Selong (EKBIS NTB) – Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Lombok Timur (Lotim), Muhammad Yohan Firmansyah, menyampaikan, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Lombok Timur saat ini telah mencapai sekitr 180 ribu peserta.
Capaian ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Yohan menyampaikan, berdasarkan data terbaru, hingga Mei 2026 jumlah peserta tercatat mencapai 179.686 pekerja.
“Angka ini terus menunjukkan tren peningkatan seiring dengan berbagai upaya perluasan kepesertaan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur,” ujarnya dalam rilisnya kepada Suara NTB, Jumat (10/7/2026). Disampaikan, BPjamsostek saat ini memiliki Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandiria (PEKA).
Hadirnya program ini sebagai salah satu wujud komitmennya untuk tidak hanya memberikan perlindungan saat risiko kerja terjadi. Namun juga menghadirkan manfaat sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Program ini merupakan inovasi yang dirancang untuk membantu ahli waris membangun kembali kemandirian ekonomi melalui pengembangan usaha produktif.
BPJS Ketenagakerjaan bersama Bank NTB Syariah telah memberikan pelatihan, pendampingan, serta penguatan literasi dan inklusi keuangan kepada 52 penerima manfaat yang merupakan ahli waris peserta. Program PEKA dijalankan melalui prinsip 3P, yaitu Pelatihan, Produktivitas, dan Profit, sehingga para penerima manfaat memperoleh keterampilan, mampu mengembangkan usaha produktif, serta memiliki peluang untuk mendapatkan penghasilan yang berkelanjutan.
Program PEKA menjadi bagian dari strategi 3C (Coverage, Care, Credibility) BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas cakupan perlindungan sekaligus memberikan dampak sosial-ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
Strategi ini berfokus pada Coverage:perluasan cakupan perlindungan pekerja, terutama bagi pekerja informal dan sektor rentan; Kedua, Care: peningkatan kualitas layanan yang lebih responsif dan empati; Ketiga, Credibility: penguatan kepercayaan publik melalui kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi pekerja dan keluarganya. (rus)
Tanjung (EKBIS NTB) – Keterlambatan pemerintah daerah dalam realisasi belanja publik dikhawatirkan berdampak terhadap pelambatan ekonomi daerah. Pasalnya, selain modal dari investasi, belanja pemerintah memegang peranan penting dalam mendorong Jumlah Uang Beredar (JUB) di Lombok Utara.
“Masyarakat paling dirugikan ketika terjadi perlambatan ekonomi. Uang beredar tidak ada ketika belanja-belanja tidak cepat direalisasikan,” ungkap Sekretaris Fraksi Golkar DPRD KLU, M. Indra Darmaji Asmar, ST., Jumat (10/7/2026). Ia menjelaskan, pada postur APBD KLU tahun 2026, jumlah Belanja yang disepakati mencapai Rp1,056 triliun.
Dari angka tersebut, belanja pegawai masih yang tertinggi sebesar Rp488,70 miliar, disusul belanja barang dan jasa Rp378,9 miliar, belanja modal Rp55,03.miliar, dan belanja lainnya (mencakup bagi hasil, bantuan keuangan, subsidi, hibah, dan belanja tak terduga) sebesar Rp134,28 miliar.
Hingga 8 Juli 2026, catatan realisasi belanja khususnya yang mengarah ke publik tergolong cukup minimalis. Adapun realiasi belanja daerah yang tercatat hanya belanja pegawai yang mencapai 42,78 persen. Belanja barang dan jasa terealisasi 32,75 persen, dan belanja lainnya 28 persen.
“Untuk belanja modal realisasinya sangat rendah, hanya 9,3 persen. Ini yang menurut kami perlu didorong. Rp55 miliar cukup signifikan dalam mendorong mobilitas barang dan jasa di masyarakat,” ujarnya. Anggota Komisi III DPRD Lombok Utara ini menerangkan, belanja pemerintah dalam pembangunan mempengaruhi bagaimana pengeluaran negara berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan.
