Home Blog Page 21

Kredit UMKM Bakal Lebih Mudah! OJK NTB Perkuat Modal BPR Lewat Konsolidasi Besar-besaran

By
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat terus melakukan penguatan terhadap industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di wilayahnya. Langkah ini dilakukan melalui kebijakan konsolidasi untuk memperkuat permodalan, daya saing, serta mendukung pembiayaan bagi pelaku UMKM di daerah.

Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo, secara resmi menyerahkan salinan keputusan izin penggabungan PT BPR Prima Dewata ke dalam PT BPR Prima Nadi dalam pertemuan di Kantor OJK NTB, Selasa (5/5/2026). Izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-35/D.03/2026 tanggal 29 April 2026.

Implementasi UU P2SK

Konsolidasi ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta POJK Nomor 7 Tahun 2024. Aturan tersebut mewajibkan konsolidasi bagi BPR/BPRS yang berada di bawah kepemilikan atau pengendalian yang sama dalam satu wilayah pulau.

“Melalui penggabungan BPR, diharapkan dapat semakin memperkuat permodalan, memastikan kecukupan infrastruktur teknologi informasi, serta memperkuat penerapan manajemen risiko dan tata kelola,” ujar Rudi Sulistyo dalam keterangannya.

Hingga Maret 2026, tercatat total aset PT BPR Prima Nadi sebesar Rp220,13 miliar, sementara PT BPR Prima Dewata memiliki aset Rp61,1 miliar. Penggabungan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas intermediasi perbankan bagi masyarakat NTB.

Tren Positif Industri BPR di NTB

Selain penggabungan BPR Prima Dewata, OJK mencatat beberapa aksi konsolidasi lain yang dilakukan pada periode 2024-2025 di wilayah NTB, antara lain:

  • PT BPR Danayasa ke dalam PT BPR Sowan Utama.
  • PT BPR Kabalong Abdi Swadaya ke dalam PT BPR Wiranadi.
  • PT BPR Dana Master Dewata ke dalam PT BPR Dana Master Lotara.

Saat ini, jumlah BPR/BPRS di NTB tercatat sebanyak 20 instansi, yang terdiri dari 17 BPR konvensional dan 3 BPRS.

Secara kinerja, industri BPR/S di NTB menunjukkan pertumbuhan yang solid dibandingkan data nasional. Total aset BPR/S di NTB meningkat 10,20% menjadi Rp4,86 triliun. Pertumbuhan juga terlihat pada penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 10,19% (Rp3,16 triliun) dan penyaluran kredit yang naik 10,21% (Rp3,9 triliun). (r/fan)

Senggigi Lombok Fun Run 2026 : Rute Lebih Menarik, Usung Misi Kebangkitan Pariwisata

By
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com) – Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Astindo) NTB kembali menggelar Senggigi Lombok Fun Run 2026 sebagai agenda tahunan untuk mendongkrak kembali geliat pariwisata Senggigi, Lombok Barat. Event lari santai ini dijadwalkan berlangsung pada 21 Juni 2026 dengan target peserta ribuan orang dari dalam dan luar negeri.

Ketua Astindo NTB, Sahlan M Saleh mengatakan, jumlah peserta sengaja dibatasi maksimal 2.000 orang untuk menjaga kelancaran mobilitas di kawasan wisata Senggigi.

“Minimal peserta 1.000 orang dan maksimal 2.000 orang. Karena jaraknya hanya sekitar 5 kilometer, kami juga harus memastikan jalur pariwisata tidak terganggu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan yang terus dikembangkan dari tahun ke tahun. Pada penyelenggaraan tahun ini, panitia melakukan perubahan rute agar peserta dapat menikmati lebih banyak panorama kawasan wisata Senggigi.

Rute lomba akan dimulai dari Hotel Jayakarta Senggigi dan berakhir di Merumatta Senggigi. Berbeda dari tahun sebelumnya, peserta kali ini akan diarahkan melewati jalur pantai dan jogging track.

“Peserta akan start dari Jayakarta, turun ke Pasar Seni Senggigi, kemudian masuk ke jalur pantai dan finish di Merumatta. Rutenya sekitar lima kilometer lebih sedikit,” jelasnya.

Menurutnya, event ini tidak sekadar menjadi ajang olahraga, tetapi juga bagian dari strategi promosi destinasi wisata Senggigi yang belakangan terus didorong bangkit kembali.

