Beranda blog Halaman 177

580 Calon Pekerja Migran Asal Mataram Tunggu Proses Keberangkatan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
580 Calon Pekerja Migran Asal Mataram Tunggu Proses Keberangkatan
580 Calon Pekerja Migran Asal Mataram Tunggu Proses Keberangkatan

Mataram (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram mencatat sebanyak 580 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kota Mataram siap diberangkatkan ke berbagai negara tujuan pada tahun 2026.

Kepala Disnaker Kota Mataram, Ida Wayan Putra Ekantara, mengatakan jumlah tersebut merupakan akumulasi calon PMI yang telah terdaftar sejak Januari hingga Juni 2026 dan dijadwalkan berangkat secara bertahap pada tahun ini.

“Calon PMI ini telah terdaftar dan siap diberangkatkan sesuai dengan jadwal penempatan masing-masing,” ujarnya, Jumat (10/7).

Ia menjelaskan, Malaysia masih menjadi negara tujuan utama dengan jumlah calon pekerja migran mencapai 375 orang. Selanjutnya Taiwan sebanyak 42 orang, Arab Saudi 34 orang, Singapura 31 orang, dan Jepang 16 orang. Sementara sisanya akan ditempatkan di sejumlah negara lain, seperti Brunei Darussalam, Turkiye, Hong Kong, Bulgaria, Italia, dan Kroasia.

Menurut Putra, seluruh calon PMI yang telah dinyatakan lolos seleksi diproyeksikan berangkat dalam kurun waktu satu hingga tiga bulan ke depan. Meski demikian, jadwal keberangkatan tetap bergantung pada proses penerbitan visa dari masing-masing negara tujuan.

Sebelum diberangkatkan, para calon pekerja migran diwajibkan mengikuti pelatihan dan pembekalan yang meliputi kemampuan bahasa, pembentukan sikap kerja, serta peningkatan kompetensi. Langkah tersebut dilakukan agar mereka memiliki kesiapan yang memadai saat memasuki dunia kerja di negara penempatan.

Mantan Sekretaris Inspektorat Kota Mataram itu menjelaskan, program pelatihan dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang bekerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Melalui program tersebut, calon PMI dipersiapkan secara mental, fisik, dan keterampilan agar mampu bersaing di pasar kerja internasional, memahami prosedur penempatan yang benar dan aman, serta memiliki bekal untuk mandiri secara ekonomi setelah kembali ke Tanah Air.

Selain peningkatan kompetensi, pembekalan juga difokuskan pada edukasi mengenai perlindungan hukum dan pencegahan berbagai persoalan yang berpotensi dialami selama bekerja di luar negeri. Dengan pemahaman tersebut, calon PMI diharapkan mampu melindungi diri serta mengetahui hak dan kewajibannya selama bekerja.

Disnaker Kota Mataram juga memberikan pembekalan tambahan untuk memastikan para calon pekerja migran tidak hanya siap dari sisi administrasi, tetapi juga memiliki kematangan mental, kompetensi, dan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku di negara tujuan.

“Hal itu sebagai bentuk komitmen kami untuk mewujudkan penempatan calon pekerja migran yang aman, prosedural, dan sukses,” pungkasnya. (pan)

Marak Lapak PKL di Bahu Jalan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Marak Lapak PKL di Bahu Jalan
Marak Lapak PKL di Bahu Jalan

WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, Hj. Istiningsih, S.Ag., meminta Pemerintah Kota Mataram mengambil langkah tegas dalam menata keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang memanfaatkan bahu jalan, trotoar, hingga area di atas saluran sungai sebagai lokasi berjualan.

Menurut Isti, sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Merdeka, Jalan Pejanggik, Jalan di Kawasan Karang Pule, hingga Jalan Airlangga kini dipenuhi lapak-lapak yang menggunakan badan jalan dan ruang milik jalan. Kondisi tersebut dinilai membuat ruas jalan semakin menyempit dan berpotensi menimbulkan kemacetan serta membahayakan keselamatan pengguna jalan.

“Kalau dibiarkan, kondisi seperti ini akan diikuti oleh wilayah lain. Akibatnya jalan-jalan di Kota Mataram semakin sempit, risiko kemacetan meningkat, dan aspek keselamatan pengguna jalan juga menjadi perhatian,” ujarnya saat rapat gabungan komisi-komisi dewan terkait pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2025 di DPRD Kota Mataram, baru-baru ini.

