Beranda blog Halaman 175

FESyar KTI 2026 Sukses Digelar: Transaksi Pembiayaan dan Wakaf Produktif Lampaui Ekspektasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Bank Indonesia secara resmi menutup gelaran Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Kawasan Timur Indonesia (KTI) 2026 yang berlangsung di Lombok Epicentrum Mall, Mataram, NTB, pada Minggu (12/7). Rangkaian acara yang berlangsung selama tiga hari ini sukses mencatatkan berbagai pencapaian membanggakan serta komitmen penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional.

Prosesi penutupan sakral ini ditandai dengan pemukulan instrumen musik tradisional Gendang Beleq oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair (mewakili Gubernur NTB), bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario K. Pamungkas, serta jajaran Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Acara dibuka dengan khidmat lewat penampilan kebudayaan Tari Sesenggak Sasak serta pembacaan doa yang dipimpin oleh Kepala Unit Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM Keuangan Inklusi dan Syariah BI NTB, Abdul Hadi.

Sinergi 4 Pilar dan Prestasi Tuan Rumah

FESyar KTI 2026 merupakan buah sinergi dari 19 Kantor Perwakilan Bank Indonesia di KTI yang mencakup 22 provinsi dengan menghadirkan 189 pelaku UMKM dan usaha syariah. Festival tahun ini mengusung empat pilar kegiatan utama: sharia fair, sharia education, sharia forum, dan sharia competition.

  • Sharia Fair & Education: Menampilkan halal mart, bazar kuliner, 19 booth se-KTI, hingga kegiatan Tabligh Akbar di Masjid Hubbul Wathon Islamic Center yang dibanjiri oleh lebih dari 4.000 jemaah sebagai simbol kuatnya kampanye halal lifestyle di masyarakat. Program edukasi juga berhasil mencetak kelulusan kompeten 100% pada sertifikasi nazhir wakaf.
  • Sharia Forum & Competition: Menggelar seminar pembiayaan, modest fashion, zakat, serta berbagai kompetisi bergengsi. Pada pilar ini, NTB selaku tuan rumah menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Juara 1 Kompetisi Lembaga ZISWAF Unggulan Kategori Wakaf melalui BMT Insan Samawa, Sumbawa.

Realisasi Finansial Lampaui Target

Hingga waktu penutupan, FESyar KTI 2026 mencatatkan volume transaksi dan realisasi keuangan syariah yang sangat signifikan. Berdasarkan cut-off time data perolehan, berikut adalah rangkuman capaian finansial FESyar KTI 2026:

Indikator CapaianTarget ResmiRealisasi Akhir
Business Matching PembiayaanRp11 MiliarRp13,5 Miliar
Omzet Penjualan Produk UMKMRp1,1 MiliarRp1,2 Miliar
Penghimpunan Wakaf ProduktifRp35 JutaRp61,2 Juta

(Catatan: Angka perolehan ini masih terus diakumulasi hingga penutupan pada malam harinya).

Dalam capaian pembiayaan tersebut, BPRS PNM Patuh Beramal Amali Mataram dinobatkan sebagai lembaga dengan realisasi pembiayaan UMKM terbanyak. Sementara itu, Bank Panin Dubai Syariah Mataram berhasil mencatatkan transaksi pembiayaan dengan nominal terbesar. Sektor penghimpunan wakaf disokong melalui aksi Zawa Walk serta gerakan digital Wakafein.

Awal dari Langkah yang Lebih Besar

Dalam closing remarks, Sekda NTB Abul Chair menyampaikan apresiasi tinggi kepada BI karena berhasil menjadikan FESyar KTI sebagai wadah inklusif bagi pertumbuhan pelaku usaha lokal.

“Seremoni acara ini memang ditutup, namun kolaborasi, inovasi, dan ikhtiar membangun ekonomi syariah tidak boleh berhenti malam ini. Jaringan kemitraan dan sertifikasi halal harus terus diperkuat guna menyongsong Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 pada Oktober mendatang di Jakarta,” ujar Abul Chair.

Senada dengan pemerintah daerah, Kepala Perwakilan BI NTB Hario K. Pamungkas menegaskan bahwa penguatan ekonomi syariah membutuhkan kerja sama kolektif dan sinergi kokoh dari regulator, akademisi, hingga pelaku usaha. Hario menutup dengan harapan tinggi agar momentum prestisius ini memperkokoh Kawasan Timur Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi dan keuangan syariah nasional di masa depan. (r/fan)

Kenaikan Tarif Air Minum Batulanteh Berlaku Agustus

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kenaikan Tarif Air Minum Batulanteh Berlaku Agustus
Batulanteh pada, Jumat (10/7)


Sumbawa Besar (EKBIS NTB)–
Pemerintah Kabupaten Sumbawa memastikan penyesuaian atau kenaikan tarif air minum Perumda Batulanteh akan berlaku mulai bulan Agustus. Penyesuaian tarif berlaku bagi kelompok I meliputi sosial umum dan sosial khusus, kelompok II meliputi rumah tangga, serta kelompok III meliputi niaga, industri, dan instansi.