Dalam ekonomi makro, belanja ini mencakup belanja barang, jasa, dan modal yang berperan sebagai stimulus langsung untuk mempercepat pembangunan ekonomi. “Pengeluaran pemerintah adalah komponen kunci dalam mengatasi kegagalan pasar (seperti pengangguran) dan mendorong permintaan agregat.
Jika sektor swasta lesu, pemerintah wajib meningkatkan belanja (misalnya melalui proyek infrastruktur) untuk memicu efek pengganda (multiplier effect) yang menggerakkan roda sektor riil,” terangnya. Seiring meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, tambah dia, persentase pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDRB) idealnya ikut meningkat.
Namun yang terjadi di Lombok Utara, hingga tengah tahun berjalan, eksekutif belum memperlihatkan eksekusi yang mengakselerasi pembangunan ekonomi warganya. “Sebuah daerah berkembang, seharusnya linier dengan pengeluaran pemerintah.
Belanja modal harusnya cenderung naik secara bertahap seiring waktu. Kita berharap seluruh OPD mulai mencari cara yang mendukung percepatan ekonomi. Ekonomi harus tumbuh. Pelambatan uang beredar jangan sampai membuat masyarakat tidak bisa bekerja,” tandasnya. (ari)
Mataram (Ekbis NTB) – Bank Indonesia resmi membuka gelaran Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Kawasan Timur Indonesia (KTI) 2026 di Lombok Epicentrum Mall, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat (10/7). Acara tahunan ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat sinergi regional, mendorong inovasi, serta memperluas inklusi ekonomi syariah yang berkelanjutan di wilayah Indonesia Timur.
Pembukaan FESyar KTI 2026 ditandai dengan pemukulan instrumen tradisional Kenong. Prosesi ini dipimpin langsung oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, dengan didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Khair, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario Kartiko Pamungkas, serta disaksikan oleh 22 pimpinan provinsi sekawasan KTI. Gelaran yang merupakan bagian dari rangkaian Road to Indonesia Syariah Economic Festival (ISEF) 2026 ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari hingga 12 Juli 2026.
Dalam keynote speech-nya, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menekankan pentingnya adopsi teknologi dan kolaborasi lintas sektor.
“Teknologi membuka peluang, sinergi memperkuat langkah dan menjadi ruang kolaborasi untuk mempercepat pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah (EKSyar) yang berkelanjutan,” ujar Destry.
Destry juga memaparkan posisi strategis Indonesia di kancah global berdasarkan data State of the Global Islamic Economic Report 2025/2026, di mana Indonesia menempati peringkat ke-4 dunia dalam ekosistem ekonomi syariah. Di tingkat sektoral, Indonesia menempati peringkat ke-1 untuk industri modest fashion, peringkat ke-2 untuk pariwisata ramah muslim, dan peringkat ke-3 untuk makanan halal. Kendati demikian, ia menyoroti bahwa sektor keuangan syariah nasional baru berkontribusi sebesar 7% dari total pembiayaan perbankan, yang menjadi tantangan besar untuk terus diakselerasi.
Pada perhelatan tahun ini, Bank Indonesia mematok target kinerja yang konkret. BI membidik realisasi pembiayaan syariah sebesar Rp11 miliar melalui program business matching dan penguatan keuangan sosial syariah. Selain itu, transaksi dari para pelaku usaha dan UMKM syariah ditargetkan mampu menembus angka Rp1,5 miliar. Di sisi edukasi, FESyar KTI 2026 mencatatkan lonjakan antusiasme yang tinggi dengan menjaring 3.223 peserta pada Olimpiade Ekonomi Syariah Nasional, atau melampaui 124 persen dari target yang ditetapkan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario Kartiko Pamungkas, dalam laporan resminya menyampaikan bahwa perhelatan ini didukung penuh oleh 22 provinsi se-KTI. FESyar KTI 2026 menghadirkan infrastruktur ekosistem syariah yang lengkap di area pameran, meliputi 19 stan UMKM binaan Kantor Perwakilan BI se-KTI, 111 produk unggulan di Halalmart, 34 stan kuliner khas Indonesia Timur, 11 lembaga pembiayaan perbankan syariah, 6 lembaga wakaf, serta 4 halal center.
“Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, FESyar diharapkan mampu memperkuat halal value chain sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tutur Hario. Ia juga secara khusus mempromosikan produk lokal seperti komoditas kurma asal NTB dan bakeri dari pondok pesantren binaan yang kualitasnya telah diakui mampu bersaing di pasar luas.
Sebagai tuan rumah, Pemerintah Provinsi NTB memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan acara ini. Menyampaikan sambutan mewakili Gubernur NTB yang sedang mendampingi Presiden RI meresmikan Bendungan Meninting, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Khair, mengajak seluruh elemen untuk merajut sinergi berbasis kearifan lokal.
“Kami berharap FESyar menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan mendorong produk halal daerah agar semakin berdaya saing di tingkat nasional maupun global,” ungkap Abul Khair. Ia juga mengulas identitas visual utama FESyar tahun ini yang menggunakan kain Tenun Renda Bima bermotif Bunga Kakando (motif rebung berbentuk segitiga). Motif tersebut dinilai merepresentasikan filosofi kesabaran, ketekunan, dan keuletan—karakter esensial yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha syariah untuk membangun ekonomi nasional yang kokoh dan berakar pada budaya lokal.
Guna memperkuat ekosistem komersial dan sosial syariah, FESyar KTI 2026 mengintegrasikan empat program unggulan utama, yakni AKBAR (Akselerasi Kemandirian Bisnis Pesantren Berkelanjutan), BAROKAH (Bina Rantai Komunitas Halal untuk Ekspor), AMANAH (Akselerasi Menuju Sertifikasi dan Ekosistem Halal), serta MAHAR (Mobilisasi Aset Halal Menuju Akselerasi Wakaf). Rangkaian acara juga turut diramaikan oleh talkshow inklusi ekonomi, sertifikasi nazhir, gerakan sadar wakaf, hingga peluncuran buku sejarah ekonomi wilayah Nusa Tenggara. (r/fan)
Tanjung (EKBIS NTB) – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Klungkung, Bali. Kendati sama-sama belum memiliki regulasi dalam pengaturan jaringan, tetapi melalui pertemuan kedua pemerintah daerah dapat saling mengisi terkait langkah-langkah dalam menata dan mengembangkan coverage jaringan yang mendukung pelayanan publik.
Kepala Dinas Kominfo KLU, Hairul Anwar, S.Kom., Jumat (10/7) mengungkapkan, Diskominfo kembali mendapat kunjungan dinas. Kali ini dari Komisi I DPRD Klungkung. Kunjungan pada Rabu (8/7) lalu itu diakuinya menjadi momen tukar pikiran dan saling mengisi antara eksekutif Pemda Lombok Utara yaitu Dinas Kominfo dengan Jajaran Komisi I DPRD Klungkung.
Anwar mengatakan, Pemda Lombok Utara terus berupaya mengembangkan dan menata jaringan internet di daerah. Jaringan internet diharapkan terpasang lebih tertib, mengikuti tata ruang, terhindar dari kesan kumuh, serta tidak mengganggu estetika lingkungan di masyarakat. Lebih penting lagi, sebaran jaringan internet dapat memutus area blank spot sehingga kebutuhan komunikasi masyarakat lebih merata.
“Penataan jaringan internet kita koordinasikan dengan penyedia jasa internet yang tergabung dalam asosiasi penyedia jasa internet Indonesia (APJI),” ujarnya. Diakuinya, Pemda Lombok Utara belum memiliki regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan jaringan internet. Namun, Pemda mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi dengan provider, asosiasi dan pihak terkait lainnya.
