandalika
Salah satu yang jadi perhatian terkait kemacetan parah yang sempat terjadi di jalur menuju Sirkuit Internasional Mandalika jelang balapan puncak pada hari Minggu (11/10).
Atas ketidaknyaman tersebut Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia Troy R. Warokka menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Dan, mengaku itu akan menjadi bahan evaluasi pada penyelenggaraan ajang MotoGP Mandalika di tahun berikutnya.
“Saya menyampaikan permohonan maaf pada semua pihak bila mana ada permasalahan katakanlah mungkin sedikit macet dan segala macam,” ujar Troy, Minggu sore.
Tetapi harus dipahami kemacetan yang disebabkan pengaturan traffic kendaraan tersebut dilakukan semata-mata untuk memastikan kenyamanan di dalam area sirkuit. Ke depan, pihaknya akan berusaha untuk menambah area parkir dengan memanfaatkan lahan yang ada supaya daya tampung kendaraan di area sirkuit bisa bertambah.
Lebih lanjut Direktur Operasi ITDC ini menambahkan, dari sisi konten kegiatan pihaknya juga berusaha untuk terus ditingkatkan. Mulai dari soal hiburan, pelibatan UMKM dan aspek-aspek non race lainnya.
Termasuk juga soal fasilitas pendukung di area sirkuit juga akan diupayakan untuk ditingkatkan. Baik itu secara kuantitas maupun kualitas fasilitas pendukung yang ada. “Salah satu yang menjadi perhatian yakni soal keberadaan grandstand yang tidak memiliki atap. Sedangkan didiskusikan untuk untuk ditambah (dipasangi atap),” sebutnya.
Ke depan, agar kegiatan di Sirkuit Mandalika tetap semarak diupayakan event pendukungnya akan diperbanyak. Sehingga kegiatan di Sirkuit Mandalika tidak hanya ramai saat hari balapan saja. Tetapi bisa sampai sampai seminggu.
“Sangat mungkin event (MotoGP) bukan dilakukan tiga hari. Tapi satu minggu. Artinya, event utamanya tetap ada. Tapi ada pra event seperti conference, metting atau rapat-rapat,” imbuh Troy. (kir)
Kemarau Panjang, Pemprov Berencana Gelar Salat Istisqa
Mataram (Ekbis NTB) – Pemerintah Provinsi NTB berencana menggelar Salat Istisqa atau salat khusus untuk memohon turunnya hujan. Hal ini menyusul kemarau ekstrem yang melanda hampir seluruh wilayah NTB, serta beberapa kabupaten seperti Lombok Barat dan Lombok Timur yang telah lebih dulu melaksanakan salat meminta hujan.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda NTB, H. Amir, mengatakan rencana itu akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Gubernur NTB sebelum pelaksanaan ditetapkan. Koordinasi itu berkaitan dengan waktu pelaksanaan dan sejumlah persiapan teknis yang diperlukan
“Termasuk juga untuk memohon arahan sehubungan dengan kemarau yang panjang ini, perlu dilakukan Salat Istisqa minta hujan turun gitu ya. Karena ini kegiatan yang tidak direncanakan sebelumnya, sehingga hal-hal teknis lainnya juga perlu dipikirkan,” ujarnya, Senin (12/10).
Pelaksanaan Salat Istisqa, katanya tidak bisa ujug-ujug dilakukan. Perlu berbagai kesiapan seperti penentuan imam, butuh khatib, kemudian juga perlu sosialisasi pada masyarakat. Karena itu, koordinasi diperlukan agar kegiatan dapat dipersiapkan dengan baik.
“Intinya ada niat untuk itu, namun perlu mendapat arahan dan petunjuk dari pimpinan dalam hal ini, nanti Bapak Gubernur atau mungkin Pak Sekda. Ya dalam waktu dekat, waktu pas tepatnya belum. Mudah-mudahan,” katanya.
Menurutnya, Salat Istisqa direncanakan berlangsung di halaman Kantor Gubernur NTB dan terbuka bagi masyarakat umum. Namun, kepastian lokasi dan waktu pelaksanaan masih akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan pimpinan.