Isti menegaskan, pemerintah perlu melakukan penataan sejak dini sebelum keberadaan lapak-lapak tersebut semakin sulit dikendalikan. Menurutnya, masyarakat yang sudah merasa memiliki tempat untuk berjualan akan lebih sulit dipindahkan apabila tidak ada kebijakan yang tegas sejak awal.

Isti menekankan bahwa Dewan tidak melarang masyarakat mencari nafkah melalui aktivitas berdagang. Namun, penempatan lokasi usaha harus diatur agar tidak mengganggu fungsi jalan, trotoar, maupun fasilitas umum lainnya.

“Kita tidak melarang orang berjualan, tetapi penataannya harus baik. Jangan sampai menutup ruang jalan, menggunakan trotoar, atau bahkan memanfaatkan area di atas sungai sehingga membuat Kota Mataram terlihat semrawut,” kata Ketua DPD PKS Kota Mataram ini.

Orang nomor dua di DPRD Kpota Mataram ini juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran yang telah ditertibkan. Berdasarkan pengalamannya, lapak yang sempat ditertibkan oleh instansi terkait kerap kembali beroperasi setelah pengawasan berkurang.

Karena itu, Isti berharap pemerintah daerah bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dapat meningkatkan pengawasan secara berkelanjutan agar penataan PKL berjalan efektif dan wajah Kota Mataram tetap tertib, aman, serta nyaman bagi masyarakat. (fit)

Dongkrak Ekonomi Masyarakat Pesisir

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Nani Nurkomala (Suara NTB/pan)
Nani Nurkomala (Suara NTB/pan)

PEMERINTAH Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, terus mendorong pengembangan Pantai Viral di Lingkungan Bagek Kembar sebagai destinasi wisata yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir. Melalui pengembangan kawasan tersebut, pemerintah kelurahan memfokuskan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh warga.

Lurah Tanjung Karang Permai, Nani Nurkomala, mengatakan wilayahnya memiliki lima lingkungan, dengan satu kawasan pesisir yang kini berkembang menjadi destinasi wisata baru, yakni Pantai Viral di Lingkungan Bagek Kembar.

“Di sana sedang ada pengembangan pariwisata. Ada Pantai Viral di Lingkungan Bagek Kembar, tepat di belakang PLTD,” ujarnya, Jumat (10/7).

Menurut Nani, Pantai Viral mulai berkembang sejak 2024 atas inisiatif masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Destinasi tersebut dikelola sepenuhnya oleh warga setempat sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM lokal.

Ia menilai kehadiran Pantai Viral memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sejumlah UMKM yang beroperasi di kawasan wisata tersebut merupakan milik warga sekitar.

“Dampaknya sangat terasa dari sisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Banyak UMKM di sana yang dikelola oleh warga lokal. Target kami, pengunjung merasa nyaman sehingga mau datang kembali,” katanya.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah, Kelurahan Tanjung Karang Permai memilih memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki setiap lingkungan.

“Kami mendorong masyarakat agar lebih mandiri dan tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah,” ujarnya.

Selain mengembangkan sektor ekonomi, pemerintah kelurahan juga mengintegrasikan pengelolaan lingkungan melalui Program Grogot (Gerakan Memilah Sampah dari Rumah). Melalui program tersebut, sampah organik dimanfaatkan sebagai pakan maggot sehingga dapat mengurangi timbunan sampah sekaligus menjaga kebersihan lingkungan, terutama di kawasan wisata pesisir.

Kelurahan Tanjung Karang Permai terdiri atas lima lingkungan, yakni Lingkungan Barito, Batang Hari, Sejahtera, Asahan, dan Bagek Kembar.

Pemerintah kelurahan berharap pengembangan Pantai Viral yang dibarengi dengan pemberdayaan UMKM serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dapat menjadikan kawasan tersebut sebagai destinasi wisata unggulan sekaligus pengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. (pan)

Dampak Program TJSL PLN UIP Nusra Kian Terasa, Kelompok Tani Wela Sita Werek Kembali Panen Hortikultura

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Manggarai (ekbisntb.com)- Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) yang dijalankan pada tahun 2025 terus memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar pengembangan PLTP Ulumbu Unit 5 (10 MW). Salah satu dampak nyata tersebut terlihat dari keberhasilan Kelompok Tani Wela Sita Werek Ulumbu di Desa Wewo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, yang kembali melaksanakan panen hortikultura pada Rabu (8/7).

