Panen Raya, Sentra Penggilingan Padi Modern di Sumbawa Dioperasikan 24 Jam

By

-

8 May 2024

OPERASIONAL MRMP - Kegiatan operasional MRMP Sumbawa (Ekbis NTB/bul)

Sumbawa (Ekbis NTB) – Modern Rice Milling Plant (MRMP) atau Sentra Penggilingan Padi Modern milik Perum Bulog yang ada di Kabupaten Sumbawa beroperasi 24 jam selama periode musim panen padi saat ini. Bahkan, pembongkaran gabah dari hasil panen petani di Sumbawa dilakukan langsung malam hari untuk dilakukan proses pengeringan.

Manajer Operasi Sentral Penggilingan Padi (SPP) Sumbawa, Ilman S mengatakan, operasional pembongkaran pascapanen dilakukan hingga pukul 21.00 Wita. Sementara proses pengeringan dilakukan hingga pagi hari.

“Proses pengeringan bisa berlangsung lebih dari 10 jam,” Kata Ilman, Selasa 7 Mei 2024.

Menurutnya, operasional selama 24 jam ini dilakukan untuk memastikan kualitas beras yang dihasilkan terjaga dengan baik. Proses ini dibantu oleh 4 mesin pengering yang dimiliki dengan kapasitas 120 ton untuk satu kali proses pengeringan. Gabah yang sudah dikeringkan selanjutnya dipindahkan ke silo untuk menjaga kualitas gabah kering giling (GKG) sampai waktunya untuk di giling menjadi beras. Proses ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan konsumen.

“Kalau udah dipanen kita langsung keringkan sampai pagi, sehingga setelah itu kita lakukan pembelian kembali,” Katanya. Ilman mengatakan, pada musim panen saat ini, SPP Sumbawa fokus pada penyerapan hasil panen. Hingga 6 Mei 2024, serapan gabah yang dilakukan sudah mencapai 2.400 ton gabah kering panen (GKP) dari target 7.800 ton GKP pada tahun 2024.

Target tersebut kata Ilman optimis dicapai, mengingat panen padi di Sumbawa sudah mengarah ke timur atau tidak jauh dari lokasi MRMP. Kondisi ini dinilai mempermudah managemen dalam melakukan penyerapan. MRMP adalah infrastruktur modern untuk mempercepat alur proses pengolahan beras yang terpusat dalam fasilitas pengolahan gabah hasil panen berbasis teknologi modern.

MRMP ini memiliki banyak keunggulan seperti color sorter di mana biji-biji beras yang berwarna kuning, hitam dipisahkan secara otomatis. Pabrik penggilingan padi modern ini juga bisa menghasilkan beras tanpa menir atau beras kepala disesuaikan dengan permintaan konsumen. Apakah ingin dibuat beras kemasan dengan broken 15 persen, broken 10 persen dan derajat sosoh bisa hingga 100 persen.

Gabah yang diproses menjadi beras outputnya adalah beras kemasan kedap udara. Sementara ini beras beras kemasan yang sudah dihasilkan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan di dalam daerah. Soal rasa, dipastikan beras dengan kualitas rasa terbaik. Apalagi beras beras hasil petani di NTB sudah sangat dikenal.

MRMP ini menggunakan mesin dengan teknologi untuk memoles beras secara otomatis. Sehingga beras yang keluar dalam bentuk kemasan 5 Kg, dan 25 Kg sudah putih bersih. MRMP ini sangat mendukung proses hilirisasi gabah menjadi beras kemasan dan mendukung NTB sebagai daerah sentra pangan. (bul)

Artikel lainnya….

Pasca Penetapan Tersangka Dirut PT. GNE, Pemprov NTB Minta Direksi dan Komisaris Tetap Fokus Bekerja

Sebulan Delapan Ton Uang Kertas Jadi Limbah, Akan Dimanfaatkan jadi Campuran Bahan Bakar PLTU Jeranjang

Canggihnya RTR di Sikur Lombok Timur, Beras Asalan Bisa Diolah jadi Beras Standar SNI

Kementerian Koperasi Dukung Pengembangan Kuliner Lombok Tengah

By

ekbisntb.com

-

8 May 2024

0

Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah (Ekbis NTB/dok)

Praya (Ekbis NTB) – Kementerian Koperasi dan UKM berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, memberikan pelatihan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) guna mengembangkan ekosistem kuliner pada pengolahan makanan tradisional. “Ini untuk peningkatan kuliner tradisional produk UMKM Lombok Tengah,” kata Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, HM Nursiah saat membuka acara tersebut di Praya, Senin.