“Sasarannya pertama untuk menyuarakan kembali destinasi Senggigi agar tetap hidup dengan berbagai aktivitas. Kedua, kami ingin menarik komunitas pelari datang sekaligus berwisata, baik dari dalam maupun luar negeri,” katanya.

Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan mampu menarik perhatian investor agar kembali melirik Senggigi sebagai kawasan investasi pariwisata.

“Kami ingin menunjukkan bahwa Senggigi bangkit kembali. Harapannya investor yang punya lahan di Senggigi bisa segera membangun investasi di kawasan ini,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa konsep kegiatan ini adalah fun run, sehingga tidak diperuntukkan khusus bagi atlet profesional.

“Ini bukan lomba atlet. Orang bisa ikut sambil jalan santai, sambil menikmati suasana. Investor pun kalau mau ikut sangat terbuka,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Yacob Frans mengatakan penyelenggaraan tahun ini mengusung tema baru yakni “Senggigi Level Up”.

Tema ini menjadi kelanjutan dari branding event sebelumnya yang pernah mengusung slogan “Back to Senggigi” dan “Senggigi Reborn.”

“Tagline kita sekarang naik level menjadi Senggigi Level Up. Ini menunjukkan bahwa setiap tahun selalu ada peningkatan,” ujarnya.

Menurut Frans, perubahan rute tahun ini juga bertujuan memperkenalkan panorama pesisir Senggigi secara lebih luas kepada peserta.

“Peserta sekarang akan diperkenalkan dengan view terbaik Senggigi. Secara tidak langsung ini menjadi promosi destinasi secara keseluruhan,” katanya.

Ia menambahkan, event ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara sektor olahraga, pariwisata, dan UMKM lokal.

“Ini menggabungkan olahraga, pariwisata, dan pemberdayaan UMKM. Kami berharap seluruh pihak mendukung karena ini juga bagian dari promosi pariwisata NTB,” ujarnya.

Berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, peserta tidak hanya berasal dari NTB dan berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga wisatawan mancanegara, terutama dari kawasan Eropa dan Asia.

“Peserta internasional cukup antusias, terutama dari Eropa dan Asia. Banyak juga wisatawan yang sedang menginap di hotel sekitar Senggigi ikut meramaikan acara,” katanya.

Untuk menarik minat peserta, panitia kembali menyediakan berbagai hadiah menarik, termasuk hadiah utama berupa paket umrah, sepeda listrik, serta voucher menginap di sejumlah hotel di Lombok.

Biaya pendaftaran tetap dipatok Rp150 ribu per peserta, sama seperti tahun sebelumnya. Dengan biaya tersebut peserta akan mendapatkan jersey, medali finisher, nomor dada, dan snack box.

Kegiatan akan dimulai pada pukul 07.00 Wita dan terbuka untuk semua kalangan, termasuk anak-anak.Panitia berharap event tahunan ini menjadi momentum penting untuk mengembalikan citra Senggigi sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Lombok yang sempat menjadi ikon pariwisata sebelum berkembangnya destinasi-destinasi baru di NTB.(bul)

KKP Setujui Desa Poto Tano Sebagai KNMP

By
ekbisntb.com
-
0
Kampung nelayan di Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat akan dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Seluruh persyaratannya telah terpenuhi termasuk ketersediaan lahan.(Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI menyetujui Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebagai salah satu penerima Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2026.

“Untuk Desa Poto Tano sudah mendapat persetujuan kementerian,” kata Kepala Dinas Perikanan KSB, Agus Purnawan, Rabu (6/5).

Agus menjelaskan, sebagai langkah tindaklanjut pihaknya kini berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Poto Tano, untuk mempersiapkan masyarakat serta mendukung program tersebut.

Menurut dia, Desa Poto Tano tidak saja ditetapkan sebagai penerima program KNMP, tetapi statusnya ditingkatkan dari sebelumnya sebagai penyangga dengan Desa Bungin di Kabupaten Sumbawa sebagai lokasi KNMP Utama. Namun, rencana itu berubah dan kini Desa Poto Tano turut ditetapkan sebagai KNMP Utama.

Program KNMP ini menyasar penguatan sarana prasarana dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) nelayan. “Desa Poto Tano dipilih karena memenuhi kriteria mulai dari jumlah nelayan, produksi tangkap serta komitmen Pemdes menyediakan lahan hibah untuk penempatan berbagai fasilitas untuk mendukung kegiatan program KNMP,” jelasnya.

