Beranda blog Halaman 817

Selain Kopi, Julmansyah Sarankan Warga Rarak Ronges Tanam Buah

0
Pjs Bupati KSB, Julmansyah memberikan bibit pohon alpukat kepada warga desa Rarak Ronges untuk ditanam.(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Sumbawa Barat, Julmansyah memberi saran kepada warga Desa Rarak Ronges, kecamatan Brang Rea untuk juga menanam berbagai jenis pohon buah.

Daripada menanam jagung, warga Desa Rarak Ronges menurut Julmansyah lebih baik menanam tanaman buah selain kopi untuk menambah keragaman komoditas perkebunannya. “Jagung tidak cocok di sini (Rarak Ronges), cocoknya buah-buahan selain kopi tentunya,” kata Julmansyah saat berkunjung ke Desa Rarak Ronges, Kamis 31 oktober 2024.

Menanam berbagai tanaman buah, Julmansyah mengatakan, banyak manfaatnya. Selain dari sisi ekonomi bagi masyarakat, tanaman buah juga akan turut menjaga kelestarian ekosistem hutan Brang Rea. “Kita harus lestarikan hutan Brang Rea ini karena itu sama juga menjaga pasokan cadangan air bendungan Bintang Bano,” paparnya seraya menambahkan agar tanaman kopi warga tetap turut dipertahankan.

“Kopi Rarak ini sudah terkenal. Makanya saya sengaja memilih kunjungan kecamatan ke Brang Rea ini dipusatkan di sini, karena saya ingin menikmati kopinya,” sambung Julmansyah.

Menanam pohon buah selain kopi, diungkapkan Julmamsyah sangat mudah di Rarak Ronges. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB ini mengatakan, tipikal pegunungan Rarak Ronges banyak jenis buah yang bisa tumbuh. “Duren, alpukat, jengkol cocok di sini. Dan kalau sudah berbuah bisa tiap tahun panennya sehingga jadi tambahan pendapatan masyarakat selain kopinya,” ujarnya.

Dalam kesempatan bertemu warga  desa Rarak Ronges itu, Julmansyah selanjutnya mengutarakan kehadirannya. Ia mengatakan, sebagai Pjs bupati KSB dirinya diberikan sejumlah tugas oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Pj Gubernur NTB. “Salah satu penugasan ke saya untuk mengawal jalannya Pilkada serentak. Maka harapan saya, mari kita bersama-sama mengawal Pilkada ini agar berjalan lancar dan damai,” pungkasnya. (bug)

Dukung Program Makan Bergizi Gratis, NTB Ingin Pastikan Ketersediaan Komoditas Pangan Stabil

0
H.Lalu Gita Ariadi (kiri) dan Wahyudin (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com)- Pemprov NTB ingin memastikan ketersediaaan komoditas tetap tersedia dan stabil untuk mendukung program pemerintah pusat yaitu program makan siang bergizi gratis. Sejumlah komoditas yang penting seperti beras, telur, ayam, ikan, sayur-mayur dan lain-lain harus tetap tersedia dengan cukup.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Drs H. Lalu Gita Ariadi M.Si meminta kepada jajaran OPD untuk memastikan ketersediaan semua komoditas yang dibutuhkan agar tetap stabil. Pihaknya tak menginginkan program tersebut terganggu dengan inflasi.

“Kebutuhan program ini ril, bagaimana agar produksi ini jangan ada turun naik. Bagaimana kita menjamin pada saat inflasi produksi, kita simpan dengan baik untuk cadangan kebutuhan pada saat nanti tidak berproduksi,” kata Lalu Gita Ariadi saat memberi pemaparan dalam kegiatan penyampaian berita resmi statistik, Jumat (1/11).

Ia mengatakan, Pemprov NTB akan membuat kebijakan untuk mensukseskan program makan siang bergizi gratis yang menjadi program Prabowo-Gibran. Saat beberapa komoditas kebutuhan pokok sedang melimpah, maka harus dipastikan semua komoditas tersebut tidak ada yang mubazir atau terbuang begitu saja karena harganya anjlok. Sehingga sentuhan teknologi perlu dilakukan untuk menstabilkan pasokan komoditas bahan pokok.