Ia mengatakan potensi alam di Lombok Tengah sangat baik dengan ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan destinasi wisata air terjun serta potensi desa wisata. Oleh karena itu, peluang yang ada tersebut diharapkan para pelaku UMKM Lombok Tengah bisa menyiapkan kebutuhan wisatawan yang berkunjung di Lombok Tengah.

“Apa pun yang dicari wisatawan itu, kita harus bisa menyiapkan produk olahan makanan tradisional,” katanya. Untuk mendukung produksi UMKM, Pemerintah telah membangun sentra olahan pangan pabrik tepung tapioka di Kecamatan Batukliang. Dengan adanya sarana dan prasarana serta pelatihan ini diharapkan para UMKM bisa menyediakan produk yang berkualitas dengan tampilan yang menarik dan rasa yang enak sesuai selera wisatawan.

“Ilmu yang dapatkan ini harus diterapkan, sehingga produk yang dihasilkan bisa meningkatkan kesejahteraan kita,” katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Tengah, Ikhsan mengatakan kegiatan pelatihan ekosistem kuliner tradisional ini dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal 6-8 Mei 2024. Sedangkan jumlah peserta dalam kegiatan ini mencapai 300 orang yang terbagi dalam tujuh angkatan.

“Ini untuk meningkatkan motivasi para UMKM dalam meningkatkan produk, sehingga menjadi UMKM yang mandiri,” katanya. Ia mengatakan peningkatan produk UMKM ini menjadi prioritas pemerintah daerah selain meningkatkan infrastruktur jalan di Lombok Tengah. Kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan UMKM yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Potensi kuliner di Lombok Tengah memiliki daya dorong untuk ditingkatkan dengan makanan kuliner rasa dunia,” katanya. Ia mengatakan UMKM merupakan pahlawan dalam peningkatan pergerakan ekonomi masyarakat, sehingga pemerintah terus melaksanakan pembinaan dengan peningkatan sumber daya manusia maupun peningkatan produk. “Ini merupakan langkah pemerintah daerah meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui peningkatan ekosistem kuliner tradisional,” katanya. (ant)

Artikel lainnya….

Sebulan Delapan Ton Uang Kertas Jadi Limbah, Akan Dimanfaatkan jadi Campuran Bahan Bakar PLTU Jeranjang

Lotim Menerima Tambahan Pupuk Bersubsidi

Presiden Resmikan Lima Ruas Jalan Daerah di NTB

Brida NTB Dukung Lombok Tengah Jadi Kabupaten Inovatif

By

ekbisntb.com

-

8 May 2024

0

Praya (Ekbis NTB) – Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi NTB memberikan penyuluhan dalam rangka mendukung Kabupaten Lombok Tengah menjadi kabupaten inovatif.

“Saat ini Lombok Tengah menjadi salah satu kabupaten di Provinsi NTB yang masuk kategori kurang inovatif,” kata Kepala Brida NTB Lalu Suryadi usai acara FGD Forum Komunikasi Riset dan Inovasi Daerah di Kantor Bupati Lombok Tengah di Praya, Selasa.

Kabupaten Lombok Tengah belum menjadi kabupaten inovatif, bukan karena tidak memiliki inovasi, namun tidak terlepas belum dilaporkannya berbagai inovasi yang telah dibuat ke dalam sistem.

“Selama ini belum seluruhnya inovasi yang ada di daerah ini dilaporkan di dalam sistem indeks inovasi daerah,” katanya.

Ia mengatakan status kabupaten lain di NTB sudah inovatif, sehingga pada 2023 NTB menerima Innovatif Government Award.

Jika salah satu kabupaten sudah dinyatakan menjadi kabupaten inovatif maka berbagai inovasi yang sudah dilakukan di daerah itu tandanya sudah berjalan dengan baik, tinggal bagaimana meningkatkan berbagai inovasi itu agar ke depan bisa menjadi kabupaten terinovatif.

“Kalau Lombok Tengah mulai menggencarkan inovasi ini dari 2023, sementara pada 2023 itu kita statusnya sudah melakukan verifikasi dan pembenahan terhadap inovasi yang dibuat,” katanya.