Pada panen kali ini, kelompok tani berhasil memanen sekitar 700 tanaman pakcoy yang telah terserap pasar dengan harga jual Rp3.000 per tanaman. Sebelumnya, kelompok tersebut juga telah memanen komoditas fanbox dan tomat sebagai bagian dari pengembangan budidaya hortikultura melalui program pendampingan PLN UIP Nusra.

Ketua Kelompok Tani Wela Sita Werek Ulumbu, Evodia Alut, mengatakan program yang telah berjalan sejak 2023 dan terus diperkuat melalui pendampingan pada tahun 2025 memberikan perubahan nyata terhadap kondisi ekonomi kelompok tani.

“Program ini terus berjalan dan manfaatnya sangat kami rasakan. Lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan kini menjadi produktif. Hasil panen kami juga sudah memiliki pembeli, termasuk masyarakat Desa Wewo,” ujar Evodia.

Ia menjelaskan keberhasilan kelompok tidak hanya berasal dari bantuan sarana produksi, tetapi juga pendampingan yang diberikan secara berkelanjutan, mulai dari pembibitan, teknik budidaya, perawatan tanaman, pengendalian hama, hingga pemasaran hasil panen.

Salah seorang anggota kelompok, Mama Kris (64), turut merasakan perubahan dalam pola bertani yang kini lebih efisien. Menurutnya, penggunaan mulsa membantu mengurangi pertumbuhan gulma sehingga biaya perawatan kebun menjadi lebih rendah dibandingkan metode yang digunakan sebelumnya.

Manager Perizinan dan Komunikasi PT PLN (Persero) UIP Nusra, Bobby Robson, mengatakan keberhasilan panen yang kembali dirasakan masyarakat menjadi bukti bahwa program TJSL yang dijalankan PLN mampu menciptakan manfaat yang berkelanjutan.

“Hasil panen ini menjadi salah satu indikator bahwa program pemberdayaan yang kami jalankan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal tersebut juga diperkuat melalui hasil pengukuran Social Return on Investment (SROI) tahun 2025 yang mencapai 1,5. Artinya, setiap Rp1 yang diinvestasikan PLN melalui program ini mampu menghasilkan nilai manfaat sosial sebesar Rp1,5 bagi masyarakat. Capaian tersebut mendorong kami untuk terus menghadirkan program-program yang tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Bobby.

Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW Manurung, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan harus berjalan selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah pengembangan.

“Pembangunan PLTP Ulumbu Unit 5 (10 MW) tidak hanya bertujuan menghadirkan energi bersih dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga memastikan masyarakat di sekitar wilayah pengembangan memperoleh manfaat nyata dari kehadiran proyek. Melalui program TJSL, PLN berkomitmen membangun kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal sehingga pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dapat tumbuh selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar RDW Manurung.

Program hortikultura di Desa Wewo merupakan bagian dari komitmen PLN UIP Nusra dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di sekitar proyek strategis ketenagalistrikan. Melalui pendampingan yang konsisten, PLN berharap semakin banyak lahan yang dapat dioptimalkan menjadi lahan produktif, pendapatan masyarakat terus meningkat, serta manfaat pembangunan energi bersih dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat di sekitar pengembangan PLTP Ulumbu Unit 5 (10 MW).(bul)

Usulan Kenaikan Biaya Haji Jadi Rp107 Juta, Kanwil Kemenhaj NTB Tunggu Keputusan Presiden

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Usulan Kenaikan Biaya Haji Jadi Rp107 Juta, Kanwil Kemenhaj NTB Tunggu Keputusan Presiden
Usulan Kenaikan Biaya Haji Jadi Rp107 Juta, Kanwil Kemenhaj NTB Tunggu Keputusan Presiden

Mataram (EKBIS NTB) – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) NTB menegaskan belum ada aturan resmi soal wacana kenaikan biaya haji tahun 2027 menjadi Rp107 juta. Hal ini disampaikan menyusul munculnya usulan dari Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf mengusulkan agar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 2027 atau 1448 H naik menjadi Rp 107.340.172,02 per jemaah.

Kepala Kanwil Kemenhaj NTB, Lalu Muhamad Amin menegaskan belum ada aturan resmi mengenai kenaikan ini. Perlu adanya Keputusan Presiden (Kepres) sebagai payung hukum kenaikan biaya hingga Rp19 juta lebih tersebut.

“Belum ada Kepresnya. Tetap kita nunggu Kepres. Belum, belum ada. Itu kan masih berkembang. Tetap menunggu keputusan presiden,” ujarnya, Kamis, 9 Juli 2026.

