Dibayar Sistem Reimburse, Rp38 Miliar lebih Untuk Gaji dan Tunjangan 1.116 PPPK di Lobar

By

-

4 May 2024

Aisyah Desilina Darmawanti (Ekbis NTB/dok)

Giri Menang (Ekbis NTB) – Para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi 2023 di Lombok Barat (Lobar) yang baru saja menerima surat keputusan (SK) beberapa waktu lalu, mulai bulan ini menerima gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji tersebut.

Pihak Pemkab Lobar telah menyiapkan sekitar Rp38 miliar lebih untuk membayar gaji 1.116 PPPK tersebut. Gaji tersebut dibayar oleh pemerintah pusat dengan sistem Reimburse. “Jumlah anggaran PPPK formasi 2023 yang dibayarkan tahun 2024 senilai Rp38.673.810.000,” kata Kepala Badan BPKAD Lobar, Aisyah Desilina Darmawanti, Jumat 3 Mei 2024.

Desi sapaan karib mantan Sekwan ini, menjelaskan pembayaran gaji untuk 1.116 PPPK tersebut akan dilakukan untuk 9 bulan ke depan. Mulai Mei hingga Desember tahun ini, ditambah dengan gaji ke-13 yang diberikan satu kali dalam setahun. “Hitungan dari Kementerian Keuangan untuk 9 bulan. 8 bulan plus gaji 13,” jelasnya.

Mengenai pembayaran gaji kepada PPPK itu tergantung dari pengajuan masing-masing OPD tempat bertugas. Yang jelas, pembayaran dilakukan sesuai dengan sistem Terhitung Mulai Tanggal (TMT), yang diperkirakan Mei ini. “Untuk jumlahnya termasuk dalam gaji pokok dan tunjangan yang melekat di gaji,” terangnya.

Penggajian PPPK ini menggunakan sistem reimburse, yakni Pemda Lobar akan menggaji terlebih dulu PPPK menggunakan anggaran daerah dan nantinya akan digantikan oleh pusat sejumlah yang telah dibayarkan.

Untuk diketahui, rincian PPPK Pemda Lobar hasil seleksi 2023 lalu sebanyak 1.116 orang. 210 untuk formasi tenaga guru, 700 formasi untuk tenaga kesehatan dan 207 formasi untuk tenaga teknis. (her)

Artikel lainnya….

Pengembang Perumahan Incar Generasi Z

Pupuk Subsidi untuk NTB Bertambah

Krisis Air Bersih Masih Jadi Persoalan di Wilayah Lotim Selatan

Hasil Panen 25 ribu Ton, Pasokan Beras di Lobar Diklaim Aman Enam Bulan ke Depan

By

ekbisntb.com

-

4 May 2024

0

PANEN - Petani di wilayah Lobar sedang memanen padinya. Persediaan beras di Lobar aman 6 bulan ke depan. (Ekbis NTB/ist)

Giri Menang (Ekbis NTB) – Hasil panen selama dua bulan terakhir (April-Mei) di Lombok Barat (Lobar) mencapai 25 ribu ton lebih. Dengan hasil panen tersebut, pasokan untuk kebutuhan beras pun aman selama enam bulan ke depan, sehingga masyarakat diimbau tak perlu khawatir dengan kebutuhan pasokan beras yang akhir-akhir ini harganya sempat naik.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pertanian (Distan) Lobar Damayanti Widyaningrum ditemui di kantornya, Jumat 3 Mei 2024. Damayanti mengatakan, hasil panen pada April-Mei rata-rata produktivitas 5,7 ton per hektar. “Hasil panen bagus, kita rata-rata 5,7 ton per hektar. Sehingga dengan hasil panen selama dua bulan tersebut, mencapai sekitar 25 ribu ton,’’ klaimnya.

Ditambah lagi dengan stok beras di gudang Bulog mencapai 3.500 ton, ketersediaan beras yang ada pun mencapai 28 ribu ton lebih. “Sehingga kita aman selama enam bulan ke depan,”jelasnya.

Produktivitas hasil pertanian khusus padi ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 5,4 ton per hektar. Terdapat peningkatan produktivitas sekitar 0,3 ton per hektarnya. Kendati kata Damayanti, terjadi alih fungsi lahan yang menggerus lahan pertanian produktif.

