Beranda blog Halaman 761

PAD Tak Capai Target, Pimpinan OPD Jangan Beri Alasan Klasik

0
Lalu Alwan Basri. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Sejumlah target pendapatan asli daerah (PAD) berupa pajak dan retribusi diprediksi tidak mencapai target pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap kinerja perangkat daerah. Tujuannya agar pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak mencari alasan klasik untuk pembenaran.

PAD yang tidak melampui target diantaranya, retribusi parkir dan retribusi pasar. Retribusi parkir memiliki target Rp15,5 miliar diperkirakan hanya mencapai Rp8 miliar. Demikian pula, retribusi pasar diperkirakan memenuhi target Rp6 miliar dari target Rp7 miliar.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,juga Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri ditemui di ruang kerjanya pada, Selasa 17 Desember 2024 menegaskan, seluruh capaian perangkat daerah akan dievaluasi baik yang menghasilkan pendapatan asli daerah maupun yang tidak menghasilkan. Capaian pajak dan retribusi merupakan bagian dari penilaian kinerja pimpinan organisasi perangkat daerah. “Khususnya OPD yang tidak menghasilkan ada yang supporting dari yang lain,” terangnya.

Evaluasi kinerja bukan saja pada induknya melainkan dukungan OPD lainnya, karena dari rapat kerja pemerintah daerah sebelumnya terdapat cross cutting program. Alwan mengkritik alasan sejak dulu pimpinan perangkat daerah apabila target retribusi dan pajak tidak tercapai selalu memiliki alasan klasik. Seperti retribusi parkir diklaim ada preman dan lain sebagainya. “Dari dulu penyakitnya itu-itu saja. Jangan ada alasan klasik sebagai pembenaran,” kritiknya.

Rapat evaluasi secara menyeluruh akan digelar pada awal tahun 2025. Rencananya rapat ini akan mengundang akademisi dan peneliti untuk melihat pemicu target PAD, baik itu retribusi dan pajak tidak mencapai target supaya masalah utama dapat diselesaikan dan tidak ada alasan OPD mencari kambing hitam lagi.

Menyinggung retribusi parkir yang tidak pernah tercapai sejak lama. Alwan mengatakan, Dinas Perhubungan Kota Mataram berjanji akan memperbaiki pelayanan kepada konsumen. Perbaikan pelayanan ini akan dicek kembali sehingga hasilnya akan disampaikan kepada kepala daerah untuk diambil keputusan. Demikian pula dengan penataan pasar tradisional sehingga perlu diminta dari OPD teknis untuk menjelaskan kondisi sebenarnya. (cem)

Cuaca Ekstrem, 8000 Hektar Lahan di NTB Terancam Gagal Panen

0
Muhammad Taufieq Hidayat (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbu) Provinsi NTB, Ir. Muhammad Taufieq Hidayat mengatakan akibat cuaca ekstrem yang sedang melanda NTB, 8000 hektare lahan di daerah ini berpotensi gagal panen.

“Tiga persen dari luas tanam kita kurang dari 10 ribu hektar. Sementara luas panen kita tahun ini 280 ribu hektar. Artinya tiga persen dari 280 ribu sekitar 7 – 8 ribu hektar,” ujarnya kepada Ekbis NTB, Selasa 17 Desember 2024.

Ia menyatakan, potensi gagal panen akibat cuaca tahun ini jauh lebih kecil dibandingkan akhir tahun 2023 lalu. Hal ini karena menurutnya, petani sudah mulai pandai membaca kapan musim tanam. “Kapan dia mulai nabur, kapan dia nahan diri, kapan dipercepat nanamnya,” katanya.

Gagal panen disebabkan karena dua hal. Yang pertama gagal tanam karena padi gagal tumbuh, kedua gagal panen karena cuaca. “2025 saya prediksi di bawah 3 persen,” ucapnya.

Saat ini, dikatakan NTB sedang mengalami musim tanam. Yang mana akan ada tambahan luasan lahan pertanian karena bulan basah atau penghujan datang lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski NTB sedang dilanda curah hujan tinggi, Taufieq mengaku permasalahan cuaca bukan menjadi masalah mengingat tanaman padi petani belum begitu tinggi. Begitupun dengan hujan, meski beberapa lahan tergenang banjir, namun tidak terlalu lama terendam air sehingga tidak sampai merusak lahan pertanian.

“Sistem sirkulasi kita cukup baik dan ada program kita di pusat mengidentifikasi, memverifikasi semua saluran irigasi baik itu primer, tersier, maupun sekunder akan ditangani oleh pusat,” jelasnya.