“Ya kita akan melakukan seperti biasa di halaman kantor Gubernur. Ini baru rencananya, nanti saya akan segera menghadap pimpinan untuk memastikan. Ini kemauan,” ucapnya lagi.
Ia menegaskan, koordinasi akan segera dilakukan agar rencana tersebut dapat dipastikan dalam waktu dekat. Selain persiapan teknis, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu hal penting untuk mendukung pelaksanaan Salat Istisqa.
Sembilan Kabupaten/Kota di NTB Siaga Kekeringan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mencatat sembilan kabupaten/kota di NTB kini dilanda kekeringan. Kondisi itu mencakup 227 desa di 66 kecamatan. Per bulan September lalu, jumlah korban yang terdampak mencapai ratusan ribu jiwa. Dengan rincian Kabupaten Lombok Timur 92.950 jiwa, Kabupaten Sumbawa 42.728 jiwa.
Selanjutnya, Kabupaten Lombok Tengah 33.695 jiwa, Kabupaten Bima 28.894 jiwa, Kabupaten Lombok Barat 22.030 jiwa, Kabupaten Lombok Utara 17.855 jiwa, Kabupaten Dompu 8.940 jiwa, Kabupaten Sumbawa Barat 6.765 jiwa, dan Kota Bima 3.287 jiwa. (era)
Ratusan KDMP di NTB Beroperasi Tanpa Manajer
KEPALA Dinas Koperasi dan UKM NTB, Wirawan Ahmad, mengatakan ratusan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Provinsi NTB telah menjalankan kegiatan usaha meski tanpa kehadiran manajer. Operasional KDMP ini dikatakan mulai dilakukan sejak mereka membangun bangunan fisik Kopdes.
Menurutnya, dari total 1.166 KDMP di NTB, sebanyak 102 koperasi dilaporkan telah beroperasi dan seluruhnya sudah melalui proses verifikasi serta validasi pembangunan fisik. Di antaranya koperasi di Semoyang, Praya Timur, Ampenan Utara, Kota Mataram dan Jembatan Kembar, Lembar Lombok Barat dan beberapa daerah lainnya.
“Sejak mereka bangun koperasi sudah langsung beroperasi, belum ada manajer Kopdes mereka sudah beroperasi,” ujarnya, Senin, 12 Oktober 2026.
Kegiatan usaha yang dijalankan beragam, mulai dari penjualan sembako hingga menjadi pemasok dan distributor barang. Pengurus koperasi, katanya menjadi pihak yang menjalankan operasional selama ini. Mereka tidak harus menunggu kehadiran manajer maupun penyelesaian seluruh fasilitas usaha untuk mulai bergerak. “Para pengurus koperasi, pengurus KDMP-nya,” ucapnya.
Ia mengaku, Pemprov NTB tidak dilibatkan dalam proses rekrutmen maupun penempatan manajer KDMP. Pihaknya menegaskan proses tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat, mulai dari seleksi hingga penentuan lokasi penugasan. Sedangkan pemerintah provinsi memiliki tugas berbeda, antara lain melakukan verifikasi dan validasi pembangunan fisik koperasi serta memberikan pelatihan kepada pengurus.
“Karena yang namanya manajer Kopdes itu dari proses rekrutmennya sampai dengan proses penempatannya itu menjadi ranah pusat, bukan ranah provinsi,” tegasnya.
Mantan Kepala Dispora NTB itu bahkan menyebut tidak ada koordinasi dengan Pemprov NTB terkait proses rekrutmen dan penempatan manajer tersebut. “Jadi kalau kita ditanya soal pengadaannya, soal penempatannya, nah itu murni merupakan keputusan pusat,” terangnya.
Selama ini, sambungnya Pemprov NTB lebih berfokus pada pendampingan pengurus, verifikasi pembangunan, validasi data, dan pelatihan koperasi. Sementara urusan pengadaan serta penempatan manajer ditangani pemerintah pusat.