Sekda melihaat kebutuhan cold storage atau ruang pendingin untuk komoditas hasil bumi petani penting diadakan, terutama di daerah-daerah penghasil. Sehingga jika terjadi produksi naik, kondisinya akan tetap aman.

“Mohon Dinas Ketahanan Pangan cari cold storage dan sejenisnya. Bawang, cabai, tomat, jangan pada saat produksi berlebih menjadi sia-sia terbuang. Maka menyeimbangkan itu perlu alat penyimpanan,” ujarnya.

Sekda juga memandang perlu program hilirsasi produk untuk memaksimalkan hasil produk pertanian misalnya industry saus tomat, sambal kemasan dan komoditas lainnya. “Bawang goreng juga bisa dikemas guna mengantisipasi saat tak ada musim. Itu menjadi atensi kita,” ujarnya.

Pemprov NTB hingga saat ini masih menunggu pedoman pelaksanaan program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program besar Prabowo – Gibran usai mereka secara resmi dilantik jadi Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober 2024.

Sekda mengatakan, terkait program makan bergizi gratis bersama enam program lainnya, pihaknya sudah memerintahkan kepada semua pimpinan OPD untuk berkoordinasi dengan Kementerian masing-masing guna mengetahui dengan jelas teknis pelaksanaan di lapangan.(ris)

IKASMADABAYA Cycling Community Eksplore Lombok dan Jajal Sirkuit Mandalika

0
Rombongan IKASMADABAYA Cycling Community saat tiba di Lombok menggunakan KM. Dharma Rucitra VIII(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Sebanyak 113 alumni SMA Negeri 2 Surabaya yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Alumni SMA 2 Surabaya (IKASMADABAYA) Cycling Community akan menjelajahi keindahan Pulau Lombok dengan sepeda pada Sabtu, 2 November 2024. Kegiatan funbike ini akan mengeksplore destinasi wisata di Lombok.

Rute yang akan dilalui dimulai dari Kantor Bupati Lombok Barat, melintasi Bendungan Pengge, Bypass BIL, dan diakhiri di Sirkuit Mandalika.

Rombongan IKASMADABAYA Cycling Community ini tiba di Lombok melalui Pelabuhan Gili Mas, Lembar, menggunakan kapal milik PT. Dharma Lautan Utama (DLU), yaitu KM. Dharma Rucitra VIII yang berangkat dari Surabaya.

Ketua Panitia Gowes Lombok, Dr. Glemboh Priambodo, SH., MHum., MM., menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari program tahunan jelajah Indonesia yang rutin dilaksanakan oleh komunitas mereka.

“Kami mengadakan acara ini untuk bersilaturahmi sesama alumni dalam komunitas sepeda. Pemilihan Lombok sebagai lokasi sangat tepat, mengingat keindahan alamnya dan adanya Sirkuit Mandalika yang menarik,” ujarnya.

Dr. Glemboh menambahkan bahwa rute sepeda di Lombok menawarkan tantangan yang menarik dengan jalanan yang mulus.

“Kegiatan ini didukung Dirut PT. Dharma Lautan Utama. Selain bersepeda, acara ini juga bertujuan untuk mempromosikan pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Lombok. Kami akan menceritakan kepada alumni di Surabaya tentang keindahan pariwisata di Lombok yang layak untuk dikunjungi,” imbuh Dr. Glemboh.

Sementara itu, Ketua Ikatan Keluarga Alumni SMA 2 Surabaya (IKASMADA), Laksamana Pertama TNI (Purn.) Dr. drg. R.A. Nora Lelyana, M.HKes., menyatakan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mempromosikan pariwisata Lombok. “Ketika saya pertama kali datang ke sini, wilayah ini sempat mengalami bencana. Namun sekarang, Lombok sudah pulih dan lebih indah. Banyak alumni yang ingin menikmati keindahan Lombok,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Ikasmadabaya Cycling Community, dr. Surya Haksara Sp O.G, menambahkan, kedatangan rombongan ini ke Lombok tidak hanya untuk berolahraga, tetapi juga untuk membangkitkan pariwisata daerah ini.

