Mataram (Ekbis NTB) – Diskusi Kelompok Terpumpun atau Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan para pemangku kepentingan dari Universitas Islam Al-Azhar (Unizar) dan berbagai lembaga, termasuk perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Jakarta mengungkap peran krusial aktor ekonomi dalam mengembangkan Destinasi Super Prioritas (DSP) Mandalika untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Diskusi ini berlangsung di Ruang Rapat GA8 Gedung Rektorat Unizar, pada Kamis 2 Mei 2024, dan dihadiri langsung oleh Rektor Unizar, Dr. Ir. Muh. Ansyar, MP., serta Wakil Rektor III UNIZAR, Fathurrahman, SE., M.Ak, yang memang membawahi bidang riset dan pengabdian kepada masyarakat, serta Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unizar, Dr. Herie Saksono, M.Si.
Turut hadir juga Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah NTB, Kepala Dinas Pariwisata NTB, Kabid Ekraf NTB, Kabid Litbang Sumbawa, Staf Madya BPS NTB, Peneliti Brida NTB, Sekretaris Brida NTB, Staf BPS Kabupaten Lombok Tengah, dan lain-lain.
“Sebelumnya sudah ditandatangani perjanjian kerja sama antara Unizar dengan BRIN Jakarta. Tenaganya bersama-sama, dananya juga bersama-sama. Kolaborasi ini sengaja kami lakukan untuk mengungkap peran krusial aktor ekonomi dalam mengembangkan DSP Mandalika. Kami sangat mengharapkan masukan-masukan dari Bapak/Ibu hadirin, sehingga apa yang disimpulkan oleh para peneliti betul-betul merupakan aspirasi dari masyarakat NTB,” ujar Rektor dalam sambutannya.
Diskusi ini mengambil latar belakang pentingnya pengembangan pariwisata di Lombok Tengah, yang tidak hanya ditopang oleh keindahan alam, tetapi juga kekayaan budayanya. Program DSP yang diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 2019 menjadi tonggak penting dalam mengarahkan perhatian pada potensi pariwisata kawasan ini.
Keberhasilan DSP Mandalika bergantung pada kolaborasi yang erat antara pemerintah, industri, dan masyarakat setempat. Kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika menjadi magnet bagi investasi asing, sementara pengembangan infrastruktur diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.
Namun, sejumlah tantangan masih menghambat. Kurangnya sarana dan prasarana pariwisata, kekurangan tenaga kerja terampil, dan kurangnya efektivitas kelembagaan pariwisata menjadi fokus pembahasan dalam FGD ini.
Rumusan masalah yang diajukan dalam diskusi mencakup peran aktor ekonomi dalam pembangunan DSP Mandalika dan pengaruh mereka terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menyoroti kebaruan dalam keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata, memperkuat interaksi dan jejaring antara berbagai pemangku kepentingan.
“Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perbaikan tata kelola pariwisata dan formulasi kebijakan yang berbasis bukti, yang akan menguntungkan kesejahteraan masyarakat setempat serta meningkatkan daya tarik pariwisata di DSP Mandalika,” harap Rektor. (ron)