Sementara, Ketua Komisi I DPRD Klungkung, Drs. I Wayan Mastra, mengungkapkan kunjungan kerja ke Lombok Utara bertujuan sebagai studi banding penataan infrastruktur jaringan telekomunikasi. Komisi I yang membidangi 14 OPD – termasuk Dinas Kominfo, memerlukan lebih banyak referensi dan informasi mendalam terkait pelaksanaan jaringan telekomunikasi di daerah-daerah.
“Di Klungkung tersedia sembilan provider yang membuka jaringan. Diperlukan penataan dan pengelolaan jaringan termasuk penataan izin membangun menara,” ujar Mastra. Ia juga memandang, kebijakan pemangkasan Dana Transfer oleh pemerintah pusat perlu menjadi atensi bagi daerah-daerah dalam berinovasi. Efisiensi anggaran oleh pusat menurut dia, dapat menghambat upaya Pemda dalam melakukan pembangunan, termasuk penyediaan jaringan internet.
Oleh karenanya, dukungan provider dan asosiasi dinilai penting dalam mendukung coverage jaringan internet di masyarakat. “Kemarin agak bebas memang usaha-usaha jaringan telekomunikasi, hanya tidak terpantau. Dengan pemotongan dana transfer, kami di DPRD punya pemikiran untuk menata kembali termasuk di jaringan utilitas,” tandas Mastra. (ari)
AMUNISI wakil rakyat Lombok Timur (Lotim) untuk menjawab aspirasi masyarakat terus tergerus akibat kebijakan efisiensi anggaran. Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri, kepada Suara NTB mengungkapkan pokok pikiran (Pokir) 50 anggota wakil rakyat Lotim ini turun drastis.
“Berat sekarang ini,” akunya saat diwawancara via telepon kemarin. Hal ini disampaikan Yusri menanggapi dinamika anggaran tahun 2025 yang sempat terkendala, sehingga sejumlah pos anggaran baru dapat diajukan kembali pada tahun 2026. Di tengah tantangan fiskal yang berat akibat pemangkasan dana transfer dari pusat (TKD) hingga lebih dari Rp402 miliar pada 2026, Pemkab Lotim dan DPRD terus berupaya mengoptimalkan setiap rupiah yang tersedia.
Yusri menjelaskan, dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan mengalami pemangkasan hingga 50 persen. “Sebelumnya rata-rata setiap anggota dewan mendapatkan hampir Rp3 miliar. Sekarang ini masing-masing anggota Rp1,5-1,7 miliar tahun 2026,” ungkapnya. Tak hanya dana pokir, efisiensi juga menyasar anggaran operasional dewan. “Semua dipangkas, termasuk anggaran makan minum yang juga jauh berkurang,” tegasnya.
Kondisi ini tentu berdampak pada kemampuan para wakil rakyat dalam memenuhi permintaan masyarakat yang semakin besar. “Aspirasi konstituen ini sangat banyak,” tuturnya. Di tengah keterbatasan anggaran, DPRD Lotim tetap berkomitmen menjalankan fungsi legislasi. Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun ini direncanakan bersama eksekutif sebanyak 22 Perda, sebuah jumlah yang dinilai wajar.
DPRD Lotim juga akan meninjau ulang sejumlah Perda yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan saat ini. Salah satu contohnya adalah Perda tentang miras yang akan dituntaskan tahun ini karena kaitannya dengan pengembangan pariwisata. “Karena ini kaitannya dengan pariwisata. InsyaAllah tahun ini akan dituntaskan,” ujar Yusri.
Beberapa usulan Perda lainnya juga akan diajukan kembali, seperti Perda tentang jasa lingkungan dan pencegahan pernikahan usia anak. “Mungkin lebih banyak lagi Perda. Kemarin tidak susun Propemperda dalam APBD. Sekarang sudah mulai reviu, Propemperda dulu baru bisa pembahasan,” jelasnya.
