PROGRAM Inseminasi Buatan (IB) dalam rangka meningkatkan populasi sapi di NTB menjadi kebijakan yang bagus. Namun tantangannya di lapangan seringkali IB tersebut mengalami kegagalan. Tentu hal ini tak dikehendaki oleh para peternak, karena akan membuat mereka rugi.
Guru Besar Universitas Mataram, Prof. Soekardono mengatakan, sejumlah informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam penerapan IB ada sasarannya yang kurang tepat. Misalnya, di Sumbawa banyak sapi yang dilepas di padang pengembalaan, sehingga penyuntikan IB pada sasaran tersebut kemungkinan akan banyak gagal.
“Seharusnya (IB-red) pada sapi-sapi yang dipelihara secara intensif, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan IB,” kata Prof Soekardono akhir pekan kemarin.
Setidaknya ada tiga poin penting yang harus diperhatikan untuk mensukseskan program IB ini. Pertama adalah dari peternaknya. Mereka harus tahu kapan birahi sapi yang harus segera disuntik.
“Beda dengan pejantan sapi. Kalau misalnya kumpul sapi, pejantannya tahu persis kapan birahinya, jadinya tepat. Contohnya, satu kelompok yang isinya 20 sapi, ada pejantan satu saja. Pejantannya keliling saja, tahu persis mana sapi yang birahi, langsung dikawinkan,” katanya.
Kalau menggunakan inseminsasi buatan, tergantung peternaknya kapan harus dilakukan, sehingga kalau terlambat melakukan penyuntikan, kemungkinan besar akan gagal.
Kemudian yang kedua, hal yang harus diatensi yaitu dari inseminatornya. Apakah memang keterampilannya sudah teruji atau berpengalaman. Sebab faktor inseminator juga mempengaruhi kesuksesan IB ini.
Ketiga yaitu faktor sarana dan prasarana, termasuk nitrogen atau N2 tidak bisa sembarang ditempatkan. Harus ada penyimpanan, dalam suhu derajat tertentu. Begitu pula jarak tempuh inseminator.
“Kadang-kadang yang terjadi misalnya, inseminatornya masih di Pujut padahal harus melakukan inseminasi di Kopang, jauh perlu waktu. Terlambat ke sana, gagal,” imbuhnya.
Oleh karena itu, program IB memerlukan sistem pewilayahan. Misalnya wilayah dalam jarak tertentu, inseminator harus siap dalam jangka paling lama 30 menit sudah sampai. “Bisa dibuat sistem seperti itu, misalnya wilayah 1 terdiri dari beberapa kecamatan yang bisa dijangkau,” sarannya.
Kemudian harus dihitung betul berapa banyak inseminatornya. Terutama di Lombok, karena program IB itu digunakan kepada bibit sapi yang bagus. “Dan sekarang kita juga sudah punya pusat bibit, artinya program ini bagus asal mengelolanya bagus,” katanya.
“Tiga hal tadi harus diperhatikan. Peternaknya dilatih, inseminatornya dilatih yang bagus, sarana prasarana lengkap, dan pewilayahan jarak peternak dengan pusat IB,” tutupnya.(ris)
IB - Kegiatan IB yang dilakukan pada seekor sapi di Lobar. (Ekbis NTB/ist)
Pemerintah mendorong peningkatan populasi ternak melalui program Inseminasi Buatan (IB), salah satunya di Provinsi NTB. Belakangan, program ini menjadi pertanyaan peternak, karena ada indikasi banyak IB yang gagal. Padahal, sekali IB, peternak harus mengeluarkan biaya minimal Rp200 ribu. Meski semen untuk IB diberi gratis oleh pemerintah daerah.
SEJUMLAH peternak mempersoalkan program IB dalam mempercepat kebuntingan sapi kerap gagal. Program ini dianggap cukup merugikan, karena peternak sudah membayar, kendati oleh pemerintah sudah digratiskan. Bahkan, beberapa peternak mengaku trauma dengan kebijakan IB yang diterapkan ini.