Di sisi lain pada saat itu syarat untuk bisa dimasukkan di indeks inovasi daerah kalau inovasi sudah berjalan dua tahun. Artinya berbagai inovasi yang ada di Lombok Tengah saat itu statusnya masih konsep dan baru bisa dimasukkan dalam indeks inovasi daerah itu jika inovasi tersebut sudah dilaksanakan.

Menurut dia, tahun 2024 merupakan kesempatan bagi Lombok Tengah agar bisa menjadi kabupaten yang inovatif.

“Saran kita untuk Lombok Tengah, apa yang sudah dikerjakan dari 2023 lalu sudah bagus, tinggal bagaimana sekarang membuat inovasi- inovasi yang ada itu bisa masuk dalam sistem indeks inovasi daerah dengan cara dilengkapi administrasi, regulasi, dan daya dukungnya,” kata dia.

Ia mengatakan selisih angka untuk bisa menjadi kabupaten inovatif sangat sedikit, yang mana untuk bisa menjadi kabupaten Inovatif maka poin yang didapatkan harus minimal 35 poin, sebelumnya poin Lombok Tengah masih 33. “Artinya tinggal dua poin lagi daerah tersebut bisa menjadi kabupaten inovatif,” katanya. (ant)

Impor Beras dari Vietnam dan Thailand Distop Masuk NTB

Terkena Serangan Burung, Pesawat Citilink Rute Lombok-Denpasar Putar Balik

Bulog Langsung Beli Jagung Petani Sesuai HAP

Kapasitas Kapal Ternak Terbatas, Pengiriman Sapi dari NTB Melalui Jalur Darat

By

ekbisntb.com

-

8 May 2024

0

Mataram (Ekbis NTB) – Pengiriman hewan ternak dari Provinsi NTB ke wilayah Jabodetabek menjadi aktivitas usaha yang telah berlangsung sejak lama. Terlebih menjelang hari raya Kurban tahun ini, pengiriman ternak yang umumnya dari kabupaten Bima dilakukan secara rutin. Namun karena keterbatasan kapal khusus pengangkut ternak, maka pengusaha tetap memilih jalur darat untuk pengangkutannya.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB H. Lalu Muhammad Faozal mengatakan, pemerintah sebenarnya sudah menyediakan fasilitas pengangkutan berupa tol laut ternak yaitu dengan menggunakan kapal Cemara Nusantara 6 dan Cemara Nusantara 8. Namun kendalanya yaitu kapasitas muat kapal ini hanya 500 ekor ternak. Sementara di satu sisi, kebutuhan pengusaha sekali pengiriman sampai ribuan ekor.

“Itulah persoalannya. Sehingga solusinya pengiriman dengan menggunakan truk tronton menggunakan kapal laut penumpang, bukan kapal khusus ternak,” kata Lalu Muhammad Faozal kepada wartawan kemarin.

Ia mengatakan, para peternak atau pengusaha lebih memilih menggunakan jalur darat atau kapal penumpang menuju Jawa Timur karena tak ada opsi lain. Sebab kapal khusus ternak yang disediakan pemerintah memiliki kapasitas yang terbatas.

Meskipun pengiriman dengan menggunakan kapal penumpang ini kadang memunculkan keluhan dari pengguna kapal, namun karena tak pilihan lain, kegiatan tersebut masih berlangsung sampai sekarang.

“Kami sudah meminta (tambahan kapal khusus ternak-red), namun negara hanya punya empat unit kalau tak salah. Namun kebutuhannya dia ke Balikpapan, kemana-mana kapal Cemara Nusantara itu,” terangnya.

Faozal mengatakan, agar tidak terulang kasus pengiriman sapi dengan jumlah berlebih ke Jabodetabek seperti tahun lalu, maka pihaknya bersama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB membatasi kuota hewan kurban yang boleh dikirim ke Jabodetabek.

Sistem pengirimannya pun dilakukan secara bertahap agar tak menumpuk di Pelabuhan penyeberangan. Sebab hewan ternak yang dikirim ke Jabodetabek menggunakan kapal penumpang rute Gili Mas Lembar – Tanjung Wangi. “Kita cicil, tak terjadi penumpukan kok. Ada 20 atau 30 ekor sehari naik” katanya.