“Penyesuaian tarif dasar air minum merupakan langkah yang harus kita ambil untuk menjaga keberlangsungan usaha perusahaan. Tarif dasar kita juga yang terendah dibandingkan kabupaten/kota lain di NTB,” kata Bupati Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, Jumat (10/7).


Dijelaskan, tarif untuk pelanggan kelompok I atau pelanggan sosial umum dan khusus naik dari Rp2.160 menjadi Rp2.800 per meter kubik. Sementara, pelanggan rumah tangga atau kelompok II naik dari Rp2.830 menjadi Rp3.800 per meter kubik.


“Kalau untuk pelanggan kelompok III yang meliputi niaga, industri, dan instansi pemerintah disesuaikan dari Rp3.225 menjadi rata-rata Rp4.367 per meter kubik,” ucapnya.


Sebelum penyesuaian tarif tersebut diberlakukan lanjutnya, pemerintah telah melakukan kajian mendalam,termasuk juga menyusun regulasi yang mengacu ke aturan yang berlaku,sehingga dalam pelaksanaan tidak menimbulkan persoalan.


Orang nomor satu di Kabupaten Sumbawa tidak membantah bahwa banyak masyarakat yang mempertanyakan kebijakan tersebut, di tengah kualitas layanan yang belum sepenuhnya memuaskan. Menurutnya, kebijakan penyesuaian tarif itu dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan sehingga membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai.


“Pertanyaan paling krusial dari masyarakat adalah bagaimana tarif dinaikkan sementara kualitas layanan belum memuaskan, bahkan ada yang mengatakan perbaiki kualitas dulu baru naikkan tarif. Namun, bagaimana kita mau memperbaiki kualitas sementara kemampuan keuangan perusahaan terbatas,” terangnya.


Dikatakan Bupati, selama 12 tahun terakhir Perumdam Batulanteh belum pernah melakukan penyesuaian tarif di tengah komponen biaya operasional meningkat. Biaya itu meliputi kebutuhan pegawai, listrik, bahan bakar minyak, bahan kimia, pemeliharaan jaringan, pengadaan air baku, hingga biaya administrasi dan pelayanan pelanggan.


Untuk menjaga keberlangsungan operasional perusahaan, pemerintah selalu mengalokasikan subsidi Rp1 miliar setiap tahun melalui APBD. Dukungan anggaran tersebut, diberikan agar Perumdam Batulanteh tetap mampu melayani masyarakat sekaligus bisa memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).


“Penyesuaian dilakukan untuk menjaga layanan hak dasar masyarakat atas air bersih sekaligus menjamin keberlanjutan pelayanan di masa mendatang,” tambahnya.


Ia menegaskan penyesuaian tarif harus dibarengi dengan komitmen memperbaiki kualitas pelayanan air bersih ke masyarakat. Penyesuaian tarif ini nantinya akan diarahkan merehabilitasi jaringan dan penggantian pipa-pipa kritis yang telah berusia lebih dari 40 tahun.


“Kami juga berkomitmen untuk meningkatkan kontinuitas distribusi air, mempercepat transformasi menuju layanan profesional dan berbasis digital. Termasuk menambah debit air serta mewujudkan target pelayanan air bersih 24 jam dengan tekanan lebih stabil,” demikian kata Bupati. (ils)
(EKBIS NTB/ist)
SOSIALISASI – Bupati Sumbawa, H. Syarafuddin Jarot saat melakukan sosialisasi terkait penyesuaian atau kenaikan tarif Perumdam Batulanteh pada, Jumat (10/7)

Sidak di Jereweh dan Maluk Distribusi Elpiji 3 Kilogram Diduga Tidak Sesuai Atu

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sidak di Jereweh dan Maluk Distribusi Elpiji 3 Kilogram Diduga Tidak Sesuai Atu
SIDAK (EKBIS NTB/ist)


Taliwang (EKBIS NTB) –
Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), melanjutkan kegiatan inspeksi menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait tingginya harga Liquefied Petroleum Gas atau elpiji bersubsidi 3 kilogram di sejumlah wilayah. Inspeksi yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan elpiji 3 kilogram itu menyasar Kecamatan Maluk dan Jereweh.