Seperti peternak di Kabupaten Sumbawa yang mengaku trauma dengan program IB lantaran banyak sapi yang mengikuti program tersebut gagal lahir. Termasuk juga sakit karena dipaksakan meski kondisinya tidak bagus.
PETERNAKAN SAPI – Sapi ternak di peternakan Kelompok Peternak Bunga Lestari, Selong, Kabupaten Lotim. (Ekbis NTB/era)
“Khusus di Sumbawa kan banyak sapi yang dilepasliarkan. Sehingga pada saat dikawin IB banyak terjadi kasus sapi ini gagal lahir. Ini yang kemudian membuat peternak trauma,” kata salah satu peternak Rusdi Darmawansyah kepada Ekbis NTB, kemarin.
Rusdi melanjutkan, persoalan lainnya yakni kondisi sapi yang tidak cukup bagus tetapi tetap dipaksakan untuk menerima program IB. Hal tersebut mengakibatkan sapi tersebut turun brok dan sudah lumayan banyak kasus seperti itu terjadi di Sumbawa.
“Akibat dipaksakan, jadi sapi induk ini tidak bisa dipakai dalam jangka panjang yang berdampak pada pemotongan sapi betina induk,” ucapnya.
Meski menjadi persoalan, namun Rusdi mengaku di awal program tersebut (IB) sangat bagus diterima oleh peternak. Tetapi setelah ada kejadian anak sapi tidak bisa lahir dan induknya menjadi korban salah satunya rahimnya rusak sehingga peternak trauma.
“Memang di awal respons masyarakat sangat bagus, tetapi seiring berjalannya waktu dan banyaknya persoalan, sehingga peternak trauma dengan program tersebut,” tambahnya.
Sebagai peternak, Rusdi mengakui tidak pernah mengikuti program IB karena melihat banyak persoalan yang timbul. Bahkan sudah beberapa kali disosialisasikan pemerintah, namun dirinya tetap menolak dengan alasan ingin menjadi sapi yang diternak. “Sejak awal saya sangat menolak program IB ini, karena hal itu saya anggap melanggar kodrat sapi jantan (kawin secara normal tanpa dipaksakan),” ujarnya.
Rusdi turut menyarankan agar pemerintah jika ingin sektor peternakan ini terus berkembang dengan memperbanyak bantuan pejantan super. Jangan memberikan IB, karena akan memberikan dampak yang tidak baik bagi peternakan di kabupaten.
“Sapi kita (Sumbawa) saat ini menjadi primadona di Jawa dan Sumatera dibandingkan dengan sapi Bali dari segi kualitas,” klaimnya.
Dirinya pun tidak menginginkan adanya pergeseran mindset di sektor peternakan seperti yang terjadi di sektor pertanian. Jika petani ingin mendapatkan hasil yang bagus baik padi maupun jagung harus menggunakan pupuk sehingga menimbulkan ketergantungan terhadap obat-obatan jauh dari pola kearifan lokal jaman dahulu.
“Saya menolak IB karena saya tidak ingin nasib peternakan sama dengan pertanian yang bergantung pada obat-obatan yang akhirnya juga akan merusak,” tambahnya.
Disinggung terkait adanya pungutan sejumlah uang untuk bisa menerima program tersebut, Rusdi mengaku banyak menerima informasi demikian. Namun untuk kepastian angka nominal meski sebenarnya program tersebut gratis tanpa ada pungutan.
hal serupa juga dialami Udin, salah satu pemilik ternak di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang beberapa kali gagal bunting setelah dilakukan IB.
“Sapi saya dua kali di-IB, ndak bisa-bisa bunting. Saya pertanyakan kualitas sperma indukan yang digunakan untuk IB. kita ndak tahu apakah benar yang disuntikkan itu sperma atau air. Kan peternak ndak tahu soal itu,” ungkapnya belum lama ini.
Padahal, jelas-jelas saat dilakukan IB, ternak miliknya sudah terindikasi birahi. Yang ditunjukkan dengan ciri-ciri fisik sapi nampak gelisah, sering mengeluarkan suara yang spesifik, sering mengibas-ngibaskan ekornya, vulva bengkak berwarna agak kemerahan, keluar cairan putih agak pekat pada alat reproduksi sapi.