Diketahui, Pemerintah Pusat menggelontorkan anggaran sejumlah Rp17 triliun untuk mengatasi masalah gagal panen yang kerap dihadapi petani. Oleh karena itu, Pemprov NTB sebagai lumbung pangan nasional berupaya jemput bola dengan segera mengirimkan data yang menjadi persyaratan anggaran pertanian yang ada di Kementerian PUPR tersebut.

“Data sudah masuk, mana saluran-saluran irigasi primer, sekunder, maupun tersier yang akan diperbaiki maupun akan dipelihara,” terangnya.

Sementara itu, terkait dengan pembukaan lahan pertanian baru. Taufieq mengatakan, NTB tidak mendapat kuota pembukaan lahan baru dari Pemerintah Pusat. Meski NTB mendapat anggaran untuk membuka 1000 hektar lahan pertanian baru, dikatakan untuk anggaran tahun 2025, hanya ada 14 Provinsi yang mendapatkan anggaran pembukaan lahan, NTB tidak termasuk.

“Untuk 2025 NTB belum dialokasikan,” imbuhnya.

Diungkapkan, NTB tidak mendapat anggaran pembukaan lahan baru di tahun 2025 karena anggaran tersebut diproyeksikan untuk provinsi-provinsi yang memiliki lahan luas di satu daerah sehingga berpotensi menghasilkan panen melimpah.

Selain itu, NTB juga dikatakan sudah swasembada pangan, sehingga daerah ini tidak masuk daftar provinsi penerima anggaran pembukaan lahan baru di tahun berikutnya. (era)

81,4 Juta Pelanggan Listrik Diberikan Diskon 50 Persen

0
PLN menyalurkan paket stimulus ekonomi bagi 81,4 juta pelanggan atau 97 persen dari total 84 juta pelanggan golongan rumah tangga.(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – PT PLN (Persero) mendukung penuh langkah Pemerintah dalam menyalurkan paket stimulus ekonomi bagi 81,4 juta pelanggan atau 97 persen dari total 84 juta pelanggan golongan rumah tangga. Stimulus ini akan memberikan potongan tarif listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 2.200 VA ke bawah pada periode Januari hingga Februari 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa Pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi melalui berbagai stimulus guna menjaga daya beli masyarakat, khususnya sektor rumah tangga yang berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

“Hingga akhir tahun ini, pertumbuhan ekonomi masih terjaga rata-rata 5%. Konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50% ekonomi Indonesia dan terus tumbuh dengan kuat, bahkan diperkirakan akan tumbuh di atas 5%,” kata Airlangga di Jakarta, Senin, 16 Desember 2024.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa Pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat berpendapatan menengah ke bawah melalui insentif berupa pemberian diskon tarif listrik bagi rumah tangga dengan daya terpasang 2.200 VA atau lebih rendah pada periode Januari – Februari 2025.

“Kami juga memberikan diskon listrik 50 persen selama dua bulan, Januari dan Februari, untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 2.200 VA ke bawah. Ini mencakup 81,4 juta rumah tangga, atau 97 persen dari pelanggan PLN dalam kategori ini,” jelas Sri Mulyani.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan bahwa PLN mendukung penuh kebijakan ini dan memastikan mekanisme penyaluran diskon listrik berjalan tepat sasaran tanpa perlu proses registrasi.

“Kami siap mendukung pelaksanaan kebijakan ini secara maksimal. Dengan sistem layanan pelanggan yang sudah terdigitalisasi di PLN, pelanggan tidak perlu melakukan registrasi yang berbelit,” terang Darmawan.

Darmawan juga menjelaskan bahwa diskon 50% bagi pelanggan pascabayar akan diterima secara otomatis ketika pelanggan melakukan pembayaran tagihan listrik untuk periode bulan Januari dan Februari. Sementara bagi pelanggan prabayar, diskon 50% akan diberikan saat pelanggan melakukan pembelian token listrik di periode yang sama.

“Untuk pelanggan pascabayar, nominal tagihan bulanan akan secara otomatis dikurangi 50% pada saat pembayaran. Sedangkan untuk pelanggan prabayar, potongan 50% akan langsung diterima saat pelanggan membeli token listrik, baik melalui PLN Mobile, ritel-ritel, agen, maupun tempat lainnya,” jelas Darmawan.

Darmawan juga mengimbau pelanggan agar dapat menghubungi contact center yang telah disediakan jika membutuhkan informasi lebih lanjut terkait program stimulus listrik ini.