Untuk Desa Labuhan Lalar kata Agus,sementara ini belum mendapat persetujuan dari KKP. Persoalan yang dihadapi desa nelayan di Kecamatan Taliwang ini, karena beberapa persyaratannya belum terpenuhi. Salah satunya terkait ketersediaan lahan.

“Lahan yang disediakan desa sebenarnya sudah siap dihibahkan. Tapi kondisinya dianggap oleh tim survei KKP belum memenuhi syarat, maka itu ditolak,” sebut Agus seraya menambahkan pihaknya bersama Pemdes Labuhan Lalar masih mencari titik lahan strategis sesuai kriteria yang diinginkan pemerintah pusat. “Mudah-mudahan kita bisa dapat lahan yang strategis dalam waktu dekat supaya bisa juga disetujui tahun ini,” sambungnya.

Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program prioritas Presiden RI H. Prabowo Subinato. Fokus program ini mendorong desa nelayan menjadi sentra hilirisasi produk perikanan, digitalisasi, dan modernisasi alat tangkap ramah lingkungan.(bug)

Pertumbuhan Ekonomi Diapresiasi, Pemprov NTB Dorong Lotim Percepat Hilirisasi

By
ekbisntb.com
-
0
Pertemuan Kepala Dinas Perindustrian NTB, Lalu Wiranata dengan Bupati Lotim, H. Haerul Warisin di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Lotim, Rabu (6/5/2026). (Suara NTB/ist)

Selong (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terus mendorong Kabupaten Lombok Timur (Lotim) untuk mempercepat program hilirisasi industri guna meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Apresiasi tinggi disampaikan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Lalu Wiranata, menyusul capaian pertumbuhan ekonomi Lotim yang nyaris menyentuh angka 5 persen.

“Ini prestasi paling membanggakan. Pertumbuhan tinggi dan dinikmati oleh lebih banyak pihak, apalagi diikuti oleh inflasi yang rendah,” ujar Lalu Wiranata saat bersilaturahmi dengan Bupati Lotim, di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Lotim, Rabu (6/5/2026).

Salah satu program unggulan provinsi, Desa Berdaya, resmi bergulir pada tahun 2026. Sebanyak 40 desa di NTB akan menerima bantuan langsung, dan tujuh di antaranya berada di Lombok Timur, yaitu Pringgabaya Utara, Sakra, Pijot, Sembalun, Bumbung, Pesanggrahan, dan Lendang Nangka Utara. Di setiap desa tersebut akan digelar pasar murah serta kerja sama dengan Bulog untuk memberikan harga khusus bagi warga miskin ekstrem.

Kepala Dinas Perindustrian menekankan komitmen Gubernur NTB untuk menghentikan penjualan bahan baku mentah ke luar daerah. “Jangan lagi ada penjualan bahan baku ke luar. Setidaknya menjadi bahan jadi. Harapannya ada nilai lebih bagi warga,” tegasnya.

Lotim dinilai sudah berada di jalur yang tepat dengan keberadaan industri pengolahan porang. Berbeda dengan daerah lain yang hanya menjual umbi mentah, Lotim telah mampu memproduksi tepung porang. Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, memastikan hilirisasi terus digencarkan, bahkan pihaknya telah menyurati berbagai daerah di NTB hingga NTT untuk membangun kerja sama.

“Porang jaminan harga clear. Tidak seperti sebelum ada industri porang. Dulu ada pembeli dari Jawa yang berjanji beli Rp4.500 per kilogram, tapi akhirnya mangkir, sehingga porang yang dibeli Rp3.000 terpaksa dilelang Rp2.500,” kenang Bupati yang juga mantan Ketua KTNA itu.

Saat ini, harga porang di Kecamatan Pringgabaya mencapai Rp10.200 per kilogram, mengalahkan harga beras dan jagung. Bupati menyebut porang sebagai tanaman unik karena bisa dipanen antara 6 bulan hingga satu tahun tanpa perlu pupuk, pestisida, dan tidak terganggu hama penyakit. Pemerintah daerah akan memberikan subsidi harga untuk komoditas ini.

Investasi Pabrik Kelapa dari Malaysia
Dalam upaya membuka jaringan ekspor, Pemprov NTB tengah memfasilitasi investor asal Malaysia yang berniat membangun pabrik pengolahan kelapa. Awalnya investor direkomendasikan ke Lombok Utara (KLU), namun terkendala lahan. Bupati Haerul Warisin menyatakan kesiapan Lotim.