“Apa iya, sampai dua kali di IB ndak bisa – bisa bunting ternaknya. Ini merugikan peternak, karena sekali IB harus mengelurkan Rp200 ribu kepada petugas IB. Paman saya sampai jual ternak betinanya karena ndak bisa bunting dengan IB, diganti dengan sapi jantan,” tambahnya.
Udin juga mempertanyakan mana saja petugas IB yang ditugaskan oleh pemerintah yang dianggap gratis. “Kita ndak tahu juga, mana petugas IB yang benar-benar petugas pemerintah, atau petugas mandiri. Jangan-jangan program IB ini hanya bisnis,” katanya.
Terpisah, Mad, salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) juga menyampaikan hal yang sama. Sejumlah peternak di wilayahnya juga mendengar informasi seringnya gagal program IB dari peternak-peternak lain.
“Peternak di tempat saya juga mendapatkan informasi soal kegagalan IB. Peternak sudah bayar untuk IB, tapi tidak sukses. Jadi mikir-mikir peternak, soalnya bayar. Bayangkan kalau Rp200 ribu sekali IB, bagi peternak kan mahal ini,” kata Mad.
Karena informasi dari pengalaman-pengalaman kegagalan IB yang didengar dari peternak lain yang sudah melakukan IB. Peternak lainnya mengurungkan niat untuk IB dan lebih memilih kawin ternaknya kawin secara alami.
Begitu juga dengan Kelompok Peternak Bunga Lestari Lotim. Mereka tidak setuju adanya program IB pada ternak. Hal ini karena banyaknya kasus sapi kritis akibat tidak bisa melahirkan sapi hasil dari IB. Selain itu, bayaran Rp200.000 per sekali suntik juga memberatkan peternak, pasalnya peternak harus mengeluarkan uang, namun tidak mendapatkan hasil.
“Tiga tahun lalu, pernah dia nyoba suntikan IB ini di sapi yang siap mengandung dan melahirkan, namun gagal,” kata, Abdul Rauf, anggota kelompok ternak Bunga Lestari, Sabtu, 8 Juni 2024.
Diakuinya, setelah adanya Penyakit Mulut dan Kuku yang menyerang ternak, rata-rata ternak kini tidak seproduktif sebelumnya. Sehingga menurutnya, jika pemerintah ingin membantu meningkatkan jumlah ternak, harusnya program IB ini digratiskan.
“Dampak Penyakit Mulut dan Kuku memang sulit sapi untuk berkembang biak, program IB juga tidak menjamin, jadi, daripada peternak rugi, lebih baik pemerintah menggratiskan program ini,” sarannya.
Adapun program IB ini pernah dicoba sebanyak dua kali, dan dua-duanya gagal. Sehingga program ini tidak efektif untuk meningkatkan jumlah dan produktivitas ternak.
Hal yang sama disampaikan, Ketua Asosiasi Jagal Kota Mataram, Pastival Rohyadi. Menurutnya IB ini cocoknya di sapi berukuran besar, sehingga tidak cocok di sapi lokal yang mana ukuran sapi lokal tidak begitu besar.
“Kecil kalau ke sapi biasa. IB bibitnya besar, makanya kebanyakan enggak bisa keluar (melahirkan) saking besarnya,” lanjutnya.
Pastival menegaskan bahwa pihaknya kurang setuju dengan program ini, mengingat rata-rata sapi lokal tidak sebesar sapi IB, pun dengan bayaran minimal Rp200.000. “Kalau dari saya kurang setuju, banyak sapi yang enggak bisa melahirkan gara-gara suntikan IB, kalau dimasukkan ke Sapi Bali sih ndak masalah,” tutupnya. (ils/bul/era)
Mataram (ekbisntb.com)-Muhammadiyah Provinsi NTB sudah mulai melakukan penarikan dana di Bank Syariah Indonesia (BSI), menyusul instruksi Pengurus Pusat Muhammadiyah terkait hal ini.