Menurutnya, meski Menteri mengusulkan kenaikan, eksekutif tidak bisa ujug-ujug menaikkan sesuai keinginan. Perlu adanya Keputusan Presiden dan penetapan oleh legislatif. Meski begitu, ia mengakui usulan tersebut tidak muncul tiba-tiba, tetapi mempertimbangkan sejumlah aspek, terutama kondisi rupiah yang kian tertekan oleh Dolar.

“Mungkin nanti skemanya seperti apa, semoga tidak mempengaruhi tekanan kepada jemaah. Itu yang akan dilakukan,” tambahnya.

Walaupun rencana ini diusulkan oleh Menhaj, mantan Kabid Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama NTB itu memastikan kenaikan ini tidak akan membebani para calon jemaah. Negara, katanya akan memberikan subsidi sesuai dengan skema yang nantinya akan ditentukan.

“Kemudian kan nanti ditetapkan oleh Presiden. Melihat dari perkembangan-perkembangan dan jadwal untuk perlunasannya itu nanti baru dikeluarkan (subsidi, red) kalau sekarang belum,” katanya.

Menurutnya, berdasarkan skema pembayaran tahun sebelumnya, porsi pembayaran haji sekitar 60 persen dari jemaah dan 40 persen dari nilai manfaat. Skema ini kemungkinan akan disesuaikan berdasarkan pembahasan yang ditetapkan oleh eksekutif dan legislatif. Kendati begitu, ia menegaskan skema tersebut masih sebatas wacana dan belum menjadi keputusan resmi.

“Semua masih dalam proses. Penetapan biaya haji akan dilakukan setelah rapat kerja antara pemerintah dan DPR, kemudian ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Jadi saat ini belum bisa dipastikan berapa besar biaya yang akan dibebankan kepada jemaah,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan, pemerintah berupaya menekan biaya haji sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut dilakukan di tengah tantangan meningkatnya biaya operasional akibat dinamika global serta kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang terus meningkatkan standar pelayanan bagi jemaah.

“Harapan pemerintah tentu biaya haji bisa ditekan. Namun kita juga harus melihat perkembangan global dan kebijakan Arab Saudi yang dapat memengaruhi biaya penyelenggaraan haji,” ungkapnya.
Menyinggung mengenai evaluasi penyelenggaraan haji tahun sebelumnya, ia menyebut tidak terdapat keluhan berarti terkait besaran biaya yang dibayarkan jemaah. “Tidak ada keluhan yang signifikan terkait biaya haji tahun kemarin,” pungkasnya. (era)

TIBA – Jemaah haji NTB saat tiba di tanah air usai melaksanakan ibadah haji 1447 Hijriah yang lalu. (Suara NTB/ist)

Gubernur NTB Gandeng Profesor Unram Perkuat Desa Berdaya

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Gubernur NTB Gandeng Profesor Unram Perkuat Desa Berdaya
Gubernur NTB Gandeng Profesor Unram Perkuat Desa Berdaya

Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat percepatan pembangunan desa melalui kolaborasi strategis dengan Universitas Mataram (Unram). Sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, dan Rektor Universitas Mataram, Prof. Sukardi, di Ruang Sidang Senat Universitas Mataram, Kamis (9/7/2026).


Penandatanganan ini sebagai langkah mengintegrasikan Program Desa Berdaya Pemprov NTB dengan Program Profesor Berdampak Unram. Penandatanganan kerja sama tersebut disaksikan puluhan guru besar dan profesor Unram yang akan terlibat langsung mendampingi masyarakat desa melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan serta memperkuat ekonomi lokal.


Dalam sambutannya, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar penandatanganan dokumen, melainkan komitmen nyata menghadirkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan daerah.


“Dengan ilmu para guru besar dan profesor, kami berharap dapat membantu menyukseskan program-program pembangunan pemerintah, terutama Program Desa Berdaya yang sedang kami gencarkan,” ujarnya.
Menurutnya, pengalaman turun langsung ke desa selama beberapa waktu terakhir memberikan pemahaman bahwa kemiskinan tidak cukup diatasi hanya melalui bantuan sosial atau jaring pengaman.

Masyarakat membutuhkan pendampingan, inovasi, dan penguatan kapasitas agar mampu mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki setiap desa.
“Kemiskinan tidak lagi hanya sekadar angka di atas kertas. Saat kita turun ke desa dan bertemu langsung dengan masyarakat, kita menyadari mereka membutuhkan lebih dari sekadar bantuan untuk bertahan hidup.