Di mana rata-rata selama tiga tahun terakhir (2021-2023) terdapat 220 hektar lahan pertanian baik irigasi, perkebunan dan jenis lainnya yang dialih fungsikan untuk perumahan, infrastruktur publik serta lainnya.

Diakuinya, alih fungsi lahan ini memang mempengaruhi produksi pangan. Akan tetapi, sementara ini masih bisa disiasati melalui produktivitas hasil panen tersebut. “Karena itu kita berupaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian,”ujarnya.

Pihaknya melakukan intensifikasi dengan meningkatkan indeks penanaman. Yang tadinya lahan IP0 atau tidak bisa ditanami padi, bisa menjadi IP 1 atau ditanami padi satu kali. Lahan yang sebelumnya IP2, dinaikkan menjadi IP3. Peningkatan IP ini dilakukan melalui intervensi bantuan sarana pertanian seperti pompa air.

Selain itu, pihaknya melalui berbagai upaya ekstensifikasi pertanian dengan memperluas areal tanam. Pihaknya memfasilitasi para petani menanam padi tidak saja di lahan irigasi, namun juga di lahan kering. “Kami akan integrasikan tanaman kelapa dengan padi Gogo,” ujarnya.

Selain itu pihaknya memprogram pompanisasi, supaya lahan kering bisa mendapatkan air dengan menyedot air sungai.

Hal ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan dalam daerah. Di mana Lobar, lanjut Damayanti, kalau melihat dari ke tahun hasil produksi padi selalu surplus mencapai 25 ton per tahun, sehingga Lobar pun menjadi daerah penyumbang beras nasional. Lebih-lebih target pusat tahun 2024 tidak melakukan impor beras lagi. “Dan nanti tahun 2025 kita yang ekspor beras,”ujarnya. (her)

Artikel lainnya….

Kawasan Terminal Mandalika Semrawut

Presiden Jokowi Panen Raya Jagung di Samota

Pasca Penetapan Tersangka Dirut PT. GNE, Pemprov NTB Minta Direksi dan Komisaris Tetap Fokus Bekerja

Terapkan SML ISO 14001:2015, PLN NTB Berkomitmen Jaga Lingkungan

By

ekbisntb.com

-

4 May 2024

0

PENGUJIAN - Pengujian lingkungan merupakan bagian dari komitmen PLN UPK Lombok dalam implementasi SML ISO 14001:2015 dan PROPER (Ekbis NTB/ist)

Mataram (Ekbis NTB) – PLN UIW NTB melalui PLN Unit Pelaksana Pembangkitan (UPK) Lombok terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dengan melakukan pengujian lingkungan secara berkala.

Dalam upaya menjaga efektifitas dan efisiensi kegiatan pengelolaan lingkungan, PLN UPK Lombok telah bekerja sama dengan laboratorium yang terakreditasi yaitu PT Environesia Global Saraya.

Menyikapi pentingnya kegiatan ini, Anton Wibosono, Manager PLN UPK Lombok, menegaskan bahwa pengujian lingkungan ini merupakan bagian dari komitmen PLN UPK Lombok dalam implementasi SML ISO 14001:2015 dan PROPER. “PLN UPK Lombok berkomitmen dalam implementasi SML ISO 14001:2015 dan PROPER. Tindakan ini menunjukkan keseriusan PLN UPK Lombok dalam mematuhi standar lingkungan yang ditetapkan, serta komitmen yang kuat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup,” ujarnya.

Sudjarwo, selaku General Manager PLN UIW NTB, menambahkan, “Komitmen ini adalah langkah penting dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup di wilayah NTB. Dengan implementasi SML ISO 14001:2015 dan PROPER semakin memperkuat dan mengukuhkan peran PLN dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap berwawasan lingkungan.” kata Sudjarwo.

Selain itu, dalam rangka menjaga, mencegah, dan mengendalikan pencemaran lingkungan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup, UPK Lombok dan Unit Layanan juga melakukan pengelolaan kualitas air limbah, kualitas udara, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

PLN NTB berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup demi keberlangsungan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan langkah-langkah yang diambil, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan kelestarian lingkungan hidup dapat terjaga dengan baik. (bul)

Artikel lainnya….