Diketahui, Muhammdiyah melakukan penarikan dana jumbo yang ditempatkannya di BSI senilai belasan triliun.
“Penarikan dana di BSI ini juga sampai di daerah. kita sudah mulai eksekusi secara bertahap, kecuali yangg terikat dengan PKS (Perjanjian Kerjasama) atau MoU,” kata Ketua Muhammadiyah NTB, Falahuddin.
Sebagaimana bunyi surat PP yang diterima Muhammadiyah NTB perihal konsolidasi dana pada 30 Mei 2024, ditujukan kepada Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah. Majelis Pembinaan Kesehatan Umum PP Muhammadiyah. Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah.
Pimpinan Rumah Sakit Muhammadiyah dan dan Aisyiyah. Pimpinan Badan Usaha Milik Muhammadiyah di Seluruh Indonesia.
Bunyi surat tersebut yakni, menindaklanjuti pertemuan bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) mengenai konsolidasi keuangan di lingkingan AUM tanggal 26 Mei 2024 di Yogyakarta, diminta dilakukan rasionalisasi dana simpanan dan pembiayaan di BSI dengan pengalihan ke Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, Bank-bank Syariah daerah, dan bank-bank lain yang selama ini bekerjasama dengan Muhammadiyah.
Surat ditandatangani dan stempel basah oleh Ketua : Dr. H. Agung Danarto, M.Ag dan Sekretaris : Muhammad Sayuti.,M.Pd.(bul)
Mataram (ekbisntb.com)-Sebanyak seribu pelaku UMKM di NTB diberikan sertifikat halal. Penyerahan simbolis akan dilakukan pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas), Juli 2024 ini.
Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) atau yang tahun ini diperkenalkan dengan nama Hari Koperasi Indonesia (HKI) yang diperingati setiap tanggal 12 juli. Tahun ini Harkopnas mengusung tema ” Membangun Koperasi Berbasis Kearifan Lokal Menuju Ekonomi Gotong Royong yang Mandiri, Modern dan Berdigital “
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB H. Ahmad Masyhuri mengatakan, pemberian sertifikat halal bagi pelaku UMKM ini untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan penjualan produk semakin naik. Saat ini dari Diskop UMKM NTB tengah mendata UMKM mana saja yang menerima sertifikat halal gratis ini.
“Kita sedang proses pendataan untuk seribu UMKM yang dapat sertifikat halal ini. Nanti kita akan berikan secara simbolis pada hari koperasi nasional bulan Juli 2024,” ujarnya.
Kewajiban sertifikat halal akan mulai berlaku pada 17 Oktober 2024 khususnya untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Kemudian bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah membantu para UMKM untuk mendapat sertifikat halal bagi UMKM skala mikro.
“Jadi ini ada program dari kementerian koperasi untuk memberikan sertifikat halal kepada seribu pelaku UMKM di NTB tahun 2024 ini,” tambahnya.
Pemerintah memberikan fasilitas sertifikat halal kepada UMKM lewat mekanisme self declare. Dimana penerbitan sertifikat halal dengan cara ini tidak dibebankan biaya atau gratis. Self declare adalah sertifikat halal yang dilakukan berdasarkan pernyataan pelaku usaha. Penetapan halal akan dikeluarkan oleh Komite Fatwa Produk Halal.
“Daftar secara online ke BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), karena kita punya 90 persen lebih pelaku UMKM mikro dan self declare ini mengarah kepada pelaku UMKM mikro,” demikian Masyhuri.(bul)
Mataram (ekbisntb.com)-Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Muhammad Riadi menyatakan, gagal bunting pada ternak yang sudah di suntik IB (Inseminasi Buatan) berkali-kali bisa dipengaruhi oleh faktor teknis dan non teknis.
Faktor teknis misalnya, petugas IB yang digunakan oleh peternak belum memiliki skil untuk melakukan IB. Terutama petugas – petugas IB mandiri, atau bukan petugas pemerintah.