“Jika masyarakat membutuhkan informasi lebih lanjut, kami menyediakan contact center siaga 24 jam yang dapat dihubungi melalui nomor WhatsApp 08777-11-12-123,” tutup Darmawan. (bul)

Investor Korea Selatan Buka Sekolah Kopi di NTB Mall

0
Investor Korea Selatan Buka Sekolah Kopi di NTB Mall(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Adalah Cafe Moly, perusahaan yang berpusat di Pohang, Gyeongbuk, Korea Selatan, pada Tahun 2013 silam, kini membangun Sekolah Kopi Internasional di Kota Mataram.

Cafe Moly melalui perusahaannya PT. Cafe Moly International memilih lokasi Sekolah Kopi Internasional di Gedung NTB Mall, tepatnya di Lantai 3.

Direktur PT. Cafe Moly International – Kim Tonggyeom saat acara Finalisasi Lokasi Sekolah Kopi Internasional – Global Advance Academy Program (GACP) di Ruang Serbaguna NTB Mall , Selasa, 17 Desember 2024 mengakui, jika Kopi NTB sangat disukai warga Korea Selatan. Inilah yang mendorongnya untuk berinvestasi segala hal tentang Kopi, di NTB.

Kim berharap dengan adanya Sekolah Kopi Internasional GACP ini, dapat meningkatkan pengetahuan warga NTB tentang seluk beluk kopi, baik budidayanya, proses produksinya, dan tidak kalah penting potensi bisnisnya.

Kim yang juga memiliki nama Abdul Hakim ini, mengajak rekan-rekan investornya yang tegabung dalam Asosiasi Kopi Korea Selatan untuk melihat-lihat potensi besar Kopi di NTB.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB – Baiq Nelly Yuniarti , menyambut baik berdirinya Sekolah Kopi Internasional GACP ini.

Nelly berharap kerja sama antara Korea Selatan dengan Pemerintah Provinsi NTB ini dapat mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) NTB dalam bidang Kopi, begitu juga dalam hal budidaya dan peningkatan kualitas produksi komoditas Kopi di Nusa Tenggara Barat.

“Terima kasih atas pilihannya mengembangkan Sekolah Kopi di NTB. Harapan kami agar kerjasama ini mengembangkan SDM kami di bidang Kopi, meningkatkan kualitas produksi dari komoditas Kopi NTB” harap Baiq Nelly.

Dalam acara yang juga merupakan bagian dari kegiatan Tim Promosi Ekspor Daerah (TPED) NTB ini, dilakukan penandatangan MoU atau Nota kesefahaman antara PT. Cafe Moly Internasional dengan Universitas Nahdlatul Ulama NTB terkait kerjasama dalam hal pendidikan dan sertifikasi keahlian di bidang Kopi.

Selain para investor Korea Selatan, turut hadir dalam acara ini, Kepala Brida NTB, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Biro Pemerintahan, dan beberapa OPD lintas Pemerintah Provinsi NTB.(bul)

Ekonom: Stimulus PPN 12 Persen Efektif untuk Jangka Pendek

0
Konfrensi pers paket kebijakan ekonomi(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, sejumlah stimulus dalam paket kebijakan ekonomi yang disiapkan pemerintah untuk memitigasi dampak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen efektif untuk jangka pendek.

Contohnya, bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan serta diskon listrik sebesar 50 persen yang akan digelontorkan selama dua bulan, yakni pada Januari–Februari 2025.

Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Josua mengatakan stimulus dua bulan dapat memberikan dampak sementara yang signifikan untuk menjaga daya beli, terutama dalam menghadapi awal tahun yang biasanya penuh tantangan ekonomi.

Namun, stimulus itu bisa menjadi terlalu pendek untuk menghadapi efek lanjutan dari kenaikan PPN terhadap konsumsi rumah tangga.

“Stimulus tersebut efektif sebagai mitigasi jangka pendek, tetapi untuk mempertahankan momentum konsumsi hingga akhir 2025, perlu evaluasi apakah kebijakan serupa perlu diperpanjang atau diimbangi dengan langkah lain seperti subsidi energi atau insentif pajak tambahan,” ujar Josua.

Secara umum, dia berpendapat stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah dirancang cukup komprehensif untuk menjaga daya beli di tengah kenaikan PPN.