Sebelumnya, Kepala Disnakeswan Provinsi NTB Mohammad Riadi mengatakan, mengenai kuota pengiriman sapi NTB ke luar daerah cukup besar. Sebagai contoh dari Kabupaten Bima sekitar 16.000. Namun, sekarang ini sudah keluar sekitar 10.000 ekor dan tersisa 5 ribu ekor lebih. Sejak Idul Fitri sudah banyak yang diberangkatkan ke Jabodetabek, sehingga sekarang ini tidak lagi terjadi penumpukan di Pelabuhan Gili Mas.

“Makanya penumpukan kecil kemungkinan terjadi kalau disiplin pelaku usaha mengirim ternak ke luar daerah sesuai jadwal,” terangnya.

Riadi menyebut, Pemprov NTB menetapkan kuota hewan kurban sebanyak 54.900 ekor yang dikirim ke luar daerah pada 2024. Dalam hal ini, pihaknya menegaskan tidak ada tambahan kuota lagi, meskipun ada permintaan dari pengusaha yang akan mengirim sapi potong untuk kebutuhan hewan kurban ke luar NTB.

“Tidak ada tambahan kuota hewan kurban. Karena kuota yang kita terbitkan itu adalah kuota maksimal. Makanya kita nggak bisa lagi memberikan tambahan kuota lagi,” tegasnya. (ris)

Artikel lainnya….

Sport Tourism Menggeliat, Lapangan Golf Lombok Kosaido Akan Dilengkapi Hotel Bintang Empat

Canggihnya RTR di Sikur Lombok Timur, Beras Asalan Bisa Diolah jadi Beras Standar SNI

Disperin NTB Gandeng BSN untuk Tingkatkan Kualitas Produk IKM

Banyak CJH Masuk Risiko Tinggi

By

ekbisntb.com

-

8 May 2024

0

Kadinkes NTB, H. Lalu Hamzi Fikri saat menjelaskan terkait jumlah apotek di NTB, Jum’at, 12 Juli 2024, di Mataram. (ekbisntb.com/era)

DINAS Kesehatan Provinsi NTB menyatakan banyak calon jemaah haji (CJH) Embarkasi Lombok yang masuk dalam katagori risko tinggi (risti) kesehatan. Terlebih banyak diantara mereka adalah lanjut usia (lansia) seperti tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. dr H. Lalu Hamzi Fikri mengatakan, kelompok CJH risti memunculkan risiko untuk terjadinya morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi selama berlangsungnya proses ibadah haji. Sehingga tenaga kesehatan yang menjadi petugas haji akan tetap memantau kesehatan para jemaah.

“Sekarang ini hampir 80 persen jemaah haji kita punya faktor risiko, terutama risti. Kami melakukan identifikasi yang lansia dengan usia lebih dari 60 tahun rata-rata cukup tinggi kita di NTB,” kata H. Lalu Hamzi Fikri kepada wartawan, Selasa 7 Mei 2024 kemarin.

Masing-masing kelompok terbang (kloter) dilengkapi oleh satu orang dokter serta satu orang petugas medis yang bertugas untuk memantau kesehatan para jemaah, terutama dari kelompok lansia. Para petugas kesehatan akan mengantongi nama-nama jemaah yang berisiko tinggi agar mendapat perhatian prioritas Beberapa penyakit yang banyak diderita jemaah antara lain diabetes mellitus dan penyakit dimensia.

“Tapi kan ini sudah kita skrining kuat sekali di level Puskesmas. Jadi hasil skrining itu akan menjadi bahan pengecekan oleh petugas kesehatan saaat jemaah masuk mulai tanggal 11 Mei di Asrama Haji. Sebab perlu dipastikan jemaah haji untuk sehat benar sebelum terbang,” katanya.

Sebelumnya, Plt. Kabid PHU Kanwil Kemenag NTB Drs. H. Azharuddin mengatakan, kuota haji Provinsi NTB sebanyak 4.499 jemaah dengan prioritas lansia sebanyak 225 orang. Adapun kuota tambahan Provinsi NTB Sebanyak 287 jemaah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2024.

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, perihal Penyiapan Transportasi Udara Jemaah Haji Reguler Tahun 1445H/2024M bahwa penerbangan jemaah haji Embarkasi Lombok (LOP) menggunakan maskapai Garuda Indonesia type Boeing 777- 300 dengan Kapasitas 393 seat. Sehingga Jemaah Haji Provinsi NTB/ Embarkasi Lombok (LOP) terbagi dalam 13 Kloter. Kloter pertama berangkat tanggal 11 Mei dan kloter terakhir berangkat 22 Mei 2024.