“Atau bisa jadi, karena peternak terlalu terburu-buru, belum memenuhi betul ciri-ciri ternak bunting, disuruh saja petugas IBnya nyuntik. Itu juga berpengaruh, karena syarat-syarat ternak birahi itu sudah jelas , pada jalur lahir biasanya bengkak, kemerah-merahan, besah atau berlendir. Itu baru bisa di IB, tidak sembarangan juga IB dilakukan,” katanya.
Hal-hal teknis ini bisa mempengaruhi. Untuk petugas IB yang dilibatkan oleh pemerintah, Riadi mengatakan dapat dijamin, begitu juga dengan N2 cair dan semen beku yang disuntikkan ke rahim ternak, dijamin keasliannya.
“Tidak ada itu N2 cair atau mani beku palsu. Pasti asli,” katanya.
Apalagi untuk program si SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri) Kementerian Pertanian, straw yang digunakan adalah straw yang dihasilkan dari Balai IB yang sudah berlisensi.
Lalu soal bayar kepada petugas IB, kata Riadi, bisa juga peternak menggunakan petugas IB mandiri yang notabenenya tidak memiliki depo N2 cair dan semen beku. Sehingga harus membeli bahan baku untuk IB ke Balai IB.
“Bisa saja itu, petugas IB mandiri membeli N2 cair dan mani beku, itu pasti dibayar sama peternak. Berapa besaran yang dibayar, tergantung kesepakatan dengan peternak. Bisa saja dibayar Rp200 ribu sekali IB,” tambahnya.
Sementara untuk program SIKOMANDAN, pemerintah menyediakan insentif sebesar Rp25 ribu sekali suntik IB.
“Begitu petugas IB sudah melaporkan ke system, pemerintah bayar Rp25 ribu sekali IB. itu saja. Karena yang lain-lainnya sudah disiapkan gratis oleh pemerintah,” demikian Riadi.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah mendorong peningkatan populasi ternak melalui program Inseminasi Buatan (IB), salah satunya di provinsi NTB. IB merupakan teknologi yang digunakan dalam budidaya ternak untuk meningkatkan populasi dan mutu genetik ternak, khususnya sapi.
IB dilakukan dengan memasukkan mani/semen ke dalam alat kelamin hewan betina sehat menggunakan alat inseminasi, sehingga hewan tersebut menjadi bunting. Tujuan IB adalah meningkatkan angka populasi sapi ternak melalui peningkatan angka kelahiran dengan cepat dan teratur. (bul)
Desa Wisata Jerowaru Lombok Timur (ekbisntb.com/ist)
Mataram (ekbisntb.com)-Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 tahun ini mengusung tema “Desa Wisata Menuju Pariwisata Hijau Berkelas Dunia” diumumkan secara langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno pada tanggal 23 Mei 2024 lalu.
Desa Wisata Jerowaru Lombok Timur masuk dalam 100 besar Desa Wisata Terbaik ADWI 2024.
Di Provinsi NTB sendiri, terdapat dua Desa Wisata yang masuk dalam 100 besar, yakni Desa Wisata Jerowaru dan Desa Wisata Aik Berik yang menjadi perwakilan Provinsi NTB untuk berkompetisi dengan Desa Wisata lainnya di Indonesia.
Kategori penilaian ADWI 2024 kali ini terdapat penambahan. Penilaian sebelumnya terdiri dari “Daya Tarik” yang merupakan potensi utama desa wisata yang memiliki keunikan, keautentikan, dan kreativitas yang menjadi Daya Tarik Wisata berupa produk wisata (wisata alam, buatan, budaya) & produk ekonomi kreatif (kriya, kuliner, fesyen).
Kategori selanjutnya tentang “Amenitas”, berupa peningkatan standar kualitas amenitas pariwisata dengan standar CHSE melalui fasilitas homestay, toilet, serta fasilitas penunjang pariwisata lainnya (restoran, tempat ibadah, dan parkir) untuk pemenuhan sarana dan prasarana kenyamanan Wisatawan.
Kategori “Digital”, yang merupakan akselerasi transformasi digital melalui pelayanan infrastruktur dan menciptakan konten kreatif sebagai sarana promosi desa wisata melalui media digital.