“Hadapkan ke kami investor Malaysia ini. Kami siap ajak keliling. Jumlah kelapa di Lotim diyakini jauh lebih besar dibandingkan KLU. Kebun kelapa di Lotim sangat banyak,” tegas Bupati.

Menyikapi tingginya fluktuasi harga cabai, Bupati Lotim mewajibkan warganya menanam cabai di pekarangan. Pemerintah daerah telah menganggarkan pembelian polybag cabai. Selama setahun terakhir, cabai mendominasi komoditas yang harus didatangkan lewat pesawat dengan modal hingga Rp60 ribu per kilogram.

“Budaya tanam cabai tetap kita biarkan. Sekarang saat alam tidak bersahabat, tetap bisa tanam. Kami berusaha membangun green house. Dengan modal Rp300 juta hingga Rp1,5 miliar, green house bisa lebih baik dan aman dari hama penyakit,” ujarnya.

Bupati juga mengkritisi pentingnya latar belakang bisnis bagi seorang kepala daerah. “Jangan pilih bupati yang tak punya latar belakang bisnis. Supaya tidak terjerat utang. Saya berutang Rp250 miliar, tapi beda dengan daerah lain yang utangnya lebih besar tanpa pengelolaan yang jelas,” tegasnya.

Bupati Haerul Warisin mengungkapkan, angka kemiskinan di Lotim masih berada di kisaran 13 persen. Setiap memasuki bulan puasa, inflasi pasti naik. Karena itu, intervensi langsung tetap diperlukan, terutama saat Lebaran. Pemerintah mengusulkan pemberian kartu khusus untuk warga miskin ekstrem di desa-desa berdaya.

Keberanian Bupati mengalokasikan Rp40 miliar di awal kepemimpinannya dinilai sebagai langkah nyata untuk menekan kemiskinan dan mendorong kemandirian desa. (rus)

Animo Masyarakat Tinggi, Pemda KLU Kembali Gulirkan Rp2 Miliar Subsidi Bunga

By
ekbisntb.com
-
0
Pemda KLU dalam hal ini Bupati KLU, Najmul Akhyar (dua dari kiri) dan BPR NTB melakukan kerja sama melalui MoU program subsidi bunga pinjaman. (Suara NTB/ist)

Tanjung (ekbisntb.com) – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali menggulirkan anggaran sebesar Rp2 miliar pada program subsidi bunga tahun 2026. Anggaran tersebut digulirkan melalui Bank daerah, PT BPR NTB.

Perjanjian distribusi anggaran kepada masyarakat Lombok Utara, ditandatangani dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemda Lombok Utara dalam hal ini Bupati KLU, Najmul Akhyar dengan manajemen BPR NTB, pada Rabu (6/5/2026). MoU ini sekaligus memperbarui perjanjian kerja sama antarpara pihak.

Untuk diketahui, program subsidi bunga Pemda Lombok Utara dan BPR NTB, mengatur terkait masyarakat sasaran, jumlah plafon, maupun periode pinjaman. Sejak digulirkan pertama kali tahun 2022 lalu, pihak Bank BPR membatasi jumlah plafon pinjaman maksimal per orang sebesar Rp25 juta, periode pinjaman 12 bulan serta sasaran usaha mikro dan kecil.

Di sela-sela MoU, Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Lombok Utara, Haris Nurdin, S.Sos., mengungkapkan, akses pinjaman tetap melewati mekanisme perbankan. Disperindag bertindak menangani tahap administrasi awal yakni memverifikasi kelengkapan berkas seperti NIB, KTP, KK hingga foto usaha. Setelah dokumen diserahkan ke Bank, pemohon masih akan melalui verifikasi lapangan oleh pihak bank.

“Subsidi bunga tahun ini dianggarkan sebesar Rp2 miliar. Skemanya sama, masyarakat cukup mengembalikan pokok pinjaman, sementara bunganya ditanggung Pemerintah daerah,” kata Haris Nurdin kepada wartawan.

Ia mengakui, animo masyarakat untuk mendapatkan program cukup tinggi. Tercatat sebanyak 1.581 nasabah yang memperoleh akses sejak program dilaksanakan pertamakali. Sedangkan daftar tunggu lebih besar dari angka tersebut.