Tema pelaksanaan ibadah haji 2024 sama dengan tahun lalu yaitu ramah lansia. Karena banyak jemaah yang berangkat merupakan usia lansia yang membutuhkan pelayanan ekstra dari para petugas haji. Jemaah lansia akan diperlakukan beda, misalnya penginapan, pengambilan makanan dan lan sebagainya.(ris)

Stabilisasi Harga Jagung Hanya Berlaku Hingga Akhir Bulan

By

ekbisntb.com

-

7 May 2024

0

Sumbawa Besar (Ekbis NTB) – Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Logistik) memastikan hanya melakukan penyerapan jagung hingga 31 Mei dengan Harga Acuan Pembelian (HAP) Rp5000 per kilogram untuk kadar air 15 persen.

“Jadi, kita hanya diberikan waktu sampai akhir bulan untuk pengamanan harga jagung. Kalau untuk selanjutnya kami masih menunggu informasi dari pusat,” kata Pimpinan Cabang Bulog Sumbawa, Zuhri Hanafi, kepada Suara NTB, Senin 6 Mei 2024.

Penugasan penyerapan jagung dilakukan oleh Perum Bulog untuk menstabilkan harga yang berlaku di pasaran saat ini. Kendati demikian, pihaknya juga hanya diberikan waktu hingga akhir bulan Mei.

“Harga Rp5000 per kilogram hanya berlaku hingga akhir bulan Mei saja, kalau untuk kedepannya kami tidak tahu seperti apa kebijakan dari pemerintah pusat,” ucapnya.

Dia pun melanjutkan, berdasarkan data serapan jagung yang dilakukan sejak tanggal 1 Mei hingga saat ini tercatat sudah 470 ton. Penyerapan tersebut baru dilakukan wilayah timur saja, sementara untuk wilayah barat mulai dilakukan per hari ini (kemarin, red).

“Alhamdulillah untuk wilayah timur sudah mulai kita serap, kalau wilayah barat baru akan kita mulai. Gudang juga sudah mulai kita siapkan,” ujarnya.

Diakuinya, ketetapan kadar air di angka 15 persen dilakukan supaya jagung yang diserap bisa bertahan dalam waktu yang lama. Sementara jika kadar air diatas itu dikhawatirkan jagung tersebut tidak akan bertahan lama dan penyerapan yang dilakukan sia-sia.

“Selama memenuhi syarat pasti akan kita ambil untuk menstabilkan harga jagung dari para petani,” ucapnya.

Dia pun memastikan, berdasarkan surat edaran dari Bapanas terkait harga pembelian jagung bahwa Bulog tetap mengacu dari harga yang ditetapkan. Untuk jagung pipilan kering tingkat produsen, Bulog membeli seharga Rp5.000 per kilogram dengan kondisi kadar air 15 persen.

“Pola penyerapan yang kita lakukan dengan melibatkan mitra yang sudah melakukan tanda tangan kontrak. Kita hanya menerima di gudang dengan ketentuan kadar ari 15 persen,” tambahnya.

Kemudian Rp4.725 per kilo untuk kadar air 20 persen, Rp4.450 kadar air 25 persen, dan Rp4.200 dengan kadar air 30 persen. Sementara untuk proses penyerapan terhadap jagung yang memiliki kadar air tinggi akan melalui perusahaan pengepul.

“Untuk jagung dengan kadar air di atas 15 persen kami membeli melalui perusahaan pengepul dengan harga yang ditetapkan Bappanas,” tukasnya. (ils)

Gagal Panen dan Hasil Panen Menurun, Sejumlah Petani di Kayangan Alami Kerugian

By

ekbisntb.com

-

7 May 2024

0

PENURUNAN PRODUKSI - Kondisi padi petani di Desa Sesait Kecamatan Kayangan yang mengalami penurunan produksi. (Ekbis NTB/ist)

Tanjung (Ekbis NTB) – Sejumlah petani di Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengalami kerugian. Pasalnya, tanaman padi yang sudah dan sedang dipanen tahun ini mengalami gagal panen. Beberapa petani juga mendapati hasil panen mereka menurun akibat cuaca.