Kategori “Kelembagaan & SDM”, yakni berupa penguatan pemberdayaan SDM di Desa Wisata untuk meningkatkan lapangan kerja, dampak ekonomi, serta mendukung kesetaraan gender dalam pelibatan SDM di Desa Wisata.
Pada tahun 2024, terdapat tambahan kategori penilaian yakni “Resiliensi”, berupa pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan dengan memperhatikan isu lingkungan (aspek pengelolaan sampah dll) serta memiliki manajemen risiko, keselamatan dan kesehatan. Harapannya, dengan konsep yang diimplementasi nantinya akan menjadikan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Bale Mangrove Desa Jerowaru, Lukmanul Hakim, mengaku senang program Desa Wisata Jerowaru bisa masuk dalam 100 besar Desa Wisata Terbaik ADWI 2024. “Alhamdulillah, meskipun masih berstatus Desa Rintisan dan baru pertamakali mengikuti ajang ADWI, Desa Wisata Jerowaru mampu berkompetisi dengan enam ribuan Desa Wisata lainnya di Indonesia,” ungkapnya.
“Hal ini menunjukkan bahwa program Desa Wisata yang didukung oleh PLN NTB ini dinilai oleh Kemenparekraf telah memiliki dampak positif sehingga bisa lolos kurasi dan masuk dalam 100 besar,” imbuhnya.
General Manager PT PLN (Persero) UIW NTB, Sudjarwo, mengucapkan selamat atas prestasi Desa Wisata Jerowaru yang masuk dalam 100 besar ADWI.
“Selamat kepada Desa Wisata Jerowaru atas keberhasilannya. Terus berkarya dan berinovasi. Semoga kita bisa memaksimalkan pemberdayaan kawasan wisata dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya agar menjadi nilai tambah bagi pengembangan desa wisata ini,” ucapnya
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk datang ke Desa Wisata Jerowaru dan mendukung pengembangan wisata lokal NTB untuk makin mendunia”, ajak Sudjarwo. Dukungan yang diberikan selain melakukan penanaman bibit pohon mangrove, PLN UIW NTB juga melakukan pembangunan berbagai sarana dan prasarana penunjang lainnya, agar Kawasan Ekowisata Bale Mangrove Desa Wisata Jerowaru semakin menarik untuk dikunjungi dan menjadi destinasi pariwisata baru di Provinsi NTB.(bul)
SANTUNAN - KPU Lotim Ada Suci Makbullah didampingi Sekretaris KPU Lotim, Nurdin serahkan santunan kepada ahli waris linmas yang meninggal dunia, Jumat kemarin.(ekbisntb.com/rus)
Selong (ekbisntb.com)-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur (Lotim) sejauh ini sudah menyalurkan santunan Rp 238,5 juta. Santunan tersebut untuk keluarga tenaga adhoc yang meninggal dunia dan biaya pengobatan bagi tenaga adhoc yang mengalami kecelakaan kerja.
Hal ini dikemukakan Ketua KPU Lotim, Ada Suci Makbullah didampingi Komisioner KPU lainnya usai menyalurkan santunan kepada ahli waris seorang Linmas di Desa Kroya Kecamatan Aikmel yang digelar di kantor KPU Lotim, Jumat 7 Juni 2024. Linmas ini bertugas di TPS 01 Desa Kroya.
Ratusan juta dari KPU Lotim sampai saat ini ini diberikan kepada 18 badan adhoc yang menjadi korban kecelakaan kerja pada Pemilu 2024. Santunan kepada ahli waris di Kroya itu disebut Uci menjadi yang terakhir yang diserahkan. Atas nama penyelenggara pemilu, Ketua KPU Lotim mengaku turut berduka cita atas meninggalnya pejuang demokrasi.
Ketua KPU Lotim tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada almarhum. Suci menyebut pihaknya sudah menyiapkan anggaran cukup lama yang akan diklaim keluarga almarhum. Diakui, sudah empat bulan berlalu baru bisa dilengkapi syarat administrasi klaimnya.
Khusus untuk almarhum linmas di Kroya ini diberikan santunan Rp46 juta dengan rincian Rp 36 juta dari KPU RI dan Rp10 juta dari KPU Lotim.