Mereka membutuhkan inspirasi, pendampingan, dan peluang agar mampu membangun kemandirian ekonomi,” ungkapnya.
Karena itu, Program Desa Berdaya diarahkan untuk membangun desa-desa mandiri melalui pengembangan potensi unggulan atau desa tematik yang mampu menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di NTB.


Miq Iqbal – sapaan akrabnya menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Selain pendamping Desa Berdaya yang telah direkrut, Pemprov NTB membutuhkan kontribusi nyata dari kalangan akademisi agar hasil riset dan inovasi kampus benar-benar diterapkan di tengah masyarakat.


“Kita membutuhkan inovasi dari para guru besar untuk menggerakkan ekonomi desa. Kehadiran mereka akan memperkuat pendampingan yang selama ini sudah dilakukan pemerintah, sehingga potensi desa dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi masyarakat,” tegasnya.


Sementara itu, Rektor Unram Prof. Sukardi, menyatakan kesiapan penuh civitas akademika Unram mendukung agenda pembangunan Pemprov NTB melalui Program Profesor Berdampak, sebuah inisiatif yang mendorong para profesor agar hasil riset dan keilmuannya tidak berhenti sebagai publikasi ilmiah, tetapi memberikan solusi nyata bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah.


Sebagai tahap awal, Unram enugaskan 22 profesor untuk mendampingi pelaksanaan Program Desa Berdaya. Mereka akan memberikan pendampingan berbasis keilmuan sesuai bidang masing-masing guna memperkuat pengembangan ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kapasitas kelembagaan desa.


“Hari ini kami menunjukkan komitmen. Saya percaya dengan para profesor senior kami. Program ini dirancang berjalan selama tiga tahun dengan target menghadirkan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat desa,” ujar Prof. Sukardi.
Ia menambahkan, kolaborasi tersebut akan terus diperluas.

Selain melibatkan profesor, pada tahap berikutnya Unram juga akan mengikutsertakan dosen serta mahasiswa melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) agar pendampingan kepada masyarakat berlangsung lebih intensif, berkelanjutan, dan memberi manfaat yang semakin luas.


Kolaborasi Pemprov NTB dan Unram ini menjadi model baru sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam pembangunan daerah. Melalui perpaduan kebijakan pemerintah, pendampingan lapangan, serta kekuatan ilmu pengetahuan dan inovasi dari para profesor, Program Desa Berdaya diharapkan mampu melahirkan desa-desa yang mandiri, memperkuat ekonomi lokal, mempercepat pengentasan kemiskinan, dan menghadirkan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat NTB. (r/ham)

TANDATANGANI – Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menandatangani MoU dengan Rektor Unram Prof. Sukardi untuk memperkuat percepatan pembangunan desa melalui kolaborasi strategis dengan Unram, Rabu, 8 Juli 2026. (EKBIS NTB/ist)

Pertumbuhan Kedai Kopi di Lotim Jadi Penggerak Ekonomi Baru

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pertumbuhan Kedai Kopi di Lotim Jadi Penggerak Ekonomi Baru
Pertumbuhan Kedai Kopi di Lotim Jadi Penggerak Ekonomi Baru

Pertumbuhan Kedai Kopi

Selong (EKBIS NTB) – Geliat industri kopi di Lombok Timur (Lotim) kian masif. Tren pertumbuhan kedai kopi yang dikelola anak muda, terutama di sepanjang kawasan perempatan Pancor hingga Selong, mendapat apresiasi langsung dari Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, pada acara Grand Opening sebuah kedai kopi, Kamis (9/7/2026).

Wabup menilai maraknya bisnis kedai kopi tidak hanya menggerakkan roda ekonomi lokal tetapi juga membuka lapangan kerja baru. “Ini membuktikan bahwa pemuda Lombok Timur memiliki jiwa kewirausahaan yang kuat dan mampu membaca peluang pasar,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi komitmen kedai kopi tersebut yang berpihak kepada kelompok difabel.

Apresiasi juga disampaikan Wabup kepada Baznas RI yang berkolaborasi dengan akademisi, lembaga filantropi, dan sektor usaha kreatif. “Langkah ini akan menjadi formula kuat dalam menggerakkan roda ekonomi daerah secara inklusif di Lombok Timur,” tegasnya.

Wabup menambahkan, Pemda terus menggerakkan perekonomian melalui berbagai ruang publik, seperti optimalisasi Car Free Day (CFD) dan Car Free Night (CFN) yang terbukti efektif menjaga daya tahan UMKM lokal.