Informasi yang dihimpun koran ini, panen padi di Kecamatan Kayangan khususnya di Desa Sesait, sedang berlangsung. Sejumlah petani mendapati hasil panennya menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, ada petani yang dengan terpaksa memanen padinya hanya untuk pakan ternak, seperti padi milik petani, Saeful Bahri di Dusun Baru Jompang, Desa Sesait.

“Sebagian areal tanaman padi dijadikan pakan ternak sapi, bukan lantaran dipanen untuk dapat gabah,” ucap Hamdan.

Ia menyebut, areal tanam milik Saeful Bahri kurang lebih 1 hektar. Hasil panen normal di areal ini sekitar 4 ton lebih dengan estimasi biaya berkisar Rp 8 juta sampai Rp 10 juta. Kondisi saat ini, areal itu hanya menghasilkan padi hanya 30 persen saja.

Di lokasi lain, petani Ibu Marni dengan luas areal sekitar 40 are hanya menghasilkan 45 persen gabah dari produksi normal 2 ton. Bahkan Ibu Marni belum bisa menutup biaya yang sudah dikeluarkan untuk operasional mencapai Rp 3,9 juta.

Petani lain atas nama Amaq Irun juga menghadapi kondisi serupa. Di mana penurunan produksi di areal 35 are tidak mampu menutup biaya produksi yang mencapai Rp 3 juta lebih.

Terhadap kondisi itu, Ketua Kelompok Tani Suli Mekar, Dusun Baru Jompang, Desa Sesait, Suhaerudin membenarkan informasi tersebut. Kendati hasil produksi menurun, namun pihaknya tetap bersyukur masih ada gabah yang bisa disimpan untuk menjaga ketahanan pangan di tingkat petani.

“Penurunan hasil panen sudah jelas ada di kisaran 30 sampai 40 persen. Ini kami hitung dari rata-rata hasil sebelumnya,” ujar Suhaerudin.

Ia menyebut, kisaran penurunan produksi di tiap areal lahan petani berbeda-beda. Ia mencontohkan, dari petani yang sebelumnya memperoleh 50 ton, produksi tahun ini hanya 24 ton saja. Sedangkan petani yang sebelumnya mendapat 11 ton, menurun menjadi 8 ton. Demikian pula yang biasa mendapat 15 ton, ada yang mendapat 9 ton dan 10 ton. Sedangkan petani yang biasa mendapat 8 ton, hanya mendapat 5 ton.

Pihaknya berharap, pemda baik provinsi maupun kabupaten dapat mengambil solusi kebijakan untuk membantu membiayai petani pada musim tanam berikutnya. Sebab, hasil panen saat ini sebagiannya digunakan untuk menutup operasional, serta kebutuhan sehari-hari. (ari)

Percantik Jalan di Ampenan, PUPR Mataram Butuh Anggaran Rp550 Juta

By

ekbisntb.com

-

7 May 2024

0

Mataram (Ekbis NTB) – Penataan kawasan Jalan Pabean dan Saleh Sungkar di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram membutuhkan anggaran Rp550 juta. Dengan anggaran sebesar itu, sekaligus untuk meremajakan kembali kawasan ini.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Mataram, Hj Lale Widiahning, Senin 6 Mei 2024. Lale mengatakan bahwa modal awal untuk penataan ini berkisar di angka Rp200 juta.

‘’Kan kita perlu modal Rp200 juta dulu, kalau kita keseluruhan nanti bisa jadi menjadi Rp550 juta. Berarti ada penambahan, dia terus kita tata dan sampai selesai itu dua kali penganggaran lah kita maksimalkan,’’ katanya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi terkait dengan peremajaan kembali jalanan Kota Tua Ampenan, adapun semua pemilik rumah yang ada di lokasi tersebut setuju untuk melakukan perbaikan dan perombakan.

Beberapa perbaikan yang akan dilakukan berupa pergantian bangunan, penembelan di 35 rumah atau bangunan tua yang ada di sepanjang jalan Pabean dan Saleh Sungkar. Lale mengatakan bahwa pihaknya perlu melakukan perbaikan dulu sebelum melakukan pengecatan.

“Progres itu tidak akan nampak dulu, tapi nanti targetnya, kalau itu sudah selesai, kalau kita sudah berproses satu atau dua bulan, baru kita akan melakukan pengecatan,” ujarnya.