Ada Suci Makbullah mengakui jumlah santunan yang diserahkan tidak seberapa dibandingkan dengan kepergian almarhum. “Semoga santunan ini bisa meringankan beban keluarga yang ditinggalkan,” demikian ucapnya. (rus)
TERANG - Kawasan wisata terang kembali setelah dilakukan Perbaikan PJU dengan anggaran Rp100 juta. (ekbisntb.com/her)
Giri Menang (ekbisntb.com) – Kawasan wisata Senggigi kecamatan Batulayar Lombok Barat (Lobar) kembali terang, setelah Dinas Perhubungan melakukan perbaikan Penerang Jalan Umum (PJU) dengan anggaran Rp100 juta. Hasil pengecekan yang dilakukan Tim Dishub, semua lampu di sepanjang jalur mulai dari Meninting sampai perbatasan KLU menyala.
Kadis Perhubungan Lobar, H.M. Najib yang turun melakukan pengecekan sama timnya mengatakan perbaikan PJU maupun lampu hias kawasan wisata itu tuntas dikerjakan. “Sudah dilakukan perbaikan dan kami cek sudah terang, lampu sudah menyala. Hampir seminggu jalan perbaikan,” terang Kepala Dishub Lobar ini, kemarin
Menurutnya pebaikan PJU itu dilakukan di 117 titik dari jembatan Meninting sampai perbatasan dengan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Sejauh ini perbaikan itu sudah rampung. Termasuk lampu hias kawasan wisata milik Dinas Pariwisata Lobar. “Jadi semua sudah tuntas termasuk fasilitas yang dibangun Dinas Pariwisata,,” ujar Najib.
Diakuinya demi membuat kawasan wisata andalan Lobar itu terang benderang Pemda Lobar sampai menambah kembali anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan PJU. Dari awalnya di APBD murni besarnya Rp 100 juta menjadi Rp 200 juta. “Berkat kepedulian pak bupati, kita ditambah Rp100 juta di APBD perubahan nanti,” bebernya.
Karena Penjabat Bupati Lobar meminta selain memprioritaskan PJU Kawasan Wisata Senggigi, juga untuk perbaikan sejumlah titik PJU yang berada di kawasan lain seperti Jalur Bypass, Jalur Labuapi-Mataram, dan Jalur Gerung-kuripan termasuk menuju pelabuhan Lembar. “Ini yang menjadi perhatian kita,” terangnya. Meski dia tak membantah perbaikan PJU itu sempat terkendala alat, seperti mobil crane atau skylift.
Namun pihaknya sudah mengatasinya, sehingga proses perbaikan PJU di kawasan Senggigi bisa cepat dilakukan. “Alhamdulillah sudah semua, jadi tidak ada kendala lagi,” imbuhnya.
Perbaikan PJU itu dilakukan Pemda Lobar sambil menunggu akan berjalannya Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) PJU yang diperkirakan akan mulai di Oktober 2024 mendatang. Sebab pihaknya tidak ingin melalaikan tugas yang harus dikerjakan saat ini.
“Karena pemerintah daerah sangat berkewajiban dan memperhatikan persoalan PJU ini terutama di kawasan wisata yang menjadi prioritas,” pungkasnya. (her)
Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian (Distan) Sumbawa, mencatat hingga saat ini jumlah peserta untuk program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) masih sangat minim meski sudah ada ratusan hektar lahan pertanian berpotensi gagal panen.
“Masih minim peminat yang mengikuti program AUTP, bahkan tahun ini tidak ada satupun lahan yang diasuransikan alias nol,” kata Kabid Perlindungan Tanaman, Pengembangan Usaha, Distan Sumbawa, Toni Hamdani, kepada Suara NTB, Jumat 7 Juni 2024.
Diakuinya, manfaat dari program itu sangat besar bagi petani jika mengalami gagal panen maupun kendala lainnya. Bahkan untuk satu hektar lahan yang mengalami gagal panen, petani bisa mendapatkan asuransi sebesar Rp6 juta.