Secara makro, pertumbuhan ekonomi Lombok Timur pada Triwulan I tahun 2026 mencatat angka impresif 7,83 persen, menjadikannya daerah dengan pertumbuhan tertinggi di Pulau Lombok. Capaian ini dinilai istimewa karena tidak ditopang tambang besar atau kawasan ekonomi khusus, melainkan murni digerakkan oleh ekonomi rakyat, pertanian, dan UMKM.

Kendati demikian, Wabup memberikan catatan bahwa pertumbuhan ini belum sepenuhnya merata. Berdasarkan data per Maret 2026, kesejahteraan pada Desil 1 hingga Desil 5 masih mencakup sekitar 300 ribu Kepala Keluarga (KK). “Kehadiran kedai kopi ini diharapkan mampu menjadi salah satu generator yang mendongkrak pemerataan pertumbuhan ekonomi di akar rumput,” ujarnya.

Pemkab Lombok Timur juga terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Kendaraan. Program stimulasi usaha seperti subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui program “Lotim Berkembang” akan terus digulirkan untuk menjamin kemudahan modal bagi masyarakat.

Perwakilan Baznas RI, Lalu Abdul Muhyi Abidin, menjelaskan bahwa kehadiran gerai kopi ini merupakan bagian dari program Zakat Kelompok Usaha Produktif (Z-Kopi) untuk mendorong kemandirian ekonomi. “Baznas tidak hanya memberikan bantuan modal usaha, tetapi juga ingin membangun ekosistem syariah dan budaya bersedekah,” ujarnya. Kedai di Lombok Timur ini menjadi salah satu percontohan gerai besar yang menyasar klaster strategis, termasuk dunia pendidikan.

Rektor Universitas Hamzanwadi, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menyampaikan rasa syukur atas kolaborasi dengan Baznas RI. Ia menegaskan bahwa predikat “Kampus Inklusif” tidak boleh hanya menjadi slogan. “Inklusi harus benar-benar diterapkan secara nyata. Dalam konteks pendidikan dan dakwah, inklusivitas adalah nilai fundamental yang harus kita pegang erat untuk membangun bangsa ini,” tegasnya.

Ia juga menyoroti potensi luar biasa kelompok difabel. “Saudara-saudara kita dari kelompok disabilitas ini seringkali jauh lebih hebat dari kita. Mereka mungkin memiliki kekurangan dari sisi fisik, tetapi sesungguhnya mereka dibekali kekuatan hati yang luar biasa besar,” ujarnya. Melalui pengelolaan kedai ini, Universitas Hamzanwadi siap membuktikan bahwa warga difabel adalah individu yang produktif.

Grand Opening yang berlangsung di halaman gedung Birrul Walidain, Pancor, turut dihadiri pimpinan perbankan syariah daerah seperti Bank NTB Syariah, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, jajaran manajemen Universitas Hamzanwadi, Tuan Guru, serta para kepala madrasah. (rus)

RESMIKAN – Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya saat meresmikan sebuah kedai kopi, Kamis (9/7/2026). (Suara NTB/rus)

Khawatir Ancam Usaha Warung, Warga Desa Bengkel Lobar Tolak Retail Modern

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pertumbuhan Kedai Kopi di Lotim Jadi Penggerak Ekonomi Baru
Pertumbuhan Kedai Kopi di Lotim Jadi Penggerak Ekonomi Baru

Giri Menang (EKBIS NTB) – Warga Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat (Lobar) menolak keberadaan gerai retail modern yang dibuka di wilayah setempat. Sebagai bentuk penolakan, warga menutup paksa gerai retail modern yang berlokasi di pinggir jalan tersebut.

Penolakan ini didasarkan kekhawatiran warga terhadap warung mereka akan sepi, jika retail modern itu dibiarkan beroperasi. Pantauan media di lokasi, retail modern itu berada di jalur ramai perbatasan antara Desa Bengkel-Merembu. Tampak terpasang spanduk bertuliskan penolakan, tepat di depan gerai itu. Di sekitar gerai retail modern itu, ada toko warga.

Kepala Desa Bengkel, H. M. Idrus mengatakan, penutupan retail modern itu terjadi sejak sebulan lalu. “Alasan warga menolak, karena dianggap terlalu dekat dengan usaha (warung) warga,” kata Idrus, Kamis (9/7/2026).

Warga menolak retail modern itu, setelah melihat ada aktivitas memasukkan barang ke gerai tersebut. Tetapi, saat proses pembangunan hingga jelang dioperasikan tidak ada penolakan tersebut.