Dana Rp550 juta tersebut merupakan biaya untuk perbaikan dan ongkos cat, karena untuk biaya cat, Pemerintah Kota Mataram dapat bantuan dari pihak ketiga. “Di sana ada lis pelangnya rusak, temboknya rusak, jadi pengecetan itu kalau untuk ongkos tukangnya, masuk. Tapi kalau pengecatannya sendiri, harga catnya sendiri kita diberikan,” paparnya.

Adapun untuk melakukan pedestrian jalan seperti menambahkan bollard, kursi, seperti penataan pendestrian Jalan Pejanggik, maka akan dibutuhkan anggaran tambahan sekitar Rp300 juta.

Sementara itu, untuk pemilihan warna pada proses pengecatan nanti, Pemkot Mataram akan menggunakan warna Hijau Giok karena identik dengan Tionghoa selain warna merah dan kuning. Saat ini katanya, proses perbaikan beberapa bangunan dan pengecatan di Jalan Pabean dan Saleh Sungkar akan segera dilakukan. “Target pengerjaan, ini kita sudah kumpul-kumpulkan bahan, sudah tidak ada penolakan. Alhamdulillah,’’ pungkasnya. (era)

Tinggalkan Investor yang Tidak Serius

By

ekbisntb.com

-

7 May 2024

0

SEKRETARIS Komisi II DPRD Kota Mataram, Rino Rinaldi, SH., menyarankan kepada Pemkot Mataram supaya meninggalkan investor yang tidak serius berinvestasi di Kota Mataram. Saran ini menyusul gelagat tidak serius yang ditunjukkan oleh calon investor pengelola Pasar Kebon Roek Ampenan. ‘’Makanya ke depan kita harus lebih selektif lagi memilih investor,’’ katanya kepada Ekbis NTB di Mataram, Senin 6 Mei 2024.

Rino sepakat bahwa Mataram butuh investasi. Akan tetapi dalam memilih investor, kata dia, Pemkot Mataram perlu melihat rekam jejak calon investor. ‘’Cari yang pasti-pasti ajalah. Kalau kemudian investornya tidak ada kabar, ya tinggalin. Kan ndak serius juga,’’ katanya.

Politisi Partai Golkar ini mewanti-wanti jangan sampai kejadian yang sudah-sudah terulang kembali. Rino yakin masih banyak investor yang siap dan sanggup mengelola Pasar Kebon Roek. ‘’Kalau seperti ini (investor pasar Kebon Roek) saya pikir ndak sanggup, ndak mampu,’’ imbuhnya.

‘’Kita kan ndak tau kenapa dia ndak balik. Apakah karena faktor finansial atau apa. Yang jelas kan kalau investor mau berinvestasi pasti dia akan berhitung untung ruginya,’’ demikian Rino. Oleh karena itu, lanjut dia, ke depan Pemkot Mataram perlu memberlakukan bank garansi bagi calon investor yang aka berinvestasi.

Bank garansi ini, kata Rino, sebagai jaminan keseriusan investor berinvestasi di Kota Mataram. ‘’Karena kan yang mau ini banyak. Yang sanggup banyak. Jangan sampai teman-teman yang lain hilang kesempatannya berinvestasi,’’ ucapnya. Selain itu, Pemerintah perlu memberikan batas waktu kepada calon investor.

Ketika dalam batas waktu tertentu ternyata calon investor justru tidak serius, maka tidak ada ganjalan bagi Pemerintah untuk meninggalkan calon investor tersebut. ‘’Sehingga Pemkot tidak rugi waktu,’’ tegasnya. Anggota dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini mendorong Pemkot Mataram membuka juga kesempatan berinvestasi bagi investor lokal.

‘’Jadi tidak harus investor dari luar. Kan bisa juga ditawarkan kepada investor lokal. Saya yakin mereka mampu-mampu semua,’’ pungkasnya. Tetapi, kata Rino, bukan berarti pemerintah mengedepankan azas kedaerahan. ‘’Kalau orang luar kan kita ndak tau kantornya di mana, nanti kalau ada apa-apa, kemana kita harus minta pertanggungjawabannya,’’ demikian Rino. (fit)

Inflasi Wilayah Bali Nusra, NTB Terendah

By

ekbisntb.com

-

7 May 2024

0

Rakor pengendalian inflasi yang digelar oleh Kemendagri secara online, Senin 6 Mei 2024 kemarin. Pj Gubernur NTB diwakili oleh Asisten II Setda NTB, H Fathul Gani. (Ekbis NTB/ist)

PEMPROV NTB kembali mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara online, Senin 6 Mei 2024 kemarin. Pj Gubernur NTB Drs H. Lalu Gita Ariadi M.Si diwakili oleh Asisten II Setda NTB Dr. H Fathul Gani dan Kepala Biro Ekonomi Setda NTB Drs H. Wirajaya Kusuma, MH.