“Banyak keuntungan jika mengikuti program AUTP, tetapi kita sangat sayangkan banyak petani kita yang enggan untuk mengikuti program tersebut,” ujarnya.
Toni pun menyebutkan, besaran biaya untuk asuransi ini hanya sekitar Rp36 ribu per hektar. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka petani bisa mendapatkan asuransi sekitar Rp6 juta jika kondisinya gagal panen.
“Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan Rp6 juta sangat kecil. Tapi sangat disayangkan, hingga saat ini masih minim peserta yang mengikuti program tersebut,” ucapnya.
Ha ini tentu sangat berbeda dengan tahun sebelumnya, di tahun 2023 pihaknya mencatat ada sekitar 500 hektar lahan pertanian yang mengikuti program asuransi. Namun di tahun 2024 tidak ada satupun lahan yang diasuransikan dan itu tentu sangat disayangkan.
“Saya tidak tahu apa alasan petani tidak mengikuti program AUTP, padahal manfaatnya sangat besar ketiga terjadi gagal panen,” tambahnya.
Kendati demikian, pihaknya tetap mendorong para petani untuk bisa mengikuti program itu. Karena keuntungannya sangat besar, baik itu untuk menambah modal maupun untuk masalah lain.
“Namanya musibah tidak ada yang mengetahui kapan akan datang. Jika sudah siap asuransinya dan ada kejadian gagal panen bisa langsung diklaim ke penyedia asuransi,” timpalnya.
Tetapi jika tidak, harus menunggu anggaran dari Pemerintah barus bisa melanjutkan usaha dan itu butuh waktu yang cukup lama.
“Tidak ada salahnya kita persiapkan diri dengan mengikuti program asuransi karena biaya yang akan dikeluarkan juga sangat kecil. Makanya kami tetap akan melakukan sosialisasi kepada para petani agar bisa memanfaatkan program asuransi ini dengan baik,” tukasnya. (ils)
BADAN Keuangan Daerah Kota Mataram, telah mendistribusikan 95.029 surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) ke wajib pajak. Kelurahan Pejanggik menyiapkan pelayanan di kelurahan jika masyarakat ingin membayar pajak bumi dan bangunan.
Lurah Pejanggik, Mahnun dikonfirmasi pada Jumat 7 Juni 2024 menerangkan, SPPT telah diterima dari Badan Keuangan Daerah Kota Mataram dan langsung didistribusikan ke masyarakat melalui masing-masing kepala lingkungan. Pendistribusian SPPT dinilai tidak ada kendala, karena wajib pajak dapat ditemui oleh petugas. “Alhamdulillah, kita sudah terima dan SPPT-nya langsung kita bagikan ke masyarakat,” terangnya.
Mahnum menyebutkan, target pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pejanggik sekitar Rp927,8 juta dari ribuan wajib pajak. Potensi ini dihitung dari banyaknya wajib pajak besar di wilayahnya. Seperti pertokoan, bank, apotek, serta usaha lainnya. Di satu sisi, pihaknya juga tetap mengoptimalkan WP kecil agar serapan PBB bisa maksimal dan mencapai target. “Di wilayah saya lumayan banyak WP besar seperti apotik di depan rumah sakit islam,” sebutnya.
Pembayaran PBB diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak. Akan tetapi, pihaknya menyediakan pelayanan pembayaran di kelurahan. Petugas pembantu juru pungut di kelurahan siap melayani. Namun demikian, Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, juga memberikan pelayanan di kantornya. Selain itu, juga dipermudah dengan sistem pembayaran non tunai melalui gerai e-commerce serta Quick Respon Indonesian Standar (Qris). “Di SPPT itu ada kode khusus. Jadi yang tahu itu hanya petugas pembantu juru pungut. Kita di kelurahan juga melayani supaya tidak terjadi penumpukan di satu tempat,” terangnya.
Mantan Lurah Dasan Agung Baru ini mengharapkan, masyarakat terutama wajib pajak untuk membayar PBB tepat waktu atau tidak menunggak guna menghindari sanksi denda keterlambatan. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membiayai program pembangunan di daerah. (cem)