Pelaku Usaha Pariwisata Berharap, Garuda Indonesia Jadi Jalan Tengah Tingginya Harga Tiket Pesawat ke Lombok

Unizar Bersama BRIN Bahas Peran Aktor Ekonomi dalam Pengembangan Mandalika

Kawasan Terminal Mandalika Semrawut

Sentra IKM Olahan Pangan Pancor Dao Dioperasikan

By

ekbisntb.com

-

4 May 2024

0

PRODUK OLAHAN PANGAN - Bupati Loteng H.L. Pathul Bahri, bersama perwakilan Kementerian Perindustrian mengecek gerai produk olahan pangan di fasilitas Sentra IKM Olahan Pangan Pancor Doa, usai diresmikan Jumat kemarin. (Ekbis NTB/kir)

Praya (Ekbis NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mulai mengoperasikan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Olahan Pangan, Jumat 3 Mei 2024 kemarin. Fasilitas yang dibangun dari anggaran pusat senilai Rp12 miliar tersebut kedepanya diharapkan bisa menjadi pusat pengembangan olahan pangan. Sekaligus juga sebagai pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan bagi pelaku IKM di daerah ini.

Agar bisa maksimal, Pemkab Loteng rencananya akan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang akan mengelola dan menjalankan fasilitas yang berada di wilayah Pancar Dao Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang tersebut. “Fasilitasnya cukup lengkap. Ada fasilitas pabrik tepung tapioka. Gerai produk IKM hingga pusat pelatihan bagi IKM,” terang Bupati Loteng H.L. Pathul Bahri, S.IP.M.AP., kepada wartawan.

Karena masih baru tentu masih banyak hal yang perlu dibehani. Agar fasilitas tersebut bisa ramai dikunjungi, terutama gerai produk IKM-nya nanti pemerintah daerah akan menggandeng pelaku perjalan usaha maupun travel. Supaya bisa mengarahkan tamu atau wisatawan yang datang ke daerah untuk berbelanja produk IKM di Sentra IKM Olahan Pangan tersebut.

Kemudian untuk pabrik tepung tapiokanya, Pemkab Loteng mulai tahun ini akan mendatangkan bibit ubi kayu dari Sumatera. Karena memang jenis ubi kayu yang bisa menjadi bahan baku tepung tapiocanya berbeda dari kebanyakan ubi kayu yang ada di Loteng. Jadi memang harus didatangkan sementara waktu dari luar Loteng.

Untuk selanjutnya akan dikembangkan oleh masyarakat sebagai salah satu komoditi pilihan pertanian di daerah ini. Sehingga bahan baku untuk pabrik tapioca tersebut bisa disuplai dari dalam daerah. Tapi sementara menunggu berproduksi, bahan baku ubi kayu akan didatangkan dari luar Loteng.

“Setelah ini kita akan rencana memulai gerakan tanam ubi kayu secara serentak. Harapanya, dalam tiga atau empat bulan kedepan sudah bisa dipanen untuk menyuplai kebutuhan bahan baku pabrik tepung tapioca yang ada ini,” jelasnya.

Pemkab Loteng berharap keberadaan fasilitas tersebut bisa memberikan dampak positif yang berarti bagi wilayah Loteng bagian utara. Khususunya dalam pengembangan produk-produk IKM di daerah ini. Sehingga pada akhirnya bisa menggerakkan ekonomi masyarakat secara lebih luas.

Terlebih dengan adanya pabrik tepung tapioca sebagai salah satu bahan baku produk olahanya, tentunya akan semakin memudahkan pelaku IKM dalam memproduksi produk olahanya. Dengan modal yang tentunya jauh lebih murah. “Tentu semua tidak bisa langsung begitu saja. Semua butuh proses dan tahapan,” pungkas Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini.

Ditempat yang sama Wakil Direktur Bagian Program Direktorat IKM Pangan, Furniture dan Lahan Bangunan Kementerian Perindustrian Budi Hartono, berharap fasilitas Sentra IKM Olahan Pangan tersebut bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi Loteng. Untuk itu, pemerintah daerah harus mampu mengelolanya dengan optimal. “Dukungan pembangunan fasilitas ini sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat kepada Loteng. Untuk mendukung pengembangan IKM guna menunjang sector pariwisata yang memang menjadi focus Loteng,” imbuhnya. (kir)

Artikel lainnya….