Insentif kepada sektor padat karya dan otomotif, seperti PPN ditanggung pemerintah (DTP) pada kendaraan listrik dan hibrida, akan memperkuat produktivitas sektor ini. Pada akhirnya, penciptaan lapangan kerja baru akan terdorong dan berpotensi menciptakan dampak positif terhadap konsumsi domestik sebagai komponen utama produk domestik bruto (PDB).

“Namun, untuk mengantisipasi dampak jangka panjang, pemerintah perlu mempertimbangkan perpanjangan stimulus atau kebijakan pendukung lainnya. Dampak positif dari stimulus terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi RI akan sangat tergantung pada efektivitas implementasi kebijakan serta respon masyarakat dan dunia usaha terhadap perubahan tarif pajak,” tutur Josua.

Paket stimulus ekonomi yang disiapkan Pemerintah menyasar enam aspek, di antaranya rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, mobil listrik dan hibrida, serta properti.

Untuk rumah tangga diberikan bantuan pangan, PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiga komoditas, dan diskon listrik 50 persen. Untuk pekerja, Pemerintah memperkuat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Untuk UMKM, diberlakukan perpanjangan masa berlaku insentif pajak penghasilan (PPh) 0,5 persen bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun.

Untuk industri padat karya, diberikan insentif PPh 21 DTP bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan, bantuan pembiayaan dengan subsidi bunga 5 persen, serta bantuan jaminan kecelakaan kerja sebesar 50 persen selama 6 bulan.

Untuk mobil listrik dan hibrida, Pemerintah menawarkan insentif PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dengan rincian PPN DTP 10 persen untuk CKD, PPnBM DTP 15 persen untuk CBU dan CKD, serta BM 0 persen untuk CBU. Kemudian, PPnBM DTP 3 persen untuk kendaraan hibrida.

Sedangkan untuk properti, Pemerintah bakal melanjutkan insentif PPN DTP untuk rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar. PPN yang ditanggung maksimal untuk harga Rp2 miliar, dengan rincian diskon 100 persen untuk Januari-Juni 2025 dan 50 persen untuk Juli-Desember 2025. (ant)

OJK Hentikan 3.240 Entitas Keuangan Ilegal hingga November 2024

0
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan bahwa pihaknya menghentikan operasional 3.240 entitas keuangan ilegal dan tidak berizin hingga November 2024.

“Sampai November 2024, OJK telah menghentikan 3.240 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 2.930 entitas pinjaman online ilegal dan 310 penawaran investasi ilegal dengan menggunakan situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat,” ujar Mahendra Siregar dalam acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa pihaknya juga meminta sejumlah pelaku jasa perbankan untuk memblokir hampir 10 ribu rekening yang terafiliasi dengan judi online serta berbagai rekening lainnya yang didapatkan melalui pendalaman terhadap rekening-rekening tersebut.

Selain itu, pihaknya membentuk Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) di pusat maupun daerah untuk meningkatkan literasi anti-aktivitas keuangan ilegal serta penanganan kasus dengan lebih cepat, bekerja sama dengan aparat penegang hukum, kementerian dan lembaga terkait, serta media massa.

OJK juga meluncurkan Indonesia Anti-Scam Center pada 22 November lalu untuk menangani penipuan atau scam serta fraud yang menggunakan rekening maupun produk perbankan agar dapat ditangani dengan lebih cepat.

“OJK melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan penguatan integritas sektor jasa keuangan, dengan melakukan engagement (interaksi) dengan berbagai key stakeholders (pemangku kepentingan utama), terutama di industri,” kata Mahendra.

Ia menuturkan bahwa penguatan kualitas tata kelola dan integritas sektor jasa keuangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan cakupan layanan jasa keuangan di Indonesia bagi kelompok masyarakat yang tidak dapat terlayani perbankan (unbanked dan nonbankable).

“Sebagian besar dari upaya kami meningkatkan dari jasa keuangan Indonesia justru adalah untuk menembus kelompok yang memang belum memiliki pemahaman mengenai risiko maupun edukasi keuangan yang memadai, bahkan banyak dari mereka secara kategori sering dikelompokkan sebagai unbanked dan nonbankable,” ucapnya.

Mahendra menuturkan bahwa hal tersebut adalah upaya untuk memperkuat inklusi keuangan dan memberikan akses keuangan yang lebih luas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun memiliki potensi untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, pihaknya menyadari bahwa industri jasa keuangan juga memiliki risiko penyalahgunaan, terutama dengan semakin maraknya layanan keuangan digital sehingga tindak penyalahgunaan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.