Diakuinya, sosialisasi rencana beroperasinya retail modern ini dinilai warga kurang sehingga tidak banyak diketahui. Sosialisasi hanya menyasar sebagian warga. Diakui, dari sisi aturan perizinan retail modern ini sudah lengkap dan memenuhi syarat. “Kalau izin-izinya sudah lengkap,tapi ada sejumlah warga masih menolak,” kata dia.

Terkait penolakan warga ini pun sudah dimediasi oleh Pemkab. Kedua belah pihak telah dipanggil oleh pihak DPMPTSP dan Dinas Perdagangan. Langkah pihak desa sendiri, mengacu pada aturan. Pihaknya berharap ada solusi terbaik agar kedua belah pihak tidak dirugikan.

Pihak retail modern sendiri merekrut warga sekitar sebagai karyawan. “Dan sudah ada MoU juga, setiap ada acara desa akan didukung oleh pihak retail modern,” imbuhnya.

Lahan tempat berdirinya retail modern itu sendiri merupakan aset Pemkab Lobar. Aset lahan seluas 3-4 Are itu dulunya dipakai oleh kantor PDAM, tetapi telah lama terbengkalai. Sehingga lahan itu dibangun menjadi gerai retail modern.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Lobar Heri Ramadan mengatakan bahwa izin retail modern itu belum keluar, karena ada penolakan dari sebagian warga setempat. “Tapi tidak semata-mata itu (penolakan), karena ada yang mendukung dan menolak,” imbuhnya.

Pihak Dinas akan melihat perkembangan di lapangan, kalau situasi agak kurang kondusif maka tidak akan diterbitkan izinnya. Pihak Dinas sudah memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak untuk membahas persoalan ini. Pihaknya meminta ke retail modern untuk melakukan pendekatan kepada warga yang belum setuju. (her)

PENOLAKAN – Spanduk penolakan warga terhadap retail modern di Desa Bengkel yang dipasang depan gerai tersebut. (EKBIS NTB/her)

Lotim Terus Tekan Angka Kemiskinan Lewat Baznas

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lotim Terus Tekan Angka Kemiskinan Lewat Baznas
Lotim Terus Tekan Angka Kemiskinan Lewat Baznas

Selong (EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) terus menggencarkan berbagai program untuk menekan angka kemiskinan yang masih tercatat sebesar 13,43 persen dari total penduduk Lotim yang mencapai 1,451 juta jiwa.

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menyatakan, Baznas Lotim memiliki sejarah panjang, bahkan lahir sebelum Baznas RI berdiri. “Pada awal pendiriannya di era Bupati Ali BD, Baznas (saat itu masih bernama Bazda) sempat didemo besar-besaran,” kenangnya.

Pada masa awal, dana yang dihimpun hanya berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Seiring waktu, jajaran kepolisian dan TNI juga mulai menyalurkan zakat melalui Baznas.

Jika dulu penyaluran zakat hanya dilakukan saat Lebaran dalam bentuk paket sembako untuk fakir miskin, kini penyaluran dapat dilakukan secara rutin, bahkan satu hingga dua atau tiga bulan sekali. Dengan pertumbuhan penduduk yang mencapai 7,85 persen, berbagai upaya terus dilakukan untuk menekan angka kemiskinan.

Dalam acara yang turut mengundang Kapolda NTB secara khusus, diberikan santunan kepada anak yatim dan jompo. Ketua Baznas RI, Muhammad Kamli, menjelaskan, pada hari itu disalurkan 200 paket sembako dan 100 santunan anak yatim. “Kami sudah mengoordinasikan dan akan diatur pelaksanaannya pada Kamis, Jumat, dan Sabtu. Pekan depan akan ada lagi santunan,” ujarnya.

Sebagai rasa syukur, Baznas Lotim terus menunjukkan perubahan signifikan. Pengumpulan dana zakat telah mencapai lebih dari Rp17 miliar dan ditargetkan tembus Rp20 miliar pada tahun 2026. Setiap bulan, Baznas Lotim mampu menghimpun dana lebih dari Rp1 miliar.

Bidang kesehatan menjadi program penyaluran terbesar, dengan bantuan yang masuk setiap hari. Disusul oleh bidang pendidikan, kemudian keagamaan dan advokasi. Selain mengandalkan ASN, Baznas Lotim terus menjangkau muzakki baru. Saat ini, sudah ada 23 orang kaya (aghniya) serta jajaran BUMD yang mulai berzakat melalui Baznas.