Krisis Air Bersih Masih Jadi Persoalan di Wilayah Lotim Selatan

Disumbang Kelompok Makanan dan Tembakau

Pangdam Akui Potensi NTB Besar, Ketahanan Pangan Harus Dijaga

Retribusi Maggot di Mataram Baru Mencapai 30 Persen

By

ekbisntb.com

-

4 May 2024

0

MAGGOT KERING – Maggot kering yang saat ini dibudidayakan oleh sebagian warga Kota Mataram. Budidaya maggot ini pun telah mampu berkontribusi bagi penambahan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Mataram. (Ekbis NTB/Ant)

Mataram (Ekbis NTB) – Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, menyebutkan realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi produksi budidaya maggot pada triwulan pertama sudah mencapai 30 persen dari target Rp50 juta tahun 2024.

“Realisasi produksi maggot pada triwulan pertama tahun 2024, sudah mencapai Rp15 juta, atau 30 persen dari target Rp50 juta,” kata Kepala Bidang (Kabid) Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, Vidi Partisan Yuris Gamanjaya di Mataram, Jumat.

Dikatakan, besaran pendapatan daerah yang dihasilkan dari produksi maggot yang dikembangkan di Mataram Maggot Center (MMC) Kebon Talo Ampenan, sebenarnya bukan menjadi tujuan utama.

Tujuan utama budidaya maggot ini adalah cara cepat mengurai sampah organik sehingga dapat mengurangi volume sampah yang di buang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok, Kabupaten Lombok Barat.

“Pendapatan daerah dari maggot adalah bonus kita dalam memanfaatkan dan mengolah sampah organik,” katanya.

Setiap hari, katanya, untuk memenuhi pakan maggot di MMC sedikitnya dibutuhkan 3 ton sampah organik yang tentunya ini sudah mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA.

Terkait dengan itu, lanjutnya, dengan melihat potensi budidaya maggot yang akan dikembangkan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) modern Sandubaya yang ditargetkan beroperasi akhir Mei 2024, diprediksi bisa semakin meningkat.

Alasannya, karena pengolahan sampah melalui budidaya maggot di TPST modern telah disiapkan 6.900 kotak (biopond) dengan ukuran 2×1 meter. Sementara di MMC budidaya maggot dikembangkan pada 1.500 kotak.

“Jadi kemungkinan, target retribusi daerah dari maggot akan kita naikkan secara bertahap misalnya menjadi Rp100 juta, bahkan lebih,” katanya.

Menurut Vidi, tahun 2024 ini merupakan tahun pertama produksi maggot masuk menjadi pendapatan daerah setelah regulasi disahkan dan dilakukan uji coba selama dua tahun terakhir.

Potensi budidaya maggot di Kota Mataram saat ini mulai dilirik masyarakat terutama bagi kalangan pembudidaya ikan air tawar dan peternak unggas karena menjadi pakan alternatif dengan harga lebih murah dibandingkan pakan yang biasa mereka beli.

Untuk harga jual, katanya, satu kilogram maggot basah dijual Rp6.000 per kilogram sementara satu peternak atau pembudidaya ikan air tawar sehari minimal membutuhkan sekitar 50 kilogram.

Selain maggot basah, di MMC juga diproduksi maggot kering yang sudah di oven yang pangsa pasarnya juga tidak kalah banyak terutama bagi para pecinta burung hias, termasuk ayam jago.

Harga jual maggot kering ini bisa mencapai Rp70 ribu per kilogram dan permintaan maggot kering ini banyak dari luar daerah.

“Tapi kita masih mengoptimalkan memenuhi kebutuhan dalam daerah, sambil melihat potensi ke depan untuk memenuhi permintaan dari luar daerah,” katanya. (Ant)

Artikel lainnya….

Pasca Penetapan Tersangka Dirut PT. GNE, Pemprov NTB Minta Direksi dan Komisaris Tetap Fokus Bekerja

Pengembang Perumahan Incar Generasi Z

Pupuk Subsidi untuk NTB Bertambah

Realisasi Lotim Terbesar, Sampai April, Rp517 Miliar DD di NTB Tersalur

By

ekbisntb.com

-

4 May 2024

0

Mataram (Ekbis NTB) – Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara (DJPb) NTB melaporkan, penyaluran alokasi Dana Desa (DD) di daerah ini sudah mencapai Rp517,77 miliar atau 46,28 persen sampai 30 April 2024. Dana tersebut terbagi menjadi dua, yaitu Dana Desa Earmarked dan Non- Earmarked.