Sidak dilakukan setelah sebelumnya muncul laporan masyarakat yang menyebut harga gas melon di tingkat pengecer di dua kecamatan itu mencapai Rp60 ribu-Rp100 ribu per tabung. Padahal, Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah untuk wilayah NTB sebesar Rp19.500 per tabung.


Di Kecamatan Maluk, Satgas yang turun didampingi aparat kecamatan memeriksa sejumlah kios pengecer di Desa Maluk dan Desa Pasir Putih. Pengawasan difokuskan untuk menelusuri penyebab tingginya harga elpiji bersubsidi di tingkat pengecer.
Dari hasil penelusuran sementara, petugas menemukan indikasi bahwa elpiji 3 kilogram yang dijual dengan harga tinggi diduga berasal dari pangkalan resmi.

Pasokan tersebut diduga tidak hanya berasal dari pangkalan di Kecamatan Maluk, tetapi juga ada yang berasal dari pangkalan di wilayah lain.
Temuan tim itu menguatkan dugaan adanya rantai distribusi yang tidak sesuai ketentuan. Praktiknya elpiji bersubsidi diduga berpindah ke tangan pengecer sebelum akhirnya dijual kembali dengan harga jauh di atas HET. Hal tersebut dinilai merugikan masyarakat, terutama rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro yang menjadi sasaran program subsidi pemerintah.


Sementara itu, pada inspeksi yang dilakukan di Pangkalan UD Sahabat di Desa Belo, Kecamatan Jereweh. Oleh tim pemeriksaan ini disebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai dugaan penjualan elpiji di atas HET dan penyaluran kepada pihak yang tidak berhak.


Namun saat tim tiba di lokasi, pangkalan belum beroperasi. Berdasarkan hasil verifikasi, distribusi elpiji dari agen ke pangkalan memang dijadwalkan setiap hari Jumat sehingga saat sidak belum ada aktivitas penyaluran kepada masyarakat.
Pangkalan tersebut diketahui mendapat alokasi 100 tabung elpiji 3 kilogram setiap pekan untuk melayani kebutuhan warga RT 08, RT 09, RT 11 Desa Belo, serta kawasan Pola Mata.


Hasil pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan belum menemukan bukti adanya pelanggaran harga maupun penyimpangan penyaluran di pangkalan tersebut. Dugaan yang dilaporkan masyarakat belum dapat dibuktikan karena distribusi belum berlangsung saat sidak dilakukan.


Kepala Dinas Koperindag KSB, Suryaman mengatakan, temuan di lapangan ditindaklanjuti oleh Tim Satgas dengan memberikan teguran kepada para pemilik kios, agar tidak lagi memperjualbelikan elpiji subsidi di luar mekanisme yang berlaku. Ia menegaskan distribusi elpiji 3 kilogram hanya boleh dilakukan melalui pangkalan resmi dan harus dijual sesuai HET.

njualannya harus sesuai HET dan diperuntukkan bagi rumah tangga miskin serta pelaku usaha mikro,” cetusnya, Jumat (10/7).
Menurutnya, inspeksi dalam rangka pengawasan tata niaga gas subsidi itu, akan terus dilanjutkan bersama Satgas,termasuk juga melakukan pembinaan kepada pengelola pangkalan, agar konsisten menjual elpiji sesuai HET dan memastikan penyalurannya tepat sasaran kepada rumah tangga miskin serta pelaku usaha mikro.

“Kepada masyarakat kami imbau agar selalu melaporkan kalau ada tindak penyimpangan penjualan gas 3 kilogram di wilayahnya. Pasti kami turun menelusurinya,” tandasnya.(bug)

SIDAK (EKBIS NTB/ist)- Kegiatan sidak Satgas Pengawasan elpiji 3 Kg di salah satu kios di Kecamatan Maluk pada, Jumat (10/7). Petugas menemukan dugaan distribusi elpiji 3 kilogram diduga tidak Sesuai aturan.

Distan Pastikan Ketersediaan Pupuk Aman

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Distan Pastikan Ketersediaan Pupuk Aman
Wirawan Margana (EKBIS NTB/ils)


Sumbawa Besar (EKBIS NTB)–
Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Sumbawa, memastikan ketersediaan pupuk di beberapa gudang mitra dalam kondisi aman. Bahkan realisasi saat ini baru diangka 30 persen dari kuota yang disediakan pemerintah.
“Stok pupuk kita sangat aman untuk saat ini, karena baru 30 persen yang sudah ditebus oleh para petani dari kuota yang disediakan pemerintah,” Kabid Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Wirawan Margana, kepada Suara NTB, Jumat (10/7).