“Inilah realitas dari bagaimana kami mengembangkan sektor jasa keuangan di tengah-tengah target dan cita-cita yang begitu tinggi, namun dengan kompleksitas dan risiko yang juga semakin besar,” ujarnya.

Untuk mencegah dan mengurangi kerugian akibat penyalahgunaan tersebut, OJK pun melakukan pengaturan, pengawasan, dan perumusan kebijakan untuk menjaga kepatuhan para pelaku industri jasa keuangan, selain melakukan pendekatan, edukasi, dan diseminasi mengenai layanan jasa keuangan serta pelindungan konsumen kepada masyarakat.

“Tidak ada cara lain bagi kami kecuali memperbaiki dan meningkatkan terus langkah-langkah yang telah kami lakukan dan bekerjasama membangun sinergi dan kolaborasi erat dalam menjalankan apa yang telah diamanatkan kepada kami dalam hal ini,” imbuh Mahendra. (ant)

Harga Emas Antam Naik Rp3.000 Jadi Rp1,520 Juta per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa, naik Rp3.000 per gram, dari Rp1.517.000 per gram menjadi Rp1.520.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik, dari Rp1.368.000 per gram menjadi Rp1.372.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:

– Harga emas 0,5 gram: Rp810.000.
– Harga emas 1 gram: Rp1.520.000.
– Harga emas 2 gram: Rp2.980.000.
– Harga emas 3 gram: Rp4.445.000.
– Harga emas 5 gram: Rp7.375.000.
– Harga emas 10 gram: Rp14.695.000.
– Harga emas 25 gram: Rp36.612.000.
– Harga emas 50 gram: Rp73.145.000.
– Harga emas 100 gram: Rp146.212.000.
– Harga emas 250 gram: Rp365.265.000.
– Harga emas 500 gram: Rp730.320.000.
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.460.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

PT Antam: Lonjakan Pembelian Sebabkan Stok Sejumlah Varian Emas Habis

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Sekretaris Perusahaan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam, Faisal Alkadrie mengatakan beberapa varian emas kehabisan stok sebab terjadi lonjakan permintaan dari para pembeli.

“Banyak masyarakat yang melakukan pembelian emas sebagai bentuk investasi, terutama dalam kondisi ketidakpastian ekonomi saat ini,” ujar Faisal ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Pernyataan tersebut ia sampaikan terkait dengan ketidaktersediaan sejumlah varian emas batangan di laman logammulia.com.

Dalam laman tersebut, berbagai butik memiliki ketersediaan yang berbeda-beda, namun mayoritas butik kehabisan stok emas batangan varian 2 gram ke atas.

Faisal mengatakan bahwa PT Antam juga sedang melakukan pengelolaan stok agar dapat memenuhi permintaan yang terus meningkat.

Apabila masyarakat ingin membeli emas, Faisal merekomendasikan mereka untuk mengunjungi brankaslm.com. Brankas merupakan layanan depositori emas yang ditawarkan oleh salah satu unit bisnis PT Antam.

“Di situs tersebut, masyarakat dapat menemukan berbagai pilihan produk emas dari Antam dan melakukan pembelian dengan lebih mudah,” ucap Faisal.

Berbeda dengan membeli emas di logammulia, apabila masyarakat membeli emas di brankaslm, emas tersebut dapat dicairkan dalam bentuk fisik atau tunai (berdasarkan harga buy back).

“Kami berkomitmen untuk memberikan informasi terbaru setiap hari mengenai stok dan produk kami,” kata dia.

Saat ini emas disebut masih dianggap sebagai investasi yang aman di tengah ketidakstabilan pasar atau safe haven, terutama untuk investor risk avoidance atau investor yang menghindari risiko.

Harga emas secara tahunan pun naik cukup pesat, berkisar antara 10-20 persen per tahunnya. Angka ini cukup besar dibandingkan dengan instrumen lainnya seperti saham atau obligasi.

Menurut Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda, ke depannya orang akan memilih investasi emas yang memberikan keamanan mengenai harga.(ant)

Kembalikan Kejayaan Senggigi dengan Amfiteater

0
Jamaluddin (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemprov NTB ikut bertanggung jawab terhadap menghidupkan kembali kejayaan pariwisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Senggigi merupakan andalan wisata NTB beberapa tahun lalu dan mulai redup dengan keberadaan objek wisata lain di Lombok Utara, Lombok Tengah dan daerah lain di NTB.