Kepala Bidang PPAII, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaraan Provinsi NTB, Maryono mengatakan, Dana Desa Earmarked yang ditujukan untuk program BLT Desa, program ketahanan pangan dan hewani, pencegahan dan penurunan stunting skala desa maupun mitigasi bencana alam. Sedangkan DD Non-Earmarked mendanai program sektor prioritas desa dan penyertaan modal BUMDes.

“Untuk tahun ini, Pemerintah Pusat telah menggelontorkan dana desa dengan pagu senilai Rp1,118 triliun untuk 848 desa yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” ujar Maryono, Jumat 3 Mei 2024 kemarin.

Berdasarkan wilayahnya, ada delapan Pemda yang menerima guyuran program pemerintah tersebut yaitu Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Bima, Dompu, Sumbawa, dan Sumbawa Barat.

Kabupaten Lombok Timur mendapatkan pagu tertinggi senilai Rp281,23 miliar dengan realisasi Rp113,36 miliar atau 46,71 persen. Di posisi selanjutnya ada Kabupaten Bima dan Lombok Tengah, masing-masing mendapat jatah Rp182,44 miliar dan Rp180,72 miliar.

Adapun realisasi dana desa terkini di Kabupaten Bima sebesar Rp69,48 miliar atau 38,34 persen dan Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp94,62 miliar atau 52,36 persen. Untuk Kabupaten Sumbawa mendapatkan pagu sebesar Rp149,18 miliar dan telah terealisasi Rp76,9 miliar atau 51,55 persen.

Kemudian Kabupaten Lombok Barat telah menerima alokasi dana desa sebesar Rp51,82 miliar atau 36,48 persen dari total pagu Rp142,08 miliar. Sementara Kabupaten Sumbawa Barat menerima alokasi dana desa sebesar Rp49,73 miliar dan telah disalurkan sebesar Rp25,52 miliar atau 51,31 persen.

Kabupaten Lombok Utara mendapat pagu Rp62,35 miliar dan terealisasi 53,97 persen atau sekitar Rp33,65 miliar. Terakhir, ada Kabupaten Dompu dengan kucuran dana desa Rp71,06 miliar, telah tersalurkan 47,75 persen atau Rp33,93 miliar.(ris)

Pangdam Akui Potensi NTB Besar, Ketahanan Pangan Harus Dijaga

By

ekbisntb.com

-

3 May 2024

0

KUNKER - Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Bambang Trisnohadi bersama Ketua Persit KCK PD IX/Udayana Dian Bambang Trisnohadi dan rombongan melakukan kunker ke Makorem 162/WB, Jumat 3 Mei 2024. (Ekbis NTB/ist)

Mataram (Ekbis NTB) – Komandan Korem 162/Wira Bhakti (WB) Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Agus Bhakti, S.I.P., M.I.P., M.Han., bersama Kepala Staf Korem 162/WB Kolonel Inf Susanto Lastua Manurung dan jajaran menyambut kunjungan kerja (kunker) Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Bambang Trisnohadi bersama Ketua Persit KCK PD IX/Udayana Dian Bambang Trisnohadi dan rombongan di Makorem 162/WB, Jumat 3 Mei 2024.
Kehadiran Pangdam IX/Udayana bersama Ketua Persit KCK PD IX/Udayana disambut meriah dengan Lokananta Cangka Wira Yudha, pengalungan selendang dan penyerahan buket oleh putra-putri anggota Korem 162/WB.
Kehadiran Pangdam IX/Udayana bersama istri juga ditandai dengan penanaman pohon Sawo Kecik di halaman depan Makorem 162/WB. Penanaman ini memiliki makna menanam kebaikan terhadap alam dan lingkungan, dan dilanjutkan dengan pemberian tali asih kepada personel yang mengalami disabilitas akibat kecelakaan.
Kesempatan yang baik itu dimanfaatkan Pangdam IX/Udayana dan istri untuk bertatap muka dan memberikan pengarahan kepada ratusan personel baik prajurit, PNS dan ibu-ibu Persit KCK Koorcabrem 162/WB di lapangan Gatot Subroto Makorem 162/WB.
Dalam arahannya, Mayjen TNI Bambang Trisnohadi menyampaikan selama keberadaannya di wilayah NTB, ia melihat langsung potensi NTB yang sangat besar, terutama bidang pertanian baik padi maupun jagung.
Dijelaskannya, ketahanan pangan merupakan masalah strategis yang dihadapi dunia karena bumi hanya mampu menampung manusia sebanyak 4 miliyar, sedangkan populasi manusia saat ini sudah mencapai 8 miliar lebih.
“Ini yang menjadikan beban bumi semakin berat melebihi kapasitasnya, sehingga masalah pangan menjadi hal yang sangat strategis karena keterbatasan sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan manusia,” terangnya.
Menurutnya, konflik Ukraina dan Rusia sangat dirasakan oleh negara-negara di sekitarnya yang mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan pangan terutama gandum. Untuk itu, Indonesia harus berdaulat dan tidak bergantung kepada negara lain.
Pemanasan global, badai La Nina dan badai El Nino memberikan dampak iklim global yang memberikan pengaruh terhadap pertanian termasuk di Indoensia. Kepala Staf TNI AD (Kasad) melalui program bersatu dengan alam sangat relevan untuk mengatasi kondisi tersebut, dengan menumbuhkan kecintaan kepada alam, menjaga kelestarian alam dan lingkungan serta memperlakukan alam secara proporsional.