Ia melanjutkan, dari komposisi pupuk yang disiapkan pemerintah hanya pupuk jenis organik dan NPK saja yang kurang diminati oleh para petani. Pasalnya, dua jenis pupuk ini minim peminat, sehingga pemerintah mengurangi kuota pupuk tersebut untuk Kabupaten Sumbawa.
Alasan utama para petani sehingga kurang meminati pupuk organik lantaran banyak rumput yang akan ditumbuh. Hanya saja alasan itu kata dia,belum bisa dipastikan karena pihaknya belum melakukan kajian secara khusus.


“Biaya angkut pupuk organik juga sangat mahal dibandingkan pupuk jenis lain. Itu juga diperparah dengan minimnya jalan usaha sehingga petani harus mengeluarkan biaya lebih,” ucapnya.
Wirawan mengatakan, kuota pupuk organik termasuk NPK ini dikurangi karena tidak ada yang melakukan penebusan, sehingga hal ini berdampak pada kuota yang diberikan pemerintah, apalagi setiap bulan selalu dilakukan evaluasi terhadap penebusan pupuk tersebut.


“Itu yang menjadi alasan utama sehingga kuota untuk dua jenis pupuk tersebut, berkurang karena sepi peminat. Daripada nganggur sehingga kuota Sumbawa digeser ke daerah lain yang membutuhkan,” ujarnya.


Disinggung terkait ketersediaan pupuk yang ada saat ini dengan rencana lahan yang akan tanam, wirawan mengaku masih sangat mencukupi. Bahkan, ia mengklaim tidak akan terganggu untuk musim hujan tahun 2026.

“Jatah kita untuk pupuk urea saat ini sebesar 51.970 ton dan masih sama dengan kuota sebelumnya. Kami pun yakin ketersediaan pupuk untuk musim tanam Oktober- Desember masih sangat aman dan tidak terjadi kelangkaan,” demikian kata dia. (ils)
Wirawan Margana (EKBIS NTB/ils)

Petani dan Nelayan Dilarang Gunakan Elpiji Subsidi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Petani dan Nelayan Dilarang Gunakan Elpiji Subsidi
Juraidin (EKBIS NTB/hir)


Bima (EKBIS NTB)– Petani dan nelayan di Kabupaten Bima dilarang menggunakan elpiji 3 kilogram untuk menunjang kegiatan usaha. Meski regulasi mengenai penggunaan elpiji subsidi bagi petani dan nelayan telah diterbitkan pemerintah pusat, tetapi Bima belum menjadi daerah sasaran program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG), sehingga alokasi elpiji subsidi untuk kedua sektor tersebut belum tersedia.


Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bima, Juraidin, ST., M.Si., menjelaskan, ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021, Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021, serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023. Dalam regulasi tersebut, penerima manfaat elpiji 3 kilogram terdiri atas empat kelompok, yakni rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran.


Namun, petani sasaran dan nelayan sasaran bukan seluruh petani maupun nelayan. Menurutnya, kelompok tersebut merupakan penerima bantuan paket konversi BBM ke BBG dari pemerintah berupa konverter kit yakni mesin pompa air untuk petani dan mesin kapal bagi nelayan yang menggunakan elpiji 3 kilogram sebagai bahan bakar.


“Yang dimaksud dengan petani dan nelayan itu adalah yang mendapatkan bantuan konverter kit berupa mesin pompa air atau mesin perahu yang bahan bakarnya elpiji 3 kilogram,” jelasnya, Jumat (10/7).


Ia mengatakan, Kabupaten Bima belum memperoleh program bantuan konverter kit dari Kementerian ESDM sampai tahun 2026. Akibatnya, alokasi elpiji subsidi yang diberikan pemerintah pusat kepada Kabupaten Bima belum memasukkan kebutuhan petani dan nelayan sebagai penerima manfaat.
“Alokasi sampai dengan tahun 2026, termasuk tahun-tahun sebelumnya, untuk Kabupaten Bima itu belum memperhitungkan petani dan nelayan. Karena bantuan konverter kit itu belum didapatkan oleh petani dan nelayan di Kabupaten Bima,” ujarnya.


Menurutnya, kondisi tersebut juga dialami seluruh kabupaten/kota di Pulau Sumbawa. Program konverter kit baru diberikan kepada kabupaten/kota di Pulau Lombok, sehingga daerah-daerah tersebut telah memperoleh alokasi elpiji subsidi bagi petani dan nelayan sasaran.
“Bukan hanya Kabupaten Bima, lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa belum diprogramkan bantuan konverter kit itu. Karena harus didahului oleh bantuan tersebut, baru kemudian alokasi elpiji untuk petani dan nelayan diperhitungkan,” katanya.