“Selain menuju Mandalika, kami juga akan berkunjung ke beberapa tempat menarik lainnya di Lombok, termasuk Bukit 360. Kami diberi kesempatan untuk menjajal sirkuit satu kali putaran menggunakan sepeda.” ujarnya.

Dalam kegiatan eksplore Lombok yang dilakukan tahun sebelumnya, komunitas ini juga sempat mengunjungi Desa Sade untuk belajar tentang rumah adat dan budaya masyarakat setempat, termasuk tarian tradisional.

“Kami benar-benar ingin mengeksplorasi pariwisata di NTB, khususnya Lombok dan mendukung promosi daerah ini. alumni ini terdiri dari beragam profesi yang dapat memungkinkan untuk mendukung berkembangnya pariwisata Lombok,” tandasnya.(bul)

Jelang Nataru, DLU Layani Penyeberangan Surabaya, Lombok Hingga NTT

0
Salah satu kapal milik PT. DLU dari Surabaya, sandar di Pelabuhan Gili Mas, Lembar.(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Jelang libur natal dan tahun baru (Nataru) biasanya terjadi peningkatan jumlah penumpang angkutan laut. Pada momen ini, PT Dharma Lautan Utama (DLU) sudah melakukan persiapan, bahkan telah menambah layanan penyeberangan dari Surabaya, Lombok, dan NTT.

Kepala Cabang Dharma Lautan Utama Lembar Firman Dandy di Pelabuhan Gili Mas Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Jumat, 1 November 2024 mengatakan, pada Nataru kali ini, DLU melayani kebutuhan penumbang di berbagai daerah di Indonesia.

Salah satunya, dengan telah dilayaninya rute Surabaya – Lombok, Ende, Labuan Bajo, Waingapu dan Kupang.

“Rute baru ini sudah 3 bulan berjalan. Sebagaimana diketahui wilayah Waingapu dan Kupang pasti banyak warganya yang pulang kampung libur natal, awal Desember 2024 ini akan terlihat pergerakan penumpang dari dan ke arah timur,” katanya.

Dari rute tersebut, pelabuhan Lembar menjadi tempat transit para penumpang yang akan melanjutkan ke rute Waingapu dan Kupang. Karena kapal-kapal yang tersedia untuk mengangkut penumpang berbeda dengan rute lainnya.

“Dengan kapasitas kapal maksimal bisa mengangkut penumpang sebanyak 980 muatan, makanya di akhir tahun kenaikannya kita batasi di 20 persen,” terangnya.

Sementara itu, PT. DLU juga mengoperasikan kapal-kapal baru untuk melayani rute Lombok-Surabaya, atau Surabaya Lobok. Dua kapal yang digunakan diantaranya, Dharma Rucitra VIII yang berangkat setiap hari Minggu ke Surabaya. Dan Dharma Kartika V yang berangkat setiap Jumat. Kedua kapal ini bongkar dan sandar di Pelabuhan Gili Mas, Lembar. Karena termasuk kapal berkapasitas besar.

Sementara dari Pelabuhan Lembar, PT. DLU mengoperasikan KM Kirana VII yang diberangkatkan ke Surabaya dua hari sekali.

Ketua Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Cabang Lembar ini mengatakan, kapal-kapal PT. DLU yang bongkar dan muat di Pelabuhan Gili Mas adalah kapal-kapal berkapasitas mesin besar. dengan kecepakan maksimal sampai 24 knot.

“Dengan kapal ini, biasanya rute Surabaya- Lembar atau sebaliknya, menempuh waktu 20 jam sam[ai 22 jam penyeberangan. Tapi bisa dipercepat menjadi 17 jam,” jelasnya.

Sebagai gambaran, saat ini tingkat keterisian kapal atau load factor untuk rute Surabaya – Lembar, mencapai kisaran 60-70 persen.

“Load factornya sudah cukup bagus. dan kita sudah bersiap siap juga untuk melayani angkutan Nataru,” tandasnya.(bul)

Terjerat Kasus Fidusia, Oknum Konsumen BAF Mataram Diseret ke Meja Hijau

0
Terjerat Kasus Fidusia, Oknum Konsumen BAF Mataram Diseret ke Meja Hijau(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Oknum debitur nakal inisial R, warga Jl Amir Hamzah, Mataram Timur, Mataram kini mendekam di jeruji besi. Ia terjerat kasus fidusia karena melakukan over kredit secara sepihak.