Selain itu, Alumnus Akmil 1993 itu juga memberikan apresiasi terhadap beberapa program teritorial yang dilakukan Korem 162/WB dan jajaran yang dinilainya sudah bagus, terutama dukungan terhadap ketahanan pangan, manunggal air dan stunting.
Peraih Adhi Makayasa itu juga berpesan untuk menjalin komunikasi dengan Forkopimda, akademisi maupun pihak yang berkompeten lainnya terkait sumber daya alam yang bisa dikembangkan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Saya sangat mengapresiasi kedekatan hubungan antara TNI AD dan Pemda di wilayah Kodam IX/Udayana, termasuk di Korem 162/Wira Bhakti.
Ia juga berpesan kepada seluruh prajurit, PNS dan keluarganya untuk menjaga kesehatan dengan membudayakan olahraga untuk menjaga kebugaran tubuh dengan dapat melaksanakan tantangan tugas ke depan. (ham)

Pengembang Perumahan Incar Generasi Z

By

ekbisntb.com

-

3 May 2024

0

Ilustrasi Properti Perumahan (Ekbis NTB-Ist)

Mataram (Ekbis NTB) – Para pengembang perumahan mengincar pangsa pasar cukup potensial, yaitu generasi Z, khususnya untuk rumah subsidi.
Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, H. Heri Susanto mengatakan, generasi Z menjadi pasar yang sangat layak untuk sektor property. Walaupun masih bercampur dengan kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) lainnya.
“Kalau developer sih tidak melihat Gen Z atau MBR lain, yang penting dia memiliki kemampuan (membayar cicilan),” ujar Cak Heri, panggilan akrabnya.
Cak Heri menambahkan, menariknya pangsa pasar generasi Z ini jumlahnya cukup mendominasi dalam komposisi populasi penduduk NTB. Dari sisi kemampuan financial untuk kewajiban KPR biasanya generasi Z mendapat bantuan dari orang tuanya.
“Kalau soal kelayakan, itu kembali tergantung bank juga. Tapi biasanya generasi Z ini dibantu orang tuanya. Terutama yang ngekos, dari pada bayar kos tiap bilan, yang hampir sama nilainya dengan cicilan rumah subsidi. Maka mereka banyak memilih menyicil rumah,” demikian Cak Heri di Mataram, Jumat 3 Mei 2024.
Sebagaimana diketahui, Generasi Z, juga dikenal sebagai Gen Z atau i-generation, adalah kelompok yang lahir dan tumbuh di tengah perkembangan teknologi.Beberapa ciri khas yang membedakan generasi Z dari generasi sebelumnya diantaranya.
Terbiasa dengan teknologi, dimana generasi Z sangat akrab dengan internet dan ponsel pintar. Mereka mahir menggunakan berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Selain sebagai alat komunikasi, mereka juga memanfaatkannya untuk berkarya, bekerja, dan belajar.
Terbuka terhadap perkembangan. Generasi Z memiliki pengetahuan yang luas karena mudahnya akses informasi. Mereka cenderung cepat belajar dan terbuka terhadap segala sesuatu.
Toleran dan fleksibel. Generasi Z lebih toleran dan terbuka terhadap perbedaan budaya. Mereka juga memiliki kemampuan berpikir global karena sering berkomunikasi melalui media sosial dengan orang di seluruh dunia.
Ambisius dan mandiri. Memiliki ambisi besar untuk sukses dan cenderung praktis dalam memecahkan masalah. Mereka juga memiliki pengetahuan finansial yang baik dan berhati-hati agar tidak terjebak dalam hutang.(bul)