Menanggapi munculnya keberatan dari sejumlah manajer yang baru menerima surat keputusan (SK) penempatan pada bulan ini. Sebagian di antaranya dikabarkan memprotes penugasan di daerah yang jauh dari tempat asal. Ia mengingatkan para peserta semestinya telah memahami konsekuensi penempatan saat mengikuti proses rekrutmen. Meski demikian, ia meyakini efektivitas penugasan dapat dievaluasi setelah pelaksanaan berjalan.
“Menurut saya karena dari awal mereka sudah tahu konsekuensinya ditempatkan di mana saja. Tapi saya yakin nanti setelah pembenahan pasti juga akan dilihat efektivitasnya,” katanya.
Ia menilai jika dalam pelaksanaannya penugasan di daerah asal dinilai lebih efektif, penempatan dapat dievaluasi kembali. Namun, untuk tahap awal, para manajer diminta menjalankan tugas terlebih dahulu.
“Kalau lebih efektif bekerja di tempat asal pasti akan dikembalikan. Menurut saya laksanakan dulu lah,” sambungnya.
Adapun saat ini, Dinas Koperasi dan UKM NTB terus menyelesaikan verifikasi dan validasi pembangunan fisik KDMP. Dari target 102 koperasi yang menjadi sasaran proses tersebut, seluruhnya telah diverifikasi dan divalidasi, kemudian diunggah ke aplikasi Simkopdes. Hasil verifikasi itu akan menjadi dasar bagi Agrinas untuk melakukan pembayaran kepada bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), setelah melalui pemeriksaan lanjutan oleh aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dan BPKP. (era)
Pelaku Pariwisata Berharap Pemerintah Perpanjang Kontrak MotoGP di Mandalika
Mataram (Ekbis NTB) – Pelaku pariwisata di NTB berharap pemerintah tetap bekerjasama dengan DORNA untuk memperpanjang kontrak penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah.
Keberlanjutan ajang balap motor dunia ini dinilai penting untuk menjaga daya tarik pariwisata NTB sekaligus memperbesar dampak ekonomi bagi daerah khususnya.
Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASTINDO) NTB, Sahlan M Saleh, Senin, 12 Oktober 2026 menegaskan, penyelenggaraan MotoGP Mandalika perlu terus diperjuangkan.
Sahlan menyatakan dukungan agar ajang balapan kelas dunia ini tetap berlangsung di NTB. Meski demikian, ia juga mengingatkan pentingnya kemandirian pembiayaan dan pengelolaan agar penyelenggaraan tidak terus bergantung pada dukungan anggaran pemerintah.
Menurutnya, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengelola kawasan Mandalika bersama pihak penyelenggara perlu mengupayakan model bisnis yang mampu menopang keberlanjutan MotoGP. Jika belum mampu berjalan secara mandiri, pengelola perlu membuka peluang kerja sama dengan mitra strategis.
“Perpanjangan ini harus kita perjuangkan. Dengan catatan, penyelenggaraan MotoGP ini harapan kita mandiri dari ITDC maupun MGPA, tidak perlu pembiayaan dari pemerintah,” ujarnya.
Jika kemandirian tersebut belum dapat diwujudkan, Sahlan mengusulkan agar opsi pengelolaan oleh Pemerintah Provinsi NTB turut dipertimbangkan. Ia menilai pemerintah daerah memiliki peluang untuk mengambil peran lebih besar dalam memastikan penyelenggaraan berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi daerah.
Ia berharap, jika kontrak MotoGP diperpanjang, pemerintah dan pengelola kawasan dapat menjadikan momentum tersebut untuk membangun ekosistem usaha yang lebih tertata. Bagi pelaku pariwisata NTB, kepastian perpanjangan kontrak menjadi penting agar persiapan tidak dilakukan secara mendadak setiap tahun.
Kepastian itu diharapkan memberi ruang bagi pemerintah daerah, pengelola kawasan, dan pelaku usaha untuk menyusun strategi jangka panjang, mulai dari promosi, pengembangan paket wisata, hingga penguatan UMKM lokal.