DPRD Lotim optimistis dua hingga tiga, bahkan empat Perda bisa dituntaskan pembahasannya pada tahun ini. Yusri menegaskan bahwa DPRD berkomitmen menghadirkan Perda yang produktif, bukan sekadar formalitas. (rus
SiLPA Rp104 Miliar, Bupati Lotim Sebut Bukan karena Perencanaan Tidak Matang
Selong (EKBIS NTB) – Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2025 di Lombok Timur (Lotim), ditemukan Sisa Lebih Perhitungan Anggatan (SiLPA) yang cukup besar. Jumlahnya mencapai Rp104 miliar lebih. Menyikapi hal itu, Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menegaskan munculnya SiLPA itu bukan karena perencanaan yang kurang matang.
Menjawab media di Selong, Bupati memberikan penjelasan terkait mekanisme penyerapan dan sisa anggaran daerah, menepis anggapan bahwa sisa anggaran terjadi karena perencanaan yang kurang beres.
Ia menjelaskan, dinamika anggaran tahun 2025 sempat terkendala sehingga sejumlah pos anggaran baru dapat diajukan kembali pada tahun 2026. Di tengah tantangan fiskal yang berat akibat pemangkasan dana transfer dari pusat hingga lebih dari Rp402 miliar pada 2026, Pemkab Lotim terus berupaya mengoptimalkan setiap rupiah yang tersedia.
Menurut Bupati, sisa anggaran yang ada bukanlah indikator kegagalan serapan atau perencanaan yang buruk. Ia memberikan analogi sederhana untuk menjelaskan hal ini. “Misalnya, saya punya jatah untuk belanja tak terduga (BTT), misalnya, ya, itu ada Rp7 miliar yang saya gunakan, berapa hanya Rp5 miliar, sisa dia Rp2 miliar seperti itu kondisinya. Bukan karena yang tidak dibelanjakan itu bukan pada perencanaan nggak matang,” tegasnya.
Ia menegaskan, sisa anggaran tersebut akan disesuaikan untuk perencanaan di masa mendatang, dengan mempertimbangkan berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, seperti pembangunan jalan, pengelasan jalan, dan infrastruktur lainnya. “Tapi kita sesuaikan untuk perencanaan di perubahan nanti seperti apa, ya, kita lihat kan banyak tuntutan masyarakat, apakah itu jalan usaha tani, apa itu jalan mati dan sebagainya akan kita gunakan dari sisa itu,” ujarnya.
Pemkab Lombok Timur sendiri telah menganggarkan belanja modal sebesar lebih dari Rp267 miliar pada 2026, yang difokuskan untuk peningkatan sarana strategis seperti jalan, irigasi, dan jaringan. Salah satu proyek prioritas adalah percepatan pembangunan ruas jalan Terara–Santong sepanjang 4 kilometer dengan anggaran Rp14 miliar. (rus)
Ongkos Umrah Naik hingga Rp4 Juta, Animo Jemaah Tak Surut
Mataram (EKBIS NTB) – ongkos atau biaya perjalanan melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci mengalami kenaikan Rp3 juta hingga Rp4 juta dari ongkos sebelumnya. Meski demikian, animo jamaah untuk melaksanakan ibadah ini tak surut. Sebagaimana dijelaskan Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Bali Nusra, H. Zamroni. Kenaikan harga paket umrah akibat lonjakan harga tiket pesawat dan penguatan nilai dolar Amerika Serikat.
Jamaah yang sudah mendaftar untuk umrah tetap tak mengurungkan niatnya. Bahkan rela menombok biaya tambahan, asal tetap berangkat umrah. “Sejak akhir Juni sudah mulai berangkat lagi. Pasca pelaksanaan ibadah haji. Dan memang itu tadi tantangannya, harga tiket pesawat yang naik cukup tinggi,” ujarnya kepada Suara NTB, Jumat, 10 Juli 2026 di Mataram.