“Banyak yang mengira semua bisa lolos, padahal tetap ada BI checking dan analisa perbankan. Kalau tidak memenuhi syarat, otomatis ditolak,” imbuhnya.
Sementara, Direktur PT BPR NTB Perseroda, Faisal, SE., MM., mengakui permohonan pinjaman dari program subsidi bunga cukup besar. Sejak 2022, dana pihak ketiga perbankan yang tersalur kepada masyarakat melalui skim subsidi bunga telah mencapai Rp21,3 miliar.

“Respons masyarakat sangat positif. Bahkan yang sudah pernah dapat, banyak yang ingin mengajukan lagi,” ujar Faisal.

Selain animo tinggi, tingkat risiko kredit macet pada skim ini juga tergolong sangat rendah. Dalam empat tahun pelaksanaan, rasio keberhasilan program mencapai 99,74 persen.

“Tingkat kredit macet hanya berada di kisaran 0,26 persen. Ada satu-dua kasus, itu wajar di sektor usaha UMKM. Secara umum masyarakat Lombok Utara sangat disiplin. Ada semacam budaya malu kalau menunggak,” imbuh Faisal. (ari)

Bankir Tetap Yakin Ekonomi Baik-baik Saja

By
ekbisntb.com
-
0
Mustaen (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Di tengah berbagai kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi nasional maupun global, kalangan perbankan di Nusa Tenggara Barat justru masih melihat kondisi ekonomi daerah tetap cukup kuat. Direktur Utama BPRS Dinar Ashri, Mustaen, menilai fondasi ekonomi Indonesia, termasuk NTB, masih ditopang kuat oleh konsumsi domestik yang stabil serta program pemerintah yang dinilai mampu menjaga perputaran uang di daerah.

Menurut Mustaen, jika melihat kondisi industri perbankan secara umum, memang terdapat sejumlah tantangan di beberapa sektor. Namun, ia menilai kondisi tersebut tidak bisa digeneralisasi karena setiap lembaga keuangan memiliki performa yang berbeda.

“Kalau dilihat per bagian memang ada tantangan. Tapi kalau dilihat secara umum, masih ada bank yang tumbuh sangat baik dan mampu menutup pelemahan di sektor lain,” ujarnya, Rabu, 6 Mei 2026.

Ia mencontohkan kinerja BPRS Dinar Ashri sepanjang 2025 yang justru mencatat pertumbuhan signifikan di berbagai indikator utama. Dari sisi pembiayaan, perusahaan mencatat pertumbuhan sekitar 56 persen dengan total pembiayaan mencapai sekitar Rp686 miliar. Sementara dana pihak ketiga atau funding tumbuh 25 persen menjadi sekitar Rp273 miliar.

Tak hanya itu, aset perusahaan juga mengalami lonjakan cukup tinggi. Pada 2025, total aset BPRS Dinar Ashri mencapai sekitar Rp2,1 triliun, meningkat sekitar 46 persen dibanding tahun sebelumnya atau bertambah sekitar Rp686 miliar.

“Hampir seluruh aset kami merupakan aset produktif. Pembiayaan kami hampir Rp1,9 triliun, sementara selisih aset di luar itu sebagian besar hanya kas di bank. Kami tidak ingin pertumbuhan aset berasal dari fixed asset seperti gedung atau kendaraan, karena itu tidak memberikan nilai produktif,” jelasnya.
Mustaen mengatakan, salah satu kunci bertahannya industri perbankan di tengah dinamika ekonomi adalah kemampuan membaca peluang usaha yang masih tumbuh di masyarakat.

Ia menuturkan, saat ini portofolio pembiayaan BPRS Dinar Ashri masih didominasi sektor konsumtif sekitar 53 persen, disusul pembiayaan produktif dan pembiayaan emas yang juga menunjukkan pertumbuhan.
“Kita harus optimistis, tapi tetap hati-hati. Optimis tanpa perhitungan juga tidak baik. Yang penting pandai melihat sektor mana yang masih tumbuh, itu yang kita masuki,” katanya.

Lebih lanjut, Mustaen menilai ekonomi Indonesia secara umum masih relatif aman karena ditopang oleh kekuatan konsumsi domestik. Perputaran uang di dalam negeri, menurutnya, tetap berjalan baik dan menjadi bantalan saat ekonomi global menghadapi tekanan.