Pelaku Usaha Pariwisata Berharap, Garuda Indonesia Jadi Jalan Tengah Tingginya Harga Tiket Pesawat ke Lombok

By

ekbisntb.com

-

3 May 2024

0

Mataram (EKbis NTB) – Harga tiket pesawat masih menjadi persoalan sektor pariwisata, khususnya NTB. Berbagai upaya promosi dilakukan untuk meningkatkan kunjungan masih terkendala oleh tingginya harga layanan maskapai penerbangan ini.
Pelaku perjalanan wisata berharap agar pemerintah melakukan intervensi harga tiket pesawat di pasaran melalui maskapai penerbangan pelat merah.
Ketua Asosiasi Travel Agen Indonesia (Astindo) NTB, Sahlan M Saleh, Jumat 3 Mei 2024 mengatakan, maskapai pemerintah dibawah naungan BUMN (Garuda Indonesia) bisa menjadi jalan tengah untuk mengurai terjadinya monopoli oleh maskapai tertentu.
“Untuk menurunkan harga tiket dari maskapai swasta agak sulit diintervensi. Untuk itu diharapkan pemerintah pusat dan daerah bisa komunikasikan dengan maskapai agar menurunkan harga tiket pesawatnya. Misalnya, kita turunkan saja harga (tiket pesawat) Garuda yang punyanya pemerintah. Harus turunkan harga tiket pesawat. Ini masyarakat, pariwisata sudah menjerit – jerit,” ungkapnya.
Sahlan menyebut harga tiket penerbangan domestik terbilang mahal sampai saat ini, sehingga muncul fenomena wisatawan domestik lebih memilih berwisata ke luar negeri. Seperti ke Singapur, Malaysia dan Thailand. Ketimbang berwisata di dalam negeri.
Bahkan menurut Sahlan, wisatawan yang akan datang ke Lombok, Labuan Bajo NTT atau Raja Empat Papua lebih memilih berwisata ke negara-negara seperti Jepang dan Korea. Disamping sebagai alternatif pilihan untuk berwisata, mereka juga mendapat melihat keindahan yang tidak ada di Indonesia.
“Harga tiket kita menurut wisatawan jauh lebih mahal dari pada ke luar negeri. Katakan saja ke Singapur, Malaysia, Thailand. Mereka bisa mendapatkan tiket retrun Rp1 juta saja. Sementara kita, oneway (sekali jalan) di dalam negeri saja belum tentu dapat Rp1 juta,” terangnya.
Menurutnya, persoalan ini bagian dari kendala dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di NTB khususnya. Astindo sangat mengeluhkan harga tiket yang menurut masyarakat sangat mahal dibanding keluar negeri.
“Di Lombok ini kita berjuang promosi sekuat tenaga, tetapi ujungnya untuk aksesibilitinya butuh biaya yang tinggi. Sehingga itu jadi penghambat,” ucapnya.
Lanjut Sahlan, disisi lain subsidi penerbangan dari pemerintah tidak bisa berharap banyak. Kecuali subsidi tiket pesawat dilakukan dalam jangka pendek, masih memungkinkan. Untuk jangka panjang, menurutnya, sangat tidak memungkinkan. Karena pembiayaanya menjadi cukup mahal.
NTB memiliki satu dari lima destinasi wisata super perioritas, yaitu, KEK Mandalika. Namun sayangnya, harga tiket pesawat dari dan ke Lombok masih tinggi. Sehingga tak jarang, tamu atau wisatawan domestic maupun mancanegara lebih memilih ke Bali, baru kemudian menggunakan kapal cepat ke Lombok.
“Karena itu, Harusnya ada perintah langsung atau mengeluarkan regulasi yang menyarankan maskapai untuk memberikan harga tiket pesawat domestik ini diturunkan. Atau dari pihak BUMN kita, Angkasa Pura menurunkan kompenen-kompenen biaya, supaya kunjungan atau penumpang pesawat kita lebih banyak,” tandasnya.(bul)