Tindakannya yang melanggar hukum tersebut telah dilaporkan pihak BAF (Bussan Auto Finance) Mataram ke polisi dengan nomor laporan LP/71/V/2024/SPKT/ Polda NTB.

Area Office Head BAF Mataram, Iwan Hermawan mengatakan, R dilaporkan setelah tidak melaksanakan kewajiban sebagai konsumen sepeda motor Yamaha Mio M3 125 tahun 2023 yang kontraknya dimulai Juni 2023.

“Kewajiban itu antara lain menyelesaikan pembayaran kredit dan menjaga unit yang dikredit,” kata Iwan.

Dia menjelaskan, R tidak mampu menunaikan kewajiban di bulan berikutnya setelah dua kali membayar angsuran.

Setelah dilakukan langkah klarifikasi dan kunjungan ke oknum debitur, pihak BAF Mataram baru mengetahui jika kendaraan yang dikredit sudah berpindah tangan alias digadaikan ke B.

Tindakan ini dilakukan R tanpa sepengetahuan pihak BAF Mataram. Selain R, oknum ex salesman inisial Y dan ex Spv sales inisial W warga Dsn Karang Kubu, Ds Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, penadah inisial B Kel Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram juga ikut diseret ke meja hijau.

Hal ini berdasarkan pengembangan kasus yang dilakukan tim penyidik Ditreskrimsus Polda NTB.

“Kasus ini sudah masuk tahap dua dan kami tinggal menunggu jadwal persidangan saja,” ujar Iwan.

Sebelum membawa kasus ini ke ranah hukum, Iwan mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya persuasif dan pendekatan secara kekeluargaan ke R.

“Kami beberapa kali melakukan kunjungan mulai dari tim lapangan seperti tim collection, marketing bahkan saya sendiri pun sempat turun tangan menemui R dan keluarganya,” jelas Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Provinsi NTB ini, Jumat, 1 November 2024.

Hanya saja, upaya yang dilakukan pihak BAF Mataram tidak membuahkan hasil. R tidak menunjukkan itikad baik sehingga langkah upaya hukum diambil pihak BAF Mataram.

“Kami awalnya membuka jalan agar R mau mengungkapkan posisi unit (motor, Red) di mana jika tidak mampu menyelesaikan kredit dan kita juga menawarkan untuk mencari solusi bersama-sama namun yang bersangkutan tidak mau kooperatif,” beber Iwan.

Diketahui, konsumen yang sudah tidak mau bertanggung jawab dengan alasan over alih kredit telah melanggar Pasal 36 Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Oleh karena itu, segala tindakan yang mengarah kepada over alih kredit dapat diancam dengan pidana penjara dan denda. Iwan mengungkapkan jika langkah memperkarakan oknum konsumen nakal ke ranah hukum baru pertama kali dilakukan pihaknya.

“Upaya ini kami lakukan untuk menegaskan dan edukasi ke oknum konsumen semacam ini bahwa pihak BAF tidak main-main terhadap pelanggaran di perkara fidusia,” katanya.

Belajar dari kasus ini, Iwan mengajak kepada konsumen BAF untuk lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan yang menyangkut persoalan fidusia.
Selain bisa terancam sanksi hukum, data konsumen yang memiliki catatan buruk akan tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang digunakan perbankan dan lembaga pembiayaan.

Di sisi lain, BAF Mataram juga kedepan akan lebih banyak mengedukasi para konsumen mengenai efek hukum yang ditimbulkan jika melakuan pelanggaran seperti dilakukan R dan kawan-kawan. (r/bul)

KPPU Sidangkan PT. TCN dan PDAM KLU Soal Dugaan Persekongkolan Proyek Air Bersih di Gili Tramena

0
Sidang KPPU terkait dugaan persekongkolan yang dilakukan oleh PT. TCN dan PDAM KLU dalam pelayanan air bersih di Gili Tramena.(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar sidang perdana atas laporan terhadap PT. Tiara Citra Nirwana (TCN) dan PDAM Lombok Utara terkait dugaan persekongkolan yang dilakukan dalam proyek layanan air bersih di di tiga gili, Trawangan, Meno, dan Air (Tramena).