Meski belum menjadi sasaran program pemerintah, di lapangan masih ditemukan petani dan nelayan yang memanfaatkan elpiji 3 kilogram untuk kegiatan usaha. Penggunaan itu dilakukan dengan memodifikasi sendiri mesin pompa air maupun mesin perahu, agar dapat menggunakan elpiji sebagai bahan bakar.


“Sekarang mereka merekayasa atau memodifikasi sendiri mesinnya sehingga bahan bakarnya berubah dari pertalite atau solar menjadi gas elpiji,” ungkapnya.
Ia menegaskan, penggunaan tersebut belum sesuai dengan skema yang ditetapkan pemerintah pusat.

Sebab, sesuai regulasi petani dan nelayan baru dapat memanfaatkan elpiji subsidi, apabila telah ditetapkan sebagai penerima bantuan konverter kit dan memenuhi kriteria sebagai petani sasaran maupun nelayan sasaran.


Dalam ketentuan tersebut, petani sasaran merupakan petani yang telah menerima paket perdana elpiji untuk mesin pompa air dari pemerintah. Sementara, nelayan sasaran adalah nelayan yang telah memperoleh paket perdana elpiji untuk kapal penangkap ikan. Selain menerima bantuan konverter kit, keduanya juga harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti luas lahan untuk petani dan kapasitas kapal atau gross tonnage (GT) bagi nelayan.


Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bima terus mengupayakan penambahan kuota elpiji subsidi. Pada 2026, pemerintah daerah mengusulkan alokasi sebesar 15.000 metrik ton atau sekitar lima juta tabung. Namun, pemerintah pusat hanya menetapkan alokasi 7.914 metrik ton atau sekitar 2.635.362 tabung, turun sekitar delapan persen dibanding alokasi 2025 yang mencapai 8.538 metrik ton atau 2.843.154 tabung.

Hingga 30 Mei 2026, realisasi penyaluran elpiji subsidi di Kabupaten Bima tercatat sebanyak 1.142.630 tabung atau 43,31 persen. (hir)
Juraidin (EKBIS NTB/hir)

Bendungan Meninting, Dibangun di Era Jokowi, Diresmikan Prabowo

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bendungan Meninting, Dibangun di Era Jokowi, Diresmikan Prabowo
RESMIKAN

Giri Menang (EKBIS NTB) – Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto meresmikan Bendungan Meninting yang terletak di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Jumat (10/7/2026).
Proyek ini dibangun pada tahun 2018 lalu, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dengan anggaran fantastis hingga Rp1,4 triliun. Bendungan ini diproyeksikan mampu mengairi aliran sawah hingga menjadi sumber air minum.
Selain Bendungan Meninting, empat bendungan lain yang dibangun pada masa Jokowi dan diresmikan Presiden Prabowo Subianto di antaranya Bendungan Sidan, berlokasi di Gianyar, Bali.

Proyek ini dibangun pada tahun yang sama dengan Bendungan Meninting, yaitu tahun 2018 dengan anggaran mencapai Rp1,8 triliun.
Tiga bendungan lainnya yaitu Bendungan Jlantah yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Pidie berlokasi di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dan Bendungan Keureteu yang terletak di Aceh Utara, Provinsi Aceh.


Presiden Prabowo Subianto mengatakan total anggaran pengerjaan untuk kelima bendungan tersebut mencapai Rp9,9 triliun. Ia mengaku, pihaknya bisa membangun puluhan bendungan lainnya, karena Indonesia kini bisa menghemat sekitar Rp170 triliun per tahun setelah Indonesia tidak lagi mengimpor bahan bakar minyak jenis solar.


“Solar 50 persen dari kelapa sawit. Hari ini sudah mulai menghentikan impor solar dari luar negeri. menghemat Rp170 triliun. Hari ini kita resmikan 5 bendungan dengan teknologi yang bisa menghasilkan 1 juta ton beras. Dengan Rp170 triliun berapa puluh bendungan yang bisa dibangun tiap tahun,” ujarnya.


Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan dari pembangunan lima bendungan tersebut, dibangun juga jarigan irigasi sepanjang 280 kilometer dengan lahan kurang lebih seluas 40 hektare.
“Di lokasi peresmian ini kita melihat kembali betapa pentingnya pekerjaan mengolah air. Air yang tertampung wajib menjadi air untuk irigasi sawah,” katanya.


Selain mendukung ketahanan pangan melalui layanan irigasi lebih dari 40 ribu hektare, lima bendungan tersebut juga memiliki total daya tampung sekitar 371 juta meter kubik, menyediakan air baku sebesar 3,6 meter kubik per detik, serta melindungi sekitar 932 hektare wilayah dari potensi banjir. Infrastruktur tersebut juga memiliki potensi pengembangan energi melalui pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 9,6 megawatt (MW) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung hingga 346 MW.