Pupuk Subsidi untuk NTB Bertambah

By

ekbisntb.com

-

3 May 2024

0

Foto : Stok pupuk subsidi (Ekbis NTB/bul)

Mataram (EKbis NTB) – Pemerintah melakukan penyesuaian kembali kuota pupuk subsidi secara nasional. Provinsi NTB juga mendapat tambahan kuota cukup besar. Berdasarkan Keputusan Gubernur NTB Nomor 520-308 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 520-843 Tahun 2023 Tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan tanggal 2 Mei 2024, ditandatangani langsung oleh Pj. Gubernur NTB, H. Lalu. Gita Ariadi.

Untuk Kota Mataram, semula Urea 616 ton, NPK 313 ton, dan NPK Formula Khusus nol, bertambah menjadi Urea 1.054 ton, NPK 670 ton, dan NPK Formula Khusus nol dan Organik 21 ton.

Lombok Barat, semula Urea 5.979 ton, NPK 3.796 ton, dan NPK Formula Khusus nol, bertambah menjadi Urea 10.231 ton, NPK 8.152 ton, dan NPK Formula Khusus nol dan Organik 716 ton.

Lombok Utara semula Urea 4.310 ton, NPK 2.742 ton, dan NPK Formula Khusus 145 ton, bertambah menjadi Urea 7.359 ton, NPK 5.247 ton, dan NPK Formula Khusus 998 ton dan Organik 13 ton.

Lombok Tengah semula Urea 13.758 ton, NPK 9.731 ton, dan NPK Formula Khusus nol, bertambah menjadi Urea 23.573 ton, NPK 20.909 ton, dan NPK Formula Khusus nol dan Organik 1.231 ton

Lombok Timur semula Urea 17.648 ton, NPK 12.700 ton, dan NPK Formula Khusus 7 ton, bertambah menjadi Urea 30.137 ton, NPK 27.224 ton, dan NPK Formula Khusus 51 ton dan Organik 4.680 ton.

Sumbawa Barat semula Urea 6.233 ton, NPK 3.564 ton, dan NPK Formula Khusus nol, bertambah menjadi Urea 10.625 ton, NPK 7.635 ton, dan NPK Formula Khusus nol dan Organik 971 ton.

Sumbawa semula Urea 34.151 ton, NPK 22.676 ton, dan NPK Formula Khusus 1 ton, bertambah menjadi Urea 58.331 ton, NPK 48.574 ton, dan NPK Formula Khusus 10 ton dan Organik 5.620 ton.

Dompu semula Urea 19.146 ton, NPK 13.547 ton, dan NPK Formula Khusus nol, bertambah menjadi Urea 32.791 ton, NPK 29.128 ton, dan NPK Formula Khusus nol dan Organik 1.794 ton.

Bima semula Urea 26.504 ton, NPK 18.955 ton, dan NPK Formula Khusus nol, bertambah menjadi Urea 45.247 ton, NPK 40.626 ton, dan NPK Formula Khusus nol dan Organik 4.040 ton.

Kota Bima semula Urea 1.770 ton, NPK 1.158 ton, dan NPK Formula Khusus nol, bertambah menjadi Urea 3.030 ton, NPK 2.488 ton, dan NPK Formula Khusus nol dan Organik 403 ton.

Sehingga total kuota pupuk subsidi untuk NTB, semula Urea 130.115 ton, NPK 89.182 ton, dan NPK Formula Khusus 153, bertambah menjadi Urea 222.405 ton, NPK 190.653 ton, dan NPK Formula Khusus 1.059 ton dan Organik 19.489 ton.

Nursan Arif, AE Penjualan NTB Pupuk Indonesia mengatakan, kebijakan penyesuaian pupuk subsidi ini sudah berlaku langsung. Saat ini stok pupuk di NTB tersedia sebanyak 41.559 ton, NPK 19.426,300 ton.

“Stok pupuk kita di daerah cukup aman,” demikian penegasan Nursan, Jumat 3 Mei 2024.(bul)

Artikel lainnya….

Artikel lainnya….

Artikel lainnya….

Artikel lainnya….

Artikel lainnya….

JARINGAN MEDIA