Sidang digelar di lantai III aula Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram), Jumat sore, 1 November 2024. PT. TCN dan PDAM Lombok Utara sebagai terlapor, diwakili kuasa hukum masing-masing.

“Laporannya sudah dari tahun 2023. Kalau siapa yang melapor, sesuai dengan Undang-undang, kita wajib rahasiakan,” kata Kepala Bidang Penegakan Hukum KPPU Wilayah 4 Jatim Bali Nusra, T. Haris Munandar.

Sidang perdana ini merupakan sidang pendahuluan atas perkara nomor 11/KPPU-L/2024 tentang dugaan pelanggaran pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 terkait pengadaan badan usaha penyedia air bersih dengan teknologi SWRO kepada PDAM Lombok Utara tahun 20217. Terlapor I adalah Perumda Amerta Dayan Gunung dan Terlapor II adalah PT. TCN.

“Ada dua agendanya hari ini. pertama pembacaraan laporan dugaan pelanggaran oleh investigator KPPU. Dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti oleh para pihak,” jelas Haris.

Sesuai dengan Peraturan KPPU No 2 tahun 2023, setelah sidang perdana ini, akan dilanjutkan dengan agenda berikutnya. Yaitu mendengarkan tanggapan dari para terlapor. Rencananya akan dilaksanakan sekitar dua minggu lagi di tempat yang sama,” tambahnya.

Dijelaskan kembali, laporan kasusnya terkait tender. Yaitu dugaan persekongkolan antara PDAM KLU dengan PT. TCN. Proyek tender ini media objek yang diselidiki oleh KPPU terdapat di tiga gili di Lombok Utara. Yaitu Tramena.

PT. TCN rencananya akan mengerjakan proyek penyediaan air bersih dalam kurun waktu selama 30 tahun. Jika nanti setelah pemeriksaan KPPU terbukti ada persekongkolan yang dikuatkan dengan minimal dua alat bukti, kepada para terlapor bisa dikenakan sanksi denda hingga rekomendasi pencabutan izin usaha.

“Dendanya maksimal 50 persen dari keuntungan bersih atau 10 persen dari penjualan selama periode pelanggaran. Kalau kepada PDAM Lombok Utara, jika alat buktinya cukup dan ada faktor- faktor lain yang memperberat para terlapor, kita (KPPU) bisa merekomendasikan pencabutan izin usaha,” tandasnya.(bul)

Harga Terbaru BBM Nonsubsidi Pertamina per 1 November

0
Ilustrasi pengisian BBM(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – PT Pertamina Patra Niaga kembali melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang efektif diterapkan per 1 November, dengan kenaikan mulai dari Rp250–450 untuk jenis Pertamax Turbo, Pertamax Green, Dexlite, dan Pertamina Dex. Sedangkan harga Pertamax tetap.

Pembaruan harga ini mengacu pada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari di Jakarta, Jumat menyatakan bahwa harga BBM nonsubsidi akan terus disesuaikan mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak yakni Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus dan juga mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.

Dengan penyesuaian ini maka untuk wilayah DKI Jakarta, Pertamax tetap di harga Rp.12.100 per liter, Pertamax Green disesuaikan menjadi Rp 13.150 dari sebelumnya Rp 12.700 per liter, Pertamax Turbo menjadi Rp 13.500 dari sebelumnya Rp 13.250 per liter, Dexlite menjadi Rp 13.050 dari sebelumnya Rp 12.700 per liter, dan Pertamina Dex di harga Rp 13.440 dari sebelumnya Rp 13.150 per liter.

Harga ini berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen seperti di wilayah DKI Jakarta.