Ke depan, Baznas Lotim akan segera menandatangani MoU dengan Bulog serta menyerahkan SK untuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di sektor pertanian, perkebunan, dan UMKM di titik sun rise. Sektor pertanian dan perkebunan, terutama perkebunan kelapa, menjadi perhatian khusus, dengan UPZ yang akan diaktifkan di Labuhan Haji. (rus)

SANTUNAN – Penyerahan santunan kepada anak yatim di halaman Kantor Baznas Lotim yang dilakukan oleh Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja saat berkunjung ke Lotim, Kamis (9/7/2026). (EKBIS NTB/rus)

Perluas Program Lempot Stunting, Pemkab Loteng Ajak Swasta Ikut Terlibat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Perluas Program Lempot Stunting, Pemkab Loteng Ajak Swasta Ikut Terlibat
Perluas Program Lempot Stunting, Pemkab Loteng Ajak Swasta Ikut Terlibat

Praya (EKBIS NTB) – Implementasi program Lempot Stunting dengan salah satu program utamanya berupa pemberian bantuan kandang dan ayam petelur lengkap dengan pakannya saat ini sudah mulai berjalan di Lombok Tengah (Loteng). Dengan jumlah sasaran sudah mencapai sekitar 130 kepala keluarga (KK) miskin dan memiliki anak stunting.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng) pun berencana akan memperluas cakupan program tersebut dengan sasaran antara 200 sampai 500 KK tambahan lainnya di daerah ini mulai tahun depan.

Guna mendukung optimalisasi dan perluasan sasaran program tersebut Pemkab Loteng pun mengajak pihak swasta untuk ikut terlibat. Termasuk BUMN, BUMD, lembaga perbankan dan lainnya dengan mengarahkan dana CSR-nya untuk mendukung program tersebut.

Selain nantinya intervensi anggaran daerah terhadap program tersebut juga akan diupayakan untuk ditambah. Dengan begitu, ke depan akan semakin banyak keluarga miskin yang memiliki anak stunting yang bisa tersentuh program tersebut.

“Masih banyak yang belum tersentuh proram ini. Untuk itu kita mengajak pihak ketiga bisa ikut terlibat dalam program ini. Bisa dengan mengarahkan CSR-nya untuk program ini,” ujar Wakil Bupati (Wabup) Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si., kepada Suara NTB, di ruang kerjanya, Rabu (8/7/2026).

Wabup mengatakan, saat ini sudah ada beberapa pihak yang turut terlibat dalam program pemberian bantuan kandang dan ayam petelur tersebut. Mulai dari Baznas Loteng, Perumdam Tiara Loteng, dan beberapa pihak lainya. Harapannya, akan semakin banyak pihak ketiga yang ikut terlibat dalam program ini ke depannya.

Dengan begitu, upaya pengentasan kemiskinan dan stunting di daerah ini bisa lebih maksimal lagi. Mengingat, masih cukup banyak keluarga miskin yang belum tersentuh bantuan. “Para pengelola hotel hingga investor mari kita ajak bersama-sama mendukung program ini. Agar pengentasan stunting di Loteng bisa lebih cepat,” sebutnya.

Ia menjelaskan, program bantuan kandang dan ayam petelur tersebut memang difokuskan pada keluarag miskin dan memiliki anak stunting. Di mana masing-masing keluarga diberikan kandang serta 18 ekor ayam petelur lengkap dengan pakannya. Dengan nilai bantuan sebesar Rp6 juta untuk satu paketnya.

Dari hasil evaluasi dan monitoring yang sudah dilakukan sejauh ini, programnya berjalan cukup baik. Sejumlah keluarga penerima manfaat pun sudah ada mulai menerima hasil dari memelihara ayam petelur tersebut. Kalaupun belum mampu mengangkat ekonomi keluarga, hasil dari bantuan itu setidaknya bisa mengurangi beban kebutuhan keluarga miskin tersebut.

“Beberapa keluarga penerima manfaat saat ini sudah mulai memperoleh hasil dari memelihara ayam bantuan ini. Dan, target kita program ini akan terus diperluas cakupananya,” ujar Ketua DPD II Partai Golkar Loteng. (kir)

MENGECEK – Wabup Loteng H. Nursiah mengecek program bantuan ayam petelur di Desa Batujai, Rabu (8/7/2026). (EKBIS NTB/kir)

1...176177178...1,074Halaman 177 dari 1,074