“Bendungan ini telah bisa mengurangi konflik horizontal yang selama ini terjadi antara petani. Karena mereka selalu berebut air, mana kala musim panas dengan adanya bendungan ini Yang mampu menampung sampai dengan 10 juta meter kubik per detik sawah yang bisa kita airi seluas 1060 hektare dengan jaringan irigasi kurang lebih 260 meter,” jelasnya.

Menteri PU juga menyoroti manfaat Bendungan Meninting di Lombok Barat yang dinilai mampu mengurangi konflik perebutan air antarpetani saat musim kemarau. Bendungan dengan kapasitas tampung sekitar 10 juta meter kubik itu kini mampu mengairi sekitar 1.060 hektare sawah sehingga intensitas tanam meningkat dari satu kali menjadi tiga kali panen dalam setahun. (era)

RESMIKAN – Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan Bendungan Meninting di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lobar, Jumat (10/7). (EKBIS NTB/era)

Lahan PM-AAS, Kementan Siapkan Bantuan Benih Satu Juta Hektare

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lahan PM-AAS, Kementan Siapkan Bantuan Benih Satu Juta Hektare
DIALOG

Praya (EKBIS NTB) – Kementerian Pertanian (Kementan) pada tahun ini menyiapkan bantuan benih gratis bagi petani di seluruh Indonesia yang mau menerapkan sistem Pertanian Modern – Advanced Agricultural System (PM-ASS) dengan target luas tanam mencapai 1 juta hektare.


Demikian diungkapkan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, saat meninjau lokasi program PM-ASS di Desa Bunkate Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah (Loteng), Jumat (10/7).
Sistem PM-AAS merupakan pendekatan budidaya padi berbasis teknologi yang saat ini tengah dikembangkan oleh Kementan. Sistem tersebut mengintegrasikan mekanisasi, pertanian presisi dan digitalisasi.

Melalui penggunaan bibit unggul didukung dengan pemupukan optimal serta pola tanam rapat khusus atau larikan. Dengan sistem tersebut bisa meningkatkan produksi padi dalam satu hektarenya antara 8 sampai 10 ton. Bahkan di beberapa lokasi produksinya bisa mencapai 12 ton per hektare.


“Sistem baru ini bisa mendorong produksi pertanian dalam satu hektarenya hingga 10 sampai 12 ton. Minimal 8 ton,” sebutnya, seraya menambahkan, petani harus disiplin. Terutama dalam hal pemupukan, baik secara kuantitas pupuk ataupun jenis pupuk yang digunakan.


Mentan menjelaskan, bagi petani yang mau menerapkan sistem PM-ASS tersebut nanti bisa mengajukan usulan melalui Dinas Pertanian disertai dengan rencana luas tanam. Setelah itu bisa diusulkan untuk mendapatkan benih padi secara gratis dari pemerintah pusat. Nanti usulannya akan dimonitor oleh PPL di daerah ini.


“Berapa pun usulannya kita siap. Asalkan mau menanam dengan metode baru ini. Karena target pemerintah untuk program ini sekitar 1 juta hektare,” tegasnya.
Ia menjelaskan, metode tanam baru tersebut secara bertahap akan terus diperluas implementasinya. Harapannya, produksi padi secara nasional bisa meningkat dan bisa meningkatkan kesejahteraan petani.

Karena semakin tinggi produksi padi, pendapatan yang diterima petani juga semakin tinggi. Mengingat, harga gabah sekarang sudah jauh meninggkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Target 100 Hektare
Khusus di Loteng tambah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Loteng Zaenal Arifin, S.P., di tempat yang sama, metode tanam dengan sistem PM-ASS tersebut sudah mulai diimplementasikan pada musim tanam ini. Tetapi belum secara menyeluruh. Di mana dari 100 hektare yang ditargetkan, baru tercapai sekitar 51 hektare dan baru di beberapa desa saja.


Ke depan, lokasi dan luas area tanam sistem PM-ASS tersebut akan terus diperluas. Dengan menyasar desa-desa lainnya di Loteng. “Saat ini sistem tanam PM-ASS ini baru diterapkan di beberapa desa. Ke depan, akan terus kita perluas. Karena ini program pusat yang pastinya harus didukung,” ujarnya.

Zaenal menjelaskan sistem PM-ASS memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan sistem tanam yang lain. Pertama, dari sisi biaya operasional tanam bisa ditekan. Pasalnya, benih langsung ditanam di lahan tanam. Tidak perlu dilakukan penyemaian seperti sistem tanam yang lain, sehingga bisa menekan biaya buruh dan biaya operasional lainnya.