Menurut Zamroni, saat ini harga paket umrah selama 12 hari dari Lombok berada di kisaran Rp34 juta sebagai harga paling rendah saat ini. Sementara paket dengan fasilitas lebih baik rata-rata dipasarkan di atas Rp35 juta. Harga tersebut mengalami kenaikan sekitar Rp3 juta hingga Rp4 juta dibandingkan sebelum kenaikan ongkos.
“Kenaikannya sekitar Rp3 juta sampai Rp4 juta. Penyebab utamanya karena kenaikan avtur dan nilai tukar dolar,” jelasnya. Meski demikian, tingginya biaya perjalanan belum berdampak terhadap minat masyarakat, khususnya di NTB. Zamroni mengaku jumlah calon jamaah yang mendaftar umrah justru tetap meningkat.
” Walaupun paket yang sebelumnya sekitar Rp33 juta sekarang menjadi Rp36 juta, jamaah tetap bersedia membayar selisihnya,” katanya. Ia menilai masyarakat telah memahami bahwa kenaikan biaya perjalanan bukan berasal dari penyelenggara umrah, melainkan dipengaruhi kenaikan tarif penerbangan internasional yang sebelumnya juga telah disosialisasikan pemerintah.
Komponen terbesar dalam biaya umrah, lanjut Zamroni, memang berasal dari tiket pesawat. Saat ini harga tiket penerbangan langsung Lombok–Jeddah menggunakan Batik Air berkisar Rp19 juta hingga Rp19,9 juta per orang (PP). Sementara Lion Air berada di kisaran Rp21,2 juta dan Garuda Indonesia sekitar Rp21,5 juta.
Adapun jamaah yang memilih penerbangan transit melalui Jakarta menggunakan maskapai internasional seperti Oman Air atau Qatar Airways dapat memperoleh tiket mulai Rp14 juta. Namun harga tersebut belum termasuk biaya penerbangan domestik dari Lombok menuju Jakarta.
Meski harga tiket masih tinggi, Zamroni melihat antusiasme masyarakat untuk berangkat umrah belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. “Justru kami juga cukup heran, masyarakat tetap berbondong-bondong mendaftar. Sampai saat ini tren jamaah masih terus meningkat,” ujarnya.
Ia berharap kondisi segera membaik. Berdasarkan informasi yang diterimanya, harga tiket penerbangan umrah diperkirakan mulai mengalami penurunan pada September 2026 sehingga biaya perjalanan dapat kembali lebih terjangkau bagi masyarakat. (bul)
Wacana Pemerintah Naikkan Biaya Haji 2027, Komisi VIII DPR RI Soroti Praktik Komersialisasi
Mataram (EKBIS NTB) – Di tengah wacana pemerintah mengusulkan kenaikan biaya haji mulai tahun 2027. Anggota Komisi VIII DPR RI, Nanang Samodra menyoroti praktik komersialisasi ibadah haji dan umrah yang dinilai membebani jemaah melalui berbagai pungutan dan layanan tambahan di luar kebutuhan utama ibadah.
“Terkait dengan komersialisasi ibadah. Kami merasakan bahwa hal ini terjadi sudah sejak lama dan pemerintah cenderung membiarkan. Nah baru sekarang mulai ada tindakan-tindakan yang tegas jadi banyak pihak yang kaget,” kata Nanang baru-baru ini.
Anggota DPR RI dari dapil NTB 2 pulau Lombok itu menegaskan bahwa penyelenggaraan haji dan umrah seharusnya berorientasi pada ibadah, bukan menjadi ajang bisnis untuk mengambil keuntungan dari masyarakat melalui berbagai layanan tambahan.