Sementara itu, kepastian perpanjangan kontrak MotoGP di Sirkuit Mandalika masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir, menyampaikan bahwa keputusan resmi mengenai keberlanjutan kontrak MotoGP diserahkan kepada Presiden.
“Kita tunggu putusan Bapak Presiden. Mudah-mudahan nanti beliau yang menyampaikan,” demikian Erick. (bul)
Pemkot Mataram Pangkas Target Retribusi Parkir 2026 Menjadi Rp12 Miliar
Mataram (Ekbis NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram memangkas target retribusi parkir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 dari Rp18,5 miliar menjadi Rp12 miliar. Penurunan sebesar Rp6,5 miliar tersebut merupakan bentuk koreksi terhadap target pendapatan yang dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, mengatakan penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan agar perencanaan anggaran lebih realistis dan sesuai dengan potensi pendapatan yang dapat dicapai.
Menurutnya, pemerintah harus mengukur potensi pendapatan berdasarkan kondisi faktual, bukan sekadar menetapkan target tinggi tanpa mempertimbangkan berbagai kendala dalam pelaksanaannya.
“Jangan sampai kita menetapkan target terlalu tinggi, tetapi pada akhirnya tidak bisa tercapai dan hanya menjadi target bodong,” ujarnya, Senin (12/10).
Alwan menjelaskan, evaluasi dan koreksi target retribusi parkir juga berkaitan dengan tertundanya penerapan tarif baru sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Mataram. Kondisi tersebut membuat proyeksi penerimaan dari sektor parkir perlu disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku.
Selain itu, realisasi penerimaan retribusi parkir masih jauh dari target awal. Hingga awal Oktober 2026, pendapatan dari sektor tersebut dilaporkan baru mencapai Rp7,8 miliar atau sekitar 42 persen dari target Rp18,5 miliar.
Tidak hanya sektor parkir, Pemkot Mataram juga memangkas target retribusi pasar sebesar Rp250 juta, dari Rp8,25 miliar menjadi Rp8 miliar.
Alwan menyebut, penyesuaian target tersebut dipengaruhi oleh terganggunya aktivitas perdagangan akibat pekerjaan perbaikan dan revitalisasi sejumlah pasar tradisional. Kondisi itu berdampak pada aktivitas pedagang, termasuk berkurangnya jumlah pedagang yang aktif berjualan, sehingga turut memengaruhi penerimaan retribusi pasar.
“Target retribusi pasar turun sekitar Rp250 juta karena ada perbaikan pasar yang berimbas pada berkurangnya jumlah pedagang, seperti di Pasar Cakranegara,” pungkasnya. (pan)
Telusuri Pihak yang Mengendalikan Satpol PP Mataram Petakan Tiga Motif Badut
Mataram (Ekbis NTB) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram memetakan tiga motif utama aktivitas badut jalanan yang marak beroperasi di sejumlah persimpangan lampu merah dan pusat perbelanjaan. Selain melakukan penertiban, Satpol PP juga akan menelusuri pihak yang diduga mengoordinasikan aktivitas tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum.
Kepala Satpol PP Kota Mataram, H. Irwan Rahadi, mengatakan pemetaan yang dilakukan bersama Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram bertujuan untuk mengetahui latar belakang aktivitas para badut jalanan sekaligus mengidentifikasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
Menurut Irwan, terdapat tiga motif yang teridentifikasi, yakni badut jalanan yang beroperasi secara terkoordinasi, mereka yang murni mencari nafkah, serta aktivitas yang diduga berpotensi mengganggu keamanan di jalan raya.
“Kami sudah mendata bersama Dinsos pada saat penertiban kemarin,” ujarnya, Senin (12/10).
Ia menegaskan, penanganan badut jalanan tidak cukup hanya melalui penertiban di lapangan. Petugas perlu menelusuri motif aktivitas tersebut, termasuk mengidentifikasi pihak yang diduga mengendalikan atau mengoordinasikan para badut jalanan.