Dari sisi produktivitas, sistem tersebut diyakini bisa meningkatkan produktivitas hingga 10 ton per hektare. “Sistem tanam ini mirip dengan sisi Gogorancah. Bedanya, kalau Gogorancah di lahan kering dengan metode tegalan. Sedangkan PM-ASS ini menanam benih langsung di lahan basah. Dengan metode larian atau benih dijajar dalam jarak tertentu,” terangnya. (kir)

DIALOG – Mentan Andi Amran Sulaiman bertemu dan berdialog dengan penyuluh saat meninjau lokasi program PM-ASS di Desa Bunkate, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Loteng, Jumat (10/7). (EKBIS NTB/kir)

Tidak Perlu Impor Beras Lagi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tidak Perlu Impor Beras Lagi
Andi Amran Sulaiman (EKBIS NTB/ist)


MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan stok beras secara nasional saat ini sudah menembus angka 5,2 juta ton. Dengan angka tersebut Indonesia disebut tidak perlu impor beras lagi. Mengingat, secara stok sudah sangat mencukupi kebutuhan beras secara nasional.


“Stok beras kita saat ini di angka 5,2 juta ton. Jadi tidak perlu impor beras lagi,” ujarnya saat meninjau lokasi program PM-ASS di Desa Bunkate Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah (Loteng), Jumat (10/7).
Hebatnya, capaian stok beras sebanyak itu bisa dicapai dalam satu tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dan, itu semua tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Terutama para penyuluh yang perannya tidak bisa dianggap kecil dalam sukses ini.”Intinya harus kompak, semua pasti bisa dicapai. Capaian ini juga tidak lepas dari dukungan TNI/Polri yang juga terus mengawal program pemerintah,” imbuhnya.


Dikatakannya, sukses mencapai stok beras 5,2 juta ton tersebut sudah diakui banyak negara di dunia. Bahkan, beberapa negara di antaranya, Lebanon, Singapura, Kanada, Australia hingga Chili menyatakan keinginannnya untuk belajar ke Indonesia. Bagaimana caranya bisa mencapai swasembada beras dalam Waktu yang relative singkat.


Dengan capaian tersebut pemerintah pusat kini bisa mengalihkan fokus bagaimana bisa mewujudkan swasembada berkelanjutan. Dalam arti, tidak hanya beras saja yang stoknya tercukupi kedepannya. Tetapi bahan pangan lainnya, ke depan bisa juga bisa tercukupi.
Tidak kalah penting, kesejahteran pertani juga turut menjadi perhatian pemerintah ke depan. Berbagai upaya pun dilakukan.

Diantaranya, dengan memastikan ketersedian pupuk subsidi yang terjangkau, sehingga memudahkan para petani saat bertani.
Harga beli gabah petani juga ditingkatkan. Jadi biaya produksi bisa ditekan. Sementara harga beli gabah ditingkatkan. Maka secara otomatis akan mampu mendongkrak pendapatan petani. (kir)


Andi Amran Sulaiman (EKBIS NTB/ist)

Pengguna Kendaraan Diesel di NTB Sudah Langsung Nikmati BBM Biodiesel B50

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pengguna Kendaraan Diesel di NTB Sudah Langsung Nikmati BBM Biodiesel B50
Mobil tangki mendistribusikan BBM ke SPBU-SPBU yang ada di NTB

Mataram (EKBIS NTB) – Bahan Bakar Minyak (BBM) Biodiesel 50 atau B50 sudah dipasarkan di NTB, pasca diresmikan penjualannya oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kebijakan ini meningkatkan kandungan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dari 40 persen menjadi 50 persen sebagai bagian dari strategi pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi impor solar, dan meningkatkan pemanfaatan minyak sawit dalam negeri.


Produk B50 ini kini telah siap menggantikan Biosolar B40 untuk kendaraan bermesin diesel, khususnya di Provinsi NTB.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan seluruh infrastruktur penyaluran telah dipersiapkan sebelum peresmian nasional dilakukan.


“Per 1 Juli, produk B50 sudah disiapkan di seluruh Fuel Terminal Pertamina Patra Niaga. Dari sisi infrastruktur maupun penyaluran sudah siap,” ujarnya kepada Suara NTB, Jumat, 10 Juli 2026.
Menurut Ahad, masyarakat NTB, khususnya pengguna kendaraan diesel, sudah mulai menggunakan B50. Produk tersebut menggantikan Biosolar B40 yang sebelumnya dipasarkan.


“Betul, setelah diresmikan Presiden, B50 sudah mulai dijual. Ini khusus untuk kendaraan diesel dan menggantikan Biosolar B40,” katanya.
Ia memastikan perubahan spesifikasi bahan bakar tidak akan memengaruhi pasokan di lapangan. Pertamina tetap menggunakan pola distribusi yang sama seperti saat penyaluran B40.