“Kita mulai dari awal dulu bahwa kegiatan haji termasuk juga umrah, ini tujuannya adalah ritual ibadah atau wisata? Ini harus dipastikan dulu karena kalau umrah misalkan itu semua judulnya travel and tour. Jadi travelnya ditonjolkan, tournya ditonjolkan, bukan umrahnya. Baru umrah belakangan,” ujarnya.
Menurutnya, orientasi tersebut mendorong biro perjalanan menawarkan berbagai agenda tambahan, seperti wisata dan ziarah ke sejumlah lokasi, yang akhirnya meningkatkan biaya yang harus ditanggung jemaah.
“Sehingga sering kali harus mampir ke negara mana, keliling melihat-lihat dan bahkan ziarah-ziarah internal apakah di dalam Makkah atau ke Thaif atau ke mana-mana itu banyak sekali ditambahkan dan ini tentunya akan menambah cost juga,” tuturnya.
“Sedangkan jemaah haji Indonesia yang rata-rata dari masyarakat kalangan bawah, mereka ini uang itu bisa berangkat saja sudah pas-pasan. Kalau harus dibebani lagi dengan biaya-biaya yang lain kasihan,” lanjutnya.
Karena itu, Nanang meminta pemerintah membatasi berbagai pungutan maupun layanan tambahan yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah.
“Jadi komersialisasi ibadah ini perlu kita coba kita rem, kita kurangi termasuk di dalamnya misalkan upah dari dorong kursi roda. Kemudian tambahan-tambahan ziarah, kemudian pungutan-pungutan yang lain seperti ziarah-ziarah dan lain sebagainya, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang tidak kita dalami dengan baik tetapi ujung-ujungnya adalah ada semacam komersialisasi,” katanya.
Nanang meyakini sebagian besar KBIHU memiliki komitmen membimbing jemaah dengan baik. Namun, ia mengingatkan agar tidak ada penambahan agenda yang justru membuka peluang munculnya biaya tambahan.
“Tetapi juga tolong juga jangan menambah-nambah kegiatan dan sebagainya. Kami yakin mungkin bukan dari pucuk pimpinan tapi dari oknum-oknum pelaksana di lapangan yang melakukannya. Ini jelas sekali terlihat,” ujarnya.
Nanang juga mengungkapkan temuan persoalan terkait pengelolaan dam di daerah pemilihannya di Provinsi NTB. “Bahkan dari dapil saya dari NTB yang disuruh mengembalikan dam, nggak mau. Salah satu KBIHU,” pungkasnya. (ndi)
Hanya 24 Persen Pekerja NTB Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, Komisi X DPR Tegur Pemda
Mataram (EKBISNTB) – Anggota Komisi IX DPR RI, H Muazzim Akbar menyoroti masih rendahnya cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Provinsi NTB. Dari sekitar 3,14 juta angkatan kerja di NTB, baru sekitar 700 ribu pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan atau sekitar 24 persen.
Hal itu disampaikan Muazzim dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI di Mataram, pada Jumat (10/7/2026). Dia menegaskan kondisi tersebut harus segera menjadi perhatian pemerintah daerah agar semakin banyak pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kami dari Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah daerah, baik pemerintah kota, pemerintah provinsi maupun Dinas Tenaga Kerja, agar segera mempercepat perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Cakupan yang baru sekitar 24 persen ini masih sangat minim,” ujar Muazzim.
Politisi PAN itu menekankan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat besar bagi pekerja. Mulai dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), hingga Jaminan Hari Tua (JHT).
Menurutnya, seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal, harus mendapatkan akses terhadap perlindungan tersebut. Namun melihat masih rendahnya pekerja yang terdaftar BPJS ketenagakerjaan tersebut, dia meminta pemerintah daerah untuk lebih serius memberikan perlindungan kepada masyarakatnya.
Selain itu, Muazzim juga meminta pemerintah daerah untuk memberi perhatian lebih kepada pekerja rentan yang selama ini belum banyak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kelompok tersebut antara lain pelaku UMKM, pekerja rumah tangga, hingga pengurus lingkungan seperti ketua RT, ketua RW, dan marbot masjid.