Dalam upaya membangkitkan kembali kejayaan pariwisata Senggigi, Pemprov NTB melalui Dinas Pariwisata (Dispar) sedang membangun amfiteater di eks Pasar Seni Senggigi. Amfiteater yang dibangun di lahan seluas 1 hektar ini diharapkan menjadi magnet wisata baru. Amfiteater ini nantinya akan jadi panggung atraksi seni dan budaya Sasambo (Sasak, Samawa, dan Mbojo).

‘’Pembangunan ini adalah langkah untuk mengembalikan kejayaan Senggigi yang hits banget di era 1990-an. Bukan cuma amfiteater, dermaga Pelabuhan Senggigi juga akan direvitalisasi untuk mempermudah akses kapal cepat dari Bali ke Lombok,’’ ujar Kepala Dispar Provinsi NTB Jamaluddin, S.Sos., M.T., kemarin.

Tahun 2024 ini, ujarnya, pihaknya fokus pada pembangunan amfiteater, toilet umum dan penggantian lampu. Sementara pada tahun depan, pihaknya akan menata lokasi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjajakan produknya.

‘’Amfiteater Senggigi dibangun di eks Pasar Seni Senggigi, langsung menghadap laut-bikin vibes-nya makin Instagramable. Nanti, wisatawan yang datang, termasuk dari kapal pesiar di Pelabuhan Gili Mas, bakal diajak menikmati pertunjukan seni dan budaya khas NTB di sini. Atraksi seperti peresean dan pertunjukan seni sanggar lokal akan tampil bergantian,’’ tambahnya.

Tidak hanya itu, amfiteater ini bakal jadi spot wisata baru yang memadukan seni tradisional dan keindahan Pantai Senggigi. Nantinya, objek wisata ini akan  bakal disulap jadi destinasi wisata modern, mirip Merlion Park di Singapura. ‘’Revitalisasi ini sudah didukung anggaran Rp2,2 miliar dari Kementerian Pariwisata untuk tahap awal. Ke depannya, Pasar Seni Senggigi juga akan dilengkapi spot kuliner kekinian yang cocok untuk wisatawan lokal dan mancanegara,’’ harapnya. (ham)

Pertamina Patra Niaga Setor Rp200 Miliar PBBKB ke Pemprov NTB

0
Pertamina Patra Niaga Setor Rp200 Miliar PBBKB ke Pemprov NTB(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus terus berkomitmen aktif dalam mendorong peningkatan ekonomi Pemerintah salah satu kontribusi nyata tersebut melalui Pajak Bahan bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Hal ini terlihat dengan diperolehnya penghargaan atas ketaatan dan dedikasi Pertamina dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBBKB di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama tahun 2024 sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan daerah yang diberikan langsung oleh Pj. Gubernur NTB pada acara pelaksanaan Gebyar Pajak Kendaraan Bermotor, Minggu 15 Desember 2024 di Lapangan Umum Sangkareang, Mataram.

“Kami mewakili pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada Pertamina atas kontribusi signifikan kepada pembangunan daerah NTB. Kontribusi PBBKB Pertamina ini sangat besar untuk pembangunan NTB,” ujar Hassanudin.

“Secara rinci pada tahun 2024 hingga kuartal ketiga untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus telah menyetorkan PBBKB senilai lebih dari Rp 200 miliar,” terang Area Manager Comm., Rel. & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi.

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus telah melakukan kewajibannya dalam melakukan penyetoran PBBKB selama periode berjalan tahun 2024. PBBKB merupakan salah satu pendapatan yang sangat memiliki dampak yang signifikan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan daerah.

Ahad menambahkan, untuk meningkatkan pendapatan daerah dari PBBKB yang berasal dari penyedia BBM, Pertamina tentunya berupaya agar penjualan BBM non-subsidi dapat terus meningkat di tengah lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. “Pertamina sangat taat dan patuh terhadap kebijakan regulasi pemerintah khususnya di bidang perpajakan,” tambahnya.

Pertamina juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat yang telah memilih menggunakan bahan bakar minyak (BBM) berkualitas serta ramah lingkungan dari Pertamina. Ia berharap minat masyarakat untuk menggunakan BBM berkualitas (Pertamax Series dan Dex Series) semakin meningkat karena akan berdampak langsung kepada setoran pajak yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan wilayah provinsi tersebut.

“Terima kasih kepada masyarakat yang terus menggunakan BBM berkualitas. Peningkatan penggunaan BBM berkualitas sangat berdampak pada Pendapatan Daerah melalui PBBKB, sehingga geliat pembangunan di daerah dapat terus tumbuh,” pungkas Ahad.(bul)