“Tidak ada perubahan pola suplai maupun ketersediaan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pasokan,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Ketua Hiswana Migas NTB, Reza Nurdin. Menurutnya, B50 bahkan sudah mulai beredar di wilayah NTB sejak Rabu (8/7), sehari sebelum peresmian nasional dilakukan.


“Sudah mulai beredar di Lombok dan Sumbawa. Jadi solar yang sekarang digunakan masyarakat di NTB sudah merupakan B50,” ujarnya.
Reza menilai kesiapan distribusi di NTB berjalan baik karena koordinasi antara Pertamina dan jaringan SPBU telah dilakukan sejak sebelum peluncuran resmi.


Sementara itu, Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Niken Arumdati, menjelaskan implementasi B50 merupakan kebijakan nasional yang bertujuan memperkuat kemandirian energi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar.
Niken menambahkan, pemerintah daerah berperan melakukan koordinasi, pengawasan distribusi, serta sosialisasi kepada masyarakat agar implementasi kebijakan berjalan lancar.


“Koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas terus dilakukan. Pengawasan distribusi juga dilaksanakan bersama BPH Migas dan Dewan Energi Nasional (DEN),” katanya.


Dengan mulai diterapkannya B50 di NTB, masyarakat tidak perlu melakukan penyesuaian khusus selain menggunakan bahan bakar sesuai spesifikasi kendaraan diesel. Pemerintah dan Pertamina memastikan distribusi tetap berjalan normal sehingga kebutuhan energi masyarakat maupun sektor usaha tetap terjaga.(bul)

Mobil tangki mendistribusikan BBM ke SPBU-SPBU yang ada di NTB. Pengguna kendaraan diesel bisa menggunakan bahan bakar jenis B50. (EKBIS NTB/ist)

Peresmian Bendungan Meninting, Warga Sampai Naik Bukit untuk Saksikan Presiden

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pengguna Kendaraan Diesel di NTB Sudah Langsung Nikmati BBM Biodiesel B50
Mobil tangki mendistribusikan BBM ke SPBU-SPBU yang ada di NTB

Giri Menang (EKBIS NTB) – Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat (Lobar) disambut suka cita masyarakat. Warga rela menunggu di jalan raya demi bisa melihat langsung orang nomor satu di Indonesia itu. Bahkan warga rela naik bukit untuk menyaksikan kegiatan presiden yang kali pertama berkunjung ke desa itu.


Pantauan media, warga memadati pinggir jalan memasuki daerah Gunungsari menuju lokasi acara. Tampak warga dari kalangan orang tua, remaja hingga anak-anak berjejer di pinggir jalan menyambut kedatangan Presiden. Mereka menunggu di pinggir jalan depan rumah mereka, masjid, dan sekolah-sekolah. Tak kalah padat, begitu masuk ke areal lokasi acara di desa Bukit Tinggi. Warga berjubel di depan pintu masuk bendungan.


Warga setempat pun menyiapkan tempat parkir khusus agar tidak mengganggu lalu lintas di jalur tersebut. Tidak saja di jalan raya, mereka juga menyaksikan kedatangan presiden dari atas bukit dekat rumah penduduk setempat. Rusmiati, salah seorang warga yang ditemui di lokasi mengatakan bahwa ia menunggu ingin melihat presiden secara langsung.


“Ya saya datang ingin melihat pak presiden, apalagi tumben pak presiden ke desa kami,” katanya.
Ia mengaku penasaran dengan presiden jika melihat secara langsung. Karena selama ini ia hanya bisa menyaksikan Presiden Prabowo di layar televisi. Kesempatan langka ini pun tak mau disia-siakan. Ia datang bersama keluarga, sengaja memilih melihat dari ketinggian, karena tidak semua diizinkan masuk ke lokasi acara.


Kedatangan presiden ke desa itu untuk meresmikan Bendungan Meninting yang telah dibangun selama beberapa tahun. Ia mengaku sangat bersyukur dengan kedatangan presiden meresmikan bendungan itu. Bagi warga, bendungan itu sangat dinantikan, karena akan bisa dimanfaatkan warga untuk kebutuhan pertanian, kebutuhan air minum dan lainnya.


Selain itu, bendungan tersebut menjadi berkah karena jadi obyek wisata yang cukup ramai dikunjungi pengunjung. Sehingga warga setempat berharap agar kedepan bendungan itu bisa dikelola menjadi wisata. (her)

NAIK BUKIT – Warga yang menaiki bukit untuk menyaksikan kehadiran Presiden Prabowo Subianto meresmikan Bendungan Meninting, Jumat (10/7/2026). (EKBIS NTB/her)

1...174175176...1,074Halaman 175 dari 1,074