“Masih banyak pekerja rentan yang perlu kita lindungi. Karena itu, kami ingin seluruh unsur pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan memperluas kepesertaan sehingga manfaat program ini benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Selain mendorong perluasan kepesertaan, Muazzim juga mengapresiasi inovasi baru BPJS Ketenagakerjaan yang tidak hanya menyalurkan santunan kematian kepada ahli waris. Tetapi juga mengembangkan program pemberdayaan ekonomi bagi para penerima manfaat.
Legislator Dapil NTB II ini menjelaskan, ahli waris penerima santunan Jaminan Kematian sebesar Rp42 juta nantinya akan memperoleh pelatihan dan pendampingan usaha sehingga dana santunan dapat dimanfaatkan sebagai modal membangun usaha produktif.
“Terobosan ini sangat baik. Tidak hanya memberikan santunan kepada ahli waris, tetapi juga membekali mereka dengan pelatihan agar bisa membuka usaha atau mengembangkan UMKM. Dengan begitu, manfaat santunan tidak habis begitu saja, tetapi menjadi bekal untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga,” pungkasnya. (ndi)
Capaian di Bawah 50 Persen, Sekda Minta Empat OPD Genjot PAD
Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Kota Mataram mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pada empat organisasi perangkat daerah (OPD) hingga Semester I 2026 masih berada di bawah 50 persen dari target yang telah ditetapkan. Keempat OPD tersebut yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pariwisata.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Mataram meminta OPD yang realisasi PAD-nya masih rendah agar lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi pendapatan sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai hingga akhir tahun.
Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, mengatakan capaian PAD dari sektor retribusi yang masih berada pada kisaran 30 hingga 40 persen menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, OPD harus segera melakukan berbagai langkah percepatan agar realisasi pendapatan minimal melampaui 50 persen.
“Ini yang kami tekankan kepada teman-teman OPD yang rata-rata capaiannya baru 30 sampai 40 persen. Mereka harus lebih inovatif dan kreatif agar pencapaiannya segera meningkat, paling tidak di atas 50 persen,” ujarnya, Jumat (10/7).
Alwan menjelaskan, meskipun capaian empat OPD tersebut masih di bawah target, masing-masing telah menyusun berbagai upaya untuk mempercepat realisasi PAD melalui optimalisasi potensi retribusi yang menjadi kewenangannya.
Karena itu, OPD pengelola retribusi didorong untuk terus berinovasi dan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang tetap sesuai dengan ketentuan. Namun, setiap langkah yang dilakukan harus tetap sejalan dengan arah kebijakan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana.
“Pokoknya silakan bekerja, berinovasi, dan selalu melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan,” pesannya.
Terkait kendala pencapaian PAD, Alwan menegaskan setiap OPD telah diberikan target berdasarkan indikator, potensi, serta kemampuan masing-masing. Oleh karena itu, rendahnya realisasi tidak lagi dapat dijadikan alasan, mengingat target tersebut telah disepakati bersama dalam pembahasan anggaran.
“Sekarang semuanya sudah diperhitungkan karena target itu juga sudah dibahas bersama DPRD. Makanya ini yang terus kita pacu agar target tersebut bisa tercapai,” jelasnya.
Berdasarkan data realisasi PAD hingga Juni 2026, DLH baru merealisasikan sekitar 34 persen atau sebesar Rp4,25 miliar dari target Rp12,5 miliar. Dinas Pariwisata mencatat realisasi sekitar Rp200 juta dari target Rp800 juta.
Sementara itu, Dinas Perhubungan membukukan realisasi sekitar Rp5 miliar dari target Rp18,5 miliar. Adapun Dinas Perdagangan menjadi OPD dengan capaian terendah, yakni sekitar 17 persen dari target PAD sebesar Rp8,2 miliar. (pan)