Ia juga menyoroti sejumlah program pemerintah yang dinilai memberi dampak langsung terhadap ekonomi daerah, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut mampu mendorong perputaran ekonomi hingga ke tingkat lokal.

Menurutnya, program tersebut menciptakan permintaan baru bagi produk pertanian lokal seperti telur, sayur-mayur, hingga cabai yang dibeli dari daerah setempat.

“Sekarang petani cabai sudah jarang mengeluh hasil panennya tidak terserap. Artinya ada permintaan yang meningkat. Tinggal bagaimana produksinya ditingkatkan agar harga tetap stabil dan konsumen juga tidak dirugikan,” ujarnya.

Mustaen optimistis, selama program pembangunan pemerintah berjalan konsisten dan seluruh pihak menjaga integritas pelaksanaannya, target pertumbuhan ekonomi nasional akan tetap terjaga.

Ia menegaskan, pelaku usaha termasuk perbankan tidak boleh berhenti berekspansi hanya karena adanya tantangan ekonomi global.

“Ekonomi harus tetap tumbuh. Kalau semua berhenti karena takut situasi global, uang tidak akan berputar. Justru saat seperti ini semua pihak harus tetap bekerja dan mencari peluang agar ekonomi tetap bergerak,” tegasnya. (bul)

Pemkot Mataram Minta Pengelola Mataram Mall Lunasi Kewajiban Sebelum Bahas Perpanjangan Kontrak

By
ekbisntb.com
-
0
H. Mohan Roliskana (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, meminta pengelola Mataram Mall, PT Pacific Cilinaya Fantasy (PCF), untuk segera menyelesaikan seluruh tunggakan kewajiban menjelang berakhirnya kontrak pada 11 Juni 2026. Pelunasan kewajiban tersebut menjadi syarat utama sebelum pemerintah membahas kemungkinan perpanjangan atau penyusunan kontrak baru.

Mohan menjelaskan, Pemerintah Kota Mataram sebelumnya telah membentuk tim kajian hukum untuk menelaah seluruh aspek kerja sama, termasuk kontrak, aspek sosial, dan hal lain yang berkaitan dengan keberlangsungan pengelolaan Mataram Mall.

“Kemarin dokumennya sudah ada dan sudah saya pelajari. Intinya, kami meminta PT Pacific Cilinaya Fantasy menyelesaikan kewajiban sesuai dengan kesepakatan kontrak yang telah dituangkan sebelumnya,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Ia mengungkapkan, sejumlah kewajiban yang belum dipenuhi antara lain tunggakan royalti berdasarkan hasil perhitungan appraisal. Karena itu, penyelesaian seluruh kewajiban hingga tenggat waktu 11 Juni 2026 dinilai sebagai langkah awal yang menjadi prioritas sebelum pemerintah mengambil keputusan lebih lanjut terkait status kerja sama.

Mohan menambahkan, peluang untuk membuat kontrak baru tetap terbuka. Namun, Pemerintah Kota Mataram akan melakukan evaluasi menyeluruh mengingat adanya sejumlah catatan dalam pengelolaan sebelumnya.

“Kalau memang ada peluang untuk kontrak baru, kami akan menyusunnya dengan lebih jelas dan tegas, terutama terkait batas waktu, royalti, dan ketentuan lainnya,” jelasnya.

Selain itu, setelah kontrak berakhir, pengelolaan Mataram Mall juga berpotensi dibuka melalui mekanisme beauty contest. Meski demikian, Mohan menegaskan bahwa penyelesaian kewajiban oleh pengelola saat ini tetap menjadi prioritas utama.

Menanggapi potensi gugatan dari pihak pengelola apabila tidak diberikan kesempatan kontrak baru, Mohan menilai peluang tersebut masih terbuka sepanjang pihak PCF berkomitmen menyelesaikan kewajibannya.

“Itu yang paling penting. Namun, situasi lain juga bisa terjadi. Kami bisa saja memutuskan tidak melanjutkan kontrak apabila kewajiban tersebut tidak diselesaikan,” tegasnya.

Sementara itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram sebelumnya juga menyoroti sejumlah persoalan menjelang berakhirnya kontrak pengelolaan Mataram Mall, yang dalam catatan mereka berakhir pada 11 Juli 2026. Permasalahan tersebut mencakup tunggakan kewajiban hingga kelemahan dalam kontrak kerja sama yang berlaku selama ini.