Rakor dipimpin langsung oleh Irjen Kemendagri Tomsi Tohir Balaw yang diikuti oleh seluruh Gubernur, Bupati/Walikota se Indonesia atau perwakilannya secara online. Sejumlah narasumber memberikan pemaparan dalam Rakor tersebut, diantaranya Badan Pusat Statistik (BPS), Satgas Pangan Polri, Kementerian Perdagangan, Bulog dan lain-lain.

Irjen Kemendagri Tomsi Tohir Balaw berharap agar pemerintah daerah terus konsisten melakukan upaya-upaya untuk menekan laju inflasi di daerah masing-masing. Termasuk melakukan penanaman komoditas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentunya dengan perencanaan yang baik.

“Beberapa daerah sudah melaksanakan itu, namun hasilnya belum signifikan. Karena dilakukan dengan perencanaan yang kurang baik,” kata Tomsi.

Ada sejumlah komoditas pertanian yang harganya cukup fluktuatif beberapa waktu terakhir seperti cabai dan bawang merah. Karena itulah Pemda diminta untuk melakukan penanaman dengan perencanaan yang baik agar komoditas tersebut tak lagi memberi andil inflasi.

Plt Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, inflasi bulan April 2024 sebesar 3,00 secara tahunan (y-o-y) dan secara bulanan (m-to-m) sebesar 0,25 persen. Andil inflasi m-to-m secara nasional dominan dari kelompok transportasi. Namun inflasi secara tahunan di bulan April dominan dikontribusikan oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau.

Secara m-to-m, ada 34 provinsi di Indonesia mengalami inflasi dan empat provinsi mengalami deflasi. Meski inflasi, namun Provinsi NTB sendiri masuk dalam jajaran lima provinsi dengan inflasi terendah secara m-to-m di bulan April kemarin. Urutannya yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Riau, dan Aceh dengan angka sama-sama 0,05 persen. Sementara NTB dan Kepulauan Riau berada di angka 0,06 persen.

“Di wilayah Bali Nusra, inflasi tertinggi Provinsi Bali 0,32 persen secara month to month dan inflasi terendah Nusa Tenggara Barat 0,06 persen,” kata Amalia Adininggar Widyasanti saat memberikan pemaparan.

Kepala Biro Ekonomi Setda NTB Drs H. Wirajaya Kusuma, MH mengatakan, Pemprov NTB menyambut baik arahan dari Kemendagri yang meminta semua Pemda di Indonesia konsisten melakukan pengendalian inflasi, salah satunya dengan gerakan penanaman komoditas pangan. Sebab stok pangan yang terbatas di satu daerah berpotensi menimbulkan kenaikan harga dan akhirnya memberi andil terhadap inflasi.

Wirajaya mengatakan, untuk mengendalikan inflasi di bulan Mei ini, Pemprov NTB bersama kabupaten/kota terus berupaya optimal menerapkan strategy 4 K. Strategi 4 K yaitu menjamin ketersediaan stok pangan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi rantai pasok pangan dan komunikasi yang efektif agar masyarakat tidak mudah panic buying dan menerapkan manajemen kebutuhan secara logis.

“Kita juga memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan TPID Kabupaten/Kota, melaksanakan gerakan menanam tanaman bahan komoditas strategis seperti bawang merah, cabai, tomat. Ini dilakukan juga dengan memasifkan pemanfaatan pekarangan sebagai apotek hidup,” ujarnya.

Pemprov NTB juga akan berupaya memasifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar (OP) di tiga kabupaten/kota, memperkuat kerjasama antar daerah terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas serta sejumlah upaya lainnya.(ris)

Kutipan: Amalia Adininggar Widyasanti

“Di wilayah Bali Nusra, inflasi tertinggi Provinsi Bali 0,32 persen secara month to month dan inflasi terendah Nusa Tenggara Barat 0,06 persen,”

Artikel lainnya….

Artikel lainnya….

Artikel lainnya….

JARINGAN MEDIA