“Evaluasi harga dilakukan berkala setiap bulan. Bisa naik, turun atau tetap. Bulan Oktober lalu semua harga BBM Non Subsidi Pertamina turun, pada November ini harga mengalami kenaikan sedikit kecuali Pertamax harganya tetap. Hal ini dikarenakan harga MOPS Ron 92 mengalami kenaikan relatif kecil sehingga harga Pertamax diputuskan tidak naik,” kata Heppy. (ant)

Awal November Harga Emas Merosot Rp20.000 Jadi Rp1,547 Juta Per gram

0
Emas Antam(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, awal November, Jumat 1 November 2024 mengalami penurunan drastis Rp20.000/gram, yang pada sehari sebelumnya sebesar Rp1.567.000. Sehingga harga emas per gram kini menjadi Rp1.547.000.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Jumat turut turun ke angka Rp1.399.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:

-Harga emas 0,5 gram: Rp823.500

– Harga emas 1 gram: Rp1.547.000

– Harga emas 2 gram: Rp3.034.000

– Harga emas 3 gram: Rp4.526.000

– Harga emas 5 gram: Rp7.510.000

– Harga emas 10 gram: Rp14.965.000

– Harga emas 25 gram: Rp37.287.000

– Harga emas 50 gram: Rp74.495.000

– Harga emas 100 gram: Rp148.912.000

– Harga emas 250 gram: Rp372.015.000

– Harga emas 500 gram: Rp743.820.000

– Harga emas 1.000 gram: Rp1.487.600.000
Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Menaker Menyerukan Tiap Daerah Bangun Sistem Peringatan Dini PHK

0
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyerukan agar setiap daerah untuk membangun sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan-perusahaan.

“Dengan adanya sistem peringatan dini, diharapkan dapat memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh tingginya angka PHK,” kata Yassierly dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Upaya tersebut, kata dia, salah satunya untuk menekan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sejumlah daerah di Indonesia yang tercatat hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 pekerja yang mengalami PHK.

“Hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 orang pekerja yang terkena PHK. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25.000 orang pekerja dalam tiga bulan terakhir,” katanya.

Lebih jauh soal penetapan Upah Minimum Tahun 2025, Menaker menyerukan kepada seluruh Gubernur agar menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2025 paling lambat tanggal 21 November 2024.

Sementara untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota harus dilakukan paling lambat tanggal 30 November 2024, dengan mempertimbangkan saran dari Dewan Pengupahan dan arahan Pemerintah Pusat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

“Kita semua ingin penetapan upah minimum 2025 berlangsung secara kondusif. Saya dan Mendagri mengimbau seluruh pihak (pusat dan daerah) dapat mengedepankan komunikasi dan dialog sosial dengan seluruh stakeholders ketenagakerjaan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan seluruh Kepala Daerah di Tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Jakarta, Kamis 31 Oktober 2024.

Rakor itu membahas lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

Yassierli menyebut rakor ini untuk menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta untuk meningkatkan koordinasi terhadap lonjakan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). (ant)

Kepala BPJPH Tegaskan Produk Halal yang Beredar Wajib Bersertifikat

0
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan menegaskan, seluruh produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, dengan batasan dan ketentuan yang jelas.

“Yang dimaksud dengan produk (yaitu) makanan, minuman, kosmetik, obat, bertahap tapi harus. Itulah maksud produk dan yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, harus bersertifikat halal,” ujar Haikal, di Jakarta, Jumat.

Hal itu, katanya lagi, sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 tentang Jaminan Produk Halal.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan tidak halal atau nonhalal tentu dikecualikan dari mengajukan sertifikat halal.

Hal itu merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 2 Ayat 2 menyatakan bahwa produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal, namun wajib diberikan keterangan tidak halal.

“Jadi yang jualan babi, mohon maaf, silakan enggak ada masalah, katakan itu dari babi,” ujar Haikal yang biasa disapa Babe Haikal itu lagi.

Ia pun mengaku telah mendapatkan kiriman pesan di TikTok yang menyebutkan ada seorang wanita penjual kuas dan kuasnya bertuliskan ‘dari bulu babi’. Ia menilai, hal itulah yang seharusnya dilakukan karena telah sesuai prosedur.

“Ini yang benar, sehingga melindungi segenap tumpah darah Indonesia itu amanat negara dan amanat UUD 1945 yang sekarang telah dijalankan oleh kabinet ini,” katanya pula. (ant)