Kepala Kejari Mataram, Dr. Gde Made Pasek Swardhyana, menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan pendapat hukum kepada Pemerintah Kota Mataram agar seluruh kewajiban pengelola diselesaikan terlebih dahulu sebelum membahas perpanjangan atau penghentian kontrak.

“Kami mengusulkan agar kewajiban-kewajiban pengelola diselesaikan terlebih dahulu,” ujarnya.

Selain persoalan tunggakan, Kejari juga mencermati kelemahan dalam kontrak lama, salah satunya tidak adanya klausul bangun guna serah (build, operate, and transfer/BOT) yang mengatur kewajiban pengelola untuk menyerahkan seluruh aset kepada pemerintah setelah masa kontrak berakhir.

“Kami melihat ada yang kurang tepat dalam dokumen kontrak lama, salah satunya tidak adanya klausul bangun guna serah,” ungkapnya.

Kejari juga menilai masa kontrak perlu disesuaikan dengan ketentuan umum yang mengatur batas maksimal kerja sama selama 30 tahun. Evaluasi menyeluruh terhadap isi kontrak dinilai penting untuk menghindari potensi persoalan hukum di kemudian hari. (pan)

Pemkot Mataram Anggarkan Rp5,6 Miliar untuk Konsultan MK Proyek Kantor Wali Kota

By
ekbisntb.com
-
0
Tampak depan gedung utama Kantor Wali Kota Mataram di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela pada Rabu (6/5/2026). Kini, Pemkot akan kembali melanjutkan pembangunan tahap II dengan dikawal manajemen konstruksi (MK), anggaran capai Rp5,6 Miliar. (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,6 miliar untuk jasa pengawasan melalui konsultan manajemen konstruksi (MK) pada proyek pembangunan Kantor Wali Kota Mataram.

Penggunaan jasa konsultan MK tersebut diperuntukkan bagi pembangunan Kantor Wali Kota Mataram di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela. Proyek ini merupakan kelanjutan pembangunan tahap II yang dimulai pada 2025 dan akan dikerjakan dengan skema multiyears hingga 2028.

Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, mengatakan anggaran awal untuk jasa pengawasan itu mencapai Rp5,8 miliar. Nilai tersebut disusun berdasarkan interpolasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, dengan masa kerja konsultan MK selama 27 bulan menyesuaikan durasi proyek multiyears.

Namun, setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan interpolasi Permen PU terhadap nilai konstruksi proyek sebesar Rp180 miliar, biaya jasa MK ditetapkan sebesar Rp5,7 miliar. Setelah penandatanganan kontrak dengan pihak penyedia jasa pada April 2026, nilainya kembali turun menjadi Rp5,6 miliar.

“Jadi sekarang MK itu sudah bekerja,” ujarnya.

Lale menjelaskan, pihaknya memilih menggunakan konsultan manajemen konstruksi dibandingkan konsultan pengawas biasa karena pembangunan Kantor Wali Kota Mataram merupakan proyek strategis dengan nilai besar, tingkat kompleksitas tinggi, dan bersifat nonstandar.

Menurut dia, skala proyek tersebut mengharuskan peserta tender berasal dari kontraktor nasional, termasuk perusahaan badan usaha milik negara (BUMN).

“Itu yang menyebabkan mereka mendampingi kami mulai dari proses lelang hingga serah terima pekerjaan,” jelasnya.

Sementara itu, untuk tender pekerjaan konstruksi, Dinas PUPR Kota Mataram menargetkan proses lelang mulai dibuka pada akhir Mei 2026 melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Sebagai informasi, konsultan manajemen konstruksi merupakan perpanjangan tangan pemilik proyek yang bertugas mengawasi, mengendalikan, dan terlibat langsung sejak tahap perencanaan hingga serah terima pekerjaan.

Selain itu, tim MK juga bertanggung jawab memastikan proyek berjalan sesuai jadwal, anggaran, standar mutu, serta memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). (pan)

BPPD NTB Sambut Baik Pengawasan Pemprov

By
ekbisntb.com
-
0
BPPD NTB Sambut Baik Pengawasan Pemprov
Sahlan M saleh

Mataram (ekbisntb.com) – Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Sahlan M Saleh, menegaskan bahwa BPPD NTB menyambut baik langkah pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah sebagai bagian dari tata kelola yang baik.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata Provinsi NTB, bil khusus kepada Pak Gubernur Iqbal, yang ikut mengawasi tata kelola anggaran BPPD. Kami terbuka dan menyambut baik bahwa program kami harus selaras dengan target pemerintah provinsi dalam menjadikan NTB sebagai destinasi pariwisata mendunia,” ujarnya.

ia menjelaskan, meskipun nilai anggaran terdengar sebesar Rp1 miliar, namun alokasi tersebut tidak sepenuhnya untuk promosi.