Dalam pelaksanaannya, Dinsos terlebih dahulu memberikan pembinaan administratif dan melakukan pendataan identitas. Sementara itu, Satpol PP bertugas menindak aktivitas yang melanggar ketentuan ketertiban umum.
Irwan mengatakan, petugas dapat menyita perlengkapan badut secara permanen apabila pelaku kembali mengulangi aktivitasnya setelah mendapatkan pembinaan.
“Kalau pembinaan tidak bisa, ya sudah kita sita permanen. Kalau besok tertangkap lagi dan mengulangi, kita sita,” tegasnya.
Ia menambahkan, aktivitas yang mengganggu ketertiban di jalan raya tetap tidak diperbolehkan, terlepas dari alasan yang melatarbelakanginya. Menurutnya, setiap aktivitas di ruang publik harus mematuhi ketentuan yang berlaku.
“Apa pun alasannya tidak boleh, namanya di jalan raya itu tidak boleh. Ruang publik itu ada ketentuannya,” kata Irwan.
Saat ini, Satpol PP masih melakukan pemetaan untuk menelusuri pihak yang diduga mengoordinasikan aktivitas badut jalanan. Upaya tersebut dilakukan agar penanganan tidak hanya menyasar para pekerja di lapangan, tetapi juga pihak yang berada di balik aktivitas tersebut.
“Makanya kita mapping, kita cari koordinatornya, siapa yang mengendalikan mereka ini. Yang penting ini bukan sekadar masalah menyita atau mengamankan pakaiannya, tapi kita ingin beri efek jera dan memastikan motif mereka,” pungkasnya. (pan)
Pemkot Mataram Tunggu Evaluasi APBD Perubahan 2026, Belanja Pegawai Jadi Prioritas
Mataram (Ekbis NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram masih menunggu hasil evaluasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram Tahun Anggaran 2026. Salah satu fokus dalam perubahan anggaran tersebut adalah pemenuhan belanja pegawai hingga akhir tahun.
Hasil evaluasi ditargetkan terbit paling lambat pada 27 Oktober 2026. Pemkot Mataram berharap proses tersebut dapat diselesaikan lebih cepat agar pelaksanaan anggaran memiliki waktu yang cukup sebelum tahun anggaran berakhir.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. Muhamad Ramayoga, mengatakan dokumen APBD Perubahan 2026 saat ini telah diserahkan kepada Pemprov NTB untuk dievaluasi.
“Sekarang angkanya sudah di provinsi untuk dievaluasi. Jadwal yang saya lihat itu maksimal 27 Oktober karena waktu eksekusinya sangat terbatas,” ujarnya, Senin (12/10).
Berdasarkan jadwal yang diterimanya, hasil evaluasi diperkirakan keluar pada akhir Oktober. Ramayoga menjelaskan, percepatan evaluasi diperlukan mengingat waktu pelaksanaan anggaran hanya tersisa sekitar dua bulan hingga akhir Desember 2026.
Menurut dia, salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian dalam APBD Perubahan adalah belanja pegawai, terutama untuk membiayai gaji aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu hingga akhir tahun.
Ramayoga, yang akrab disapa Yoga, memastikan kebutuhan gaji pegawai untuk dua bulan terakhir tahun ini telah dimasukkan dalam APBD Perubahan. Untuk mendukung pemenuhan belanja tersebut, Pemkot Mataram juga menerima tambahan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat sekitar Rp10 miliar.
“Kemarin kita mendapat tambahan dana transfer sekitar Rp10 miliar. Kebutuhan penuh itu kan kewajiban kita penuhi dulu,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemenuhan belanja pegawai menjadi prioritas Pemkot Mataram agar hak keuangan seluruh pegawai tetap terpenuhi hingga akhir tahun anggaran 2026.
Sebelumnya, Pemkot Mataram bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyepakati APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dengan nilai belanja daerah mencapai sekitar Rp1,92 triliun. Angka tersebut bertambah sekitar Rp215,75 miliar dari APBD murni. (pan)