“Perlu dipahami, di dalam anggaran itu juga terdapat biaya operasional kantor, sehingga porsi untuk promosi terbagi. Karena itu, kami harus menyiasati dengan strategi kolaboratif, termasuk melibatkan mitra dari industri pariwisata,” jelasnya.

Sahlan menambahkan, pendekatan kolaboratif tersebut menjadi kunci untuk tetap mencapai target besar sektor pariwisata NTB.

“Kami tetap optimistis target 3 juta wisatawan dapat tercapai, dengan dampak ekonomi yang diharapkan tidak kurang dari Rp4 triliun per tahun bagi daerah,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan pengawasan, melainkan berharap adanya konsistensi dalam pendekatan kebijakan.

“Bagi kami, pengawasan itu penting. Namun perlu ada keseimbangan agar peran strategis BPPD tetap didukung secara optimal,” tegasnya.

dalam waktu dekat kami melaksanakan kegiatan besar yakni BBTF di bali tanggal 27-30 Mei dan mendatangkan bayer dari Eropa, Amerika, Afrika, Asia dalam kegiatan FAMTRIP LOMBOK SUMBAWA tanggal 31 Mei sampai 2 Juni, kami berharap partisipasi semua pihak untuk mendukung kegiatan besar ini
Ia pun memastikan bahwa BPPD akan fokus pada kinerja dan hasil yang terukur.

“Target kita sama, yakni meningkatkan daya saing pariwisata NTB. Karena itu, kami siap bersinergi dan memastikan setiap program memberikan dampak nyata,” pungkasnya. (bul)

BPKH Kelola Rp180 Triliun Dana Haji

By
ekbisntb.com
-
0
BPKH Kelola Rp180 Triliun Dana Haji
Arief Mufraini (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan bahwa seluruh dana haji yang dikelola saat ini berada dalam posisi aman dan memenuhi standar likuiditas tinggi. Hingga Mei 2026, total dana kelolaan BPKH tercatat mencapai Rp180 triliun yang ditempatkan pada instrumen investasi syariah.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Arief Mufraini di Mataram menjelaskan, strategi investasi lembaga difokuskan pada prinsip keamanan dan ketersediaan dana.

“BPKH wajib menjaga aset likuid minimal dua kali dari total kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini memastikan bahwa berapapun dana yang dibutuhkan untuk keberangkatan jemaah, posisinya selalu siap dan tersedia,” ujar Arief.

Arief memaparkan bahwa dana setoran pokok jemaah tetap utuh dan tidak berkurang. Hasil dari pengelolaan investasi—atau yang disebut sebagai nilai manfaat—inilah yang digunakan untuk menopang biaya operasional haji agar tetap rasional bagi masyarakat.

Nilai manfaat tersebut didistribusikan melalui tiga kanal utama. Diantaranya, Subsidi Biaya Haji: Menjaga agar biaya yang dibayar jemaah (Bipih) tidak melonjak tajam meski biaya riil di Arab Saudi meningkat.

Rekening Virtual: Tambahan nilai saldo bagi jemaah yang masih dalam masa tunggu, yang dapat dipantau secara langsung. Living Cost: Penyediaan uang saku bagi jemaah yang berangkat untuk keperluan selama di tanah suci.

Sebagai bagian dari transformasi digital, BPKH kini mewajibkan transparansi akses melalui BPKH Apps. Melalui aplikasi ini, jemaah dapat mengecek secara mandiri status keuangan mereka, mulai dari nilai manfaat hingga posisi antrean.

“Kami ingin menghapus keraguan publik. Melalui aplikasi tersebut, setiap jemaah memiliki akses langsung terhadap hak keuangan mereka secara transparan dan real-time,” tambahnya.

Dengan penguatan instrumen investasi seperti sukuk dan perbankan syariah, BPKH optimistis dapat terus memberikan kontribusi positif bagi ekosistem perhajian Indonesia yang lebih profesional dan berkelanjutan. (bul)

1...202122...851Page 21 of 851